REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Distribusi dinilai semakin menentukan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) di tengah persaingan bisnis digital yang makin ketat. Selain kualitas produk dan strategi pemasaran, kelancaran pengiriman barang kini menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan pelaku usaha memperluas pasar.

Perusahaan logistik JNE menilai kebutuhan distribusi yang cepat dan stabil membuat pelaku UKM semakin bergantung pada layanan logistik. Kondisi ini seiring meningkatnya transaksi perdagangan digital dan aktivitas penjualan lintas daerah.

Sebagai strategi mempertahankan pelanggan bisnis, JNE menggelar JLC Race Award 2025 di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Penghargaan tersebut diberikan kepada pelanggan yang tergabung dalam program JNE Loyalty Card (JLC) dengan transaksi tertinggi dan volume pengiriman terbanyak.

Program JLC tercatat memiliki lebih dari 1 juta anggota di seluruh Indonesia. Tahun ini terdapat 24 pemenang yang terdiri dari enam pemenang tingkat nasional dan 18 pemenang tingkat regional.

Pemenang kategori transaksi tertinggi dan volume pengiriman terbanyak tingkat nasional memperoleh hadiah satu unit BYD Atto 1. Untuk kategori regional, penghargaan transaksi tertinggi mendapat apresiasi berupa logam mulia 15 gram. Adapun kategori volume pengiriman terbanyak memperoleh sepeda motor.

Direktur JNE Mohamad Feriadi mengatakan, pertumbuhan bisnis perusahaan logistik tidak dapat dipisahkan dari aktivitas UKM sebagai pengguna utama layanan distribusi.

“Dengan semangat 35 tahun JNE bertajuk ‘Bergerak Bersama’, JNE percaya bahwa setiap langkah kecil akan lebih bermakna bila dilakukan bersama-sama untuk menghadirkan manfaat nyata dan konsisten,” kata Feriadi dalam siaran pers, Jumat (22/5/2026).

Penetapan pemenang dilakukan pada 31 Maret 2026 di kantor pusat JNE, Jakarta Barat, disaksikan perwakilan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Jakarta, dan notaris.

Program JLC yang berjalan sejak 2009 terus dikembangkan melalui sejumlah fitur seperti penukaran poin, program donasi, hingga penukaran dengan mitra loyalitas lainnya. Di tengah pertumbuhan perdagangan digital, perusahaan logistik mulai memperkuat strategi loyalitas pelanggan untuk menjaga volume transaksi dari sektor UKM.

Kebutuhan distribusi yang semakin tinggi diperkirakan akan terus mendorong persaingan industri logistik, terutama dalam menghadirkan layanan pengiriman yang cepat, efisien, dan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada triwulan I 2026. Laba bersih mencapai Rp 77 miliar, tumbuh 81 persen secara year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 42 miliar. Kinerja tersebut didorong peningkatan aktivitas bisnis dan perbaikan kualitas aset.

Pembiayaan business unit tercatat sebesar Rp 32,3 triliun, meningkat 13 persen dari Rp 28,6 triliun. Sementara itu, penjaminan mencapai Rp 4,2 triliun dan volume asuransi sebesar Rp 1,4 triliun. Capaian tersebut menegaskan peran aktif Indonesia Eximbank dalam mendukung pembiayaan dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha berorientasi ekspor.

Dari sisi kualitas aset, Indonesia Eximbank mencatat collection dan special asset sebesar Rp 648 miliar. Kinerja positif tersebut turut mendorong perbaikan rasio NPL net menjadi 1,77 persen dari sebelumnya 2,41 persen pada posisi Desember 2025.

Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan bisnis dan risiko yang dijalankan Indonesia Eximbank untuk menjaga agar bisnis tetap sehat dan tumbuh berkelanjutan.

“Peningkatan kinerja Indonesia Eximbank ini sejalan dengan peningkatan aktivitas Pembiayaan Ekspor Nasional dan perbaikan fundamental pengelolaan aset serta mencerminkan peran aktif Indonesia Eximbank dalam mendukung program Asta Cita pemerintah, namun tetap memenuhi prudential norms untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan usaha,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sukatmo Padmosukarso, dalam keterangan persnya, Kamis (21/5/2026).

Selain itu, dalam mendukung program ekspor nasional melalui Penugasan Khusus Ekspor (PKE), realisasi disbursement PKE pada triwulan I 2026 mencapai Rp 3,6 triliun atau meningkat 39 persen (YoY).

Adapun Program PKE Trade Finance dan PKE Kawasan menjadi kontributor disbursement terbesar. Sementara Program PKE UKM merupakan program dengan portofolio debitur terbanyak yang menunjukkan program ini mengakomodasi kebutuhan pelaku UKM berorientasi ekspor.

“Melalui program PKE, pelaku usaha berorientasi ekspor dapat meningkatkan kapasitas produksi, menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global, serta memperluas akses ke pasar internasional, khususnya negara-negara nontradisional,” ujar Sukatmo.

Tidak hanya mencatatkan kinerja keuangan yang positif, Indonesia Eximbank juga terus memperkuat peran pengembangan ekspor melalui layanan jasa konsultasi dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Hingga Maret 2026, total Desa Devisa binaan Indonesia Eximbank meningkat menjadi 2.379 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 Desa Devisa telah mengalami peningkatan kualitas melalui penguatan kelembagaan, pelatihan manajemen ekspor, penguatan proses produksi berkualitas, dan perluasan akses pasar termasuk melalui kegiatan business matching.

LPEI juga berhasil mencetak 120 eksportir baru sehingga total akumulasi eksportir baru mencapai 1.774 eksportir.

