Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan waktu pengiriman bahan baku industri petrokimia salah satunya untuk membuat plastik kini bertambah hingga 50 hari akibat gangguan di kawasan Selat Hormuz.

"Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi," ujar Agus dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (17/4).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran dampak dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, terhadap rantai pasok bahan baku petrokimia dan industri plastik nasional.

Kemenperin sendiri telah mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik guna membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama.

Dari pertemuan tersebut, Agus menyebut pelaku industri menyampaikan optimisme terkait ketersediaan stok plastik di dalam negeri, meski pemerintah tetap mencermati perkembangan global.

"Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini," katanya.

[Gambas:Youtube]

Meski stok dinilai masih aman, Kemenperin mengakui gejolak di Selat Hormuz telah memicu distorsi pada struktur harga plastik di dalam negeri. Kenaikan biaya logistik, freight pelabuhan, hingga tambahan biaya surcharge menjadi faktor yang mendorong penyesuaian harga.

Selain itu, keterlambatan pengiriman bahan baku dari luar negeri turut memperbesar tekanan biaya produksi industri.

Dalam forum tersebut, pelaku industri juga menyatakan komitmennya menjaga kesinambungan suplai plastik, terutama bagi pelaku usaha kecil agar tetap mampu bersaing di pasar.

Agus menilai situasi global saat ini menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, khususnya dalam penyediaan bahan baku domestik.

"Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi," ujarnya.

Pemerintah turut menyinggung perlunya menjaga daya tarik subsektor petrokimia agar tetap diminati investor. Salah satu aspek yang dinilai krusial adalah perlindungan pasar domestik dari tekanan produk impor.

Di sisi lain, pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi dan industri petrokimia.

Pertemuan tersebut juga mengungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, seperti minyak sawit mentah (drude palm oil/CPO). Meski masih menghadapi tantangan dari sisi keekonomian, opsi ini dinilai perlu terus dieksplorasi untuk mengurangi ketergantungan impor.

"Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang," kata Agus.

Menperin Agus menyebut persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia diperkirakan akan semakin ketat di tengah kondisi geopolitik saat ini.

"Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah asosiasi dan pelaku industri, antara lain INAPLAS, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, Indorama Group, hingga berbagai asosiasi industri plastik dan daur ulang lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menekankan kesiapan untuk memperkuat bahan baku plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global yang memicu kenaikan harga dan risiko gangguan pasokan.

Direktur Eksekutif ADUPI Hadiyan Fariz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa industri daur ulang telah menjadi bagian penting dalam sistem pasokan bahan baku plastik nasional.

Menurut dia, dalam kondisi ketergantungan impor yang masih tinggi, kehadiran material daur ulang dinilai mampu menjadi penopang yang lebih stabil karena berbasis sumber daya domestik.

"Industri daur ulang plastik telah memainkan peran nyata dalam menopang kebutuhan bahan baku nasional," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini sekitar 70 persen kebutuhan nafta nasional masih berasal dari impor, sedangkan bahan baku plastik jadi jenis resin virgin juga masih bergantung pada impor sebesar 40–50 persen.

Kondisi itu membuat pasar domestik rentan terhadap fluktuasi harga global serta dinamika geopolitik, termasuk di kawasan Selat Hormuz.

Di sisi lain, industri daur ulang telah berkontribusi 20 persen terhadap total pasokan bahan baku plastik nasional. Dan, menurut dia, angka tersebut menunjukkan bahwa perannya tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan industri.

Selain menopang pasokan, industri ini juga dinilai mampu menjaga stabilitas harga di tingkat hilir dengan menyediakan alternatif bahan baku yang lebih terkendali.

Ia mengatakan industri daur ulang berpotensi menekan kenaikan biaya produksi yang dapat berdampak pada harga produk konsumsi masyarakat, termasuk kemasan pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Menurut Hadiyan, penguatan industri daur ulang juga relevan dalam menjaga daya beli masyarakat karena dapat meredam inflasi berbasis biaya (cost-push inflation).

Selain itu, sektor itu turut mendukung keberlangsungan UMKM, serta menjadi bagian dari ekonomi rakyat dengan kontribusi ekonomi mencapai sekitar 9,2 miliar dolar AS dan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Dari sisi kapasitas, industri daur ulang masih memiliki ruang pengembangan yang luas. Saat ini terdapat 749 perusahaan dengan kapasitas terpasang sekitar 3,16 juta ton per tahun, namun tingkat utilisasinya baru mencapai 48 persen yang menunjukkan peluang besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap pasokan domestik.

Ke depan, ia menyampaikan penguatan industri daur ulang akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku domestik, optimalisasi utilisasi kapasitas, serta penguatan ekosistem industri agar lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Hadiyan menegaskan pula, momentum ketidakpastian global saat ini menjadi peluang untuk memperkuat peran industri daur ulang sebagai pilar strategis dalam ketahanan bahan baku plastik, sekaligus mendukung target pengelolaan sampah dan transisi menuju ekonomi sirkular di Indonesia.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan industri hulu-hilir plastik dalam negeri memberi jaminan ketersediaan stok untuk kebutuhan domestik, di tengah gangguan rantai pasok bahan baku.

Ia mengatakan dari pertemuan antara kementerian dengan industri hulu hingga hilir plastik yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4), terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Sebelumnya Menperin juga menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memilih menahan harga jual kendaraan di tengah tekanan biaya produksi. Meski dalam situasi geopolitik tak menentu, HMID berupaya maksimal untuk meningkatkan penjualan, termasuk dengan cara menyiapkan peluncuran model baru untuk pasar Indonesia pada tahun ini.

Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto mengatakan hingga saat ini Hyundai belum berencana menaikkan harga kendaraan. Padahal, sejumlah komponen biaya mengalami kenaikan.

Tekanan datang dari harga bahan baku, terutama plastik, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17 ribu per dolar AS. Kondisi ini meningkatkan beban produksi industri otomotif.

Namun, Hyundai memilih menyerap kenaikan tersebut. Perusahaan melakukan efisiensi di berbagai lini, mulai dari proses manufaktur hingga distribusi.

“Tidak akan dibebankan ke konsumen maupun diler,” ujar Fransiscus.

Strategi ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat. Hyundai juga ingin menjaga stabilitas pasar otomotif nasional di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Perusahaan menegaskan akan mempertahankan kebijakan ini selama memungkinkan. Keputusan akan terus disesuaikan dengan kondisi industri dan kepentingan konsumen.

Kenaikan harga plastik sendiri cukup signifikan. Pada April 2026, harga bahan ini dilaporkan melonjak hingga 30–70 persen, bahkan ada yang mencapai 100 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global. Budi menjelaskan, selama ini bahan baku utama biji plastik berupa nafta banyak dipasok dari kawasan Timur Tengah.

Namun, kondisi global membuat pengapalan menjadi lebih panjang dan kompetisi antarnegara untuk memperoleh bahan tersebut semakin ketat.

“Jadi memang plastik itu, bahan bakunya untuk biji plastik selama ini nafta berasal dari Timur Tengah. Sekarang kita sudah mendapatkan alternatif dari Afrika, India, dan Amerika,” ujar Budi kepada Antara di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, gangguan logistik global menyebabkan distribusi bahan baku menjadi lebih lambat. Pada saat yang sama, banyak negara juga berebut pasokan nafta sehingga memengaruhi ketersediaan bahan baku plastik dunia.

Selain itu, ia menyebut sejumlah negara produsen plastik kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik. Banyak perusahaan besar di Taiwan, Thailand, hingga Korea Selatan mengutamakan pasar dalam negeri sehingga suplai ekspor global ikut berkurang.

Pemerintah saat ini memprioritaskan stabilisasi harga plastik melalui penguatan pasokan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan pelaku industri serta perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk membuka akses ke pemasok bahan baku plastik yang baru.

Budi juga menyebut kenaikan harga plastik belum memengaruhi harga komoditas di pasar secara signifikan.

“Kita fokus bagaimana plastik itu menjadi murah. Kuncinya, kalau plastik murah, yang lain juga murah. Namun, secara umum belum ada peningkatan yang signifikan,” jelasnya.

Budi menambahkan, pemerintah membuka komunikasi dengan seluruh negara yang memiliki potensi memasok bahan baku plastik agar pelaku industri nasional memiliki lebih banyak pilihan sumber impor dan tidak bergantung pada satu kawasan tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global.

Budi menjelaskan, selama ini bahan baku utama biji plastik berupa nafta banyak dipasok dari kawasan Timur Tengah. Namun, kondisi global membuat pengapalan menjadi lebih panjang dan kompetisi antarnegara untuk memperoleh bahan tersebut semakin ketat.

"Jadi memang plastik itu, bahan bakunya untuk biji plastik itu kan selama ini, nafta itu dari Timur Tengah. Sekarang kita sudah dapat alternatif dari Afrika, India, dan Amerika," ujar Budi kepada ANTARA di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, gangguan logistik global menyebabkan distribusi bahan baku menjadi lebih lambat. Di saat yang sama, banyak negara juga berebut pasokan nafta sehingga mempengaruhi ketersediaan bahan baku plastik dunia.

Selain itu, ia menyebut sejumlah negara produsen plastik kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik. Banyak perusahaan besar di Taiwan, Thailand, hingga Korea Selatan mengutamakan pasar dalam negeri sehingga suplai ekspor global ikut berkurang.

Pemerintah saat ini memprioritaskan stabilisasi harga plastik melalui penguatan pasokan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan pelaku industri serta perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk membuka akses ke pemasok bahan baku plastik yang baru.

Budi juga menyebut kenaikan harga plastik belum mempengaruhi harga komoditas di pasar secara signifikan.

"Kita fokus bagaimana plastik itu menjadi murah. Kan kuncinya kalau plastik murah yang lain juga murah. Tapi secara umum sebenarnya belum ada peningkatan yang signifikan ya," jelasnya.

Budi menambahkan, pemerintah membuka komunikasi dengan seluruh negara yang memiliki potensi memasok bahan baku plastik agar pelaku industri nasional memiliki lebih banyak pilihan sumber impor dan tidak bergantung pada satu kawasan tertentu.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan melejitnya harga plastik dan bahan bakunya dipengaruhi oleh perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dengan Iran.

Konflik ini membuat pasokan minyak terganggu imbas penutupan Selat Hormuz. Sementara, Indonesia masih bergantung pada impor untuk bahan baku biji plastik.

"Saat ini memang bahan baku yakni biji plastik mengalami kenaikan ya tentunya karena pengaruh dari konflik geopolitik AS-Iran. Sedangkan biji plastik sebagai bahan baku plastik, Indonesia masih mengimpor," kata Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza usai meresmikan pabrik grinding ball PT Elecmetal Longteng Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Rabu (15/04).

Faisol memastikan pemerintah menjamin kebutuhan bahan baku plastik dan manufaktur.

"Yang pasti pemerintah memastikan bahan baku untuk kebutuhan industri manufaktur dan plastik itu bisa terjamin," jelasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi mengatakan kenaikan harga bahan baku plastik yang signifikan sangat dirasakan pengusaha industri plastik. Hampir satu bulan harga bahan baku plastik naik hingga mencapai 100 persen.

[Gambas:Youtube]

"Ini gila-gilaan harga bahan baku plastik naik sampai 100 persen dan hampir satu bulan ini. Naiknya harga plastik banyak dirasakan oleh pengusaha industri plastik," kata Frans Kongi, Rabu (15/04/2026).

Frans menjelaskan kenaikan harga plastik disebut dikarenakan konflik geopolitik AS dengan Iran yang berdampak pada harga minyak dunia dan biji plastik.

"Akibat konflik geopolitik AS dan Iran harga minyak dunia naik, berpengaruh juga ke biji-biji plastik. Semua ini kan ada kaitannya dengan minyak bumi, biji plastik kan bahannya juga dari minyak bumi," jelasnya.

Menurutnya, kenaikan harga bahan baku plastik itu memang belum sepenuhnya mencekik pengusaha industri plastik. Namun, jika kondisi itu dibiarkan berlangsung lama, maka dampaknya akan semakin buruk.

"Naik 100 persen itu memang belum seluruhnya mencekik pengusaha plastik tapi kalau terus dibiarkan ya dampaknya akan semakin buruk," ujarnya.

Frans menerangkan sudah banyak pengusaha industri plastik yang mengeluhkan mahalnya bahan baku plastik, sehingga para pengusaha plastik terpaksa harus mengurangi jumlah produksinya.

"Banyak pengusaha yang sudah mengeluh mahalnya bahan baku plastik dan mau gak mau mereka akhirmya mengurangi jumlah produksinya. Mereka gak mampu lagi produksi banyak," terangnya.

Frans menambahkan kalau harga biji plastik mahal, maka industri plastik akan menaikkan harga produksinya sehingga harga produk plastik juga ikut naik. Bahkan kenaikannya bisa mencapai 100 persen.

"Harga biji plastik kan naik 100 persen dan otomatis pengusaha plastik juga akan menaikkan ongkos produksinya. Dampaknya, harga produk plastik di pasaran juga ikut naik 100 persen. Kalau semakin mahal harga plastiknya, ya daya beli masyarakat akan ikut turun. Dampaknya bisa sampai ke situ," ucapnya.

Ia meminta pemerintah tidak sekadar mengeluarkan pernyataan menjamin ketersediaan bahan baku, tetapi juga mencarikan solusi agar harga biji plastik tidak naik secara terus menerus.

"Jangan hanya bilang kebutuhan bahan baku plastik aman dan dijamin, tapi carikan solusimya biar bahan baku plastik ini tidak naik terus," ungkapnya.

Frans berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku plastik dan harga bahan baku industri lainnya, sehingga kondisi seperti ini tidak berlangsung lama dan mencegah terjadinya krisis ekonomi.

Industri dalam negeri mulai menghadapi tekanan baru, yakni potensi krisis bahan baku plastik. Sejumlah pelaku industri petrokimia seperti Chandra Asri hingga Lotte Chemical telah mengeluhkan kelangkaan bahan baku, sementara industri makanan dan minuman mengaku biaya kemasan melonjak.

Bahkan, dampak kondisi tersebut sudah terasa hingga level pedagang kecil, yang mulai menaikkan harga produk akibat mahalnya plastik.

Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan apakah Indonesia benar-benar berada di ambang krisis plastik?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, potensi kelangkaan bahan baku plastik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat gangguan berlapis dalam rantai pasok global.

"Potensi kelangkaan bahan baku plastik lahir dari gangguan berlapis pada rantai pasok petrokimia global. Konflik di Timur Tengah menaikkan risiko pasokan energi, mengganggu pelayaran di jalur vital seperti Selat Hormuz, dan mendorong harga feedstock seperti nafta serta propana," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, kenaikan harga feedstock langsung merambat ke produk turunan seperti etilena dan propilena, hingga akhirnya menekan harga resin plastik.

[Gambas:Youtube]

"Rantai harga ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul bukan isu lokal, melainkan gangguan struktural dari hulu energi sampai hilir manufaktur," jelasnya.

Menurut Syafruddin, ancaman krisis plastik di Indonesia mulai terasa dan perlu dipandang sebagai risiko ekonomi yang serius, meski belum sampai pada tahap kelangkaan total.

"Ancaman krisis plastik di Indonesia sudah nyata dan perlu dibaca sebagai risiko ekonomi yang serius. Risiko itu belum berbentuk kelumpuhan total pasokan, tetapi tekanannya sudah terlihat pada kenaikan biaya bahan baku, ketidakpastian pengiriman, dan menyempitnya margin industri," katanya.

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku membuat tekanan global cepat merembet ke dalam negeri.

"Dalam situasi seperti ini, krisis tidak selalu datang dalam bentuk barang hilang dari pasar. Krisis justru sering muncul lebih dulu dalam bentuk pasokan yang tersendat, pembelian yang tertunda, dan harga yang makin sulit dijangkau oleh industri pengolahan," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai kondisi saat ini sudah masuk tahap peringatan dini (early warning), meski belum menjadi krisis penuh.

"Kalau ditanya seberapa nyata ancamannya, menurut saya ini sudah masuk tahap early warning, belum krisis penuh, tapi arahnya ke sana kalau tidak diantisipasi," ujarnya.

Ia menyoroti kombinasi tekanan global dan domestik sebagai pemicu utama. Di mana, dari sisi global konflik geopolitik di Timur Tengah mengganggu pasokan energi dan turunannya seperti nafta, yang merupakan bahan utama petrokimia.

"Ini membuat pasokan terganggu sekaligus harga melonjak," jelasnya.

Adapun dari sisi domestik, tekanan nilai tukar turut memperparah kondisi karena meningkatkan biaya impor bahan baku. Ia menilai, krisis bahan baku plastik memiliki dampak luas karena plastik merupakan input penting di hampir seluruh sektor.

"Jadi yang terjadi bukan hanya kelangkaan fisik, tapi juga tekanan harga yang berlapis," imbuhnya.

Syafruddin menjelaskan, industri besar seperti makanan dan minuman, farmasi, hingga otomotif akan menghadapi lonjakan biaya produksi.

"Dampaknya akan menjalar cepat dari pabrik besar sampai meja makan rumah tangga," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga resin akan langsung memengaruhi harga kemasan seperti botol, gelas plastik, hingga pembungkus makanan.

"Kenaikan itu lalu masuk ke harga air minum kemasan, minyak goreng, produk rumah tangga, makanan olahan, hingga kebutuhan harian lain," katanya.

Di sisi lain, UMKM menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi tekanan ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai lonjakan harga plastik bahkan bisa mencapai 50 hingga 100 persen.

"Kenaikan harga plastik hingga 50-100 persen akibat gangguan pasokan global (konflik Timur Tengah) sangat menekan UMKM, khususnya sektor kuliner yang bergantung pada kemasan," ujarnya.

Ia merinci dampak yang dirasakan pelaku usaha kecil, mulai dari kenaikan biaya operasional hingga penurunan daya saing.

"UMKM harus mengeluarkan modal lebih besar, bahkan beberapa pedagang melaporkan harga bahan baku plastik naik dua kali lipat," jelasnya.

Kondisi ini memaksa pelaku usaha mengambil keputusan sulit antara menaikkan harga atau menekan margin keuntungan. Alhasil, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli konsumen.

Tak sampai di situ, tekanan saat ini juga berpotensi memicu inflasi yang lebih luas. Hal itu berpotensi melemahkan kinerja sektor riil lantaran ketidakpastian yang meningkat.

Para ekonom sepakat pemerintah perlu bertindak cepat untuk mencegah tekanan ini berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

Syafruddin menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan pasokan tetap aman dan stabil.

"Pemerintah harus bertindak cepat dengan strategi yang fokus pada pengamanan pasokan, stabilisasi biaya, dan penguatan kapasitas domestik," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor serta percepatan penguatan industri petrokimia dalam negeri.

Sementara itu, Yusuf Rendy menilai respons pemerintah perlu dilakukan dalam dua horizon waktu, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

"Dalam jangka pendek, fokusnya adalah menjaga pasokan dan meredam lonjakan biaya," ujarnya.

Ia menyarankan langkah seperti relaksasi impor bahan baku, pembukaan sumber alternatif, serta insentif bagi industri terdampak.

"Untuk jangka menengah dan panjang, ini harus menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri dalam negeri," katanya.

Di sisi lain, Esther menilai tanpa langkah cepat, dampak krisis plastik bisa meluas ke pertumbuhan ekonomi nasional.

"Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun," tutupnya.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengupayakan diversifikasi negara pemasok bahan baku plastik berupa nafta untuk industri plastik dalam negeri. Pengalihan sumber pasokan bahan baku ini seiring keterbatasan nafta di kalangan industri akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Menteri Perdagangan Budi Santoso tidak menafikan adanya kelangkaan bahan baku plastik yang berakibat pada inflasi harga kemasan plastik di pasaran. Seturut itu, kalangan industri kesulitan memperoleh nafta lantaran negara pemasok dominan dari kawasan Timteng.

“Kami mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (14/4/2026).

Budi menekankan saat ini Indonesia masih proses negosiasi dengan pihak di masing-masing negara tersebut. Pembahasan soal rantai pasok masih menjadi kendala, mengingat waktu pengiriman yang akan lebih panjang dibandingkan distribusi dari Timteng.

“Ini memerlukan waktu. Sekarang masih memproses dengan stok yang ada. Sebab, ini berpindah, dan sekarang kondisi perang, sehingga mungkin pengapalannya agak lambat,” ucap Budi.

Selain itu, pemerintah berupaya mencari pasokan dari Singapura, Korea Selatan, Vietnam dan Thailand. Meski begitu, dia belum dapat memastikan kapan realisasi distribusi nafta sampai ke Indonesia.

"Namun ini kan banyak yang force majeure. Ini memang krisis global terkait keterbatasan bahan baku,” ucap dia.

Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mewanti-wanti risiko distribusi bahan baku plastik berupa senyawa kimia nafta yang direncanakan pemerintah bakal mengambil pasokan dari India, negara kawasan Afrika dan Amerika.

Sekjen Inaplas Fajar Budiono menekankan rantai pasok nafta selama ini yang berasal dari negara Timur Tengah terbilang memakan waktu yang cukup ringkas. Setidaknya membutuhkan waktu hanya 10 sampai 15 hari. Sedangkan, distribusi bahan baku plastik di luar kawasan Timteng bakal memerlukan waktu lebih panjang.

"Kalau di luar Middle East butuh waktu 50 hari paling cepat. Sehingga kita harus hitung ulang karena rantai pasoknya pasti akan tambah panjang," kata Fajar kepada IDX Channel, Minggu (5/4/2026).

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meminta warga kembali menggunakan cara tradisional untuk membungkus makanan di tengah kenaikan harga plastik. Salah satu yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti plastik adalah daun pisang.

Pramono mengatakan, kenaikan harga plastik yang saat ini terjadi berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Menurut dia, pihaknya tidak bisa banyak melakukan intervensi untuk menekan kenaikan harga plastik.

"Jadi harga plastik ini memang naik, dan harga plastik ini terus terang kewenangan, ketentuannya bukan di Pemerintah DKI Jakarta," kata dia, dikutip dari Republika, Senin (13/4/2026).

Karena itu, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik. Pasalnya, plastik juga menjadi masalah karena tidak bisa dengan mudah diurai ketika telah menjadi sampah.

"Tentunya kami harus melakukan inovasi karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi, harus ada substitusinya. Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban. Maka untuk itu, ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional, pakai bungkus daun pisang dan sebagainya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan bahwa kenaikan harga plastik telah terjadi sejak akhir Maret 2026 bersamaan dengan pecahnya konflik geopolitik di Iran. Kenaikan itu terjadi cukup cepat dan dalam beberapa kasus bersifat fluktuatif mengikuti distribusi barang.

"Secara umum, kenaikan harga plastik di Jakarta berada pada kisaran 30 persen hingga 40 persen," kata dia melalui keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan harga beras dalam negeri tetap stabil alias tidak naik di tengah lonjakan harga plastik imbas perang Timur Tengah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil sikap tegas untuk menjaga stabilitas harga pangan, termasuk beras, di tengah tekanan kenaikan biaya kemasan plastik.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi sudah ditentukan pada saat beliau mengambil rapat istana kemarin. Tidak ada kenaikan harga pangan, termasuk harga beras. Jadi tidak ada kenaikan harga pangan maupun harga beras,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rizal mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,72 juta ton per 13 April 2026, dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam 10 hari ke depan.

“Beras kita dalam posisi yang luar biasa cadangan stoknya. Jadi kami yakinkan tidak ada kenaikan harga pangan khususnya beras untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Rizal mengakui lonjakan harga plastik menjadi tantangan baru bagi Bulog, terutama untuk kebutuhan kemasan distribusi beras dan bantuan pangan.

Untuk itu, Bulog telah menggelar rapat direksi dan mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan kondisi terkini akibat kenaikan harga biji plastik. Namun, penyesuaian tersebut tetap diupayakan seminimal mungkin guna menekan lonjakan biaya.

Selain itu, Bulog juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memperoleh keringanan harga, mengingat penggunaan kemasan plastik sangat besar dalam penyaluran produk untuk masyarakat seperti bantuan pangan dan beras SPHP.

“Mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah. Namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Harapannya seperti itu,” lanjutnya.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet ke tingkat konsumen dengan kenaikan hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungiBisnis.

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri.

Di sisi lain, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan, atau sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Bisnis.com, SURABAYA — Nilai impor plastik dan barang dari plastik di Jawa Timur pada 2025 tercatat mencapai US$1,43 miliar atau sekitar Rp24,4 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya yang sebesar US$317 juta atau sekitar Rp5,41 triliun.

Mayoritas impor tersebut berupa biji plastik yang kemudian diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (PPLN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur Erivina Lucky Kristian menyebut ketergantungan terhadap bahan baku impor masih cukup tinggi di tengah meningkatnya tekanan harga plastik.

“Nilai impor plastik dan barang dari plastik di Jawa Timur pada 2025 mencapai US$1,43 miliar, sementara nilai ekspornya sebesar US$317 juta. Mayoritas impor berupa biji plastik yang kemudian diolah menjadi berbagai produk," ungkapnya, Jumat (10/4/2026).

Disperindag Provinsi Jawa Timur mengakui lonjakan harga plastik belakangan ini dipicu oleh naiknya harga bahan baku serta gangguan rantai pasok global.

Industri skala besar maupun kecil hingga pedagang plastik di Jawa Timur disebut sudah merasakan dampak dari terbatasnya pasokan bahan baku plastik yang mayoritas masih didatangkan dari luar negeri.

Erivina menjelaskan harga biji plastik saat ini tercatat mencapai sekitar Rp30.000 per kilogram atau naik hingga 50%. Kenaikan tersebut dipicu oleh melonjaknya harga minyak mentah sebagai bahan dasar produksi plastik.

“Kenaikan ini tidak lepas dari lonjakan harga minyak mentah Brent sebagai bahan dasar. Dari sebelumnya sekitar US$67 per barel, kini sudah di atas US$98 per barel, bahkan sempat menyentuh US$115 per barel,” ujarnya.

Selain itu, harga bahan utama plastik kemasan seperti polipropilena (PP) juga mengalami kenaikan hingga 24%. Dampaknya, harga plastik di tingkat pedagang di Surabaya melonjak antara 30% hingga 70%, tergantung jenis dan bahan baku yang digunakan.

“Beberapa jenis plastik bahkan mulai sulit ditemukan di pasaran. Yang paling terdampak di antaranya plastik jenis PP, HD, dan PE, termasuk gelas cup, lid, tas kresek, hingga plastik kemasan berbagai ukuran,” paparnya.

Mengacu pada catatan Geographical Industry Information System (GIIS), terdapat sebanyak 427 industri plastik dan produk turunannya di Jawa Timur yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sebanyak 298 unit di antaranya tergolong sebagai industri kecil dan menengah (IKM/UKM), sementara 129 unit merupakan manufaktur besar.

Di sisi perdagangan luar negeri, Disperindag Jawa Timur mencatat terdapat 44 pelaku usaha ekspor plastik dan produk turunannya di provinsi tersebut. Namun demikian, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih cukup tinggi.

Erivina mengungkapkan sekitar 50% hingga 60% bahan baku plastik di Indonesia berasal dari luar negeri. Hal itu terjadi karena kapasitas produksi dalam negeri baru mampu memenuhi maksimal sekitar 50% kebutuhan nasional.

Adapun negara asal impor biji plastik terbesar antara lain berasal dari kawasan Asia Tenggara, China, Amerika Serikat, hingga Arab Saudi. Bahan baku utama biji plastik, yakni nafta, juga sebagian besar didatangkan dari kawasan Timur Tengah.

“Kondisi geopolitik di kawasan tersebut turut mempengaruhi pasokan dan harga nafta. Sekitar 70% pasokan berasal dari Timur Tengah, sehingga ketika terjadi ketegangan, dampaknya langsung terasa,” ujarnya.

Pasokan dalam negeri pun menghadapi tekanan. Salah satu produsen utama, yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk, yang merupakan pabrik pengolahan nafta terbesar di Indonesia, sempat mengumumkan keadaan kahar atau force majeure pada Maret lalu akibat ancaman kekurangan bahan baku imbas konflik bersenjata di Jazirah Arab.

Berkaca pada situasi tersebut, Disperindag Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya dengan melakukan pemantauan ketat terhadap industri, distributor, hingga pedagang plastik di tingkat eceran guna menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik penimbunan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong diversifikasi sumber impor dengan berkoordinasi bersama pelaku usaha agar bahan baku dapat didatangkan dari negara yang berada di luar wilayah konflik.

“Koordinasi juga dilakukan dengan asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Indonesian Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association agar pelaku industri bisa melakukan efisiensi biaya produksi tanpa membebani konsumen akhir,” ungkapnya.

Di sisi lain, pelaku IKM atau UKM juga diimbau untuk mulai beralih menggunakan wadah atau kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti karton, bambu, daun pisang, maupun tas belanja berbahan kain untuk menekan ketergantungan terhadap plastik.

Pemerintah juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat, baik di tingkat konsumen maupun pedagang di pasar modern dan tradisional, agar mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja.

“Kami berharap seluruh pihak bisa beradaptasi dengan kondisi ini, sehingga dampaknya terhadap pelaku usaha, khususnya IKM atau UKM, bisa diminimalkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG—Lonjakan harga kemasan plastik hingga 100% akibat imbas memanasnya konflik geopolitik global yang juga membuat melambungnya harga bahan baku plastik serta naiknya harga minyak mentah dunia kini mencekik operasional UMKM, namun juga momentum menerapkan kebijakan melarang penggunaan plastik sekali pakai.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, mengatakan kondisi tersebut perlu disikapi UMKM untuk segera menjadikan situasi darurat ini sebagai momentum menyetop plastik sekali pakai lewat diskon khusus bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri, sementara pemerintah secara paralel dituntut mencari pemasok alternatif dari negara non-konflik.

“UMKM kuliner sebagai sektor yang paling rentan akibat ketergantungan absolut mereka pada wadah makanan, gelas minuman, dan tas kresek,” katanya, Kamis (9/4/2026).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM menilai, biaya produksi yang membengkak tajam memaksa pelaku usaha masuk ke jurang dilema. Jika mereka nekat menaikkan harga jual produk harian, risikonya para pembeli setia akan berlari mencari alternatif lain mengingat kemampuan daya beli masyarakat saat ini tergolong masih lesu.

Namun, jika mereka menahan harga demi mempertahankan pelanggan, keberlangsungan usaha justru terancam gulung tikar.

Wahyudi memaparkan, akar dari krisis ini secara telanjang membongkar rapuhnya kemandirian industri dalam negeri.

"Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik," tegasnya.

Kondisi memprihatinkan ini semakin diperparah oleh rantai distribusi domestik yang terlampau panjang.

Namun, dia menilai, hal justru menjadi peluang mengubah musibah menjadi berkah melalui perubahan perilaku konsumsi di tengah masyarakat. "Ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik," ujarnya.

Dia menyarankan UMKM menerapkan strategi diferensiasi harga. Konsumen yang sadar membawa wadah sendiri berhak mendapat harga lebih murah. Langkah taktis ini diyakini tidak hanya menyelamatkan fondasi finansial UMKM, tetapi juga ampuh membangun budaya pro-lingkungan jangka panjang. Namun, dia mengingatkan, beban ini tidak bisa dipikul sendirian, mengingat komponen plastik digunakan secara masif di berbagai sektor industri di Indonesia, mulai dari kuliner rumahan, manufaktur skala besar, hingga otomotif. Intervensi negara adalah kebijakan mutlak yang tidak bisa ditawar.

"Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sangat luas," katanya.

Dia menyarankan, langkah paling konkret saat ini adalah pemerintah aktif memfasilitasi pencarian penyuplai bahan baku dari negara yang aman dari konflik.

Kolaborasi komprehensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen diharapkan tak sekadar menyelamatkan bisnis UMKM hari ini, tetapi sukses menjadi titik balik masyarakat menuju pola konsumsi cerdas yang sepenuhnya bebas dari jerat ketergantungan limbah plastic.