REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG) serta ASEAN–ID NOURISH: Forum on Healthy School Meals and Nutrition for Human Capital Development and Resilient Food System pada 27–30 April 2026. Forum ini menekankan penguatan kolaborasi regional guna mendorong program makan bergizi di sekolah sekaligus memperkuat sistem pangan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan berbagai negara untuk berbagi praktik baik dan memperkuat kerja sama dalam pengembangan program makan bergizi serta pembangunan sistem pangan yang tangguh di kawasan ASEAN.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi BGN Nurjaeni mengatakan, Kota Semarang dipilih sebagai tuan rumah karena komitmennya terhadap ketahanan pangan sekaligus perannya dalam Steering Committee Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) kawasan Asia-Pasifik periode 2026–2028. MUFPP merupakan jejaring kota global yang mendorong kebijakan pangan aman, sehat, dan berkelanjutan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pemenuhan gizi menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. “Kita ingin memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam kondisi lapar agar dapat fokus meraih prestasi,” kata Agustina dalam keterangan yang diterima pada Selasa (5/5/2026).

Dalam welcoming remark, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Ina H Krisnamurthi menekankan pentingnya kerja sama ASEAN yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Komitmen di tingkat ASEAN perlu diterjemahkan menjadi kerja sama praktis yang hasilnya dapat dirasakan langsung di tingkat nasional,” kata Ina.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn.) Suardi Samiran dalam keynote speech menyatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang pembangunan ekonomi. “Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi investasi strategis untuk meningkatkan potensi kognitif anak dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Suardi.

Nurjaeni menambahkan akses makanan sehat di sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi unggul dan kompetitif secara global.

Sebagai bagian forum, peserta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Semarang, yakni SPPG Polda Jawa Tengah, SPPG Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), dan SPPG Padalangan. Kunjungan tersebut memperlihatkan implementasi Program MBG sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas negara.

Forum ASEAN–ID NOURISH diikuti lebih dari 120 peserta dalam Dialog Nasional yang terdiri atas perwakilan tujuh negara anggota ASEAN, 11 negara mitra eksternal dan High Contracting Parties to TAC, lima organisasi internasional, serta tujuh organisasi masyarakat sipil. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penguatan sistem pangan dan gizi.

Ke depan, forum ini diharapkan menjadi katalis pembentukan kemitraan konkret yang mencakup sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, rantai pasok, hingga pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung program makan bergizi berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penyaluran kredit ke program prioritas pemerintah dan UMKM, tidak bersifat wajib bagi perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) bertujuan mengarahkan perencanaan kredit agar lebih terukur dan berkelanjutan, termasuk dalam mendukung program strategis pemerintah.

“Namun demikian penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatori,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan April 2026 secara virtual, Selasa (5/5/2026).

Dian mengatakan, bank tetap memiliki keleluasan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing. Otoritas juga meminta perbankan agar tetap mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam menyalurkan kredit.

Adapun dalam rancangan aturan tersebut, OJK juga menambahkan pengaturan mengenai cakupan rencana bisnis termasuk dalam rangka mengakomodasi perkembangan digitalisasi perbankan, serta penyempurnaan cakupan laporan realisasi dan laporan pengawasan RBB.

Sebagaimana diketahui, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia mulai lepas dari "kutukan" pertumbuhan 5 persen usai Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Jadi clear sekali kita bisa terlepas dari kutukan 5 persen," ujar Purbaya dalam konferensi pers, Selasa (5/5).

Ia mengaku sempat diliputi kekhawatiran menjelang pengumuman data tersebut. Bahkan, ia menyebut tidak bisa tidur sebelum angka resmi dirilis.

"Kabar gembira ternyata, jadi kalau target tercapai santailah saya, enggak stres lagi," katanya sembari tersenyum lebar.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada kuartal I 2026 ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi.

Kepala BPS Amalia Adhininggar Widyasanti menjelaskan konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni 54,36 persen dan tumbuh 5,52 persen.

"Kontribusi terbesar konsumsi rumah tangga sebesar 54,36 persen dan tumbuh 5,52 persen," ujarnya.

