REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - PT PLN (Persero) UPDL Bogor menggelar 'Lomba Masak Nasi Goreng' yang dilanjutkan dengan Sosialisasi Kompor Listrik pada Jumat (24/4/2026). Kegiatan yang dilakukan untuk Hari Kartini Tahun 2026 ini diikuti oleh perwakilan pegawai dari berbagai bidang, mulai dari PKU, Pengajaran, Pengadaan, K3L, Front Office, Admin HPI, CS, teknisi, Security hingga Driver.

Perlombaan masak diawali dengan sosialisasi penggunaan kompor listrik sebagai edukasi mengenai pemanfaatan energi listrik yang aman, praktis, dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus memperkenalkan manfaat penggunaan peralatan berbasis listrik kepada pegawai.

Kegiatan dilanjutkan dengan perlombaan memasak nasi goreng yang mengusung konsep kompetisi santai namun tetap kompetitif. Setiap tim yang terdiri dari 2–3 orang ditantang untuk menyajikan menu nasi goreng kreasi terbaik menggunakan kompor listrik yang telah disediakan panitia.

Panitia menyediakan bahan masakan dan peralatan utama seperti kompor listrik serta wajan, sementara peserta diperbolehkan membawa perlengkapan tambahan sesuai kebutuhan masing-masing tim. Penilaian dilakukan berdasarkan cita rasa, kreativitas menu, penyajian, dan kekompakan tim selama proses memasak berlangsung.

Manajer UPDL Bogor Ahmad Ridani mengatakan lomba ini dilakukan agar tercipta suasana kerja yang lebih hangat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan suasana kerja yang lebih hangat dan penuh semangat kebersamaan. Nilai-nilai Kartini seperti kreativitas, semangat berkarya, dan kolaborasi menjadi inspirasi dalam membangun budaya kerja yang produktif di lingkungan PLN,” ujar Ahmad Ridani.

Dalam pelaksanaannya, panitia telah menyediakan bahan masakan dan peralatan utama seperti kompor listrik serta wajan, sementara peserta diperbolehkan membawa perlengkapan tambahan sesuai kebutuhan masing-masing tim. Penilaian dilakukan berdasarkan cita rasa, kreativitas menu, penyajian, dan kekompakan tim selama proses memasak berlangsung.

Sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta, panitia juga menyiapkan penghargaan bagi para pemenang lomba. Namun lebih dari sekadar kompetisi, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan dan membangun hubungan kerja yang lebih solid antarpegawai.

Melalui kegiatan ini, PT PLN (Persero) UPDL Bogor berharap semangat kebersamaan, kreativitas, dan kolaborasi dapat terus tumbuh di lingkungan kerja. Sejalan dengan arahan General Manager PLN Pusdiklat, Y. Endah Cahyaningrum, insan PLN diharapkan terus membangun budaya kerja yang positif, adaptif, dan saling mendukung demi terciptanya kinerja yang unggul dan berkelanjutan.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyayangkan perilaku penumpang kereta yang menyolokkan kompor listrik dan viral di media sosial. Hal itu juga dianggap berbahaya.

Aksi tersebut dilakukan oleh penumpang kereta jarak jauh yang menggunakan stop kontak di kereta untuk memasak mi instan. 

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan fasilitas stop kontak atau colokan listrik di setiap kursi kereta hanya digunakan untuk mengisi daya gadget seperti handphone, tablet, atau laptop ataupun ear phone.

"Selain gadget, penumpang tidak diperbolehkan menggunakan stop kontak di kereta api untuk keperluan lainnya seperti alat elektronik rumah tangga. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu penumpang lainnya dan berpotensi membahayakan keselamatan serta kenyamanan perjalanan kereta api," ujar Luqman sebagaimana dilansir dari Detik, Kamis (23/4).

Adapun secara aturan, penumpang kereta dilarang mencolokkan perangkat berdaya tinggi (catokan, hair dryer, rice cooker, kompor listrik) untuk mencegah kelebihan beban listrik dan potensi korsleting. Serta dilarang mengecas powerbank langsung di stop kontak.

"Penggunaan alat elektronik dengan daya listrik besar secara berlebihan dan bersamaan, dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi kelistrikan kereta api secara keseluruhan dan bisa mengganggu kenyamanan serta perjalanan kereta api," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Ia menyampaikan jika penumpang mengalami kendala saat perjalanan, seperti AC kurang berfungsi optimal, penumpang bisa menghubungi kondektur yang berdinas. Nomor handphone petugas Kondektur tertera di masing-masing dinding kereta.

"KAI mengimbau kepada pelanggan untuk saling menghormati dan menghargai di antara sesama pelanggan agar perjalanan kereta api tetap aman dan nyaman. Kami juga berpesan kepada pelanggan untuk selalu mematuhi aturan, menjaga ketertiban, menjaga fasilitas kereta api dan stasiun karena layanan kereta api merupakan fasilitas umum," ucap Luqman.

Sebelumnya, dalam unggahan viral dilihat Rabu (22/4), penumpang menyolokkan kompor listrik pada stop kontak yang tersedia dalam gerbong. Penumpang tersebut pun memamerkan aktivitasnya sedang memasak mi instan.

Berikut panduan bijak menggunakan stop kontak di kereta api berdasarkan aturan KAI:

- Perangkat yang Diperbolehkan: Hanya untuk gadget pribadi berdaya rendah seperti handphone, tablet, dan laptop.

- Perangkat yang Dilarang: Alat elektronik berdaya tinggi yang menghasilkan panas atau membutuhkan arus besar: hair dryer, catokan rambut, rice cooker mini, teko listrik, dan kipas angin.

- Larangan Powerbank: Penumpang dilarang keras mengisi daya powerbank langsung di stopkontak gerbong karena berisiko membebani daya.

- Keamanan: Pastikan kepala charger tidak panas dan segera cabut setelah gadget terisi penuh untuk menghindari risiko korsleting.

- Berbagi: Jika stop kontak terbatas, gunakan secara bergantian atau bijak jika berdekatan dengan penumpang lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Elektrifikasi rumah tangga melalui migrasi ke kompor induksi merupakan langkah strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kian membebani anggaran negara.

"Konsumsi LPG kita saat ini mencapai kurang lebih 8 juta metrik ton per tahun, di mana sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Ini adalah beban besar bagi neraca perdagangan kita," ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, penggunaan kompor induksi lebih efisien dibandingkan kompor gas konvensional. penggunaan listrik untuk memasak dinilai dapat menekan biaya operasional rumah tangga sekaligus mengurangi beban subsidi energi pemerintah.

Secara efek, kata dia, penggunaan listrik di sektor rumah tangga, termasuk kompor induksi, akan menghemat sekitar 30 persen jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil seperti LPG subsidi.

“Tingkat ketergantungan impor akan kita kurangi secara signifikan," ujar dia.

Dia menambahkan, sistem kelistrikan nasional saat ini berada dalam kondisi kuat untuk mendukung migrasi tersebut, dengan pasokan energi primer pembangkit yang terjaga.

"Kita punya pasokan listrik yang andal dari kekuatan domestik. Dengan mengubah energi berbasis impor seperti LPG menjadi energi berbasis listrik, kita tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat kedaulatan energi nasional tepat dari dapur masyarakat," kata dia.

JAKARTA - Komisi XII DPR menilai elektrifikasi rumah tangga melalui migrasi ke kompor induksi merupakan langkah strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Penggunaan kompor induksi dinilai lebih efisien dibandingkan kompor gas konvensional.

"Konsumsi LPG kita saat ini mencapai kurang lebih 8 juta metrik ton per tahun, di mana sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Ini adalah beban besar bagi neraca perdagangan kita," ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, Selasa (14/4/2026).

Sugeng menjelaskan, penggunaan listrik untuk memasak dinilai dapat menekan biaya operasional rumah tangga sekaligus mengurangi beban subsidi energi pemerintah.

"Secara efek, penggunaan listrik di sektor rumah tangga, termasuk kompor induksi, akan menghemat sekitar 30% jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil seperti LPG subsidi. Tingkat ketergantungan impor akan kita kurangi secara signifikan," tegasnya.

Sugeng menambahkan, sistem kelistrikan nasional saat ini berada dalam kondisi kuat untuk mendukung migrasi tersebut, dengan pasokan energi primer pembangkit yang terjaga.

