Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit Bank BPD Bali tumbuh 8,4% (yoy) dengan nilai penyaluran Rp25,63 triliun hingga Mei 2026.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan porsi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai Rp13,51 triliun atau tumbuh 12,55% (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,68%(yoy) menjadi Rp35,40 triliun. Adapun laba per Mei 2026 tercatat sebesar Rp670 miliar, tumbuh 16,50% (yoy).

Rasio keuangan Bank BPD Bali menunjukkan indikator yang sehat, di mana capital adequacy ratio (CAR) berada pada level 30,34%, return on assets (ROA) 4,29%, return on equity (ROE) 28,39 persen, NPL Gross terjaga di angka 0,96%, BOPO 59,09%, serta net interest margin (NIM) mencapai 5,89%.

Sudharma menjelaskan Bank BPD Bali terus berkomitmen untuk bertumbuh secara terukur ini tercermin dari kinerja keuangan Bank BPD Bali per 31 Mei 2026 yang mencatatkan hasil positif.

"Posisi keuangan ini diperkuat oleh penambahan modal dari pemegang saham di tahun 2026 sebesar Rp746 miliar," jelas Sudharma, Jumat (5/6/2026).

Memasuki usia 64 tahun, Bank BPD Bali menargetkan masuk masuk Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2, dengan modal disetor per Mei 2026 mencapai Rp3,63 triliun dan modal inti sebesar Rp5,98 triliun.

"Memasuki usia baru, Bank BPD Bali kembali mengukuhkan komitmennya yang tertuang dalam visi perusahaan, yakni menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Sudharma.

Kinerja yang stabil ini mendapat apresiasi di tingkat nasional saat Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan mitra kerja di Jakarta pada Rabu (3/6/2026). Rapat membahas perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BUMD serta dukungan regulasi bagi BPD sebagai BUMD sektor jasa keuangan.

Apresiasi khusus juga datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly. Dia menyoroti rasio profitabilitas Bank BPD Bali yang efisien.

"Kami mengapresiasi Bank BPD Bali. Dengan aset di kisaran Rp40 triliun, labanya mencatatkan hasil yang sangat baik sebesar Rp1,1 triliun. Hal ini membuktikan bahwa bank dengan aset yang relatif tidak terlalu besar tetap dapat dikelola secara optimal untuk menghasilkan keuntungan yang baik bagi daerah," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) memutuskan menahan laba yang diperoleh sepanjang tahun lalu.

Wakil Direktur Utama DNAR Hendra Lie mengatakan, perseroan akan memperkuat fundamental bisnis setelah membukukan pertumbuhan kinerja yang positif sepanjang tahun lalu.

“Kami menargetkan kredit tumbuh 9,5%,” ujar Hendra setelah RUPS di Jakarta, dikutip Kamis (21/5/2026).

Sepanjang 2025, total aset OK Bank meningkat menjadi Rp13,42 triliun dari Rp11,87 triliun pada 2024. Penyaluran kredit juga tumbuh menjadi Rp10,73 triliun dibandingkan Rp9,30 triliun pada tahun sebelumnya.

Di sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) naik menjadi Rp8,98 triliun dari Rp7,54 triliun pada 2024. Perseroan menilai peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya kepercayaan nasabah terhadap bank.

Kinerja profitabilitas turut menunjukkan penguatan. Pendapatan bunga bersih tercatat sebesar Rp688,88 miliar, sedangkan laba bersih melonjak menjadi Rp159,98 miliar dari Rp49,99 miliar pada tahun sebelumnya.

Dari sisi rasio keuangan, return on asset (RoA) meningkat menjadi 1,7% dan return on equity (RoE) naik menjadi 4,35%. Sementara itu, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) berada di level 5,67%.

Adapun rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) tercatat sebesar 42,21%, berada di atas ketentuan minimum regulator.

Dalam RUPST, pemegang saham juga menyetujui penggunaan laba perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp159,97 miliar. Sebanyak maksimal 20% laba disisihkan sebagai cadangan, sedangkan sisanya dibukukan sebagai saldo laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan.

Selain itu, RUPS menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham mengangkat Sonny Firdaus Manopo sebagai direktur menggantikan Vincentia M Djuniwati Wijaya yang telah habis masa jabatannya. RUPS juga menyetujui pengangkatan kembali Chairudin sebagai komisaris independen.

Dengan keputusan tersebut, susunan pengurus DNAR menjadi Komisaris Utama Sang Ton Sim, Komisaris Independen Sondang Martha Samosir, dan Komisaris Independen Chairudin.

Sementara jajaran direksi terdiri atas Direktur Utama Kang Kong Joo, Wakil Direktur Utama Hendra Lie, Direktur Bisnis Sonny Firdaus Manopo, Direktur Kredit Jong Ha Lee, serta Direktur Kepatuhan Efdinal Alamsyah

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KEB Hana Indonesia atau Hana Bank membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 23,84% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp200,78 miliar pada kuartal I/2026. Pada periode yang sama tahun lalu, perseroan mencetak laba bersih senilai Rp162,13 miliar.

Direktur Branch Business Hana Bank Hendri Setiawan menyampaikan, perseroan pada tahun ini menargetkan laba bersih sebesar Rp650,11 miliar. Dengan demikian, realisasi laba pada awal tahun sudah sekitar 30,88% dari total laba yang ditargetkan Hana Bank pada 2026.

“Pencapaian di kuartal I/2026 sudah mencapai Rp200 miliar,” kata Hendri dalam Media Gathering Hana Bank, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Seiring dengan pertumbuhan laba, perseroan turut membukukan pertumbuhan aset sebesar 5,64% YoY menjadi Rp54,60 triliun hingga Maret 2026. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, aset Hana Bank mencapai Rp51,68 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, Hana Bank mencatatkan total penyaluran kredit sebesar Rp39,67 triliun, meningkat 3,63% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp38,38 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga, tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) gross dan nett masing-masing 0,72% dan 0,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,78% YoY menjadi Rp30,83 triliun, setelah pada kuartal I/2025 mencapai Rp27,58 triliun. Pertumbuhan DPK pada kuartal I/2026 ini utamanya ditopang oleh simpanan deposito.

Ketahanan Hana Bank juga tetap kuat. Hal ini tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di level 27,05%, di atas CAR perbankan secara nasional yang sebesar 25,09%.

Melihat pencapaian pada bulan ketiga 2026, perseroan optimistis dapat mencapai target 2026 dengan target laba bersih sebesar Rp650,11 miliar, aset, kredit Rp43,30 triliun, DPK Rp29,50 triliun, dan aset sebesar Rp56,65 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, Hendri mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui jaringan kantor cabang.

“Kami fokus mendorong pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan operasional bruto, efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat tata kelola di cabang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank digital PT Bank Seabank Indonesia atau SeaBank mencatatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp375,6 miliar pada kuartal I/2026. Capaian itu tumbuh signifikan 288% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp96,7 miliar.

Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley menyampaikan, capaian ini merupakan bukti nyata ketangguhan model bisnis bank digital untuk menjawab kebutuhan finansial masyarakat.

“Kami akan terus menjaga momentum ini dengan menghadirkan teknologi layanan keuangan, demi menciptakan akses yang lebih luas bagi setiap lapisan masyarakat,” kata Sasmaya dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Kinerja positif pada tiga bulan pertama tahun ini didorong oleh peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi aset yang bekerja secara maksimal. Efektivitas bisnis SeaBank tercermin dari tingkat pengembalian aset atau Return on Assets (ROA) yang tumbuh signifikan ke level 4,01%.

Di sisi lain, bank digital milik Sea Group itu membukukan total aset senilai Rp49,7 triliun, tumbuh 33% YoY dari Rp37,4 triliun pada kuartal I/2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspansi penyaluran kredit yang berkualitas serta penempatan likuiditas yang prudent pada instrumen yang aman.

Dari sisi penghimpunan dana, perseroan mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 44,58% YoY menjadi Rp39,1 triliun. Realisasi itu ditopang oleh porsi dana murah (Current Account Saving Account/CASA) yang mendominasi sebesar 69,10% dari total DPK.

Kemudian dari sisi fungsi intermediasi, total kredit yang disalurkan SeaBank mencapai Rp34,80 triliun, tumbuh 40,83% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp24,71 triliun. Rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross yang terkendali di angka 1,56%.

Sementara itu dari sisi pengguna, perseroan memiliki lebih dari 30 juta nasabah hingga akhir Maret 2026. Untuk rata-rata transaksi harian berjumlah lebih dari 13 juta transaksi dengan perputaran uang rata-rata mencapai lebih dari Rp6 triliun per harinya pada Maret 2026.

Adapun untuk mendukung rencana pertumbuhan jangka panjang, SeaBank memastikan kecukupan permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 21,88% hingga akhir kuartal I/2026.

Berbekal fundamental yang kokoh dan kepercayaan nasabah yang terus tumbuh, SeaBank optimistis dapat meneruskan momentum positif ini sepanjang 2026.

Sasmaya mengatakan, fokus perusahaan tetap pada penciptaan nilai yang nyata, baik melalui inovasi layanan bagi nasabah maupun kontribusi aktif dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

“Setiap angka dalam laporan keuangan ini merepresentasikan kepercayaan nasabah yang kami jaga, komitmen yang kami penuhi, dan nilai yang terus kami ciptakan bersama,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) mencatatkan kinerja positif pada kuartal pertama 2026, didukung pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan kualitas portofolio nasabah.

Sepanjang periode Januari–Maret 2026, bank membukukan laba bersih sebesar Rp319 miliar. Total aset tercatat mencapai Rp23,2 triliun atau tumbuh 7% secara year on year (YoY). Sementara itu, penyaluran pembiayaan mencapai Rp10,6 triliun atau meningkat 4 persen secara YoY.

Kinerja tersebut juga ditopang rasio keuangan yang solid. Bank mencatatkan Return on Asset (RoA) sebesar 7,1% dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 59,2%.

Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad mengatakan pertumbuhan kinerja pada awal tahun tidak terlepas dari model pendampingan yang diterapkan kepada nasabah, khususnya pelaku usaha ultra mikro.

“Momentum kuartal pertama menunjukkan bahwa model pendampingan yang kami terapkan berkontribusi pada kualitas pembiayaan. Kami melihat meningkatnya kepercayaan nasabah serta ketahanan usaha mereka, yang pada akhirnya memperkuat kualitas Bank. Kualitas pembiayaan menjadi penopang utama laba kuartal pertama ini mengalami pertumbuhan. Pada 2026, Bank melanjutkan fokus di tahun sebelumnya, sambil mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan yang ada,” ujar Fachmy dalam keterangan resmi dikutip Senin (27/4/2026).

Ia menambahkan, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat inklusi agar memiliki perilaku usaha yang lebih disiplin dan berkelanjutan.

Dari sisi operasional, penyaluran pembiayaan didukung oleh peran Community Officer (CO) yang menjadi garda terdepan dalam menjangkau nasabah di tingkat komunitas. Melalui pertemuan rutin dengan kelompok usaha, petugas lapangan memberikan pendampingan usaha yang disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha ultra mikro.

Seiring dengan kinerja yang positif, perseroan juga terus mengoptimalkan proses internal untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Pada kuartal pertama 2026, bank memperkuat kapasitas Community Officer agar pendampingan kepada nasabah semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memutuskan tidak membagikan dividen atau dividend payout ratio (DPR) sebesar 0% pada tahun buku 2025.

Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat permodalan untuk mendukung rencana akuisisi portofolio kredit berskala besar.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pembahasan panjang, termasuk bersama pemegang saham utama seperti Danantara.

“Memang kalau kita lihat kenapa latar belakang dividen 0%? Jadi ceritanya gini, kita berencana beli portofolio. Ini terus terang sudah diproses lama oleh BTN, naik turun, naik turun. Portofolionya bisa macam-macam, bisa kredit produktif, bisa kredit konsumtif, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (23/4/2026).

Dia mengungkapkan, nilai akuisisi portofolio yang direncanakan bahkan melebihi 20% dari modal inti perseroan. Hal ini berpotensi memengaruhi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR), sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan permodalan bank.

Sebelumnya, BTN sempat mempertimbangkan berbagai opsi pendanaan tambahan, mulai dari penerbitan surat utang subordinasi (sub-debt) hingga instrumen additional tier 1 capital.

Namun, keterbatasan waktu membuat opsi penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun injeksi dari Danantara tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Kalau pakai PMN, waktunya nggak memungkinkan. Atau pakai penambahan modal oleh Danantara juga waktunya sudah terlalu mepet,” jelasnya.

Dengan menahan seluruh laba sebagai laba ditahan, BTN menilai langkah ini lebih efisien dibandingkan harus menanggung beban bunga dari instrumen modal tambahan seperti tier 1 atau tier 2.

“Dengan dividend payout menjadi 0%, maka kita tidak perlu lagi nantinya menerbitkan surat utang yang dianggap sebagai tier 1 atau tier 2 capital,” kata Nixon.

Manajemen menilai strategi ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi BTN dalam mengeksekusi aksi korporasi, sekaligus menjaga struktur permodalan tetap solid di tengah rencana ekspansi melalui akuisisi portofolio kredit.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah tekanan global yang belum mereda akibat meningkatnya tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan internasional, Bank Mandiri tetap mampu menunjukkan resiliensi bisnis dengan membukukan kinerja yang solid pada kuartal I 2026. Bank berkode emiten BMRI ini mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6% secara year on year (YoY), dengan profitabilitas yang terjaga kokoh tercermin dari Return on Equity (ROE) di level 22,1 persen, serta fondasi permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) di level 19,7 persen. Posisi ini memberikan ruang yang kuat bagi Bank Mandiri untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan menghadapi potensi gejolak pasar ke depan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan pada Public Expose Kuartal I-2026 Bank Mandiri, di Jakarta, Selasa (21/4), “Bank Mandiri mengedepankan semangat Sinergi Majukan Negeri melalui penguatan sinergi UMKM dan ekonomi kreatif, serta sinergi ekosistem digital. Kinerja yang kami hasilkan bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata, tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional, sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,”.

Penyaluran kredit per Maret 2026 tercatat sebesar Rp1.530 triliun atau naik 17,4 persen YoY, di atas rata-rata industri yang tumbuh 9,37 persen YoY (data OJK per Februari 2026). Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank only tercatat sebesar Rp1.675 triliun atau meningkat 21,1 persen YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri yang sebesar 13,2 persen pada periode yang sama. Struktur pendanaan juga semakin kuat, tercermin dari Current Account Saving Account (CASA) yang mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7 persen YoY. Sementara itu, produktivitas operasional semakin baik, tercermin dari perbaikan rasio BOPO ke level 58,0 persen atau membaik 3,48 persen YoY.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri M. Rizaldi menjelaskan, seluruh ekspansi bisnis ini secara konsisten diimbangi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin, dengan NPL Gross bank only terjaga di level 0,98 persen atau membaik 3 bps YoY, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 2,17%, didukung pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage Ratio di level 245%.

Bank Mandiri secara aktif berperan mendukung berbagai program prioritas nasional yang berdampak langsung pada sektor riil dan masyarakat luas. Dalam penyaluran KUR, Bank Mandiri mencatatkan realisasi sebesar Rp11 triliun hingga kuartal I 2026, menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif. Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan Virtual Account Bank Mandiri.

Pembiayaan sekitar 2.300 unit hunian dalam Program 3 Juta Rumah (FLPP), sementara di tingkat desa, Bank Mandiri mendukung aspirasi sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas,” ujar Riduan.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menjelaskan, kapabilitas digital Bank Mandiri yang terus tumbuh menjadi fondasi utama dalam memperluas sinergi ekosistem dan menjangkau seluruh lapisan ekonomi nasional melalui tiga platform utama yang melayani segmen individu, bisnis, dan digitalisasi UMKM.

Livin’ by Mandiri kini digunakan oleh sekitar 39 juta pengguna terdaftar, tumbuh 27% YoY, dengan rata-rata akuisisi sekitar 27 ribu pengguna baru setiap harinya, serta frekuensi transaksi yang tumbuh 13% YoY ke angka 1,24 miliar transaksi. Bank Mandiri juga menghadirkan Livin’ Call, layanan call center bebas pulsa yang terintegrasi di aplikasi Livin’ by Mandiri, tersedia 24 jam sehari, 7 hari penuh, termasuk saat diakses dari luar negeri tanpa biaya sambungan internasional.