Namun, pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen, meski kontribusinya terhadap PDB sebesar 6,72 persen.

Amalia mengatakan lonjakan tersebut didorong oleh realisasi belanja pegawai, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta belanja barang dan jasa kepada masyarakat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi konsumsi pemerintah 21,81 persen karena realisasi gaji ke-14 atau THR serta belanja barang dan jasa," jelasnya.

Selain itu, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh 6,28 persen dengan kontribusi 1,40 persen terhadap PDB. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,96 persen dengan kontribusi 28,92 persen.

Di sisi lain, ekspor hanya tumbuh 0,90 persen dengan kontribusi 21,22 persen terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah program prioritas Presiden, mulai dari Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Koperasi Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan Dudung setelah menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

“Program prioritas Presiden itu ada Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Koperasi Merah Putih, termasuk MBG,” ujar Dudung.

Ia menegaskan seluruh program tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya dari sisi pengawasan dan pengendalian agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal pelaksanaan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa lembaganya mengedepankan pendekatan pencegahan dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah.

“Ya kita dalam posisi ini pencegahan. Banyak hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan,” ujar Agus.

Ia menambahkan, KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi, khususnya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan penting dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi faktor kunci untuk menutup potensi celah korupsi pada program-program prioritas tersebut, terutama yang melibatkan anggaran besar serta banyak pemangku kepentingan.

“Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN, dan kita menunggu tindak lanjutnya,” kata Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan komitmen penguatan pencegahan korupsi melalui evaluasi Perpres 54 Tahun 2018 (Stranas PK), usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Agus hadir untuk membahas penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam implementasi strategi pencegahan korupsi nasional. Dudung mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang usulan perubahan terhadap Perpres tersebut, termasuk memperluas keterlibatan institusi.

“Yang terlibat saat ini antara lain Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan Kementerian PANRB. Kami mengusulkan agar Kementerian Keuangan dan BPKP juga terlibat,” ujar Dudung.

Menurutnya, penguatan kelembagaan ini penting untuk memastikan pengawasan dan pengendalian program pemerintah berjalan optimal, terutama dalam program prioritas yang tengah menjadi sorotan publik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dudung mengaku menerima berbagai laporan terkait dugaan ketimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menegaskan akan melakukan verifikasi langsung di lapangan sebelum menyampaikan temuan secara resmi.

“Saya banyak dapat laporan, tetapi sebelum turun langsung saya tidak ingin menyimpulkan. Nanti akan saya sidak bersama tim dari kementerian terkait. Kalau terbukti, saya tidak akan segan untuk membuka secara langsung,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi prioritas, mengingat dana yang digunakan merupakan uang publik. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

“Ini uang rakyat, rakyat harus tahu. Tidak boleh ada pemanfaatan oleh kelompok atau perorangan,” kata Dudung.

Dalam kerangka Stranas PK, pemerintah selama ini melaporkan perkembangan implementasi kepada Presiden sebanyak dua kali dalam setahun. Namun, ia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, intensitas pengawasan dan pelaporan dapat lebih ditingkatkan.

Lebih lanjut, Dudung menjelaskan bahwa peran KSP dalam hal ini mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian, yang dijalankan bersama KPK dan kementerian/lembaga terkait. Ia juga menegaskan akan terlibat langsung dalam pemantauan di lapangan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pencegahan korupsi, sekaligus merespons meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola program-program strategis nasional.

“Saya yakin Presiden sangat concern terhadap pemberantasan korupsi. Tidak hanya dua kali setahun, tetapi bisa setiap saat jika ada hal krusial,” tandas Dudung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan akan menelusuri dugaan kejanggalan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah disuspensi tetapi masih menerima insentif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

“Justru itu nanti akan saya cek. Sudah disuspensi tapi masih insentif lancar, bahkan investornya masih menerima,” ujar Dudung.

Dia mengakui isu tersebut menjadi sorotan publik dan akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan langsung di lapangan. Dudung menegaskan telah mendapatkan arahan langsung dari Prabowo Subianto untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan sesuai aturan.

“Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’,” katanya.

Menurut Dudung, program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari prioritas unggulan pemerintah yang harus dijaga akuntabilitasnya. Oleh karena itu, KSP akan kembali mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan.

“Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan komitmennya untuk membuka hasil temuan kepada publik jika terbukti terjadi penyimpangan. Transparansi, menurutnya, menjadi hal penting mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap implementasi program strategis nasional sekaligus merespons kritik masyarakat terkait tata kelola pelaksanaan di lapangan.

“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka. Sampaikan siapa pelakunya, siapa yang tidak benar. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegas Dudung.

Sekadar informasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia disetop sementara. Ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tetap menerima insentif Rp6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.

JAKARTA - Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Deni Lubis, menyoroti distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum efisien dan tepat sasaran. Deni menyebut MBG memiliki nilai filosofis yang kuat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip zakat, khususnya zakat fitrah sebagai rukun Islam ketiga. Namun demikian, ia menegaskan bahwa bantuan sosial, termasuk MBG , harus diberikan secara terarah agar tidak menimbulkan pemborosan.

“Secara filosofis, kemiskinan akan selalu ada dalam setiap negara, bahkan yang sudah maju sekali pun, karena berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pencari nafkah. Oleh karena itu, bantuan harus benar-benar ditujukan kepada mereka yang membutuhkan,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (5/5/2026).

Dalam praktiknya, ia menemukan fenomena sejumlah siswa yang tidak mengonsumsi makanan dari program MBG karena sudah terbiasa membawa bekal dari rumah atau pesan melalui katering. Kondisi ini berpotensi menimbulkan food waste atau pemborosan makanan. Risiko makanan terbuang terjadi akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Deni mengusulkan agar distribusi bantuan tidak hanya berbasis sekolah atau komunitas, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Melalui skema ini, penerima manfaat dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan di koperasi yang telah ditunjuk.

“Dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Pendekatan ini dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan output yang lebih besar dengan input anggaran yang sama. Dengan berbagai masukan tersebut, ia mengharapkan implementasi program MBG dapat terus disempurnakan agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan

Kampus-kampus besar berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)--seperti UGM, UI, IPB, dan ITB–sebaiknya didorong menuju kemandirian penuh. Bahkan, kalau perlu, diswastakan. Argumen saya sederhana: kampus-kampus tersebut telah memiliki reputasi baik, jaringan kuat, peminat tinggi, kerja sama internasional mapan, serta fasilitas perkuliahan dan penelitian yang memadai.

Dengan menjadi mandiri, maka iklim pendidikan tinggi di Indonesia akan lebih kompetitif. Alhasil, dapat mendorong universitas-universitas unggulan dari luar negeri masuk, kemudian dapat menjadi benchmark bagi kampus-kampus lokal. Dampak selanjutnya, triliunan anggaran negara yang selama ini terserap oleh kampus-kampus tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat perguruan tinggi di daerah yang masih tertinggal.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi. Namun, tanpa pendidikan, industrialisasi, dan lapangan kerja yang memadai, bonus tersebut justru dapat menjadi bencana demografi. Situasi ini dapat memicu peningkatan pengangguran, ketimpangan ekonomi, hingga kriminalitas yang berujung pada potensi konflik sosial.

Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah penduduk berusia 19-23 tahun, maka perluasan pendidikan tinggi sangat dibutuhkan. Kita memerlukan pemerataan kualitas, agar bonus demografi ini selaras dengan industrialisasi yang kemudian diharap berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Tiongkok dan Fleksibilitas Kebijakan

Fleksibilitas kebijakan pendidikan ini pernah dilakukan Tiongkok. Akhir 1970an, Deng Xiao Ping mulai memimpin Tiongkok dalam kondisi ekonomi yang terpuruk pasca-Revolusi Kebudayaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, di saat yang sama Tiongkok sedang menghadapi Bonus Demografi.

Pembenahan dimulai dengan mereformasi sektor Pendidikan Tinggi: merombak ulang tata kelola kampus-kampus negeri, dan mulai berkolaborasi dengan sektor industri melalui transfer pengetahuan dan teknologi berbasis korporasi.

