Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah melakukan investigasi mendalam terkait insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa-siswi di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, diduga usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astha Triyono telah terjun ke lokasi untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut serta meninjau penanganan medis kepada para siswa yang terdampak.

"Iya bentar. Prof. Erwin lagi ngecek, Kadinkes lagi ngecek, bagaimana pertama penanganan dan situasinya. Jadi mohon waktu, nanti kami akan hari ini juga kami akan berikan informasi yang terbaru tentang hal-hal ini," ujar Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (11/5/2026).

Mengenai mekanisme pertanggungjawaban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait, ia menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tetap diberlakukan terhadap mitra yang terbukti lalai dalam menjaga standar higienitas serta keamanan pangan dalam pengolahan hingga pendistribusian MBG.

Menurutnya, kewenangan pemberian sanksi dilakukan secara kolektif dengan koordinasi utama di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, BGN disebut telah menerapkan sanksi bagi SPPG yang terlibat dalam sejumlah insiden serupa sebelumnya.

"Begini, kewenangan pemberian sanksi, tentu dilakukan secara kolektif, tapi terutamanya melalui BGN, dan BGN telah menerapkan sanksi ya untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden. Kemudian efektivitas dari penerapan sanksi BGN juga kami pahami terus melakukan evaluasi. Artinya apakah kemudian setelah dikasih sanksi ada perbaikan atau tidak," tuturnya.

Meski demikian, Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya rincian data mengenai jumlah SPPG di wilayah setempat yang telah dikenakan sanksi kepada BGN sebagai otoritas pemberi penalti.

"Nah, data persisnya ini tentu kita juga lebih eloknya akan di-disclosure oleh BGN sebagai pihak yang menerapkan sanksi tersebut," ungkapnya.

Untuk saat ini, Emil menegaskan Satgas MBG Jatim memilih fokus pada penuntasan kasus yang terjadi di Surabaya sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPG.

"Nanti kinerjanya kita bahas khusus. Saat ini kita fokus dulu pada penanganan insiden yang terjadi di Surabaya ini dulu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026). Gejala yang dikeluhkan para murid antara lain adalah pusing, mual, hingga muntah.

Para peserta didik yang mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi MBG tersebut dilarikan dewan guru ke satuan pelayanan kesehatan terdekat, seperti Puskesmas Dukuh Tembok serta RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Surabaya.

Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya drg. Tyas Pranadani menerangkan berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya terdapat kurang lebih 200 siswa yang berasal dari 12 sekolah yang diduga mengalami gejala keracunan tersebut.

"Sejauh ini yang kita dapatkan datanya itu hampir 200 siswa [yang mengalami gejala keracunan MBG]. Hampir semua sudah kami tangani. Jadi, ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI ini mungkin kurang lebih 100-an ya. Datanya masih kami update lagi," ungkap Tyas, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan siswa-siswi yang mengalami gejala keracunan makanan tersebut disebut berasal dari 12 sekolah yang dikabarkan menerima pasokan MBG dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.

“Ada beberapa sekolah dari satu SPPG itu memang semua dikirimi makanan ini mengeluh, hampir semuanya mengeluh. Jadi total itu sekitar 12 sekolah yang di dapur sama,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara mengenai isu keterlambatan pencarian dana oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikhawatirkan menghambat penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Sebagai informasi, kabar tersebut menyeruak usai beredarnya pesan berantai di platform WhatsApp Group yang menyebut seluruh SPPG di Kota Surabaya belum mendapatkan pencairan anggaran sehingga terancam tidak beroperasi.

“Selamat pagi rekan-rekan mau menginfokan bahwa sedang terjadi kendala di seluruh dapur di Surabaya bahwa dana dari pemerintah tidak cair nggih, mohon doa nya agar di minggu ini semoga dana cair di rekening kami karena jika belum cair maka kami terpaksa harus berhenti operasional dahulu sampai dana dari pusat cair. Akan kami informasikan kembali, harap menjadi informasi dan support-nya nggih matur nuwun,” tulis pesan tersebut.

Emil yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya melanda seluruh SPPG di wilayah kerjanya. Ia bahkan telah berkoordinasi secara lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang tengah terjadi.

"Saya cek ke BGN, tidak semua dapur (SPPG) mengalami masalah tersebut, dan tidak hanya di Surabaya saja," ungkap Emil saat dikonfirmasi awak media, Jumat (8/5/2026).

Emil menyatakan bahwa pencairan dana tersebut saat ini tengah diproses secara bertahap oleh pemerintah pusat. Pengirimannya disebutkan lewat transfer melalui rekening virtual account yang dikantongi oleh masing-masing pengelola SPPG.

“Namun, menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BGN, sudah mulai diproses pencairannya. Pencairan ke virtual account,” bebernya.

Oleh sebab itu, Emil mengimbau kepada segenap masyarakat dan para pengelola dapur MBG di Jawa Timur untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menyatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan normal.

“Kami terus melakukan koordinasi agar operasional dapur MBG tetap berjalan dan pelayanan kepada siswa tidak terganggu,” pungkasnya.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi langkah Bank Jatim yang terus melakukan inovasi digital demi menghadirkan layanan keuangan yang andal bagi nasabah melalui JConnect versi terbaru.

"Sudah seharusnya bank memiliki keunggulan dalam melayani masyarakat berbasis digital. Apalagi di era sekarang ini, sebagian masyarakat bertransaksi menggunakan gadget. Saya mengapresiasi inovasi bank Jatim yang berjuang keras mewujudkan JConnect versi terbaru," katanya di Surabaya, Jatim, Senin.

Emil menyampaikan rasa bangganya terhadap komitmen Bank Jatim sebagai bank pembangunan daerah yang terus berinovasi menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Emil, transformasi digital melalui JConnect merupakan langkah strategis dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami optimis JConnect bisa mencapai target jumlah penggunanya. Dengan diluncurkannya banyak fitur baru di JConnect, kami berharap warga Jawa Timur semakin menyadari bahwa Bank Jatim adalah bank milik masyarakat Jawa Timur," kata Emil.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menyatakan JConnect hadir sebagai layanan keuangan yang menawarkan banyak kemudahan transaksi pembayaran.

Winardi menjelaskan JConnect versi terbaru terbaru menghadirkan 36 fasilitas unggulan yang disusun berdasarkan kebutuhan nasabah atau voice of customer.

Fasilitas itu di antaranya kemudahan mengganti password tanpa harus datang ke kantor cabang hingga penggunaan sistem login berbasis biometrik yang lebih praktis dan aman.

Selain itu, juga terdapat layanan top up kartu uang elektronik kini sudah terintegrasi dalam aplikasi.

Ia menyebutkan saat ini jumlah pengguna terdaftar JConnect telah mencapai sekitar 1.025.000 dan ditargetkan mencapai 2 juta pengguna terdaftar pada Desember 2026 melalui peluncuran versi terbarunya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyusun langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi kenaikan harga plastik akibat konflik bersenjata di Timur Tengah yang saat ini tengah dirisaukan oleh para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui bahwa harga plastik di pasaran saat ini sedang melambung tinggi. Bahan baku pembuatan plastik yang berasal dari minyak bumi mayoritas didistribusikan dari negara-negara di kawasan Teluk yang disalurkan lewat jalur distribusi Selat Hormuz.

"Ini menjadi perhatian serius karena banyak UMKM butuh plastik. Nah, maka dari itu, kita tahu bahwa plastik ini memang harganya naik karena kondisi bahan baku dan rantai pasok globalnya memang demikian," tutur Emil, Rabu (8/4/2026).

Dirinya menyebut telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur guna memantau dampak dari melambungnya harga plastik kepada pelaku UMKM dan mencarikan solusi atas masalah tersebut.

"Misalnya, orang belanja sekarang kan didorong agar belanjanya menggunakan tas belanja sendiri, jangan pakai kresek. Itu 'kan sudah mulai dibudayakan dari dulu ya, sudah mulai dijadikan kebiasaan baru, tapi kalau yang jual es cekek misalnya, itu kan memang harus ada plastiknya. Kita mau mau pastikan dulu, kita data secara betul-betul mana UMKM yang bisa menyesuaikan, mana yang tidak bisa," paparnya.

Dia menyatakan instansi terkait akan melakukan pendataan lebih lanjut terhadap tiap-tiap pelaku UMKM, terkhusus yang berjualan di pasar tradisional, yang terkena dampak kenaikan harga plastik agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi selaku regulator.

"Kita kan tidak bisa hanya sekadar memberi semangat saja. Kita sama-sama pikirin solusinya," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Emil, masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan berbagai kemudahan yang tersedia, seperti pemesanan makanan via aplikasi menggunakan ojek daring yang semakin masif, membuat penggunaan kemasan plastik tidak bisa terhindarkan.

"Nah, yang seperti itu bagaimana solusinya, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita cocokin dulu satu sama lain karena kalau pesan dari ojol, tidak mungkin dikirim dulu piringnya dari rumah, terus dibawa balik 'kan enggak mungkin," ucapnya.

Untuk solusi jangka pendek, dirinya pun meminta kepada para pelaku UMKM di Jawa Timur, seperti pedagang di pasar-pasar tradisional, agar dapat memungut biaya tambahan bagi pelanggan yang memerlukan kemasan plastik. Selain itu, Emil juga meminta masyarakat untuk dapat mengubah kebiasaan sehari-hari dengan menggunakan kantong belanja pribadi.

"Kita utamakan dulu di sektor ekonomi yang paling mendasar, seperti pasar tradisional, baik penjual, pembeli yang berasal dari berbagai kalangan. Nah, bagi kalangan yang lebih punya daya beli dan kemampuan, kita harap mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi yang seperti ini," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal mempermudah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat utama dalam pembelian LPG 3 kilogram bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan terdapat kurang lebih sebanyak 36.000 pangkalan LPG yang tersebar di wilayah kerjanya. Angka tersebut belum termasuk toko-toko peracangan milik para pelaku UMKM yang turut menjual berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk pula "gas melon".

"Jumlah desa di Jawa Timur sekitar 8.500. Artinya, di setiap desa kurang lebih ada empat sampai lima pangkalan LPG. Cukup atau tidak? Ya kenyataannya warga ingin beli yang dekat. Ada warung-warung yang memang diperkenankan beli untuk dijual lagi, yang penting selisihnya tidak boleh terlalu tinggi," tutur Emil, Kamis (9/4/2026).

Emil membeberkan berdasarkan regulasi terbaru oleh pemerintah pusat, telah diatur bahwa masing-masing pelaku UMKM maksimal dapat membeli 15 tabung LPG 3 kilogram per bulan dengan syarat menunjukkan NIB saat membeli ke pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pertamina.

Atas aturan tersebut, Emil menyebut pihaknya telah berkomunkasi dan menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur agar menempuh kebijakan "jemput bola" untuk mendampingi setiap pelaku UMKM dalam pengurusan NIB Usaha Mikro agar bisa memperoleh LPG 3 kilogram dari pemasok resmi.

"Itu menjadi pekerjaan rumah kami makanya. Bahwa penting sekali model metode ini, bagaimana pendaftaran [NIB bagi pelaku UMKM]. Makanya, saya minta tolong ke Kadisperindag untuk kita sistem jemput bola saja," tegasnya.

Bagi pelaku UMKM, terdapat panduan pendaftaran pembelian LPG dan pendataan NIB Usaha Mikro, di mana mereka wajib menyertakan KTP, foto usaha, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mengacu pada KBLI, yang meliputi kode KBLI 56102, 56103, 56104, 56304, 56305, dan 56306.

Selain sistem jemput bola, Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah memiliki sistem OSS, di mana proses pengurusan NIB dapat dengan mudah untuk dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha secara daring.

Namun begitu, ia menekankan bahwa institusi terkait juga tetap perlu melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada para pelaku usaha mengenai pengurusan NIB lewat OSS.

"Sebenarnya [pengurusan] NIB sekarang kalau pakai OSS cepat. Cuman yang kadang orang bingung kan syarat-syarat waktu mengisi itu apa aja yang harus dipenuhi," bebernya.

Oleh sebab itu, Emil berkomitmen rangkaian proses pengurusan NIB bagi pelaku usaha UMKM yang ingin memperjualbelikan LPG 3 kilogram akan dipermudah. Ia menegaskan kemudahan pengurusan NIB adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah selaku regulator, bukan Pertamina.

"Yang keluarkan NIB bukan Pertamina. Itu tanggung jawab kami di pemda dalam memfasilitasi. Jadi, kami juga harus di pangkalan-pangkalan ini mempermudah bagaimana caranya pelaku UKM itu daftar NIB," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan mematuhi dan melaksanakan instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kebijakan efisiensi anggaran imbas eskalasi konflik bersenjata yang meningkat di Timur Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan pihaknya telah melaksanakan kebijakan tersebut jauh-jauh hari sebelum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Air.

Emil menyebut pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut salah satunya melalui perubahan porsi pembagian penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kebijakan tersebut, lanjut dia, berhasil mewujudkan efisiensi senilai Rp4,2 triliun–Rp4,5 triliun.

"Setelah itu, ini bukan dari nol lagi ya, ditambah lagi. Jadi, kurangi sekian, dikurangi lagi. Jadi, tambah sampai Rp2,8 triliun dari penyesuaian anggaran 2026. Nah, sehingga memang kita sekarang harus betul-betul cermat untuk melihat ruang-ruang mana lagi yang harus diefisienkan," ungkap Emil kepada Bisnis.

Lebih lanjut, kebijakan efisiensi tersebut juga diwujudkan melalui penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Timur, kecuali pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga kedaruratan.

Emil menjelaskan bahwa terdapat 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Secara rinci, terdapat 40.000 ASN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan pendidikan yang secara tidak terkecuali tidak terdampak kebijakan WFH.

"81.700 ASN kalau asumsinya pulang-pergi 15 km itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 liter [BBM]," ungkap Emil.

Dirinya berasumsi apabila tiap-tiap ASN menggunakan sepeda motor dari tempat tinggal menuju kantor sejauh 40-50 kilometer per liter, maka didapat angka konsumsi BBM sekitar kurang lebih 12.150 kiloliter dalam sehari.

"Kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruhnya dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM. Mohon disesuaikan lagi angkanya, tapi angka perhitungan kasar [akan hemat] sekitar 108.000 liter," ucapnya.

Lebih lanjut, Emil juga menyampaikan mengenai evaluasi penerapan perdana WFH oleh ASN Pemprov Jawa Timur pada Rabu (1/4/2026). Ia menyebut masih menemukan sejumlah fasilitas, seperti pendingin ruangan hingga perangkat elektronik, yang masih menyala di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jangan cuma pegawainya kerja dari rumah, tapi AC, lampu, komputer di kantor masih nyala semua, ya percuma listriknya enggak ada penghematan. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana, tapi juga tidak boleh kita abaikan dalam upaya untuk mengurangi biaya," ungkapnya.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa arahan dari kementerian yang menginstruksikan pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 50-70% juga akan dilakukan pihaknya.

“Saya rasa semua kan pasti kita ini kan harus linier dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Emil akan berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penyesuaian sesuai bidang kerja masing-masing.

“Tinggal kita pastikan bahwa penerapan yang ini memang sesuai dengan masing-masing OPD-nya karena ada OPD yang memang harus mobile. Ada fungsi-fungsi yang harus mobile, harus banyak berkeliling,” ucapnya

Pemprov Jatim akan memetakan bidang kerja dari seluruh OPD yang pelaksanaan perjalanan dinasnya dapat dipangkas. Sebab, terhadap OPD tertentu yang tetap bekerja di lapangan secara fleksibel.

“Ada yang memang bisa dimaksimalkan. Mungkin artinya pengurangannya itu secara global atau harus per masing-masing OPD atau jauh-jauhnya per masing-masing bidang. Nah, ini nanti masalah teknis, tapi kita pasti menghormati apa yang menjadi arahan pusat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Emil menyatakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tersebut tidak akan mereduksi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur kepada masyarakat luas.

"Kita juga memastikan, di saat yang sama, bahwa kita jangan kemudian salah menentukan titik efisiensi di tingkat provinsi, tapi kemudian layanan kepada publik terganggu. Layanan rumah sakit, layanan pendidikan, layanan perizinan itu tidak boleh sampai mandek ya," tegasnya.

Selain itu, mantan Bupati Trenggalek juga berharap kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat hingga daerah tidak berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 mencapai 5,33%, di mana capaian tersebut mampu melebihi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun yang sama, yaitu sebesar 5,11%.

Sementara untuk triwulan IV/2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,89%, di mana angka tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar 5,39%.

"Kalau kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi, memang kita perlu memastikan bahwa roda perekonomian tetap berjalan lancar di tengah efisiensi. Ya ini contohnya, kita pastikan bahwa penyaluran energi bagi masyarakat luas lancar, transportasi lancar," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membeberkan berbagai pengaruh dari konflik bersenjata yang tengah berkecamuk antara Iran dan Israel-Amerika Serikat terhadap roda perekonomian wilayah kerjanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru-baru ini menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu dengan alasan efisiensi energi serta respons atas volatilitas Bahan Bakar Minyak (BBM) imbas perang yang terjadi di Timur Tengah.

Konflik yang terjadi di Jazirah Arab hingga pembatasan Selat Hormuz berdampak besar dalam membuat harga minyak dunia melambung.

Emil mengakui dampaknya turut dirasakan hingga dalam negeri, termasuk perekonomian Jawa Timur, karena jalur logistik yang terganggu.

"UMKM mulai mengeluhkan kenaikan harga plastik, BBM. Pemerintah pusat berusaha menahan gejolak harga tetapi tentu kita harus juga antisipatif," kata Emil Dardak di Gedung Negara Grahadi, dikutip Jumat (27/3/2026).

Dia mengungkapkan berdasar hasil simulasi yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dampaknya terhadap Jawa Timur tidak separah daerah lain.

Politikus Partai Demokrat ini mengacu pada persentase pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, nilai ekspor tumbuh sekitar 16% dan impor merosot sebesar 2,7%. Pada tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tercatat mencapai Rp3.403,17 triliun.

"Artinya memang tidak dominan, tapi tidak kecil juga, lebih dari 10%. Jadi kita harus hati-hati bisa sampai mendekati 20% ekspor. Maka perlambatan perdagangan global pasti ada pengaruhnya terhadap Jawa Timur," tegasnya.

Walau tidak terdampak signifikan, Emil enggan jajarannya berleha-leha. Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jawa Timur untuk melakukan berbagai langkah antisipasi apabila inflasi, penimbunan, dan panic buying terhadap bahan pangan maupun BBM terjadi dalam waktu dekat.

"Para bupati, wali kota harus bersiap-siap. Termasuk misalnya kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ingin memanfaatkan gejolak BBM, atau gejolak harga pangan, tindakan menimbun, panic buying. Ini kan yang harus 'ngedem' supaya masyarakat tidak termakan isu," urainya.

Selain itu, Emil mengatakan pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur serta Hiswana Migas. Dia menyebut stok BBM masih stabil dan tidak ada pengurangan terhadap LPG.

"Stabil artinya kalau masyarakat pola konsumsinya normal, selama ini tidak ada kelangkaan kecuali pada saat ada perubahan sistem dulu, jadi harus ada penjelasan standarnya," bebernya.

"Mengalir tiap hari stok ini. Tapi tidak ada gangguan sampai hari ini terhadap kontinuitas stok tadi. Kalau itu Jawa Timur tergolong tidak sesignifikan daerah lain, angkanya masih 0,0 sekian," lanjutnya.

Emil juga menyoroti angka inflasi Februari 2026 yang tercatat mencapai 4,64%. Menurutnya, angka tersebut dipengaruhi oleh perubahan kebijakan subsidi pada periode pembanding tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, ia menekankan catatan itu harus menjadi alarm kewaspadaan.

"Tapi ini menjadi alarm, kita harus betul-betul cermat, jangan sampai inflasinya tidak terkendali," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengklaim pihaknya dapat menghemat hingga 108.000 liter bahan bakar minyak (BBM) lewat kebijakan Work From Home (WFH) sehari dalam seminggu bagi segenap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran belanja BBM di tengah situasi geopolitik yang tak menentu pascakonflik bersenjata di kawasan Jazirah Arab, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi harga minyak dunia.

Emil menjelaskan bahwa terdapat 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Detailnya, sebanyak 40.000 orang di antaranya berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan pendidikan yang secara terkecuali tidak terdampak kebijakan WFH.

"81.700 ASN kalau asumsinya pulang-pergi 15 kilometer itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 liter [BBM]," ungkap Emil di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Rabu (25/3/2026).

Emil berasumsi apabila tiap-tiap ASN berkendara menggunakan sepeda motor dari tempat tinggal menuju kantor sejauh dan sebaliknya sejauh 40-50 kilometer per liter, maka didapat angka konsumsi BBM sekitar kurang lebih sebanyak 12.150 kiloliter per hari.

"Kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruhnya dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM. Mohon disesuaikan lagi angkanya, tapi angka perhitungan kasar [akan hemat] sekitar 108.000 liter," paparnya.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut menegaskan bahwa kebijakan tujuan utama kebijakan WFH tersebut adalah supaya mobilitas dapat dikurangi sehingga konsumsi BBM dapat secara serta-merta juga ditekan.

Ia menyebut masing-masing pemerintah daerah di seluruh tanah air diberikan kewenangan untuk menafsirkan instruksi efisiensi tersebut. Bahkan, Emil juga mengklaim kebijakan penghematan tersebut juga telah diterapkan di belahan dunia lainnya, tak hanya Indonesia semata.

"Kita diberi ruang untuk menginterpretasikan. Secara strategis di tingkat nasional, sudah ada arahan untuk semua elemen berkontribusi untuk bagaimana bisa mengurangi tingkat konsumsi BBM di tengah konflik Timur Tengah saat ini," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah untuk mengikuti tradisi riyayan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (21/3).

Sejak pagi hari, masyarakat dari berbagai kalangan dan usia tampak antusias mengantre untuk bersilaturahmi, bersalaman, serta menyampaikan ucapan Idul Fitri secara langsung kepada Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa tanpa sekat, mencerminkan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat.

Gubernur Khofifah yang didampingi putranya Jalaluddin Mannagalli turut menyapa masyarakat yang hadir. Turut hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak dan keluarga.

"Alhamdulillah, kita telah sampai ke Idul Fitri. Hari kemenangan, hari kembali ke fitrah. Dan karena ini seperti lembaran baru, saya ingin maaf-maafan langsung dengan masyarakat agar ke depannya bisa lebih legowo sebelum kembali menjalankan tugas. Sekaligus ini ajang mendekatkan warga dengan pemimpinnya," kata Gubernur Khofifah.

Menurutnya, tradisi riyayan memiliki makna penting tidak hanya sebagai ajang silaturahim, tetapi juga sebagai ruang membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat.

Tak hanya bersilaturahim, masyarakat yang hadir juga disuguhi beragam hidangan gratis yang disediakan para pedagang kaki lima di sekitar Grahadi. Berbagai menu seperti soto ayam, soto daging, nasi goreng, hingga bakso disajikan untuk dinikmati bersama.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pelibatan pedagang kaki lima dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memberdayakan ekonomi masyarakat, sekaligus menghadirkan kebahagiaan lebaran yang lebih merata.

"Yang datang ke sini adalah masyarakat dari berbagai ragam latar belakang. Dan ini usaha kami memberseiringi lebaran mereka. Harapannya mereka bisa tetap menikmati setelah membawa bekal dari sini," jelasnya.

Menurut Khofifah, riyayan semacam ini
penting terutama di tengah geopolitik yang terjadi di tingkat global. Sehingga, dibutuhkan solidaritas dan soliditas antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

"Tentu kita berharap bahwa peperangan bisa dihentikan, karena dampaknya bukan hanya di BBM tapi juga efek domino lainnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hal-hal kecil kekeluargaan untuk meredam dampaknya,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Gubernur Khofifah berharap semangat kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dapat terus terjaga di tengah masyarakat Jawa Timur.

“Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” pungkasnya.

Kebahagiaan yang dibagi bersama warga di momen lebaran juga diwujudkan Gubernur Khofifah dengan memberikan paket sembako pada setiap masyarakat yang datang. Paket sembako yang diberikan berisikan 2 kilo beras, biskuit gabin, serta 3 mie instan.

Animo masyarakat sangat tinggi menyambut riyayan yang digelar Pemprov Jatim. Salah satu pengunjung, Siti Aminah, datang tanpa mengenakan alas kaki dengan tetap menunjukkan semangat.

"Saya dari Surabaya, dan saya ke sini setiap tahun. Alhamdulillah, acara ini sangat membantu sekali. Saya sangat berterimakasih kepada Gubernur Khofifah," ujarnya.

Apresiasi yang sama dikemukakan pengemudi ojek online, Ahmad Fajar, yang datang bersama dua anaknya. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti acara riyayan bersama Gubernur Khofifah, sehingga dirinya bersemangat datang bersama keluarga.

"Kami ojol selalu diperhatikan, jadi dapat info ini dari teman-teman yang juga datang. Senang sekali, Alhamdulillah bertemu Bu Gubernur. Saya dapat sembako untuk kebutuhan rumah tangga. Anak-anak saya juga diberi THR. Mudah-mudahan Bu Gubernur sehat selalu," harap Fajar.

Surabaya (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia khususnya Jawa Timur dengan Jepang termasuk dalam sektor perekonomian dan lainnya.

“Mudah-mudahan di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian dan tantangan, hubungan ekonomi antara Jawa Timur dengan Jepang akan terus menguatkan akan terus melengkapi satu sama lain. Tidak hanya ekonomi namun juga bidang lain,” katanya dalam Peringatan HUT Kaisar Jepang ke-66 di Surabaya, Rabu.

Emil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Gubernur Khofifah Indar Prawansa senantiasa memberikan dukungan dan perhatiannya untuk kemajuan hubungan Jawa Timur dengan Jepang.

Hal itu diwujudkan baik dalam rangka sister province maupun dengan seluruh elemen yang berada di Jepang.

Hubungan yang baik antara Jepang dan Jawa Timur pun, menurut da, telah berdampak terhadap ekonomi seperti adanya 150 perusahaan Jepang yang beroperasi di provinsi tersebut.

Perusahaan-perusahaan Jepang tersebut telah berkontribusi dalam menyerap banyak tenaga kerja yang merupakan penduduk Jawa Timur yang berada di sekitar perusahaan.

Selain itu, lanjut Emil, investasi Jepang melalui Penanaman Modal Asing (PMA) ke Jawa Timur sejak 2010 sudah mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS dan mampu menyerap 178 ribu tenaga kerja di provinsi tersebut.

Bahkan yang terbaru, SMK Puger Jember, Jawa Timur pada 2026 akan mengirimkan sebanyak 75 lulusannya untuk bekerja dan berkarya di Jepang.

Capaian-capaian tersebut, ujar Emil, merupakan buah dari upaya Pemprov Jatim dan Jepang dalam menjaga sinergi yang baik sehingga berdampak kepada masyarakat kedua belah pihak.

“Setiap perusahaan maupun setiap warga Jepang yang berada di Jawa Timur bagi kita semua adalah saudara kita sesama warga Jawa Timur. Kita adalah satu keluarga yang sama-sama berkiprah dan berikhtiar untuk bekerja dengan baik,” kata Emil.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pertemuan tersebut berlangsung setelah Seskab Teddy berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Keterangan tersebut disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Kamis (29/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Seskab Teddy dan Wagub Emil membahas sejumlah rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Selain itu, turut dibahas perkembangan berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto yang tengah dijalankan di Jawa Timur.

“Dalam pertemuan ini dibahas rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, serta kemajuan program-program strategis Presiden,” ujar Teddy.

Program strategis yang menjadi perhatian antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan, serta Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah menilai keberhasilan program-program tersebut di Jawa Timur akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Teddy menekankan, dengan jumlah penduduk sekitar 41 juta jiwa atau terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Modernisasi dan kemajuan infrastruktur di Jawa Timur memegang peran penting dalam mempercepat perputaran rantai ekonomi, tidak hanya bagi daerah, tetapi juga secara nasional,” kata Teddy.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara cepat dan merata oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.

“Bapak Presiden memberikan perhatian khusus agar program-program ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata serta merata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan kesiapsiagaan pihaknya dalam menghadapi musim hujan yang diperkirakan akan mencapai puncaknya di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut ditegaskannya saat meninjau operasional Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Surabaya, yang bertanggung jawab atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang membentang di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi cuaca untuk bulan Januari memang rawan. Ibu Gubernur dan BMKG berkali-kali menyampaikan bahwa ada kerawanan cuaca dengan curah hujan yang sangat-sangat tinggi," ucap Emil dalam keterangan resminya, Kamis (8/1/2026).

Emil menyebut, layanan Command Center di BBWS merupakan dashboard dengan teknologi termutakhir yang dapat secara cepat memastikan fungsionalitas dari berbagai infrastruktur sumber daya air.

"Mulai dari bendungan, penempatan tanggul-tanggul atau dinding sungai, hingga ke pos pantau-pos pantau," bebernya.

Dengan bantuan teknologi yang dimiliki BBWS, Emil menjelaskan bahwa pemerintah provinsi dapat menentukan langkah-langkah preventif maupun penanganan yang lebih efektif.

Kehadiran fasilitas lainnya, seperti SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana), platform digital milik Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dapat membantu pemerintah provinsi dalam memperoleh data-data yang lebih terperinci mengenai bencana yang telah terjadi sebelumnya.

"Maka dengan data dari bencana sebelumnya, ini menjadi basis bagi kita melakukan sebuah proyeksi yang lebih tepat lagi mengenai risiko-risiko dan langkah-langkah untuk mengantisipasinya," jelasnya.

Lebih lanjut, Emil juga menyebut bahwa BBWS Brantas tengah fokus melakukan normalisasi dan relokasi di sepanjang Kali Kedurus, Surabaya. Oleh sebab itu, otoritas terkait saat ini tengah aktif berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengenai solusi dan penanganan banjir yang acap kali terjadi di kawasan Ketintang itu.

"Nanti akan dibuat semacam pompa pengendali banjir yang akan dipasang di sisi sungai. Namun, ada bangunan-bangunan yang harus ditertibkan karena memang menduduki yang bukan merupakan lahannya, tapi bentuk pendekatan kita tetap pendekatan yang humanis, tentu ada solusi bagi mereka yang terdampak langsung dari kebutuhan relokasi tersebut," pungkasnya.