Bisnis.com, SUBANG - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Kontribusi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan 1-2026 mencapai hampir 13 persen, tertinggi ketiga di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Di tengah kebutuhan akan data ekonomi yang akurat dan mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk membantu pemerintah daerah memotret gambaran utuh atas struktur, karakteristik, potensi serta tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah akan memperoleh data yang lengkap tanpa harus mengeluarkan APBD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pendataan SE2026 secara door to door resmi dimulai pada 15 Juni di seluruh Indonesia. Menandai dimulainya pendataan tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara khusus mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Jawa Barat pada Minggu (21/6). BPS menerjunkan lebih dari 40 ribu petugas untuk merekam lengkap aktivitas usaha di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Petugas sensus ekonomi akan mendata pelaku usaha dan keluarga hingga 31 Agustus nanti.

“Kami mengerahkan 40.573 petugas di lapangan (Provinsi Jawa Barat, red). 40.573 petugas pendata di lapangan, itu jumlah yang sangat besar Pak (Gubernur, red). Total seluruh Indonesia 251.000, dan Jawa Barat adalah salah satu yang paling besar,” ujar Sonny.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan SE2026. Terlebih sensus ekonomi dikenal lebih sulit dibandingkan sensus penduduk maupun sensus pertanian.

Turut hadir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI Tri Supondy, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, perwakilan instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat. Pencanangan digelar di kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Desa Wisata Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Desa ini juga dikenal sebagai satu kawasan wisata berbasis budaya dan pertanian.

Sonny menyampaikan empat hal baru dalam SE2026. Pertama, perpanjangan periode pendataan dari awalnya satu bulan menjadi dua setengah bulan. Kedua, untuk pertama kalinya sensus ekonomi turut merekam aktivitas pertanian. Selanjutnya, tidak hanya pelaku usaha, tapi rumah tangga juga akan didata secara door to door. Dan terakhir, pendataan SE2026 menggunakan gadget serta memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk mengurangi kesalahan atau error.

“Yang menarik, baru pertama kali ini sensus ekonomi mendata dua, mendata pelaku usaha dan rumah. Makanya nanti semua rumah akan ditempel stiker, semua pelaku usaha akan ditempel stiker, kalau sudah diwawancara, sudah didata,” jelas Sonny.

Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk berpedoman pada “TIR” selama pelaksanaan SE2026, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Ia juga mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada unit yang terlewat sehingga data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan berkualitas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Dari data itu sebenarnya, kita bisa mendiagnosa diri kita. Apa penyakit kita, kemudian dari penyakit itu pasti nanti ada solusinya,” kata Dedi. Menurutnya, kebijakan yang objektif harus sejalan dan berbasis data.

Sebagai tanda pencanangan SE2026 di Jawa Barat, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Wakil Kepala BPS RI, Gubernur Jawa Barat, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat. Penandatanganan tersebut menjadi simbol sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung terselenggaranya SE2026 yang berkualitas.

Usai pencanangan, Gubernur Jawa Barat menjadi responden pendataan SE2026 yang dilakukan oleh petugas sensus BPS Kabupaten Subang. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka serta disaksikan langsung oleh Wakil Kepala BPS RI dan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Pendataan ini menjadi penting sebab kesediaan gubernur menjadi responden sensus diharapkan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Sebelum pencanangan, Sonny juga berkesempatan meninjau langsung pendataan SE2026 di Rumah Makan Dewi Air, Kabupaten Karawang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar operasional untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan.

Bisnis.com, TERNATE - Maluku Utara memiliki sejarah panjang sebagai pusat rempah-rempah dunia. Lanskap perekonomian provinsi itu kini berubah dan lebih dikenal sebagai salah satu pusat industri hilirisasi nikel nasional, yang mampu mendorong ekonomi Maluku Utara tumbuh hingga double digit. Transformasi progresif perekonomian tersebut akan direkam secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, saat Pencanangan SE2026 di Provinsi Maluku Utara, yang digelar di Ternate, Kamis (18/6).

“Maluku Utara adalah provinsi dengan aktivitas ekonomi yang progresif dan sedang berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, secara ekonomi Maluku Utara cukup penting bagi Indonesia, sehingga pencanangan hari ini saya hadiri secara langsung,” ungkap Amalia.

Amalia menjelaskan dalam satu dekade terakhir, struktur ekonomi Maluku Utara mengalami perubahan signifikan. Kontribusi sektor industri meningkat pesat, sementara kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan. Menurutnya, transformasi tersebut perlu direkam secara akurat agar pemerintah dapat menyusun kebijakan dengan tepat.

“Maluku Utara bisa memanfaatkan Sensus Ekonomi untuk ke depan menghadirkan dan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan sustainable,” ujarnya.

Menurut Amalia, Maluku Utara memiliki berbagai potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Provinsi ini memiliki kekayaan alam dan bentang kepulauan yang sangat potensial dibangun menjadi destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, terdapat pula potensi hilirisasi komoditas perkebunan dan rempah seperti pala dan cengkeh.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia baik pada tahun 2025 (y-on-y) maupun triwulan 1 2026 (y-on-y) perlu diwaspadai sebab sangat bergantung pada hasil tambang dan olahannya.

“Kita tahu bahwa pada akhirnya industri ekstraksi ini akan habis. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan kita butuh data yang tepat seperti mengetahui industri apa yang saat ini sedang happening, booming, pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di kabupaten mana, ada kendala apa yang dihadapi pelaku usaha di Maluku Utara. Apakah kekurangan modal, apakah kekurangan konektivitas menuju pasar, identifikasi masalah yang detil akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang terarah dan solutif,” urai Sherly.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha dan asosiasi untuk turut mensosialisasikan SE2026 kepada masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan jawaban yang benar agar diperoleh potret perekonomian yang sebenarnya.

Amalia menyampaikan apresiasi atas Gubernur serta seluruh Bupati dan Walikota se-Maluku Utara yang telah mendukung penuh pelaksanaan SE2026, baik melalui surat edaran dukungan maupun berbagai bentuk fasilitas lainnya. Dukungan ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS RI tentang koordinasi Pemda dengan BPS dalam pelaksanaan SE2026 yang ditandatangani pada 15 Juni 2026. SE2026 membawa manfaat yang besar bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah karena memperoleh data yang lengkap tanpa mengeluarkan anggaran dari APBD.

Amalia mengajak masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

Pencanangan ini dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Bupati dan Walikota se-Maluku Utara atau yang mewakili, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapary, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan petugas SE2026.

Kepada petugas SE2026 di Maluku Utara yang seluruhnya adalah putra putri daerah dan telah melewati proses seleksi yang ketat, Amalia berpesan untuk memastikan tidak ada yang terlewat didata, dan kualitas data harus selalu dijaga.

Bisnis.com, SEMARANG - Bertempat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6), Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta 1000 petugas SE2026 yang akan menjadi garda terdepan pendataan lapangan.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Apresiasi kepada Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur atas dukungan yang luar biasa untuk Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini turut menjelaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data berkualitas,” ujar Sonny.

Sonny menjelaskan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang memiliki fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026. Selain itu, provinsi ini juga menjadi salah satu primadona investasi dari luar negeri.

Sonny mengungkapkan, jumlah usaha di Jawa Tengah pada 2026 hampir mencapai 5 juta unit usaha atau setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari total usaha di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM.

Besarnya skala dan dinamika perekonomian tersebut menjadikan pencanangan SE2026 di Jawa Tengah memiliki makna yang strategis. Hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan karakteristik usaha di salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional ini. Terlebih lagi, SE2026 untuk pertama kalinya juga mencakup sektor pertanian sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mendukung BPS yang sudah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi ini harus berhasil karena data yang dihasilkan akan menjadi roadmap seluruh pejabat kabupaten/kota,” tutur Ahmad Luthfi.