“Berbagai pencapaian ini mencerminkan komitmen Indonesia Eximbank dalam memperkuat ekosistem ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor,” tutup Sukatmo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebutuhan jaringan berstandar enterprise tidak lagi terbatas bagi perusahaan besar. Perkembangan teknologi membuat solusi jaringan yang sebelumnya mahal dan kompleks kini mulai dirancang agar dapat digunakan oleh usaha kecil dan menengah (UKM) tanpa beban operasional tinggi.

Selama ini banyak pelaku usaha membutuhkan sistem jaringan dengan keamanan dan performa tinggi, namun implementasinya sering terkendala biaya investasi, kebutuhan tenaga IT khusus, serta sistem operasional yang rumit. Di sisi lain, solusi jaringan yang lebih sederhana kerap tidak mampu memenuhi kebutuhan kecepatan akses dan perlindungan data bisnis.

Menjawab perubahan kebutuhan tersebut, pelaku industri teknologi mulai menghadirkan pendekatan baru berupa solusi enterprise networking yang tetap kuat secara performa, tetapi lebih mudah dioperasikan oleh organisasi dengan sumber daya terbatas. Tren ini sekaligus menandai pergeseran strategi vendor teknologi yang mulai serius menggarap segmen UKM sebagai pasar pertumbuhan baru.

Ruijie meluncurkan lini produk Cybrey yang dibuat sebagai ekosistem jaringan end-to-end, mencakup firewall, access point, switch hingga router dalam satu sistem terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha mengelola jaringan dengan standar enterprise tanpa harus menghadapi kompleksitas implementasi yang tinggi.

Indonesia dipandang sebagai pasar strategis karena percepatan transformasi digital nasional mendorong kebutuhan konektivitas yang stabil, aman, dan mudah dikelola. Selain di Jakarta, pengenalan solusi ini juga direncanakan berlangsung di sejumlah kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang guna memperluas adopsi teknologi jaringan di tingkat regional.

Indonesia Country Manager Ruijie, Bobby Wen mengatakan, perubahan kebutuhan pasar menjadi alasan utama lahirnya solusi jaringan yang lebih sederhana namun tetap berstandar tinggi. Ia menilai banyak pelaku usaha membutuhkan teknologi enterprise tanpa harus menghadapi kompleksitas sistem.

“Cybrey adalah game changer. Kami menghapus stigma bahwa enterprise networking harus rumit, Teknologi kelas enterprise kini hadir lebih mudah, efisien, dan siap dipakai oleh UKM,” kata Bobby, Rabu (6/5/2026).

Distribusi produk dilakukan melalui kolaborasi dengan Wahana Piranti Teknologi sebagai value added distributor yang berperan memperkuat ekosistem implementasi di pasar UKM. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi industri tidak lagi sekadar menjual perangkat, tetapi membangun solusi jaringan yang siap digunakan sesuai kebutuhan bisnis.

Meningkatnya adopsi jaringan enterprise di segmen UKM dinilai menjadi fase baru transformasi digital, ketika teknologi yang sebelumnya eksklusif bagi korporasi besar mulai menjadi infrastruktur dasar bagi pelaku usaha skala menengah dan kecil.

Jakarta (ANTARA) - Optimisme yang mengalir di kalangan UMKM Indonesia menjelang 2026 terasa bukan sekadar euforia sesaat, melainkan refleksi dari perjalanan adaptasi yang cukup panjang dalam beberapa tahun terakhir.

Ketika 86 persen pelaku usaha kecil menyatakan keyakinan untuk tumbuh, angka ini bukan hanya statistik yang mengesankan, tetapi juga penanda perubahan mentalitas.

Setelah melewati berbagai tekanan global dan domestik, kepercayaan diri ini menunjukkan bahwa usaha kecil tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai memosisikan diri sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang semakin matang.

Temuan dari Survei Usaha Kecil Asia-Pasifik CPA Australia ke-17 memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kondisi ini. Survei yang melibatkan 4.166 usaha kecil di 11 pasar tersebut mencatat bahwa optimisme di Indonesia, bahkan melampaui rata-rata kawasan Asia-Pasifik.

Sebanyak 71 persen pelaku usaha kecil di Indonesia percaya bahwa ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional sebesar 65 persen. Ini menunjukkan adanya kepercayaan yang relatif kuat terhadap arah ekonomi nasional, meskipun dunia masih dibayangi ketidakpastian global.

Salah satu fondasi utama dari optimisme ini adalah investasi teknologi. Sepanjang 2025, sebanyak 72 persen usaha kecil di Indonesia merasakan dampak positif teknologi terhadap profitabilitas mereka.

Angka ini jauh melampaui rata-rata survei yang hanya mencapai 56 persen. Priya Terumalay, Regional Head Asia Tenggara CPA Australia, menegaskan imbal hasil investasi teknologi yang kuat dan cepat menjadi pendorong utama tingginya adopsi digital di kalangan usaha kecil.

Di balik angka tersebut, ada nuansa yang perlu diperhatikan. Investasi teknologi yang dilakukan masih cenderung berfokus pada aspek yang langsung berinteraksi dengan pelanggan, seperti aplikasi gawai dan sistem pembayaran digital. Ini memang langkah penting, tetapi belum cukup untuk menciptakan keunggulan jangka panjang.

Teknologi, seperti kecerdasan buatan, layanan berbasis cloud, dan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan, justru memiliki potensi lebih besar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing secara berkelanjutan. Artinya, transformasi digital belum sepenuhnya menyentuh inti operasional bisnis.

Penjualan daring turun

Menariknya, meskipun teknologi diakui berkontribusi terhadap profitabilitas, penggunaan pembayaran digital dan penjualan daring justru mengalami sedikit penurunan.

Pada 2025, hanya 69 persen usaha kecil yang memperoleh lebih dari 10 persen penjualan dari platform pembayaran digital, turun dari 74 persen di tahun sebelumnya.

Penjualan daring juga mengalami tren serupa, turun dari 68 persen menjadi 64 persen. Fenomena ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa digitalisasi tidak selalu berjalan linear, dan bahwa pelaku usaha masih mencari keseimbangan antara kanal daring dan luring dalam strategi bisnis mereka.

Di sisi lain, ancaman yang muncul dari perkembangan digital juga semakin nyata. Sebanyak 49 persen usaha kecil melaporkan mengalami kerugian akibat serangan siber, baik dalam bentuk waktu maupun finansial.

Ironisnya, hanya 45 persen yang melakukan peninjauan keamanan siber dalam enam bulan terakhir. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap risiko belum sepenuhnya diimbangi dengan tindakan pencegahan yang memadai.

Dalam hal ini, investasi teknologi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi keberlangsungan usaha.

Optimisme terhadap pertumbuhan juga tercermin dalam peningkatan tenaga kerja. Sebanyak 40 persen usaha kecil menambah jumlah karyawan pada 2025, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 52 persen pada 2026.

Ini menunjukkan bahwa ekspansi bisnis mulai terjadi secara nyata, bukan hanya dalam perencanaan. Namun, pertumbuhan ini juga membawa konsekuensi, terutama dalam kebutuhan pembiayaan.

Sebanyak 78 persen usaha kecil membutuhkan pendanaan eksternal, sebuah angka yang mengindikasikan bahwa akses terhadap pembiayaan tetap menjadi isu krusial.

Di tengah berbagai indikator positif, ada satu aspek yang justru mengalami perlambatan, yaitu inovasi. Hanya 28 persen usaha kecil yang berencana memperkenalkan produk, layanan, atau proses baru yang unik di Indonesia pada 2026, turun dari 37 persen pada tahun sebelumnya.

Penurunan ini bisa jadi dipengaruhi oleh kenaikan biaya operasional dan ketidakpastian global, yang mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati. Namun, minimnya inovasi berpotensi menjadi hambatan dalam jangka panjang jika tidak segera diatasi.

Generasi muda

Di sinilah peran generasi pengusaha muda menjadi sangat penting. Data menunjukkan bahwa 57 persen pemilik usaha kecil di Indonesia berusia di bawah 40 tahun, proporsi tertinggi di antara negara yang disurvei.

Karakteristik generasi ini lebih berani mengambil risiko, lebih adaptif terhadap teknologi, dan memiliki ambisi ekspansi yang tinggi menjadi aset berharga bagi masa depan ekonomi Indonesia. Mereka tidak hanya membawa energi baru, tetapi juga cara pandang yang lebih terbuka terhadap perubahan.

Kekuatan utama dari usaha kecil Indonesia tampaknya terletak pada kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi.

Fokus pada kepuasan pelanggan, yang disebut sebagai salah satu pendorong kinerja positif di 2025, menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin memahami pentingnya pengalaman pelanggan dalam membangun loyalitas. Ketika hal ini dipadukan dengan adopsi teknologi yang lebih strategis dan manajemen bisnis yang matang, peluang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan menjadi semakin besar.

Namun optimisme, sekuat apa pun, tetap perlu ditopang oleh kesiapan menghadapi risiko. Transformasi digital, tanpa perlindungan siber yang memadai bisa menjadi bumerang.

Pertumbuhan tanpa inovasi bisa membuat usaha kehilangan relevansi. Dan ekspansi tanpa perencanaan keuangan yang kuat bisa menimbulkan tekanan baru. Oleh karena itu, langkah ke depan bukan hanya soal bergerak lebih cepat, tetapi juga bergerak lebih cermat.

Semua yang tergambar dari survei ini adalah sebuah lanskap usaha kecil yang dinamis, penuh potensi, tetapi juga penuh tantangan. Optimisme yang tinggi adalah modal penting, tetapi bukan jaminan.

Ke depan, bahkan perlu diterjemahkan menjadi strategi yang konkret, keputusan yang bijak, dan keberanian untuk terus belajar. Jika itu dapat dilakukan, maka angka 86 persen bukan hanya sekadar harapan, melainkan awal dari babak baru di mana usaha kecil Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Copyright © ANTARA 2026

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendorong perusahaan eksportir untuk berekspansi memperluas ekspornya ke pasar nontradisional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Langkah itu menjadi penting seiring melemahnya permintaan dari pasar tradisional imbas dari konflik di Timur Tengah, maka eksportir diimbau melakukan diversifikasi pasar guna menjaga kinerja penjualan.

Kepala Divisi NIA & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo dalam kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jatim, Kamis. menerangkan, LPEI diberi mandat khusus dari pemerintah untuk memberikan dukungan yang tidak tersedia di perbankan komersial, melalui skema National Interest Account (NIA).

NIA menjadi instrumen intervensi negara dalam menjaga keberlangsungan ekspor nasional.

“Mungkin dari Indonesia Eximbank kami menyampaikan detail bahwa salah satu bukti negara hadir memang kita sebut punya mandat khusus. Pemerintah ini memberikan salah satu program yang memang diberikan kepada hanya di Indonesia Eximbank ini berbeda dengan bank komersial,” ujarnya.

LPEI tidak hanya menyediakan pembiayaan bagi eksportir, tetapi juga aktif memberikan pendampingan kepada debitur dan calon debitur melalui edukasi.

Edukasi tersebut mencakup pemahaman kondisi makroekonomi, identifikasi negara tujuan yang terdampak, serta strategi yang dapat ditempuh pelaku usaha untuk bertahan di tengah perubahan.

Berlianto menjelaskan, di tengah kondisi ekspor yang dihantui ketidakpastian, pendekatan edukasi menjadi langkah awal agar pelaku usaha bisa memahami situasi sebelum mengambil keputusan bisnis.

Selain itu, diskusi rutin dengan para eksportir terus dilakukan guna memperbarui informasi terkait risiko di berbagai negara tujuan.

LPEI juga mendorong diversifikasi pasar sebagai strategi utama menghadapi perlambatan di pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Pelaku usaha didorong menjajaki pasar nontradisional, antara lain Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Amerika Latin.

“Salah satu program yang memang ber-impact kepada langsung pelaku ekspor adalah bagaimana mereka mendiversifikasi market. Kalau kondisi market sedang tidak baik-baik saja kita punya yang namanya program penugasan khusus ekspor,” tuturnya.

Lebih lanjut, Berlianto mengungkapkan LPEI memiliki sembilan program penugasan khusus ekspor yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha, termasuk bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM, LPEI mendorong peningkatan daya saing produk agar mampu menembus pasar global.

Sebagai informasi, PKE merupakan program yang menyediakan pembiayaan, penjaminan, atau asuransi untuk transaksi atau proyek ekspor yang secara komersial sulit dilakukan, namun dinilai strategis untuk mendukung program ekonomi nasional.

Selain ekspansi pasar, perlindungan terhadap risiko transaksi juga menjadi perhatian utama. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, potensi gagal bayar dari mitra dagang luar negeri menjadi salah satu risiko terbesar bagi eksportir.

Untuk itu, LPEI menyediakan fasilitas trade credit insurance guna melindungi tagihan eksportir dari risiko gagal bayar. Skema ini didukung basis data internal untuk memetakan tingkat risiko di masing-masing negara tujuan.

“Apakah kita perlu, nah yang terakhir kita punya yang namanya tradecredit insurance. Itu kita sebut dengan asuransi bagaimana ketika nanti ada bayar yang gagal bayar itu kita jaga,” terang Berlianto.

Melalui kombinasi edukasi, diversifikasi pasar, dukungan pembiayaan, serta perlindungan risiko, LPEI berupaya menjaga ruang pertumbuhan bagi eksportir nasional di tengah tekanan global.

Pendekatan ini menegaskan peran LPEI yang tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang aktif mendampingi pelaku usaha dalam menyusun strategi bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin meraih gelar Doktor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Unbraw). Addin dinyatakan lulus usai menjalani sidang yudisium pada Senin (6/4/2026).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Addin dalam disertasinya mengangkat tema rantai pasok dengan judulPengaruh Praktik Manajemen Rantai Pasok terhadap Kinerja Bisnis UKM Makanan dan Minuman: Peran Mediasi Kinerja Rantai Pasok dan Orientasi Pasar serta Moderasi Pemerintah (Studi Empiris di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta). Kajian tersebut menyoroti keterkaitan antara manajemen rantai pasok dan kinerja bisnis pelaku usaha.

Sebelumnya, Addin menempuh pendidikan sarjana di Institute Agama Islam Al-’Aqidah, Jakarta, pada 1998 hingga 2022. Ia kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Trisakti pada 2016 hingga 2018.

Isu ekonomi telah lama menjadi fokus pendalaman Addin. Hal itu juga tercermin dari sejumlah karya tulis yang dihasilkan, termasuk bukuMenggerakkan Nahdlatut Tujjar,Aswaja Sebagai Manhajul Harokah, sertaAwas Digulung Arus Sejarah - Warisan Sang Pemimpin; Pikiran dan Tindakan Presiden Jokowiyang diterbitkan pada 2023.

Selain itu, Addin juga menulisMata Rantai Cita-cita Bangsa; Peran GP Ansor dalam Mengintegrasikan Logistik Perdesaan dan Rantai Pasok Panganyang terbit pada 2025.

Di luar aktivitas akademik dan penulisan, Addin aktif di dunia profesional. Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Garam, PT Pos Indonesia, PT Waskita Karya (Tbk), serta saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia (Tbk).

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyusun langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi kenaikan harga plastik akibat konflik bersenjata di Timur Tengah yang saat ini tengah dirisaukan oleh para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui bahwa harga plastik di pasaran saat ini sedang melambung tinggi. Bahan baku pembuatan plastik yang berasal dari minyak bumi mayoritas didistribusikan dari negara-negara di kawasan Teluk yang disalurkan lewat jalur distribusi Selat Hormuz.

"Ini menjadi perhatian serius karena banyak UMKM butuh plastik. Nah, maka dari itu, kita tahu bahwa plastik ini memang harganya naik karena kondisi bahan baku dan rantai pasok globalnya memang demikian," tutur Emil, Rabu (8/4/2026).

Dirinya menyebut telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur guna memantau dampak dari melambungnya harga plastik kepada pelaku UMKM dan mencarikan solusi atas masalah tersebut.

"Misalnya, orang belanja sekarang kan didorong agar belanjanya menggunakan tas belanja sendiri, jangan pakai kresek. Itu 'kan sudah mulai dibudayakan dari dulu ya, sudah mulai dijadikan kebiasaan baru, tapi kalau yang jual es cekek misalnya, itu kan memang harus ada plastiknya. Kita mau mau pastikan dulu, kita data secara betul-betul mana UMKM yang bisa menyesuaikan, mana yang tidak bisa," paparnya.

Dia menyatakan instansi terkait akan melakukan pendataan lebih lanjut terhadap tiap-tiap pelaku UMKM, terkhusus yang berjualan di pasar tradisional, yang terkena dampak kenaikan harga plastik agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi selaku regulator.

"Kita kan tidak bisa hanya sekadar memberi semangat saja. Kita sama-sama pikirin solusinya," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Emil, masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan berbagai kemudahan yang tersedia, seperti pemesanan makanan via aplikasi menggunakan ojek daring yang semakin masif, membuat penggunaan kemasan plastik tidak bisa terhindarkan.

"Nah, yang seperti itu bagaimana solusinya, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita cocokin dulu satu sama lain karena kalau pesan dari ojol, tidak mungkin dikirim dulu piringnya dari rumah, terus dibawa balik 'kan enggak mungkin," ucapnya.

Untuk solusi jangka pendek, dirinya pun meminta kepada para pelaku UMKM di Jawa Timur, seperti pedagang di pasar-pasar tradisional, agar dapat memungut biaya tambahan bagi pelanggan yang memerlukan kemasan plastik. Selain itu, Emil juga meminta masyarakat untuk dapat mengubah kebiasaan sehari-hari dengan menggunakan kantong belanja pribadi.

"Kita utamakan dulu di sektor ekonomi yang paling mendasar, seperti pasar tradisional, baik penjual, pembeli yang berasal dari berbagai kalangan. Nah, bagi kalangan yang lebih punya daya beli dan kemampuan, kita harap mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi yang seperti ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) melaporkan kredit yang disalurkan sepanjang 2025 senilai Rp173 triliun atau tumbuh sebesar 2% secara tahunan (year on year/YoY).

Hal ini disampaikan oleh Direktur OCBC NISP Hartati pada Paparan Publik Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, Kamis (9/4/2026).

"Total kredit yang disalurkan tumbuh 2% menjadi Rp173 triliun dengan kualitas kredit yang terjaga," terang Hartati di OCBC Tower, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, dia melaporkan bahwa rasio non-performing loan (NPL) atau kredit macet sebesar 1,9% atau lebih rendah dari rata-rata industri.

Pada sisi dana pihak ketiga (DPK), OCBC melaporkan terdapat peningkatan sebesar 18% (yoy) sehingga totalnya sepanjang tahun lalu mencapai Rp244 triliun.

"Pertumbuhan dana pihak ketiga ini didukung pertumbuhan giro dan tabungan yang meningkat 24% sehingga rasio CASA mencapai 58% pada akhir tahun," terang Hartati.

Ke depan, perseroan menilai pertumbuhan dapat didukung dengan kecukupan modal yang kuat atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 24,5%. Hartati menyebut pertumbuhannya mencapai 93 basis poin dari tahun sebelumnya.

Perlambatan Kredit

Adapun pertumbuhan 2% pada penyaluran kredit ini diakui sebenarnya melambat. Apabila merujuk pada Laporan Tahunan OCBC 2024, jumlah kredit bruto saat itu Rp170,5 triliun atau tumbuh 10,6% (yoy).

Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja menyebut pertumbuhan kredit sepanjang 2025 oleh perseroan lebih rendah khususnya pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM) serta kredit pemilikan rumah (KPR).

"Namun dari sisi business banking commercial, korporasi, tumbuh cukup baik. Kami pun melihat 2025 cukup banyak tantangan sehingga kami lihat sadar penuh memang relatif untuk menjaga agar lebih hati-hati untuk jangka panjangnya," kata Parwati.

Sejalan dengan itu, perseroan mengakui pertumbuhan DPK yang lebih cepat yakni 18% (yoy) dibandingkan kredit telah memicu penurunan rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) ke 70,4%.

Pada tahun ini, Parwati memperkirakan LDR masih di bawah 80%. Akan tetapi, dia melihat capaian LDR tahun ini sebetulnya berasal dari CASA low cost funding.

"Dari profitabilitas masih terjaga dengan baik," paparnya.

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa total kredit yang disalurkan perbankan sampai dengan Desember 2025 lalu mencapai Rp8.448,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 9,3% (YoY).

Pada akhir tahun lalu, perincian kredit yang disalurkan meliputi kredit investasi Rp2.506,7 triliun, kredit modal kerja (KMK) Rp3.589,8 triliun, serta kredit konsumsi Rp2.352,1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Nobu Bank membukukan pertumbuhan kinerja pada 2025 seiring dengan pertumbuhan kredit konsumer.

Di sisi intermediasi, penyaluran kredit perseroan mencapai Rp24,2 triliun, tumbuh 20,07% (YoY) dengan kontribusi utama berasal dari segmen konsumer khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta segmen UKM dan mikro.

Pertumbuhan tersebut tetap disertai dengan pengelolaan risiko yang prudent, sehingga kualitas kredit perseroan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap rendah di 0,44% (gross) dan dengan Rasio CKPN terhadap NPL sebesar 222%.

Dari sisi struktur portofolio kredit, Kredit Konsumer tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 18,23% dan mendominasi portofolio kredit perseroan hingga 56,9% pada akhir tahun 2025.

“Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pemasaran produk KPR Primary, serta partisipasi aktif Nobu Bank dalam mendukung program perumahan Pemerintah,” jelas Mario Satrio, Corporate Secretary NOBU, dalam siaran pers, Jumat (3/4/2026).

Ke depan, Nobu Bank akan terus memperkuat fokus pada pengembangan ekosistem pembayaran digital, perluasan jaringan merchant, serta pertumbuhan kredit yang berkualitas pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.

Sepanjang 2025, perseroan membukukan laba bersih Rp481,3 miliar, meningkat 46,30% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, serta penguatan sumber pendapatan berbasis transaksi.

Bank Nobu mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 14,24% YoY menjadi Rp1,13 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp992,85 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, total aset perseroan mencapai Rp41,2 triliun, meningkat 23,67%. Pencapaian ini menempatkan Nobu Bank di jajaran Top 25 bank swasta nasional saat ini.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp28,9 triliun, tumbuh 18,76%, mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap layanan dan produk perseroan.

Dalam pengembangan bisnis digital, Nobu Bank terus memperluas jaringan merchant QRIS yang hingga akhir tahun 2025 telah melampaui 2 juta merchant dan lebih dari 143.000 ribu agent banking yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Mario menambahkan, perseroan berpartisipasi dalam berbagai program strategis sektor perumahan, antara lain melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Kredit Program Perumahan (KUR Perumahan).

Perusahaan juga memberikan akses yang luas bagi pengembang, kontraktor, supplier, serta industri pendukung sektor perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi fondasi ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 65 juta unit UMKM beroperasi di Indonesia, menyumbang sekitar 60–61 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Dalam konteks stabilitas sosial dan daya tahan ekonomi, angka ini bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan struktur riil perekonomian Indonesia yang bertumpu pada usaha kecil.

Di balik kontribusi besar tersebut, terdapat ketimpangan yang cukup nyata dalam aspek fiskal. Penerimaan pajak dari sektor UMKM belum sebanding dengan peran ekonominya.

Rasio pajak Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB. Sebagai perbandingan, menurut data OECD, rata-rata rasio pajak negara anggota OECD berada di atas 30 persen, bahkan beberapa negara Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, mencatatkan rasio yang lebih tinggi dibanding Indonesia.

Kesenjangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kepatuhan semata. Struktur ekonomi yang masih informal, literasi pajak yang belum merata, serta kekhawatiran pelaku usaha kecil terhadap beban administrasi menjadi faktor penting.

Pemerintah, sebenarnya telah memberikan berbagai insentif, termasuk tarif PPh final 0,5 persen bagi UMKM dan pembebasan bagi omzet di bawah ambang tertentu. Hanya saja, insentif saja belum cukup untuk membangun kepatuhan berkelanjutan.

Dalam upaya menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutan penerimaan negara, otoritas pajak membutuhkan solusi baru yang tidak hanya mengandalkan peningkatan tarif atau perluasan basis pajak semata. Di sinilah urgensi pendekatan baru muncul, yaitu bagaimana menjembatani kontribusi ekonomi besar UMKM dengan sistem perpajakan yang lebih adaptif, tanpa menimbulkan tekanan likuiditas yang menghambat pertumbuhan usaha mereka.

Salah satu caranya dengan menghadirkan pendekatan tax match collaboration yaitu sebuah pola kolaborasi yang memberi ruang bagi UMKM untuk berkontribusi secara nyata terlebih dahulu, sebelum kewajiban pajaknya ditarik penuh. Semangat pendekatan ini untuk membantu usaha kecil tumbuh dengan pendampingan dan pembinaan yang serius, lalu memungut pajak berdasarkan kinerja yang benar-benar terlihat dan terverifikasi.

Dalam skema seperti ini, pajak tidak dihapus atau ditunda tanpa batas, melainkan diatur waktunya dan disesuaikan bentuknya agar selaras dengan fase pertumbuhan usaha. Negara tetap memperoleh haknya, pelaku usaha pun tidak merasa dipaksa berlari, sebelum mampu berdiri tegak di atas kaki mereka sendiri.

Skema kolaborasi

Program tax match berangkat dari kesadaran sederhana, namun penting: banyak pelaku UMKM sesungguhnya memiliki niat baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi sering kali tersandung oleh beban administrasi yang terasa rumit serta kapasitas usaha yang belum cukup kuat. Dalam situasi seperti itu, pajak kerap dipandang sebagai tekanan tambahan, bukan sebagai bagian dari proses bertumbuh.

Oleh karena itu, tax match dirancang sebagai pendekatan kolaboratif yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama ekosistem bisnis, seperti inkubator, koperasi digital, serta platform pembayaran.

Kolaborasi ini dimaksudkan bukan untuk memperketat pengawasan semata, melainkan membangun ruang aman bagi UMKM untuk bertumbuh secara terstruktur dan terukur. Dalam kerangka tersebut, UMKM yang bergabung tidak serta-merta diposisikan sebagai wajib pajak yang langsung dibebani kewajiban final. Mereka terlebih dahulu melalui proses seleksi berbasis potensi dan prospek usaha, lalu mendapatkan pendampingan menyeluruh, mulai dari pelatihan, digitalisasi pencatatan keuangan, hingga penguatan tata kelola bisnis.

Selama masa inkubasi pertumbuhan yang dirancang berlangsung satu hingga dua tahun, para pelaku usaha ini memperoleh status sebagai “Wajib Pajak Bertumbuh”. Status ini mencerminkan pendekatan yang lebih empatik: mereka tetap berada dalam sistem, melaporkan perkembangan usaha setiap kuartal, dan menjalankan transaksi secara transparan melalui integrasi digital dengan POS, QRIS, serta platform e-commerce, namun belum langsung dikenakan PPh final, sebagaimana skema umum.

Dalam fase ini, performa usaha menjadi pusat perhatian. Negara tidak semata melihat angka omzet secara statis, melainkan dinamika pertumbuhan yang riil. Jika target pertumbuhan tercapai, kewajiban pajak ditarik secara proporsional, sesuai capaian aktual. Prinsip keadilan fiskal dibangun di atas performa, bukan asumsi. Skema ini juga memperluas peran mitra inkubasi yang mendampingi UMKM.

Mitra di sini bukan sekadar pembina bisnis, tetapi turut memikul tanggung jawab moral sebagai “penjamin fiskal”, karena keberhasilan pertumbuhan usaha menjadi komitmen bersama. Dengan demikian, pajak tidak lagi hadir sebagai beban yang mendahului kesiapan, melainkan sebagai konsekuensi alami dari usaha yang benar-benar telah bertumbuh.

Melindungi likuiditas

Salah satu hambatan klasik UMKM adalah volatilitas arus kas. Pendapatan harian atau mingguan tidak selalu stabil, sementara kewajiban pajak sering kali dirasakan datang dalam satu momentum tertentu. Kondisi ini menciptakan shock likuiditas, terutama bagi usaha mikro dengan margin tipis.

Melalui tax match collaboration, kewajiban pajak dapat dihitung secara progresif dan dicicil mengikuti ritme transaksi. Setiap penerimaan tercatat menyisihkan porsi kecil sebagai tabungan pajak. Ketika omzet meningkat, kontribusi meningkat; ketika omzet menurun, cicilan menyesuaikan, sehingga mencerminkan prinsip pay-as-you-grow.

Pendekatan demikian tidak hanya melindungi likuiditas UMKM, tetapi juga menciptakan penerimaan negara yang lebih stabil sepanjang tahun. Negara memperoleh arus kas yang lebih merata, sementara pelaku usaha terhindar dari beban besar yang tiba-tiba.

Lebih jauh, model ini mendorong formalisasi. Karena perhitungan berbasis data transaksi resmi, pelaku usaha terdorong menggunakan rekening bank, sistem pembayaran digital, dan platform formal. Formalisasi tersebut membuka akses terhadap pembiayaan, asuransi, serta program pemberdayaan pemerintah. Pajak menjadi pintu integrasi ekonomi, bukan hambatan.

Benchmark internasional menunjukkan kecenderungan serupa. Beberapa negara Eropa menerapkan simplified tax regime dan sistem cash-based accounting bagi usaha kecil, sehingga pajak dihitung berdasarkan arus kas aktual, bukan akrual yang kompleks. Negara, seperti Estonia, bahkan mengintegrasikan pelaporan pajak secara hampir otomatis melalui sistem digital nasionalnya, meminimalkan beban administratif bagi pelaku usaha kecil, sehingga untuk itu terdapat tiga alasan mendasar mengapa program tax match patut dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.

Pertama, melahirkan inovasi baru lahirnya basis perpajakan baru yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh sistem formal, bukan dengan cara memaksa, melainkan dengan merangkul.

Kedua, program ini memberi insentif nyata bagi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem formal secara sukarela, karena yang mereka terima bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga pendampingan usaha, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas dan sertifikasi yang meningkatkan daya saing.

Ketiga, tax match memperkenalkan gagasan kontrak pajak berbasis kinerja, yakni sebuah kesepahaman bahwa kontribusi fiskal lahir dari performa usaha yang transparan dan terukur, sehingga hubungan antara negara dan warga dibangun di atas rasa saling percaya, bukan kecurigaan.

Tumbuh bersama

Pada akhirnya, tax match bukan hanya soal memperbaiki mekanisme pajak. Ia menyentuh dimensi yang lebih dalam: membangun ulang relasi sosial-fiskal antara negara dan pelaku usaha. Pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai kewajiban yang datang lebih dulu daripada kesiapan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan tumbuh bersama. Manfaat timbal baliknya, negara memperoleh penerimaan yang sehat, UMKM berkembang dengan percaya diri, dan masyarakat menikmati pertumbuhan yang lebih inklusif dan merata.

Dari sisi potensi fiskal, peluangnya pun tidak kecil. Jika misalnya satu juta pelaku usaha mengikuti program ini dan, setelah melewati fase inkubasi, masing-masing berkontribusi rata-rata Rp5 juta per tahun, maka negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp5 triliun secara berkelanjutan.

Dampak ikutannya bisa menjadi jauh lebih besar, antara lain terbentuknya ekosistem usaha formal yang lebih produktif, terkoneksi dengan pasar nasional, bahkan ekspor, serta menciptakan efek berganda bagi penciptaan lapangan kerja.

Tentu saja, gagasan ini tidak tanpa tantangan. Akan ada pihak yang enggan membuka data usahanya secara transparan, atau kesulitan dalam menyusun kontrak fiskal yang berbasis proyeksi pertumbuhan. Namun hambatan tersebut bukan alasan untuk mundur. Dengan pemanfaatan teknologi, mulai dari audit berbasis data real-time, integrasi sistem perpajakan digital, hingga penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu kinerja usahanya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Dari sisi operasional kenaikan tagihan listriknya hanya sekitar Rp30.000 per bulan

Jakarta (ANTARA) - Kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang juga pengguna kompor induksi, menyatakan efisiensi biaya operasional dan kemudahan fitur teknologi pemanas elektrik menjadi solusi nyata bagi rumah tangga di tengah tantangan lonjakan harga energi dunia.

Pemilik usaha martabak di Jakarta, Andi Arif mengatakan investasi awal kompor listrik jauh lebih ekonomis karena selain harga gas yang fluktuatif, pengguna juga tidak lagi terbebani biaya pembelian tabung gas baru.

"Dari sisi operasional kenaikan tagihan listriknya hanya sekitar Rp30.000 per bulan,” ujar dia di Jakarta, Jumat, terkait wacana program kompor listrik bersubsidi yang akan diterapkan kembali oleh pemerintah.

Menurut perhitungannya, tambahan biaya listrik bulanan tersebut sangat kompetitif jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin untuk pengisian tabung gas yang saat ini terus merangkak naik.

Senada dengan itu pelaku UMKM katering rumahan, Siti Sarah (45), merasakan langsung dampak positif peralihan ke kompor listrik terhadap efisiensi usahanya.

Menurut dia, penggunaan kompor induksi membuat biaya produksi jauh lebih hemat sehingga keuntungan atau cuan yang didapat dari setiap pesanan menjadi lebih maksimal dibandingkan saat masih menggunakan LPG.

"Sejak pakai kompor listrik, pengeluaran untuk energi masak jadi lebih stabil dan murah, sisa uangnya bisa buat tambahan modal bahan baku. Masaknya juga lebih cepat dan bersih, saya jadi lebih produktif terima banyak pesanan tiap hari," ujar Siti.

Sementara itu Hevy Prasmawati, seorang ibu rumah tangga menambahkan keunggulan kompor listrik yang memiliki panas lebih stabil dan merata pada masakan.

Hasil masakan pun menjadi lebih presisi. Selain itu, Hevy juga mengapresiasi fitur pintar seperti mode otomatis untuk menggoreng hingga mengukus, yang memberikan kemudahan sekaligus rasa aman lebih bagi penghuni rumah.

Dia mengatakan penggunaan alat masak berbahan komposit yang dirancang khusus untuk induksi menjadi kunci utama untuk mendapatkan hasil maksimal.

Meski perangkat ini memiliki daya sekitar 1.300 watt, penggunaan alat masak yang tepat justru mempercepat proses pematangan sehingga konsumsi daya tetap terkendali secara efektif.

Menurut dia, dengan segala kemudahan dan penghematan biaya jangka panjangnya, transisi ke perangkat memasak elektrik kini dipandang bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga maupun pelaku usaha kecil.

"Kompor listrik kini bukan sekadar gaya hidup, melainkan solusi nyata untuk tetap hemat di tengah tantangan energi dunia," kata Hevy.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat agar lebih menghemat pasokan gas dengan cara yang paling sederhana.

Menurut dia, cara tersebut adalah dengan tidak boros menggunakan LPG, maka, ketika masakan sudah matang sebaiknya langsung mematikan penggunaan gas tersebut.

Dalam konferensi pers di Colomadu, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Kamis (26/3). Bahlil pun menyebutkan bahwa kompor listrik bisa menjadi alternatif bagi masyarakat di tengah isu melonjaknya harga minyak global.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan siap mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik.

Dia menyatakan transisi dari kompor yang memasak menggunakan LPG menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

“Kami sudah hitung, masih akan lebih murah (transisi ke kompor listrik) daripada mengimpor LPG," ujar Eddy kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Senin (23/3).

Menurut dia, biaya yang dihitung untuk transisi ke kompor listrik meliputi pemberian kompor listrik, dua wajan penggorengan, serta pemasangan sambungan listrik terpisah secara gratis.

Berdasarkan perhitungan tersebut, tambahnya, biaya yang dibutuhkan lebih ringan apabila dibandingkan dengan beban subsidi untuk menekan harga LPG.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM – Pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dikerjakan jajaran TNI melalui Kodim se-Kepri terus menunjukkan progres. Dari total target awal sebanyak 60 unit dan rencana pembangunan 407 koperasi secara keseluruhan, sebanyak tujuh unit telah rampung 100% secara fisik.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM) Kepri, Riky Rionaldi, mengatakan tujuh unit koperasi tersebut tersebar di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. Meski bangunan telah selesai, koperasi tersebut masih menunggu proses serah terima serta persiapan operasional.

“Secara fisik tujuh unit sudah 100%, tetapi memang belum serah terima dan belum beroperasi karena masih ada tahapan lanjutan, termasuk pembahasan rencana bisnis,” ujar Riky, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Kementerian Koperasi akan melakukan monitoring guna membahas model bisnis dan kesiapan operasional masing-masing koperasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di Batam sendiri, dari total 46 kelurahan, terdapat empat unit koperasi yang pembangunan fisiknya telah selesai 100%.

Riky mengakui proses pembangunan koperasi menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Beberapa lokasi pembangunan merupakan aset milik pemerintah kota, BP Batam, maupun BUMN sehingga memerlukan proses persetujuan administrasi sebelum pembangunan dapat dilakukan.

“Semangatnya tinggi, tetapi memang ada kendala lahan. Yang sudah terbangun itu lahannya sudah mendapat persetujuan karena ada yang merupakan aset pemda, BP Batam, maupun BUMN,” katanya.

Ia menambahkan, untuk wilayah tertentu dengan kondisi lahan terbatas, seperti kawasan pesisir dengan bangunan di atas laut, pembangunan difokuskan pada area daratan yang lebih memungkinkan secara teknis serta dari sisi legalitas.

Lebih lanjut, Riky menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk mengganggu keberadaan ritel modern seperti Alfamart maupun Indomaret. Program ini berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi di tingkat kelurahan.

“Koperasi Merah Putih ini fokus pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi, bukan untuk bersaing dengan ritel modern,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepri berharap pembangunan koperasi tersebut dapat memperluas akses usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model usaha bersama yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.