JAKARTA - PT Krakatau Steel Tbk (Persero) menggandeng perusahaan raksasa Tiongkok yaitu Hebei International Trade Group Co., Ltd, sebagai langkah awalmeningkatkan kemampuan sehinggadapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap baja impor . Kerja sama perdagangan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama Krakatau Steel Dr. Akbar Djohan dan Chairman Hebei International Trade Group Co., Ltd, Zhang Yougui di Gedung Krakatau Steel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hadir dalam penandatanganan MoU, delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Zhao Chenxin dan sejumlah pelaku industri baja dari Negeri Tirai Bambu. Juga hadir dan memberi sambutan, Gubernur Banten, Andra Soni.

”Melalui kerja sama perdagangan ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor baja,” kata Akbar Djohan.

KRAS Ambil Bagian dalam Hilirisasi Nasional Fase 2: Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional



Ia jugamenambahkan, Krakatau Steel telah menyiapkan lahan sekitar 2.000 hektare di kawasan ekonomi khusus guna mendukung masuknya investasi baru di sektor industri baja . Ke depan, pabrik-pabrik baja dari Tiongkok diharapkan membangun fasilitas produksi langsung di Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku dari Krakatau Steel.

“Kami ingin industri baja dibangun di Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ucapnya.

Gubernur Banten Andra Soni optimistis masuknya mitra asal Provinsi Hebei, Tiongkok, akan memperkuat industrialisasi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya Kota Cilegon sebagai pusat industri baja nasional. Menurutnya kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Banten sebagai kawasan industri nasional.

Andra Soni juga menilai, keberadaan Krakatau Steel sebagai industri hulu strategis didukung potensi besar yang dimiliki Banten, terutama keberadaan pelabuhan internasional di Cilegon dengan kedalaman alami hingga 21 meter. Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi daya tarik penting bagi investor global untuk mengembangkan industri baja terintegrasi di Banten.

Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS



Selain memiliki infrastruktur industri yang kuat, wilayah tersebut dinilai sangat mendukung pengembangan hilirisasi dan distribusi industri skala besar. “Ini menjadi momentum penting bagi industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Andra.

Sementara itu, Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Tiongkok Zhao Chenxin menyampaikan, bahwa Provinsi Hebei merupakan salah satu pusat industri baja terbesar di Tiongkok yang kini berkembang dengan dukungan teknologi modern dan ramah lingkungan.

Ia menilai Indonesia memiliki prospek besar dalam pengembangan industri baja jangka panjang. Selain memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara, investasi tersebut juga diharapkan mendorong transfer teknologi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Kerja sama hari ini kami harapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih besar di masa depan,” ujar Zhao Chenxin.

JAKARTA - Dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia dinilai menempatkan banyak negara, termasuk Indonesia, pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan sektor energi nasional.

Ekonom Josua Pardede mengatakan kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar karena energi, khususnya gas bumi, menjadi salah satu faktor utama penggerak sektor industri nasional.

"Menurut saya, situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata, karena gas bumi bukan hanya komoditas tetapi juga bahan bakar produksi industri," kata dia, seperti dikutip, Rabu (3/6/2026).

Data Kementerian ESDM menunjukkan pemanfaatan gas bumi Indonesia mayoritas adalah untuk domestik, digunakan untuk hampir seluruh sektor industri.

"Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi," ungkapnya.

Meski begitu, situasinya perlu dilihat secara utuh karena dampak geopolitik ini menciptakan hampir seluruh negara menghadapi tekanan kenaikan biaya energi dan kompetisi pengamanan pasokan energi dunia.

Situasi tersebut juga terjadi di berbagai negara Asia yang kini semakin aktif mengamankan LNG untuk menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan industrinya. Mengacu data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam yang kini semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar USD27,81 per MMBtu. Di Filipina, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG juga telah mencapai sekitar USD28,50 per MMBtu.

Sementara Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar USD40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar USD47,54 per MMBtu untuk sektor retail umum.

"Situasi pilihan sulit seperti di Filipina dan Vietnam juga mulai relevan bagi Indonesia, terutama untuk pasokan yang berbasis LNG yang tidak mendapatkan subsidi langsung. Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah maka penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik," jelas Josua.

Di Indonesia, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran USD21–USD25 per MMBtu sehingga relatif masih lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara regional maupun energi alternatif tertentu.

Josua memaparkan risiko terbesar jika LNG yang tidak disubsidi tetap dipaksa dijual tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan ke sisi penyedia energi yang bisa berdampak pada ketersediaan energi. Padahal, di situasi seperti saat ini hal terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi ketimbang harga murah.