Ia juga mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak akan membantu menghasilkan peta perekonomian Jawa Tengah yang lebih faktual dan komprehensif.

Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus, Ahmad Luthfi mengalungkan tanda pengenal kepada petugas SE2026. Jawa tengah telah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas pada pelaksanaan SE2026. Para petugas dibekali atribut resmi berupa tanda pengenal dengan QR code, rompi SE2026, dan surat tugas untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Tak lupa Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan SE2026 karena tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak untuk menjadikan SE2026 sebagai gerakan bersama. Data statistik bukan sekadar angka. Di balik statistik ada jutaan manusia yang berharap, jutaan pelaku usaha yang berharap, sehingga data statistik dimaknai sebagai kemanusiaan,” kata Sonny.

Pada kesempatan yang sama, Sonny didampingi oleh Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan pada usaha besar di MG Setos Hotel Semarang. Director of Sales Marketing, Anto mewakili perusahaan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas SE2026. Pendataan dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh gambaran lengkap karakteristik usaha, aktivitas ekonomi, serta tantangan yang dihadapi responden.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi melakukan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (15/6).

Kegiatan yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali ole BPS ini bertujuan memotret kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh sekaligus merekam berbagai perubahan yang terjadi dalam satu dekade terakhir sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan SE2026 ditandai dengan pencanangan resmi yang dilakukan Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sulteng), Senin (15/6).

Dalam kesempatan tersebut, Sonny secara langsung memimpin kegiatan pencanangan sekaligus apel gabungan pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri lebih dari 1.200 peserta.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara itu dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan, Penjabat Sekretaris Daerah Muhammad Fadlansyah.

Kemudian, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, jajaran pejabat pemerintah daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, asosiasi pelaku usaha, media massa, serta keluarga besar BPS Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Sonny menegaskan bahwa SE2026 merupakan agenda strategis nasional yang hasilnya akan menjadi landasan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Setiap usaha yang didata akan menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026," jelas Sonny pada kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kendari.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pelaksanaan SE2026. Dukungan tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi dukungan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua.

Sehari sebelum pelaksanaan pencanangan, Sonny terlebih dahulu disambut dan berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Gubernur Hugua, serta Pj. Sekda Muhammad Fadlansyah.

Andi menyampaikan langsung dukungan jajaran pemprov Sulawesi Tenggara untuk SE2026 sebelum Ia bertolak menunaikan ibadah umrah.

Lebih lanjut, Sonny juga mengajak masyarakat mendukung SE2026 melalui "TIR", yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga keamanannya.

Pada apel tersebut, Sonny turut memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas SE2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS menerjunkan lebih dari 2.600 petugas untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Periode pendataan lapangan SE2026 lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya, dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewat dari pendataan," ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (11/6), Sonny juga secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Bertempat di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, agenda pencanangan diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara sebagai wujud kolaborasi dalam memperkuat basis data ekonomi daerah.

Pencanangan ini dihadiri pula oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Wagirin Arman, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Utara, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara.

Bobby dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pencanangan SE2026 di Sumatera Utara.

"Sensus ekonomi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh data yang lebih mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan," ujar Bobby.

Ia mengajak seluruh bupati, wali kota, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan di Sumatera Utara untuk mendukung serta mensosialisasikan SE2026 kepada masyarakat melalui berbagai forum dan kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, Sonny menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur, Bupati/Walikota, serta Wakil Bupati/Wakil Walikota di Sumatera Utara atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SE2026 yang dilaksanakan pada 15 Juni - 31 Agustus 2026.

"SE2026 adalah sensus ekonomi yang paling lengkap. Selain pelaku usaha akan didatangi, baru kali ini sensus ekonomi akan door-to-door ke rumah-rumah. 4,8 juta keluarga di Sumatera Utara akan didatangi. Selain itu, untuk sensus ekonomi kali ini, kami akan mencacah pelaku usaha pertanian yang tidak tercakup pada sensus ekonomi sebelumnya," ujar Sonny.

Data yang dihasilkan dari SE2026 dapat memberikan gambaran struktur ekonomi yang lebih komprehensif sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan. Hasil SE2026 nantinya dapat memperkuat pembangunan daerah, termasuk membangun Sumatera Utara yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

"Dengan SE2026, kita bisa memahami struktur ekonomi dengan baik, melakukan pembinaan UMKM, melihat sektor mana yang paling banyak menyerap tenaga kerja, serta melihat peluang investasi yang ada di Sumatera Utara dengan lebih lengkap," jelas Sonny.

Bisnis.com, TANJUNG PINANG - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SE2026 sangat strategis karena merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Menurutnya, hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, BPS melakukan pencanangan SE2026 secara serentak di berbagai daerah.

Secara langsung, Amalia hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6), setelah sebelumnya menghadiri pencanangan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026.

Pencanangan SE2026 di Kepulauan Riau berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang. Hadir dalam acara itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, para bupati dan wali kota se-Kepulauan Riau, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

“Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru [Kepulauan Riau] di gerbang utara Indonesia,” ujarnya dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menjelaskan Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% pada triwulan 1/2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada SE2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya SE2026 bagi kebijakan strategis di Provinsi Kepulauan Riau.

“Bagi kita di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98% dan 2% wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SE2026.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Sebelumnya, Kepala BPS RI juga menghadiri pencanangan SE2026 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kota Makassar pada 10 Juni 2026 yang dihadiri antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta jajaran Forkopimda.

Amalia menjelaskan Sulawesi Selatan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54%. Pada triwulan 1/2026, Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6%.

“Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga mengapresiasi dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

“Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu,” kata Andi.

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026. Pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 itu menjadi langkah penting untuk memotret kondisi terkini perekonomian Indonesia setelah berbagai perubahan besar dalam satu dekade terakhir.

SE2026 menjadi sangat strategis karena mampu merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti melakukan pencanangan SE2026 di sejumlah wilayah.

Setelah menghadiri pencanangan pertama di Sulawesi Selatan pada 10 Juni lalu, Amalia kembali hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6). Acara yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Tanjung Pinang, itu dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, jajaran DPRD, Forkopimda, kepala daerah se-Kepulauan Riau, serta petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur, bupati, dan wali kota di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

Kepulauan Riau menjadi provinsi kedua yang pencanangannya dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI setelah Sulawesi Selatan.

"Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru (Kepulauan Riau, red) di gerbang utara Indonesia," ujar Amalia dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menambahkan bahwa Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pada triwulan 1-2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan hasil SE2026 akan menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, khususnya sektor ekonomi maritim yang menjadi tulang punggung wilayah tersebut.

"Bagi kita di Provinsi Kepri (Kepulauan Riau, red), yang wilayah lautnya 98 persen dan 2 persen wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan menentukan kebijakan kedepan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau," ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, camat, lurah, hingga kepala desa untuk mendukung pelaksanaan sensus dan mengajak masyarakat serta pelaku usaha berpartisipasi aktif memberikan data yang akurat.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Amalia menegaskan keberhasilan sensus sangat bergantung pada cakupan pendataan dan kualitas data yang dihimpun. Karena itu, ia mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas sensus, memberikan informasi yang benar, serta tidak khawatir terhadap kerahasiaan data yang dijamin oleh BPS.

"Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,"kata Amalia.

Sebelumnya, pencanangan SE2026 juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 10 Juni 2026.

Pencanangan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, jajaran Forkopimda, para bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Amalia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang mendukung pelaksanaan sensus.

"Tahun ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendata secara lengkap seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Bapak dan Ibu," kata Amalia dalam Acara Pencanangan SE2026 di Kota Makassar, Kamis (10/6).

Ia menyoroti besarnya kontribusi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian Pulau Sulawesi yang mencapai 43,54 persen. Selain itu, pada triwulan I-2026, provinsi tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional dengan mayoritas kabupaten dan kota tumbuh di atas 6 persen.

"Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut menyampaikan apresiasi terhadap BPS dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

"Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu," kata Andi.

Terakhir, Amalia kembali menegaskan pentingnya partisipasi seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam menyukseskan SE2026. Menurutnya, kelengkapan data merupakan syarat utama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan.

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) triwulan I/2026 masuk lima besar tertinggi secara nasional di angka 7,04 persen secara year on year.

"Perekonomian Kepri triwulan I berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61 persen secara year on year," kata Amalia usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Ia memaparkan lima provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di triwulan I tahun ini adalah Maluku Utara 19,64 persen, lalu Nusa Tenggara Barat (NTB) 13,64 persen, Sulawesi Tengah 8,32 persen, Gorontalo 7,68 persen, dan Kepri 7,04 persen.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di tujuh kabupaten/kota se-Kepri, sebanyak lima daerah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dan di atas rata-rata nasional, yaitu Kota Batam tumbuh sebesar 5,78 persen, lalu Kabupaten Karimun 6,14 persen, Kabupaten Bintan 6,34 persen, Kabupaten Natuna 15,37 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 18,80 persen.

Sementara dua daerah lain, kata Amalia, pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Lingga sebesar 4,48 persen, dan Kota Tanjungpinang 5,23 persen.

"Secara umum, seluruh wilayah Kepri ini memiliki beragam aktivitas dan potensi ekonomi yang luar biasa," ujarnya.

Lanjutnya ia menjelaskan untuk di Tanjungpinang, potensi ekonomi didominasi usaha besar makan dan minum, khususnya kedai kopi.

Kemudian di Batam, potensi ekonomi didominasi kawasan ekonomi khusus (KEK), lalu kawasan industri, pertokoan dan pusat perbelanjaan.

Lalu, Bintan potensi ekonominya didominasi pariwisata alam, terutama di Pantai Trikora dan Lagoi. Selain itu, juga terdapat KEK Galang Batang dan kawasan industri Lobam yang memuat sejumlah industri besar.

Berikutnya, di Anambas juga memiliki potensi pariwisata bahari yang berpusat di Pulau Bawah atau dikenal sebagai Maldives Indonesia, dan ditambah Matak Base sebagai pusat kegiatan minyak dan gas yang dikelola beberapa operator.

Selanjutnya di Natuna, terdapat kawasan pariwisata bebatuan seperti Geopark Natuna yang terkenal hingga ke mancanegara. Natuna juga mulai berkembang penginapan dan hotel berbintang hingga hotel melati. Potensi lainnya di Natuna, ialah pertanian dan perikanan yang tersebar merata di setiap pulau.

Adapun di Karimun memiliki sejumlah perusahaan besar yang menyebar di Karimun Besar, Kundur dan Belat. Untuk sebaran usaha kecil didominasi wilayah Karimun Besar.

"Terakhir di Lingga, potensi ekonominya masih relatif sederhana karena didominasi sektor pertanian yang belum mengarah pada industri pengolahan," ungkap Amalia.

Lebih lanjut Kepala BPS RI mengutarakan potensi ekonomi di kabupaten/kota ini akan didata melalui Sensus Ekonomi 2026 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Para petugas sensus akan terjun setiap hari mencacah satu per satu unit usaha maupun rumah tangga dan memastikan tak ada yang terlewatkan.

BPS berharap dukungan pemerintah, seluruh stakeholder serta masyarakat agar Sensus Ekonomi 2026 berjalan baik dan lancar, sehingga Kepri bisa menghadirkan hasil sensus terbaik dibandingkan provinsi lain.

"Melalui Sensus Ekonomi, kita ingin menghadirkan data potensi ekonomi Kepri terkini sebagai acuan pemerintah merumuskan pembangunan ekonomi sepuluh tahun ke depan," demikian Amalia.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan kepada petugas sensus agar jangan sampai ada warga dan usaha yang terlewatkan dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menyebutkan ada dua syarat suksesnya Sensus Ekonomi, yaitu cakupan sensus tak ada yang terlewat, lalu kualitas data yang dihasilkan harus benar dan akurat.

