Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sore.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” katanya pada Selasa (21/4/2026).

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tutur Teddy.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” tandas Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kelangkaan plastik akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, pelaku industri plastik hilir di Indonesia berupaya untuk bertahan di tengah tekanan kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga bahan baku.

Ketua Umum Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI) Santoso Samudra mengatakan, kenaikan harga resin, yang sebagian besar masih bergantung pada pasar global, telah mendorong produsen untuk melakukan berbagai penyesuaian.

“Ini dilakukan mulai dari efisiensi operasional, optimalisasi penggunaan energi, pengadaan bahan baku dari impor hingga inovasi dalam formulasi produk agar tetap kompetitif di pasar,” kata Santoso dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Adapun pasokan plastik global pada April 2026 tengah menghadapi tekanan berat akibat dinamika geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah.

Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz menjadi salah satu pemicu utama terganggunya rantai pasok bahan baku petrokimia, khususnya nafta yang merupakan komponen penting dalam produksi plastik.

Kondisi ini langsung berdampak pada industri hilir di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang masih bergantung pada stabilitas pasokan global.

Gangguan distribusi tersebut mendorong lonjakan harga bahan baku plastik secara signifikan.

Bahkan, pada sejumlah jenis produk, kenaikan harga dilaporkan bisa mencapai hingga dua kali lipat.

Fenomena ini memicu tekanan inflasi dari sisi biaya (cost-push inflation), mengingat plastik merupakan turunan langsung dari minyak bumi.

Ketika harga energi global naik, biaya produksi plastik ikut terdorong, dan pada akhirnya berimbas pada harga barang jadi di tingkat konsumen.

Dampaknya mulai dirasakan luas oleh pelaku usaha, terutama sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kemasan plastik untuk distribusi produk.

Kenaikan biaya bahan baku membuat margin usaha semakin tertekan, bahkan berpotensi mengganggu kelangsungan operasional.

Di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung, pelaku industri dan pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menahan laju kenaikan harga agar tidak semakin membebani masyarakat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (ROTOKEMAS) Ferry Bunarjo mengatakan meski menghadapi tantangan tersebut, para pelaku industri tidak memilih untuk mengurangi kapasitas produksi secara signifikan.

Sebaliknya, mereka terus menjaga kesinambungan operasional guna memastikan rantai pasok tetap berjalan dengan baik.

“Ini menjadi penting mengingat peran strategis industri plastik hilir dalam mendukung berbagai sektor lain, seperti makanan dan minuman, farmasi, konstruksi, hingga otomotif,” jelas dia.

Tidak hanya itu, sektor distribusi pangan juga terdampak. Kenaikan harga plastik secara langsung meningkatkan biaya produksi industri makanan dan minuman.

Banyak pelaku usaha kini harus menanggung beban tambahan akibat mahalnya kemasan, yang pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga jual produk di pasar.

Kondisi ini membuat harga makanan dan minuman kemasan berisiko mengalami kenaikan, terutama untuk produk-produk yang bergantung pada kemasan fleksibel maupun rigid berbasis plastik.

Dampak yang lebih luas juga terlihat pada komoditas pangan pokok.

Produk seperti beras dan gula yang umumnya menggunakan karung plastik sebagai kemasan turut terdampak oleh kenaikan biaya tersebut.

Sekjen Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APHINDO) Henry Chevalier mengatakan bahwa permintaan domestik yang tetap stabil bahkan cenderung meningkat memberikan dorongan tambahan bagi industri untuk tetap bertahan.

“Dengan populasi besar dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, kebutuhan akan produk plastik baik sebagai kemasan maupun komponen industri masih sangat tinggi,” jelas Henry.

Dia mengatakan, saat ini, pelaku industri plastik hilir berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pasar dalam negeri secara optimal.

Dengan memanfaatkan kapasitas produksi yang ada serta meningkatkan kolaborasi di sepanjang rantai nilai.

Sekjen Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) Sugeng Siswanto menambahkan bahwa industri plastik siap menjadi penopang penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depan, dukungan kebijakan yang kondusif, stabilitas harga bahan baku, serta penguatan industri plastik hilir nasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing industri plastik hilir Indonesia di tengah dinamika pasar global,” tegas dia.

ABOFI, ROTOKEMAS, APHINDO, hingga GIATPI tergabung dalam Federasi Lintas Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI). FLAIPHI yang mewakili berbagai segmen penting dalam industri hilir, berupaya memperkuat koordinasi antar pelaku industri, dalam menjaga stabilitas pasokan dan merespons cepat setiap potensi gangguan, dan menjadi representasi penting bagi industri kemasan plastik nasional.

Sebagai informasi, lonjakan harga plastik yang mencapai kisaran 50 hingga 125 persen pada April 2026 dan menjadi salah satu dampak dari terganggunya rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah.

Kenaikan harga minyak dunia dan turunannya, termasuk nafta sebagai bahan baku utama plastik, mendorong biaya produksi meningkat tajam di berbagai sektor.

Situasi ini kemudian memicu efek domino yang dirasakan luas oleh pelaku industri, terutama yang sangat bergantung pada kemasan plastik.

Banyak pelaku usaha harus melakukan penyesuaian, baik dengan menaikkan harga jual maupun memangkas margin keuntungan.

Tekanan ini semakin terasa bagi pedagang kecil yang memiliki ruang gerak terbatas.

Merespons kondisi tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar pertemuan dengan pelaku industri plastik dari berbagai lini, mulai dari sektor hulu, hilir, hingga daur ulang.

Dalam forum tersebut, para produsen dalam negeri memastikan bahwa ketersediaan pasokan plastik nasional masih dalam kondisi aman.

Ia menjelaskan, pertemuan itu membahas perkembangan rantai pasok bahan baku petrokimia serta langkah mitigasi terhadap dampak konflik di Asia Barat yang memicu penutupan Selat Hormuz.

Kondisi tersebut diketahui turut mengganggu distribusi bahan baku utama plastik, seperti nafta.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah,” ujar Agus dalam keterangan resmi sebagaimana dikutip Jumat (17/4/2026).

Menurut Agus, pelaku industri yang menghadiri pertemuan itu berkomitmen menjaga pasokan plastik, terutama untuk industri kecil.

Pihaknya memahami, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran mengganggu struktur harga plastik dalam negeri.

Harga plastik naik karena biaya logistik dan angkutan meningkat, penerapan surcharge (biaya tambahan) premium, hingga pengiriman yang membutuhkan waktu lebih lama.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” tegas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai menyimpan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi industri nasional. Pasalnya, waktu persiapan menuju target pemberlakuan pada 2027 relatif singkat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kesepakatan yang telah ditandatangani pada September 2025 itu hanya menyisakan sekitar satu tahun bagi Indonesia untuk berbenah.

“Kita punya waktu persiapan yang pendek di situ letak urgensinya," kata Yusuf ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Dia menerangkan, IEU-CEPA memang membuka akses pasar yang sangat luas. Lebih dari 90% produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0%. Kondisi ini diyakini dapat menjadi katalis bagi peningkatan ekspor, terutama untuk sektor padat karya.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan jaminan lonjakan ekspor secara otomatis. Dia mencontohkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor penentu utama justru terletak pada kesiapan industri dan kemampuan integrasi dalam rantai pasok global.

Dalam hal ini, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Vietnam. “Angka kenaikan ekspor yang tinggi itu lebih cocok dibaca sebagai potensi maksimal, bukan skenario dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pergeseran hambatan perdagangan dari tarif ke nontarif, terutama terkait penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Kebijakan ini berisiko membebani produk-produk berintensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen dengan biaya tambahan yang signifikan.

“CBAM ini bisa menjadi game changer. Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Industri padat karya berpotensi menjadi pemenang karena peningkatan akses pasar dan peluang ekspansi produksi. Sebaliknya, industri yang terdampak CBAM serta sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor Eropa menghadapi tekanan besar.

Yusuf menilai, penurunan tarif juga akan meningkatkan daya saing produk impor dari Eropa, khususnya di sektor otomotif, kimia, dan mesin. Kondisi ini berpotensi menekan industri domestik yang belum efisien.

Selain itu, implementasi IEU-CEPA juga mendorong perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Aturan asal barang atau rules of origin menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu produk dapat menikmati fasilitas tarif.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” tegas Yusuf.

Di sisi lain, peningkatan kepastian hukum bagi investor Eropa diperkirakan akan menarik lebih banyak investasi. Namun, hal ini juga berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi industri domestik.

Yusuf menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Hambatan klasik seperti biaya logistik yang tinggi, perizinan yang berbelit, serta ketidakpastian regulasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Ini yang menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mewaspadai potensi kenaikan harga beras dan gula, meskipun dampaknya saat ini masih relatif terbatas. Hal ini seiring dengan lonjakan harga bahan baku plastik akibat gejolak geopolitik yang mulai merambat ke sektor pangan pokok.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan gangguan pasokan plastik telah dirasakan oleh pelaku usaha pangan, terutama yang menggunakan kemasan karungan seperti beras dan gula. Kondisi ini dipicu oleh terganggunya rantai pasok global, termasuk dari kawasan Timur Tengah.

“Terkait plastik, itu sudah kami rapatkan juga, jadi kita sudah ketemu dengan teman-teman. Begitu ada isu plastik mengalami kekurangan pasok, kita sudah diskusi menghitung berapa sih dampaknya per kilo terhadap beras dan gula,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Berdasarkan masukan pelaku usaha, Ketut menuturkan kenaikan biaya kemasan akibat gangguan pasokan plastik berdampak langsung pada harga pangan, yakni sekitar Rp350 per kilogram untuk beras dan Rp150 per kilogram untuk gula. Menurutnya, tambahan biaya tersebut cukup signifikan sehingga perlu diantisipasi agar tidak memicu kenaikan harga lebih lanjut di tingkat konsumen.

Adapun, untuk mencegah dampak lebih luas, Bapanas akan memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan pasokan plastik tetap terjaga.

“Kita harus diskusi mendalam karena kalau tidak, harga akan bisa agak sedikit terkoreksi. Kami juga merencanakan rapat besar, artinya dengan kementerian lembaga terkait, untuk mencarikan solusi, karena pengaruh Rp350 memang terasa kecil, tapi berdampak karena per kilonya jadi naik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pasokan bahan baku plastik berupa nafta dari sejumlah negara alternatif seperti India, Afrika, hingga Amerika Serikat (AS) saat ini masih dalam proses pengiriman menuju Indonesia.

Untuk diketahui, nafta merupakan salah satu bahan baku utama dalam industri petrokimia yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi dan digunakan untuk memproduksi berbagai produk turunan, seperti plastik, karet sintetis, hingga bahan kimia lainnya.

“Harga plastik [mahal] itu kan pertama karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta untuk bahan baku plastik dari Timur Tengah, tetapi kita sudah dapat alternatif dari India, Afrika, dan Amerika,” kata Budi saat ditemui di sela-sela Pameran Indo Intertex di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, dia berharap upaya diversifikasi pasokan nafta tersebut dapat menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah tekanan global. Di saat yang sama, pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan LPG sebagai alternatif pengganti nafta dengan mencari sumber pasokan dari kawasan Eurasia, termasuk negara-negara di sekitar Rusia.

“Kita sudah mencoba melakukan pendekatan. Dan mudah-mudahan segera selesailah krisis ini ya. Jadi mudah-mudahan plastik juga segera turun, karena kan nanti bisa dampaknya ke yang lain, kan banyak produk yang dibungkus plastik. Jadi mudah-mudahan cepat selesai,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperkuat strategi hilirisasi industri sebagai upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat berdampak langsung pada rantai pasok global dan harga energi.

“Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi,” ujar Airlangga dalam keterangannya pada Minggu (19/4/2026).

NASA EARTH OBSERVATORY via AFP Selat Hormuz saat dilihat dari Satelit Terra milik NASA pada 5 Februari 2025.

Di tengah tekanan tersebut, Airlangga menegaskan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan.

Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3 persen pada 2026, ditopang inflasi yang terkendali serta kepercayaan konsumen yang tetap optimistis.

Airlangga mengeklaim kinerja eksternal juga dinilai solid, tecermin dari surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut.

Selain itu, struktur ekonomi domestik yang kuat menjadi bantalan utama menghadapi gejolak global.

Menko Airlangga menyebutkan, konsumsi domestik berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang luar negeri tetap terjaga pada level relatif rendah.

Sektor perbankan pun dinilai masih solid dengan likuiditas memadai dan permodalan kuat.

Untuk menjaga stabilitas, pemerintah mengombinasikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Dari sisi fiskal, penguatan APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengalihan anggaran ke sektor produktif.

DOK. Humas Kemenko Perekonomian Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara AZEC Plus Online Summit Meeting pada Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) diperkuat guna menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk melalui intervensi pasar dan kerja sama transaksi mata uang lokal.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti bantuan pangan dan program perlindungan sosial.

Di sektor energi, penguatan dilakukan melalui implementasi biodiesel B50 serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Di sisi lain, strategi memperluas kerja sama internasional terus didorong untuk memperkuat akses pasar dan diversifikasi risiko.

Sejumlah perjanjian perdagangan seperti Indonesia–EU CEPA dan Indonesia–Canada CEPA menjadi bagian dari upaya tersebut.

Selain itu, kerja sama bilateral juga diperluas, termasuk dengan Rusia yang mencakup sektor energi, industri, hingga investasi.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong hilirisasi industri dalam negeri.

Airlangga menambahkan, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum global seperti Asia Zero Emission Community juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi menuju energi bersih.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh stabil di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Harga minyak dunia anjlok lebih dari 10 persen setelah Iran menyatakan Selat Hormuz akan “sepenuhnya terbuka” bagi kapal komersial selama sisa masa gencatan senjata. Dilansir ABC, Sabtu (18/4/2026), harga minyak Brent dibuka di kisaran 98 dolar AS, kemudian turun menjadi 86,52 dolar AS per barel pada pukul 10.50 waktu EDT, kurang dari dua jam setelah pengumuman disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi melalui media sosial X.

“Jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa masa gencatan senjata,” ujar Abbas.

Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) sempat menyentuh 80,56 dolar AS setelah sebelumnya dibuka di sekitar 93 dolar AS.

Sebelumnya, harga minyak sempat melonjak hingga mendekati 120 dolar AS per barel dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global selama konflik berlangsung.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima distribusi minyak mentah dunia. Jalur ini sempat terganggu sejak Iran menutup akses menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada awal Maret.

Data Kpler menunjukkan lebih dari 500 juta barel minyak mentah dan kondensat keluar dari pasar global akibat gangguan tersebut, menjadikannya sebagai salah satu disrupsi pasokan energi terbesar dalam sejarah modern.

Meski pembukaan kembali Selat Hormuz meningkatkan optimisme pasar terhadap pemulihan rantai pasok energi, pelaku industri pelayaran masih bersikap hati-hati.

Presiden AS Donald Trump menyatakan blokade terhadap pelabuhan Iran masih tetap diberlakukan, meskipun pembukaan jalur pelayaran telah diumumkan.

Direktur Riset perusahaan pialang keuangan Eropa XTB, Kathleen Brooks, menilai perkembangan ini merupakan sinyal positif bagi pasar.

“Ini adalah perkembangan terbesar selama masa gencatan senjata dan memberikan harapan bahwa konflik akan segera berakhir serta rantai pasok dapat kembali normal,” ujarnya.

Namun demikian, Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) masih melakukan verifikasi terhadap pengumuman tersebut.

Asosiasi Pemilik Kapal Norwegia (Norwegian Shipowners’ Association/NSA) juga menyatakan masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut, terutama terkait keamanan, keberadaan ranjau, serta implementasi teknis di lapangan.

“Kami menyambut baik jika ini menjadi langkah menuju pembukaan penuh,” ujar Kepala Eksekutif NSA Knut Arild Hareide.

Perusahaan pelayaran global Maersk juga menyatakan akan mengambil pendekatan hati-hati dalam merespons situasi ini.

Sejak konflik berlangsung, perusahaan mengikuti rekomendasi keamanan untuk menghindari pelayaran melalui Selat Hormuz.

“Setiap keputusan untuk melintasi selat akan didasarkan pada penilaian risiko dan pemantauan ketat terhadap situasi keamanan,” ujar juru bicara Maersk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga plastik memberikan tekanan pada industri manufaktur. Gangguan rantai pasok global mulai berdampak langsung pada ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Kenaikan ini mencerminkan ketergantungan tinggi industri terhadap impor bahan baku. Founder & Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, lonjakan harga plastik terjadi akibat terganggunya pasokan bahan baku impor. “Hal ini mencerminkan gangguan pasokan bahan baku impor yang menjadi input utama berbagai sektor manufaktur,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga, tetapi indikasi awal krisis stok bahan baku. Selain plastik, gangguan juga terjadi pada bahan kimia seperti sulfur dan acid, logam seperti aluminium, hingga material kritikal seperti helium.

“Banyak dari material tersebut sulit disubstitusi dalam jangka pendek, sehingga berdampak langsung pada proses produksi,” kata Setijadi.

Ketergantungan terhadap impor dinilai memperbesar risiko. Lebih dari 70 persen kebutuhan bahan baku industri nasional masih dipenuhi dari luar negeri, terutama di sektor kimia dan petrokimia.

Menurut Setijadi, gangguan ini bersifat multimaterial shortage atau terjadi pada banyak jenis bahan baku sekaligus. Dampaknya tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan material di pabrik.

Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat meningkatkan lead time, menekan kapasitas produksi, hingga mendorong kenaikan harga produk di pasar. Risiko tersebut dapat mengganggu kontinuitas produksi jika tidak diantisipasi.

Setijadi mengingatkan, tanpa mitigasi cepat, gangguan ini bisa menjadi hambatan struktural bagi industri. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok nasional.

SCI merekomendasikan sejumlah langkah, mulai dari diversifikasi sumber pasokan hingga penguatan industri bahan baku dalam negeri. Selain itu, peningkatan visibilitas rantai pasok dan pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk mendeteksi gangguan lebih dini.

Pengembangan alternatif bahan baku juga dinilai perlu untuk mengurangi ketergantungan pada material tertentu. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara sektor industri dan pemerintah.

Penguatan sektor hulu domestik menjadi kunci jangka panjang. Integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir diharapkan mampu meningkatkan daya tahan industri terhadap tekanan global.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Inggris berisiko menghadapi kekurangan pasokan daging ayam, daging babi, dan sejumlah komoditas lainnya pada musim panas akibat ketegangan di Timur Tengah serta blokade Selat Hormuz, lapor surat kabar The Times mengutip analisis rahasia pemerintah. Pemerintah disebut telah menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi “skenario terburuk”, dengan kekhawatiran bahwa blokade Hormuz dapat mengganggu pasokan karbon dioksida yang krusial bagi sektor pangan. Rencana tersebut mengasumsikan bahwa blokade akan berlangsung hingga Juni 2026.

Karbon dioksida berperan dalam memperpanjang masa simpan produk seperti salad, daging kemasan, dan makanan panggang. Gas itu juga digunakan dalam proses penyembelihan hampir seluruh babi dan lebih dari dua pertiga ayam.

Industri minuman juga menghadapi risiko karena karbon dioksida digunakan untuk memberi karbonasi pada minuman. Kekhawatiran muncul bahwa potensi kekurangan bir dapat terjadi bersamaan dengan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA yang dimulai pada 11 Juni mendatang.

Meski demikian, tidak diperkirakan terjadi kekurangan pasokan pangan secara kritis, namun variasi produk di toko kemungkinan akan berkurang, menurut laporan yang mengutip sejumlah pejabat terkait tersebut.

Dalam kondisi kekurangan karbon dioksida, pemerintah akan memprioritaskan sektor nuklir dan kesehatan, di mana gas tersebut digunakan untuk memproduksi es kering yang berfungsi mendinginkan darah donor, organ, dan vaksin.

Jika terjadi kelangkaan, Inggris akan meningkatkan produksi karbon dioksida dengan mengurangi produksi sektor lain serta melonggarkan aturan antimonopoli.

Sumber pemerintah menegaskan kepada media bahwa skenario terburuk tersebut merupakan bagian dari perencanaan rutin, bukan sebuah prediksi.

Pada Sabtu (11/4), Iran dan Amerika Serikat (AS) menggelar pembicaraan di Islamabad setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.

Pada Ahad (12/4), pimpinan delegasi AS, Wakil Presiden J.D. Vance, menyatakan bahwa kedua pihak gagal mencapai kesepakatan.

Pada Senin (13/4), Angkatan Laut AS mulai memberlakukan blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz, yang mencakup sekitar 20 persen pasokan minyak, produk petroleum, dan LNG dunia.

Washington menegaskan bahwa kapal non-Iran tetap dapat melintasi Selat Hormuz selama tidak membayar biaya kepada Teheran. Pihak berwenang Iran belum mengumumkan penerapan pungutan tersebut, namun telah membahas rencana ke arah itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global. Budi menjelaskan, selama ini bahan baku utama biji plastik berupa nafta banyak dipasok dari kawasan Timur Tengah.

Namun, kondisi global membuat pengapalan menjadi lebih panjang dan kompetisi antarnegara untuk memperoleh bahan tersebut semakin ketat.

“Jadi memang plastik itu, bahan bakunya untuk biji plastik selama ini nafta berasal dari Timur Tengah. Sekarang kita sudah mendapatkan alternatif dari Afrika, India, dan Amerika,” ujar Budi kepada Antara di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, gangguan logistik global menyebabkan distribusi bahan baku menjadi lebih lambat. Pada saat yang sama, banyak negara juga berebut pasokan nafta sehingga memengaruhi ketersediaan bahan baku plastik dunia.

Selain itu, ia menyebut sejumlah negara produsen plastik kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik. Banyak perusahaan besar di Taiwan, Thailand, hingga Korea Selatan mengutamakan pasar dalam negeri sehingga suplai ekspor global ikut berkurang.

Pemerintah saat ini memprioritaskan stabilisasi harga plastik melalui penguatan pasokan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan pelaku industri serta perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk membuka akses ke pemasok bahan baku plastik yang baru.

Budi juga menyebut kenaikan harga plastik belum memengaruhi harga komoditas di pasar secara signifikan.

“Kita fokus bagaimana plastik itu menjadi murah. Kuncinya, kalau plastik murah, yang lain juga murah. Namun, secara umum belum ada peningkatan yang signifikan,” jelasnya.

Budi menambahkan, pemerintah membuka komunikasi dengan seluruh negara yang memiliki potensi memasok bahan baku plastik agar pelaku industri nasional memiliki lebih banyak pilihan sumber impor dan tidak bergantung pada satu kawasan tertentu.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyusun langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi kenaikan harga plastik akibat konflik bersenjata di Timur Tengah yang saat ini tengah dirisaukan oleh para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui bahwa harga plastik di pasaran saat ini sedang melambung tinggi. Bahan baku pembuatan plastik yang berasal dari minyak bumi mayoritas didistribusikan dari negara-negara di kawasan Teluk yang disalurkan lewat jalur distribusi Selat Hormuz.

"Ini menjadi perhatian serius karena banyak UMKM butuh plastik. Nah, maka dari itu, kita tahu bahwa plastik ini memang harganya naik karena kondisi bahan baku dan rantai pasok globalnya memang demikian," tutur Emil, Rabu (8/4/2026).

Dirinya menyebut telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur guna memantau dampak dari melambungnya harga plastik kepada pelaku UMKM dan mencarikan solusi atas masalah tersebut.

"Misalnya, orang belanja sekarang kan didorong agar belanjanya menggunakan tas belanja sendiri, jangan pakai kresek. Itu 'kan sudah mulai dibudayakan dari dulu ya, sudah mulai dijadikan kebiasaan baru, tapi kalau yang jual es cekek misalnya, itu kan memang harus ada plastiknya. Kita mau mau pastikan dulu, kita data secara betul-betul mana UMKM yang bisa menyesuaikan, mana yang tidak bisa," paparnya.

Dia menyatakan instansi terkait akan melakukan pendataan lebih lanjut terhadap tiap-tiap pelaku UMKM, terkhusus yang berjualan di pasar tradisional, yang terkena dampak kenaikan harga plastik agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi selaku regulator.

"Kita kan tidak bisa hanya sekadar memberi semangat saja. Kita sama-sama pikirin solusinya," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Emil, masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan berbagai kemudahan yang tersedia, seperti pemesanan makanan via aplikasi menggunakan ojek daring yang semakin masif, membuat penggunaan kemasan plastik tidak bisa terhindarkan.

"Nah, yang seperti itu bagaimana solusinya, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita cocokin dulu satu sama lain karena kalau pesan dari ojol, tidak mungkin dikirim dulu piringnya dari rumah, terus dibawa balik 'kan enggak mungkin," ucapnya.

Untuk solusi jangka pendek, dirinya pun meminta kepada para pelaku UMKM di Jawa Timur, seperti pedagang di pasar-pasar tradisional, agar dapat memungut biaya tambahan bagi pelanggan yang memerlukan kemasan plastik. Selain itu, Emil juga meminta masyarakat untuk dapat mengubah kebiasaan sehari-hari dengan menggunakan kantong belanja pribadi.

"Kita utamakan dulu di sektor ekonomi yang paling mendasar, seperti pasar tradisional, baik penjual, pembeli yang berasal dari berbagai kalangan. Nah, bagi kalangan yang lebih punya daya beli dan kemampuan, kita harap mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi yang seperti ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku plastik berbasis nafta dengan mendorong substitusi melalui pemanfaatan rumput laut.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan langkah tersebut merupakan respons atas terganggunya rantai pasok global akibat konflik geopolitik yang memengaruhi distribusi bahan baku plastik dari Timur Tengah.

“Bahan baku dari plastik itu kan, biji plastik itu kan nafta. Nah itu memang supply pasokannya sebagian besar didapat dari negara-negara Timur Tengah. Dengan adanya konflik ini tentunya terhambat, akhirnya makanya [plastik] naiknya signifikan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Maman menilai gangguan rantai pasok global saat ini justru membuka peluang baru bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di daerah penghasil rumput laut.

Menurutnya, pemerintah ke depan akan mendorong pengurangan penggunaan plastik sekaligus mengarahkan peralihan ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu opsi yang tengah dijajaki adalah pengembangan plastik berbahan baku rumput laut.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan pembahasan dan penjajakan terkait pengembangan bahan baku tersebut bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Maman menilai, apabila kebijakan diarahkan untuk mendukung substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka biaya produksi berpotensi menjadi lebih efisien.

Dia juga menyebut sudah ada sejumlah usaha kecil dan menengah (UKM) yang memproduksi plastik berbasis rumput laut, meskipun skalanya masih terbatas. Karena itu, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas produksi agar industri tersebut dapat berkembang lebih luas.

“Ini peluang sebetulnya, di satu sisi ada sebuah permasalahan, tapi di sisi lain ada sebuah peluang usaha yang memang bisa dioptimalisasi oleh teman-teman UMKM di Indonesia,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kemampuan industri petrokimia dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan bahan baku. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Henry menjelaskan potensi penutupan Selat Hormuz membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena kelangkaan pasokan menjadi persoalan utama, meskipun perusahaan masih memiliki kemampuan finansial.

Menurutnya, kondisi tersebut juga diperparah oleh force majeure dari industri hulu akibat konflik di Timur Tengah, yang menyebabkan pasokan kerap dipangkas hingga 50% meskipun kontrak telah disepakati sebelumnya.

Di sisi lain, Henry menyebut impor bahan baku plastik kini ikut terganggu karena perusahaan asuransi enggan menanggung pengiriman melalui Selat Hormuz, sehingga pelayaran juga menahan risiko.

Sementara itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam disebut lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan membatasi ekspor. Akibatnya, selain terjadi kelangkaan pasokan, harga bahan baku plastik juga melonjak hingga 40%–50%.

Tekanan tersebut pada akhirnya turut memengaruhi keberlangsungan produksi dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan indikasi pengurangan pekerja, meskipun masih dalam tahap awal.

“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK]. Tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Tapi, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah diyakini menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk menjadi tujuan baru investor yang keluar dari kawasan konflik.

Namun, peluang relokasi investasi ke Indonesia masih dibayangi berbagai hambatan struktural, mulai dari infrastruktur hingga perizinan. Kondisi ini berisiko menghambat realisasi investasi langsung di kawasan industri RI.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menilai gangguan rantai pasok global membuka peluang bagi Indonesia. Namun, tantangan domestik membuat peluang tersebut tidak mudah dimanfaatkan.

“Ketika rantai pasok terganggu, muncul peluang untuk mengambil investor yang mau memindahkan rantai pasok mereka ke tempat lain,” ujarnya kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026).

Kendala utama masih berada pada infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa. Banyak kawasan industri potensial belum berkembang optimal akibat keterbatasan konektivitas.

Selain itu, persoalan perizinan dan koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan. Implementasi kebijakan di daerah dinilai belum berjalan efektif.

Biaya logistik yang tinggi turut menurunkan daya saing kawasan industri. Kondisi ini membuat investor cenderung memilih kawasan yang sudah matang.

Yusuf mengingatkan bahwa tanpa perbaikan struktural, investasi berisiko terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimpangan pembangunan antarwilayah pun berpotensi semakin melebar.

“Kawasan ekonomi khusus Palu terutama, akhirnya tidak berjalan optimal karena masalah infrastruktur,” sebutnya.