Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Presiden, pemerintah telah menerima laporan bahwa pada Agustus 2026 jumlah koperasi yang siap diresmikan diproyeksikan melonjak drastis hingga mencapai 30.000 unit.

"Dari 1.000 ini dilaporkan kepada saya bahwa pada bulan Agustus kita akan lompat meresmikan 30.000 koperasi," ucap Presiden Prabowo.

Kendati demikian, dia menyebut pencapaian 20.000 koperasi pun tetap menjadi prestasi besar yang jarang terjadi di negara lain.

"Kalau umpamanya tidak sampai 30.000, kalau hanya sampai 20.000, saya katakan 20.000 ini juga adalah prestasi yang saya kira jarang bisa ditemukan di negara lain," ujarnya.

Prabowo menilai percepatan pembangunan koperasi tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah dan lembaga negara bekerja secara efektif jika memiliki visi dan koordinasi yang kuat.

"Kalau punya kehendak, kalau punya strategi, kalau punya tekad, kalau punya kerjasama kita mampu berbuat yang luar biasa," tutur Presiden.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengajak masyarakat meninggalkan mentalitas bangsa yang merasa lemah dan kalah dibanding negara lain.

"Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No! Kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah, kita harus jadi bangsa yang menang," katanya.

Dia optimistis Indonesia mampu bangkit menjadi negara kuat apabila seluruh elemen bangsa bekerja sama membangun sektor ekonomi rakyat.

"Dan kita akan menang! Kita akan kuat! Kita akan bangkit saudara-saudara!" ujar Prabowo.

Selain target koperasi, Presiden juga mengungkapkan pemerintah menyiapkan pembangunan 1.000 desa nelayan hingga pengembangan sekolah baru dan Sekolah Rakyat pada 2027.

"Kita lihat Desember 1.000 desa nelayan. Dan kita lihat tahun 2027 berapa ratus sekolah baru kita bangun, berapa sekolah rakyat kita bangun," tuturnya.

Prabowo menegaskan dirinya ingin memastikan kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat dan tidak lagi bocor akibat penyalahgunaan.

"Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus! Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus!" kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi (Kemenenkop) Republik Indonesia menyebutkan sedikitnya 7.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah selesai dibangun 100 persen.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia Panel Barus mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari 35 ribu koperasi yang sedang dibangun.

"Yang sudah jadi per hari ini hampir 7.000, itu yang sudah jadi 100 persen di seluruh Indonesia," ujar Panel Barus usai memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Kamis (30/4/2026).

Ia mengatakan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih tersebut terus digencarkan di seluruh Indonesia. Panel mengatakan sedikitnya 30.000 pembangunan fisik dari program tersebut bakal dirampungkan pada Agustus 2026 di seluruh Indonesia.

"Harapan Bapak Presiden bulan Agustus, 30.000 fisik-nya harus selesai di seluruh Indonesia. Harapannya ini bisa berjalan bisnis-nya agar dirasakan oleh masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, Ia mengatakan pemerintah pusat mendorong seluruh wilayah untuk mempercepat proses pembangunan fisik guna mengoptimalkan program tersebut termasuk di Sumatera Utara.

"Sumatera Utara ini kan desa /kelurahan-nya hampir 6.110. Pembangunan fisik-nya terus berjalan. Kami juga sudah melakukan kunjungan di berbagai wilayah pembangunan sedang berjalan," ujarnya.

Bisnis.com, BATAM – Pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dikerjakan jajaran TNI melalui Kodim se-Kepri terus menunjukkan progres. Dari total target awal sebanyak 60 unit dan rencana pembangunan 407 koperasi secara keseluruhan, sebanyak tujuh unit telah rampung 100% secara fisik.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM) Kepri, Riky Rionaldi, mengatakan tujuh unit koperasi tersebut tersebar di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. Meski bangunan telah selesai, koperasi tersebut masih menunggu proses serah terima serta persiapan operasional.

“Secara fisik tujuh unit sudah 100%, tetapi memang belum serah terima dan belum beroperasi karena masih ada tahapan lanjutan, termasuk pembahasan rencana bisnis,” ujar Riky, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Kementerian Koperasi akan melakukan monitoring guna membahas model bisnis dan kesiapan operasional masing-masing koperasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di Batam sendiri, dari total 46 kelurahan, terdapat empat unit koperasi yang pembangunan fisiknya telah selesai 100%.

Riky mengakui proses pembangunan koperasi menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Beberapa lokasi pembangunan merupakan aset milik pemerintah kota, BP Batam, maupun BUMN sehingga memerlukan proses persetujuan administrasi sebelum pembangunan dapat dilakukan.

“Semangatnya tinggi, tetapi memang ada kendala lahan. Yang sudah terbangun itu lahannya sudah mendapat persetujuan karena ada yang merupakan aset pemda, BP Batam, maupun BUMN,” katanya.

Ia menambahkan, untuk wilayah tertentu dengan kondisi lahan terbatas, seperti kawasan pesisir dengan bangunan di atas laut, pembangunan difokuskan pada area daratan yang lebih memungkinkan secara teknis serta dari sisi legalitas.

Lebih lanjut, Riky menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk mengganggu keberadaan ritel modern seperti Alfamart maupun Indomaret. Program ini berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi di tingkat kelurahan.

“Koperasi Merah Putih ini fokus pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi, bukan untuk bersaing dengan ritel modern,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepri berharap pembangunan koperasi tersebut dapat memperluas akses usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model usaha bersama yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sebanyak 27.000 bangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih rampung pada April 2026. Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 80.000 KopDes/Kel Merah Putih di Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan hingga saat ini pembangunan fisik KopDes/Kel Merah Putih sudah berjalan di sekitar 26.000–27.000 titik. Selain itu, inventarisasi lahan yang siap digunakan telah mencapai sekitar 44.000 lokasi.

Dia menuturkan tingkat penyelesaian rata-rata bangunan KopDes/Kel Merah Putih telah melampaui 50%, sehingga pemerintah optimistis sebanyak 26.000 unit akan rampung pada April 2026.

“Harapannya nanti Maret atau April, 26.000 yang dibangun di tahap awal itu sudah selesai fisiknya. Nah itu kelihatan langsung. 26.000–27.000 itu kalau sudah selesai bangunan fisiknya, kelihatan fisiknya,” kata Ferry dalam YouTube, Kamis (15/1/2026).

Lebih lanjut, Ferry menyebut Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan pada Juli 2026 mendatang akan ada tambahan koperasi yang rampung.

“April ini akan menjadi momentum yang penting bagi kementerian koperasi karena challenging-nya di sini, ini harus sukses,” ujarnya.

Ferry menjelaskan program KopDes/Kel Merah Putih merupakan mandat langsung Presiden Prabowo untuk mengembalikan koperasi pada fungsi strategisnya sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, yang masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, hingga pembiayaan.

Dia menuturkan proses pembentukan KopDes/Kel Merah Putih dilakukan melalui pendekatan kombinasi top-down dan bottom-up, mulai dari pembentukan badan hukum hingga musyawarah di tingkat desa dan kelurahan.

Nantinya, KopDes/Kel Merah Putih akan memiliki beragam unit usaha, seperti gerai sembako yang dikelola dengan konsep ritel modern, apotek dan klinik desa, lembaga keuangan mikro, pergudangan, serta layanan logistik lengkap dengan sarana transportasi.

Selain itu, sambung Ferry, koperasi juga diberi keleluasaan mengembangkan usaha sesuai potensi lokal, seperti kuliner, kerajinan, hingga usaha produktif lainnya.

Sejalan dengan pembangunan fisik, Kemenkop juga telah menyiapkan aspek sumber daya manusia dan sistem dengan melatih pengurus dan pengelola koperasi agar mampu mengelola koperasi secara modern.

Dia menuturkan, pihaknya telah merekrut sebanyak 8.000 business assistant (BA) dan ditempatkan untuk mendampingi KopDes/Kel Merah Putih. Serta, juga ada project management officer (PMO) untuk membantu operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih melalui BA dengan menyusun standardisasi pelaporan, model bisnis, maupun aspek lainnya.

Di samping itu, Kemenkop juga membangun Sistem Informasi Manajemen KopDes/Kel Merah Putih yang akan memuat profil koperasi, sistem transaksi, hingga data usaha secara real time.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan delapan program prioritas pada 2026. Program-program tersebut ditopang dengan anggaran belanja negara Rp3.842,7 triliun pada APBN tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan belanja negara secara keseluruhan senilai Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) Rp693 triliun.

TKD tahun ini turun dari tahun-tahun sebelumnya, lantaran pemerintah mengeklaim manfaat yang dirasakan langsung masyarakat di daerah turut tersalurkan dari anggaran program prioritas.

"Fiskal sebagai salah satu motor pembangunan dijalankan pemerintah melalui optimalisasi peran APBN. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas," terangnya pada rapat paripurna pengesahan UU APBN 2026 di DPR, Jakarta, 23 September 2025 lalu.

Secara terperinci, delapan program prioritas itu meliputi:

1. Ketahanan pangan (Rp146,7 triliun) ditujukan untuk swasembada pangan, stabilisasi harga pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan;
2. Ketahanan energi (Rp402,4 triliun) untuk peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi serta stabilisasi harga;
3. Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun);
4. Anggaran pendidikan (Rp769,1 triliun) yang disalurkan kepada program PIP dan KIP Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Beasiswa, Kesejahteraan Guru/Dosen/Tenaga Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah/PAUD/Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran kesehatan (Rp244 triliun) untuk program JKN, Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan rehabilitasi rumah sakit;
6. Pembangunan Koperasi/Desa Merah Putih;
7. Pertahanan semesta yakni untuk modernisasi alutsista, memberdayakan industri strategis nasional, kesejahteraan prajurit;
8. Akselerasi investasi dan perdagangan;
9. Anggaran perlindungan sosial (Rp508,2 triliun) terkait dengan Data Tunggan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan.

MBG Masih Berlanjut

Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah MBG. Anggaran itu melonjak hampir lima kali lipat dari pagu pada APBN 2025 yakni Rp71 triliun.

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa pagu anggaran MBG 2026 berasal dari pos-pos lain berdasarkan fungsinya, termasuk fungsi pendidikan yang mencapai lebih dari 66%.

Pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025), Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu memaparkan bahwa total pagu anggaran MBG berasal dari lintas pos anggaran untuk target sasaran penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

"Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun," terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Selatan (Kalsel) tercatat total sebanyak 2.013 unit yang tersebar di seluruh wilayah.

Koperasi terdiri dari 1.969 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 144 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Angka ini terungkap dalam pembukaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Angkatan I Tahun 2025 yang digelar di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (15/12/2025).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyatakan jumlah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No 17/2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi.

"Dari jumlah tersebut, aset koperasi yang telah terdata di SIMKOPDES mencapai 707 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Selasa (16/12/2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 1.306 koperasi yang belum tercatat dalam sistem informasi manajemen, atau setara dengan 64,9% dari total keseluruhan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Merah Putih, penyebaran 2.013 koperasi ini menjadi tulang punggung program ekonomi kerakyatan di tingkat grassroot.

Dalam konteks pembangunan fisik, laporan PT Agrinas Pangan Nusantara melalui Korem 101 Antasari per 10 Desember 2025 mencatat progres yang positif.

Sebanyak 116 titik koperasi telah terverifikasi untuk pembangunan infrastruktur, dengan 99 koperasi sudah memasuki tahap konstruksi aktif. Capaian tertinggi diraih KDMP Langkang Baru, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, dengan progres mencapai 33,22%.

Di sisi lain, masifnya jumlah koperasi yang terbentuk menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kapasitas pendampingan dan pembinaan yang tersedia.

Keberadaan 2.013 unit koperasi membutuhkan sumber daya manusia pendamping yang mumpuni, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kompetensi.

Merespons tantangan tersebut, pelatihan yang diikuti Project Management Officer (PMO) provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, Koordinator Pendamping Desa (TAPM), serta Asisten Bisnis kabupaten/kota ini diharapkan menjadi katalis peningkatan kapasitas.

"Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan para pendamping koperasi, baik PMO, Business Assistant, maupun pendamping desa, dalam memahami tata kelola, prinsip, serta regulasi koperasi," tegas Yanuar.

Adapun dia menekankan bahwa peran pendamping menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa ribuan koperasi yang telah terbentuk tidak hanya eksis secara administratif, namun juga produktif secara ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembangunan fisik sekitar 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan rampung pada Maret 2026.

Ferry berujar bahwa hingga saat ini, pembangunan ini telah menyentuh sekitar 26.000 unit Kopdes. Pembangunan terus dipercepat dengan menggandeng PT Agrinas Pangan Nusantara dan TNI.

“Bulan Maret ketika disampaikan oleh Bapak Presiden ketika rapat Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Maret [2026] insyaallah akan ada 80.000 koperasi desa ini selesai dibangun dan siap operasional,” kata Ferry dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Dia melanjutkan, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di desa-desa.

Menurutnya, hal ini dapat terwujud salah satunya melalui alternatif penciptaan lapangan kerja menjadi pengurus koperasi. Apabila terdapat 20 orang pengurus koperasi, maka akan terdapat 1,6 juta orang yang mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, terdapat pula peluang tambahan apabila masyarakat desa dapat menjadi anggota Kopdes. Dengan perhitungan satu koperasi minimal memiliki 500 orang anggota, maka total anggota Kopdes dapat mencapai 40 juta orang.

Ferry lantas mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mendorong penerima manfaat bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga penerima bantuan pangan non-tunai dapat turut menjadi anggota Kopdes.

“Supaya mereka bisa beli barang-barang di Koperasi Desa dan setiap akhir tahun mereka bisa mendapatkan tambahan berupa sisa hasil usaha dari Koperasi Desa,” ujarnya.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota memaparkan sejumlah perkembangan terkait program pembangunan koperasi desa Merah Putih usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ketika ditanya mengenai agenda pertemuannya dengan Presiden, Joao menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada masalah Kelautan dan Perikana serta pembangunan koperasi. Terkait peran Agrinas dalam program pembangunan koperasi, Joao menyampaikan pesan langsung yang dia terima dari Presiden.

“Beliau hanya menyampaikan kalau anda ragu-ragu, Anda ingat pertimbangan hanya satu anda berpihak pada rakyat, jangan takut jika Anda benar,” ujarnya.

Joao mengungkapkan bahwa pembangunan koperasi desa sudah berjalan masif hingga mencapai 16.770 titik atau 20,02% dari target yakni 83.762 desa.

“Kita sudah 16.770 titik yang sudah terbangun,” katanya.

Namun, dia meluruskan bahwa titik-titik tersebut belum selesai sepenuhnya.

“Baru 20 hari, lagi dibangun dulu,” jelasnya ketika ditanya apakah seluruh Koperasi Desa sudah rampung.

Menurutnya, seluruh koperasi yang dibangun merupakan wadah bagi masyarakat desa secara menyeluruh.

“Jadi koperasi itu semua masyarakat desa menjadi anggota koperasi, jadi bukan satu dua orang bikin koperasi kan nggak,” tegasnya.

Joao juga memastikan bahwa proyek besar ini tidak bersumber dari aset Agrinas, tetapi dari dana desa mengingat umur dari lembaga tersebut baru mencapai 9 bulan.

“Mana punya Agrinas aset umur aja baru 9 bulan. Ini dana desa,” ujarnya.

Meski begitu, dia menyebut Agrinas telah menerima komitmen modal besar hingga Rp210 triliun.

“Rp210 triliun dan sudah di tanda tangan dengan Agrinas kalau perlu tinggal pakai saja,” katanya.

Soal mekanisme pencairan, dia menambahkan bahwa keseluruhan dana memang akan disalurkan melalui Bank Himbara.

“Semuanya kan udah, itu kan namanya talangan, dananya sudah ada di bank-bank itu, ceknya sudah kepegang. Tinggal bangun bayar, bangun bayar,” ucapnya.

Mengingat, Joao menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan wajib melibatkan masyarakat desa.

“Jadi semua tukang di desa semua ini di desa dilibatkan untuk bangun, ada PT coret gak boleh, ada suplai dari badan usaha atau CV gak boleh, harus beli dari rakyat dari petani, beli langsung di toko material di desa itu,” ujarnya.

Di sisi lain, saat ditanya apakah target hingga akhir tahun bisa mencapai 50% atau mengejar 40.000 unit, dia menilai hal itu memungkinkan.

“Harusnya bisa. Maksudnya terbangun bukan jadi,” tandas Joao.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengubah fokus prioritas penggunaan Dana Desa 2025 melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2025.

Beleid baru itu mewajibkan pemerintah desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu perubahan atas PMK 108/2026," tertulis dalam pertimbangan PMK 81/2025.

Sebelumnya dalam PMK 108/2024, prioritas Dana Desa hanya difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan hewani, pencegahan stunting, serta permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kini, aturan baru menambahkan dukungan bagi Koperasi Merah Putih sebagai prioritas baru.

Komitmen Kepala Desa Jadi Syarat Penyaluran

Perubahan signifikan terlihat pada persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I. Kepala Desa kini diwajibkan melampirkan Surat Pernyataan Komitmen sebagai syarat administratif.

Dalam surat tersebut, Kepala Desa harus menyatakan komitmennya untuk mendukung pembentukan koperasi merah putih melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Jika belum teranggarkan dalam APBDes murni maka pemerintah desa wajib memuatnya dalam APBDes Perubahan atau peraturan penjabaran APBDes seperti yang diatur dalam lampiran PMK 81/2025.

Adapun ketentuan teknis penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked) tetap dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% (paling lambat Juni) dan Tahap II sebesar 40% (paling cepat April), sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1).

Dana Desa sebagai Penjamin

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang disalurkan ke pemerintah desa lewat Dana Desa.

Purbaya menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan menjadi pelaksana pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih. Adapun, dana pembangunan akan dikucurkan oleh bank-bank BUMN alias Himbara sebagai pinjaman.

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan Himbara tidak perlu khawatir Agrinas gagal bayar karena akan dijamin oleh APBN.

"Agrinas pinjem ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure [terjamin], perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan," kata Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

Artinya, jika pemerintah menyicil Rp40 triliun ke Himbara selama enam tahun maka total dana APBN yang akan dipakai untuk pembangunan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih mencapai Rp240 triliun.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur selama baru pendanaan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih tersebut.

"Itu gampang kok [penerbitan PMK-nya], cuma coret 1-2 baris, selesai," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkap desain bangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih yang tengah dibangun berukuran 20 x 30 meter.

Informasi mengenai desain dan luas bangunan Kopdes Merah Putih itu disampaikan Joao dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Kurang lebih desain atau denah daripada Koperasi Desa Merah Putih yang disiapkan, bangunannya seluas 20 x 30,” kata Joao di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Joao menyebut, dari total luas bangunan itu, pihaknya membagi 6 x 17 meter untuk gerai koperasi.

Di dalam gerai itu, kata dia, terdapat ruangan 3,5 x 10 meter untuk klinik desa. Selain itu, terdapat gudang khusus untuk pupuk seluas 4 x 6 meter. Ruangan itu di luar gudang bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari.

“Selain gudang ini, kita juga ada satu section bagian khusus untuk penempatan gas melon atau gas subsidi sehingga nanti KDKMP akan menjadi agen distribusi dari gas subsidi,” tutur Joao.

Saat memaparkan desain tersebut, Joao menunjukkan denah rancangan Kopdes Merah Putih yang rencananya akan dibangun di seluruh Indonesia.

Menurut Joao, pembangunan gerai dan gudang Kopdes Merah Putih itu akan menelan biaya sekitar Rp 1,658 miliar atau Rp 2,938 juta per meter persegi.

“Desain ini kami lakukan dan harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional,” ujar Joao.

Adapun PT Agrinas Pangan Nusantara, sebagai perusahaan negara yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto, membangun fisik Kopdes Merah Putih dengan cepat menargetkan untuk memulai pembangunan 2.930 titik setiap hari.

Pembangunan dikebut untuk mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih selesai dibangun dan bisa beroperasi pada Maret 2026.

“Tetapi sampai hari ini kami baru bisa 1.200-an (per hari),” kata Joao.

Bisnis.com, MALANG — Pemerintah lewat Kementerian Koperasi berkomitmen mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) dengan membantu membangun infrastruktur seperti gudang dan gerai yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, mengatakan pembangunan infrastruktur KMP saat ini masuk tahap groundbreaking dengan jumlah mencapai 1.000-an titik, bahkan lebih.

"Tapi ini terus simultan. Kami lakukan karena pembangunan fisik, gudang-gudang, dan gerai serta sarana pendukung itu menjadi penting," kata Menkop Ferry Juliantono saat menghadiri Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ke-64, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, pemerintah terus melakukan inventarisasi tanah di desa-desa untuk dibangun infrastruktur mendukung KMP. Inventarisasi itu mencakup kecukupan luas, lokasi strategis atau tidak, dan lainnya.

Ferry telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh Indonesia untuk menginventarisasi aset tanah milik pemerintah.

Aset-aset milik negara di desa bisa milik Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Tanah-tanah itu nantinya bisa dimanfaatkan kegiatan operasional Koperasi Merah Putih.

"Jadi memang perlu waktu, tapi prosesnya jalan terus," kata dia. Saat ini, sudah terbentuk 82.231 KMP berbadan hukum.

Terkait keinginan Universitas Brawijaya (UB) untuk ikut membantu pengembangan koperasi, terutama KMP, Kemenkop menerima dengan tangan terbuka.

Nantinya, akan ada living laboratory alias laboratorium hidup yang melibatkan mahasiswa dan pengajar Universitas Brawijaya.

Rektor UB, Prof Widodo, menilai gerakan untuk Koperasi Merah Putih ini luar biasa untuk membangun Indonesia, mengingat masyarakat banyak tinggal di daerah dan di desa. Kekayaan alam juga ada di desa sehingga ekonomi harus dibangun serius.

"Kalau ekonomi di desa ini tumbuh, maka masyarakat khususnya pemuda, dia tidak harus keluar desa, dia tidak harus ke kota sehingga pembangunan melalui Koperasi Merah Putih itu very strategic untuk membangun Indonesia, dimulai dari pembangunan di desa-desa," katanya.

Dengan demikian, UB yang selama ini memang concern terhadap pemberdayaan masyarakat pedesaan senang mendapatkan program-program yang sangat bagus.UB perlu mendukung program Kementerian Koperasi.

"Ini juga menjadi jawaban dari perguruan tinggi, bahwa kita bukan di menara gading, tapi kita harus hadir secara langsung di masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, perguruan tinggi mempunyai beberapa program yang nanti bisa disinergikan dengan Kementerian Koperasi, di antaranya, UB mempunyai program Doktor Mengabdi. Intinya, dosen-dosen UB diturunkan untuk ke lapangan membangun desa.

Selain itu, ada program Mahasiswa Membangun Desa yang ini juga bisa diarahkan untuk bisa membangun KMP dan membantu koperasi yang ada di desa-desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes.

"Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes.

Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes.

"Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%," terangnya.

Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa.

"Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman," ucapnya.

Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa," terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).