Bisnis.com, JAKARTA — Industri keramik nasional kini tengah dihadapkan pada tantangan berupa mahalnya harga gas dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Padahal, saat ini industri pada sektor tersebut tengah dalam tren ekspansi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza mengamini bahwa persoalan harga dan pasokan gas memang tengah mengganjal sektor manufaktur, khususnya industri keramik.

Untuk itu, pihaknya memastikan Kemenperin akan terus berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait, guna merumuskan solusi jangka panjang yang saling menguntungkan.

"Harga gas masih challenging ya, jadi tentu ini tantangan dan saya kira kami akan terus komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sebagai penyedia gas di dalam negeri. Terutama perusahaan-perusahaan BUMN," ujar Faisol saat ditemui di Nusantara International Convention Center (NICE) PIK 2, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan, jaminan kelancaran pasokan gas sangatlah krusial. Mengingat, sektor hilir membutuhkan kepastian pasokan energi agar momentum pertumbuhan industri tidak terhambat.

Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa peningkatan kapasitas produksi dari industri keramik seharusnya menjadi peluang besar bagi sektor hulu energi. Dengan konsumsi gas yang semakin meningkat, pelaku industri penyedia gas dinilai akan mendapatkan kepastian pasar yang menjanjikan dalam jangka panjang.

Tantangan pasokan gas industri ini kian kompleks seiring dengan tren kenaikan harga gas di pasar global. Meski demikian, pemerintah optimistis bahwa potensi industri keramik nasional masih sangat besar jika didukung oleh regulasi energi yang tepat.

Pasalnya, tambah Faisol, sektor keramik dinilai memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yakni mencapai 19,07% atau senilai Rp1.179,62 triliun.

Pada periode yang sama, sektor ini juga merealisasikan investasi sebesar Rp182,04 triliun atau 36,49% dari total investasi nasional, menyerap tenaga kerja sebanyak 20,04 juta orang per Februari 2026, serta mendominasi ekspor nasional dengan kontribusi mencapai 82,25 persen atau senilai US$54,98 miliar sepanjang Januari - Maret 2026.

Senada dengan hal itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menekankan bahwa industri keramik sebenarnya tengah berada dalam fase ekspansi dan baru saja berhasil melewati periode sunset industry. Di mana, saat ini tengah terjadi lonjakan kapasitas produksi yang mencerminkan tingginya minat pasar terhadap produk ubin dan sanitari lokal.

Berdasarkan data Asaki, kapasitas terpasang industri keramik nasional terus merangkak naik secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi investasi baru serta optimalisasi lini produksi di berbagai kawasan industri.

Tren ekspansi ini diproyeksikan akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan guna memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Nilai investasi yang digelontorkan pun terbilang fantastis dan memberikan dampak besar bagi penyerapan tenaga kerja baru.

"Jadi gini, kapasitas terpasang awal 2021 itu 538 juta meter persegi (m2). Per hari ini tahun 2026 naik ke 672 juta m2. Artinya ada ekspansi tambahan 25 juta m2. Nah, ini belum berhenti nih. 2027 ada ekspansi lagi sampai tahun 2029 total tambahan akan menjadi 728 juta m2," papar Edy.

Jika diakumulasikan, total tambahan kapasitas dari tahun 2020 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 190 juta meter persegi atau melesat sekitar 35%. Lonjakan kapasitas ini diperkirakan menelan investasi di atas Rp25 triliun dan mampu menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja baru.

Biaya Produksi Melejit 45 Persen Akibat Krisis Gas

Meskipun dalam tren cerah, ambisi besar untuk menggenjot tingkat utilisasi pabrik hingga di atas 80% pada tahun depan masih dibayangi oleh sejumlah aral. Pelaku usaha menegaskan bahwa target tersebut bisa dicapai optimal apabila ada jaminan kelancaran pasokan gas dengan harga yang kompetitif.

Realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan aturan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$7 per MMBTU. Sepanjang semester pertama tahun ini, pasokan gas murah dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN sangatlah terbatas.

Keterbatasan pasokan tersebut akhirnya membuat para produsen keramik membeli gas alternatif berbasis regasifikasi LNG dengan harga yang jauh lebih mahal mencapai US$21 per Million Metric British Thermal Units/MMBTU.

"Selama 4 bulan 5 bulan di tahun ini, supply gas dari PGN untuk HGBT itu hanya di range 40% sampai 45%. Selebihnya kami harus membayar dengan harga regasifikasi LNG yang amat sangat mahal. Harganya US$21 per MMBTU," ungkap Edy.

Tingginya biaya energi ini menempatkan industri keramik nasional pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.

Apabila tak segera teratasi, tekanan ini dikhawatirkan dapat memicu melemahnya daya saing lokal. Sehingga, bakal menyebabkan banjirnya produk impor dari negara produsen keramik jumbo seperti China dan India.

Sebagai solusi konkret, Asaki mengusulkan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi dapat dijalankan. Lewat aturan ini, penjualan gas diharapkan dapat memprioritaskan kebutuhan industri dalam negeri.

Bahkan, pelaku usaha menyatakan kesiapannya untuk membeli gas dengan harga yang setara dengan tarif ekspor pemerintah demi menjaga keberlangsungan usaha.

"Karena makin banyak kami produksi, utilisasi semakin tinggi, harga gas akan semakin tinggi juga otomatis. Nah daya saingnya kami perlu apa, kita mesti lihat China, India hari ini mereka over capacity, over supply, mereka harus buang ke mana? Pasti kita akan dijadikan target pengalihan ekspornya," tutur Edy.

Imbas keterbatasan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) tersebut, biaya gas rata-rata yang dikeluarkan oleh pengusaha masih berada di atas ketetapan HGBT, atau tembus hingga US$15 per MMBTU.

Dengan porsi biaya gas yang kini mencapai 45% dari total biaya produksi, beban industri keramik dirasa kian menyengat.

“Kami sudah berhitung kalau dengan harga gas US$15 mulai 1 Juni, production cost dari sisi biaya energi ini akan naik di atas 45%. Padahal di awal pelaksanaan HGBT tahun 2020 dan 2021 awal ya masih US$6, ini kami mampu mencetak efisiensi baru nih sehingga harga energi terhadap total biaya produksi itu di bawah 30% waktu itu sekitar 27-28%,” tambahnya.

Menanggapi kemelut tersebut, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai harga gas masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Hal itu disebabkan oleh adanya dinamika di hulu serta penyesuaian regulasi tarif terbaru menyulitkan harga energi kembali melunak.

Dari sisi pasokan, meskipun terdapat proyek gas baru yang akan berproduksi, kendala geografis masih menjadi ganjalan utama distribusi di tanah air. Sumber gas baru mayoritas berada di wilayah timur, sementara pusat konsumsi industri keramik mendominasi di wilayah barat Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah oleh transaksi pembelian gas yang wajib menggunakan denominasi dolar AS, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah langsung mengerek beban produksi. Akibatnya, pelaku usaha menghadapi ancaman penurunan utilisasi pabrik hingga pengurangan jam kerja karyawan.

"Menurut saya, risiko yang lebih perlu diwaspadai adalah deindustrialisasi secara bertahap. Ketidakpastian pasokan dan tingginya biaya energi dapat menahan ekspansi investasi serta mengurangi daya saing industri nasional," urai Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia dinilai semakin menegaskan pentingnya keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan investasi di sektor energi nasional.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan kekhawatiran kalangan industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar mengingat gas bumi menjadi salah satu penopang utama aktivitas produksi nasional.

"Situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata karena gas bumi bukan hanya komoditas, tetapi juga bahan bakar produksi industri," ujar Josua.

Menurutnya, isu harga LNG dan gas bumi tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan sektor energi. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan mayoritas pemanfaatan gas bumi nasional ditujukan untuk kebutuhan domestik dan digunakan oleh berbagai sektor industri.

"Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi," katanya, Minggu (31/5/2026).

Namun demikian, Josua menilai kondisi saat ini perlu dilihat secara menyeluruh karena hampir seluruh negara menghadapi tekanan serupa akibat kenaikan biaya energi dan persaingan memperoleh pasokan energi global.

Beberapa negara di Asia bahkan semakin agresif mengamankan pasokan LNG guna menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan sektor industrinya. Berdasarkan data PetroVietnam dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) 2026, harga gas di Vietnam yang semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar US$27,81 per MMBtu.

Sementara itu, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG di Filipina mencapai sekitar US$28,50 per MMBtu. Adapun Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar US$40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar US$47,54 per MMBtu untuk sektor ritel.

Josua menilai kondisi yang dihadapi Filipina dan Vietnam mulai relevan bagi Indonesia, khususnya untuk pasokan energi berbasis LNG yang tidak memperoleh subsidi langsung.

"Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli. Namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah maka penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik," ujarnya.

Di Indonesia, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran US$21 hingga US$25 per MMBtu, yang dinilai masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan maupun beberapa sumber energi alternatif.

Josua memperingatkan bahwa risiko terbesar apabila LNG nonsubsidi tetap dipasarkan tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan terhadap penyedia energi yang pada akhirnya dapat mengganggu ketersediaan pasokan.

"Pada situasi seperti sekarang, yang terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi, bukan semata harga murah," katanya.

Menurutnya, kepastian pasokan dapat melemah karena penyedia energi akan lebih berhati-hati dalam mengambil kontrak jangka panjang maupun membeli pasokan tambahan yang mengacu pada harga pasar global. Selain itu, investasi sektor hulu migas berpotensi tertahan apabila investor menilai harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek.

Jika investasi hulu melemah, Indonesia berisiko semakin bergantung pada impor energi, termasuk LNG, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi harga global.

Untuk itu, Josua menyarankan pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian harga yang lebih fleksibel. Ketika harga LNG global meningkat, penyesuaian harga ke sektor industri dapat dilakukan secara bertahap. Sebaliknya, saat harga global turun, manfaat penurunan harga juga perlu diteruskan kepada industri.

"Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang," jelasnya.

Senada, Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, menilai penyesuaian harga energi, terutama LNG, merupakan langkah yang tidak dapat dihindari di tengah dinamika pasar global.

Menurutnya, prinsip dasar sektor energi adalah harga harus mampu menutup biaya produksi agar pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan.

"Dalam situasi seperti sekarang yang terpenting adalah ketersediaan energi. Bukan harga. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan energi tidak akan langka," ujarnya.

Candra menambahkan bahwa kondisi saat ini menjadi pelajaran penting bahwa penyesuaian harga seiring perubahan kondisi global perlu dilakukan agar sektor energi tidak selalu bergantung pada skema subsidi.

"Kalau mau jujur, subsidi tetap tidak menjadikan ekonomi efisien. Subsidi ibarat vitamin yang sebentar terasa sehat tapi sebenarnya rapuh," katanya.

Dia menilai ketergantungan pada subsidi juga berpotensi mengurangi daya tarik investasi di sektor energi. Padahal, keberlanjutan investasi menjadi faktor penting untuk menjaga kecukupan pasokan energi dalam jangka panjang.

Karena itu, menurutnya, kebijakan energi nasional perlu mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna energi dan penyedia energi guna memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

IDXChannel- Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), terus memperkuat ketahanan pasokan gas jangka panjang guna mendukung keberlanjutan produksi pupuk nasional.

Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kerja sama penyediaan gas dari Lapangan MDA-MBH di Selat Madura dan Wilayah Kerja (WK) Ketapang di Perairan Utara Pulau Madura.

Melalui penguatan kerja sama tersebut, Petrokimia Gresik berpotensi memperoleh tambahan pasokan gas sekitar 30–35 MMSCFD guna memperkuat keandalan operasional perusahaan dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk dan produk agroindustri lainnya hingga tahun 2035.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Petrokimia Gresik dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) untuk Lapangan MDA-MBH yang disaksikan langsung Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, serta penandatanganan Head of Agreement (HoA) bersama PC Ketapang II Ltd terkait rencana kerja sama jual beli gas di Wilayah Kerja Ketapang.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menandatangani langsung kedua kerja sama tersebut bersama para pihak terkait di Tangerang, baru-baru ini.

Daconi menyampaikan bahwa penguatan sinergi antara industri pupuk dan sektor energi merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Gas bumi merupakan salah satu bahan baku utama dalam proses produksi pupuk. Oleh karena itu, kepastian pasokan gas dan penguatan kolaborasi dengan para pemasok energi merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan operasional serta mendukung produktivitas sektor pertanian nasional,” ujar Daconi dikutip Minggu (24/5/2026).

Melalui kerja sama tersebut, Petrokimia Gresik memperkuat kepastian pasokan gas guna mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Penandatanganan HoA bersama PC Ketapang II Ltd juga menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama strategis penyediaan gas jangka panjang guna memperkuat keandalan pasokan energi perusahaan pada masa mendatang.

Kerja sama tersebut juga mencerminkan komitmen perusahaan secara berkelanjutan dalam membangun sistem pasokan energi yang andal, adaptif, dan berkelanjutan. Daconi menambahkan, kolaborasi antara industri pupuk dan sektor energi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi pupuk nasional di tengah dinamika industri global.

“Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Petrokimia Gresik berkomitmen terus membangun kemitraan strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia,” tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memperkuat kerja sama penyediaan pasokan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui keandalan operasional kilang Pertamina. Hal itu direalisasikan dengan penandatanganan Key Terms Sheet Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Medco E&P Sakakemang B.V. yang bersumber dari Wilayah Kerja Sakakemang.

Gas tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional Kilang Dumai dan/atau Kilang Plaju Pertamina Patra Niaga. Penandatanganan dilakukan di sela kegiatan The Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (20/5).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, bersama Direktur PT Medco E&P Sakakemang B.V. Ronald Gunawan, dan disaksikan langsung Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

Harga Gas LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Ikut Naik Jadi Rp107.000 hingga Rp228.000 per Tabung



Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega menyampaikan, kerja sama ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi operasional Pertamina Patra Niaga, khususnya untuk mendukung proses pengolahan energi di kilang.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan kebutuhan energi untuk operasional kilang dapat terpenuhi secara andal dan berkelanjutan. Melalui dukungan pasokan gas dari Medco E&P Sakakemang B.V, kami berharap sinergi ini dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (23/5/2026).

Mobil 1.400 cc Dilarang Isi BBM Pertalite per 1 Juni 2026 Tidak Benar, Begini Penjelasan Pertamina



Melalui kerja sama ini, tegas dia, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai Subholding Downstream Pertamina dalam memastikan ketersediaan pasokan energi yang terintegrasi, andal, dan mampu mendukung kebutuhan operasional jangka panjang.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Petrokimia Gresik memperkuat ketahanan pasokan gas jangka panjang guna mendukung keberlanjutan produksi pupuk nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama penyediaan gas dari Lapangan MDA-MBH di Selat Madura dan Wilayah Kerja (WK) Ketapang di Perairan Utara Pulau Madura.

Perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero) itu berpotensi memperoleh tambahan pasokan gas sekitar 30–35 MMSCFD.

Tambahan pasokan tersebut ditujukan untuk memperkuat keandalan operasional perusahaan dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk dan produk agroindustri lainnya hingga tahun 2035.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Petrokimia Gresik dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) untuk Lapangan MDA-MBH.

Gas jadi bahan baku utama produksi pupuk

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob mengatakan, penguatan sinergi antara industri pupuk dan sektor energi merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Gas bumi merupakan salah satu bahan baku utama dalam proses produksi pupuk. Oleh karena itu, kepastian pasokan gas dan penguatan kolaborasi dengan para pemasok energi merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan operasional serta mendukung produktivitas sektor pertanian nasional,” ujar Daconi dalam siaran pers, Jumat (22/5/2026).

Melalui kerja sama tersebut, Petrokimia Gresik memperkuat kepastian pasokan gas guna mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Sementara itu, penandatanganan HoA bersama PC Ketapang II Ltd disebut menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama strategis penyediaan gas jangka panjang guna memperkuat keandalan pasokan energi perusahaan pada masa mendatang.

Dinilai penting untuk stabilitas produksi pupuk

Petrokimia Gresik menyebut kerja sama tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun sistem pasokan energi yang andal, adaptif, dan berkelanjutan.

Menurut Daconi, kolaborasi antara industri pupuk dan sektor energi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi pupuk nasional di tengah dinamika industri global.

“Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Petrokimia Gresik berkomitmen terus membangun kemitraan strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia,” tambahnya.

Kerja sama dengan HCML dan PC Ketapang II

PJBG antara Petrokimia Gresik dan HCML ditandatangani oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob bersama General Manager HCML Wang Kaifei yang diwakili oleh VP Marketing, Legal, and Business Support HCML Wahyudin Sunarya.

Sementara itu, HoA bersama PC Ketapang II Ltd ditandatangani oleh Daconi Khotob bersama Presiden Direktur PC Ketapang II Ltd Yuzaini Md Yusof.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Gas bumi merupakan salah satu bahan baku utama dalam proses produksi pupuk

Jakarta (ANTARA) - PT Petrokimia Gresik memperkuat ketahanan pasokan gas dari Lapangan MDA-MBH di Selat Madura dan Wilayah Kerja (WK) Ketapang di Perairan Utara Pulau Madura guna mendukung keberlanjutan produksi pupuk nasional.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan melalui penguatan tersebut Petrokimia Gresik berpotensi memperoleh tambahan pasokan gas sekitar 30 – 35 MMSCFD guna memperkuat keandalan operasional perusahaan dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk dan produk agroindustri lainnya hingga 2035.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Petrokimia Gresik dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) untuk Lapangan MDA-MBH serta penandatanganan Head of Agreement (HoA) bersama PC Ketapang II Ltd terkait rencana kerja sama jual beli gas di Wilayah Kerja Ketapang.

Penguatan sinergi antara industri pupuk dan sektor energi ini, menurut Daconi merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Gas bumi merupakan salah satu bahan baku utama dalam proses produksi pupuk. Oleh karena itu, kepastian pasokan gas dan penguatan kolaborasi dengan para pemasok energi merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan operasional serta mendukung produktivitas sektor pertanian nasional,” ujarnya.

Melalui kerja sama tersebut, tambahnya, perusahaan memperkuat kepastian pasokan gas guna mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.
Kerjasama tersebut juga menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama strategis penyediaan gas jangka panjang guna memperkuat keandalan pasokan energi perusahaan pada masa mendatang.

Selain itu juga mencerminkan komitmen perusahaan secara berkelanjutan dalam membangun sistem pasokan energi yang andal, adaptif, dan berkelanjutan.

Daconi menambahkan, kolaborasi antara industri pupuk dan sektor energi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi pupuk nasional di tengah dinamika industri global.

"Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Petrokimia Gresik berkomitmen terus membangun kemitraan strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia," katanya.

Sementara itu PJBG antara Petrokimia Gresik dan HCML ditandatangani oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob bersama General Manager HCML, Wang Kaifei, yang diwakili oleh VP Marketing, Legal, and Business Support HCML, Wahyudin Sunarya. Sedangkan HoA bersama PC Ketapang II Ltd ditandatangani oleh Daconi Khotob bersama Presiden Direktur PC Ketapang II Ltd, Yuzaini Md Yusof.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina EP (PEP) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk mendukung kegiatan operasi produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhamad Arifin.

Melalui perjanjian ini, PEP akan memasok gas kepada PHR guna mendukung kebutuhan operasional di WK Rokan. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari inisiatif strategis Regional 1 Subholding Upstream Pertamina dalam menjaga keberlanjutan pasokan gas serta mendukung produksi migas nasional.

“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi nyata antar entitas di lingkungan Subholding Upstream Pertamina guna memastikan keberlanjutan pasokan energi untuk mendukung operasi hulu migas nasional, khususnya di Wilayah Kerja Rokan,” jelas Direktur Utama PHR Muhamad Arifin.

PJBG yang berlaku untuk periode 2026 hingga 2030 ini memiliki karakteristik khusus mengingat sumber gas PEP tidak terhubung langsung dengan infrastruktur gas milik PHR. Implementasi penyaluran gas dilakukan melalui skema virtual pipeline dengan metode swap gas.

Skema ini terlaksana melalui sinergi berbagai pihak, yakni PEP dan PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE Jambi Merang) sebagai produsen gas, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai konsumen gas sekaligus titik pertukaran (swap point), serta PT Pertamina Gas sebagai operator jaringan pipa gas.

Volume penyaluran gas dalam kerja sama ini direncanakan sebesar 30 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD). Selain menyelesaikan PJBG, PEP dan PHR juga telah menyepakati Swap Gas Agreement yang implementasinya telah memperoleh persetujuan dari SKK Migas.

Kerja sama tersebut menjadi bentuk nyata sinergi antar produsen, konsumen, dan transporter gas di wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan (Sumbagtengsel) dalam mendukung keandalan pasokan energi nasional serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), terus memperkuat ketahanan pasokan gas jangka panjang guna mendukung keberlanjutan produksi pupuk nasional. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kerja sama penyediaan gas dari Lapangan MDA-MBH di Selat Madura dan Wilayah Kerja (WK) Ketapang di Perairan Utara Pulau Madura.

Melalui penguatan kerja sama tersebut, Petrokimia Gresik berpotensi memperoleh tambahan pasokan gas sekitar 30–35 MMSCFD guna memperkuat keandalan operasional perusahaan dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk dan produk agroindustri lainnya hingga 2035.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Petrokimia Gresik dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) untuk Lapangan MDA-MBH yang disaksikan langsung Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta penandatanganan Head of Agreement (HoA) bersama PC Ketapang II Ltd terkait rencana kerja sama jual beli gas di Wilayah Kerja Ketapang. Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menandatangani langsung kedua kerja sama tersebut bersama para pihak terkait di Tangerang, baru-baru ini.

Daconi menyampaikan penguatan sinergi antara industri pupuk dan sektor energi merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional. “Gas bumi merupakan salah satu bahan baku utama dalam proses produksi pupuk. Oleh karena itu, kepastian pasokan gas dan penguatan kolaborasi dengan para pemasok energi merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan operasional serta mendukung produktivitas sektor pertanian nasional,” ujar Daconi dalam siaran pers, Jumat (22/5/2026).

Melalui kerja sama tersebut, Petrokimia Gresik memperkuat kepastian pasokan gas guna mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penandatanganan HoA bersama PC Ketapang II Ltd juga menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama strategis penyediaan gas jangka panjang guna memperkuat keandalan pasokan energi perusahaan pada masa mendatang.

Kerja sama tersebut juga mencerminkan komitmen perusahaan secara berkelanjutan dalam membangun sistem pasokan energi yang andal, adaptif, dan berkelanjutan. Daconi menambahkan kolaborasi antara industri pupuk dan sektor energi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi pupuk nasional di tengah dinamika industri global.

“Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Petrokimia Gresik berkomitmen terus membangun kemitraan strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia,” tambahnya.

PJBG antara Petrokimia Gresik dan HCML ditandatangani oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob bersama General Manager HCML Wang Kaifei yang diwakili VP Marketing, Legal, and Business Support HCML Wahyudin Sunarya. Sedangkan HoA bersama PC Ketapang II Ltd ditandatangani oleh Daconi Khotob bersama Presiden Direktur PC Ketapang II Ltd Yuzaini Md Yusof.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani 2 Perjanjian Jual Beli LNG dan 2 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) seiring dengan upaya perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional dan memberi pasokan gas jangka panjang bagi Grup PLN.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan pada acara Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2026 yang berlangsung di Hall Nusantara, ICE BSD City, Tangerang Selatan.

PLN EPI menandatangani Heads of Agreement (HoA) dengan South Hub LNG. Pasokan LNG berasal dari wilayah kerja Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal, dan West Ganal untuk periode 2027–2037 dengan total volume yang disepakati mencapai 11 MT atau sekitar 190 kargo LNG.

Selain itu, PLN EPI juga menandatangani HoA LNG dengan Masela PSC Contractor Parties untuk kontrak berdurasi 15 tahun sejak proyek mencapai Commercial Operation Date (COD) sekitar 2032 dengan total volume 37,5 MT atau setara 640 kargo LNG.

Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto, mengatakan penandatanganan kontrak jangka panjang LNG ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memastikan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik sekaligus mendukung transisi energi berbasis gas.

"Penandatanganan kedua kontrak jual beli LNG jangka panjang ini memastikan adanya tambahan 48,5 juta ton atau sekitar 840 kargo LNG untuk periode 2027 - 2047 dalam mendukung transisi dan ketahanan energi nasional," kata Rakhmad dikutip dari keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, sejalan dengan peran strategis PLN sebagai orkestrator energi nasional, kesepakatan ini akan mendukung pengembangan produksi gas nasional sebagai bagian dari ketahanan energi nasional.

Dengan perkiraan nilai transaksi sebesar Rp360 triliun, Rakhmad menuturkan kesepakatan ini akan menjadi salah satu pembuka jalan pengembangan lapangan gas baru baik di Masela yang ada di Maluku maupun lapangan gas Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal dan West Ganal di Kalimantan Timur.

"Kolaborasi PLN EPI dan produsen gas merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan energi nasional," tambah Rakhmad

Selain kedua kontrak LNG, PLN EPI juga menandatangani PJBG dengan Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) untuk memasok gas ke PLTGU Gresik sebesar 7-10 MMSCFD untuk periode 2026–2029.

Kemudian, PLN EPI juga menandatangani amendemen PJBG dengan PT Pertamina (Persero) untuk kebutuhan pembangkit listrik di Tanjung Batu dan Bontang. Amendemen PJBG ini dilakukan untuk mengakomodasi penetapan alokasi gas dari Kementerian ESDM tanpa mengubah volume maupun harga.

“PLN EPI terus memperkuat sumber pasokan energi primer yang andal dan kompetitif agar kebutuhan pembangkit dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional,” kata Rakhmad.

Melalui penguatan kerja sama gas domestik dan LNG global, PLN EPI terus memperkuat keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyampaikan PLN tidak lagi hanya menjual listrik, tetapi bertransformasi menjadi perusahaan energi berbasis digital melalui orkestrasi ekosistem energi primer, pembangkitan, hingga pelayanan pelanggan.

“PLN terus mendukung pengembangan lapangan gas dengan menjadi pembeli jangka panjang untuk memastikan keekonomian hulu migas terpenuhi. Keberlangsungan industri gas menjadi sangat penting dalam memastikan penyediaan listrik yang andal, efisien dan lebih hijau,” kata Darmawan.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN memperkuat pasokan energi nasional melalui integrasi gas bumi berbasis pipa dan liquefied natural gas (LNG) domestik.

Langkah tersebut diwujudkan lewat sejumlah kerja sama strategis yang diteken dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition 2026 (IPA Convex 2026) di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, integrasi pasokan gas pipa dan LNG menjadi langkah penting untuk menjaga keandalan distribusi energi bagi pelanggan di berbagai sektor.

Dia menegaskan, PGN terus memperkuat pengelolaan pasokan gas bumi secara terintegrasi dengan mengandalkan sumber domestik.

“Strategi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan penyaluran energi gas bumi sekaligus meningkatkan fleksibilitas pemenuhan kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah,” ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/5/2026).

Dia menjelaskan, kombinasi pasokan gas pipa dan LNG dari berbagai sumber dalam negeri akan memperluas kemampuan PGN dalam menyalurkan energi ke pusat pertumbuhan ekonomi maupun wilayah pengembangan baru.

Fajriyah menilai langkah tersebut sekaligus mempertegas peran PGN sebagai integrator infrastruktur dan pasokan gas bumi nasional.

“Melalui pengelolaan pasokan yang terintegrasi, PGN bersama Pertamina Group berupaya menjaga keandalan energi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan transisi menuju energi yang lebih rendah emisi,” tuturnya.

Dalam ajang IPA Convex 2026, PGN menandatangani sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat pasokan gas bumi domestik, baik melalui optimalisasi lapangan gas maupun pengembangan LNG jangka panjang.

Untuk penguatan pasokan gas pipa domestik, PGN bersama sejumlah pemasok gas bumi menandatangani:

• Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Corridor bagi kebutuhan bahan bakar gas (BBG) dan jaringan gas rumah tangga (jargas);
• Perubahan dan pernyataan kembali PJBG untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML); serta
• Key terms dengan Medco E&P Sakakemang untuk pembelian pasokan gas bumi dari WK Sakakemang.

Sementara itu, untuk memperkuat fleksibilitas penyaluran melalui LNG, PGN bersama Pertamina dan mitra strategis menandatangani tiga kerja sama pengamanan pasokan LNG jangka panjang, yaitu:

• Head of Agreement (HoA) LNG South Hub;
• Head of Agreement (HoA) LNG North Hub; serta
• HoA pembelian LNG Abadi Masela.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan kontraksi sektor listrik, gas, dan air tanpa harus bertentangan dengan pertumbuhan manufaktur pada kuartal I/2026.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adhamaski Pangeran mengatakan pada kuartal I/2026, ada beberapa faktor yang menjelaskan konsumsi listrik memang secara historis cenderung menurun pada periode Idulfitri karena aktivitas komersial bisnis dan perkantoran berhenti sementara selama libur hari raya.

"Kondisi tersebut juga pernah terjadi pada periode lebaran kuartal II/2025 sehingga dinilai sebagai faktor musiman yang wajar," ujarnya dalam laporannya dikutip, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, tekanan geopolitik di Timur Tengah memang sempat memengaruhi distribusi gas global. Namun, Adhamaski menilai dampaknya terhadap industri manufaktur nasional masih relatif terkendali.

“Terbatasnya pasokan gas bumi domestik dan penyesuaian kuota gas industri memang menekan beberapa industri energi-intensif seperti keramik, kaca, dan semen. Namun, dampaknya terhadap manufaktur nasional relatif terbatas karena tidak semua subsektor memiliki ketergantungan yang sama terhadap gas,” jelasnya.

Menurut Adhamaski, normalisasi konsumsi listrik setelah berakhirnya program diskon tarif listrik pemerintah pada kuartal I/2025 juga menjadi faktor lain yang memicu kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas pada awal tahun ini.

"Pada kuartal I/2025 terdapat stimulus diskon listrik pemerintah yang mendorong konsumsi listrik masyarakat. Ketika kebijakan tersebut tidak kembali diterapkan pada kuartal I-2026, maka secara statistik terjadi normalisasi dari sisi permintaan listrik,” katanya.

Lebih lanjut, Adhamaski menekankan pentingnya memahami perbedaan konsep dalam membaca data sektor listrik dan manufaktur pada struktur Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyebut kontraksi pada sektor listrik tidak selalu berarti volume distribusi listrik ikut turun secara signifikan.

Nilai tambah sektor listrik, gas, dan air dalam PDB dihitung berdasarkan margin produsen listrik, yaitu selisih antara output dan biaya produksi PLN maupun Independent Power Producer (IPP). Artinya, kontraksi nilai tambah sektor listrik tidak otomatis berarti volume fisik listrik yang disalurkan juga mengalami kontraksi pada tingkat yang sama.

Ia menambahkan, kenaikan biaya produksi listrik, harga energi, hingga besarnya beban subsidi dapat memengaruhi nilai tambah sektor listrik dalam perhitungan PDB nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki usia ke-61 tahun, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina memperkuat perannya sebagai tulang punggung infrastruktur gas bumi nasional melalui penguatan pasokan, pengembangan LNG, dan ekspansi jaringan energi rendah emisi.

Emiten berkode saham PGAS tersebut juga terus menjaga resiliensi bisnis guna memastikan ketersediaan energi yang mandiri dan berkelanjutan di tengah dinamika energi global.

“Selama 61 tahun, PGN terus bertransformasi untuk memastikan gas bumi selalu hadir bagi masyarakat melalui diversifikasi pasokan, penguatan infrastruktur, inovasi layanan, dan komitmen terhadap implementasi aspek ESG,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman, (13/5/2026).

Dalam setahun terakhir, PGN mencatatkan berbagai langkah strategis sebagai bentuk konsistensi menjaga keandalan layanan dan ketahanan energi nasional. PGN aktif mengamankan pasokan gas pipa maupun LNG domestik dari berbagai sumber seperti Tangguh dan Donggi Senoro, serta membuka potensi pasokan baru dari Blok Masela, Andaman, WK Tungkal, pengembangan Coalbed Methane (CBM) di Muara Enim, hingga biomethane sebagai bagian dari pengembangan energi masa depan.

Penguatan pasokan juga diwujudkan melalui berbagai perjanjian strategis, di antaranya penandatanganan beberapa Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dalam IPA Convex 2025, kerja sama swap gas West Natuna, hingga HOA LNG Blok Masela bersama INPEX Masela.

Pemanfaatan LNG untuk mendukung ketahanan pasokan juga semakin meningkat. PGN menerima tambahan pasokan LNG domestik, serta untuk pertama kalinya melaksanakan penerimaan kargo LNG melalui FSRU Jawa Barat.

PGN juga telah menyelesaikan revitalisasi Tangki LNG Arun F-6004 berkapasitas 127.000 m³ yang siap beroperasi melayani pasar Asia Tenggara dan Asia Selatan seiring dengan pengembangan bisnis LNG Hub.

Dari sisi operasional, volume penyaluran gas bumi PGN mencapai 777 BBtud, dengan volume transmisi gas mencapai 1.539 MMscfd (per kuartal I/2026). Pengelolaan penyaluran gas dilakukan secara optimal dengan fokus utama menjaga keberlanjutan operasional pelanggan di tengah tantangan dinamika ekonomi nasional maupun global.

Ke depannya, Fajriyah mengatakan bahwa PGN akan terus memperkuat posisi sebagai pengelola lebih dari 95% infrastruktur gas bumi nasional. PGN menambah sekitar 230 kilometer jaringan pipa baru untuk memperluas akses energi gas bumi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pengembangan infrastruktur juga diperkuat melalui berbagai kerja sama strategis dengan mitra bisnis nasional maupun internasional,” tuturnya.

Kini, dengan pangsa pasar lebih dari 91%, wilayah operasional PGN mencakup 18 provinsi dan 78 kota/kabupaten serta didukung jaringan pipa gas bumi nasional sepanjang lebih dari 33.490 km.

“PGN juga terus memperluas layanan beyond pipeline melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas [CNG] retail sebagai solusi energi bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan pipa gas bumi.”

Ekspansi layanan CNG dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Medan melalui pembangunan mother station CNG dan Bandung, guna memenuhi kebutuhan energi sektor industri, komersial, UMKM hingga hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Ekspansi pemanfaatan gas bumi juga semakin luas menjangkau sektor rumah tangga yang kini telah mencapai lebih dari 820.000 Sambungan Rumah (SR). PGN juga memperluas jargas ke kawasan hunian modern, rumah susun Wisma Atlet Kemayoran, hingga menjajaki kawasan baru seperti Jatengland dan BSB City.

“Momentum HUT ke-61 menjadi refleksi perjalanan panjang PGN dalam menyediakan layanan gas bumi untuk Indonesia,” kata Fajriyah.

Ke depan, PGN berkomitmen untuk terus memperkuat integrasi infrastruktur gas bumi nasional, mendukung transisi energi nasional, serta menjaga keberlanjutan bisnis guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.