Lihat video: Makin Ribet! DPR Usul Beli Elpiji 3Kg Harus Pakai Sidik Jari & Retina Mata



"Kita punya pasokan listrik yang andal dari kekuatan domestik. Dengan mengubah energi berbasis impor seperti LPG menjadi energi berbasis listrik, kita tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat kedaulatan energi nasional tepat dari dapur masyarakat," katanya.

Ke depan, mestinya subsidi LPG mulai dikurangi dan dialihkan ke listrik. Listrik itu subsidinya lebih gampang dikontrol

Jakarta (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) akan memanggil Pertamina dan PLN untuk membahas program transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik, sebagai upaya pemerintah meningkatkan ketahanan energi dan mengendalikan subsidi energi.

“Sudah lumayan (dibahas). Hari Rabu (8/4) ini saya sudah mengundang (pemangku kepentingan), ya. Tinggal nanti kami bahas,” ujar Anggota DEN Unggul Priyanto kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Unggul menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, DEN ingin mendengar keterangan dari Pertamina, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), serta PLN. Dari Pertamina dan Ditjen Migas akan diminta penjelasan mengenai suplai LPG dan konsumsinya di Indonesia.

Sementara itu, dari PLN, ia ingin mendengar sejauh mana kesiapan perusahaan tersebut untuk menyediakan listrik apabila pemerintah menjalankan program transisi dari kompor gas ke kompor listrik.

Menurut Unggul, krisis energi yang dialami oleh berbagai negara menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik.

Dengan menggunakan kompor listrik, Unggul menyampaikan Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya terhadap impor energi, terutama LPG.

Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa batu bara, sehingga memungkinkan Indonesia untuk menghasilkan listriknya sendiri.

“Ke depan, mestinya subsidi LPG mulai dikurangi dan dialihkan ke listrik. Listrik itu subsidinya lebih gampang dikontrol,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

Mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik menjadi sorotan Eddy, sebab harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket.

Adapun harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ucap Eddy.

Ke depannya, lanjut dia, ia akan mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik.

Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah, upaya memperkuat kemandirian energi nasional menjadi semakin krusial. Salah satu langkah yang dinilai relevan adalah percepatan elektrifikasi di sektor transportasi dan rumah tangga untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Langkah ini dinilai penting seiring lonjakan beban subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar masih terserap untuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

“Kondisi saat ini menjadi pengingat bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik, terutama ketenagalistrikan di tengah risiko stabilitas pasokan dan harga energi dunia,” kata Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2026).

Sugeng menambahkan, elektrifikasi kendaraan menjadi langkah strategis untuk mengalihkan konsumsi energi dari bahan bakar fosil ke listrik.

“Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, konsumsi energi dapat lebih bertumpu pada sistem kelistrikan nasional yang bersumber dari dalam negeri,” katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, subsidi energi meningkat dari Rp 95,7 triliun pada 2020 menjadi Rp 159,6 triliun pada 2023, lalu naik ke Rp 203,4 triliun pada 2024.

Pada 2025, total anggaran bahkan mencapai Rp 394,3 triliun dan direncanakan Rp 210,06 triliun dalam RAPBN 2026, dengan porsi besar tetap untuk BBM dan LPG.

Elektrifikasi Jadi Strategi Tekan Ketergantungan

Selain kendaraan listrik, Sugeng juga menilai konversi kompor berbahan bakar gas ke kompor listrik di tingkat rumah tangga sebagai langkah penting.

“Penggunaan kompor listrik dapat menjadi alternatif yang lebih efisien sekaligus memanfaatkan jaringan listrik yang telah tersedia luas di berbagai daerah,” imbuh dia.

Menurut dia, langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global sekaligus memperkuat sistem energi nasional.

“Peningkatan konsumsi listrik domestik secara produktif akan memperkuat sistem energi nasional di tengah tekanan eksternal,” ucap Sugeng.

Ia menekankan, kebijakan elektrifikasi perlu didukung regulasi yang matang agar implementasinya tidak membebani masyarakat.

“Dengan demikian, transisi energi dapat berlangsung bertahap sekaligus memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi nasional,” tutup dia.

Pengamat: Kurangi Ketergantungan BBM Impor

Pengamat energi Komaidi Notonegoro menilai elektrifikasi di sektor rumah tangga dan transportasi menjadi solusi strategis di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

“Elektrifikasi di sektor rumah tangga dan transportasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), yang dalam bauran energi nasional masih mencapai sekitar 30 persen sehingga sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi harga internasional,” kata Komaidi dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).

Ia menyebut, kompor listrik menjadi alternatif karena listrik tidak bergantung pada minyak dan gas.

“Kita masih memiliki sumber energi lain, termasuk batu bara yang dalam bauran energi nasional, dan ketersediaannya relatif lebih besar di dalam negeri,” imbuhnya.

Keunggulan listrik juga terletak pada fleksibilitas sumber energi, mulai dari batu bara, gas, air, hingga panas bumi.

Selain itu, kendaraan listrik dinilai berperan penting menekan konsumsi BBM nasional yang mencapai sekitar 532 juta barrel per tahun, dengan sektor transportasi menyumbang sekitar 52 persen.

“Kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada BBM impor. Dalam jangka panjang, ini juga dapat meningkatkan ketahanan energi sekaligus menekan beban subsidi energi,” jelas dia.

Komaidi juga mengapresiasi berbagai insentif pemerintah, mulai dari pembebasan pajak hingga subsidi pembelian.

“Dengan sosialisasi yang lebih masif dan dukungan kebijakan yang konsisten, kompor listrik dan kendaraan listrik berpotensi menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan energi nasional,” tutupnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut elektrifikasi juga berdampak signifikan pada pengurangan konsumsi energi impor.

"Penggantian satu juta mobil listrik dapat mengurangi kebutuhan minyak mentah hingga 13,2 juta barrel per tahun,” ujar Fabby.

Ia menambahkan, penggunaan kompor listrik di rumah tangga juga efektif menekan konsumsi LPG.

“Jika rumah tangga mulai menggunakan kompor induksi, penghematan LPG bisa mencapai lebih dari 130 ton per tahun,” tambah Fabby.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

... penggantian kompor LPG dengan kompor listrik dapat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memberi ruang napas bagi APBN. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi kerentanan terhadap dinamika geopolitik....

Jakarta (ANTARA) - Penting bagi pemerintah untuk memastikan makanan tetap terhidang di piring rakyat, terlebih di tengah memanasnya perang antara Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran.

Perang tersebut menjadi bukti nyata posisi Timur Tengah (atau Asia Barat) sebagai penjaga denyut energi dunia. Tak sampai satu bulan sejak Iran menutup Selat Hormuz, negara-negara yang berjarak ribuan kilometer pun meraung dan mengumumkan darurat energi.

Satu per satu negara mulai terdampak. Filipina, pada Selasa (24/3), menjadi negara pertama yang resmi menetapkan keadaan darurat nasional akibat terganggunya rantai pasok energi global menyusul konflik di kawasan Timur Tengah.

Krisis energi kemudian merembet ke negara lain, termasuk Australia, yang mulai mengalami kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) di ratusan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Video masyarakat yang berbondong-bondong berjalan kaki pun viral di berbagai media sosial.

Namun, krisis BBM bukan satu-satunya ancaman. Bahaya lain yang mengintai adalah kelangkaan LPG, krisis yang belum banyak menjadi perbincangan publik, tetapi sangat penting untuk memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi.

India adalah salah satu negara yang kini mengalami kelangkaan LPG imbas dari penutupan Selat Hormuz. Restoran, kafe, hingga hotel mulai membatasi operasionalnya untuk menjaga napas LPG tetap berembus.

Sejumlah kanal berita resmi di India melaporkan pemerintah setempat menyetujui pendistribusian minyak tanah sebagai alternatif agar masyarakat tetap dapat memasak. Warga yang sebelumnya terbiasa menggunakan kompor gas kini kembali beralih ke minyak tanah.

Lantas bagaimana dengan Indonesia, yang lebih dari 75 persen dari total kebutuhan LPG-nya bergantung kepada impor?

Kebutuhan LPG Indonesia

Indonesia diproyeksikan membutuhkan LPG hingga 10 juta ton pada 2026, dengan 7,8 juta tonnya dipenuhi lewat impor.

Porsi impor dari kawasan Timur Tengah pun tidak sedikit. Dari keseluruhan LPG yang diimpor, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut 30 persennya berasal dari kawasan Timur Tengah.

Pemerintah telah mencari alternatif impor LPG untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dari Timur Tengah. Namun, permasalahan yang menyertai ketergantungan terhadap impor LPG tidaklah terbatas kepada pengamanan pasokan.

Kenaikan harga LPG juga membayangi mereka yang masih bergantung pada penggunaan LPG untuk memasak. Membengkaknya subsidi untuk LPG 3 kg juga menjadi persoalan yang mengkhawatirkan.

Harga propana, salah satu komponen utama dalam pembuatan LPG, mengalami peningkatan sekitar 12 persen selama satu bulan terakhir menjadi 0,80 dolar AS per galon.

Meski belum melampaui tingginya harga propana pada Februari 2022 (1,6 dolar AS per galon), lonjakan sebesar 12 persen dalam satu bulan menunjukkan betapa sensitifnya harga gas dunia terhadap situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Sensitivitas harga gas, utamanya yang merupakan salah satu komponen utama LPG, lantas menimbulkan kerentanan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, mengingat LPG merupakan komoditas yang disubsidi pemerintah.

Subsidi energi yang dianggarkan sebesar Rp210,1 triliun menyerap sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi APBN 2026 sebesar Rp318,9 triliun. Lonjakan harga komoditas energi akibat konflik di Timur Tengah pun menjadi kabar buruk bagi ketahanan fiskal Indonesia.

Substitusi kompor gas jadi listrik

Narasi untuk mengganti kompor gas menjadi kompor listrik pun kembali mengemuka.

Pada awal Maret 2026, ketika perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran baru dimulai, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penggunaan kompor listrik sebagai pengganti kompor berbahan bakar LPG guna mengurangi ketergantungan impor sekaligus menekan beban subsidi energi.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3).

Permintaan Prabowo mendapat dukungan legislatif, salah satunya dari Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Ia menilai transisi dari kompor LPG ke kompor listrik membutuhkan biaya lebih rendah dibandingkan anggaran subsidi impor LPG yang selama ini dikeluarkan pemerintah.

Eddy menyampaikan, ketika ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang saat itu membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), DPR bersama PLN sudah menghitung kebutuhan biaya transisi dari kompor LPG ke kompor listrik.

Berdasarkan perhitungan PLN pada 2022, konversi kompor LPG ke kompor induksi berpotensi menghemat APBN hingga Rp330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat. Perhitungan tersebut telah mencakup penyediaan kompor listrik, dua wajan, serta pemasangan sambungan listrik terpisah secara gratis.

Jika kalkulasi itu masih relevan, penggantian kompor LPG dengan kompor listrik dapat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memberi ruang napas bagi APBN. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi kerentanan terhadap dinamika geopolitik. Sebagai negara eksportir batu bara, Indonesia mampu memproduksi listriknya sendiri di dalam negeri.

Apalagi, Indonesia kini mulai mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT), sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Kondisi ini menunjukkan relatif kecilnya pengaruh gejolak global terhadap pasokan listrik nasional.

Wacana transisi dari kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya pernah bergulir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Kini, tidak ada salahnya meninjau kembali program tersebut. Pandemi telah berlalu, sementara tekanan terhadap subsidi energi terus meningkat setiap tahun. Indonesia membutuhkan terobosan untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik Timur Tengah.

Pengamat energi Komaidi Notonegoro menyatakan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), yang dalam bauran energi nasional masih mencapai sekitar 30 persen membuat komoditas tersebut sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi harga internasional.

"Elektrifikasi di sektor rumah tangga dan transportasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Di tengah situasi saat ini kompor listrik bisa menjadi salah satu alternatif utama karena listrik tidak harus bergantung pada minyak dan gas," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Komaidi, keunggulan kompor listrik terletak pada fleksibilitas sumber energinya, listrik dapat diproduksi dari berbagai sumber energi domestik seperti batu bara, gas, air, dan panas bumi.

Selain sektor rumah tangga, lanjutnya, kendaraan listrik (electric vehicle/EV) juga berperan penting dalam menekan konsumsi BBM nasional, dimana menurut data Kementerian ESDM mencapai sekitar 532 juta barel per tahun, dengan sektor transportasi menyumbang sekitar 52 persen dari total konsumsi tersebut.

"Kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada BBM impor. Dalam jangka panjang, ini juga dapat meningkatkan ketahanan energi sekaligus menekan beban subsidi energi," ujarnya.

Komaidi juga mengapresiasi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah untuk mendorong percepatan elektrifikasi, mulai dari pembebasan pajak, subsidi pembelian, hingga kebijakan bebas ganjil-genap di sejumlah wilayah.

"Dengan sosialisasi yang lebih masif dan dukungan kebijakan yang konsisten, kompor listrik dan kendaraan listrik berpotensi menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan energi nasional," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menghadapi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah mengajak masyarakat melakukan penghematan. Masyarakat diminta harus betul-betul bijak dalam menggunakan komoditas energi agar pasokan energi Indonesia akan lebih baik.

Di tengah kondisi seperti itu, penggunaan kompor induksi atau listrik bisa menjadi solusi. Selain bisa mengurangi impor LPG, penggunaan kompor induksi dipandang juga lebih efisien dan praktis.

Andi Arif, seorang pengguna kompor induksi, menilai efisiensi biaya operasional dan kemudahan fitur teknologi pemanas elektrik menjadi solusi nyata bagi rumah tangga di tengah tantangan lonjakan harga energi dunia. Penggunaan kompor induksi yang tepat juga tak membebani tagihan listrik.

“Dari sisi operasional, Andi mencatat kenaikan tagihan listriknya hanya sekitar Rp30.000 per bulan,” ungkapnya.

Ini Sederet Keunggulan Kompor Listrik Dibanding Kompor Gas



Ia menjelaskan, bahwa investasi awal kompor listrik jauh lebih ekonomis karena selain harga gas yang fluktuatif, pengguna juga tidak lagi terbebani biaya pembelian tabung gas baru. Berdasarkan perhitungannya, tambahan biaya listrik bulanan tadi sangat kompetitif jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin untuk pengisian tabung gas yang saat ini terus merangkak naik.

Senada, Siti Sarah, pelaku UMKM katering rumahan merasakan langsung dampak positif peralihan ke kompor listrik terhadap efisiensi usaha. Menurutnya, penggunaan kompor induksi membuat biaya produksi jauh lebih hemat sehingga keuntungan yang didapat dari setiap pesanan menjadi lebih maksimal dibandingkan saat masih menggunakan LPG.

"Sejak pakai kompor listrik, pengeluaran untuk energi masak jadi lebih stabil dan murah. Sisa uangnya bisa buat tambahan modal bahan baku. Masaknya juga lebih cepat dan bersih, saya jadi lebih produktif terima banyak pesanan tiap hari," ujar Siti.

Pengguna lainnya, Hevy Prasmawati (31), seorang ibu rumah tangga, turut merasakan keunggulan kompor listrik yang menghadirkan panas lebih stabil dan merata pada masakan. Hasil masakan pun menjadi lebih presisi.

Hevy juga mengapresiasi fitur pintar seperti mode otomatis untuk menggoreng hingga mengukus, yang memberikan kemudahan sekaligus rasa aman lebih bagi penghuni rumah.

Dengan segala kemudahan dan penghematan biaya jangka panjangnya, transisi ke perangkat memasak elektrik kini dipandang bukan sekadar tren gaya hidup. Melainkan juga langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga maupun pelaku usaha kecil.

“Kompor listrik kini bukan sekadar gaya hidup, melainkan solusi nyata untuk tetap hemat di tengah tantangan energi dunia,” pungkasnya.

Dari sisi operasional kenaikan tagihan listriknya hanya sekitar Rp30.000 per bulan

Jakarta (ANTARA) - Kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang juga pengguna kompor induksi, menyatakan efisiensi biaya operasional dan kemudahan fitur teknologi pemanas elektrik menjadi solusi nyata bagi rumah tangga di tengah tantangan lonjakan harga energi dunia.

Pemilik usaha martabak di Jakarta, Andi Arif mengatakan investasi awal kompor listrik jauh lebih ekonomis karena selain harga gas yang fluktuatif, pengguna juga tidak lagi terbebani biaya pembelian tabung gas baru.

"Dari sisi operasional kenaikan tagihan listriknya hanya sekitar Rp30.000 per bulan,” ujar dia di Jakarta, Jumat, terkait wacana program kompor listrik bersubsidi yang akan diterapkan kembali oleh pemerintah.

Menurut perhitungannya, tambahan biaya listrik bulanan tersebut sangat kompetitif jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin untuk pengisian tabung gas yang saat ini terus merangkak naik.

Senada dengan itu pelaku UMKM katering rumahan, Siti Sarah (45), merasakan langsung dampak positif peralihan ke kompor listrik terhadap efisiensi usahanya.

Menurut dia, penggunaan kompor induksi membuat biaya produksi jauh lebih hemat sehingga keuntungan atau cuan yang didapat dari setiap pesanan menjadi lebih maksimal dibandingkan saat masih menggunakan LPG.

"Sejak pakai kompor listrik, pengeluaran untuk energi masak jadi lebih stabil dan murah, sisa uangnya bisa buat tambahan modal bahan baku. Masaknya juga lebih cepat dan bersih, saya jadi lebih produktif terima banyak pesanan tiap hari," ujar Siti.

Sementara itu Hevy Prasmawati, seorang ibu rumah tangga menambahkan keunggulan kompor listrik yang memiliki panas lebih stabil dan merata pada masakan.

Hasil masakan pun menjadi lebih presisi. Selain itu, Hevy juga mengapresiasi fitur pintar seperti mode otomatis untuk menggoreng hingga mengukus, yang memberikan kemudahan sekaligus rasa aman lebih bagi penghuni rumah.

Dia mengatakan penggunaan alat masak berbahan komposit yang dirancang khusus untuk induksi menjadi kunci utama untuk mendapatkan hasil maksimal.

Meski perangkat ini memiliki daya sekitar 1.300 watt, penggunaan alat masak yang tepat justru mempercepat proses pematangan sehingga konsumsi daya tetap terkendali secara efektif.

Menurut dia, dengan segala kemudahan dan penghematan biaya jangka panjangnya, transisi ke perangkat memasak elektrik kini dipandang bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga maupun pelaku usaha kecil.

"Kompor listrik kini bukan sekadar gaya hidup, melainkan solusi nyata untuk tetap hemat di tengah tantangan energi dunia," kata Hevy.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat agar lebih menghemat pasokan gas dengan cara yang paling sederhana.

Menurut dia, cara tersebut adalah dengan tidak boros menggunakan LPG, maka, ketika masakan sudah matang sebaiknya langsung mematikan penggunaan gas tersebut.

Dalam konferensi pers di Colomadu, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Kamis (26/3). Bahlil pun menyebutkan bahwa kompor listrik bisa menjadi alternatif bagi masyarakat di tengah isu melonjaknya harga minyak global.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan siap mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik.

Dia menyatakan transisi dari kompor yang memasak menggunakan LPG menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

“Kami sudah hitung, masih akan lebih murah (transisi ke kompor listrik) daripada mengimpor LPG," ujar Eddy kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Senin (23/3).

Menurut dia, biaya yang dihitung untuk transisi ke kompor listrik meliputi pemberian kompor listrik, dua wajan penggorengan, serta pemasangan sambungan listrik terpisah secara gratis.

Berdasarkan perhitungan tersebut, tambahnya, biaya yang dibutuhkan lebih ringan apabila dibandingkan dengan beban subsidi untuk menekan harga LPG.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kelangkaan pasokan dan tingginya harga LPG memaksa sebagian warga India beralih menggunakan kompor induksi, kompor listrik dengan teknologi elektromagnetik untuk menghasilkan panas. Seperti Indonesia, sebagian besar rumah tangga di India masih mengandalkan LPG untuk memasak, sedangkan kebutuhan energi tersebut sebagian dipenuhi dari impor.

Mengutip laporan The Indian Express, harga LPG domestik ukuran 14,2 kilogram di Delhi naik dari 853 rupee menjadi 913 rupee atau sekitar Rp 163 ribu. Sedangkan LPG untuk kebutuhan komersial berukuran 19 kilogram tercatat meningkat sekitar 115 rupee menjadi 1.884 rupee atau sekitar Rp 336 ribu. Namun, harga "menggila" di beberapa wilayah.

Di beberapa wilayah, kelangkaan memicu munculnya pasar gelap dimana LPG dijual dengan harga tinggi antara rupee 2.000-3.000 alias dua sampai tiga kali lipat harga normal. Konsumen pun terpaksa membeli dengan harga tersebut karena barang tak tersedia di agen-agen.

Sebulan berlalu, perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang meluas di Timur Tengah telah mengacaukan perdangangan internasional migas dan berbagai komoditas penting lainnya. Bagi negara-negara yang bergantung besar terhadap bahan bakar impor seperti India, situasi saat ini berdampak besar.

Pemerintah India menyatakan pasokan LPG untuk rumah tangga masih terjaga. Namun di lapangan, kenaikan harga dan distribusi yang tidak merata mulai memukul pelaku usaha kecil. Sejumlah restoran dilaporkan mengurangi jam operasional, bahkan ada yang tutup sementara.

Lonjakan Penjualan Kompor Induksi

Situasi ini membuat sebagian warga beralih ke kompor induksi. Platform e-commerce di India, Flipkart, mencatat penjualan perangkat tersebut naik hingga empat kali lipat pada pertengahan Maret. Permintaan datang dari wilayah Delhi, Kolkata, dan Uttar Pradesh.

“Kami melihat lonjakan permintaan kompor induksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh kenaikan biaya dan kekhawatiran pasokan LPG,” ujar juru bicara Flipkart seperti dikutip The Indian Express.

Hal serupa juga dilaporkan Amazon. Juru bicara Amazon mengungkapkan penjualan kompor induksi meningkat lebih dari 30 kali lipat. Ketel listrik multifungsi terjual dua kali lebih banyak, sedangkan penjualan penanak nasi dan panci presto listrik meningkat hingga empat kali lipat.

Risiko Serupa Mengintai Indonesia?

Menurut CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, krisis LPG menjelaskan, sekitar setengah kebutuhan LPG Indonesia dipasok dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, kawasan yang turut terdampak akibat perang. Sedangkan sisanya dari Amerika Serikat.

Artinya, Indonesia termasuk negara yang dibayangi krisis LPG. “LPG ini bukan sekadar bahan bakar industri. Lebih dari 70 juta rumah tangga Indonesia menggunakannya untuk memasak, terutama tabung 3 kilogram yang disubsidi pemerintah,” ujarnya.

Bila harga gas terus naik, beban APBN akan semakin berat karena menanggung subsidi. Sebelum lonjakan harga, anggaran subsidi LPG dan BBM tahun ini ditetapkan sebesar Rp106 triliun.

IESR merekomendasikan peralihan dari penggunaan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah ke kompor induksi listrik. Menurut Fabby, transisi ini berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga Rp1-2 juta per rumah tangga per tahun, sekaligus menurunkan biaya energi warga hingga 30 persen.

IDXChannel – Pemerintah didorong untuk kembali memperkuat pelaksanaan program kompor listrik bersubsidi sebagai bagian dari strategi meningkatkan ketahanan energi nasional. Sebab, ini dinilai relevan di tengah masih terjadinya konflik Timur Tengah.

“Program kompor listrik perlu digaungkan kembali karena sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kapasitas fiskal negara dalam mengelola kebijakan subsidi energi,” ujar Direktur Eksekutif Koordinator Daulat Energi Ridwan Hanafi dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Ridwan menjelaskan, pengembangan kompor listrik menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya tekanan global sektor energi, khususnya akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dunia.

Menurutnya, diversifikasi energi melalui penggunaan listrik di sektor rumah tangga dapat membantu meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor khususnya LPG.

"Tercatat realisasi belanja subsidi LPG cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2025 lalu saja Indonesia mengekspor lebih dari 70 persen kebutuhan dalam negeri," katanya.

Dengan pemahaman yang baik dan dukungan infrastruktur yang memadai, kompor listrik dinilai dapat menjadi solusi energi rumah tangga yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Penguatan implementasi dan sosialisasi yang komprehensif akan membuat program ini semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun keuangan negara,” ujar dia.

(Dhera Arizona)