Bisnis.com, JAKARTA — Survei Perbankan Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit baru pada triwulan I/2026 tetap tumbuh dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 38,74%, meski melambat signifikan dibandingkan triwulan IV/2025 yang mencapai 88,92%.

Bank Indonesia mengungkapkan perlambatan tersebut sejalan dengan pola historis awal tahun, di mana aktivitas kredit cenderung lebih rendah dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Meski demikian, kinerja kredit masih menunjukkan ekspansi yang positif.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada triwulan I/2026 terutama ditopang oleh kredit konsumsi dengan SBT sebesar 51,97%. Sementara itu, kredit investasi dan kredit modal kerja masing-masing mencatat SBT sebesar 37,33% dan 36,40%, tetap tumbuh namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Secara lebih rinci, peningkatan kredit konsumsi didorong oleh tingginya permintaan pada kredit multiguna (SBT 51,90%), kredit tanpa agunan (37,23%), serta kredit kendaraan bermotor (13,38%). Di sisi lain, pertumbuhan kredit kartu kredit (47,05%) dan kredit pemilikan rumah/apartemen atau KPR/KPA (42,33%) terindikasi melambat.

Dari perspektif sektoral, penyaluran kredit baru mengalami peningkatan pada sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan dengan SBT sebesar 56,70%, serta sektor jasa pendidikan sebesar 42,62%.

Namun, beberapa sektor mengalami perlambatan, antara lain sektor perantara keuangan (52,32%), industri pengolahan (50,31%), serta perdagangan besar dan eceran yang mencatat SBT relatif rendah sebesar 19,42%.

Di tengah pertumbuhan tersebut, perbankan terindikasi menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati. Hal ini tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang berada di level positif 0,15 pada triwulan I/2026, berbalik dari posisi negatif 2,59 pada triwulan sebelumnya. Pengetatan kebijakan terutama terjadi pada aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi, khususnya pada kredit investasi.

Outlook Kuartal II/2026

Memasuki triwulan II/2026, kondisi penyaluran kredit diperkirakan akan membaik. Responden survei memperkirakan SBT penyaluran kredit baru meningkat tajam menjadi 96,65%. Prioritas utama penyaluran kredit masih pada kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.

Untuk kredit konsumsi, penyaluran KPR/KPA diproyeksikan kembali menjadi prioritas utama, disusul kredit multiguna dan kredit tanpa agunan.

Dari sisi sektor, pertumbuhan kredit diperkirakan akan didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor perantara keuangan.

Sejalan dengan itu, standar penyaluran kredit pada triwulan II/2026 diprakirakan lebih longgar dengan ILS sebesar negatif 2,88.

Pelonggaran tersebut diperkirakan terjadi pada berbagai aspek, termasuk plafon kredit, agunan, serta suku bunga kredit, dan didorong oleh kredit UMKM, investasi, serta modal kerja.

Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga triwulan II/2026 diprakirakan meningkat dengan SBT sebesar 87,85%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69,80%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan seluruh komponen DPK, yakni tabungan (82,47%), giro (80,36%), dan deposito (72,70%).

Secara tahunan, responden memperkirakan outstanding kredit pada 2026 tumbuh sebesar 8,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 9,69% (yoy).

Sementara itu, DPK diproyeksikan tumbuh sebesar 8,47% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 13,83% (yoy), namun menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

Prospek tersebut ditopang oleh keyakinan perbankan terhadap kondisi ekonomi dan moneter yang tetap kondusif serta risiko penyaluran kredit yang dinilai masih terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyoroti pentingnya transparansi data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi industri perbankan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah meminta masukan dari industri mengenai rencana pelonggaran SLIK guna mempermudah akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sekaligus mendukung percepatan program 3 juta rumah.

“Tadi [OJK] meminta masukan, salah satu masukannya kita dapat data, walaupun SLIK di bawah Rp1 juta, kita minta kita diperkenankan untuk melihat ini berapa rekening,” jelas Nixon di sela-sela konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026, di Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Permintaan tersebut bukan tanpa pertimbangan. Nixon menuturkan, pihaknya kerap menemukan banyak debitur dengan nominal kredit di bawah Rp1 juta yang memiliki lebih dari satu pinjaman dan semuanya merupakan kredit macet. Kondisi ini, lanjut dia, perlu dipertanyakan kelayakannya.

Untuk itu, dia menegaskan keputusan pemberian kredit sebaiknya tetap menjadi kewenangan bank, mengingat keputusan kredit merupakan tanggung jawab masing-masing bank.

“Biar saja bank yang memilih, mana yang memang SLIK OJK di bawah Rp1 juta itu yang merupakan korban dari satu sistem yang karam, misalnya bunganya keterlaluan, sehingga dia jadi NPL, atau memang ini karakter,” tuturnya.

Direktur Risk Management Setiyo Wibowo menambahkan, bank dalam menilai kelayakan kredit tidak hanya melihat SLIK, tetapi juga mempertimbangkan prinsip 5C yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition.

Dia menuturkan, SLIK merupakan salah satu indikator untuk melihat riwayat atau masa lalu kredit debitur, tetapi bukan satu-satunya alasan bank untuk menyetujui pengajuan kredit seseorang.

“Behavior ataupun kebiasaan bayarnya gimana, tertib atau nggak itu bisa dilihat dari SLIK. Jadi SLIK juga penting tapi bukan satu-satunya untuk kita melakukan approval,” ungkap Setiyo.

Untuk diketahui, OJK baru-baru ini melakukan penguatan kebijakan pada SLIK, guna mendukung percepatan program 3 juta rumah.

Dalam catatan Bisnis, salah satu penyesuaian yang dilakukan yakni menetapkan hanya kredit dengan nilai di atas Rp1 juta yang dicatat dalam SLIK, baik dari sisi plafon maupun baki debet.

Selain itu, OJK juga mempercepat proses pembaruan data pelunasan kredit dalam SLIK. Lembaga jasa keuangan diwajibkan memperbarui status kredit yang telah lunas paling lambat dalam waktu tiga hari kerja.

Ketentuan ini ditargetkan mulai berlaku penuh paling lambat akhir Juni 2026, guna mempercepat proses pengajuan kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR).

“Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap industri perbankan.

Wakil Ketua Umum Perbanas Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa setiap bank telah mengantisipasi risiko, termasuk pelemahan nilai tukar, melalui perhitungan matang dan pelaksanaan stress test.

“Enggak [terdampak] lah. Tiap bank pasti mengantisipasinya, udah mereka hitung lah. Mereka pasti semua punya stress test,” kata Nixon di sela-sela konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Bagi BTN sendiri, Nixon memastikan bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak terhadap kinerja perseroan. Sebab, hampir semua transaksi yang dilakukan perseroan menggunakan rupiah.

Selain itu, kata dia, BTN belum memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) sehingga kondisi ini tidak memengaruhi KPR BTN.

“BTN tuh rupiah currency-nya, hampir 100% currency-nya kita rupiah, karena belum ada KPR dalam USD di BTN. Jadi BTN terhadap perubahan currency belum direct,” tuturnya.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tekanan di sektor perbankan, terutama melalui channel loan dalam foreign currency.

“Ini berpotensi meningkatkan credit risk dan menggerus profit margin perbankan,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Selain itu, menurutnya industri perlu mewaspadai risiko gagal bayar jika pelemahan rupiah berlanjut ke depannya.

Adapun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah ke posisi Rp17.135 pada perdagangan Rabu (15/4/2026). Berdasarkan data Trading View, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,03% atau 5 poin menuju level Rp17.135 pada akhir sesi perdagangan.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menjelaskan, nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar AS, meskipun indeks dolar AS tengah berada di level terendah dalam enam minggu terakhir.

“Kondisi ini mencerminkan bahwa tekanan terhadap mata uang domestik belum mereda, terutama akibat arus modal keluar atau outflow yang masih berlangsung,” jelas Lukman.

Pada perdagangan besok, Kamis (16/4/2026), dia memperkirakan rupiah bergerak dalam kisaran Rp17.100 hingga Rp17.200 per dolar AS dengan potensi volatilitas yang masih cukup tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan menyambut positif langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah. Kendati begitu, bank memastikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, OJK beberapa waktu lalu melakukan penguatan kebijakan pada SLIK, guna mendukung percepatan program 3 juta rumah.

Salah satu penyesuaian yang dilakukan yakni menetapkan hanya kredit dengan nilai di atas Rp1 juta yang dicatat dalam SLIK, baik dari sisi plafon maupun baki debet.

Selain itu, OJK juga mempercepat proses pembaruan data pelunasan kredit dalam SLIK. Lembaga jasa keuangan diwajibkan memperbarui status kredit yang telah lunas paling lambat dalam waktu tiga hari kerja.

Ketentuan ini ditargetkan mulai berlaku penuh paling lambat akhir Juni 2026, guna mempercepat proses pengajuan kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR).

“Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Bob Tyasika Ananta menyampaikan, dalam praktiknya, SLIK bukan menjadi faktor utama parameter pembiayaan.

“Yang lebih utama adalah kemampuan membayar [repayment capacity] dari calon nasabah,” kata Bob kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Seiring adanya potensi perubahan kebijakan tersebut, Bob mengungkapkan bahwa perseroan akan melakukan penyesuaian pada proses underwriting. Hal ini termasuk penguatan skema profiling internal guna memastikan mitigasi risiko tetap optimal.

Perseroan juga melihat adanya pendekatan alternatif yang tengah dikaji oleh regulator sehingga dia mengharapkan pembiayaan di segmen ini optimal dan berkelanjutan.

Di sisi lain, BSI hingga saat ini masih berkoordinasi lebih lanjut terkait petunjuk pelaksanaan hingga teknisnya. Bob mengatakan bahwa perseroan akan memastikan kesiapan sistem dan kebijakan internal agar tetap selaras dengan regulasi yang berlaku, sekaligus menjaga kualitas pembiayaan tetap prudent.

Seiring dengan langkah-langkah tersebut, pihaknya optimistis perluasan akses pembiayaan dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan risiko yang terjaga.

“Sehingga memberikan manfaat optimal baik bagi masyarakat maupun industri perbankan secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Hera F. Haryn menyampaikan bahwa dalam mendorong penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor secara pruden, pihaknya mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko secara disiplin.

Menanggapi penyesuaian kebijakan SLIK, Hera menyebut perseroan akan mencermati kebijakan tersebut. “Kami akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” ujar Hera kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Kredit Macet Berpotensi Meningkat?

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, kebijakan pelonggaran SLIK belum sepenuhnya berarti mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Pasalnya, pelonggaran hanya diberlakukan untuk pinjaman di bawah Rp1 juta. Selain itu, bank dalam menentukan kredit tidak hanya mengacu dari SLIK, tetapi turut mempertimbangkan faktor lainnya.

Trioksa juga memandang potensi peningkatan kredit bermasalah akibat kebijakan ini belum dapat diukur.

“Karena tidak begitu berpengaruh hubungannya sehingga potensi peningkatan kredit bermasalah akibat kebijakan tersebut belum dapat diukur,” jelas Trioksa kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman melihat bahwa persoalan utama ada pada insentif kebijakan.

Dia menuturkan bahwa ketika program 3 juta rumah menjadi target prioritas, ada tekanan implisit agar kredit dipercepat, khususnya ke segmen MBR yang secara risiko memang lebih tinggi.

Dalam kondisi ini, Rizal menyebut bahwa pelonggaran SLIK berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya penurunan standar secara bertahap bukan pelanggaran eksplisit, tetapi risk dilution yang perlahan menggeser batas kehati-hatian.

Menurutnya, risiko yang lebih serius justru akan terlihat dalam jangka menengah, sekitar satu hingga tiga tahun ke depan, ketika siklus kredit mulai berjalan penuh.

Rizal mengatakan, MBR secara struktural memiliki pendapatan yang lebih rentan, buffer keuangan yang tipis, dan sangat sensitif terhadap tekanan inflasi maupun perlambatan ekonomi.

“Jika ekspansi kredit didorong tanpa mitigasi yang kuat, maka potensi kenaikan kredit bermasalah akan muncul secara gradual, terutama di bank yang lebih agresif menyalurkan KPR,” kata Rizal kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Rizal menyebut bahwa isu utama bukan pada SLIK, melainkan pada kualitas fundamental debitur dan desain kebijakan pembiayaan.

Tanpa dukungan skema penjaminan risiko, subsidi yang tepat sasaran, dan pengawasan pasca-penyaluran, dia memandang kebijakan ini berisiko menciptakan trade-off klasik di mana akses kredit meningkat di awal, tetapi kualitas kredit memburuk di belakang.

“Jika tidak diantisipasi, ini bisa menjadi tekanan baru bagi stabilitas sektor perbankan di segmen tertentu, meskipun tidak langsung bersifat sistemik,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi per posisi Maret 2026 telah mencapai Rp17,13 triliun kepada lebih dari 125 ribu debitur.

Perseroan menyampaikan, penyaluran ini akan terus bertambah sebagai bagian dari komitmen dalam menyediakan akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa BRI terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran KPR subsidi.

Penyaluran ini, ujar dia, memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong tumbuhnya berbagai sektor usaha yang berkembang di sekitar kawasan hunian.

“Penyaluran KPR subsidi mencerminkan komitmen BRI dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat,” tutur Aris.

BRI memandang pembiayaan perumahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

“Melalui langkah ini, BRI berupaya menghadirkan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Aris.

Selain membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, perseroan memandang bahwa pembangunan kawasan perumahan juga memberikan dampak ekonomi yang luas.

Aktivitas ini mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, mulai dari sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja hingga logistik serta peluang usaha bagi pelaku UMKM yang berkembang di sekitar kawasan perumahan.

Aris menegaskan bahwa jaringan BRI yang tersebar luas menjadi fondasi strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan ke berbagai wilayah.

“Didukung jaringan yang luas dan terintegrasi, BRI akan terus mengoptimalkan penyaluran pembiayaan perumahan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah. Upaya ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus memastikan akses yang lebih merata di berbagai daerah,” tutup Aris.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Permintaan hunian dinilai tetap kuat meski kondisi ekonomi menghadapi tekanan. Bank Tabungan Negara (BTN) menyebut rumah sebagai kebutuhan dasar yang membuat permintaannya relatif stabil.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kepemilikan rumah berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga, sehingga masyarakat tetap berupaya membeli rumah. “Rumah itu kebutuhan dasar. Orang akan tetap berusaha punya rumah, apa pun kondisinya,” ujar Nixon dalam media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Menurut Nixon, kondisi ini membuat permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya untuk rumah subsidi dan rumah pertama, lebih stabil dibandingkan sektor lain. Tekanan ekonomi dinilai lebih berdampak pada pembelian rumah untuk investasi atau rumah kedua. “Kalau untuk investasi atau second home mungkin terpengaruh. Tapi kalau rumah pertama, orang pasti akan cari cara untuk punya,” kata Nixon.

Ia menambahkan, pembiayaan pembelian rumah kerap melibatkan dukungan keluarga, terutama untuk uang muka. “Di Indonesia itu biasa, untuk uang muka keluarga patungan, saling membantu supaya bisa punya rumah,” ujarnya.

BTN mencatat mayoritas debitur KPR berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp4,9 juta per bulan. Latar belakang pekerjaan debitur juga beragam, mulai dari pekerja informal hingga karyawan.

Di sisi lain, realisasi penyaluran KPR dipengaruhi faktor musiman, seperti musim hujan serta periode Ramadan dan Idulfitri yang dapat memperlambat penyelesaian pembangunan rumah. “Kalau musim hujan atau Lebaran, biasanya penyelesaian fisik rumah melambat. Itu yang membuat penyaluran terlihat turun, bukan karena permintaan hilang,” kata Nixon.

Dengan kondisi tersebut, BTN menilai sektor perumahan, khususnya rumah pertama, memiliki daya tahan terhadap tekanan ekonomi. “Ini kebutuhan dasar, sama seperti makan dan pakaian. Orang tetap akan berusaha memenuhinya,” ujar Nixon.

BTN memproyeksikan permintaan KPR tetap terjaga seiring pertumbuhan jumlah keluarga baru dan kebutuhan hunian yang terus meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,72 triliun hingga Maret 2026.

Berdasarkan komposisinya, penyaluran KUR BTN didominasi oleh KUR kecil sebesar Rp2,04 triliun atau sekitar 75%, sementara KUR mikro mencapai Rp687 miliar atau 25%.

Dari sisi sektor, penyaluran terbesar mengalir ke perdagangan besar dan eceran dengan porsi 59,22%, diikuti sektor akomodasi serta makanan dan minuman sebesar 12,36%, serta konstruksi sebesar 10,08%.

"BTN juga mencatat peningkatan kualitas debitur melalui program KUR naik kelas, hingga Maret 2026, sebanyak 4.719 debitur berhasil meningkatkan skala usahanya, baik melalui peralihan dari KUR mikro ke KUR kecil maupun peningkatan plafon pembiayaan," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pada saat media briefing di Bandung, Kamis (9/4/2026).

Penyaluran KUR menjadi bagian dari strategi BTN dalam memperluas bisnis di luar sektor perumahan, sejalan dengan transformasi menuju beyond mortgage.

Di sisi lain, BTN mencatat penyaluran 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976 hingga April 2026 dengan nilai total mencapai Rp530 triliun.

Nixon menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan kontribusi jangka panjang BTN dalam membangun ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

Menurutnya, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi keuangan terintegrasi bagi masyarakat.

BTN juga menghadirkan inovasi melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, serta memperluas layanan keuangan dari berbagai fase kehidupan nasabah, mulai dari tabungan, transaksi digital, hingga pembiayaan dan investasi.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan bahwa permintaan hunian layak masih tinggi, meski sektor perumahan menghadapi tantangan dari sisi pasokan seperti ketersediaan lahan dan perizinan.

Dari sisi debitur, mayoritas KPR subsidi berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4,9 juta per bulan, yang mencakup pekerja informal maupun formal.

Selain KPR, BTN juga memperkuat ekosistem perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga Maret 2026, penyaluran KPP mencapai Rp2,17 triliun kepada lebih dari 3.291 debitur, dengan rincian Rp1,47 triliun untuk sisi supply seperti pengembang dan kontraktor, serta Rp700 miliar untuk sisi demand seperti pembelian dan renovasi rumah.

Dalam transformasi digital, BTN mengembangkan platform Bale Properti yang menyediakan layanan pencarian hingga pengajuan KPR secara end-to-end.

Platform ini telah memfasilitasi lebih dari 521 listing properti dan sekitar 780 pengajuan KPR online per bulan, dengan waktu pemrosesan rata-rata tiga hari.

BTN juga menghadirkan inovasi berbasis keberlanjutan, termasuk program pembayaran angsuran KPR berbasis pengelolaan sampah, serta program BTN Housingpreneur untuk meningkatkan kapasitas pengembang perumahan skala kecil dan menengah.

Ke depan, BTN menargetkan penyaluran KPR sebanyak 240.950 unit pada 2026, sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan dan menghadirkan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb kembali memperkuat sinergi strategis dengan Mabes TNI melalui penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama layanan keuangan yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Kamis (9/4). Langkah ini menegaskan kesinambungan kolaborasi yang telah terjalin sekaligus menunjukkan komitmen kedua pihak dalam membangun hubungan yang berkelanjutan.

Perpanjangan perjanjian menjadi momentum penting untuk menjaga keberlanjutan layanan perbankan yang selama ini berjalan baik di lingkungan Mabes TNI. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat Mabes TNI, diantaranya Kepala Pusat Keuangan TNI Laksamana Muda TNI Imam Subarkah, Wakil Kepala Pusat Keuangan Brigjen TNI Heri Hermawan serta para pejabat utama Pusat Keuangan TNI.

Dari bank bjb hadir Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, Pemimpin Divisi Institutional Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional 2 Mohammad Mufti, serta Pemimpin Kantor Cabang Khusus Jakarta Bernard Aditya Respati.

Kolaborasi antara bank bjb dan Mabes TNI telah dimulai sejak 2022 dan terus berkembang. Melalui perpanjangan ini, kedua pihak sepakat melanjutkan sekaligus memperluas ruang lingkup layanan. Kolaborasi tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup berbagai layanan perbankan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial personel Mabes TNI secara menyeluruh. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk layanan adalah penyediaan fasilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) dan KGB Ekstra bagi personel aktif guna mendukung berbagai kebutuhan finansial dengan skema kompetitif dan fleksibel. Selain itu, bank bjb juga menyediakan Kredit Persiapan Purna Bhakti (KPPB) bagi personel yang akan memasuki masa purna tugas, sehingga membantu kesiapan finansial menjelang pensiun.

Untuk mendukung kebutuhan hunian, tersedia pula layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi personel yang memiliki usaha sampingan atau ingin mengembangkan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi.

Di sisi simpanan, layanan mencakup penyediaan rekening giro dan tabungan yang mendukung aktivitas transaksi keuangan sehari-hari dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas digital banking. Selain itu, tersedia program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai solusi perencanaan keuangan jangka panjang untuk membantu personel mempersiapkan masa depan yang lebih terjamin.

Perjanjian terbaru juga mencakup perluasan layanan melalui keterlibatan entitas anak perusahaan bank bjb guna menghadirkan layanan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Selain itu, cakupan penerima manfaat diperluas hingga mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan TNI, sehingga akses layanan keuangan dapat menjangkau lebih banyak pihak. Dalam implementasinya, kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penyaluran kredit di lingkungan Mabes TNI seiring besarnya jumlah personel yang dapat dijangkau.

Sinergi yang terjalin diharapkan memberikan manfaat yang saling menguatkan bagi kedua belah pihak. bank bjb berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan yang adaptif dan relevan, sehingga melalui perpanjangan kerja sama dengan Mabes TNI manfaat yang dihasilkan dapat semakin luas bagi masyarakat.

Bandung (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menyiapkan bundling Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit tambahan untuk kebutuhan mengisi rumah dalam satu akad guna menghadirkan pembiayaan terintegrasi sekaligus menjaga kualitas kredit.

“Produk bundling kita akan jalankan piloting-nya bulan ini. Jadi semester dua sudah pasti kita masifkan. Ini sudah bolak-balik kita bicarakan (di BTN). Sebenarnya kan produk ini sudah ada, sistemnya saja tinggal disatukan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Bandung, Kamis (9/4).

Nixon menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang sebagai solusi pembiayaan terintegrasi bagi nasabah perumahan dengan menggabungkan KPR dan kredit konsumtif dalam satu proses dan satu akad.

Melalui skema tersebut, nasabah tidak hanya memperoleh pembiayaan untuk pembelian rumah, tetapi juga dapat mengakses kredit tambahan untuk kebutuhan isi rumah seperti furnitur, peralatan elektronik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Ia juga mengatakan bahwa integrasi ini dilakukan untuk menghindari nasabah mencari pembiayaan tambahan dari sumber lain yang berisiko tinggi, termasuk pinjaman daring (pindar) yang dapat berdampak pada kemampuan bayar.

Selain itu, perseroan juga tengah mengembangkan bundling lanjutan yang mencakup pembiayaan kendaraan bermotor, dengan fokus pada kendaraan listrik sebagai bagian dari pengembangan produk ke depan.

“Termasuk KKB (kredit kendaraan bermotor). Kita lagi bikin PKS (perjanjian kerja sama) dengan satu multifinance untuk kendaraan. Kita lagi dorong supaya kendaraannya kalau bisa listrik,” kata Nixon.

Menurut dia, penggabungan beberapa fasilitas dalam satu akad akan menekan biaya pemrosesan karena analisis kredit dilakukan dalam satu siklus, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Langkah ini juga diyakini dapat menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL), mengingat salah satu penyebab utama NPL berasal dari kewajiban nasabah di lembaga lain yang tidak terpantau dalam pembiayaan awal.

Dari sisi pricing, skema bundling ini tetap mempertahankan bunga KPR sesuai ketentuan, sementara kredit tambahannya ditawarkan dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan pinjaman informal.

Nixon pun menegaskan bahwa seluruh fasilitas tetap diberikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, termasuk melalui penilaian kemampuan bayar dan pengaturan limit kredit sesuai profil risiko nasabah.

“Pasti bergantung kemampuan bayar, repayment capacity, pengaturan limit, pastilah kaidah-kaidah itu kita atur. Tapi intinya adalah tidak akan ada dua atau tiga proses facility. Dalam satu proses, dalam satu akad, langsung kita keluarkan dua-tiga produk,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menyampaikan bahwa BTN tidak hanya berfokus pada pembiayaan kepemilikan rumah, tetapi juga mencakup pembangunan dan renovasi rumah sebagai bagian dari ekosistem perumahan.

Selain itu, perseroan melihat potensi pembiayaan lanjutan setelah nasabah menempati rumah, termasuk kebutuhan interior, perbaikan fasad, hingga kebutuhan konsumtif keluarga yang terus berkembang.

Ke depan, ujar Hirwandi, BTN menargetkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah secara menyeluruh sepanjang siklus hidup, termasuk dukungan untuk kebutuhan keluarga dan pembelian kendaraan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Nobu Bank membukukan pertumbuhan kinerja pada 2025 seiring dengan pertumbuhan kredit konsumer.

Di sisi intermediasi, penyaluran kredit perseroan mencapai Rp24,2 triliun, tumbuh 20,07% (YoY) dengan kontribusi utama berasal dari segmen konsumer khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta segmen UKM dan mikro.

Pertumbuhan tersebut tetap disertai dengan pengelolaan risiko yang prudent, sehingga kualitas kredit perseroan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap rendah di 0,44% (gross) dan dengan Rasio CKPN terhadap NPL sebesar 222%.

Dari sisi struktur portofolio kredit, Kredit Konsumer tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 18,23% dan mendominasi portofolio kredit perseroan hingga 56,9% pada akhir tahun 2025.

“Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pemasaran produk KPR Primary, serta partisipasi aktif Nobu Bank dalam mendukung program perumahan Pemerintah,” jelas Mario Satrio, Corporate Secretary NOBU, dalam siaran pers, Jumat (3/4/2026).

Ke depan, Nobu Bank akan terus memperkuat fokus pada pengembangan ekosistem pembayaran digital, perluasan jaringan merchant, serta pertumbuhan kredit yang berkualitas pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.

Sepanjang 2025, perseroan membukukan laba bersih Rp481,3 miliar, meningkat 46,30% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, serta penguatan sumber pendapatan berbasis transaksi.

Bank Nobu mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 14,24% YoY menjadi Rp1,13 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp992,85 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, total aset perseroan mencapai Rp41,2 triliun, meningkat 23,67%. Pencapaian ini menempatkan Nobu Bank di jajaran Top 25 bank swasta nasional saat ini.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp28,9 triliun, tumbuh 18,76%, mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap layanan dan produk perseroan.

Dalam pengembangan bisnis digital, Nobu Bank terus memperluas jaringan merchant QRIS yang hingga akhir tahun 2025 telah melampaui 2 juta merchant dan lebih dari 143.000 ribu agent banking yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Mario menambahkan, perseroan berpartisipasi dalam berbagai program strategis sektor perumahan, antara lain melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Kredit Program Perumahan (KUR Perumahan).

Perusahaan juga memberikan akses yang luas bagi pengembang, kontraktor, supplier, serta industri pendukung sektor perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) sebesar Rp16,79 triliun hingga akhir Februari 2026. Penyaluran tersebut telah menjangkau 122.838 debitur, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan capaian ini mencerminkan konsistensi perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau.

Penyaluran KPR subsidi tersebut terdiri atas beberapa skema, yakni KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,38 triliun, KPR Tapera Rp316,93 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp91,65 miliar, serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp8,89 miliar.

Menurut Hery, program ini tidak hanya memberikan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian. Pembangunan kawasan perumahan dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja, hingga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan hunian.

“BRI berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, Hery menegaskan bahwa jaringan luas BRI yang mencapai lebih dari 7.000 unit kerja di seluruh Indonesia menjadi kekuatan utama dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan.

Menelisik data sebelumnya, hingga akhir Desember 2025, BRI tercatat telah menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi sebesar Rp16,6 triliun kepada lebih dari 118.000 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penyaluran KPR Subsidi mencakup beberapa skema pembiayaan. Perinciannya, KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp15,74 triliun, dan KPR Tapera sebesar Rp321,23 miliar.

Kemudian, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) senilai Rp94,03 miliar dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,06 miliar.

Adapun pada Agustus 2025, BRI mendapatkan peningkatan alokasi pembiayaan KPR FLPP dari semula 17.700 menjadi 25.000 unit. Alokasi tersebut kembali ditingkatkan menjadi 32.000 unit, dan pada Desember 2025 bertambah lagi menjadi 33.000 unit. Untuk tahun ini, BRI mendapatkan kuota pembiayaan KPR FLPP sebesar 36.261 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Komisaris Independen PT Danantara Asset Management Agus Sugiarto mengusulkan keterlibatan luas industri perbankan dalam mendukung program perumahan nasional melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Agus menyampaikan gagasan agar seluruh bank memiliki porsi khusus dalam portofolio KPR mereka yang dialokasikan untuk program perumahan nasional.

Dia mengusulkan setiap bank menyisihkan sekitar 5% dari total portofolio KPR untuk skema yang dapat disebut sebagai KPR Nasional atau KPR Nusantara, dengan suku bunga rendah dan prosedur yang lebih sederhana agar dapat diakses masyarakat berpenghasilan rendah.

“Semua bank wajib memiliki portofolio KPR, di mana sekitar 5% dari portofolio tersebut dibentuk khusus menjadi semacam KPR nasional,” ujar Agus dalam fit and proper test OJK, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, skema tersebut tidak akan memberatkan industri perbankan karena porsinya relatif kecil dari total portofolio pembiayaan perumahan masing-masing bank.

Dia menilai keterlibatan sektor perbankan secara luas akan mempercepat upaya pemerintah mengatasi persoalan perumahan, termasuk backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

Agus menyebut pemerintah saat ini menargetkan program pembangunan 1 juta rumah, sementara masih terdapat sekitar 9 juta backlog perumahan serta sekitar 20 juta rumah yang tidak layak huni di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya regulator sektor jasa keuangan perlu mengambil peran aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“OJK itu bukan institusi yang berdiri sendiri. OJK merupakan bagian dari ekosistem perekonomian nasional yang harus mendukung pembangunan,” katanya.

Dia juga mengusulkan agar program tersebut melibatkan sekitar 100 bank, termasuk bank umum hingga bank perekonomian rakyat (BPR), sehingga akses pembiayaan perumahan dapat menjangkau masyarakat lebih luas di berbagai daerah.

Dengan keterlibatan luas industri perbankan, Agus menilai masyarakat berpenghasilan rendah akan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh rumah melalui skema KPR dengan bunga terjangkau.

Menurutnya, OJK memiliki berbagai perangkat kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong implementasi skema tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah.