JAKARTA, KOMPAS.com - Ketegangan geopolitik, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), tekanan ekonomi, hingga krisis kepercayaan terhadap berbagai institusi membuat dunia terasa semakin sulit diprediksi.

Menurut ilmuwan Indonesia Prof. Raymond R. Tjandrawinata, kondisi tersebut terjadi karena banyak perubahan besar sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Berbagai gejolak yang terlihat di permukaan sering kali merupakan hasil dari tekanan yang telah lama terakumulasi di dalam suatu sistem.

Pandangan tersebut ia tuangkan dalam buku System Shift: Reading the World as Structure in Motion.

“Perubahan besar hampir tidak pernah muncul tiba-tiba. Krisis biasanya hanyalah permukaan dari tekanan struktural yang telah lama bergerak di dalam sistem,” tulis Prof. Raymond dalam pengantar bukunya, dikutip Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, banyak orang terlambat memahami perubahan karena terlalu fokus pada peristiwa yang sedang terjadi. Padahal, yang menentukan arah perubahan justru sering berada pada struktur yang menopang sistem ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, maupun institusi sosial.

Pandangan tersebut lahir dari pengalaman panjang Prof. Raymond di dunia riset. Selama lebih dari dua dekade, ia dikenal sebagai salah satu tokoh di bidang farmasi dan bioteknologi Indonesia melalui Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS), pusat riset Dexa Group yang berdiri sejak 2005.

Dari pengalaman tersebut, Prof. Raymond kemudian mengembangkan pendekatan berpikir sistemik yang tidak hanya diterapkan dalam sains, tetapi juga untuk membaca perubahan global.

Mengapa Perubahan Besar Sering Tak Disadari?

Dalam buku tersebut, Prof. Raymond menjelaskan bahwa konflik geopolitik, gejolak ekonomi, ketidakstabilan institusi, hingga perubahan sosial yang tampak mendadak sebenarnya merupakan hasil akumulasi tekanan yang berlangsung perlahan di dalam suatu sistem.

Karena itu, memahami perubahan tidak cukup hanya dengan melihat peristiwa yang sedang terjadi. Yang juga perlu dipahami adalah hubungan antara sistem ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, dan institusi sosial yang saling memengaruhi satu sama lain.

Melalui "System Shift", Prof. Raymond memperkenalkan tiga lapisan pembahasan. Pertama, menjelaskan bahwa berbagai peristiwa global merupakan ekspresi dari proses struktural yang lebih dalam.

Kedua, menguraikan keterhubungan berbagai sistem yang dapat menciptakan kerentanan tanpa disadari saat kondisi masih terlihat stabil. Ketiga, menghadirkan 13 instrumen operasional untuk membantu pembaca mengenali arah perubahan dan titik-titik tekanan dalam suatu sistem.

Bagi Prof. Raymond, cara berpikir tersebut berangkat dari pendekatan berbasis sistem yang selama ini digunakan dalam riset biomedis untuk memahami hubungan antar-komponen yang kompleks.

“Dunia tidak terutama berubah karena satu peristiwa tunggal, melainkan karena sistem yang menopangnya terus bergerak, menyerap tekanan, dan perlahan mengubah keseimbangan internalnya sendiri,” ujarnya.

Di tengah derasnya arus informasi, menurut Prof. Raymond, memahami apa yang terjadi di balik sebuah peristiwa menjadi sama pentingnya dengan memahami peristiwa itu sendiri. Sebab, perubahan besar sering kali mulai terbentuk jauh sebelum dampaknya terlihat di permukaan.

Sebagai informasi, Prof. Raymond memiliki lebih dari 200 publikasi internasional terindeks Scopus dan puluhan paten di bidang biomedis. Ia juga merupakan penerima SINTA Awards dari Kementerian Riset dan Teknologi pada 2018 dan 2020 serta aktif dalam berbagai jejaring ilmiah internasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia melemah pada perdagangan Jumat (12/6/2026) setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington dan Teheran telah mencapai kerangka kesepakatan. Hal ini memicu harapan bahwa konflik di Kawasan Teluk mendekati akhir.

Mengutip CNBC International, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juli turun 1,65% menjadi US$86,26 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Agustus terkoreksi 1,55% menjadi US$88,98 per barel pada perdagangan awal sesi Asia.

Berbicara di Oval Office, Trump mengatakan dirinya memperkirakan kesepakatan akan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Dia juga menyebut bahwa lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz akan kembali normal setelah perjanjian tersebut difinalisasi.

Sebelumnya, Trump mengungkapkan telah membatalkan rencana serangan militer terbaru AS terhadap Iran. Menurutnya, proses negosiasi dengan Teheran telah mencapai tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan memperoleh persetujuan.

Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh pihak Iran. Media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran, Fars, melaporkan melalui Telegram bahwa Teheran belum menyetujui rancangan awal nota kesepahaman dengan Washington.

Dalam laporan lanjutan, Fars menilai pernyataan Trump sebagai langkah mundur dari ancaman militernya sebelumnya. Media tersebut menyebut Trump tidak menawarkan unsur baru selain proposal yang sebelumnya telah diajukan Iran.

“Faktanya, hingga saat ini Iran belum memberikan tanggapan akhir, dan justru AS yang kembali pada tuntutan sebelumnya,” tulis Fars dalam laporan yang diterjemahkan.

Meski demikian, media tersebut menyebut masih terdapat peluang untuk meninjau kembali naskah yang diusulkan Iran mengingat AS disebut telah menerima draf tersebut.

Di sisi lain, analis BMO Capital Markets menilai harga minyak tetap relatif terkendali meskipun terjadi kembali aksi saling serang antara AS dan Iran.

Menurut mereka, upaya diplomatik yang masih berlangsung, tersedianya jalur pelayaran alternatif di sekitar Selat Hormuz, serta penurunan tajam impor minyak mentah China turut meredam risiko geopolitik terhadap pasar energi.

Senada, Citigroup dalam catatannya pada Jumat menyebut penurunan signifikan impor minyak mentah China sejak pecahnya konflik Timur Tengah telah membantu menahan kenaikan harga minyak dan mengurangi kekhawatiran terjadinya perebutan pasokan global.

Citigroup memperkirakan China masih dapat mempertahankan impor minyak di kisaran 8,7 juta barel per hari tanpa menguras persediaan secara signifikan. Kondisi itu menunjukkan bahwa permintaan dari China kemungkinan belum akan menjadi pendorong utama kenaikan harga minyak dalam waktu dekat.

Hampir setiap konflik atau perang besar menemukan jalan menuju Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebuntuan politik, krisis pangan, pengungsian massal, perubahan iklim, dan pelanggaran hukum internasional, juga kerap berakhir di ruang sidang organisasi itu. Akan tetapi, semakin sering dunia mengetuk pintu PBB, semakin terang pula keterbatasannya. PBB menjadi tempat semua pihak mencari legitimasi, tetapi tidak selalu menjadi tempat kekuasaan bersedia dibatasi.

Di situlah ironi multilateralisme hari ini. PBB diminta menanggung beban dunia, sementara negara-negara besar tetap mempertahankan hak istimewa untuk menentukan kapan aturan internasional berlaku dan kapan aturan itu boleh diabaikan. PBB tidak kekurangan agenda. PBB kekurangan otoritas politik untuk membuat kekuatan besar tunduk pada prinsip bersama.

Peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa status quo tidak dapat dipertahankan perlu dibaca dari ironi tersebut. UN80 bukan sekadar proyek merapikan birokrasi internasional.

PBB memang menghadapi mandat menumpuk, pendanaan menyusut, struktur kelembagaan rumit, dan tuntutan publik global yang terus meningkat. Persoalan lebih dalam terletak pada kepercayaan. Dunia masih membutuhkan PBB, tetapi tidak lagi sepenuhnya yakin bahwa PBB mampu bertindak adil saat kepentingan negara besar terlibat langsung.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan kabar jauh dari New York. PBB yang melemah berarti menyempitnya ruang negara menengah untuk memperjuangkan kepentingan melalui hukum, diplomasi, dan forum bersama. Dunia tanpa multilateralisme yang dipercaya akan lebih mudah berubah menjadi arena tekanan kekuasaan. Dalam dunia seperti itu, negara berkembang dan negara menengah paling cepat kehilangan ruang tawar.

Bulan Pancasila ini memberi alasan untuk membaca krisis ini melalui ingatan politik luar negeri Indonesia. Pada 1960, Presiden Sukarno menyampaikan pidato “To Build the World Anew” di Sidang Umum PBB. Pidato itu penting karena Sukarno membawa Pancasila ke forum dunia. Nilai utamanya terletak pada keberanian membaca ketimpangan struktur internasional dan menolak anggapan bahwa perdamaian dapat dibangun oleh segelintir pemenang sejarah.

Krisis Otoritas

Krisis PBB sering disebut krisis efektivitas. Sebutan itu tidak salah, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Masalah yang lebih serius adalah krisis otoritas. PBB tetap dapat menggelar sidang, menyusun resolusi, mengirim laporan, dan menjalankan operasi kemanusiaan. Namun kewibawaan politiknya justru sering berhenti ketika berhadapan dengan kepentingan negara kuat.

Hukum internasional masih dipakai sebagai bahasa bersama. Pelaksanaannya sering bergantung pada siapa pelaku pelanggaran, siapa korban, dan negara mana yang menjadi pelindung politiknya. Dalam beberapa krisis, istilah kemanusiaan, perdamaian, dan perlindungan sipil tetap terdengar di ruang diplomasi. Tapi daya paksanya melemah saat menyentuh kepentingan kekuatan besar atau sekutunya.

