Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyusun langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi kenaikan harga plastik akibat konflik bersenjata di Timur Tengah yang saat ini tengah dirisaukan oleh para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui bahwa harga plastik di pasaran saat ini sedang melambung tinggi. Bahan baku pembuatan plastik yang berasal dari minyak bumi mayoritas didistribusikan dari negara-negara di kawasan Teluk yang disalurkan lewat jalur distribusi Selat Hormuz.

"Ini menjadi perhatian serius karena banyak UMKM butuh plastik. Nah, maka dari itu, kita tahu bahwa plastik ini memang harganya naik karena kondisi bahan baku dan rantai pasok globalnya memang demikian," tutur Emil, Rabu (8/4/2026).

Dirinya menyebut telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur guna memantau dampak dari melambungnya harga plastik kepada pelaku UMKM dan mencarikan solusi atas masalah tersebut.

"Misalnya, orang belanja sekarang kan didorong agar belanjanya menggunakan tas belanja sendiri, jangan pakai kresek. Itu 'kan sudah mulai dibudayakan dari dulu ya, sudah mulai dijadikan kebiasaan baru, tapi kalau yang jual es cekek misalnya, itu kan memang harus ada plastiknya. Kita mau mau pastikan dulu, kita data secara betul-betul mana UMKM yang bisa menyesuaikan, mana yang tidak bisa," paparnya.

Dia menyatakan instansi terkait akan melakukan pendataan lebih lanjut terhadap tiap-tiap pelaku UMKM, terkhusus yang berjualan di pasar tradisional, yang terkena dampak kenaikan harga plastik agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi selaku regulator.

"Kita kan tidak bisa hanya sekadar memberi semangat saja. Kita sama-sama pikirin solusinya," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Emil, masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan berbagai kemudahan yang tersedia, seperti pemesanan makanan via aplikasi menggunakan ojek daring yang semakin masif, membuat penggunaan kemasan plastik tidak bisa terhindarkan.

"Nah, yang seperti itu bagaimana solusinya, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita cocokin dulu satu sama lain karena kalau pesan dari ojol, tidak mungkin dikirim dulu piringnya dari rumah, terus dibawa balik 'kan enggak mungkin," ucapnya.

Untuk solusi jangka pendek, dirinya pun meminta kepada para pelaku UMKM di Jawa Timur, seperti pedagang di pasar-pasar tradisional, agar dapat memungut biaya tambahan bagi pelanggan yang memerlukan kemasan plastik. Selain itu, Emil juga meminta masyarakat untuk dapat mengubah kebiasaan sehari-hari dengan menggunakan kantong belanja pribadi.

"Kita utamakan dulu di sektor ekonomi yang paling mendasar, seperti pasar tradisional, baik penjual, pembeli yang berasal dari berbagai kalangan. Nah, bagi kalangan yang lebih punya daya beli dan kemampuan, kita harap mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi yang seperti ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - “Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani hidup dalam tantangan. Vivere pericoloso - to live dangerously.”

Ungkapan Bung Karno terasa sangat kontekstual hari ini. Industri perbankan—termasuk perbankan syariah sedang berada dalam fase year dangerously. Bukan karena fondasinya rapuh, melainkan karena lanskap risiko global menjadi makin kompleks, saling bertautan, dan nonlinear.

Saat ini, perang Iran-Israel-AS memperbesar kompleksitas risiko. Timur Tengah adalah jantung pasokan energi dunia. Gangguan distribusi minyak dan gas bukan hanya menaikkan harga energi, kemungkinan besar akan mendorong inflasi global, memicu penguatan dolar AS, menyebabkan arus modal keluar dari emerging markets, memperketat likuiditas global, meningkatkan probabilitas stagflasi.

Di sinilah kompleksitas meningkat. Bagi bank, perang Iran-Israel-AS bukan hanya sekadar isu geopolitik tetapi menjelma menjadi pengganda risiko (risk multiplier). Isu kritikalnya bukan semata perang itu sendiri, tetapi kompleksitas dan besaran risiko yang ditimbulkannya terhadap sistem keuangan. Dalam dunia yang saling terhubung, konflik di satu kawasan dapat mentransmisikan tekanan melalui kanal pasokan energi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, hingga kualitas aset perbankan.

Bagi perbankan syariah, kompleksitas risiko tecermin pada beberapa dimensi. Pertama, risiko pembiayaan (credit risk). Lonjakan biaya energi dan bahan baku menekan margin usaha. Debitur sektor manufaktur, transportasi, dan UMKM berbasis impor menjadi rentan. Kenaikan NPF berpotensi terjadi jika tekanan berkepanjangan. Kedua, risiko likuiditas. Kenaikan suku bunga global meningkatkan kompetisi dana.

Ketiga, risiko imbal hasil (rate of return risk). Dalam akad murabahah yang bersifat tetap, margin pembiayaan tidak dapat serta-merta disesuaikan ketika biaya dana (cost of fund) meningkat, sehingga berpotensi penurunan margin pendapatan bank yang berdampak terhadap besaran bagi hasil DPK bank syariah porsi nasabah. Keempat, risiko investasi (equity investment risk).

Kelima, risiko strategis. Dalam situasi volatil, ekspansi agresif tanpa disiplin risiko dapat meningkatkan risiko tidak tercapainya target bisnis bank karena peningkatan cost of credit yang menggerus pencapaian laba.

Inilah paradoks vivere pericoloso. Terlalu berani berisiko, terlalu takut kehilangan peluang. Masalahnya, dalam krisis 1998 maupun gejolak 2022, bank syariah relatif berada pada posisi sebagai pemain kecil dengan basis nasabah yang mayoritas devoted muslim dan syariah minded.

Mitigasi risiko ada atau tidak ada perang adalah keniscayaan. Hal yang harus diyakini menghadapi situasi krisis pesimisme yang berlebihan justru bisa menjerumuskan.

Sebagai lembaga intermediasi, bank termasuk bank syariah dituntut memainkan peran kontrasiklus. Bagaimanapun selaku jantung perekonomian, Bank harus berdetak mengalirkan jamang yang menjadi darah dalam perekonomian. Artinya menghadapi turbulensi ekonomi, bank harus tetap berhati-hati tetapi tidak membekukan fungsi pembiayaan.

Mitigasi risiko yang diperlukan bukan sekadar defensif, tetapi strategis. Secara umum pengalaman menghadapi krisis sebelumnya, bank syariah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, stress testing geopolitik. Bank harus menyimulasikan skenario harga minyak tinggi, depresiasi rupiah, dan kenaikan inflasi terhadap neraca dan kinerja bank. Bukan untuk menakutnakuti, tetapi untuk mengukur ketahanan modal, likuiditas, dan kualitas aset.

Kedua, selective growth. Pertumbuhan tetap perlu tetapi berbasis sektor yang resilien: pangan domestik, pendidikan, kesehatan, ekosistem halal, digital, dan industri substitusi impor. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga tanpa mematikan pembiayaan produktif.

Ketiga, penguatan dana murah. Dalam kondisi apa pun terutama saat krisis CASA menjadi bantalan utama dalam menghadapi kenaikan biaya dana. Strategi payroll, ekosistem haji-umrah, serta institusi syariah harus diperkuat untuk menjaga stabilitas likuiditas.

Keempat, early warning system berbasis data. Monitoring sektoral dan perilaku pembayaran harus real-time. Risiko tidak boleh direspons setelah terlambat; ia harus diantisipasi sejak tanda awal muncul.

Kelima, optimalisasi prinsip risk sharing. Keunggulan perbankan syariah terletak pada mekanisme berbagi risiko. Dalam kondisi volatil, skema bagi hasil lebih adaptif dibandingkan struktur fixed return jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden IranMasoud Pezeshkian mengemukakan sejumlah syarat untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Mulanya, Massoud menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pemimpin Rusia dan Pakistan untuk membahas perdamaian di Timur Tengah.

"Dalam pembicaraan dengan para pemimpin Rusia dan Pakistan, saya menegaskan kembali komitmen Iran terhadap perdamaian di kawasan ini," ujar Massoud dalam unggahan X @drpezeshkian pada Kamis (12/3/2026).

Dalam unggahan pada akun resmi Massoud itu, syarat paling ampuh mengakhiri perang dengan AS-Israel yaitu dengan mengakui hak-hak sah Iran.

Selanjutnya, Massoud meminta pembayaran ganti rugi atas serangan yang dilancarkan Israel-AS dan jaminan internasional agar tidak adalagi penyerangan untuk ke depannya.

"Satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini-yang dipicu oleh rezim Zionis dan AS adalah dengan mengakui hak-hak sah Iran, pembayaran ganti rugi, dan jaminan internasional yang tegas terhadap agresi di masa mendatang," pungkas Massoud.

Sekadar informasi, konflik Iran dengan AS-Israel memanas usai kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Ali Khamenei tewas usai AS-Israel melancarkan serangkaian serangan brutal ke sejumlah target di dalam Iran, termasuk di Teheran pasa akhir Februari 2026.

Merespons serangan itu, Iran langsung melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di wilayah negara Teluk Persia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor atau stasiun milik badan intelijen luar negeri utama pemerintah federal Amerika Serikat atau CIA di Riyadh, Arab Saudi, terkena serangan drone Iran pada Senin (2/3/2025) waktu setempat.

Dilansir dari CNN, serangan terhadap kantor CIA itu terjadi saat Iran menargetkan fasilitas milik pemerintah AS yang berada di Riyadh.

Kemudian, dalam serangan Iran terhadap stasiun CIA itu tidak memakan korban jiwa. Namun, serangan drone Iran telah memberikan kerusakan signifikan terhadap gedung CIA di Riyadh tersebut.

Dalam hal ini, agen intelijen asal negeri Paman Sam itu masih belum berkomentar tentang serangan Iran terhadap fasilitas CIA di Timur Tengah itu.

Adapun, sebelumnya serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Arab Saudi dilakukan oleh dua drone Iran. Sementara itu, drone Iran lainnya menyerang sekitar kedubes AS.

Di lain sisi, Korps Garda Revolusi Islam Iran alias IRGC menyatakan telah memulai upaya untuk menghancurkan fasilitas milik AS di wilayah Arab Saudi.

“Ledakan di kedutaan Washington di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, adalah langkah ke arah ini,” tulis IRGC di Telegram.

Dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat, Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan UEA mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan Iran di seluruh wilayah dan menegaskan hak mereka untuk membela diri.

Negara-negara tersebut menyatakan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas mereka serta untuk melindungi wilayah, warga negara, dan penduduk mereka, termasuk opsi untuk menanggapi agresi tersebut.

Namun demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan bahwa Teheran tidak mencari konfrontasi dengan negara-negara tetangganya di Teluk.

"[Kami] tidak memiliki masalah dengan negara-negara di seberang Teluk Persia. Iran mempertahankan hubungan persahabatan dan bertetangga baik dengan semuanya," ujar Abbas Araghci pada Minggu (1/3/2026).

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran belum berdampak langsung terhadap ekspor mineral dan batu bara (minerba) Indonesia.

Ketua Komite Pertambangan Minerba APINDO, Hendra Sinadia, mengatakan hingga saat ini eskalasi konflik hanya mempengaruhi jalur ekspor komoditas minyak dan gas.

“Belum tahu eskalasi ini seperti apa (dampaknya). Kalau ekspor lebih ke migas ya, ke Selat Hormuz kan banyak,” ujar Hendra saat dijumpai, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, konflik belum memengaruhi jalur utama ekspor komoditas tambang Indonesia. Hendra menyebut ekspor batu bara Indonesia sebagian besar tidak melalui kawasan terdampak konflik.

Ia mengungkap, sebagian besar pengiriman batu bara nasional ditujukan ke negara-negara Asia Timur melalui jalur Samudera Pasifik, sehingga relatif aman dari gangguan langsung akibat konflik di Timur Tengah.

"Kalau batu bara kita kan 98 persen itu ke Asia Timur ya, Samudera Pasifik jadi belum terdampak lah sejauh ini ya secara langsung ya," lanjutnya.

Sementara untuk komoditas nikel, Hendra menilai masih perlu dicermati lebih lanjut. Namun, ia memperkirakan jalur distribusi masih dapat dialihkan apabila terjadi gangguan di kawasan tertentu.

"Nikel kita belum tahu persis, mereka mungkin bisa lewat Afrika," sebutnya.

Meski belum terlihat dampak langsung, Hendra tetap mewaspadai potensi tekanan tidak langsung terhadap sektor minerba.

Ia menuturkan, konflik geopolitik berpotensi menekan kondisi keuangan global, yang pada akhirnya bisa memengaruhi permintaan dan harga komoditas tambang ke depan.

"Secara langsung belum terlihat dampaknya. Tapi mungkin secara tidak langsung pasti akan berdampak karena kondisi finansial keuangan dunia juga akan makin tertekan dan tentu tidak langsungnya akan berdampak ke depan," ungkapnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertolak ke Teheran, Iran untuk memfasilitasi dialog antara Israel-Amerika Serikat vs Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang dikutip di Jakarta, Sabtu, Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu, Sabtu (1/3/2026).

Kemlu menilai langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.

Selain itu, peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak untuk tetap tenang dan waspada. WNI diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat guna memastikan keselamatan dan keamanan.

Pada Sabtu (28/2/2026), Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut merupakan yang kedua dilakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sejak serangan pertama pada Juni 2025.

Trump menyatakan pasukan Amerika meluncurkan operasi militer besar di Iran untuk melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman yang disebutnya berasal dari dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran yang dimediasi Oman. Putaran pertama dan kedua digelar awal bulan ini di Muscat dan Jenewa, berfokus pada pembatasan pengayaan serta persediaan uranium Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Putaran ketiga perundingan berlangsung pada Kamis (26/2) di Jenewa, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.