Jakarta (ANTARA) - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi fondasi ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 65 juta unit UMKM beroperasi di Indonesia, menyumbang sekitar 60–61 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Dalam konteks stabilitas sosial dan daya tahan ekonomi, angka ini bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan struktur riil perekonomian Indonesia yang bertumpu pada usaha kecil.

Di balik kontribusi besar tersebut, terdapat ketimpangan yang cukup nyata dalam aspek fiskal. Penerimaan pajak dari sektor UMKM belum sebanding dengan peran ekonominya.

Rasio pajak Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB. Sebagai perbandingan, menurut data OECD, rata-rata rasio pajak negara anggota OECD berada di atas 30 persen, bahkan beberapa negara Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, mencatatkan rasio yang lebih tinggi dibanding Indonesia.

Kesenjangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kepatuhan semata. Struktur ekonomi yang masih informal, literasi pajak yang belum merata, serta kekhawatiran pelaku usaha kecil terhadap beban administrasi menjadi faktor penting.

Pemerintah, sebenarnya telah memberikan berbagai insentif, termasuk tarif PPh final 0,5 persen bagi UMKM dan pembebasan bagi omzet di bawah ambang tertentu. Hanya saja, insentif saja belum cukup untuk membangun kepatuhan berkelanjutan.

Dalam upaya menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutan penerimaan negara, otoritas pajak membutuhkan solusi baru yang tidak hanya mengandalkan peningkatan tarif atau perluasan basis pajak semata. Di sinilah urgensi pendekatan baru muncul, yaitu bagaimana menjembatani kontribusi ekonomi besar UMKM dengan sistem perpajakan yang lebih adaptif, tanpa menimbulkan tekanan likuiditas yang menghambat pertumbuhan usaha mereka.

Salah satu caranya dengan menghadirkan pendekatan tax match collaboration yaitu sebuah pola kolaborasi yang memberi ruang bagi UMKM untuk berkontribusi secara nyata terlebih dahulu, sebelum kewajiban pajaknya ditarik penuh. Semangat pendekatan ini untuk membantu usaha kecil tumbuh dengan pendampingan dan pembinaan yang serius, lalu memungut pajak berdasarkan kinerja yang benar-benar terlihat dan terverifikasi.

Dalam skema seperti ini, pajak tidak dihapus atau ditunda tanpa batas, melainkan diatur waktunya dan disesuaikan bentuknya agar selaras dengan fase pertumbuhan usaha. Negara tetap memperoleh haknya, pelaku usaha pun tidak merasa dipaksa berlari, sebelum mampu berdiri tegak di atas kaki mereka sendiri.

Skema kolaborasi

Program tax match berangkat dari kesadaran sederhana, namun penting: banyak pelaku UMKM sesungguhnya memiliki niat baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi sering kali tersandung oleh beban administrasi yang terasa rumit serta kapasitas usaha yang belum cukup kuat. Dalam situasi seperti itu, pajak kerap dipandang sebagai tekanan tambahan, bukan sebagai bagian dari proses bertumbuh.

Oleh karena itu, tax match dirancang sebagai pendekatan kolaboratif yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama ekosistem bisnis, seperti inkubator, koperasi digital, serta platform pembayaran.

Kolaborasi ini dimaksudkan bukan untuk memperketat pengawasan semata, melainkan membangun ruang aman bagi UMKM untuk bertumbuh secara terstruktur dan terukur. Dalam kerangka tersebut, UMKM yang bergabung tidak serta-merta diposisikan sebagai wajib pajak yang langsung dibebani kewajiban final. Mereka terlebih dahulu melalui proses seleksi berbasis potensi dan prospek usaha, lalu mendapatkan pendampingan menyeluruh, mulai dari pelatihan, digitalisasi pencatatan keuangan, hingga penguatan tata kelola bisnis.

Selama masa inkubasi pertumbuhan yang dirancang berlangsung satu hingga dua tahun, para pelaku usaha ini memperoleh status sebagai “Wajib Pajak Bertumbuh”. Status ini mencerminkan pendekatan yang lebih empatik: mereka tetap berada dalam sistem, melaporkan perkembangan usaha setiap kuartal, dan menjalankan transaksi secara transparan melalui integrasi digital dengan POS, QRIS, serta platform e-commerce, namun belum langsung dikenakan PPh final, sebagaimana skema umum.

Dalam fase ini, performa usaha menjadi pusat perhatian. Negara tidak semata melihat angka omzet secara statis, melainkan dinamika pertumbuhan yang riil. Jika target pertumbuhan tercapai, kewajiban pajak ditarik secara proporsional, sesuai capaian aktual. Prinsip keadilan fiskal dibangun di atas performa, bukan asumsi. Skema ini juga memperluas peran mitra inkubasi yang mendampingi UMKM.

Mitra di sini bukan sekadar pembina bisnis, tetapi turut memikul tanggung jawab moral sebagai “penjamin fiskal”, karena keberhasilan pertumbuhan usaha menjadi komitmen bersama. Dengan demikian, pajak tidak lagi hadir sebagai beban yang mendahului kesiapan, melainkan sebagai konsekuensi alami dari usaha yang benar-benar telah bertumbuh.

Melindungi likuiditas

Salah satu hambatan klasik UMKM adalah volatilitas arus kas. Pendapatan harian atau mingguan tidak selalu stabil, sementara kewajiban pajak sering kali dirasakan datang dalam satu momentum tertentu. Kondisi ini menciptakan shock likuiditas, terutama bagi usaha mikro dengan margin tipis.

Melalui tax match collaboration, kewajiban pajak dapat dihitung secara progresif dan dicicil mengikuti ritme transaksi. Setiap penerimaan tercatat menyisihkan porsi kecil sebagai tabungan pajak. Ketika omzet meningkat, kontribusi meningkat; ketika omzet menurun, cicilan menyesuaikan, sehingga mencerminkan prinsip pay-as-you-grow.

Pendekatan demikian tidak hanya melindungi likuiditas UMKM, tetapi juga menciptakan penerimaan negara yang lebih stabil sepanjang tahun. Negara memperoleh arus kas yang lebih merata, sementara pelaku usaha terhindar dari beban besar yang tiba-tiba.

Lebih jauh, model ini mendorong formalisasi. Karena perhitungan berbasis data transaksi resmi, pelaku usaha terdorong menggunakan rekening bank, sistem pembayaran digital, dan platform formal. Formalisasi tersebut membuka akses terhadap pembiayaan, asuransi, serta program pemberdayaan pemerintah. Pajak menjadi pintu integrasi ekonomi, bukan hambatan.

Benchmark internasional menunjukkan kecenderungan serupa. Beberapa negara Eropa menerapkan simplified tax regime dan sistem cash-based accounting bagi usaha kecil, sehingga pajak dihitung berdasarkan arus kas aktual, bukan akrual yang kompleks. Negara, seperti Estonia, bahkan mengintegrasikan pelaporan pajak secara hampir otomatis melalui sistem digital nasionalnya, meminimalkan beban administratif bagi pelaku usaha kecil, sehingga untuk itu terdapat tiga alasan mendasar mengapa program tax match patut dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.

Pertama, melahirkan inovasi baru lahirnya basis perpajakan baru yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh sistem formal, bukan dengan cara memaksa, melainkan dengan merangkul.

Kedua, program ini memberi insentif nyata bagi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem formal secara sukarela, karena yang mereka terima bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga pendampingan usaha, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas dan sertifikasi yang meningkatkan daya saing.

Ketiga, tax match memperkenalkan gagasan kontrak pajak berbasis kinerja, yakni sebuah kesepahaman bahwa kontribusi fiskal lahir dari performa usaha yang transparan dan terukur, sehingga hubungan antara negara dan warga dibangun di atas rasa saling percaya, bukan kecurigaan.

Tumbuh bersama

Pada akhirnya, tax match bukan hanya soal memperbaiki mekanisme pajak. Ia menyentuh dimensi yang lebih dalam: membangun ulang relasi sosial-fiskal antara negara dan pelaku usaha. Pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai kewajiban yang datang lebih dulu daripada kesiapan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan tumbuh bersama. Manfaat timbal baliknya, negara memperoleh penerimaan yang sehat, UMKM berkembang dengan percaya diri, dan masyarakat menikmati pertumbuhan yang lebih inklusif dan merata.

Dari sisi potensi fiskal, peluangnya pun tidak kecil. Jika misalnya satu juta pelaku usaha mengikuti program ini dan, setelah melewati fase inkubasi, masing-masing berkontribusi rata-rata Rp5 juta per tahun, maka negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp5 triliun secara berkelanjutan.

Dampak ikutannya bisa menjadi jauh lebih besar, antara lain terbentuknya ekosistem usaha formal yang lebih produktif, terkoneksi dengan pasar nasional, bahkan ekspor, serta menciptakan efek berganda bagi penciptaan lapangan kerja.

Tentu saja, gagasan ini tidak tanpa tantangan. Akan ada pihak yang enggan membuka data usahanya secara transparan, atau kesulitan dalam menyusun kontrak fiskal yang berbasis proyeksi pertumbuhan. Namun hambatan tersebut bukan alasan untuk mundur. Dengan pemanfaatan teknologi, mulai dari audit berbasis data real-time, integrasi sistem perpajakan digital, hingga penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu kinerja usahanya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026