Salah satu contohnya adalah kehadiran Motorola pada pertengahan 1980an, yang membawa sistem pelatihan internal bernama Motorola University (semacam Corporate University), yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain seperti Lenovo. Ribuan insinyur Tiongkok dilatih dalam mekanisme ini. Hal ini terus berlanjut hingga kini, perusahaan domestik seperti Huawei dan Haier juga membangun corporate university serupa.

Pada 2000an, Tiongkok mulai membuka diri terhadap kehadiran kampus asing. Tujuannya adalah agar kampus-kampus di dalam negeri memiliki benchmark dalam tata kelola. Universitas seperti University of Nottingham Ningbo, Xián Jiaotong-Liverpool University hingga New York University Shanghai hadir dengan regulasi ketat.

Menariknya, pemerintah Tiongkok membatasi bidang studi yang boleh diajarkan khusus pada bidang ilmu sains, teknologi dan bisnis. Sementara bidang studi sosial, politik, dan kebudayaan tetap dikontrol oleh institusi domestik. Ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang kuat. Dan setelahnya kita tahu, Tiongkok tumbuh menjadi raksasa ekonomi baru.

MBG dan Fleksibilitas Kebijakan

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan hingga Rp335 triliun per tahun patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kualitas nutrisi sumber daya manusia. Namun, kita memiliki pekerjaan rumah darurat, karena banyak ahli menyatakan puncak bonus demografi sudah terjadi pada 2020, dan akan terus melandai hingga 2040.

Artinya kita sedang berada di fase kritis dalam memanfaatkan bonus demografi. Apakah tepat jika memulainya dengan perbaikan gizi? Atau kita harus melompat memperbaiki kualitas pendidikan tinggi, dengan harapan mampu mencetak manusia yang siap mendorong investasi dan industrialisasi?

Jika kita menggunakan pendekatan sederhana, dengan asumsi biaya pendidikan tinggi berkualitas adalah Rp20 Juta per mahasiswa per tahun (asumsi ini didapat dari pengalaman akreditasi program studi), maka satu kampus dengan 30 ribu mahasiswa membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar per tahun.

Dengan skema dana abadi–sejumlah uang yang diinvestasikan dan tidak boleh diganggu-gugat–dan asumsi imbal hasil moderat 5%-6%, sebuah kampus dapat beroperasi mandiri dengan dana sekitar Rp10-12 triliun. Artinya, jika anggaran MBG dialokasikan sebagai dana abadi perguruan tinggi, maka Rp335 triliun dapat membiayai sekitar 34 kampus berkualitas secara berkelanjutan. Hampir 1 juta mahasiswa dapat menikmati pendidikan tinggi berkualitas secara gratis setiap tahun.

Keberadaan dana abadi yang dikelola secara profesional tentu akan berdampak baik: mulai dari pendidikan gratis, peningkatan anggaran seiring kecerdasan dalam berinvestasi, peningkatan fasilitas belajar-mengajar, kesejahteraan dosen, hingga pengelolaan kerja sama industri dan kerja sama kampus asing unggulan seperti yang dilakukan oleh Tiongkok.

Tentu saja seiring dengan berjalannya waktu dan dalam kondisi tertentu, kampus tetap dapat memungut uang kuliah agar dapat semakin memperkuat basis keuangan. Hal ini dilakukan oleh universitas top dunia seperti Universitas Harvard. Mereka tetap mengenakan tuition fee meskipun dana abadi yang mereka miliki mencapai Rp900 triliun. Imbal hasil yang mereka dapat bahkan melampaui kebutuhan operasionalnya.

Jika dikaitkan dengan gagasan awal, maka strategi ini dapat diterapkan pada daerah yang tingkat pembangunan manusianya masih rendah. Dengan dana abadi, kampus di daerah dapat tumbuh menjadi pusat unggulan baru yang menopang industrialisasi. Pemerintah bisa mengarusutamakan bidang Science, Technology, Engineering, Math (STEM) dalam program ini.

Tidak masalah jika pemerintah ingin tetap mempertahankan MBG, selama tata kelolanya dibuat profesional, tepat sasaran dan tidak sekedar menguntungkan pihak elite. Namun, pemerintah juga tidak haram apabila mengadopsi strategi fleksibel ala Tiongkok: sebagian anggaran untuk perbaikan nutrisi generasi belia, sebagian lagi untuk investasi pendidikan tinggi dalam rangka memanfaatkan ujung bonus demografi.

Penutup

Kita tidak bisa mengulang masa lalu, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan. Tahun 2040 tinggal 14 tahun lagi. Jika Indonesia ingin bergegas mendorong industrialisasi dan meningkatkan daya saing global, maka investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi adalah keniscayaan yang harus dimulai hari ini.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita memiliki anggaran, tetapi bagaimana kita mengalokasikannya dengan cerdik. Pilihan antara mendahulukan gizi atau investasi pendidikan tinggi bukanlah dikotomi yang harus dipertentangkan, melainkan keseimbangan yang harus dirancang secara cermat. Tanpa itu, bonus demografi bisa menjadi bencana demografi yang sulit ditanggung generasi selanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai pengoperasian Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Universitas Hasanuddin menjadi contoh integrasi antara riset akademik dan implementasi program publik. Model ini dinilai dapat memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi berbasis ilmu pengetahuan.

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan dapur MBG di kampus menghadirkan pendekatan baru dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis melalui kolaborasi dunia akademik dan praktik lapangan. Penilaian tersebut disampaikan setelah kunjungan ke dapur MBG Universitas Hasanuddin bersama Anggota Dewan Pakar APPMBGI Prof. Sukri Palutturi dan Ketua DPD I Sulawesi Selatan APPMBGI Sri Asri Wulandari Aksa Mahmud.

“Kami melihat secara langsung bagaimana perguruan tinggi mengambil peran strategis dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat,” kata Abdul dalam keterangannya pada Senin (4/5/2026).

Abdul menilai keberadaan dapur MBG di lingkungan kampus bukan sekadar fasilitas pelayanan makanan, tetapi menjadi ruang integrasi ilmu, inovasi, dan praktik kebijakan publik.

“Ini bukan hanya dapur dalam pengertian operasional. Ini adalah laboratorium hidup. Di sinilah ilmu, riset, inovasi, dan praktik bertemu dalam satu ekosistem yang utuh,” kata Abdul.

Menurut Abdul, pendekatan yang dilakukan Universitas Hasanuddin mencerminkan model ideal pembangunan yang mampu menjembatani kesenjangan antara penelitian akademik dan implementasi di lapangan. Mahasiswa, peneliti, dan praktisi terlibat dalam satu siklus mulai dari perumusan konsep, pengujian, hingga evaluasi program secara langsung.

“Selama ini kita sering melihat riset berhenti di meja akademik, sementara praktik berjalan tanpa basis ilmiah yang kuat. Model seperti ini memutus mata rantai tersebut. Apa yang diteliti langsung diuji, dan apa yang dijalankan langsung bisa diperbaiki secara ilmiah,” kata Abdul.

Abdul menambahkan pola integrasi tersebut telah lama diterapkan di berbagai negara maju melalui kedekatan institusi pendidikan tinggi dengan pusat produksi dan inovasi. Menurutnya, model ini memungkinkan percepatan validasi teknologi, efisiensi proses, serta peningkatan kualitas hasil secara berkelanjutan.

“Ketika pusat pembelajaran berdiri berdampingan dengan pusat produksi, maka proses inovasi menjadi jauh lebih cepat, adaptif, dan terukur. Ini yang kita lihat mulai dibangun di Unhas melalui dapur MBG,” kata Abdul.

Dapur MBG Universitas Hasanuddin juga dinilai berfungsi sebagai teaching factory yang dapat menjadi pusat pengembangan standar operasional dan model pengelolaan MBG untuk direplikasi di berbagai daerah.

“Ini adalah contoh bagaimana kebijakan publik bertemu dengan keunggulan akademik. Dan ketika keduanya berjalan bersama, maka kita tidak hanya menjalankan program, tetapi membangun sistem yang kuat,” kata Abdul.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) siap mengembangkan bisnis rantai pasok (supply chain) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program HA IPB guna mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan.

Ketua Umum HA IPB Fauzi Amro mengatakan bahwa Pengurus HA IPB akan membuat role model bisnis rantai pasok yang berlokasi di Kabupaten Bogor dalam waktu sesegera mungkin.

“Kami akan membuat role model bisnis rantai pasok di Kabupaten Bogor. Kita menjamin supply chain untuk MBG, lahannya sudah ada 5 hektare. Sehabis pelantikan (pelantikan pengurus HA IPB), kami langsung ground breaking,” kata Fauzi dalam acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, model ini diharapkan dapat diduplikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HA IPB apabila terbukti berhasil.

“Karena alumni IPB tidak hanya mengurus dapur (MBG), tapi juga mengurus supply-nya. Saya tahu banyak juga pemain-pemain dapur di sini, pemilik SPBG di sini,” ujar Fauzi.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai program ini lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan klaster ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rektor IPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk merealisasikan role model rantai pasok tersebut.

“Rantai pasok kebutuhan MBG ini apa? Ya, komoditas telur, ayam, jagung, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu, termasuk beras dan susu. Kami berharap role model rantai pasok yang akan kita buat pilot project-nya nanti di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi role model untuk provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Fauzi.

Menjawab pertanyaan mengenai skema kerja sama dengan petani dan pekebun, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi untuk disalurkan untuk kebutuhan MBG.

Ia menilai keberadaan rantai pasok ini penting, terutama dalam mendukung koperasi yang telah memiliki infrastruktur distribusi namun belum memiliki pemasok yang terintegrasi.

Terkait waktu pelaksanaan, ia memastikan bahwa program akan segera dimulai karena lahan dan lokasi telah tersedia, serta perencanaan awal sudah disiapkan.

Fauzi juga menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada ketersediaan pasokan yang harus terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur.

“Supply ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah eksisting, tapi ada supply khusus. IPB dan Alumni IPB siap untuk memfasilitasinya,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial dan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengalokasikan anggaran jumbo hingga Rp500 triliun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

"Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberikan perlindungan kepada rakyat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp500 triliun," kata Prabowo.

Selain bantuan sosial, pemerintah juga mendorong program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar balita, anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia. Prabowo bahkan menanyakan langsung dampak program tersebut kepada para buruh yang hadir.

"Kita juga memberi MBG gratis. Saya bertanya? MBG bermanfaat enggak?" tanya Prabowo kepada buruh.

Menurutnya, program MBG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menggerakkan roda ekonomi nasional.

"Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Selnya tidak berkembang, dengan MBG ekonomi kita hidup. Rakyat butuh telor, rakyat butuh sayur, susu, ikan, petani kita hidup. Uang kita beredar semakin banyak yang sejahtera," paparnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah juga menggulirkan program pembangunan satu juta rumah sebagai bagian dari strategi penciptaan lapangan kerja baru.

"Kita akan membangun satu juta rumah. Ini juga nanti akan menghasilkan pekerjaan yang banyak. Satu orang butuh 5 pekerja," tandas Prabowo.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada Jumat (1/5). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program ketahanan pangan sekaligus menyerap langsung aspirasi petani di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan pemerintah daerah berharap kunjungan tersebut memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional di daerah,” ujar Herwan di Bengkulu, Kamis.

Pemprov Bengkulu sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi pada Rabu (29/4) guna mematangkan persiapan kunjungan. Rapat tersebut membahas secara rinci rangkaian agenda yang akan dilaksanakan selama kunjungan kerja berlangsung.

Herwan menegaskan, kunjungan Menko Pangan tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan petani di daerah.

“Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka sehingga persoalan riil di lapangan, mulai dari produksi hingga distribusi dapat disampaikan secara langsung,” katanya.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah peresmian Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Peresmian akan dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan prasasti di Kantor Gubernur Bengkulu.