IDXChannel- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyasar perbaikan rumah masyarakat di kawasan perbatasan negara melalui kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sedikitnya, 15.000 rumah tidak layak huni bakal digarap kualitas huninya, terlebih di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan program BSPS di kawasan perbatasan sudah dipetakan berdasar validasi data di lapangan, yang diafirmasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Program ini bakal dilangsungkan di 17 provinsi dan menyasar 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan tujuh negara, serta wilayah pulau-pulau terluar dan pulau kecil terluar.

“Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Kita ingin masyarakat di wilayah ini memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Dia menekankan upaya percepatan pelaksanaan program di lapangan akan mulai dalam 1–2 bulan ke depan. Pemerintah menginginkan dampak kebijakan dirasakan cepat oleh masyarakat.

Adapun program perbaikan hunian rumah ini mencakup wilayah di perbatasan antara Indonesia–Malaysia, Indonesia–Filipina, Indonesia–Timor Leste, Indonesia–Australia, Indonesia–Papua Nugini, Indonesia–Republik Palau, hingga Indonesia–Thailand, serta wilayah pulau terluar seperti Simeulue, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano.

Perlu diketahui, Kementerian PKP memiliki anggaran sekira Rp10 triliun, dan sekitar 80 persen anggaran atau lebih dari Rp 8 triliun dialokasikan untuk BSPS. Kebijakan ini digadang-gadang menargetkan perbaikan sekitar 400 ribu unit rumah.

(kunthi fahmar sandy)

Narasi negara yang memposisikan perhutanan sosial sebagai cara untuk “memaksimalkan fungsi hutan” sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat perlu dibaca secara kritis. Narasi ini tidak sepenuhnya netral, karena turut membentuk cara pandang publik. Ia menciptakan kesan seolah-olah sebelum program ini hadir, masyarakat tidak mampu atau tidak layak mengelola hutan. Padahal, jika ditinjau dari sejarah dan realitas di lapangan, anggapan tersebut tidaklah tepat.

Sejak lama, masyarakat adat dan lokal telah mengelola hutan melalui sistem yang teruji. Mereka memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian ruang, batas pemanfaatan, serta mekanisme sanksi bagi pelanggaran.

Bagi mereka, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga lintas generasi. Dalam praktiknya, pemanfaatan hutan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keberlanjutan. Dengan demikian, tanpa campur tangan negara sekalipun, fungsi ekologis dan sosial hutan telah berjalan dengan baik.

Melalui penggunaan istilah seperti “diberi akses”, “diperbolehkan”, atau “dimaksimalkan”, bahasa kebijakan secara halus membentuk ulang cara pandang tersebut. Masyarakat digambarkan sebagai pihak yang sebelumnya pasif, bahkan kerap dianggap sebagai perusak, lalu “dibantu” melalui program perhutanan sosial.

Di sinilah bahasa kebijakan memainkan peran penting: tidak hanya sebagai alat untuk mengatur hutan, tetapi juga sebagai instrumen yang memengaruhi cara publik memahami siapa yang dianggap berhak dan mampu mengelola hutan.

Masalah utama perhutanan sosial terletak pada desain kebijakannya, di mana hak direduksi menjadi izin. Program ini tidak benar-benar mengakui hak masyarakat, melainkan hanya memberikan izin yang bersifat terbatas. Dalam skema ini, negara tetap memegang kendali utama, sementara masyarakat ditempatkan sebagai pengelola yang sekadar diizinkan.

Akibatnya, relasi yang terbentuk bukanlah hubungan yang setara, melainkan hubungan yang bersifat timpang dan melahirkan ketergantungan. Hak yang seharusnya melekat secara turun-temurun pun berubah menjadi izin administratif yang dapat diberikan dan dicabut sewaktu-waktu.

Dalam tiga tahun terakhir, ambisi perhutanan sosial menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang semakin jelas. Secara kumulatif, capaian program ini memang telah mencapai sekitar 5-5,3 juta hektare dari target 12,7 juta hektare.

Namun, laju penambahan izin baru justru mengalami perlambatan signifikan. Jika pada periode sebelumnya dapat mencapai lebih dari 800 ribu hektare per tahun, kini hanya berkisar antara 200–300 ribu hektare. Penurunan ini menunjukkan bahwa perhatian dan komitmen terhadap perhutanan sosial mulai berkurang.

Kecenderungan ini semakin terlihat dalam arah kebijakan terbaru. Perhutanan sosial mulai tersisih, sementara negara lebih memprioritaskan skema perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Ketika wilayah kelola masyarakat berbenturan dengan kepentingan perusahaan, negara cenderung lebih cepat mengamankan izin korporasi dibanding melindungi hak masyarakat. Akibatnya, banyak proses perhutanan sosial yang terhambat, diperlambat, bahkan tidak berjalan, sementara perizinan bagi perusahaan tetap diproses tanpa hambatan berarti.

Dalam situasi seperti ini, perhutanan sosial lebih berfungsi sebagai alat legitimasi. Program ini menciptakan kesan bahwa negara berpihak pada masyarakat, padahal ketimpangan struktural tetap berlangsung.

Lebih jauh, masyarakat secara perlahan didorong untuk melihat hutan sebagai sumber produksi ekonomi, bukan lagi sebagai ruang hidup yang harus dijaga. Akibatnya, kearifan lokal yang sebelumnya menjadi dasar keberlanjutan mulai tergerus oleh logika pasar.

Karena itu, perhutanan sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai program teknis semata. Ia juga merupakan bagian dari cara negara mengatur pengetahuan dan relasi kekuasaan. Negara tidak hanya menentukan siapa yang mendapat akses, tetapi juga membentuk cara berpikir tentang siapa yang dianggap modern, produktif, dan berhak. Dalam proses ini, peran masyarakat sebagai penjaga hutan kerap terpinggirkan atau bahkan diabaikan.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya akses, melainkan pada tidak adanya pengakuan hak yang utuh. Selama negara masih bertumpu pada pendekatan berbasis izin dan terus memberi ruang luas bagi korporasi, perhutanan sosial hanya akan menjadi wajah yang tampak ramah, namun tetap menyimpan persoalan mendasar.

Di titik ini, paradoks tersebut menjadi semakin jelas: masyarakat yang telah terbukti mampu menjaga hutan justru diposisikan sebagai pihak yang perlu “belajar” mengelola, sementara negara yang memiliki kewenangan justru membuka ruang bagi kerusakan.

Dengan demikian, perhutanan sosial tidak lagi sekadar kebijakan, melainkan juga menjadi mekanisme untuk mengontrol dan membatasi peran masyarakat atas hutan yang sejak lama mereka jaga.

Kenaikan harga kebutuhan, risiko kehilangan pekerjaan, serta dinamika global telah menciptakan beban tambahan bagi masyarakat. Ketidakpastian semakin terasa dan menjadi bagian dari keseharian, bukan lagi sebagai ancaman sesaat. Fenomena ini sangat mungkin akan bertahan dalam waktu yang relatif lama.

Walau secara kasat mata pola keseharian masyarakat terasa tidak berubah, namun secara perlahan sesungguhnya terjadi pergeseran cara pandang. Orientasi hidup tidak lagi berfokus pada mengejar kemajuan, tetapi pada upaya untuk sekadar bertahan. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa jauh kita bisa melangkah, melainkan seberapa lama kita mampu bertahan dalam kondisi yang serba tidak pasti.

Perubahan tersebut tidak hanya berdampak bagi individu, tetapi berpotensi membangun kecenderungan kolektif di masyarakat. Artinya, ketidakpastian tersebut berpotensi membentuk kultur bertahan (surviving), yang secara perlahan menggantikan orientasi kemajuan (thriving) di masyarakat.

Ketidakstabilan Ekonomi dan Ancaman yang Dirasakan

Fenomena from thriving to surviving dapat dipahami melalui Conservation of Resources (COR) Theory yang menjelaskan bahwa secara alami manusia cenderung memprioritaskan upaya menjaga sumber daya yang dimiliki daripada berusaha memperoleh yang baru. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga mencakup waktu, energi, relasi sosial, serta rasa kendali terhadap hidup. Dengan kata lain, ketidakstabilan tidak hanya berdampak pada risiko kehilangan hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga membentuk persepsi ancaman berkelanjutan yang secara perlahan menggerus sumber daya non-fisik, termasuk daya inovasi dan semangat untuk maju.

Individu secara alamiah berada dalam kesiagaan yang konstan, bahkan ketika tidak ada krisis sekalipun. Hal ini mendorong individu untuk memilih opsi yang lebih aman, termasuk menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih fokus pada menjaga stabilitas daripada mengejar peluang baru. “Yang penting dapat bertahan tahun ini”, menjadi motto berbagai kalangan. Keputusan yang sebelumnya berorientasi pada perkembangan, seperti berpindah karier, memulai usaha, mempelajari hal baru, berani bersaing atau menciptakan inovasi baru pun berangsur surut.

Lebih lanjut, COR Theory juga menjelaskan adanya loss spiral, atau siklus dimana satu kehilangan dapat memicu kehilangan lainnya. Sebagai contoh, ketidakstabilan finansial dapat meningkatkan stres yang kemudian menguras energi mental, sehingga menurunkan produktivitas. Penurunan produktivitas ini dapat berimplikasi pada performa kerja, yang pada akhirnya semakin memperburuk kondisi finansial. Jika terus berulang, siklus ini akan mempersempit ruang gerak individu yang membuat pilihan hidup menjadi semakin terbatas. Bukan karena kurangnya keinginan untuk berkembang, tetapi karena berkurangnya sumber daya yang ia butuhkan untuk berkembang.

Pergeseran dari Kultur Thriving ke Surviving

Saat kondisi yang sama dialami oleh banyak individu, respons yang terbentuk dalam masyarakat pun menjadi serupa. Hal yang awalnya merupakan respons adaptif pada level individu, akhirnya berkembang menjadi kecenderungan kolektif. Ketika pola kolektif ini berlangsung secara konsisten, ia dapat berkembang menjadi suatu kultur. Karena itu, jika ketidakstabilan terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi pergeseran kultur, dari kultur thriving menjadi kultur surviving.

Masyarakat dengan kultur thriving dibekali oleh rasa aman yang memungkinkan individu untuk berpikir jangka panjang dan berinvestasi pada masa depan. Mereka mempunyai kemauan untuk mencoba hal baru, mengambil risiko dan menelan kegagalan untuk menjadikannya sebagai pembelajaran. Sedangkan dalam kultur surviving, dominasi rasa khawatir mendorong individu untuk lebih memprioritaskan kebutuhan jangka pendek. Daya inovasi dan semangat eksplorasi, meskipun tidak sepenuhnya hilang, menjadi lebih terbatas karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas.

Dalam jangka pendek kultur surviving memiliki fungsi protektif. Ia membantu individu dan masyarakat untuk melewati masa-masa sulit dengan meminimalkan risiko dan menjaga stabilitas. Namun, dalam jangka panjang, individu yang terus-menerus berfokus pada mode bertahan dapat mengalami defisit kesejahteraan psikologis. Individu tersebut juga rentan terperangkap dalam siklus loss spiral yang dapat memicu kehilangan berantai.

Pada level masyarakat, dominasi orientasi bertahan pada kultur survival berisiko menekan inovasi dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Padahal, kedua hal tersebut merupakan kunci bagi kemajuan Indonesia yang membutuhkan daya saing dan inovasi/terobosan baru. Ketika orientasi bertahan menjadi dominan, kapasitas kolektif untuk bereksplorasi, mengambil peluang, dan mendorong perubahan pun dapat melemah. Dalam konteks ekonomi, entrepreneurial spirit akan redup, penciptaan lapangan kerja akan terhambat dan kita akan semakin kesulitan menjaga daya saing ekonomi.

Membalik Tren Pergeseran, Mungkin Kan?

Meskipun kondisi eksternal tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, individu tetap memiliki ruang untuk merespons secara lebih adaptif agar tidak sepenuhnya terjebak dalam mode bertahan. Karena bertahan tetap diperlukan, tetapi tidak harus menghilangkan seluruh ruang untuk berkembang. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan di level individu untuk menjaga mental thriving di tengah ketidakpastian:

• Mengelola sumber daya secara strategis, bukan defensif. Tidak semua keputusan harus diarahkan untuk menghindari risiko. Individu dapat mulai membedakan antara risiko yang perlu dihindari dan risiko yang masih dapat dikelola (calculated risk).

• Investasi pada keterampilan, relasi sosial, dan kesehatan mental menjadi kunci. Sumber daya ini berfungsi sebagai penyangga yang memungkinkan individu tetap memiliki ruang untuk berkembang, meski dalam keterbatasan.

• Menjaga orientasi jangka menengah–panjang secara realistis.Thriving tidak selalu berarti langkah besar. Dalam kondisi tidak stabil, thriving dapat diwujudkan melalui kemajuan kecil yang konsisten (small wins) yang tetap mengarah pada tujuan jangka panjang.

Di luar upaya individu, pergeseran menuju kultur bertahan juga perlu direspons pada level struktural. Ketersediaan sumber daya sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi sistemik. Beberapa peran yang dapat dilakukan pada level nasional antara lain:

• Menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi. Dukungan terhadap UMKM, kewirausahaan, dan inovasi membantu menjaga agar orientasi berkembang tetap hidup dalam masyarakat.

• Memperluas akses terhadap pengembangan keterampilan. Investasi pada pendidikan dan pelatihan memungkinkan individu membangun sumber daya baru, sehingga memiliki peluang untuk kembali berkembang.

• Mendorong stabilitas dan kepastian ekonomi. Kebijakan yang menjaga inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kepastian regulasi dapat menurunkan persepsi ancaman yang dirasakan masyarakat.

Penutup: Pentingnya Menjaga Keseimbangan

Ketidakpastian ekonomi adalah realitas yang tidak dapat dihindari, apalagi di era dimana geopolitik dan ekonomi dunia sedang sangat dinamis. Namun, kita perlu mengantisipasi ketika kondisi ini berlangsung lama, jangan sampai ia membentuk cara berpikir kolektif yang semakin berorientasi pada upaya untuk bertahan. Karena itu, tantangannya bukan memilih antara bertahan atau berkembang, melainkan bagaimana tetap menjaga ruang untuk berkembang meski dalam kondisi yang terbatas.

Pada akhirnya, arah yang terbentuk akan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara keinginan bertahan dan berkembang tersebut pada takaran yang memadai. Dalam konteks ini, langkah-langkah di level individu perlu dikedepankan, tetapi yang lebih strategis adalah langkah kongkrit pemerintah agar kultur thriving semakin tumbuh subur.

Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah untuk mengikuti tradisi riyayan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (21/3).

Sejak pagi hari, masyarakat dari berbagai kalangan dan usia tampak antusias mengantre untuk bersilaturahmi, bersalaman, serta menyampaikan ucapan Idul Fitri secara langsung kepada Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa tanpa sekat, mencerminkan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat.

Gubernur Khofifah yang didampingi putranya Jalaluddin Mannagalli turut menyapa masyarakat yang hadir. Turut hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak dan keluarga.

"Alhamdulillah, kita telah sampai ke Idul Fitri. Hari kemenangan, hari kembali ke fitrah. Dan karena ini seperti lembaran baru, saya ingin maaf-maafan langsung dengan masyarakat agar ke depannya bisa lebih legowo sebelum kembali menjalankan tugas. Sekaligus ini ajang mendekatkan warga dengan pemimpinnya," kata Gubernur Khofifah.

Menurutnya, tradisi riyayan memiliki makna penting tidak hanya sebagai ajang silaturahim, tetapi juga sebagai ruang membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat.

Tak hanya bersilaturahim, masyarakat yang hadir juga disuguhi beragam hidangan gratis yang disediakan para pedagang kaki lima di sekitar Grahadi. Berbagai menu seperti soto ayam, soto daging, nasi goreng, hingga bakso disajikan untuk dinikmati bersama.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pelibatan pedagang kaki lima dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memberdayakan ekonomi masyarakat, sekaligus menghadirkan kebahagiaan lebaran yang lebih merata.

"Yang datang ke sini adalah masyarakat dari berbagai ragam latar belakang. Dan ini usaha kami memberseiringi lebaran mereka. Harapannya mereka bisa tetap menikmati setelah membawa bekal dari sini," jelasnya.

Menurut Khofifah, riyayan semacam ini
penting terutama di tengah geopolitik yang terjadi di tingkat global. Sehingga, dibutuhkan solidaritas dan soliditas antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

"Tentu kita berharap bahwa peperangan bisa dihentikan, karena dampaknya bukan hanya di BBM tapi juga efek domino lainnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hal-hal kecil kekeluargaan untuk meredam dampaknya,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Gubernur Khofifah berharap semangat kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dapat terus terjaga di tengah masyarakat Jawa Timur.

“Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” pungkasnya.

Kebahagiaan yang dibagi bersama warga di momen lebaran juga diwujudkan Gubernur Khofifah dengan memberikan paket sembako pada setiap masyarakat yang datang. Paket sembako yang diberikan berisikan 2 kilo beras, biskuit gabin, serta 3 mie instan.

Animo masyarakat sangat tinggi menyambut riyayan yang digelar Pemprov Jatim. Salah satu pengunjung, Siti Aminah, datang tanpa mengenakan alas kaki dengan tetap menunjukkan semangat.

"Saya dari Surabaya, dan saya ke sini setiap tahun. Alhamdulillah, acara ini sangat membantu sekali. Saya sangat berterimakasih kepada Gubernur Khofifah," ujarnya.

Apresiasi yang sama dikemukakan pengemudi ojek online, Ahmad Fajar, yang datang bersama dua anaknya. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti acara riyayan bersama Gubernur Khofifah, sehingga dirinya bersemangat datang bersama keluarga.

"Kami ojol selalu diperhatikan, jadi dapat info ini dari teman-teman yang juga datang. Senang sekali, Alhamdulillah bertemu Bu Gubernur. Saya dapat sembako untuk kebutuhan rumah tangga. Anak-anak saya juga diberi THR. Mudah-mudahan Bu Gubernur sehat selalu," harap Fajar.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar program Pasar 1001 Malam di Lapangan Eks Hotel Aceh, Banda Aceh, pada 11 sampai 13 Maret 2026.

Kegiatan ini sebelumnya telah diuji coba melalui Festival Jejak Jajanan Nusantara (JJN) di Jakarta.

Provinsi Aceh dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan untuk menonjolkan aksi kemanusiaan dan solidaritas sosial.

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

Kemenko PM menilai penguatan ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap kelompok yang tengah menghadapi masa sulit, termasuk masyarakat terdampak bencana.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan bahwa aspek kemanusiaan menjadi bagian penting dalam strategi pemberdayaan yang dijalankan pemerintah.

“Pasar 1001 Malam bukan sekadar pusat transaksi ekonomi, melainkan wadah aksi kemanusiaan,” ujar Leontinus dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Selain menghadirkan dimensi sosial, program ini juga dirancang sebagai katalis untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif.

Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) yang sebelumnya tidak produktif.

Melalui konsep tersebut, ruang-ruang strategis yang selama ini menjadi “aset tidur” diubah menjadi creative compound berbiaya terjangkau. Upaya ini diharapkan dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Di Aceh, Pasar 1001 Malam dikemas dengan nuansa Ramadan.

SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Selain itu, penyelenggara juga menghadirkan Klinik Kesehatan gratis yang menyediakan pemeriksaan medis dasar bagi masyarakat. Tersedia pula Klinik UMKM Bangkit yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Klinik ini memberikan pendampingan terkait legalitas usaha sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara inklusif.

“Kami ingin menciptakan pengalaman yang tidak hanya memikat secara visual melalui konsep Coffee Truck dan talkshow interaktif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” kata Leontinus.

Menurut dia, keberhasilan program pemberdayaan ekonomi membutuhkan sinergi lintas sektor.

Pemerintah, swasta, dan komunitas diharapkan dapat berkolaborasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Melalui sinergi solid antara pemerintah, swasta, dan komunitas, kami yakin kemandirian ekonomi yang bermartabat dapat terwujud,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan Pasar 1001 Malam di Banda Aceh, Kemenko PM juga menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan.

Bantuan tersebut mencakup pangan olahan siap saji bagi penyintas bencana banjir, serta serah terima 103 unit hunian sementara (huntara) yang merupakan hasil kolaborasi dengan Rumah Zakat.

Selain itu, pemerintah turut menyalurkan bantuan 1.000 kitab kuning untuk pesantren di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan sosial dan pendidikan di wilayah tersebut.

Program Pasar 1001 Malam diharapkan dapat menjadi ruang interaksi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.

Selain mendorong aktivitas ekonomi, kegiatan ini juga dirancang untuk menghadirkan layanan sosial yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan sejumlah faktor krusial yang berpotensi mempengaruhi kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini. Mulai dari ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), kondisi ekonomi masyarakat, aspek keselamatan transportasi, hingga faktor cuaca.

Djoko menilai ketersediaan BBM perlu menjadi perhatian serius pemerintah di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Pasalnya, lonjakan mobilitas masyarakat saat mudik sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

“Apapun gejolak perang ini masih berpengaruh pada ketersediaan sektor BBM. Mudik sebanyak ini kalau tidak ada BBM kita tidak bisa bergerak. Oleh sebab itu, ini harus diperhitungkan,” kata Djoko, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, pasokan energi Indonesia juga sangat dipengaruhi proses pengadaan dari luar negeri yang memerlukan waktu cukup lama.

“Pendatangan dari Amerika itu butuh waktu 30 sampai 50 hari. Mudah-mudahan pemerintah sudah menghitung dengan benar karena ini serius,” katanya.

Selain persoalan energi, Djoko juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilainya sedang mengalami perlambatan. Berdasarkan hasil survei yang ia paparkan, potensi pergerakan pemudik tahun ini tercatat sekitar 143 juta orang, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 150 juta orang.

“Penurunan ini menunjukkan adanya kelesuan ekonomi. Saya berasal dari daerah dan melihat sendiri kondisi di lapangan. Kelesuan itu cukup terasa dan tentu berpengaruh pada keputusan orang untuk mudik jarak jauh,” katanya.

Djoko juga mengingatkan pentingnya aspek keselamatan transportasi. Ia menyoroti kondisi armada bus wisata yang kerap digunakan dalam program mudik gratis. Berdasarkan data yang ia terima, sekitar 62 persen bus wisata di Jawa Tengah sempat tercatat tidak laik jalan saat dilakukan pemeriksaan.

“Program mudik gratis mayoritas menggunakan bus wisata. Kalau 62 persen tidak laik jalan, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai program mudik gratis justru mengabaikan keselamatan,” katanya.

Ia juga menilai pemangkasan anggaran di sektor transportasi, khususnya di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berpotensi melemahkan pengawasan keselamatan di lapangan.

“Boleh ada penghematan anggaran, tetapi jangan memangkas anggaran keselamatan. Kalau pengawasan lemah, risiko kecelakaan akan meningkat,” katanya.

Bisnis.com, BATAM – Pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dikerjakan jajaran TNI melalui Kodim se-Kepri terus menunjukkan progres. Dari total target awal sebanyak 60 unit dan rencana pembangunan 407 koperasi secara keseluruhan, sebanyak tujuh unit telah rampung 100% secara fisik.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM) Kepri, Riky Rionaldi, mengatakan tujuh unit koperasi tersebut tersebar di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. Meski bangunan telah selesai, koperasi tersebut masih menunggu proses serah terima serta persiapan operasional.

“Secara fisik tujuh unit sudah 100%, tetapi memang belum serah terima dan belum beroperasi karena masih ada tahapan lanjutan, termasuk pembahasan rencana bisnis,” ujar Riky, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Kementerian Koperasi akan melakukan monitoring guna membahas model bisnis dan kesiapan operasional masing-masing koperasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di Batam sendiri, dari total 46 kelurahan, terdapat empat unit koperasi yang pembangunan fisiknya telah selesai 100%.

Riky mengakui proses pembangunan koperasi menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Beberapa lokasi pembangunan merupakan aset milik pemerintah kota, BP Batam, maupun BUMN sehingga memerlukan proses persetujuan administrasi sebelum pembangunan dapat dilakukan.

“Semangatnya tinggi, tetapi memang ada kendala lahan. Yang sudah terbangun itu lahannya sudah mendapat persetujuan karena ada yang merupakan aset pemda, BP Batam, maupun BUMN,” katanya.

Ia menambahkan, untuk wilayah tertentu dengan kondisi lahan terbatas, seperti kawasan pesisir dengan bangunan di atas laut, pembangunan difokuskan pada area daratan yang lebih memungkinkan secara teknis serta dari sisi legalitas.

Lebih lanjut, Riky menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk mengganggu keberadaan ritel modern seperti Alfamart maupun Indomaret. Program ini berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi di tingkat kelurahan.

“Koperasi Merah Putih ini fokus pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi, bukan untuk bersaing dengan ritel modern,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepri berharap pembangunan koperasi tersebut dapat memperluas akses usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model usaha bersama yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ekonom mulai melihat adanya perubahan dalam pola tersebut: ekonomi tetap tumbuh, tetapi lapangan kerja yang tercipta tidak lagi berkualitas seperti sebelumnya.

Fenomena ini disoroti oleh ekonom dan mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, dalam kuliah umum bertajuk Why Development Becomes Harder: The Political Economy of the Possible yang ditayangkan di kanal YouTube Harvard Center for International Development, dikutip pada Rabu (4/3/2026).

Dok. Youtube Kementerian Keuangan Mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) era Presiden Prabowo, Chatib Basri.

Ia menilai banyak negara berkembang kini menghadapi situasi yang tidak biasa: pertumbuhan ekonomi berlanjut, tetapi rasa aman ekonomi masyarakat justru melemah.

“Banyak negara masih tumbuh secara ekonomi, tetapi masyarakat merasa semakin tidak aman secara ekonomi,” ujar Chatib.

Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar dalam pembangunan ekonomi: mengapa pembangunan terasa semakin sulit meskipun ekonomi tetap berkembang?

Pertumbuhan tidak lagi menghasilkan pekerjaan berkualitas

Salah satu penjelasan utama adalah perubahan struktur lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tidak lagi menciptakan pekerjaan formal dalam jumlah besar.

Sebaliknya, sebagian besar pekerjaan baru justru muncul di sektor informal.

THINKSTOCKS Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Chatib menjelaskan, dalam periode sebelumnya, terutama sekitar satu dekade lalu, pertumbuhan ekonomi masih disertai peningkatan jumlah pekerjaan formal. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pola tersebut mulai berubah.

“Pertumbuhan ekonomi masih ada, tetapi komposisi pekerjaan bergeser dari sektor formal ke sektor informal,” kata dia.

Perubahan ini penting karena pekerjaan formal biasanya menyediakan pendapatan yang lebih stabil, perlindungan sosial, serta peluang mobilitas ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, pekerjaan informal cenderung memiliki pendapatan yang tidak pasti dan minim perlindungan.

Akibatnya, meskipun ekonomi tetap tumbuh, sebagian masyarakat tidak merasakan peningkatan keamanan ekonomi.

Kelas menengah semakin rentan

Perubahan struktur pekerjaan tersebut memiliki implikasi besar bagi kelompok kelas menengah.

Chatib menyoroti munculnya fenomena yang kerap disebut sebagai fragile middle class atau kelas menengah yang rapuh. Kelompok ini berada di atas garis kemiskinan, tetapi tetap rentan terhadap guncangan ekonomi.

“Kelompok ini hanya satu guncangan dari kemungkinan jatuh kembali ke kemiskinan,” ujarnya.

Kerentanan ini semakin terasa karena sebagian besar kelompok kelas menengah tidak termasuk penerima bantuan sosial dari pemerintah. Di sisi lain, mereka tetap menanggung berbagai kewajiban ekonomi, termasuk pembayaran pajak dan biaya pendidikan.

Situasi ini membuat sebagian kelas menengah merasa tertekan secara ekonomi, meskipun secara statistik tidak termasuk kelompok miskin.

HARIAN KOMPAS/PRIYOMBODO Karyawan menyeberang Jalan Prof Dr Satrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saat jam makan siang, Selasa (27/2/2024). Para karyawan ini adalah potret kelas menengah Indonesia. Kelas menengah dengan gaji terbatas bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk masa depan.

Chatib menjelaskan, kelompok ini juga memiliki karakteristik berbeda dibanding kelompok masyarakat lainnya. Mereka umumnya lebih terdidik dan memiliki akses informasi yang lebih luas.

