JAKARTA - Marine Actions Expo (MAX) 2026 resmi dibuka di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta hari ini. Pameran bahari ini membawa pesan kuat masa depan industri bahari Indonesia tidak hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keselamatan pekerja laut dan keadilan bagi pelaku wisata lokal.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengaku percaya MAX akan menjadi leading sector industri kelautan Indonesia, termasuk marine tourism.

“Meskipun ini penyelenggaraan pertama, jangan patah semangat. Expo ini akan diminati dan menjadi barometer bagi para pencinta laut. Tema yang diangkat relevan dengan tren global, circular economy, inovasi, kolaborasi dan aksi nyata,” katanya hadir di lokasi, Jumat (24/4/2026).

Ni Luh menjelaskan, pariwisata bahari memiliki spektrum sangat luas, yakni ada diving, snorkeling, ekowisata, fishing rekreasi, marine heritage tourism dan surfing.

“Kawasan pesisir menyumbang sekitar 80% aktivitas pariwisata global. Potensi ini terhubung dengan ekosistem laut, budaya lokal dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Karena itu, pengembangan harus berorientasi pada kualitas pengalaman, manfaat ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.

Saat ini, Ni Luh menyampaikan, pihaknya juga tengah berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui Program Diving Safety Thousand Initiatives. Targetnya melatih lebih dari 1.000 penyelam dengan standar keselamatan di 15 destinasi prioritas.

“Laut bukanlah milik kita, melainkan titipan yang harus dijaga. Edukasi harus dimulai sejak dini agar generasi mendatang mencintai dan melestarikan laut. Selamat atas terselenggaranya Marine Action Expo 2026. Semoga menjadi tonggak penting bagi pengembangan wisata bahari Indonesia,” ujarnya.

Dalam opening ceremony, Co-Founder MAX Aishah Gray, menegaskan sektor bahari Indonesia memiliki potensi besar, namun kemajuan industri harus dibangun di atas fondasi keberpihakan kepada masyarakat yang hidup dari laut.

“Hari ini kita berbicara tentang blue economy. Sebuah istilah yang terdengar besar, modern, dan penuh harapan. Tetapi bagi kami, blue economy harus memiliki makna yang jauh lebih nyata. Blue economy harus berarti kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, bagi nelayan, bagi pemandu wisata, bagi operator lokal, dan bagi generasi muda maritim Indonesia,” ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, kata Aishah pameran ini juga menyoroti isu yang dinilai sering luput dari perhatian publik, yaitu keselamatan penyelam dan pekerja bahari. Tingginya aktivitas wisata selam dan industri kelautan harus diiringi kesiapan fasilitas medis, sistem evakuasi, serta akses layanan hiperbarik yang memadai.

“Ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan ketika kita bicara industri bahari, yaitu keselamatan. Industri ini bernilai besar, perputarannya miliaran rupiah, tetapi nyawa penyelam kita masih sering bergantung pada akses fasilitas hiperbarik yang terbatas. Banyak kejadian bukan semata karena kecelakaan di laut, tetapi karena keterlambatan penanganan,” ungkapnya.

Dia menilai perhatian terhadap aspek keselamatan bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bentuk penghargaan terhadap profesi penyelam, boat crew, guide, instruktur, dan seluruh pekerja lapangan yang menjadi tulang punggung industri wisata bahari Indonesia.

Selain isu keselamatan, pihaknya juga menyerukan pentingnya keadilan bagi pelaku lokal di tengah pertumbuhan sektor bahari dan terbukanya pasar global. Indonesia menyambut kolaborasi internasional, namun ruang kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal harus tetap terjaga.

“Kita tentu terbuka terhadap kolaborasi global. Tetapi peluang kerja bagi penyelam lokal, instruktur lokal, pemandu lokal, dan pelaku usaha lokal harus tetap terjaga secara adil. Laut kita harus memberi manfaat pertama-tama bagi rakyat kita sendiri,” kata Aishah Gray.

Sebagai expo yang mempertemukan pelaku industri, komunitas, pemerintah, investor, akademisi dan publik, MAX 2026 hadir sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem maritim nasional.

Selama tiga hari penyelenggaraan, yakni pada 24–26 April 2026 pukul 10.00–22.00 WIB, pengunjung dapat menikmati pameran brand wisata bahari, operator perjalanan, forum bisnis, edukasi konservasi, teknologi kelautan, hingga program hiburan dan pageant bahari.

“Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang kita butuhkan adalah keberpihakan, keberanian, dan komitmen bersama. Agar laut kita bukan hanya indah dipandang dunia, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Founder MAX Nunung Hasan, menitipkan keberlanjutan expo bahari nasional ini kepada seluruh pemangku kepentingan, sebagai bagian dari upaya membangun warisan industri maritim Indonesia.

“Saya mungkin hanya seseorang dengan cita-cita, tapi hari ini saya berdiri di sini karena cita-cita itu kita wujudkan bersama. MAX bukan milik saya, MAX adalah milik kita semua,” katanya.

Nunung menitipkan gelaran MAX dan dunia bahari Indonesia kepada generasi penerus yang akan datang.

“Saya pernah bilang, kalau suatu hari saya sudah tidak ada, MAX harus tetap berjalan. Saya titipkan MAX kepada kalian semua, karena ini bukan sekadar event, ini adalah legacy,” ungkapnya.

Air mata yang jatuh menjadi simbol ketulusan dan perjuangan panjang di balik lahirnya MAX, sebuah expo yang tidak hanya mempersatukan industri bahari, tetapi juga membawa misi besar untuk masa depan Indonesia sebagai bangsa maritim.

“MAX harus tetap ada. Harus terus hidup. Karena laut ini bukan hanya warisan, tapi masa depan anak cucu kita,” ujar Nunung.

Momen tersebut menjadi titik paling emosional dalam pembukaan MAX 2026, sekaligus penegasan bahwa MAX bukan sekadar pameran, melainkan gerakan bersama yang akan terus dilanjutkan lintas generasi.

INDODAX memperluas kantor operasionalnya di Bali sebagai bagian dari upaya mendorong ekosistem kripto yang lebih inklusif. Peresmian kantor baru tersebut dilakukan pada Rabu (22/4) seiring dengan pertumbuhan industri aset digital dan meningkatnya kebutuhan layanan bagi pengguna.

Ekspansi ini tidak hanya menjadi penambahan kapasitas operasional, tetapi juga langkah strategis perusahaan di wilayah yang memiliki nilai historis sebagai titik awal perjalanan INDODAX sejak berdiri pada 2014.

CEO INDODAX, William Sutanto mengatakan, Bali memiliki peran penting dalam perjalanan awal perusahaan, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun akses aset kripto bagi masyarakat Indonesia.

"Bali bukan sekadar lokasi ekspansi bagi INDODAX. Bali adalah tempat cikal bakal lahirnya industri kripto di Indonesia dua belas tahun lalu, sekaligus epicentrum awal pertumbuhan inovasi kripto nasional," kata William dalam keterangannya dikutip Kamis (23/4).

Dari Bali, kata dia, ekosistem ini mulai tumbuh, berkembang, dan terus bergerak hingga menjadi sebesar hari ini. "Karena itu, peresmian kantor ini bukan hanya soal penambahan kapasitas, tetapi juga wujud komitmen kami untuk melanjutkan sejarah tersebut dan mendorong industri kripto Indonesia tumbuh semakin kuat dan sehat," ujar William.

William menambahkan, pertumbuhan industri kripto perlu diiringi dengan pemahaman yang baik dan mendalam dari masyarakat, guna memastikan proses adopsi di Indonesia tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga sehat dan teredukasi.

Bali sendiri memiliki posisi strategis sebagai salah satu hub global dengan ekosistem kreatif dan digital yang dinamis, khususnya di industri kripto dan blockchain.

Kawasan ini menjadi tempat berkembangnya berbagai komunitas, talenta, dan inovasi, serta secara konsisten menjadi tuan rumah pertemuan pelaku industri melalui agenda internasional seperti Coinfest Asia.

Selain fungsi operasional, INDODAX juga memanfaatkan kantor ini untuk memperkuat interaksi langsung dengan pengguna melalui layanan customer support yang lebih responsif, baik secara offline maupun online.

Kantor ini juga difungsikan sebagai ruang kolaborasi dan edukasi bagi komunitas kripto di Bali, dengan fasilitas seperti ruang diskusi dan workshop guna mendorong pemahaman yang lebih komprehensif terhadap aset kripto dan teknologi blockchain.

Melalui pendekatan ini, INDODAX menghadirkan ruang dialog yang lebih terbuka dengan pengguna sekaligus membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan edukasi yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di tengah dinamika pasar aset digital yang terus berkembang.

Langkah ini tidak hanya mencerminkan kehadiran fisik, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen INDODAX dalam menghadirkan layanan yang aman dan terpercaya, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap ekosistem digital Indonesia melalui pengembangan teknologi, peningkatan layanan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong industri aset kripto yang tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Kami mengembangkan pusat ubi jalar di Unpad yang harapannya dapat menjadi center pengembangan, tidak hanya untuk lokal tetapi juga nasional

Sumedang (ANTARA) - Universitas Padjadjaran (Unpad) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk mengembangkan pusat ubi jalar sebagai upaya mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Rektor Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita di Sumedang, Jawa Barat, Rabu, menyampaikan kampusnya saat ini tengah mengembangkan pusat ubi jalar yang diharapkan menjadi pusat riset dan pembibitan untuk kebutuhan nasional.

“Kami mengembangkan pusat ubi jalar di Unpad yang harapannya dapat menjadi center pengembangan, tidak hanya untuk lokal tetapi juga nasional,” katanya.

Ia menjelaskan pengembangan tersebut difokuskan pada riset bibit unggul yang selanjutnya dapat didistribusikan ke masyarakat, khususnya di kawasan transmigrasi.

“Ke depan pembibitan ini akan dikembangkan dan ditanam oleh masyarakat di lahan transmigrasi, sehingga memberikan nilai tambah,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo terkait penguatan ketahanan pangan dan swasembada pangan.

Menurut dia, program transmigrasi memiliki potensi berupa ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang dapat dioptimalkan melalui dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi.

“Kami mempertemukan kekuatan lahan dan SDM transmigrasi dengan teknologi dari kampus,” katanya.

Selain itu pemerintah juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan permodalan serta memastikan adanya pasar atau offtaker bagi hasil produksi.

Ia menambahkan pengembangan komoditas ubi jalar juga perlu disertai perhitungan model bisnis, termasuk kebutuhan investasi dan rantai logistik.

“Dengan kolaborasi ini diharapkan pengembangan ubi jalar dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan nasional,” kata Mentrans.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen minuman beralkohol, PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) menargetkan pertumbuhan keterwakilan perempuan secara signifikan di level manajemen senior hingga 2030.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di level manajemen senior menjadi tantangan tersendiri di tengah dominasi laki-laki di industri manufaktur dan minuman, termasuk di PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI).

Direktur People Multi Bintang Indonesia Norma Astyari mengungkapkan saat ini keterwakilan perempuan di jajaran manajemen senior perusahaan baru mencapai sekitar 29%. Angka tersebut masih di bawah target global perusahaan induk yang menargetkan 40% pada 2030.

Target tersebut menjadi bagian dari strategi keberlanjutan Brew a Better World yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu pilar utama.

“Kami memiliki ambisi untuk mendorong kesetaraan gender dalam kepemimpinan senior hingga 40% pada tahun 2030,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Menurut Norma, tantangan utama bukan hanya pada karakter industri yang maskulin, tetapi juga pada kemampuan perempuan dalam menyeimbangkan berbagai peran sekaligus, baik profesional maupun personal.

Selain itu, bias terhadap kepemimpinan perempuan masih menjadi hambatan yang harus dihadapi di dunia kerja.

Namun demikian, perusahaan berupaya mempercepat pencapaian target tersebut melalui berbagai program pengembangan talenta perempuan. Salah satunya melalui Women Interactive Network dan program mentoring rutin.

Secara global, program tersebut telah diikuti oleh 290 peserta dengan tingkat promosi mencapai 47% ke posisi yang lebih senior.

Di tingkat operasional, perusahaan juga mulai mendorong keterwakilan perempuan di fungsi yang sebelumnya didominasi laki-laki, seperti penjualan. Pada 2025, porsi perempuan di tim sales telah mencapai 27%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2022.

Norma menilai peningkatan tersebut menunjukkan bahwa intervensi perusahaan mulai berdampak terhadap pipeline kepemimpinan perempuan di masa depan.

Di sisi lain, perusahaan juga memperkuat kebijakan rekrutmen tanpa bias gender, termasuk melalui panel wawancara yang beragam untuk memastikan objektivitas dalam proses seleksi.

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan talenta perempuan yang siap mengisi posisi strategis di masa depan.

MBI juga konsisten mendapatkan predikat Great Place to Work yang turut mengantarkan MBI menjadi salah satu perusahaan yang terdaftar dalam Fortune 100 Companies to Work For in South East Asia tahun 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan produksi kelapa sawit nasional dengan menekankan agar ekspansi dilakukan di lahan gundul, bukan di kawasan hutan atau lahan produktif pangan.

"Kita prioritaskan (tanam kelapa sawit di) tanah yang gundul. Yang tidak berhutan. Kita prioritas ke sana. Kita prioritaskan yang marginal, daerah yang gundul," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Kebijakan ini disampaikan seiring rencana pemerintah memperluas pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan dalam negeri seperti biofuel hingga potensi bahan baku industri, termasuk substitusi nafta untuk plastik.

Amran menilai ketersediaan bahan baku sawit nasional masih mencukupi, bahkan dalam kondisi peningkatan kebutuhan. Ia menyebut produksi justru meningkat seiring naiknya harga CPO global yang mendorong perbaikan perawatan tanaman.

"Ya, enggak masalah (produksi substitusi nafta dari CPO). Bahan baku kita cukup. Lebih dari cukup. Ekspor kita 32 juta ton," katanya.

Ia menjelaskan meski sebagian CPO dialokasikan untuk program biofuel seperti B40 hingga menuju B50 dengan kebutuhan sekitar 5,3 juta ton, produksi nasional tetap bertambah. Bahkan, menurutnya, produksi meningkat hingga 6 juta ton tanpa perlu ekspansi besar-besaran.

"Kita tarik 5,3 juta ton, ternyata apa yang terjadi? Produksi naik 6 juta ton. Kita belum pakai CPO-nya, sudah naik 6 juta ton, ekspor kita 32 juta ton," ujarnya.

Untuk memastikan ekspansi sawit tidak mengganggu sektor pangan maupun lingkungan, Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan regulasi perlindungan lahan, termasuk untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif.

"Ada. Regulasi ada. Perlindungan (lahan sawah produktif)," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan sawit akan diarahkan pada lahan-lahan tidak produktif atau tidak berhutan, sehingga tidak merusak ekosistem hutan maupun mengganggu produksi pangan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong hilirisasi energi berbasis sumber daya domestik. Pemerintah tengah mempercepat pengembangan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil di tengah gejolak harga energi global.

Program mandatori biodiesel juga terus ditingkatkan, dari B40 menuju B50, sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor energi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E20 yang memanfaatkan komoditas seperti jagung, tebu, dan ubi.

[Gambas:Youtube]

Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy..,

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menjajaki kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan pihak swasta, guna memperkuat ketahanan energi di daerah tersebut.

"Pemanfaatan energi surya merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi daerah," kata Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kamis.

Menurut Lis, pengembangan PLTS sangat baik, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan tenaga listrik yang ada. Namun demikian, penerapannya perlu dipelajari secara matang, baik untuk kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat secara luas.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan pemanfaatan energi surya tersebut akan diterapkan pada fasilitas pemerintahan sebagai langkah awal.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy. Apabila telah tercapai kesepakatan yang baik, maka sangat memungkinkan untuk dilaksanakan proyek percontohan PLTS di Tanjungpinang," ujarnya.

Lis menambahkan, pihaknya telah menerima tawaran pengembangan proyek PLTS dari PT Hijau Makmur Energi bersama ODC Energy yang merupakan developer dan konsultan energi terbarukan asal Belanda.

ODC Energy menawarkan kerja sama strategis, mulai dari penyusunan desain teknis, kajian kelayakan finansial, hingga pengelolaan implementasi proyek dari tahap perencanaan hingga operasional

"ODC Energy adalah konsultan dan pengembang proyek energi terbarukan yang fokus pada pengembangan sistem fotovoltaik (PV) surya," ungkapnya.

Dia mengutarakan penjajakan kerja sama ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan instalasi energi terbarukan pada wilayah-wilayah potensial di Tanjungpinang.

ODC Energy menilai Tanjungpinang memiliki potensi yang sangat baik untuk pengembangan sistem PV surya.

"Kerja sama ini segera kita tindaklanjuti melalui koordinasi lintas pihak, sehingga pengembangan energi terbarukan di Tanjungpinang dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari komitmen bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan," demikian Lis.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy angkat suara mengenai inovasi bahan bakar alternatif dengan bahan baku minyak kelapa sawit (CPO) yang tengah dikembangkan sejumlah perguruan tinggi di tanah air.

Menurut Rachmat, temuan tersebut merupakan pijakan awal yang baik dalam usaha mewujudkan hilirisasi sawit yang dicanangkan pemerintah pusat serta ambisi untuk mendorong mandatori biodiesel 50% atau B50 pada 2028 mendatang.

Selain itu, ia juga berharap inovasi tersebut dapat dikembangkan secara lebih lanjut dengan pendampingan oleh pemerintah, sebagai bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan non-fosil atau nabati di tengah kondisi geopolitik global yang memanas, yang menyebabkan distribusi minyak mentah terhambat.

"Ini adalah langkah awal kita untuk melakukan hilirisasi sawit untuk bahan bakar, dan ini sangat tepat karena kita sekarang sedang dalam kondisi dunia yang kesulitan bahan bakar karena ada persoalan-persoalan logistik dan perang yang ada dari sekitar wilayah perindustrian minyak bumi," ungkap Rachmat di ITS Surabaya dikutip Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan sejumlah perguruan tinggi di tanah air yang telah melakukan uji coba pengembangan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif tersebut di antaranya adalah Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Bandung (ITB), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Saat ini, pemerintah juga mendorong embentukan National Technology Transfer Office (NTTO) atau Badan Transfer Teknologi Nasional guna mengawasi proses hilirisasi dan komersialisasi inovasi agar dapat lebih terarah dan memiliki daya saing.

Khusus mengenai inovasi komoditas minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar yang tengah dikembangkan dosen dan mahasiswa ITS (Benwit), Rachmat pun mengaku terkejut saat mendengar hasil eksperimen yang telah diaplikasikan terhadap kendaraan bermotor.

"Ternyata, ini bisa langsung digunakan dengan kadar bensin sawit sampai 50%. Campuran [bensin sawit] 50% itu bisa langsung berguna untuk mesin [kendaraan bermotor yang menggunakan] bensin," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Rachmat menegaskan pemerintah akan melakukan pendampingan hingga produk inovasi yang dihasilkan tersebut dapat mendukung kemandirian (swasembada) di bidang energi, yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan visi Indonesia Emas 2045.

"Ini adalah langkah awal karena inovasinya dalam skala yang sangat kecil, dan bisa langsung digunakan dan juga bisa langsung dimanfaatkan. Kami pasti akan mendukung, di mana sekarang ini ada program kerja prioritas nasional. Jadi, program kerja yang diarahkan untuk untuk pengembangan sumber daya manusia, diarahkan untuk mulai dari swasembada energi, pangan, hingga air," pungkasnya.

JAKARTA - Di tengah euforia kendaraan listrik baterai, mobil hidrogen justru menunjukkan tren sebaliknya—penjualannya menurun di berbagai pasar utama dunia sepanjang 2025.

Data global mencatat penjualan kendaraan hidrogen berbasis fuel cell (FCEV) turun 27,2 persen pada paruh pertama 2025, dengan total hanya 4.102 unit.

Angka ini memperlihatkan bahwa teknologi yang pernah digadang sebagai solusi masa depan masih belum menemukan momentum pasar.

Penurunan ini terjadi di hampir semua wilayah utama, termasuk Eropa, Jepang, hingga Amerika Serikat. Bahkan di Jerman, salah satu negara industri otomotif terbesar, hanya 49 mobil hidrogen yang terdaftar sepanjang 2025—turun 69 persen dibanding tahun sebelumnya, jauh tertinggal dari sekitar 545.000 mobil listrik berbasis baterai.

Masalah utama bukan pada teknologinya, tetapi pada ekosistem.

Infrastruktur pengisian hidrogen masih sangat terbatas. Di banyak negara, stasiun pengisian hanya tersedia di lokasi tertentu, seperti California di Amerika Serikat.

Bahkan di Jerman, jumlah stasiun hidrogen turun dari sekitar 80 menjadi sedikit di atas 50, dan banyak di antaranya tidak menguntungkan secara bisnis.

Selain itu, efisiensi energi juga menjadi sorotan. Hidrogen harus diproduksi dari listrik—kemudian dikompresi, disimpan, dan dikonversi kembali menjadi energi di kendaraan. Proses berlapis ini membuat efisiensinya lebih rendah dibanding kendaraan listrik baterai.

Namun, tidak semua negara mengambil pendekatan yang sama.

China justru mempercepat pengembangan hidrogen sebagai bagian dari strategi energi jangka panjang. Pemerintah menargetkan 100.000 kendaraan hidrogen beroperasi pada 2030, naik dari sekitar 40.000 unit pada akhir 2025.

Infrastruktur juga diperkuat dengan 574 stasiun pengisian dan kapasitas harian lebih dari 360 ton.

Untuk mendorong ekosistem, pemerintah menyiapkan insentif hingga 1,6 miliar yuan atau sekitar Rp27,2 triliun per klaster kota dalam empat tahun.

Target lain adalah menekan harga hidrogen hingga di bawah 25 yuan per kilogram atau sekitar Rp425.000 per kg, bahkan 15 yuan atau sekitar Rp255.000 di wilayah tertentu.

Menurut Lin Boqiang, hidrogen adalah teknologi yang “tidak bisa diabaikan” dalam transisi energi, terutama untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang.

Sementara itu, Jepang tetap konsisten, meski dalam skala terbatas. Penjualan mobil hidrogen memang kecil—dari 202 unit pada 2023 menjadi 440 unit pada 2024—tetapi dukungan pemerintah tetap kuat. Jepang bahkan mengalokasikan 46 miliar yen untuk subsidi truk dan bus hidrogen, serta menargetkan 1.000 stasiun pengisian pada 2030.

Di Korea Selatan, pertumbuhan lebih banyak ditopang model seperti Hyundai Nexo yang menjadi tulang punggung pasar domestik.

Berbeda dengan Asia, Eropa mulai mengoreksi arah. Produsen seperti Mercedes-Benz meminta Uni Eropa tidak hanya fokus pada mobil listrik baterai,

tetapi juga membuka ruang untuk hidrogen, hybrid, dan bahan bakar sintetis.

Di Amerika Serikat, strategi lebih pragmatis. Pemerintah tidak memprioritaskan mobil hidrogen untuk konsumen, tetapi fokus pada sektor berat seperti truk jarak jauh, bus, dan industri.

Targetnya jelas: menekan biaya hidrogen hingga mendekati USD1 per kg atau sekitar Rp17.000 dalam satu dekade.

Dari semua pendekatan tersebut, terlihat satu pola yang konsisten: hidrogen lebih relevan untuk kendaraan niaga.

Truk, bus, dan kendaraan logistik memiliki kebutuhan berbeda dengan mobil pribadi. Mereka membutuhkan jarak tempuh panjang, waktu pengisian cepat, dan operasional terus-menerus—hal yang sulit dipenuhi baterai tanpa kompromi berat dan waktu charging.

Selain itu, armada komersial biasanya beroperasi di rute tetap, sehingga pembangunan infrastruktur hidrogen bisa lebih terpusat dan efisien.

Sebaliknya, untuk mobil penumpang, tantangannya lebih kompleks. Konsumen membutuhkan jaringan luas, harga terjangkau, dan kemudahan penggunaan—sesuatu yang saat ini lebih mudah dipenuhi oleh mobil listrik baterai.

Dengan kondisi ini, masa depan kendaraan hidrogen tidak sepenuhnya suram, tetapi juga tidak secepat yang pernah diprediksi.

Hidrogen kemungkinan besar tidak akan menjadi solusi utama untuk mobil pribadi dalam waktu dekat. Namun, ia tetap memiliki peran penting di sektor transportasi berat dan industri.

Masalahnya, tanpa terobosan besar dalam biaya dan infrastruktur, teknologi ini akan tetap berada di pinggiran pasar otomotif global.

Digitalisasi dan penerapan industri 4.0 merupakan kunci dalam mewujudkan sektor manufaktur yang cerdas, berkelanjutan dan tangguh

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi sektor manufaktur nasional dengan membangun platform terintegrasi berbasis digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menegaskan, ini dilakukan sebagai komitmen penuh pihaknya dalam memperkuat industri dalam negeri agar tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, tetapi juga menjadi pemain utama dalam rantai pasok dunia yang semakin cerdas dan terkoneksi.

“Digitalisasi dan penerapan industri 4.0 merupakan kunci dalam mewujudkan sektor manufaktur yang cerdas, berkelanjutan dan tangguh menghadapi dunia global serta dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” kata Menperin.

Menurut dia, pengembangan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, seperti yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin dengan Irootech Technology Co. Ltd. dan Machinery Industry Education Development Center (MIEDC) China, yang menjalin aliansi untuk membangun platform kolaborasi internasional di bidang industri digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Kepala BPSDMI Kemenperin Doddy Rahadi menyampaikan pesatnya perkembangan revolusi industri 4.0 di dunia saat ini telah mengubah cara industri beroperasi sekaligus menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, inovatif dan memiliki kompetensi teknologi yang tinggi.

“Hal inilah yang memacu Kemenperin untuk terus melakukan kolaborasi strategis lintas negara, khususnya dalam pengembangan SDM dan penempatan tenaga kerja di bidang industri 4.0,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu, tim BPSDMI mengunjungi unit pendidikan vokasi, serta perusahaan dan asosiasi industri China di antaraya Irootech Technology Co. Ltd., Sany Group, Wuhan Vocational College of Software and Engineering, Guangzhou Polytechnic, dan MIEDC.

Tim BPSDMI juga turut menghadiri Higher Education Institutions Industrial Digitalization and Artificial Intelligence Innovation Conference and Industry-Education Integration Development Summit.

Pada konferensi dan summit tersebut, Aliansi Kerja Sama Internasional untuk Pengembangan Talenta Digitalisasi Industri dan Kecerdasan Buatan secara resmi diluncurkan sebagai bentuk wadah kolaborasi antara sektor industri, pendidikan, dan pemerintah Indonesia-China.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Kemenperin Wulan Aprilianti Permatasari menjelaskan tujuan utama dari pembentukan aliansi ini adalah untuk membangun platform kolaborasi internasional di bidang digitalisasi dan kecerdasan industri, memperdalam integrasi antara dunia industri dan pendidikan, serta meningkatkan pertukaran dan kerja sama global.

Selanjutnya, bersama-sama mencetak talenta teknis dan profesional berkualitas tinggi guna menjawab kebutuhan pembangunan industri masa depan.

Melalui aliansi ini, lanjut Wulan, sektor industri, institusi pendidikan, serta pemerintah dari Indonesia dan China akan berkolaborasi secara aktif dalam membangun dan mengembangkan talenta unggul yang siap menghadapi tantangan industri global.

Vice President Irootech Technology Co. Ltd. Ye Fei menyatakan, platform kolaboratif yang dibangun ini bertujuan untuk mengembangkan talenta terampil di bidang digitalisasi industri dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang pendidikan vokasi, serta mendorong perkembangan bersama.

Kerja sama ini merupakan implementasi dari MoU antara PPPVI Kemenperin dengan Irootech Technology Co. Ltd. yang telah ditandatangani pada 16 September 2025 terkait pengembangan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja di bidang digitalisasi industri dan kecerdasan buatan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bank Mandiri menghadirkan fitur QR Antar Negara pada aplikasi Livin' by Mandiri yang sudah dapat digunakan di Korea Selatan (Korsel). Kini, nasabah dapat melakukan transaksi di berbagai merchant di Korsel hanya dengan memindai QR berstandar QRIS, tanpa perlu menukar uang tunai.

Dengan melakukan scan QR merchant berlogo SeoulPay di Livin' by Mandiri, transaksi dapat diselesaikan secara real-time. Kehadiran layanan ini memperkuat sinergi ekosistem layanan lintas negara yang semakin seamless, juga menghadirkan pengalaman transaksi yang praktis, aman, dan efisien bagi nasabah di luar negeri.

Pengembangan ini juga menandai keunggulan berkelanjutan dari Livin' by Mandiri sebagai platform digital yang terus beradaptasi dengan kebutuhan nasabah. Sebelumnya, layanan QR Antar Negara telah tersedia di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang, menunjukkan konsistensi Bank Mandiri dalam memperluas konektivitas global.

SVP Digital Retail Banking Group Bank Mandiri, Yanto Masyap menyatakan langkah ini mewujudkan sinergi terintegritasi antara industri keuangan dan regulator dalam membangun sistem pembayaran yang terkoneksi secara global, sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap kedaulatan ekonomi digital ekonomi digital dan daya saing nasional.

Menurut Yanto, inovasi ini bertujuan memudahkan transaksi di berbagai destinasi internasional.

"Kehadiran QR Antar Negara di Korea Selatan juga memperluas akses penggunaan QRIS, sehingga kebutuhan transaksi harian seperti kuliner dan belanja dapat dilakukan secara praktis," ujar Yanto dalam keterangan resminya, Rabu (8/4).

Selain kemudahan pembayaran, Livin' by Mandiri juga menghadirkan fleksibilitas sumber dana, mulai dari rekening tabungan hingga kartu kredit Mandiri. Dalam hal ini, nasabah memiliki kontrol lebih dalam mengelola keuangan selama berada di luar negeri, serta turut meningkatkan inklusi dan literasi keuangan digital.

Guna melengkapi kebutuhan finansial, bank berlogo pita emas ini turut menyediakan layanan pembukaan rekening multicurrency dalam mata uang won (KRW) yang dapat terhubung dengan Mandiri Debit. Nasabah dapat melakukan tarik tunai di ATM berlogo Visa di seluruh Korea Selatan tanpa konversi kurs, menjadikan solusi ini semakin komprehensif.

Hingga Februari 2026, Livin' by Mandiri mencatatkan kinerja yang solid dengan lebih dari 38,5 juta pengguna dan total nilai transaksi mencapai Rp802 triliun. Adopsi QRIS pun terus meningkat, tercermin dari pengguna fitur QR Bayar yang mencapai 9,2 juta atau tumbuh 23 persen secara tahunan, dengan nilai transaksi naik 43 persen menjadi Rp38,9 triliun.

Sementara itu, layanan QR Antar Negara menunjukkan pertumbuhan yang lebih agresif, dengan jumlah pengguna meningkat 23 persen YoY menjadi 13 ribu dan nilai transaksi melonjak 52 persen YoY hingga Rp37,4 miliar. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan akan solusi pembayaran lintas negara yang praktis dan terintegrasi.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperluas jangkauan QR Antar Negara ke berbagai destinasi internasional lainnya sebagai bagian dari komitmen menghadirkan inovasi digital yang adaptif dan relevan. Pada saat bersamaan, juga memperkuat kontribusi perseroan dalam mendorong akselerasi ekonomi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kami berharap kualitas dan kuantitas produksi mangga Sumedang terus meningkat melalui program tersebut sehingga mampu menembus pasar ekspor dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mendorong pengembangan komoditas mangga dan cabai melalui program Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP) guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam keterangan yang diterima di Sumedang, Jumat, mengatakan bahwa program tersebut diharapkan akan membantu komoditas mangga di wilayahnya untuk menembus pasar ekspor.

“Kami berharap kualitas dan kuantitas produksi mangga Sumedang terus meningkat melalui program tersebut sehingga mampu menembus pasar ekspor dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan bahwa pengembangan komoditas mangga sendiri dilakukan di Jatigede dengan 280,91 hektare, Tomo seluas 48,89 hektare, dan Ujungjaya di lahan 34 hektare, sehingga total keseluruhan di Sumedang mencapai 363,8 hektare.

Adapun produksi mangga gedong gincu saat ini mencapai sekitar 74 ribu ton per tahun sehingga menjadikan Sumedang salah satu produsen utama dan terbesar ke empat di Indonesia

Sementara itu, ia juga menilai hasil pertanian cabai yang saat ini produksinya mencapai sekitar 35.598 kuintal per tahun juga menjadi salah satu komoditas yang perlu dikembangkan dengan total lahan pengembangan mencapai 280,16 hektare.

"Adapun Komoditas Cabai di Kecamatan Pamulihan seluas 124,29 hektare, Tanjungsari 109,62 hektare, Sukasari 28,75 hektare, dan Rancakalong 17,5 hektare, dengan total 280,16 hektare," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya menjelaskan bahwa sektor hortikultura memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, serta penguatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah lahan kering.

“Program HDDAP ini menjadi langkah nyata dalam mengoptimalkan potensi hortikultura di Sumedang, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, hingga petani,” katanya.

Menurutnya, pengembangan dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari perlindungan tanaman, penyediaan benih, penguatan klaster buah, hingga pembangunan infrastruktur irigasi.

Khusus komoditas mangga, pengembangan dilakukan melalui maksimalisasi lahan yang ada (Intensifikasi) dan menambah lahan baru (Ekstensifikasi) guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, dengan potensi besar menembus pasar ekspor, termasuk ke Jepang.

Program HDDAP sendiri dilaksanakan hingga 2027 dengan fokus utama pada tahun 2026 dan diharapkan mampu memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan pengembangan hortikultura di Kabupaten Sumedang.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung mengatakan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor kelapa sawit nasional.

Menurut dia, berbagai program BPDP baik dalam bentuk beasiswa kelapa sawit maupun pelatihan bagi petani telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan industri sawit. "Saya melihat salah satu kata kunci keberhasilan sawit Indonesia sampai saat ini adalah dukungan BPDP terkhusus di sektor SDM," ujarnya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Gulat mengatakan, program-program BPDP yang berfokus pada pengembangan SDM semakin terarah dan tepat sasaran. Implementasi program tersebut diwujudkan melalui pelatihan dan pendidikan teknis serta dukungan terhadap penelitian dan pemberian beasiswa di bidang kelapa sawit.

Dia mendorong BPDP terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program guna meningkatkan efektivitas serta dampak nyata terhadap industri. Langkah evaluasi dan perbaikan selama ini telah memperkuat posisi BPDP sebagai lokomotif utama dalam pengembangan SDM kelapa sawit nasional.

Terkait program pelatihan petani sawit, dia berharap bisa semakin tepat sasaran. Program pelatihan teknis bagi petani sawit ini penting guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme sehingga terwujud industri kelapa sawit nasional yang semakin produktif dan berkelanjutan.

"Saya melihat evaluasi dan perbaikan yang cukup signifikan telah membuat BPDP sebagai lokomotif SDM sawit Indonesia. SDM sawit harus di depan, paling tidak setara dengan perkembangan dinamika teknologi perkebunan kelapa sawit. Makanya kampus-kampus yang menjadi mitra SDM sawit harus berkualitas" ungkapnya.

Berdasarkan data BPDP, sebanyak 29.263 peserta pelatihan dan 13.265 peserta program pendidikan atau beasiswa telah mengikuti program pengembangan SDM sawit hingga tahun 2025. Dari total penerima beasiswa tersebut, sebanyak 3.910 mahasiswa telah lulus dari berbagai perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BPDP.

Program pengembangan SDM sawit melibatkan 42 perguruan tinggi dengan total 900 kelas pelatihan yang dilaksanakan di berbagai daerah sentra perkebunan sawit. Program tersebut menjangkau 21 provinsi di Indonesia yang menjadi wilayah utama perkebunan kelapa sawit.

"Saya pikir ini cara kita juga untuk menyesuaikan kebutuhan stakeholder sawit berkaitan dengan SDM. Jadi, dengan 13.265 orang, ini saya pikir sudah menuju kepada tepat sasaran dana sawit tersebut," kata Gulat.