"Pada saat wawancara dengan responden, tolong digali betul-betul dan pastikan data yang dicatat tidak salah," kata Amalia usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Amalia mengatakan para petugas Sensus Ekonomi diawasi melalui teknologi live tracking di telepon genggam masing-masing, sehingga kemanapun petugas melakukan pengumpulan dan pencacahan akan dimonitor oleh BPS.

Ia juga menekankan petugas sensus harus memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mencacah Sensus Ekonomi, sehingga tak ada responden yang terlewatkan.

"BPS bersama Kepala Daerah juga dimungkinkan memantau kinerja petugas di lapangan melalui Dashboard Monitoring, guna melihat capaian Sensus Ekonomi secara real time di Kepri," ujarnya.

Lebih lanjut Amalia turut mengimbau masyarakat Kepri untuk mengenali ciri-ciri petugas Sensus Ekonomi 2026, antara lain menggunakan rompi khusus berwarna hitam dengan tulisan "Sensus Ekonomi 2026" di sisi kiri dan tulisan "BPS" di sisi kanan.

Lalu, memiliki kartu tanda pengenal atau nametag yang memuat nama dan foto. Kartu ini dilengkapi dengan QR Code yang dapat dipindai untuk memverifikasi keaslian identitas petugas tersebut.

Berikutnya, membawa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat BPS setempat.

"BPS menerapkan prinsip TIR pada Sensus Ekonomi tahun ini, yaitu singkatan dari Terima petugas sensus, lalu Isi jawaban dengan benar, dan Rahasia," kata Amalia.

Sementara, Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga menyampaikan pihaknya menurunkan 1.589 petugas sensus untuk tujuh kabupaten/kota, mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 menyasar sebanyak 197 ribu unit usaha serta seluruh rumah tangga di daerah itu. Salah satu tujuannya untuk mengetahui kondisi terkini jumlah usaha yang masih aktif beroperasi, baik skala kecil, mikro, menengah hingga besar.

Selain itu, Sensus Ekonomi pun menyasar masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital, seperti pembuat konten di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan.

"Sensus Ekonomi ini menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional," ucap Toto.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan Sensus Ekonomi 2026 memperkuat posisi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia.

Amalia menjelaskan konsep Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia adalah visi strategis Kepri untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim nasional, dengan luas geografis 98 persen lautan.

"Permata biru memiliki potensi ekonomi luar biasa, makanya Sensus Ekonomi hadir untuk mengasah permata biru, dalam menghasilkan peluang ekonomi serta kemajuan bagi Kepri," kata Amalia saat menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Ia mengatakan Kepri merupakan salah satu provinsi utama yang menjadi perhatian BPS RI pada Sensus Ekonomi tahun ini, karena memiliki struktur perekonomian yang unik dan bervariasi dibanding provinsi lainnya di Indonesia, mulai dari industri pengolahan, sumber daya alam hingga digitalisasi.

Oleh karena itu, kata dia, Sensus Ekonomi menjadi kesempatan emas guna menghasilkan data potret ekonomi Kepri terkini hingga sepuluh tahun ke depan.

"Mari jadikan Sensus Ekonomi ini sebagai alat bersama mewujudkan Kepri Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Amalia.

Dalam kesempatan ini, BPS RI turut mengapresiasi dukungan Gubernur Kepri Ansar Ahmad melalui Surat Edaran kepada seluruh bupati/wali kota sampai pelaku usaha, tentang dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Dukungan itu menunjukkan komitmen Gubernur Kepri dan jajaran dalam menyukseskan Sensus Ekonomi per sepuluh tahun tersebut.

"Gubernur Ansar juga menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di Kepri. Ini sebagai motivasi kepada masyarakat agar tidak luput dari pencacahan petugas sensus," ungkapnya.

Ia turut menambahkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Sensus Ekonomi sangat penting seiring terjadinya perubahan aktivitas dan dinamika ekonomi saat ini dibanding sepuluh tahun lalu.

"Melalui Sensus Ekonomi, BPS akan mendata/mencatat untuk menghadirkan data ekonomi terkini," demikian Amalia.

Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan kewajiban mendukung Sensus Ekonomi 2026 bagi seluruh Bupati/Wali Kota, ASN, Camat, Lurah, Kepala Desa, Instansi Vertikal, TNI-Polri, Tokoh Agama, Ormas serta Pelaku Usaha.

Ansar berharap Kepri memberikan sumbangsih sebagai provinsi dengan tingkat partisipasi maksimal dalam mendukung Sensus Ekonomi 2026.

Ia menyampaikan data hasil Sensus Ekonomi akan digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah, dalam merumuskan program ekonomi inklusif menuju Kepri lebih maju dan sukses di masa-masa mendatang.

"Sensus ini amat penting untuk melihat struktur usaha serta peluang investasi ke depan, termasuk mendorong UMKM berkembang dan naik kelas," ucap Ansar.

Adapun Sensus Ekonomi 2026 dimulai pada 15 Juni sampai 31 Agustus. BPS Kepri mengerahkan 1.589 petugas sensus yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah dengan meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (Pos Indonesia).

Sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 oleh Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BPS dan PT Pos Indonesia, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan disebut menjadi token of friendship istimewa dari Pos Indonesia dalam mendukung salah satu kegiatan statistik terbesar di Tanah Air.

"Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Terlebih, Pos Indonesia telah menjadi mitra BPS sejak lama.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

"PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik," kata Amalia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan peluncuran SE2026, kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia diperluas dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API).

Penerapan langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia," ujar Amalia.

Sementara, Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph Daud menyatakan, pihaknya telah mendukung BPS RI untuk SE2026 melalui pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

"Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara," kata Daud.

Untuk diketahui, Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 didorong sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan menjadi Sensus Ekonomi terbaik dengan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah dengan meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (Pos Indonesia).

Sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 oleh Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BPS dan PT Pos Indonesia, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan disebut menjadi token of friendship istimewa dari Pos Indonesia dalam mendukung salah satu kegiatan statistik terbesar di Tanah Air.

"Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Terlebih, Pos Indonesia telah menjadi mitra BPS sejak lama.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

"PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik," kata Amalia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan peluncuran SE2026, kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia diperluas dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API).

Penerapan langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia," ujar Amalia.

Sementara, Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph Daud menyatakan, pihaknya telah mendukung BPS RI untuk SE2026 melalui pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

"Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara," kata Daud.

Untuk diketahui, Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 didorong sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan menjadi Sensus Ekonomi terbaik dengan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 yang sebesar 4,68 persen.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (5/5), Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah pengangguran secara absolut turun 0,035 juta orang pada periode Februari 2025-Februari 2026.

"Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 adalah 4,68 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, terdapat 7,24 juta di antaranya belum terserap pasar kerja sehingga menjadi penganggur," ujar Amalia.

Penyerapan tenaga kerja tercatat masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri. Ketiga sektor tersebut menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional.

Pada periode Februari 2025-Februari 2026, jumlah penduduk bekerja meningkat 1,896 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki meningkat dari 84,34 pada 2025 menjadi 84,57 pada Februari 2026.

Adapun TPAK perempuan mengalami penurunan dari 56,70 pada Februari 2025 menjadi 56,41 pada Februari 2026.

Seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu, termasuk dalam kategori penduduk bekerja, sesuai standar International Labour Organization (ILO). BPS sendiri membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori.

Ketiga kategori itu adalah pekerja penuh waktu (jam kerja minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan, dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain), dan setengah pengangguran (jam kerja antara 1-34 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain).

Per Februari 2026, BPS mencatatkan proporsi pekerja penuh adalah sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Pada data ini, proporsi pekerja penuh pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen.