Bisnis.com, JAKARTA - Digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah yang dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, Bank BJB menegaskan komitmennya untuk memperkuat digitalisasi daerah sebagai fondasi utama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam partisipasi Bank bjb pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 16 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan. Turun hadir Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kemenkeu Lira Kurniawati, Direktur Jenderal (dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fathoni, Direktur Bisnis sekaligus Plt. Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Andre Permana, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaludin, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Ariyandi, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Hindun Herdiyani, dan Pemimpin Divisi Digital Banking bank bjb Arfandy.

Dalam forum tersebut, digitalisasi dipandang sebagai faktor kunci dalam mendorong percepatan layanan pemerintahan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bank bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah telah mengambil peran aktif dalam memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan melalui pengembangan berbagai solusi layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi.

Optimalisasi PAD menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan. Melalui sistem yang terdigitalisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Pada kesempatan tersebut, Bank bjb juga berbagi pengalaman terkait kerja sama, kolaborasi, dan inovasi yang telah dihadirkan dalam mendukung peningkatan PAD di berbagai daerah. Pengalaman ini mencakup implementasi solusi digitalisasi penerimaan PAD pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah bekerja sama dengan Bank bjb.

Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah digitalisasi penerimaan daerah, khususnya pajak dan retribusi, melalui berbagai kanal pembayaran modern. Kanal tersebut meliputi internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan berbagai payment channel yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Langkah ini memberikan kemudahan akses pembayaran sekaligus mempercepat arus penerimaan daerah secara real time. Selain itu, Bank bjb juga mendorong integrasi sistem penerimaan daerah dengan platform pemerintah. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah proses rekonsiliasi, serta memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.

Tidak hanya itu, Bank bjb juga mengembangkan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan daerah. Inovasi tersebut mencakup dukungan terhadap pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, hingga pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan strategis.

Bank bjb juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Pendampingan ini mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Edukasi menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya berjalan di level sistem, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal oleh para pengelola keuangan daerah.

Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemerintah daerah, Bank bjb terus memperluas implementasi digitalisasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mencerminkan peran bank bjb sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pendapatan daerah, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat memperluas basis pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

bank bjb meyakini bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam mempercepat transformasi digital. Partisipasi dalam Rakornas Pendapatan Daerah ini menjadi wujud nyata dukungan bank bjb terhadap agenda nasional dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi menghadirkan layanan digital yang memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan daerah. bank bjb optimistis dapat terus menjadi penggerak utama dalam memperkuat digitalisasi daerah, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb, dapat diperoleh melalui Kantor Cabang bank bjb terdekat maupun call centerbjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id serta mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dua kapal Pertamina masih berupaya keluar dari Selat Hormuz. Bahlil menyampaikan Pertamina terus melakukan negosiasi terkait hal tersebut.

"Dalam negosiasi sekarang. Ini kan antre panjang, dalam negosiasi. Kasih kami waktu ya. Masih negosiasi, masih negosiasi," ujar Bahlil usai melepas mudik bersama Kementerian ESDM di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Bahlil meminta waktu karena situasi global sangat dinamis dan tidak bisa diprediksi secara pasti. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Nanti setelah Maret kita pikirkan lagi. Kita ini kan bukan Tuhan yang bisa memprediksi semua kenyataan yang ada di sana. Yang penting kita bisa melakukan perencanaan yang baik jangka pendek, menengah, panjang," ucap Bahlil.

Bahlil menyebut fokus utama adalah memastikan stok BBM, LPG, dan solar tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan di dalam negeri. Ia menegaskan yang paling penting adalah ketersediaan barang, sementara soal harga akan diatur sesuai perkembangan situasi.

Menurut Bahlil, kebijakan buka-tutup Selat Hormuz menjadi angin segar bagi pasokan energi global, termasuk Indonesia. Bahlil menilai hal ini menjadi kabar positif bagi dunia di tengah ketegangan geopolitik global.

"Artinya bagi kapal-kapal, bagi negara-negara yang bukan Israel dan Amerika itu bisa sekarang untuk terjadi komunikasi. Ini sebenarnya sebuah perkembangan yang positif," lanjut Bahlil.

Bahlil memastikan ketersediaan stok BBM, LPG, dan listrik masih dalam keadaan terkendali dan aman sesuai dengan standar minimal stok nasional. Ia menyampaikan pasokan LPG pun akan kembali masuk ke Indonesia pada akhir bulan ini.

"Yang mau Hari Raya nggak ada masalah. Batubara juga untuk PLN rata-rata di 14–15 hari itu memang batas minimal standar nasional kita. Jadi relatif nggak ada isu," kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menghadapi tantangan geopolitik global dan dinamika musiman menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Indonesia memperkuat sinergi antara kebijakan ekonomi makro dengan langkah konkret di lapangan untuk menjaga kedaulatan pasar domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa penguatan pasar dalam negeri merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi krusial sebagai antisipasi atas ketidakpastian global, seperti konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur logistik dan transportasi udara internasional.

Dengan populasi mencapai 287 juta jiwa, Indonesia berkomitmen melindungi produksi dalam negeri agar tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal dan tidak sekadar menjadi pasar bagi negara lain.

Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pasokan melalui sistem pengawasan terintegrasi. Kemendag mengandalkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diperbarui secara daring untuk mendeteksi fluktuasi harga secara real-time.

Menurutnya, kehadiran fisik pemerintah di pasar-pasar rakyat bukan hanya untuk pemantauan data, tetapi juga memberikan efek psikologis agar pedagang tidak menaikkan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Upaya di tingkat pusat ini kemudian diterjemahkan menjadi aksi nyata oleh pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mengantisipasi lonjakan harga musiman, Pemerintah Kabupaten Batang menggencarkan Gerakan Pangan Murah untuk menekan inflasi menjelang Lebaran 2026.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah terus memperkuat sinergisitas dengan sektor swasta guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Menurut Prasetyo, komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2) malam. Ia menyebut pertemuan ini menjadi wadah diskusi untuk menyelaraskan peran pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan memaksimalkan potensi ekonomi nasional.

"Beliau mendapatkan banyak masukan, kemudian juga mendapatkan input dari pengusaha yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini, harus berjalan beriringan, Indonesia incorporated," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya konsep Indonesia incorporated, yakni kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional.

Ia menegaskan sektor swasta yang kuat dan berkembang menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen terus memberikan dukungan agar dunia usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Disepakati bahwa sektor swasta yang kuat, maju, harus kita bantu. Kita dorong karena salah satu kunci ekonomi adalah di teman-teman swasta pengusaha ini," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, kata Prasetyo, para pengusaha menyampaikan berbagai masukan, khususnya terkait pengembangan sektor industri pada karya seperti tekstil, garmen, dan alas kali.

Penguatan sektor itu, dinilai strategis dalam menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Selain itu, pemerintah dan pelaku swasta juga menyepakati pentingnya memperkuat orientasi pasar global. Hal ini dinilai penting agar produk industri nasional mampu bersaing dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

"Karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya mengandalkan aktif market di dalam negeri, sementara beberapa negara yang lain mengambil pangsa-pangsa tersebut, yang sebenarnya itu merupakan keunggulan kompetitif negara kita juga," imbuh Mensesneg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Imamatul Silfia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tercatat telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp185,87 triliun sejak 2010 hingga awal 2026.

Menteri Perumahan Rakyat periode 2010–2011, Suharso Monoarfa, menilai capaian tersebut perlu terus ditingkatkan guna memastikan kinerja penyaluran perumahan berjalan optimal.

"Mari kita bersama-sama membantu pemerintah, karena persoalan perumahan bukan hanya persoalan individu, melainkan tanggung jawab bersama,” jelas Suharso dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Sejalan dengan torehan tersebut, BP Tapera mengantongi penghargaan Anugerah Forwapera 2026 kategori Garda Terdepan Rumah Subsidi. Sepanjang 2025 sendiri, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 278.868 unit.

Khusus untuk tahun ini, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyampaikan komitmen BP Tapera untuk menyalurkan pembiayaan bagi 350.000 unit rumah subsidi.

"Pentingnya sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, dan bank penyalur untuk mendukung target penyaluran 350 ribu unit rumah subsidi pada 2026. Kami berharap sinergi yang lebih baik agar program perumahan subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Sid.

Sebelumnya, pemerintah melalui BP Tapera menargetkan penyaluran rumah subsidi sedikitnya mencapai 285.000 unit.

Dalam laporan terbarunya, total kebutuhan anggaran untuk memenuhi rencana penyaluran sepanjang tahun ini mencapai Rp37,1 triliun.

Perinciannya, anggaran Rp37,1 triliun tersebut bersumber dari DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.

Bisnis.com, MANGUPURA – Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pariwisata turun tangan membersihkan Pantai di Bali setelah disentil Presiden Prabowo Subianto.

Bersama Gubernur Bali dan ratusan aparat TNI Polri, pelajar serta masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah.

Ia menilai persoalan sampah tidak bisa diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan harus ditangani secara sistematis, berkelanjutan, dan menjadi tanggung jawab bersama.

"Posisi strategis Bali sebagai etalase nasional. Jika Bali tidak terjaga kebersihannya, maka citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan akan terdampak. Karena itu, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sampah," jelas Hanif, Jumat (6/2/2026).

Dalam konteks penegakan hukum, Hanif menegaskan bahwa pemerintah daerah yang lalai dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman hukuman 4 hingga 10 tahun penjara.

Ia menekankan bahwa kewenangan utama pengelolaan sampah berada di Kabupaten/Kota, sementara Gubernur berperan sebagai pengawas teknis.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menjelaskan penanganan sampah di destinasi wisata akan terus diperkuat melalui integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang menempatkan kebersihan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Widiyanti mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang hadir dan rela meluangkan waktu sejak pagi untuk terlibat langsung dalam aksi bersih pantai.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat mencerminkan kepedulian nyata terhadap lingkungan tempat hidup dan bekerja, khususnya di kawasan destinasi wisata.

Bali menurutnya merupakan permata pariwisata Indonesia sekaligus etalase utama pariwisata nasional di mata dunia.

“Citra Indonesia sebagai destinasi wisata global, sangat lekat dengan Bali, sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat,” ujar Widiyanti.

Sebagai informasi, timbunan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung menghasilkan timbunan sampah tertinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan bersinergi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto, mulai dari milik Danantara hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa otoritas moneter akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, tidak hanya dalam menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga dalam aspek pembiayaan sektor riil dan ekonomi kerakyatan.

Dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025, Perry secara spesifik menyebutkan kesiapan bank sentral untuk mendukung skema pembiayaan proyek strategis dan Danantara melalui berbagai instrumen pasar keuangan.

"Mari kita juga bersinergi [dalam] pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah, proyek-proyeknya Danantara. Kami siap dengan perbankan, apakah pembiayaan melalui kredit perbankan, apakah melalui penerbitan sekuritas," ungkapnya, Rabu (29/1/2026).

Perry mengaku bahwa dukungan pembiayaan ini merupakan satu dari lima pilar sinergi yang dibangun BI bersama pemerintah. Otoritas moneter juga mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih tinggi guna menopang target pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kesiapan BI dalam mendukung pembiayaan tersebut didasari oleh pendalaman pasar uang yang semakin solid. Menurutnya, transaksi harian pasar uang Indonesia telah menembus angka Rp55 triliun per hari.

"Pasar valas kita sekarang juga sudah US$10 miliar per hari. Dan kita akan terus dorong," lanjutnya.

Dukung Program Prioritas Prabowo

Selain proyek strategis berskala besar, Perry juga menyoroti sinergi dalam program-program pemerintahan sebagai prioritas lain. Dia menyatakan BI akan masuk dalam ekosistem program prioritas Presiden Prabowo, termasuk pembangunan perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Bank Indonesia bersinergi, kami kembangkan UMKM, kami ikut mendanai perumahan rakyat, demikian juga KDMP, bersinergi membangun ekonomi kerakyatan termasuk ekonomi keuangan syariah," jelas Perry.

Adapun sinergi lainnya yang menjadi fondasi kebijakan BI ke depan adalah stabilitas makroekonomi dan hilirisasi. Perry menegaskan bahwa bauran kebijakan fiskal dan moneter akan terus dipererat dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sementara itu, terkait hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi, Perry menyebut langkah ini krusial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui sektor riil, sejalan dengan arahan presiden.

"Terus kami pastikan bahwa sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan fiskal, pemerintah erat-erat menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Aceh pada Rabu (31/12/2025) di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Dasco menjelaskan, pertemuan yang difasilitasi DPR RI tersebut digelar secara khusus untuk memperkuat koordinasi lintas sektor setelah fase tanggap darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan awal bencana.

“Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco.

Dia menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN agar langkah pemulihan berjalan efisien, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

Menurut Dasco, hasil rapat koordinasi ini juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan Presiden ke Aceh diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan pascabencana, termasuk memastikan perencanaan anggaran berjalan optimal.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh bahwa mulai hari ini kita melakukan rapat koordinasi, supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya

Dalam rapat tersebut, DPR RI juga meminta kehadiran Gubernur Aceh beserta para bupati dari daerah yang terdampak paling parah. Dasco menilai, komunikasi langsung dengan kepala daerah menjadi penting untuk menuntaskan berbagai persoalan di lapangan yang selama ini hanya dibahas melalui pesan singkat atau telepon.

“Komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp maupun telepon saya pikir hari ini harus kita tuntaskan, untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Pemalang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang menggelar sosialisasi percepatan penyediaan rumah layak huni yang diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sosialisasi yang diselenggarakan pada Senin (1/12/2025) tersebut juga turut menghadirkan sejumlah pengembang perumahan di Kabupaten Pemalang.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pemalang Nurkholes menyampaikan bahwa kepemilikan rumah merupakan kebutuhan mendasar yang harus didukung oleh fasilitas pembiayaan yang sesuai regulasi.

"Pemkab Pemalang menyambut baik sinergi antara pemerintah daerah, Bank Jateng, dan para pengembang. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan solusi komprehensif bagi ASN yang belum memiliki tempat tinggal yang layak dan aman," ujar Nurkholes dalam siaran pers, Sabtu (20/12/2025).

Pemimpin Bank Jateng Cabang Pemalang Marhaeni Kussusilowati menambahkan bahwa sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Bank Jateng memiliki tanggung jawab untuk memastikan para ASN mendapatkan layanan keuangan terbaik untuk kebutuhan papan.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang profesional dan berintegritas tinggi. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap ASN di Pemalang dapat mengakses hunian yang layak dengan cara yang mudah dan terjamin keberlanjutannya," ujarnya.

Sebagai instrumen utama, Bank Jateng menghadirkan solusi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang dirancang khusus untuk meringankan beban finansial nasabah. Program unggulan ini menawarkan suku bunga rendah yang bersifat tetap (fixed) sepanjang masa tenor, sehingga memberikan kepastian finansial bagi ASN. Selain itu, skema cicilan yang sangat terjangkau dipastikan tidak akan memberatkan penghasilan bulanan, serta didukung dengan proses pengajuan yang lebih cepat, efisien, dan profesional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris Bisnis Indonesia GroupHariyadi Sukamdani secara resmi membuka acara Bisnis Indonesia Group atau BIG Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Acara ini menjadi forum strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan nasional untuk membahas capaian ekonomi tahun berjalan serta arah kebijakan pada 2026.

Dalam sambutannya, Hariyadi menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan kuat dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, kombinasi kebijakan pemerintah dan kontribusi dunia usaha menjadi faktor utama dalam menjaga momentum tersebut.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, serta kebijakan yang tepat dan konsisten, Indonesia akan mampu melompat menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8%,” ujar Hariyadi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) itu juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Desa Nelayan.

Dia menyebut program-program tersebut memiliki capaian positif, namun memerlukan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi mengingatkan bahwa Bisnis Indonesia akan memasuki usia ke-40 pada 14 Desember 2025. Dia menyebut tonggak sejarah tersebut sebagai momentum penting bagi perusahaan media yang selama empat dekade telah menyajikan informasi ekonomi dan bisnis untuk menavigasi pengambil kebijakan dan pelaku usaha.

“BIG Conference hari ini menjadi rangkaian perayaan menuju usia ke-40 Bisnis Indonesia,” tandas Hariyadi.

BIG Conference 2025 menghadirkan pembicara dari kalangan profesional bisnis dan pengambil kebijakan. Diskusi berfokus pada capaian ekonomi nasional sepanjang 2025 serta proyeksi arah kebijakan ekonomi 2026.

Acara ini terselenggara serentak dengan kantor perwakilan Bisnis Indonesia di berbagai wilayah, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Makassar.

Siaran langsung atau live streaming BIG Conference 2025 dapat disaksikan di situs www.bisnis.com dan Channel Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s