Karena itu, mereka memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pemerintah dan perekonomian.

“Ketika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi tersebut, ketidakpuasan bisa muncul,” katanya.

Pengangguran terdidik meningkat

Perubahan dalam struktur pekerjaan juga terlihat dari pola pengangguran.

Dalam banyak kasus, tingkat pengangguran justru lebih tinggi pada kelompok berpendidikan tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan rendah.

Chatib menjelaskan, kondisi ini berkaitan dengan konsep yang dalam ekonomi disebut sebagai reservation wage, yakni tingkat upah minimum yang bersedia diterima seseorang untuk bekerja.

Pekerja dengan pendidikan rendah cenderung menerima berbagai jenis pekerjaan karena pilihan mereka terbatas. Sebaliknya, lulusan perguruan tinggi memiliki ekspektasi upah dan jenis pekerjaan yang lebih tinggi.

Akibatnya, sebagian dari mereka memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, sehingga tingkat pengangguran pada kelompok terdidik relatif lebih tinggi.

“Bagi sebagian masyarakat miskin, pengangguran adalah kemewahan. Mereka harus menerima pekerjaan apa pun yang tersedia,” kata Chatib.

Tantangan struktural pembangunan

Masalah lain yang memperumit situasi adalah perubahan struktur ekonomi global.

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Secara teori, proses pembangunan biasanya mengikuti pola transformasi struktural: tenaga kerja berpindah dari sektor pertanian ke manufaktur, kemudian ke sektor jasa.

Namun dalam praktiknya, sejumlah negara berkembang justru mengalami fenomena yang dikenal sebagai premature deindustrialization, yakni melemahnya sektor manufaktur sebelum negara tersebut mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Konsep ini antara lain pernah dibahas oleh ekonom pembangunan seperti Dani Rodrik.

Dalam kondisi ini, sektor manufaktur tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti pada masa industrialisasi klasik.

Padahal, sektor manufaktur selama ini dianggap sebagai mesin utama penciptaan pekerjaan kelas menengah.

Jika sektor tersebut melemah, maka kemampuan ekonomi untuk menciptakan pekerjaan berkualitas juga ikut berkurang.

Dilema sektor jasa

Sebagai alternatif, sebagian ekonom berpendapat, sektor jasa dapat menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja.

Namun, Chatib menilai sektor jasa juga menghadapi keterbatasan.

Di satu sisi, jasa berbasis keterampilan tinggi, seperti teknologi atau keuangan, memiliki produktivitas tinggi tetapi menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas.

Di sisi lain, jasa berproduktifitas rendah memang dapat menyerap banyak tenaga kerja, tetapi sering kali menawarkan pendapatan yang rendah.

Situasi ini membuat sektor jasa tidak sepenuhnya mampu menggantikan peran manufaktur dalam menciptakan pekerjaan kelas menengah.

Karena itu, menurut Basri, perdebatan tidak seharusnya hanya berfokus pada pilihan sektor ekonomi.

Dok. Freepik/lookstudio Ilustrasi pekerja.

“Pertanyaan utamanya bukan sektor apa yang berkembang, tetapi apakah pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan pekerjaan produktif dalam skala besar,” ujarnya.

Implikasi bagi kebijakan ekonomi

Perubahan pola pertumbuhan ini membawa implikasi penting bagi kebijakan pembangunan.

Selama ini, kebijakan ekonomi sering berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Namun pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidak selalu cukup.

Jika pertumbuhan tidak disertai penciptaan pekerjaan yang stabil dan produktif, maka manfaatnya bagi masyarakat menjadi terbatas.

Kondisi tersebut dapat memicu ketidakpuasan sosial, bahkan meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah.

Chatib menilai pemerintah perlu memperhatikan kualitas pertumbuhan, bukan sekadar tingkat pertumbuhan itu sendiri.

“Ketika pertumbuhan gagal menciptakan pekerjaan yang aman dan dalam jumlah besar, pembangunan menjadi sulit dipertahankan secara politik,” kata dia.

Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi tersebut menciptakan peluang kerja yang memberikan keamanan dan mobilitas bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat strategi pemberdayaan UMKM melalui Festival Jejak Jajanan Nusantara pada 6–8 Maret 2026 di Parkir Selatan Barat, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Program ini difokuskan pada pembukaan akses pasar dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan, penguatan ekosistem UMKM dilakukan melalui kurasi produk dan perluasan akses pasar.

"Fokus utama Kemenko PM adalah memperkuat ekosistem UMKM dengan membuka akses pasar yang lebih luas melalui kurasi produk berkualitas dan berdaya saing tinggi,” ujar Leontinus dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Sebanyak lebih dari 40 tenant UMKM terkurasi akan berpartisipasi dengan menghadirkan ragam jajanan khas Nusantara. Festival ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha yang belum pernah mengikuti bazaar untuk memasarkan produknya secara langsung kepada masyarakat.

“Upaya ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM yang belum pernah terlibat dalam kegiatan seperti bazaar atau festival untuk memasarkan dan memperkenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain pameran produk, Kemenko PM menghadirkan Klinik UMKM dan Klinik HKI sebagai layanan pendampingan gratis. Klinik UMKM menyediakan konsultasi legalitas, penguatan manajemen usaha, serta fasilitasi pengembangan bisnis agar pelaku usaha memiliki fondasi yang profesional dan berkelanjutan.

Klinik HKI memberikan layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk merek, paten, hak cipta, dan desain industri. Perlindungan karya dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat kepercayaan pasar.

Leontinus menegaskan pemberdayaan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Kami percaya bahwa dengan sinergi yang solid, Jejak Jajanan Nusantara dapat menjadi model pemberdayaan yang tidak hanya menggerakkan roda ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkokoh identitas dan kebanggaan terhadap produk bangsa,” tegasnya.

Pada hari terakhir, Ahad (8/3/2026), akan digelar NgabubuRun sejauh 5 kilometer bersama Menko PM A. Muhaimin Iskandar yang melibatkan komunitas lari dan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan kunjungan ke tenant UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot meminta kepada pengelola wilayah properti dan real estate Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, untuk betul-betul memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menurut dia, PIK 2 sudah menjadi destinasi yang sangat populer bagi publik. Namun, upaya dari PIK 2 dalam memberdayakan ekonomi kreatif dan UMKM setempat harus diperdalam agar menciptakan efek yang lebih banyak.

"Jumlahnya harus diperbanyak, upskilling-nya harus lebih diperhatikan, vokasi-vokasi yang tepat itu harus dididik, dan bagaimana juga manajemen keuangan dari sisi koperasinya dan UMKM-nya," kata Banyu saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PIK 2, Kamis.

Menurut dia, PIK 2 sudah membangun sejumlah fasilitas aktivitas ekonomi yakni Indonesian Design District, Creative Hub, Hometown Creative, hingga By The Sea yang memamerkan produk-produk dalam negeri.

Dia menilai hal itu perlu diperbanyak agar menjadi semangat keberpihakan bagi ekonomi masyarakat.

Selain itu, dia pun mendorong agar ada Triple Helix yang merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola PIK 2, dan pelaku UMKM.

"Ini kan suatu hal yang saling berhubungan. Ini di atas, ini semuanya ini kan merupakan satu kesatuan. Di mana UMKM tumbuh, ekonomi kreatif tumbuh, dan pariwisata tumbuh," katanya.

Untuk itu, dia juga meminta agar masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir PIK 2 agar tak ditinggalkan, tapi juga direkrut untuk bisa diberdayakan.

"Karena apapun namanya, PIK 2 ini kan merupakan investasi yang sangat besar, akan sangat baik kalau ekosistemnya semakin sehat," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) membenarkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dipantau oleh organisasi non-pemerintah asal Amerika Serikat (AS), Rockefeller Foundation.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hal ini bermula saat dirinya menemani Presiden Prabowo Subianto dalam santap malam bersama perwakilan organisasi tersebut beberapa waktu lalu.

Dia mengeklaim bahwa pelaksanaan MBG menjadi kajian yang cukup menarik bagi Rockefeller Foundation karena bisa melibatkan banyak mitra dan berjalan secara cepat.

“Yang jelas memang kita sekarang dipantau. Terutama dengan program ini terlihat bahwa selain kita melakukan intervensi pemenuhan gizi, ekonomi di masyarakat juga bergerak kencang, karena uang yang kita turunkan langsung ke bawah,” kata Dadan kepada wartawan di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Lebih lagi, dia menjelaskan bahwa BGN telah mengucurkan dana Rp19,5 triliun untuk pelaksanaan MBG pada Januari 2026.

Menurutnya, roda ekonomi dapat bergerak bukan hanya karena kebutuhan bahan baku sajian MBG, tetapi juga diiringi sektor di luar rantai pasok makanan.

“Sebagai contoh, ternyata entrepreneur atau wirausaha yang bergerak di bidang sabun ini banyak sekali sekarang. Karena kebutuhan SPPG banyak, satu SPPG satu hari itu membutuhkan kurang lebih 25 liter sabun,” ujar entomologis atau ahli serangga IPB University ini.

Dadan lantas menyebut bahwa dirinya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengatur alokasi kebutuhan MBG selama Ramadan. Hal ini bertujuan agar harga bahan pokok tetap terkendali.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dalam waktu sekitar satu tahun.

Eks Danjen Kopassus ini menyebutkan bahwa pelaksanaan MBG melampaui berbagai prediksi awal yang meragukan kemampuan pemerintah menjalankan program tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini, tadi malam saya cek kepala BGN. Kita sudah mencapai 60 juta penerima manfaat. Tidak ada yang menduga kita mampu,” kata Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor.