JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala BP BUMN dan COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan peran strategis BUMN dalam mendukung arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi fundamental dan merata.

Ia juga meminta seluruh insan BUMN sebagai bagian dari aparatur negara untuk aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjelaskan kebijakan ekonomi yang dijalankan.

“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam cuplikan video dalam acara Pertamina, pekan ini, dikutip Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, peran tersebut menjadi penting di tengah munculnya sentimen negatif terhadap pemerintah di ruang publik. Karena itu, karyawan BUMN diharapkan berada di garis depan dalam memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif terkait kebijakan negara.

“Sebagai bagian dari pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” katanya.

Dorong Pemahaman Arah Kebijakan

Dony menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional. Ia menilai kebijakan yang diambil pemerintah memiliki dasar pemikiran yang jelas serta tujuan jangka panjang bagi bangsa.

“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.

Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap dasar kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujarnya.

Arah Ekonomi Fundamental dan Merata

Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang lebih fundamental dan merata.

Pemerintah, kata dia, ingin memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan, energi, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, BUMN diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga berperan sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan publik.

Peran ini dinilai penting agar kebijakan ekonomi dapat dipahami secara utuh sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi Pajak Digital Dipercepat

Sejalan dengan upaya memperkuat komunikasi kebijakan kepada publik, pemerintah bersama Badan Pengelola (BP) BUMN juga mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Langkah ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.

“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Donny dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Melalui integrasi tersebut, proses pembayaran pajak atas transaksi digital internasional diharapkan tidak lagi terhambat oleh administrasi berlapis. Sistem ini juga ditargetkan menghadirkan layanan yang lebih cepat dan andal.

Penguatan sistem dinilai krusial seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara yang belum sepenuhnya optimal dalam pemungutan pajaknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penyelundupan ponsel ilegal di Jakarta dan Jawa Timur.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan Satgas Gakkum Penyelundupan Polri usai melakukan gelar perkara.

"Team Penyidik Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri yang tergabung dalam Satgas Gakkum Lundup Polri telah melaksanakan Gelar Perkara dan menetapkan dua orang tersangka," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Ade menjelaskan, dua tersangka itu yakni DCP alias P sebagai importir dan ⁠SJ sebagai distributor. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas barang impor ilegal dari China ke Indonesia.

Atas perbuatannya itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, perlindungan konsumen, hingga pencucian uang.

Adapun, kepolisian juga telah mengembangkan kasus ini dan mendapati PT TSL yang diduga sebagai perusahaan dibalik importasi Ilegal ini. PT TSL merupakan perusahaan holding yang diduga menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk mengurus dokumen penyelundupan.

"Di mana PT TSL merupakan perusahaan holding yang menggunakan beberapa perusahaan Cangkang, untuk melakukan pengurusan dokumen importasi handphone llegal," imbuhnya.

Di lain sisi, Satgas Penyelundupan juga telah melakukan penyitaan ribuan ponsel yang diselundupkan secara ilegal dari enam lokasi yang digeledah di Jakarta. Salah satunya, 56.557 ponsel iPhone senilai Rp225 miliar.

Selanjutnya, ponsel dengan sistem operasi Android berbagai merek sebanyak 1.625 unit senilai Rp5,3 miliar dan suku cadang ponsel sebanyak 18.574 unit yang terdiri dari baterai, charger, hingga kabel. Total nilai barang bukti yang disita ini mencapai Rp235 miliar.

"Penggeledahan enam lokasi, yang terdiri dari 1 gudang tidur dari 2 kavling atau unit, 4 ruko yang juga berfungsi selain sebagai kantor dan gudang penyimpanan, juga 1 unit kantor," pungkasnya

Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan pendanaan hingga Rp10 triliun untuk mendukung pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Setiap pelaku usaha bahkan berpeluang memperoleh pembiayaan hingga Rp500 juta.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan skema pendanaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP).

"Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang pemerintah, Menteri Keuangan, Presiden melalui Menteri Keuangan, mengalokasikan hampir Rp10 triliun. Perwira usaha up to bisa mencapai Rp500 juta, terus berjalan," ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta asosiasi terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

"Kami bersama dengan OJK, begitu juga dengan Himbara, dengan asosiasi-asosiasi terus mengkurasi, pendampingan dan mensosialisasikan agar semakin banyak," katanya.

Menurutnya, proses penyaluran dana saat ini masih berjalan dan pemerintah akan segera memaparkan perkembangan terbaru dalam waktu dekat.

[Gambas:Youtube]

"Ini prosesnya masih berjalan, mungkin nanti akan dilaporkan ke kami lagi progresnya seperti apa di akhir bulan ini," ujarnya.

Program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pasar, termasuk ke tingkat global.

Bisnis.com, SURABAYA — Bareskrim Polri membongkar sindikat impor handphone ilegal dari China senilai sekitar Rp235 miliar setelah menyita puluhan ribu unit ponsel dari sejumlah lokasi di Jakarta hingga Jawa Timur.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menutup kebocoran penerimaan negara.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan di enam lokasi berbeda yang mencakup gudang, ruko, hingga kantor yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan barang impor ilegal di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jawa Timur. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor PT Tepat Sukses Logistik (TSL) di Komplek Ruko Surya Inti Permata Juanda, Blok B, Gedangan, Sidoarjo, Selasa (21/4/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita puluhan ribu unit ponsel berbagai merek serta belasan ribu suku cadang dengan total nilai sekitar Rp235 miliar.

“Yang pertama adalah merek iPhone sebanyak 56.557 unit dengan nilai valuasinya adalah Rp225.208.000.000. Kemudian yang kedua juga telah disita HP Android berbagai merek sebanyak 1.625 unit dengan nilai valuasinya sebesar Rp5.387.500.000. Ketiga adalah sparepart HP berupa baterai, charger, kabel, dan lain-lain sebanyak 18.574 pieces. Jadi totalnya adalah 76.756 pieces dengan total nilai sebesar Rp235.089.800.000,” paparnya.

Selain menyita puluhan ribu ponsel, penyidik Bareskrim Polri juga menemukan ribuan produk impor ilegal lain berupa pakaian bayi dan mainan anak-anak yang tidak memiliki label Standar Nasional Indonesia (SNI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan kedua produk tersebut seharusnya wajib memenuhi standar keamanan sesuai aturan Kementerian Perindustrian sebelum diperdagangkan.

Namun, penyidik menemukan barang-barang tersebut sudah lebih dulu dijual bebas melalui platform belanja daring meski belum memenuhi persyaratan administratif dan keamanan di Indonesia.

“Selain barang bukti berupa HP, penyidik juga menemukan adanya produk lain berupa pakaian bayi dan mainan anak-anak, yang ini oleh Permenperin diberlakukan SNI-nya secara wajib, dan telah difaktakan oleh penyidik bahwa belum dilengkapinya SNI pada produk pakaian bayi ini,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah berlangsung, penyidik telah menetapkan dua tersangka utama berinisial DCP alias P dan SJ. Keduanya dinilai bertanggung jawab atas masuknya barang-barang ilegal dan tidak memenuhi standar keamanan tersebut ke Indonesia.

Tersangka DCP disebut berperan sebagai pemasok barang-barang bekas yang tidak dilengkapi SNI, sementara SJ memiliki peran sebagai pihak yang mendistribusikan barang-barang tersebut.

Ade menegaskan modus operandi yang dijalankan oleh para tersangka tersebut di antaranya adalah melakukan praktik under invoicing, underaccounting, hingga undeclared untuk menghindari kewajiban bea cukai atau kepabeanan.

Lebih lanjut, Ade Safri menyebut bahwa para pelaku juga memanfaatkan eksistensi PT TSL sebagai perusahaan holding di Sidoarjo, Jawa Timur, guna melancarkan aksi mereka hingga memanfaatkan sejumlah perusahaan cangkang lain yang terletak di Jakarta.

Ia menegaskan PT TSL merupakan perusahaan holding yang menggunakan sejumlah perusahaan cangkang untuk mengurus dokumen impor handphone ilegal. Satgas penegakan hukum juga akan menelusuri dan mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas impor ilegal tersebut.

Berdasar hasil penyidikan pula, ribuan unit ponsel genggam yang dipasok secara ilegal dari China tersebut masuk ke tanah air tanpa dokumen sah yang melekat, lewat kargo udara di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Ade Safri menegaskan Bareskrim Polri berkomitmen mengusut kasus ini secara tuntas dari hulu hingga hilir, termasuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dan membuka peluang penetapan tersangka baru.

“Kami tim penyidik berkomitmen penyidikan atas penanganan perkara a quo akan dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Kami pastikan akan tuntas untuk menangani perkara ini untuk menjangkau dari hilir ke hulu semua pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tidak pidana yang terjadi,” tutupnya.

Kedua tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, perlindungan konsumen, hingga pencucian uang, antara lain Pasal 106 dan/atau Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat 1 serta Pasal 113 juncto Pasal 57 ayat 2 UU 7/2014 tentang Perdagangan, Pasal 120 UU 3/2014 tentang Perindustrian, Pasal 67 UU 20/2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 52 juncto Pasal 32 ayat 1 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat 1 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 607 ayat 1 huruf A dan B UU 1/2023 KUHP tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima negara ASEAN, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebagai tuan rumah bersama International Air Transport Association (IATA) dan European Union Aviation Safety Agency (EASA)melakukan pertemuan 5th In-Person Meeting on Regional Data Sharing Initiative, di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Bali.

Pertemuain ini merupakan tindak lanjut komitmen bersama melalui Memorandum of Understanding (MoU) Regional Aviation Safety Data and Information Sharing Initiative yang disepakati pada tahun 2024, sekaligus memperkuat harmonisasi proses dan standardisasi data keselamatan antarnegara.

“Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan negara-negara di kawasan dalam mengimplementasikan pertukaran data keselamatan guna memperkuat pengawasan berbasis data (data-driven safety oversight) di kawasan Asia Pasifik,” kata Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Sokhib Al Rokhman, dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Sokhib juga menegaskan pentingnya kolaborasi regional dalam meningkatkan keselamatan penerbangan. Dia menjelaskan, seiring perkembangan industri penerbangan, data menjadi instrumen penting dalam mendukung pengawasan yang efektif.

“Melalui inisiatif ini, kita mengambil langkah konkret menuju pendekatan keselamatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis data,” ujar Sokhib.

Sokhib menambahkan bahwa kolaborasi antarnegara dalam pengumpulan dan pertukaran data keselamatan, termasuk pengembangan dashboard yang menampilkan tren keselamatan regional dan global.

“Kolaborasi ini menunjukkan apa yang dapat kita capai ketika bekerja bersama,” jelas dia.

“Upaya kolektif dalam pengelolaan dan analisis data telah menghasilkan wawasan bermakna untuk mendukung peningkatan keselamatan penerbangan,” lanjutnya.

Pertemuan juga membahas berbagai isu strategis keselamatan penerbangan yang termuat dalam laporan wajib (Mandatory Occurrence Report/MOR), termasuk analisis kejadian Ground Proximity Warning System (GPWS), pertukaran metodologi pemantauan Safety Performance Indicators (SPI), serta pengembangan dashboard analisis data keselamatan.

“Kami juga menyambut baik semakin luasnya partisipasi dalam inisiatif ini, yang memperkaya perspektif serta memperkuat kapasitas kolektif dalam meningkatkan keselamatan penerbangan,” ujar Sokhib.

Melalui penyelenggaraan pertemuan ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi regional dan membangun sistem keselamatan penerbangan yang lebih kuat, terintegrasi, dan proaktif.

“Pertemuan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga kesempatan untuk saling belajar dan merumuskan langkah konkret ke depan dalam meningkatkan keselamatan penerbangan,” tutupnya.

Sokib berharap kegiatan ini semakin memperkuat sinergi antarnegara dan pemangku kepentingan, serta mendukung terciptanya sistem keselamatan penerbangan yang berkelanjutan di tingkat regional maupun global.

Tren keselamatan penerbangan global dalam periode 2025–2026 menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, komunitas penerbangan internasional terus mendorong peningkatan standar keselamatan melalui visi ambisius dari International Civil Aviation Organization yang menargetkan nol korban jiwa dalam operasi penerbangan komersial pada 2030 dan seterusnya.

Visi ini dituangkan dalam Global Aviation Safety Plan (GASP), yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam memperkuat sistem keselamatan penerbangan.

Namun di sisi lain, data terbaru menunjukkan adanya tantangan yang masih perlu diatasi. Berdasarkan catatan Aviation Safety Network, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan pesawat pada 2025 mencapai 548 orang, meningkat signifikan lebih dari 30 persen dibandingkan 404 korban pada 2024.

Meski demikian, laporan dari International Air Transport Association mencatat jumlah kecelakaan justru menurun menjadi 51 kejadian dari total 38,7 juta penerbangan, dibandingkan 54 kecelakaan pada tahun sebelumnya.

Untuk menjaga konsistensi standar keselamatan, ICAO terus menjalankan program audit global melalui Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP).

Program ini bertujuan memastikan setiap negara mematuhi standar internasional yang tercantum dalam berbagai Annex ICAO, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengawasan keselamatan penerbangan di tingkat nasional.

Di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, perkembangan keselamatan penerbangan menunjukkan tren yang relatif positif. Indonesia mencatat tingkat Effective Implementation (EI) navigasi penerbangan sebesar 80,91 persen per November 2024, melampaui rata-rata regional yang berada di kisaran 63,44 persen.

Penguatan sistem keselamatan juga dilakukan melalui penyelarasan kebijakan nasional dengan standar global. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan National Aviation Safety Plan (NASP) yang sejalan dengan GASP ICAO, dengan fokus pada pendekatan pengawasan berbasis risiko.

Selain itu, modernisasi sektor navigasi terus dilakukan, termasuk melalui kerja sama AirNav Indonesia dengan ICAO dalam penerapan Fatigue Risk Management System (FRMS) untuk meningkatkan keselamatan operasional penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Pendidikan Kebanksentralan Provinsi DKI Jakarta 2026 dengan lima perguruan tinggi di Jakarta.

Adapun, perguruan tinggi di Jakarta yang terlibat dalam kerja sama dengan BI, yaitu Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia Banking School, dan Universitas Trilogi

Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan program Pendidikan Kebanksentralan ini bukan sekadar bantuan pendidikan. BI ingin mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga punya skill set yang relevan dengan dinamika ekonomi global yang semakin kompleks dan terdigitalisasi.

“Kolaborasi ini menjadi langkah nyata untuk menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan kebijakan di lapangan. Sinergi dengan perguruan tinggi menjadi kunci dalam membentuk generasi yang memiliki kemampuan leadership, adaptif, dan inovatif, sehingga mampu berkontribusi bagi perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung Jakarta sebagai kota global," ujar Iwan, Selasa (21/4/2026).

Bertempat di Auditorium Gedung Yustinus Unika Atma Jaya, kegiatan yang berlangsung hangat ini juga diawali dengan kuliah umum, serta dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi, pembina GenBI, dan ratusan mahasiswa calon penerima beasiswa.

Dari 5 kampus dimaksud, sebanyak 385 mahasiswa akan terpilih menjadi penerima program ini dan tergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jakarta. Lebih dari sekadar penerima beasiswa, para penerima manfaat diharapkan dapat berperan sebagai frontliner,change agent, dan future leader dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di Provinsi DKI Jakarta.

Mengusung semangat “Bersinergi, Untuk Jakarta Menginspirasi”, GenBI Jakarta diharapkan mampu menghadirkan program-program yang berdampak nyata mulai dari edukasi publik hingga kontribusi dalam penguatan UMKM dan ekonomi kreatif.

Di sisi lain, perguruan tinggi juga didorong untuk memperkuat riset yang aplikatif dan berdampak langsung terhadap kebijakan ekonomi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

Iwan mengatakan momentum ini menegaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kualitas generasi mudanya.

"Dengan sinergi yang kuat antara BI, kampus, dan mahasiswa, optimisme menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan semakin nyata," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan respons cepat dalam menangani pelaut Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak insiden kapal MV Gold Autumn di perairan Laut Arab.

Upaya yang dilakukan mencakup fasilitasi pemulangan ke Tanah Air sekaligus pemenuhan hak-hak para pelaut. Sebanyak tiga pelaut WNI yang dipulangkan yakni Adhelan Azhiz Fiqih, Robi Andika Saputra, dan Farhan Setio Budi.

Ketiganya telah tiba di Indonesia pada Minggu, 19 April 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di tanah air, para pelaut dijemput langsung oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Proses penjemputan tersebut juga melibatkan perwakilan perusahaan keagenan dan penempatan awak kapal, serta asosiasi pelaut yang turut memberikan pendampingan.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, menegaskan bahwa keselamatan pelaut Indonesia merupakan prioritas utama dalam setiap penanganan keadaan darurat di sektor pelayaran.

“Dalam situasi apapun, negara memastikan pelaut Indonesia tidak dibiarkan menghadapi risiko sendiri. Penanganan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Pasca evakuasi, pelaut WNI yang selamat dibawa ke Karachi, Pakistan, dan mendapat pendampingan dari perusahaan pengelola kapal, yaitu Shanghai Defeng Shipping Co. Ltd.

Seluruh dokumen perjalanan yang hilang akibat insiden tersebut kemudian diterbitkan kembali melalui koordinasi antara perwakilan RI dan pihak terkait guna memastikan kelancaran proses kepulangan ke Indonesia.

Penanganan kasus ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI, serta KJRI Karachi, yang berkomitmen dalam proses pemulangan, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar pelaut.

Adapun insiden terjadi pada 8 April 2026 pukul 11.00 waktu setempat saat MV Gold Autumn berlayar di Laut Arab. Kapal mengalami serangan misil yang mengenai ruang muat nomor 4 dan memicu kebakaran pada muatan.

Sekitar 15 hingga 20 menit kemudian, terjadi serangan lanjutan yang menyebabkan kerusakan pada area akomodasi serta kebakaran di anjungan.

Situasi yang semakin memburuk mendorong sebagian awak kapal melakukan evakuasi darurat menggunakan sekoci penyelamat, namun sekoci tersebut mengalami gangguan mesin sehingga awak kapal hanyut di laut terbuka.

Para awak kapal akhirnya berhasil ditemukan sekitar pukul 19.30 waktu setempat oleh kapal MV Eunice dan dievakuasi dalam keadaan selamat.

Samsuddin menegaskan bahwa keselamatan pelaut Indonesia merupakan prioritas utama dalam setiap penanganan keadaan darurat di sektor pelayaran.

“Penanganan ini tidak hanya fokus pada evakuasi, tetapi juga memastikan seluruh hak pelaut terpenuhi, mulai dari aspek keselamatan, administrasi, hingga tanggung jawab pihak terkait,” ungkap Samsuddin.

Samsuddin juga menegaskan bahwa Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub juga berkomitmen penuh untuk terus memperkuat perlindungan pelaut Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika risiko pelayaran di perairan internasional.

“Penguatan sistem perlindungan pelaut Warga Negara Indonesia (WNI) akan terus ditingkatkan melalui pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Temuan cadangan gas raksasa di lepas pantai Kalimantan Timur dinilai menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk menekan impor energi dan memperkuat pasokan dalam negeri.

Hasil eksplorasi perusahaan energi Italia, Eni, di sumur Geliga-1, Blok Ganal, Cekungan Kutai menunjukkan adanya cadangan gas sebesar 5 triliun kaki kubik (Tcf). Temuan ini menjadi bagian dari dua penemuan besar di wilayah tersebut, yakni struktur Geliga dan Gula.

“Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa (penemuan) ini anugerah yang diberikan. Pemerintah juga terus menerus mengeksplorasi wilayah lain untuk menemukan cadangan minyak dan gas (migas) terbaru,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

“Kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru,” lanjutnya.

Bahlil menegaskan, pemerintah terus mendorong eksplorasi guna menemukan sumber energi baru agar ketergantungan terhadap impor bisa ditekan.

Dorong Hilirisasi dan Tekan Impor

Menurut Bahlil, pemanfaatan gas dari temuan tersebut akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mendukung hilirisasi industri.

“Ini adalah strategi agar bagaimana gas kita tidak impor dari negara lain. Kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri,” jelas Bahlil.

“Gas ini kita akan dorong untuk industri hilirisasi, serta ini akan mengurangi impor crude oil kita dengan penambahan kondensat,” lanjutnya.

Pemerintah menargetkan produksi kondensat mencapai 90.000 per barrel pada 2028, kemudian meningkat menjadi 150.000 per barrel pada 2029-2030.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie menilai dua temuan gas di Kalimantan Timur menjadi sinyal positif bagi ketahanan energi nasional.

“Kami mengapresiasi capaian ini sebagai hasil dari konsistensi kebijakan eksplorasi dan penguatan tata kelola sektor hulu migas. Ini menjadi sinyal positif bahwa potensi Cekungan Kutai masih sangat prospektif,” ujarnya, melalui keterangan pers, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, total potensi dari dua temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 7 Tcf gas, termasuk tambahan kondensat bernilai ekonomi tinggi.

“Secara teknokratis, tambahan cadangan dalam skala ini akan berkontribusi terhadap peningkatan reserve replacement ratio nasional, sekaligus memperkuat proyeksi pasokan gas domestik dalam jangka menengah,” jelasnya.

Tren Temuan Gas Berlanjut sejak 2024

Sebelumnya, Indonesia juga mencatat temuan cadangan gas besar pada 2024 di South Andaman dan Geng North yang diestimasi hampir separuh dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara.

“SKK Migas dan seluruh KKKS terus bekerja sama mengembangkan potensi migas di Indonesia untuk memperkokoh peran industri hulu migas sebagai salah satu pilar ketahanan energi,” ujar perwakilan SKK Migas dalam keterangan pers, Selasa (20/8/2024).

Temuan tersebut dinilai turut meningkatkan minat investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi energi.

Selain itu, SKK Migas mencatat realisasi produksi migas hingga 15 Agustus 2024 mencapai 1.873 ribu barrel setara minyak per hari (BOEPD), atau meningkat sekitar 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 1.811 ribu BOEPD.

Secara bulanan, hingga pertengahan Agustus 2024 produksi minyak dan gas mencapai 1.860 ribu BOEPD atau naik sekitar 3,5 persen dibandingkan 1.797 ribu BOEPD.

“Selain dengan menemukan sumber-sumber baru, kami juga terus mengoptimalkan sumber-sumber yang telah beroperasi,” lanjutnya.

Tantangan Harga BBM Nonsubsidi

Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi masih berpotensi mengalami penyesuaian mengikuti harga minyak dunia.

“Kalau harganya turun, ya enggak naik (harga Pertamax). Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, kenaikan harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite merupakan tahap awal penyesuaian yang mengikuti pergerakan harga minyak global.

“Kalau untuk BBM nonsubsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian,” jelasnya.

Namun, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dijaga hingga akhir tahun.

“Saya katakan, yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya tidak naik itu adalah yang bersubsidi,” terang Bahlil.

Rusli menambahkan, pemanfaatan gas domestik perlu dipastikan optimal untuk mendukung kebutuhan industri, kelistrikan berbasis gas, serta agenda hilirisasi.

“Kita perlu memastikan bahwa gas yang ditemukan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga memberikan multiplier effect yang nyata bagi perekonomian nasional,” tegasnya.

Ia juga mendorong percepatan pengembangan lapangan, mulai dari penyusunan plan of development hingga final investment decision, dengan dukungan regulasi dan infrastruktur energi yang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani telah melaporkan terkait dengan realisasi investasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Realisasi investasi tercatat mencapai mencapai Rp498,79 triliun per kuartal I/2026.

Rosan mengatakan, bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan soal dampak penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Rosan di Istana Negara usai melaporkan realisasi investasi kepada Presiden Prabowo pada Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa realisasi investasi Rp498,79 triliun itu mencapai 100,36% dari target sebesar Rp497 triliun. Realisasi investasi juga meningkat 7,22% secara tahunan (year on year/YoY).

"Dan itu juga pencapaian terhadap tenaga kerja Indonesia-nya mencapai 706.569 orang atau 18,93% untuk year on year," kata Rosan.

Dari realisasi investasi itu, porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai 49,89%. Kemudian, sisanya merupakan penanaman modal asing (PMA) 50,11%.

Dari dalam negeri, terdapat lima wilayah yang menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi, yakni Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

Adapun, terdapat sejumlah sektor yang mendominasi investasi yakni industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya, pertambangan, perumahan, kawasan industri, transportasi, gudang, serta telekomunikasi.

Rosan menjelaskan bahwa Prabowo pun memberi pesan atas realisasi investasi di Tanah Air. Menurutnya, yang ditekankan oleh Presiden dari realisasi investasi adalah penciptaan lapangan pekerjaannya yang juga harus tumbuh secara baik.

"Karena ini menjadi sangat penting dan semuanya itu harus segera diakselerasi. Jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat. Peraturan-peraturan kita yang justru menghambat," ujarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf Alias Gus Irfan, menyebut pemerintah telah menemukan alternatif biaya tambahan untuk menutup kenaikan harga avtur maskapai jemaah haji.

Perang di Asia Barat (Timur Tengah) diketahui membuat harga bahan bakar minyak (BBM) termasuk avtur melonjak, membuat ongkos penerbangan jemaah haji 2026 membengkak Rp 1,77 triliun.

Gus Irfan mengungkapkan, pemerintah telah membicarakan sumber dana untuk menambal pembengkakan biaya haji tidak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kemarin sudah dibicarakan ada beberapa alternatif apakah itu berapa alternatif bukan APBN tapi tetap anggaran keuangan negara,” kata Gus Irfan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Meski demikian, Gus Irfan belum mengungkap lebih lanjut sumber anggaran tersebut.

Ia hanya menyebut pemerintah sedang membicarakan dasar hukum yang bisa menjadi pijakan penggunaan non-APBN itu untuk menambal ongkos penerbangan jemaah haji.

“Kita memang sedang membicarakan cantolan hukumnya, bantalan hukumnya untuk bisa memastikan bahwa kita bisa menutup kekurangan biaya avtur itu,” tutur Gus Irfan.

Diketahui, harga avtur melonjak dari Rp 13.656 menjadi Rp 23.551 per liter. Hal ini membuat Garuda Indonesia dan Saudi Airlines meminta buaya penerbangan jemaah haji 2026 ditambah.

Dihadapkan pada pembengkakan biaya tersebut, Gus Irfan lalu menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Presiden meminta tambahan biaya itu tidak dibebankan kepada calon jemaah haji.

"Ya karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden, Presiden mengatakan, 'Apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah'," kata Gus Irfan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Mitra kerja Kementerian Haji dan Umrah itu juga meminta tambahan biaya Rp 1,77 triliun tidak dibebankan kepada calon jemaah.

Dalam Rapat Kerja dengan Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026), ia menyebut Komisi VIII bisa memahami persoalan ini.

Komisi VIII menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah, melainkan harus menjadi tanggung jawab negara," kata Marwan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perempuan petani sawit mulai mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan kebun, dari sekadar mengikuti kebiasaan menjadi pengelola yang lebih mandiri. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara bertani, tetapi juga pada potensi peningkatan hasil kebun yang lebih optimal.

Di berbagai wilayah sentra sawit rakyat, perempuan kini semakin aktif dalam menentukan proses budidaya. Mereka terlibat mulai dari pemilihan bibit, penentuan waktu pemupukan, hingga memastikan panen dilakukan dengan tepat. Peran ini tumbuh seiring meningkatnya kesadaran bahwa keberhasilan kebun tidak hanya ditentukan oleh tenaga, tetapi juga pengetahuan.

“Saya benar-benar baru mengetahui kalau sawit yang masih kecil itu tidak boleh dipotong dulu,” ujar Ida Farida, petani sawit dari Desa Mendik, Paser, Kalimantan Timur, melalui keterangan pers, Selasa (21/4/2026).

“Sebelumnya saya belum tahu, jadi asal panen saja. Sekarang jadi tahu ilmunya, jadi lebih paham mana yang sudah layak dipanen dan mana yang belum, supaya hasilnya juga bisa lebih bagus,” lanjutnya.

Sebelum memahami teknik panen yang tepat, Ida mengaku sering memanen tandan buah segar (TBS) yang belum matang sempurna. Kondisi ini membuat harga jual yang diterima tidak optimal saat dijual ke pabrik kelapa sawit.

Perubahan cara pandang mulai dirasakan setelah Ida mengikuti pelatihan PERKASA (Petani Berkualitas dan Sejahtera) yang berfokus pada peningkatan kapasitas petani melalui pembelajaran praktis di lapangan.

Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya memahami kriteria panen, tetapi juga aspek perawatan kebun yang sebelumnya kerap terabaikan.

“Saya juga baru tahu kalau pohon sawit yang sudah mati tidak boleh dibiarkan,” ungkap Ida.

“Dulu saya biarkan saja karena tidak tahu. Setelah dijelaskan, ternyata itu bisa jadi sumber penyakit dan menular ke tanaman lain, jadi sekarang langsung ditebang,” tambahnya.

Dari Kebiasaan ke Standar Budidaya

Sebelum adanya pendampingan, banyak petani perempuan mengelola kebun berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan teknis membuat praktik budidaya belum mengacu pada standar yang baik.

Syarifah, peserta pelatihan PERKASA sekaligus Sekretaris Desa Sembuluh Dua, menyebut kondisi tersebut berdampak langsung pada hasil produksi. Menurut dia, banyak petani belum memahami cara pemupukan, panen, dan perawatan tanaman yang benar.

“Masyarakat sebelumnya tidak mengetahui bagaimana cara pemupukan, panen, dan perawatan tanaman yang benar sehingga hasil yang didapat tidak maksimal,” ujarnya.

“Setelah ikut pelatihan PERKASA kami jadi tahu waktu yang tepat, cara yang benar, dan alasan di balik setiap tindakan di kebun. PERKASA telah membuka wawasan kami dan membuat kami lebih yakin dalam mengelola kebun sendiri,” lanjutnya.

Pelatihan PERKASA dirancang dengan kombinasi 40 persen teori dasar dan 60 persen praktik langsung di lapangan selama tiga hari. Skema ini ditujukan agar petani dapat langsung mempraktikkan teknik yang dipelajari dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola kebun secara mandiri.

Pendampingan Berkelanjutan Jaga Produktivitas

Untuk memastikan hasil pelatihan benar-benar diterapkan, perusahaan melakukan monitoring secara berkala pascapelatihan. Pendampingan ini menjadi kunci agar perubahan cara bertani tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi standar baru dalam meningkatkan produktivitas kebun.

Selain itu, perusahaan juga membuka layanan konsultasi agronomi melalui WhatsApp di nomor 0811-2220-1210. Layanan ini tidak hanya ditujukan bagi peserta pelatihan, tetapi juga masyarakat umum yang ingin mempelajari praktik budidaya sawit yang lebih baik.

Perusahaan juga membagikan buku “TAP untuk Negeri: Berbagi Pengalaman untuk Bangsa” yang merangkum standar prosedur agronomi secara komprehensif dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat diakses oleh lebih banyak petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan talenta kreatif di industri fesyen yang terus meningkat mendorong lembaga pendidikan memperkuat strategi rekrutmen calon desainer muda.

ESMOD Jakarta akan menggelar Open Campus pada 25 April 2026 untuk memperkenalkan pendidikan fesyen berstandar internasional sekaligus membuka akses informasi karier di sektor kreatif.

Institusi ini merupakan bagian dari jaringan ESMOD International yang berbasis di Paris sejak 1841, dengan kurikulum yang menitikberatkan pada proses kreatif dan kesiapan industri.

Deputy Director of Academic Programs ESMOD Jakarta Guillaume Oger mengatakan kegiatan ini dirancang agar calon mahasiswa memahami proses pengembangan diri selama masa studi.

Para peserta nantinya juga akan diajak melihat langsung proses kreatif dan produksi yang menjadi fondasi pendidikan fesyen modern.

"Kami ingin calon mahasiswa dapat merasakan bagaimana mereka akan berkembang tidak hanya dalam memilih program, tetapi juga dalam menemukan arah dan membangun kepercayaan diri untuk masuk ke industri fashion," ujarnya.

Selama acara berlangsung, peserta akan mengikuti rangkaian aktivitas mulai dari kunjungan fasilitas, pengenalan kurikulum, hingga interaksi dengan dosen dan mahasiswa.

Program yang diperkenalkan mencakup 4-Year Fashion Design, 4-Year Creative Business, serta 1-Year Fashion Design & Pattern Making.

Selain itu, tersedia sesi konsultasi personal untuk membantu peserta memetakan minat sekaligus membangun kesiapan portofolio sebelum masuk ke industri.