"Kepastian pasokan bisa melemah jika tidak ada penyesuaian harga karena penyedia energi akan lebih berhati-hati mengambil kontrak jangka panjang atau membeli pasokan tambahan yang mengacu pasar global. Lalu, investasi hulu migas dapat tertahan karena investor melihat harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek," khawatirnya.

Jika investasi hulu melemah, Indonesia bisa makin bergantung pada impor energi termasuk LNG. "Dan justru semakin rentan terhadap gejolak harga global," imbuhnya.

Josua menyarankan, ketika harga LNG global melonjak, kenaikan harga ke industri dilakukan bertahap. Sebaliknya jika harga global turun, manfaat penurunan juga harus diteruskan ke industri.

"Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang," sarannya.

Secara struktur bisnis, harga LNG di sektor hulu memang berbeda dibandingkan sektor hilir. Harga LNG di hulu akan menyesuaikan mekanisme pasar, dimana indeks harga berlaku secara global. Harga bisa sangat fluktuatif seperti yang terjadi saat ini akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.

Sementara itu, penentuan harga di hilir sudah memperhitungkan harga gas di hulu dan berbagai instrumen biaya dari rantai pasok yang ada. Di Indonesia harga gas di hilir meliputi biaya regasifikasi, transportasi, niaga dan pipa. Semua instrumen biaya yang berlaku bagi pelaku usaha di sektor gas bumi tersebut ditetapkan oleh pemerintah.

Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, penyesuaian harga energi terutama LNG yang semakin dibutuhkan merupakan hal yang perlu dilakukan. Di bidang energi, lanjutnya, harga harus bisa menutup biaya produksi.

"Dalam situasi seperti sekarang yang terpenting adalah ketersediaan energi. Bukan harga. Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa energi tidak akan langka," ujarnya.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah bergerak melemah tajam hingga menembus level Rp17.930 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu siang. Depresiasi mata uang Garuda ini dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada membengkaknya kebutuhan valuta asing untuk membiayai impor energi nasional.

"Kita melihat bahwa kenaikan harga minyak mentah ini membuat permintaan dolar cukup tinggi, terutama untuk impor minyak yang begitu besar," ujar pengamat pasar uang Ibrahim Assu'aibi dalam analisisnya, Rabu (3/6/2026).

Ibrahim menjelaskan, eskalasi konflik yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah menjadi motor utama di balik melesatnya harga minyak global. Situasi tersebut memaksa pemerintah domestik merogoh kocek valuta asing, khususnya dolar AS, dalam jumlah yang jauh lebih besar guna merampungkan transaksi impor komoditas energi demi memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Berdasarkan data perdagangan terkini, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) merangkak naik ke posisi 94,77 dolar AS per barel. Sementara itu, minyak mentah standar dunia jenis Brent juga melambung tinggi hingga menyentuh level 96,72 dolar AS per barel, yang secara langsung memperberat neraca pembayaran nasional.

Selain faktor beban impor energi, tekanan terhadap mata uang domestik kian diperparah oleh sentimen kebijakan moneter ketat dari AS. Lonjakan harga energi di negara paman sam tersebut diperkirakan bakal mengerek inflasi, sehingga mendorong Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi.

Apalagi, indikator pasar tenaga kerja di AS saat ini dilaporkan masih cukup solid. Kondisi tersebut membuat arah kebijakan moneter The Fed tidak diorientasikan pada mode ekspansi ekonomi, melainkan berfokus penuh untuk meredam laju inflasi agar tidak kembali bergejolak.

Dengan kondisi makroekonomi tersebut, The Fed diperkirakan masih membuka peluang besar untuk menaikkan suku bunga acuan setidaknya satu kali lagi pada tahun ini. Prospek pengetatan moneter tersebut berpotensi memperlebar selisih suku bunga (interest rate differential) dan memicu arus modal keluar (capital outflow) dari pasar keuangan domestik.

Adapun hingga pukul 11.00 WIB, kurs rupiah mencatatkan pelemahan sekitar 0,51% secara harian. Jika diakumulasikan, nilai tukar rupiah tercatat telah terdepresiasi hingga 9,9% secara tahunan (year-on-year) dan diproyeksikan masih akan dibayangi tekanan berlapis dalam jangka pendek.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat neraca perdagangan Jawa Timur selama Januari-April 2026 mengalami defisit sebesar 1,87 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

"Tercatat nilai impor Jawa Timur pada periode tersebut mencapai 10,39 miliar dolar AS, sedangkan nilai ekspor mencapai 8,52 miliar dolar AS," kata Plt Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati, dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Herum mengatakan

nilai impor Jawa Timur Januari-April 2026 mencapai 10,39 miliar dolar AS atau naik 7,31 persen (yoy) dari 9,68 miliar dolar AS.

Peningkatan nilai impor ini dipicu oleh menguatnya kinerja impor sektor nonmigas yang meningkat sebesar 9,85 persen dari 7,96 miliar dolar AS menjadi 8,74 miliar dolar AS. Di sisi lain, impor migas mengalami penurunan sebesar 4,43 persen dari 1,72 miliar dolar AS menjadi 1,65 miliar dolar AS.

Impor komoditas minyak mentah turun 27,94 persen dari 203,47 juta dolar AS menjadi 146,61 juta dolar AS serta komoditas hasil minyak yang juga turun 7,23 persen dari 1,13 miliar dolar AS menjadi 1,05 miliar dolar AS.

Sementara itu,

nilai ekspor Jawa Timur sepanjang Januari-April 2026 mengalami kenaikan sebesar 2,57 persen dibandingkan periode sama 2025 yaitu dari 8,31 miliar dolar AS menjadi 8,52 miliar dolar AS.

Peningkatan nilai ekspor Januari-April 2026 disebabkan oleh peningkatan ekspor nonmigas yang sebesar 3,45 persen yaitu dari 8,10 miliar dolar AS menjadi 8,38 miliar dolar AS.

Di sisi lain, ekspor migas mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 31,26 persen dari 211,24 juta dolar AS menjadi 145,22 dolar AS juta karena menurunnya ekspor minyak mentah sebesar 43,31 persen menjadi 109,28 juta dolar AS dan gas yang turun 18,64 persen menjadi 0,06 juta dolar AS.

Dalam hal ini, kata Herum, neraca perdagangan Jawa Timur Januari-April 2026 disebabkan oleh defisit neraca perdagangan baik sektor migas maupun nonmigas yakni pada sektor migas mencapai 1,50 miliar dolar AS.

"Sementara itu, defisit neraca perdagangan pada sektor nonmigas mencapai 365,55 juta dolar AS," ujar Herum

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD5,64 miliar sepanjang Januari hingga April 2026 di tengah tekanan ekonomi global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik dan geoekonomi. Capaian ini sekaligus memperpanjang tren surplus perdagangan nasional yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Hingga bulan April 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD5,64 miliar. Surplus sepanjang periode Januari-April 2026 ditopang oleh surplus komoditas nonmigas USD14,16 miliar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit USD8,52 miliar," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam paparannya, Selasa (2/6/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus tersebut didorong oleh kinerja ekspor nonmigas yang tetap solid, sementara sektor migas masih mencatatkan defisit. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan terhadap impor energi yang masih cukup tinggi.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada periode Januari-April 2026 mencapai USD92,15 miliar atau tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama ditopang sektor industri pengolahan yang naik 9,78 persen menjadi USD75,57 miliar.

Dari sisi pasar, tiga negara utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Ketiganya menyumbang 44,52 persen dari total ekspor nonmigas nasional sepanjang empat bulan pertama 2026.

China masih menjadi tujuan ekspor terbesar dengan nilai USD22,76 miliar atau 25,93 persen dari total ekspor nonmigas. Disusul Amerika Serikat sebesar USD10,17 miliar atau 11,59 persen dan India USD6,14 miliar atau 7 persen.

Komoditas utama ekspor ke Tiongkok meliputi besi dan baja, nikel beserta turunannya, serta bahan bakar mineral. Sementara itu, ekspor ke Amerika Serikat didominasi mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, serta pakaian dan aksesori rajutan.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia hingga April 2026 tercatat USD86,51 miliar atau meningkat 13,40 persen secara tahunan. Impor nonmigas mencapai USD73,58 miliar naik 12,70 persen, sedangkan impor migas sebesar USD12,93 miliar atau meningkat 17,58 persen.

Berdasarkan penggunaannya, impor bahan baku dan penolong masih mendominasi dengan nilai USD61,82 miliar atau tumbuh 11,67 persen. Diikuti impor barang modal sebesar USD17,11 miliar naik 19,02 persen dan barang konsumsi USD7,58 miliar naik 15,68 persen.

Dari negara asal, Tiongkok menjadi pemasok utama impor nonmigas Indonesia dengan nilai USD30,79 miliar atau 41,84 persen. Posisi berikutnya ditempati Jepang sebesar USD4,15 miliar atau 5,64 persen dan Australia USD4,15 miliar atau 5,64 persen, dengan total kontribusi ketiganya mencapai 53,12 persen.

Surplus perdagangan nonmigas selama periode Januari-April 2026 terutama disumbang oleh komoditas unggulan seperti lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar USD11,71 miliar, bahan bakar mineral USD8,34 miliar, besi dan baja USD5,71 miliar, nikel dan turunannya USD4,26 miliar, serta alas kaki senilai USD2,14 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan keterangan saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai . Penyidik telah memeriksa puluhan forwarder atau perantara pemilik barang dan penyedia transportasi pengiriman barang dari luar negeri.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan yang dipanggil untuk dimintai keterangan yakni petinggi-petinggi forwarder. "Jadi sedang kita dalami. Masing-masing ada sekitar 20-an lebih forwarder di seluruh Indonesia, di setiap pelabuhan, ada pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan seperti itu," ujar Asep, Senin (1/6/2026).

Praktik culas terkait kegiatan impor ini tidak hanya terjadi di Jakarta. KPK tengah menelusuri hal tersebut.

"Kan ada yang ke teman-teman, ada yang ke Surabaya, ke Semarang kalau tidak salah ya. Ada juga ini dikaitkan dengan cukainya. Ada yang kita pergi ke Semarang, memanggil, ada yang dari Madura dan lain-lain yang sebenarnya saksi," katanya.

Sebelumnya, KPK menggeledah Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam penggeledahan itu, KPK menyita kontainer yang diduga terafiliasi dengan Blueray Cargo, perusahaan yang pemiliknya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan pada Selasa (12/5/2026). Kontainer tersebut tidak diajukan pemberitahuan impor barang ke Bea dan Cukai lebih dari 30 hari.

"Penyidik bergerak melakukan penggeledahan dan penyitaan atas kontainer yang diduga milik importir yang terafiliasi dengani Blueray. Kontainer masih berada di Pelabuhan Tanjung Emasdi mana pemilik kontainer lebih dari 30 hari tidak mengajukan pemberitahuan impor barang ke BC," ujar Budi, Rabu (13/5/2026).

Kontainer itu berisi barang yang masuk kategori dilarang atau dibatasi pemasukannya yakni suku cadang kendaraan. "Kontainer kemudian dibuka dan berisi barang yang termasuk dalam kriteria dilarang atau dibatasi pemasukannya (impor) yaitu sparepart kendaraan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Porsi kepemilikan saham investor kawakan Lo Kheng Hong di emiten perkebunan kelapa sawit PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) kembali melesat di atas 5% usai melakukan aksi borong saham terbaru.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (1/6/2026), Lo Kheng Hong melaporkan telah membeli sebanyak 19,9 juta (19.900.000) lembar saham SIMP pada tanggal 18 Mei 2026. Transaksi pembelian itu dilakukan pada harga Rp600 per lembar saham.

Dengan demikian, Lo Kheng Hong merogoh kocek hingga Rp11,94 miliar untuk mengeksekusi transaksi tersebut. Adapun, tujuan dari transaksi pembelian saham SIMP disebut murni untuk menambah portofolio investasinya.

Sebelum transaksi tersebut dilakukan, pria yang akrab disapa Pak Lo ini mengempit saham SIMP sebanyak 773,44 juta (773.440.400) unit saham. jumlah tersebut setara dengan hak suara sebesar 4,98%.

Namun, setelah aksi beli rampung, porsi kepemilikan saham Pak Lo di SIMP melesat ke 793,34 juta (793.340.400) unit saham. Hal ini sekaligus membuat kepemilikan hak suaranya meningkat menjadi 5,11%, sehingga namanya kini wajib tercatat dalam laporan kepemilikan saham di atas 5%.

Lo Kheng Hong sebelumnya sempat mengungkapkan alasan memilih saham SIMP sebagai salah satu portofolio jumbo dengan kepemilikan di atas 5%.

Pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia itu menjelaskan bahwa Salim Ivomas memiliki kebun sawit seluas 241.046 hektare (ha). Selain itu, perseroan juga mengelola kebun karet seluas 16.235 ha, kebun tebu/gula 13.878 ha, serta komoditas cokelat hingga teh seluas 16.859 ha.

Alhasil, Lo Kheng Hong memperkirakan total lahan perkebunan milik perseroan mencapai 288.018 ha dengan estimasi nilai mencapai US$2,88 miliar.

“Andaikat 1 hektar US$10.000 maka 288.018 ha bernilai US$2,8 miliar. Kalau dirupiahkan menjadi Rp46,9 triliun, belum minyak goreng Bimoli dan Palmia Margarin dll,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/6/2025).

Di sisi lain, aksi beli pada pertengahan Mei 2026 ini cukup menarik perhatian lantaran membalikkan posisi Lo Kheng Hong yang sebelumnya sempat melakukan aksi jual perdana pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pak Lo terpantau melego sebanyak 8,18 juta (8.189.500) lembar saham SIMP dalam dua kali transaksi pada 14 April 2026. Saat itu, dia diketahui melepas 1.377.000 lembar saham pada harga Rp925 per saham dan sebanyak 6.812.500 lembar di harga Rp920 per saham.

Dari kedua aksi lego jumbo tersebut, dia diperkirakan mengantongi dana segar sekitar Rp7,54 miliar. Transaksi itu pun menggerus kepemilikan sahamnya dari 779,20 juta lembar (5,03%) menjadi 771,01 juta lembar (4,97%) sehingga sempat membuatnya keluar dari daftar pemegang saham di atas 5%.

Namun, dengan memanfaatkan momentum harga yang melandai ke level Rp600 pada transaksi 18 Mei 2026, Lo Kheng Hong kembali memborong saham emiten CPO milik Anthoni Salim ini hingga porsi kepemilikannya kini di 5,11%.

Dari lantai bursa, saham SIMP kini bertengger di level Rp555 per saham hingga penutupan perdagangan Jumat (29/5). Harga itu mencerminkan penurunan 2,63% sepanjang tahun berjalan dan melemah 31,90% dalam sebulan terakhir.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Mafia beras sering kali dipersepsikan sekadar sebagai persoalan perdagangan pangan. Padahal, dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar fluktuasi harga di pasar.

Ketika praktik manipulasi pasokan, pengoplosan, penimbunan, hingga permainan harga berlangsung secara sistematis, yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan konsumen, melainkan juga ketahanan pangan nasional, kesejahteraan petani, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata niaga pangan itu sendiri.

Maka dari itulah, persoalan mafia beras layak dipandang sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian bersama.

Belakangan ini, isu mafia beras kembali mengemuka, setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap berbagai praktik curang yang masih berlangsung di sektor perberasan nasional.

Praktik tersebut tidak hanya berupa pengoplosan beras subsidi, tetapi juga dugaan pengaturan pasokan dan harga yang mengarah pada perilaku kartel. Bahkan, menurut pengakuan Menteri Pertanian, terdapat upaya ancaman dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang berani membongkar praktik tersebut.

Namun, di tengah tekanan yang muncul, pemerintah menyatakan tetap berkomitmen melawan berbagai bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Istilah mafia beras sendiri merujuk pada praktik perdagangan beras yang tidak sehat, tidak transparan, dan cenderung eksploitatif. Aktivitas tersebut dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari pedagang, pengusaha, hingga oknum yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan.

Hal yang membuat persoalan ini kompleks adalah dampaknya yang dirasakan oleh seluruh mata rantai pangan, mulai dari petani sebagai produsen, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir.

Bagi masyarakat, dampak yang paling mudah dirasakan adalah kenaikan harga beras yang tidak wajar. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Ketika harga beras melonjak akibat permainan pasar, daya beli masyarakat otomatis tergerus.

Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan.

Kenaikan harga yang tidak didorong oleh faktor produksi atau distribusi yang wajar pada akhirnya menciptakan tekanan ekonomi yang tidak perlu.

Selain harga, persoalan lain yang muncul adalah kelangkaan beras di pasar. Ketika pasokan sengaja diatur atau ditahan untuk menciptakan keuntungan tertentu, masyarakat akan kesulitan memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian pasokan pangan dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Pangan tersedia

Ketahanan pangan pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang kemampuan memproduksi pangan, tetapi juga memastikan pangan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah kualitas beras yang beredar di pasaran. Praktik pengoplosan menjadi salah satu modus yang sering disebut dalam berbagai kasus.

Beras berkualitas tinggi dicampur dengan beras berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Tidak berhenti sampai di situ, terdapat pula risiko penggunaan bahan tambahan tertentu agar beras tampak lebih putih atau lebih menarik secara visual.

Jika praktik ini terjadi tanpa pengawasan yang memadai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Kualitas beras juga dapat menurun akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Kelembapan yang tinggi, suhu yang tidak stabil, maupun sistem pengemasan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan produk.

Bahkan, pemalsuan label pada kemasan beras menjadi persoalan tersendiri karena konsumen kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang mereka beli. Dalam situasi seperti ini, konsumen menjadi pihak yang dirugikan berulang kali, baik dari sisi harga maupun kualitas.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem pangan nasional. Salah satunya melalui penguatan pengawasan pasar untuk memantau harga dan kualitas beras yang beredar.

Pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini berbagai penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Langkah ini penting karena pasar yang sehat membutuhkan transparansi dan kepastian aturan bagi seluruh pelaku usaha yang menjalankannya secara jujur.

Pemerintah juga memperkuat cadangan beras nasional melalui penyerapan produksi petani. Kebijakan ini memiliki dua manfaat sekaligus.

Di satu sisi memberikan kepastian pasar bagi petani, sementara di sisi lain memperkuat kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga atau gangguan distribusi.

Semakin kuat cadangan pangan nasional, semakin kecil peluang pihak-pihak tertentu mengendalikan pasar demi kepentingan sempit.

Memperketat pengawasan

Langkah berikutnya adalah memperketat pengawasan impor pangan untuk mencegah masuknya beras ilegal maupun beras berkualitas rendah.

Di saat yang sama, pemerintah terus memberikan dukungan kepada petani melalui penyediaan benih unggul, pupuk, serta peralatan pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Upaya ini menunjukkan bahwa pemberantasan mafia beras tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan sektor produksi di tingkat hulu.

Penindakan hukum tetap menjadi instrumen yang sangat penting. Praktik penimbunan, pengoplosan, manipulasi harga, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya harus ditindak secara tegas dan konsisten.

Kepastian hukum bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara benar.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan memberantas mafia pangan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pedagang, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, hingga konsumen.

Kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi rantai pasok pangan harus terus ditingkatkan. Semakin tinggi tingkat pengawasan sosial dari masyarakat, semakin sempit ruang gerak praktik-praktik curang yang merugikan kepentingan bersama.

Maka, kemudian, perlawanan terhadap mafia beras bukan sekadar upaya menjaga harga pangan tetap stabil. Lebih dari itu, ini adalah perjuangan untuk melindungi hak petani memperoleh nilai yang adil dari hasil kerja mereka, memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang berkualitas dan terjangkau, serta menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

Ketika pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan objek permainan segelintir pihak, maka yang dipertaruhkan adalah kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Karena itu, penguatan pengawasan, keberanian penegakan hukum, peningkatan produksi nasional, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat harus berjalan beriringan.

Ketahanan pangan yang kuat hanya dapat dibangun di atas fondasi tata niaga yang jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengakui saat ini sejumlah negara mulai menahan penjualan minyak mentah untuk ekspor. Kondisi ini membuat pasokan minyak mentah dunia mengalami hambatan.

Pemerintah resmi membuka keran impor minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM) jadi, hingga liquefied petroleum gas (LPG) melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi. Langkah strategis ini menyusul terbitnya payung hukum baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, BBM, dan/atau LPG untuk Ketahanan Energi Nasional.

Selain mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berjalan selama ini, regulasi teranyar tersebut turut memberikan ruang bagi institusi non-BUMN. Yuliot mengatakan, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri Pemerintah siap melakukan pembelian minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga yang sesuai dengan acuan Indonesia Crude Price (ICP). Sehingga punya penawaran harga yang kompetitif dibanding perusahaan K3S melakukan ekspor.

"Jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan K3S itu, bisa dipasarkan di dalam negeri dan harganya sesuai dengan harga ICP. Jadi ini tidak merugikan perusahaan K3S sendiri," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/5).

Diterangkan lebih lanjut Pemerintah telah meneribitkan Peraturan Presdien (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, yang mengatur mekanisme tata niaga impor minyak mentah (crude oil) nasional. Melalui regulasi teranyar ini, pengadaan minyak mentah untuk memenuhi permintaan dilakukan dengan dua skema, yaitu impor dan pengadaan dari perusahaan K3S.

"Jadi dari Perpres itu, pengadaan crude itu bisa berasal dari produksi dalam negeri dari perusahaan-perusahaan K3S dalam negeri. Jadi karena ada keterbatasan suplai itu secara global," tambahnya.

Indonesia Sibuk Cari Sumber Baru Impor BBM: Dari Amerika Butuh Waktu 40 Hari, Timteng 3 Pekan



Ia menambahkan, Pemerintah juga sudah menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas untuk memperkuat cadangan stok BBM di dalam negeri, baik lewat impor maupun pengadaan dari perusahaan K3S.

"Ini ada ruang, jadi pengadaan itu melalui BLU di bidang energi. Pengaturan itu juga di dalam Perpres 26, ini sudah diatur," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Yuliot menerangkan pemberian kewenangan Lemigas untuk melakukan impor ini dalam rangka mengamankan pasokan di dalam negeri. Sebab PT Pertamina terbatas dalam pengadaan impor BBM dari beberapa negara dikarenakan obligasi internasional yang saat ini dimiliki. Sehingga perlu memastikan aktivitas perdagangan yang dilakukan perseroan tidak menabrak klausul kontrak kepatuhan finansial global.

Menurutnya Lemigas tidak hanya sekedar melakukan impor BBM dari Rusia, seperti diskusi yang sempat berjalan antara Presdien Prabowo dengan Presiden Vladimir Putin, namun juga merambah ke beberapa negara seperti Nigeria hingga Angola.

Terkait dengan sumber pasokan luar negeri, Yuliot menegaskan, tidak hanya bergantung pada satu wilayah atau negara tertentu saja demi mempercepat pergerakan pemenuhan kebutuhan nasional.

"Ya kemudian itu juga kita impor itu kan bisa dari negara-negara lain seperti Nigeria, dari Angola. Itu kan yang kemudian juga ada dari beberapa negara lain supaya geraknya cepat kita membuka ruang BUMN bisa, BLU juga bisa," pungkasnya.

Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyebut perdagangan Indonesia tetap bergerak kuat di kawasan intra-Asia saat konflik Timur Tengah berlangsung, dengan aktivitas ekspor-impor yang didominasi hubungan dagang bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan arus ekspor dan impor nasional mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

"Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN," kata Muchtasyar sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya aktivitas ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif pada awal tahun 2026. Hal itu tercermin dari meningkatnya pergerakan barang melalui pelabuhan, khususnya arus peti kemas yang menjadi salah satu indikator penting aktivitas produksi, perdagangan, konsumsi, investasi, dan distribusi nasional.

Dia menyebutkan hingga April 2026, arus peti kemas yang dilayani Pelindo mencapai 6,42 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs). Angka itu meningkat sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,99 juta TEUs.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global.

Dia mengatakan peningkatan arus peti kemas itu tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor-impor, tetapi juga dari distribusi barang domestik. Peningkatan itu ditopang pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen.

Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4 persen, dengan aktivitas bongkar meningkat 5 persen dan muat naik 4 persen.

Menurutnya kondisi itu menunjukkan perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik, sementara distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

"Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia," bebernya.

Lebih lanjut struktur perdagangan itu memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah komoditas ekspor berbasis peti kemas juga mencatat pertumbuhan positif

Komoditas tersebut antara lain lemak dan minyak hewan/nabati yang tumbuh 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta berbagai produk kimia 12,27 persen.

Dari sisi impor, peningkatan terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanis sebesar 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta berbagai produk kimia 36,31 persen.

Struktur impor itu menunjukkan kebutuhan terhadap barang modal, mesin produksi, komponen industri, dan bahan pendukung manufaktur masih kuat. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta agenda hilirisasi nasional.

Pertumbuhan arus peti kemas juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama yang melayani kegiatan ekspor dan impor nasional, antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya.

"Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan distribusi perdagangan nasional tetap aktif," ucapnya.

Peningkatan throughput internasional di berbagai terminal utama juga menandakan adanya penguatan aktivitas logistik dan perdagangan pada kawasan-kawasan industri utama di Indonesia.

Pada arus domestik, peningkatan distribusi barang menuju kawasan timur Indonesia menjadi sinyal penting bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bergerak di wilayah barat Indonesia.

Pelabuhan Tanjung Priok mencatat pertumbuhan domestik sekitar 8 persen, antara lain didorong meningkatnya pengiriman peti kemas menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Perak tumbuh sekitar 2 persen, didukung oleh peningkatan layanan menuju Makassar, Kendari, dan Berau. Pelabuhan Makassar juga mencatat pertumbuhan sekitar 7 persen, yang ditopang oleh pergerakan komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan palawija seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya.

"Pertumbuhan arus domestik tersebut sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional sebagai penopang utama perekonomian Indonesia," jelasnya.

Distribusi barang antarpulau yang tetap tumbuh menunjukkan konektivitas logistik nasional berjalan baik dalam mendukung kebutuhan masyarakat, aktivitas industri, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, penguatan layanan pelabuhan menjadi semakin penting. Produktivitas terminal, digitalisasi layanan, kesiapan peralatan, keandalan fasilitas, serta integrasi rantai pasok nasional perlu terus ditingkatkan agar arus barang tetap lancar, efisien, dan kompetitif.

Ia menambahkan konektivitas logistik yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan internasional, distribusi domestik, investasi, hilirisasi industri, serta pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sejumlah pembeli di Asia dilaporkan membatalkan pengiriman gas petroleum cair (liquefied petroleum gas/LPG) dari Amerika Serikat menyusul lonjakan tajam biaya pengiriman akibat konflik Iran. Kondisi ini mempersempit margin importir dan mengguncang keseimbangan pasar energi global.

“Setidaknya dua kargo LPG yang dijadwalkan dimuat pada Juni dari terminal ekspor di Pantai Teluk AS telah dibatalkan, sementara pengiriman lain masih dalam pembahasan untuk dihentikan,” demikian laporan Bloomberg dikutip pada Sabtu (30/5/2026).

Pembatalan ini terjadi di tengah melonjaknya tarif pengangkutan laut yang menggerus keuntungan importir di Asia, khususnya India dan China. Kedua negara tersebut sebelumnya meningkatkan impor dari AS setelah konflik Iran mengganggu jalur pasokan utama melalui Selat Hormuz.

Indikator profitabilitas ekspor LPG AS ke Asia Timur, yakni selisih harga Far East Index–Mont Belvieu, dilaporkan menyempit. Sementara itu, biaya pengiriman melonjak signifikan, sehingga menghapus potensi keuntungan yang sebelumnya cukup besar bagi para pelaku perdagangan.

India menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Sebelum konflik, sekitar 90% pasokan LPG negara tersebut berasal dari Timur Tengah. LPG sendiri merupakan bahan bakar utama untuk memasak di India serta bahan baku penting industri petrokimia di China.

Lonjakan tarif pengiriman mencerminkan terbatasnya ketersediaan kapal tanker global. Rute pengiriman melalui Terusan Panama kini menghadapi antrean panjang atau biaya tambahan tinggi, sementara jalur alternatif melalui Tanjung Harapan memperpanjang waktu tempuh dan memperketat pasokan kapal.

Data Baltic Exchange mencatat tarif harian kapal pengangkut LPG rute Teluk AS ke Jepang mencapai USD111.600 per hari pada April, meningkat 69% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, ekspor LPG AS sempat mencetak rekor 2,7 juta barel per hari pada April seiring meningkatnya permintaan Asia.

Dampak konflik juga meluas ke pasar energi global. Harga minyak tercatat melonjak lebih dari 50% sejak eskalasi konflik pada Februari, memicu tekanan inflasi dan meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Kondisi ini turut memengaruhi kebijakan moneter global, termasuk arah suku bunga bank sentral AS (The Fed). Pasar kini memperkirakan hanya satu kali penurunan suku bunga pada 2026, sementara penguatan dolar AS juga terjadi seiring meningkatnya permintaan aset aman di tengah ketidakpastian global.

Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB Lemigas) bisa mengimpor minyak, termasuk dari Rusia, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.

“Jadi, dari regulasi ini, (Lemigas) bisa melakukan impor,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Yuliot menjelaskan berdasarkan aturan tersebut, selain pengadaan impor oleh badan usaha milik negara (BUMN) seperti yang sudah berjalan selama ini, pemerintah juga memungkinkan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi untuk melakukan impor minyak mentah, BBM, maupun LPG. Adapun BUMN yang selama ini mengimpor komoditas energi adalah Pertamina.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Pasal 4 ayat (3) menyampaikan pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama, baik kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri.

“Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas,” kata Yuliot.

Akan tetapi, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 juga memungkinkan BLU untuk melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri untuk memenuhi cadangan penyangga energi dan/atau cadangan operasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 memberi ruang bagi BLU maupun Pertamina untuk melakukan pengadaan impor dalam keadaan mendesak meski terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Keadaan mendesak tersebut berdasarkan kepada penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan pemerintah perlu menyiapkan regulasi tambahan dan skema impor, sebab produk minyak dari Rusia membutuhkan perlakuan khusus.

Pertamina, selaku BUMN yang bergerak di bidang migas, berbisnis menggunakan obligasi global atau global bond. Oleh karena itu, Pertamina harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar obligasi global.

Komitmen Pertamina terhadap obligasi global menyebabkan Kementerian ESDM harus mencari skema yang ideal dalam rangka mengimpor minyak dari Rusia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026