Pada segmen bisnis, Kopra by Mandiri telah melayani sekitar 335 ribu pengguna terdaftar, tumbuh 27% YoY, di mana 85 persen merupakan pelaku UMKM, dengan frekuensi transaksi tumbuh 13% YoY ke angka 395 juta transaksi. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya adopsi layanan digital Bank Mandiri dalam mendukung aktivitas bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi.

Sementara itu, Livin’ Merchant telah digunakan oleh 3,3 juta merchant terdaftar atau tumbuh 28 persen YoY, di mana 63% di antaranya berasal dari kawasan non-urban. Hal ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam memperluas inklusi keuangan digital hingga ke berbagai daerah.

“Seluruh kapabilitas digital Bank Mandiri sejatinya merupakan sarana untuk Bank Mandiri dapat menjangkau nasabah dengan efektif dan efisien secara operasional, bahkan hingga ke pulau-pulau terluar, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif,” ujar Novita.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) melaporkan kredit yang disalurkan sepanjang 2025 senilai Rp173 triliun atau tumbuh sebesar 2% secara tahunan (year on year/YoY).

Hal ini disampaikan oleh Direktur OCBC NISP Hartati pada Paparan Publik Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, Kamis (9/4/2026).

"Total kredit yang disalurkan tumbuh 2% menjadi Rp173 triliun dengan kualitas kredit yang terjaga," terang Hartati di OCBC Tower, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, dia melaporkan bahwa rasio non-performing loan (NPL) atau kredit macet sebesar 1,9% atau lebih rendah dari rata-rata industri.

Pada sisi dana pihak ketiga (DPK), OCBC melaporkan terdapat peningkatan sebesar 18% (yoy) sehingga totalnya sepanjang tahun lalu mencapai Rp244 triliun.

"Pertumbuhan dana pihak ketiga ini didukung pertumbuhan giro dan tabungan yang meningkat 24% sehingga rasio CASA mencapai 58% pada akhir tahun," terang Hartati.

Ke depan, perseroan menilai pertumbuhan dapat didukung dengan kecukupan modal yang kuat atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 24,5%. Hartati menyebut pertumbuhannya mencapai 93 basis poin dari tahun sebelumnya.

Perlambatan Kredit

Adapun pertumbuhan 2% pada penyaluran kredit ini diakui sebenarnya melambat. Apabila merujuk pada Laporan Tahunan OCBC 2024, jumlah kredit bruto saat itu Rp170,5 triliun atau tumbuh 10,6% (yoy).

Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja menyebut pertumbuhan kredit sepanjang 2025 oleh perseroan lebih rendah khususnya pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM) serta kredit pemilikan rumah (KPR).

"Namun dari sisi business banking commercial, korporasi, tumbuh cukup baik. Kami pun melihat 2025 cukup banyak tantangan sehingga kami lihat sadar penuh memang relatif untuk menjaga agar lebih hati-hati untuk jangka panjangnya," kata Parwati.

Sejalan dengan itu, perseroan mengakui pertumbuhan DPK yang lebih cepat yakni 18% (yoy) dibandingkan kredit telah memicu penurunan rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) ke 70,4%.

Pada tahun ini, Parwati memperkirakan LDR masih di bawah 80%. Akan tetapi, dia melihat capaian LDR tahun ini sebetulnya berasal dari CASA low cost funding.

"Dari profitabilitas masih terjaga dengan baik," paparnya.

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa total kredit yang disalurkan perbankan sampai dengan Desember 2025 lalu mencapai Rp8.448,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 9,3% (YoY).

Pada akhir tahun lalu, perincian kredit yang disalurkan meliputi kredit investasi Rp2.506,7 triliun, kredit modal kerja (KMK) Rp3.589,8 triliun, serta kredit konsumsi Rp2.352,1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perbankan Tanah Air seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) mengungkapkan komitmen terkait dividen tahun buku 2025.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi sebelumnya menyampaikan bank dalam menentukan rasio pembagian dividen akan mempertimbangkan kondisi struktur permodalan perseroan (capital adequacy ratio/CAR) serta rencana pertumbuhan untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

Saat ini, Hery menyebut bahwa kondisi permodalan BRI sangat memadai, tercermin dari CAR BRI yang berada pada level 23,53% hingga akhir 2025. Angka itu jauh di atas ketentuan regulator.

“Mempertimbangkan kondisi tersebut, seyogyanya kami memiliki ruang untuk memberikan dividen dengan payout ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan level histori yang selama ini ada,” ungkap Hery dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Keuangan BRI Kuartal IV/2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (26/2/2026).

Selain untuk menghasilkan kondisi permodalan yang optimal, Ketua Umum Perbanas itu mengungkapkan bahwa langkah ini menjadi upaya perseroan guna memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada para pemegang saham.

Menurutnya, dengan pembagian dividen yang lebih besar, return on investment (ROI) BRI akan lebih tinggi, dibanding posisi saat ini. “Kalau misalnya dividennya lebih besar diberikan, return on equity-nya BRI juga akan lebih tinggi,” ujarnya.

Sebagai catatan, pada Januari 2026, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp137 per saham atau sekitar Rp20,63 triliun yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari dividen tahun buku 2025.

BRI juga membagikan dividen sebesar Rp51,74 triliun atau Rp343,40 per saham untuk tahun buku 2024. Jumlah tersebut setara dengan 85,32% dari laba bersih perseroan yang mencapai Rp60,64 triliun.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan memberi sinyal bahwa pembagian dividen tahun buku 2025 berpotensi lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun buku 2024, Riduan mengungkapkan bahwa perseroan membagikan dividen dengan payout ratio sebesar 78%.

Kendati begitu, besaran pembagian dividen tahun buku 2025 akan mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

“Kira-kira segitulah. Nanti kan kami serahkan RUPS nanti. Ya kan keputusannya di RUPS, kami ngusulin. Nanti ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas, dalam hal ini Danantara kan berapa persennya. Ya, tapi pasti lebih better lah dibanding tahun lalu,” jelasnya ketika ditemui di Gedung DPR, Rabu (18/2/2026).

Di sisi lain, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa perseroan berencana mengusulkan pembagian dividen sebesar 30% dari laba tahun buku 2025. Rasio tersebut meningkat dibandingkan pembagian dividen tahun buku 2024 yang sebesar 25% dari laba.

“Dividen kita rencana, kita akan usulkan 30%, naik dari tahun lalu,” ujar Nixon di Kantor BTN, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, usulan kenaikan dividen tersebut dilakukan perseroan untuk mengelola sekaligus meningkatkan return on equity (ROE) BTN. Perseroan pun menargetkan ROE pada tahun ini naik sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk diketahui, BTN membagikan dividen senilai Rp751,83 miliar untuk tahun buku 2024. Berdasarkan catatan Bisnis, bank tersebut membukukan laba bersih Rp3 triliun pada 2024, sehingga rasio pembagian dividen setara dengan 25% dari laba perseroan. Nilai dividen tersebut setara dengan Rp53,57 per saham.

Rasio pembagian dividen pada tahun buku 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, BTN membagikan dividen tunai senilai Rp700,19 miliar atau Rp49,89 per saham. Jumlah tersebut mencerminkan dividend payout ratio sebesar 20% dari laba bersih BTN yang mencapai Rp3,5 triliun pada tahun tersebut.

Bank Danamon juga memberi sinyal pembagian dividen tahun buku 2025. Kendati begitu, Wakil Direktur Utama Bank Danamon Honggo Widjojo Kangmasto mengatakan bahwa besaran nilai dividen tahun buku 2025 akan diputuskan dalam RUPST pada 31 Maret 2026.

“Ini tentunya tidak bisa dijawab secara eksak karena tentunya kita menunggu hasil RUPS,” kata Honggo dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja FY 2025 Bank Danamon, Kamis (19/2/2026).

Kendati begitu, Honggo mengatakan bahwa Bank Danamon dalam beberapa tahun terakhir konsisten dengan dividen policy sekitar 35% dari laba bersih perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Sebagai informasi, Bank Danamon membagikan dividen tunai senilai Rp113,85 per saham atau sekitar Rp1,1 triliun untuk tahun buku 2024. Realisasi itu setara dengan 35% dari laba bersih Bank Danamon yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun lalu yang sebesar Rp3,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan perlu menyiapkan strategi kendati dinilai masih punya ketahanan yang kuat di tengah munculnya berbagai macam tekanan baik dari sisi domestik maupun eksternal.

Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI, Hery Gunardi, mengatakan fundamental industri perbankan Indonesia hingga awal 2026 masih berada pada level yang solid.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator utama seperti pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), hingga ketahanan permodalan.

Hery juga menyampaikan bahwa kredit perbankan pada Januari 2026 tercatat tumbuh 9,96% secara tahunan (year-on-year/YoY), meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 9,63% YoY.

Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat sebesar 13,48% YoY. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tetap terjaga di level 2,14%. Ketahanan permodalan industri perbankan pun masih solid dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) mencapai sekitar 25,87%.

“Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ujar Hery dalam keterangan resminya, dikutip Senin (9/3/2026).

Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi memicu kenaikan inflasi energi dan harga pangan. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat serta memperlambat aktivitas ekonomi.

Ketidakpastian ini juga berpotensi menekan kinerja sektor usaha sehingga meningkatkan risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, perbankan perlu lebih selektif dalam menyalurkan kredit sekaligus memperkuat pengelolaan risiko serta kualitas aset.

3 Langkah Mitigasi Risiko

Hery menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah mitigasi risiko yang perlu diperkuat oleh industri perbankan. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio kredit, khususnya pada sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, bank juga perlu mengoptimalkan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi peningkatan NPL serta memperketat disiplin kredit melalui penerapan risk-based pricing.

Kedua, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat rasio likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sehingga bank memiliki bantalan arus kas yang cukup.

Ketiga, industri perbankan juga harus mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing secara lebih hati-hati. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) terhadap eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch dalam pendanaan valuta asing.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah menilai kondisi industri perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan.

“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI mengumumkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat, 10 April 2026.

Berdasarkan pengumuman resmi BRI, manajemen menyampaikan bahwa pemanggilan RUPST akan dilakukan paling kurang melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs resmi perseroan pada Jumat, 13 Maret 2026.

Adapun pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili serta memberikan suara dalam rapat adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pada rekening efek di KSEI pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 17.00 WIB.

Dalam pengumuman tersebut, perseroan juga menyampaikan bahwa pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 dari total saham dengan hak suara, serta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, berhak mengusulkan mata acara rapat.

Usulan tersebut harus diajukan secara tertulis dan telah diterima direksi BRI paling lambat tujuh hari sebelum pemanggilan rapat, yakni pada Jumat, 6 Maret 2026. Umumnya salah satu mata acara RUPST yakni pembagian dividen hingga perombakkan pengurus, namun hingga berita ini ditulis perusahaan belum memberikan mata acara RUPST sampai tanggal tersebut.

Kisi-kisi Dividen dari Bos BRI

BRI sebelumnya memberikan bocoran mengenai pembagian dividen (dividendpayout) untuk tahun buku 2025. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa bank dalam menentukan rasio pembagian dividen akan mempertimbangkan kondisi struktur permodalan perseroan (capitaladequacyratio/CAR) serta rencana pertumbuhan untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

Saat ini, Hery menyebut bahwa kondisi permodalan BRI sangat memadai, tercermin dari CAR BRI yang berada pada level 23,53% hingga akhir 2025. Angka itu jauh di atas ketentuan regulator.

“Mempertimbangkan kondisi tersebut, seyogyanya kami memiliki ruang untuk memberikan dividen dengan payout ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan level histori yang selama ini ada,” ungkap Hery dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Keuangan BRI Kuartal IV?2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (26/2/2026).

Selain untuk menghasilkan kondisi permodalan yang optimal, Ketua Umum Perbanas itu mengungkapkan bahwa langkah ini menjadi upaya perseroan guna memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada para pemegang saham.

Menurutnya, dengan pembagian dividen yang lebih besar, return on investment (ROI) BRI akan lebih tinggi, dibanding posisi saat ini. “Kalau misalnya dividennya lebih besar diberikan, return on equity-nya BRI juga akan lebih tinggi,” ujarnya.

Untuk diketahui, BRI membukukan laba bersih konsolidasian senilai Rp57,13 triliun sepanjang 2025. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, laba tersebut berasal dari pendapatan bunga Rp207,78 triliun, meningkat 4,27% secara tahunan (yearonyear/YoY) dibandingkan Rp199,27 triliun pada 2024. Sementara, pada tahun sebelumnya, laba bersih BRI mencapai Rp60,3 triliun

Dari sisi beban bunga, tercatat senilai Rp57,28 triliun atau terdapat kenaikan sebesar 1,20% YoY dari Rp56,61 triliun. Meski demikian, pendapatan bunga bersih (netinterestincome/NII) senilai Rp150,50 triliun, naik 5,52% YoY dari Rp142,65 triliun pada tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut laju pertumbuhan kredit perbankan di Tanah Air masih belum mencapai level optimal meskipun likuiditas dalam sistem keuangan melimpah. Dua kendala menghambat laju permintaan kredit ditenggarai karena lemahnya permintaan dan tingginya suku bunga pinjaman.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan secara umum ketahanan sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang sangat sehat, yang tercermin dari rasio alat likuid perbankan yang mencapai 27,6%, serta Capital Adequacy Ratio (CAR) yang bertengger di level 25,9%, jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan sebesar 8%. Kendati demikian, tingginya likuiditas tersebut belum sepenuhnya terefleksi pada penyaluran kredit.

Hingga akhir Januari 2026, BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,96%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit perbankan dua periode yang sama tahun-tahun sebelumnya 10,27% (Januari 2025) dan 11,83% (Januari 2024).

"Credit gap-nya masih terjadi, karena artinya walaupun likuiditas bank banyak, tapi memang pertumbuhan kredit itu belum mencapai pada level yang optimal," ujar Destry dalam forum Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 46, Jumat (27/2/2026).

Dia pun menyimpulkan bahwa bahwa pasokan likuiditas (supply side) di perbankan sebenarnya sudah sangat memadai. Permasalahan utama saat ini, sambungnya, terletak pada sisi permintaan (demand side) dan hambatan dari sisi suku bunga kredit yang relatif masih tinggi.

Sebagai respons, BI telah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 150 basis poin (bps) sejak September 2024 hingga saat ini. Menurutnya, transmisi kebijakan ini mulai terlihat pada suku bunga kredit baru (lending rate) yang telah turun sebesar 88 bps.

Guyuran Insentif Likuiditas Makroprudensial

Untuk terus mengakselerasi fungsi intermediasi perbankan, bank sentral juga memperkuat implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Tercatat hingga Februari 2026, BI telah menggelontorkan total insentif KLM mencapai Rp427,5 triliun kepada perbankan.

Melalui kebijakan ini, bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas dan inklusi mendapatkan pemotongan kewajiban penempatan dana pada Giro Wajib Minimum (GWM). Dari tarif normal sebesar 9%, GWM efektif bagi bank-bank tersebut dipangkas menjadi hanya 3,5%.

Artinya, terdapat selisih 5,5% likuiditas yang dikembalikan kepada bank, yang nilainya setara dengan Rp427,5 triliun.

Adapun, Destry menjelaskan bahwa penyaluran insentif sebesar Rp427,5 triliun tersebut kini terbagi ke dalam dua jalur (channel). Pertama, lending channel yang diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit secara langsung ke sektor-sektor prioritas dengan realisasi sebesar Rp357,9 triliun.

Kedua, interest rate channel yang merupakan jalur insentif baru yang diperkenalkan sekitar 16 Desember 2025, khusus diberikan kepada bank-bank yang cepat melakukan transmisi kebijakan moneter (menurunkan suku bunga kredit) dengan realisasi penyaluran Rp69,6 triliun.

"Artinya memang timing-nya pas, karena bank pada saat dua bulan terakhir mereka mulai menurunkan suku bunga. Tentunya ini juga banyak pengaruh dari regulator lain seperti OJK, mari kita sama-sama turunkan special rate untuk dana pihak ketiga supaya lending rate juga akan turun," jelasnya.

Ke depan, BI tetap optimistis bahwa fungsi intermediasi perbankan akan semakin membaik, didorong oleh masih besarnya porsi kredit yang belum ditarik oleh debitur (undisbursed loan). Saat ini, posisi undisbursed loan perbankan sebanyak Rp2.506 triliun atau mencakup 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia.

"Ini angka yang cukup besar. Nah, ini yang tentunya perlu kita dorong sehingga dia akan menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi," tutup Destry.