Dewan Keamanan PBB memperlihatkan masalah itu secara paling jelas. Badan ini memegang mandat utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi struktur keanggotaan tetapnya masih mewakili keseimbangan kekuasaan sesudah Perang Dunia II. Dunia sekarang telah berubah jauh. Afrika belum memiliki kursi tetap. Banyak negara berkembang tetap berada di pinggir proses pengambilan keputusan, meski sering menjadi kawasan paling terdampak konflik, krisis pangan, perpindahan penduduk, dan operasi perdamaian.

Reformasi PBB perlu membenahi birokrasi, tetapi tidak boleh berhenti hanya sebagai agenda efisiensi. Mandat yang tumpang tindih, laporan berlapis, badan yang bekerja sendiri-sendiri, dan koordinasi lapangan yang lemah memang perlu ditata kembali. PBB tidak boleh menjadi mesin administrasi yang lebih sibuk merawat dirinya sendiri daripada menjawab krisis dunia.

Masalahnya, PBB yang lebih ramping tidak otomatis menjadi PBB yang lebih adil. Penghematan anggaran, pemindahan fungsi ke lokasi berbiaya lebih rendah, penyederhanaan layanan, dan penggabungan badan tertentu hanya berguna apabila disertai pembaruan politik. Dunia tidak membutuhkan PBB yang sekadar lebih murah. Dunia membutuhkan PBB yang lebih dipercaya.

Pancasila dan Dunia

Indonesia memiliki alasan kuat untuk tidak menjadi penonton. Indonesia bukan kekuatan militer global, tetapi juga bukan negara kecil yang cukup bersembunyi di balik pagar nasional. Indonesia adalah negara kepulauan besar, anggota G20, jangkar utama ASEAN, bagian penting dunia Islam, dan salah satu suara historis negara berkembang. Kepentingan nasional Indonesia bertumpu pada tata internasional yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan besar.

Pengalaman Indonesia dalam isu Laut Cina Selatan, Palestina, Myanmar, perlindungan warga negara, keamanan maritim, perubahan iklim, dan kerja sama pembangunan, memperlihatkan bahwa multilateralisme bukan hiasan diplomatik. Multilateralisme adalah kebutuhan strategis. Indonesia membutuhkan PBB bukan karena organisasi itu sempurna, melainkan karena dunia tanpa PBB akan jauh lebih keras bagi negara-negara di luar lingkaran kekuatan utama.

Di titik inilah Pancasila memiliki makna global. Sukarno berbicara di PBB dari posisi bangsa yang baru merdeka, dalam dunia yang masih dibayangi kolonialisme, Perang Dingin, dan perebutan pengaruh blok besar. Pesannya bukan romantisme ideologis. Perdamaian tidak akan kokoh bila sebagian bangsa diperlakukan sebagai objek. Kemerdekaan politik tidak cukup bila struktur ekonomi dan keamanan global tetap menempatkan mayoritas dunia sebagai penonton.

Pancasila dalam kerangka itu bukan sekadar dasar negara. Pancasila menjadi cara Indonesia memandang martabat manusia, kedaulatan bangsa, musyawarah antarnegara, dan keadilan sosial dalam hubungan internasional. Sukarno tidak membawa Pancasila ke PBB sebagai simbol domestik. Pancasila diajukan sebagai kritik terhadap tata dunia yang timpang dan sebagai tawaran agar hubungan antarbangsa tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan.

Relevansi itu kembali terasa hari ini. Dunia tidak lagi dibelah oleh Perang Dingin lama, tetapi persaingan kekuatan besar kembali mengunci banyak lembaga internasional. Negara berkembang diminta mematuhi aturan, sementara negara besar kerap menafsirkan aturan sesuai kepentingannya sendiri. Pancasila tidak cukup dipakai hanya sebagai bahasa moral. Pancasila perlu diterjemahkan menjadi posisi diplomatik yang konkret.

Agenda Diplomasi

Reformasi PBB perlu diarahkan pada tiga sasaran. Pertama, efektivitas kerja agar PBB tidak tenggelam dalam tumpukan mandat dan prosedur. Kedua, representasi yang lebih adil agar keputusan global tidak terus didominasi struktur lama. Ketiga, perlindungan agenda pembangunan dan kemanusiaan agar reformasi tidak menjadi dalih pengurangan tanggung jawab negara kaya terhadap negara miskin dan rentan.

Kementerian Luar Negeri perlu menyusun posisi nasional yang lebih terperinci mengenai UN80 dan reformasi PBB. Sekadar dukungan umum terhadap reformasi tidak cukup. Pemerintah perlu menjelaskan jenis reformasi yang didukung, bagian yang perlu dikritisi, serta koalisi yang hendak dibangun. Diplomasi yang tidak hanya hadir di ruang sidang. Diplomasi menyiapkan peta jalan, membaca keseimbangan kepentingan, dan membangun dukungan sebelum keputusan diambil.

Dalam isu Dewan Keamanan, Indonesia perlu terus mendorong perluasan representasi negara berkembang, termasuk dukungan bagi kursi tetap Afrika. Ini bukan sekadar solidaritas Selatan Global. Ini adalah soal legitimasi sistem internasional. Dewan Keamanan sulit mengklaim mandat menjaga perdamaian dunia bila kawasan besar dengan beban konflik berat tetap berada di luar keanggotaan tetap.

Pembatasan veto juga perlu terus dibicarakan, terutama dalam kasus genosida, kejahatan perang, agresi, dan pelanggaran berat hukum kemanusiaan. Hak istimewa tidak boleh berubah menjadi izin untuk membekukan nurani dunia. Reformasi Dewan Keamanan memang sulit, tetapi kesulitan bukan alasan membiarkan struktur yang semakin jauh dari kenyataan global.

Agenda pembangunan juga tidak boleh menjadi korban reformasi berbasis penghematan. Bantuan pembangunan global menurun saat belanja pertahanan meningkat. Dunia lebih mudah membiayai persiapan perang daripada memenuhi janji pembangunan. Padahal konflik, kemiskinan, pangan, iklim, dan lemahnya layanan publik saling berhubungan. PBB yang terlalu lemah dalam pembangunan akan kehilangan salah satu fondasi perdamaian jangka panjang.

Di dalam negeri, DPR memiliki ruang untuk memastikan politik luar negeri tetap aktif dan terukur. Komisi I DPR RI dapat mendorong pemerintah agar reformasi PBB tidak diperlakukan sebagai isu rutin diplomatik. Pemerintah perlu menyampaikan prioritas Indonesia, mulai dari Dewan Keamanan, operasi perdamaian, pendanaan pembangunan, reformasi badan PBB, sampai peran negara berkembang dalam tata kelola global. Ambisi besar tanpa konsolidasi lintas kementerian, data yang kuat, dan koalisi internasional yang rapi akan berhenti sebagai pernyataan normatif.

Bulan Pancasila

Sukarno membawa Pancasila ke PBB bukan agar Indonesia tampil sebagai pengamat bermoral, melainkan agar Indonesia ikut mengajukan arah bagi tata dunia. Semangat itu masih relevan bila diterjemahkan dengan bahasa dan kerja diplomasi masa kini. Indonesia tidak perlu berbicara paling keras. Indonesia perlu berbicara paling jelas.

PBB mungkin tidak pernah menjadi lembaga sempurna. Sejak awal, organisasi ini lahir dari kompromi kekuatan. Kelemahannya tetap tidak boleh membuat dunia menyerah pada hukum rimba. Bagi Indonesia dan banyak negara menengah lain, PBB masih menjadi ruang penting untuk menjaga agar kedaulatan, hukum, dan kemanusiaan tidak sepenuhnya dikalahkan oleh kekuatan.

Juni adalah bulan Pancasila, yang semestinya membawa Indonesia keluar dari perayaan simbolik menuju keberanian substantif. Reformasi PBB adalah salah satu ujian, apakah Pancasila hanya dikenang sebagai pidato besar masa lalu, atau diteruskan menjadi agenda diplomasi yang konkret, terukur, dan berpihak pada tata dunia yang lebih adil.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu global termasuk konflik di Thailand, Afganistan, hingga Pakistan.

"Membicarakan perdamaian apa yang terjadi di negara-negara kayak tadi di Thailand dan di Afghanistan dengan Paskistan Itu yang kita bicarakan tadi juga seperti itu," ungkap JK usai bertemu dengan Prabowo.

JK yang ditemani putranya Solihin Kalla yang merupakan CEO Kalla Group itu, juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dibahas mengenai swasembada energi.

"Untuk meningkatkan energi, kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita sudah membangun 1.500 megawatt PLTA, ini kita siap membangun lagi 2.000 megawatt termasuk juga PLTG," ujar JK.

JK mengatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi negara 5-6% sampai 8% membutuhkan energi besar. "Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu."

"Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8%, yang sekarang 5-6%. Karena itu butuh energi yang kuat seperti itu," paparnya.

Sebelumnya, menurut informasi pertemuan itu dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Setibanya di teras Istana Merdeka, JK yang mengenakan batik abu dengan motif cokelat itu keluar pintu mobil langsung disambut oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. JK juga didampingi oleh putranya yakni Solihin Kalla, yang juga merupakan CEO Kalla Group.

Setelahnya, Prabowo langsung menyambut JK dan putranya dengan jabat tangan erat. Kemudian, ketiganya duduk di meja bundar berwarna cokelat.

JAKARTA - Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan pentingnya memahami secara komprehensif dinamika perekonomian nasional yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Termasuk tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, anjloknya IHSG, serta dampaknya terhadap ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Ketua MPP PKS Mulyanto dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Memperkuat Fundamental Ekonomi Nasional untuk Mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing Global.” Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PKS dalam memberikan kontribusi pemikiran strategis terhadap berbagai isu kebijakan publik dan perkembangan ekonomi nasional.

FGD yang berlangsung di Aula Utama Kantor DPTP PKS, Jakarta ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan pengurus PKS dari Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Syariah Pusat (DSP), Dewan Pakar PKS, Dewan Penasihat PKS, serta Fraksi PKS DPR RI.

"Tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, harus disikapi dengan optimisme dan semangat gotong royong untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung berbagai langkah perbaikan dan penguatan ekonomi yang sedang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga Indonesia mampu keluar dari berbagai tekanan ekonomi global dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan nasional,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Dalam diskusi tersebut, para peserta memberikan perhatian terhadap dua isu utama. Pertama, dampak depresiasi rupiah terhadap berbagai aspek fundamental ekonomi nasional. Kedua, berbagai upaya strategis yang diperlukan untuk memperkuat daya tahan ekonomi agar pertumbuhan dapat kembali terjaga, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi nasional guna mengantisipasi risiko krisis di masa mendatang.

Lihat video: Presiden Prabowo Panggil Ahli Ekonomi ke Istana



Mulyanto menekankan Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari sisi sumber daya, potensi pasar domestik, maupun dukungan masyarakat terhadap agenda pembangunan nasional. Karenanya upaya untuk mempertajam dan lebih mengefisiensikan pengelolaan sumber daya fiskal yang prudent menjadi sangat vital.

“Kita harus terus membangun optimisme bahwa penguatan demokrasi ekonomi melalui peran strategis negara yang good governance akan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global,” ujar Mulyanto menutup sambutannya.

Melalui forum ini, MPP PKS berharap lahir berbagai gagasan, masukan, dan rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi kontribusi bagi penguatan kebijakan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas serta mempercepat terwujudnya Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah mengejutkan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dinilai mengonfirmasi kembalinya siklus pengetatan moneter seperti 2018 silam.

Riset BRI Danareksa Sekuritas memandang bahwa keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan pada Selasa (9/6/2026) tersebut semakin mempertegas komitmen bank sentral yang lebih memprioritaskan stabilitas eksternal dan mitigasi risiko inflasi secara preemptif.

Langkah inter-meeting hike itu dipicu oleh pelemahan rupiah yang sudah merosot hingga 8,7% secara tahun berjalan (year to date/YTD) atau melampaui batas ekspektasi Bank Indonesia (BI) pada pertemuan Mei lalu.

BRI Danareksa melihat peta jalan yang diambil BI saat ini memiliki kemiripan historis yang sangat kuat dengan siklus pengetatan moneter pada 2018.

Kala itu, bank sentral secara tidak terjadwal menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertengahan Mei yang kemudian menjadi pembuka dari rangkaian kenaikan beruntun hingga 125 bps hingga akhir tahun 2018. Langkah itu demi mengimbangi agresivitas The Fed yang mengerek suku bunga 100 bps.

“Meskipun nilai tukar rupiah saat itu hanya melemah sekitar 3,5% YtD, kini rupiah telah terdepresiasi lebih dari 8% meskipun inflasi domestik tetap terkendali. Hal ini menyoroti fokus BI yang lebih kuat pada stabilitas valas dan ketahanan eksternal,” tulis riset BRI Danareksa, dikutip Rabu (10/6/2026).

Dalam laporan riset sebelumnya yang bertajuk “After the Hike, What’s Next?”, BRI Danareksa Sekuritas memetakan tiga indikator utama yang dapat memicu BI untuk terus mengerek suku bunga acuan ke depan.

Tiga indikator utama tersebut mencakup volatilitas rupiah yang persisten, laju inflasi di atas target, serta sikap The Fed yang kembali hawkish.

Saat ini, situasi pasar finansial global dan domestik dinilai telah memenuhi dua dari tiga syarat tersebut secara sekaligus. Nilai tukar Rupiah terpantau terus tertekan hampir 500 poin menuju level Rp18.200 per dolar AS.

Di saat yang sama, pasar obligasi dalam negeri ikut bergejolak di mana imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun melonjak 40 bps ke posisi 7,26% tepat sehari sebelum pengumuman suku bunga dijalankan. Pergerakan ini disebut telah sesuai dengan skenario pesimistis yang diproyeksikan oleh BRI Danareksa.

BRI Danareksa pun memperkirakan BI masih akan terus mengandalkan langkah-langkah intervensi pasar, termasuk mempertahankan tingkat imbal hasil yang menarik untuk mendukung aliran modal masuk.

“Kami menilai upaya struktural untuk memperkuat kepercayaan pasar tetap sama pentingnya, terutama melalui komunikasi kebijakan yang lebih jelas dan panduan lebih kuat mengenai arah kebijakan yang lebih luas.”

LANGKAH AGRESIF

Sementara itu, BI diproyeksikan menempuh langkah moneter yang lebih agresif hingga akhir 2026 dengan BI Rate berpotensi melonjak hingga 200 bps ke 6,75%.

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa sepanjang tahun berjalan kebijakan moneter BI sejatinya telah menguras ruang intervensi yang cukup besar. Secara kumulatif, bank sentral tercatat sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bps dari posisi awal tahun di 4,75%.

“Namun, dengan realisasi hari ini yang sudah menyentuh total kenaikan 75 bps, ada kemungkinan besar suku bunga BI sampai akhir tahun melesat 200 bps jika kondisi global memburuk,” ujar Ibrahim kepada awak media, Selasa (9/6/2026).

Menurut kalkulasi tersebut, dengan asumsi batas atas kenaikan mencapai 200 bps dari posisi awal tahun, maka BI masih mengantongi sisa ruang pengetatan moneter sebesar 125 bps lagi untuk dieksekusi pada paruh kedua tahun ini.

Sementara itu, dalam keterangan resmi, BI mengkonfirmasi keputusan mengerek BI-Rate ke 5,50%, suku bunga Deposit Facility 4,50%, dan Lending Facility menjadi 6,25% bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Berdasarkan evaluasi mingguan sejak RDG Bulanan periode 19–20 Mei 2026, bank sentral juga mengakui bahwa perkembangan nilai tukar rupiah bergerak lebih lemah dari yang diperkirakan semula.

Selain dipicu oleh tingginya permintaan valas di dalam negeri, pelemahan nilai tukar rupiah yang mendalam ini juga didorong oleh derasnya aliran modal keluar (capital outflow) dari investasi portofolio asing.

Ibrahim menilai keputusan mengerek BI Rate sudah tepat karena memanfaatkan momentum meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah setelah adanya sinyal penurunan intensitas konflik antara Israel dan Iran.

Kendati demikian, pengetatan moneter lanjutan tetap membayangi lantaran adanya ancaman lonjakan inflasi yang dipicu oleh mahalnya harga barang-barang impor akibat depresiasi rupiah yang mendalam beberapa pekan terakhir.

“Kami melihat ada risiko inflasi bulanan ke depan cenderung naik sebagai dampak langsung dari kenaikan harga barang-barang impor,” pungkasnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah tertekan oleh kombinasi sentimen negatif di tingkat domestik dan global. IHSG ditutup melemah 252,63 poin atau 4,52 persen ke posisi 5.342,14. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 30,67 poin atau 5,50 persen ke posisi 527,08.

"Tekanan jual berlanjut akibat faktor negatif dari global dan domestik," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim, dalam kajiannya di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ratna menjelaskan di tengah sentimen domestik akibat hilangnya kepercayaan investor, sentimen juga berasal dari global yaitu Iran dan Israel yang saling melakukan serangan, sehingga mengancam gencatan senjata yang rapuh.

Sentimen geopolitik tersebut menyebabkan harga minyak mentah naik lebih dari empat persen, sehingga meningkatkan risiko potensi kenaikan inflasi yang berlanjut dan potensi pelebaran defisit APBN 2026.

Selain itu, meningkatnya tensi geopolitik juga mendorong ekspektasi pelaku pasar bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan bersikap hawkish di sepanjang sisa tahun ini.

Seiring dengan itu, bursa saham kawasan Asia turut melemah mengikuti bursa Wall Street, AS, akibat faktor negatif dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan koreksinya saham sektor teknologi.

"Potensi penurunan IHSG lebih lanjut masih berpeluang terbuka secara teknikal. Selanjutnya diperkirakan IHSG berpotensi akan menguji level 5.100," ujar Ratna.

Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, semua atau sebelas melemah yaitu sektor infrastruktur paling dalam sebesar 6,47 persen, diikuti oleh sektor industri dan sektor transportasi & logistik yang turun masing-masing sebesar 6,00 persen dan 5,43 persen.

Adapun saham-saham, yang mengalami penguatan terbesar yaitu GRIA, FORU, ASPR, TPIA dan PSDN.

Sedangkan, saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni ENAK, PTSN, GPSO, TNCA dan ANJT.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.215.560 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 32,52 miliar lembar saham senilai Rp21,74 triliun. Sebanyak 78 saham naik, 661 saham menurun dan 771 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 2.492,12 poin atau 3,74 persen ke 64.096,00, indeks Shanghai melemah 68,40 atau 1,70 persen ke 3.959,34, indeks Hang Seng melemah 304,89 poin atau 1,22 persen ke posisi 24.657,06, dan indeks Straits Times melemah 83,49 poin atau 1,65 persen ke posisi 4.963,67.

Pada April 2026 ISEAS-Yusof Ishak Institute mempublikasikan hasil survei mengenai kepercayaan elite Asia Tenggara terhadap kekuatan besar. Survei ini mengungkapkan fakta yang menarik: kepercayaan elite Indonesia terhadap Jepang secara signifikan lebih rendah dibandingkan elite Filipina atau Vietnam.

Temuan ini mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks, perbedaan konteks ancaman, serta identitas kebijakan luar negeri yang unik bagi Indonesia. Perbandingan segitiga antara Jakarta, Manila, dan Hanoi memberikan pelajaran penting tentang bagaimana tekanan Cina di kawasan membentuk pilihan strategis negara-negara Asia Tenggara.

Ambang Batas Ancaman

Data survei ISEAS 2024 mengungkapkan paradoks yang menarik dalam dinamika kepercayaan ASEAN terhadap kekuatan besar: Jepang tetap menjadi kekuatan paling dipercaya di kawasan dengan 65,6%, sementara Uni Eropa menempati peringkat kedua yang jauh (55,9%), diikuti oleh Amerika Serikat (44,0%), Cina (39,8%), dan India (38,5%).

Di seluruh negara ASEAN, tingkat kepercayaan terhadap Jepang lebih tinggi. Jepang paling dipercaya di Filipina (77,3%), Kamboja (72,0%), Brunei (72,9%), dan Vietnam (67,9%). Namun penurunan kepercayaan paling tajam justru tercatat di Indonesia, turun dari 61,5% pada 2025 menjadi 47,9% tahun ini.

Penurunan ini terjadi bukan karena Indonesia tak menyukai Jepang. Penurunan terjadi karena Jepang dianggap terlalu terkait dengan Amerika Serikat pada saat identitas bebas-aktif Indonesia sedang dikritik di dalam negeri. Indonesia dikritik karena keputusan yang dipersepsikan mengikis posisi netral Indonesia setelah bergabung dengan Board of Peace yang dibuat Trump.

Konteks ancaman yang berbeda menjelaskan kesenjangan kepercayaan antara Indonesia dengan Filipina dan Vietnam. Di Manila dan Hanoi, tekanan Cina di Laut Cina Selatan bukan hanya bersifat langsung dan berkelanjutan. Tekanan Cina sering kali konfrontatif, yang meliputi tabrakan kapal, pelecehan kawasan, dan perselisihan sumber daya.

Bagi kedua negara ini, Jepang tampil sebagai mitra keamanan yang memberikan bantuan konkret tanpa mewajibkan syarat ideologis yang memberatkan. Kepercayaan mereka pada Jepang bersifat threat-driven: semakin agresif tindakan Cina, semakin penting peran Jepang sebagai penyangga strategis.

Indonesia berada dalam posisi berbeda. Insiden dengan Cina di Laut Natuna memang nyata dan telah terjadi lebih dari sekali. Namun ancaman tersebut tidak menimbulkan intensitas seperti yang dirasakan Manila dan Hanoi. Ketika ketegangan maritim muncul, respons Indonesia cenderung bukan memperdalam kerjasama keamanan dengan Jepang melainkan mengeksplorasi pengaturan ekonomi dengan Beijing.

Data ini mengungkapkan paradoks yang menarik. Di Indonesia, kepercayaan terhadap Jepang sebagai pemenuh hukum internasional (35,4%) lebih tinggi daripada kepercayaan terhadap kekuatan ekonominya (28,3%). Namun kedua angka ini masih jauh di bawah Filipina untuk aspek ekonomi (38%) dan Vietnam untuk aspek hukum internasional (47%).

Yang paling mengkhawatirkan adalah tingkat kepercayaan Indonesia terhadap kekuatan militer Jepang sebagai aset perdamaian hanya 9,7%, cukup rendah dibandingkan dengan konteks regional sebesar 11,3%. Meskipun lebih tinggi dari Filipina (7,4%) dan Vietnam (3,2%), interpretasinya berbeda secara fundamental karena kedua negara ini lebih melihat Jepang sebagai mitra keamanan secara bilateral. Kedua negara ini tidak memerlukan Jepang kepercayaan tinggi atas peran Jepang secara militer karena keduanya sudah dekat dalam hal keamanan.

Ambang Batas Tinggi untuk Keamanan

Jepang telah berinvestasi puluhan tahun membangun kepercayaan di Asia Tenggara melalui bantuan pembangunan, infrastruktur, dan pertukaran budaya. Membiarkan komitmen keamanan mendahului kepercayaan yang telah dibangun adalah risiko yang telah Jepang kelola hati-hati sejak era pasca-perang.

Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa merosotnya kepercayaan Indonesia atas Jepang ini terjadi karena kebiasaan, bukan pilihan yang dipertimbangkan matang. Bagi Indonesia doktrin bebas-aktif adalah tradisi yang terhormat, namun jika digunakan sebagai penutup untuk oportunisme, maka itu melemahkan reputasi dan kapasitas strategis Indonesia.

Penurunan perdagangan bilateral, ditambah jatuhnya kepercayaan Indonesia terhadap Jepang dalam survei ISEAS, merupakan tanda awal bahwa hubungan telah dibiarkan mengendur secara bertahap, mungkin tanpa niat jelas dari pihak manapun.

Indonesia perlu kembali memasukkan pertimbangan strategis dan komunikasi publik yang matang ke dalam kebijakan luar negerinya, atau berisiko meremehkan hubungan yang selama ini memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan stabilitas regional.

Ekonomi di Atas Keamanan

Indonesia memiliki pola historis untuk menimbang prioritas, yaitu kecenderungan menempatkan hubungan ekonomi di atas komitmen keamanan. Ini bukan berarti elite Indonesia abai terhadap risiko atau tidak menyadari peningkatan investasi Cina.

Walau banyak yang khawatir, peningkatan kegiatan investasi Cina belum berubah menjadi ancaman keamanan. Indonesia secara historis telah mempertahankan strategi “mengimbangi secara ekonomi sambil menghindari kerjasama keamanan” terhadap Cina. Pola ini berbeda dengan Filipina dan Vietnam yang lebih cepat beralih ke kerjasama keamanan ketika tekanan Cina meningkat.

Perubahan penilaian terhadap Jepang telah berfungsi sebagai pembenaran yang terjadi perlahan. Yang berubah di era sekarang bukan persepsinya, melainkan kekosongan kelembagaan yang mengiringinya. Kebijakan luar negeri semakin terkonsentrasi, sehingga tidak ada lagi suara kelembagaan yang sabar dan profesional untuk mendalami hubungan dengan Jepang.

Kerja Sama Ekonomi Jepang

Doktrin Fukuda, yang dirumuskan Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda pada 1977, menjadi landasan politik luar negeri Jepang. Doktrin ini menekankan Jepang tidak akan menjadi kekuatan militer dan berkomitmen membangun hubungan “dari hati ke hati” dengan ASEAN. ODA (Official Development Assistance) digunakan sebagai instrumen ekonomi utama untuk merealisasikan doktrin tersebut.

Diplomasi “hati ke hati” menjadikan ODA sebagai sarana utama Jepang untuk memperbaiki citranya dan mempererat hubungan politik serta budaya dengan Indonesia. Doktrin ini juga mendorong peningkatan drastis bantuan pembangunan dari Jepang untuk mengurangi kemiskinan dan membangun perekonomian negara-negara Asia Tenggara.

Signifikansi ODA Jepang di Indonesia terlihat dari skala bantuannya yang mencapai sekitar US$39,2 miliar atau 45% dari total akumulasi ODA asing yang diterima Indonesia sejak 1960 dengan fokus pembangunan yang didistribusikan untuk infrastruktur vital, modernisasi industri, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Prinsip bebas-aktif adalah tradisi yang terhormat, namun jika digunakan sebagai strategi oportunis, yang memperlakukan mitra paling dapat dipercaya sebagai alat tawar, maka itu melemahkan reputasi dan kapasitas strategis negara.

Jepang, sebagai mitra pembangunan yang sudah lama bagi Indonesia, pantas mendapat perlakuan yang adil. Tanpa kemauan untuk mengelola hubungan ini secara matang, Indonesia berisiko meremehkan hubungan yang selama ini memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan stabilitas regional.

Pertanyaannya: apakah Indonesia secara sadar menegosiasikan keseimbangan antara kemandirian kebijakan dan kedalaman kemitraan strategis?

JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan kondisi keamanan nasional tetap kuat di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global mendapat apresiasi publik.

Survei tersebut mencatat sebanyak 77,8% responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas keamanan negara. Keberhasilan pemerintah menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang turut menopang kepuasan dan kinerja pemerintah secara makro. “Pemerintah juga dinilai sangat berhasil dalam menjaga kerukunan antarumat beragama (80,0%) dan stabilitas keamanan (77,8%),” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, Minggu (7/6/2026). Presiden Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026, sejumlah sektor strategis turut memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Selain keamanan, publik juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan menjaga persatuan nasional.

Data survei menunjukkan tingkat apresiasi terhadap pelayanan kesehatan mencapai 75,1%. Sementara keberhasilan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memperoleh penilaian positif sebesar 77,4%, serta keamanan nasional sebesar 77,8%.

Penguatan posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik internasional juga dinilai menjadi faktor penting yang menopang optimisme publik. Berbagai langkah diplomasi dan kerja sama strategis terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional, termasuk di sektor maritim.

Salah satu upaya tersebut tercermin melalui perluasan kerja sama keamanan maritim dengan Jepang. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjaga keamanan jalur laut sekaligus memperkuat ketahanan energi di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis bagi perdagangan dunia.

Sejumlah kajian juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan menengah yang berperan menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan diplomasi yang inklusif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan sentralitas ASEAN menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan regional.

Tak hanya pada aspek keamanan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga terlihat pada berbagai sektor pelayanan publik lainnya. Bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan menjadi sektor yang memperoleh penilaian tertinggi dari masyarakat. “Jika dianalisis secara sektoral, kepuasan tertinggi berada di bidang kesehatan (75,4%), pertahanan & keamanan (74,5%), serta pendidikan (72,5%),” lanjutnya.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan adanya modal sosial dan politik yang kuat untuk mendukung jalannya pemerintahan. Stabilitas penilaian publik di berbagai sektor juga memperlihatkan keberlanjutan capaian pembangunan yang tetap terjaga. Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold

“Ini adalah modal sosial politik yang cukup kokoh dan patut diapresiasi. Pemerintah Prabowo-Gibran menjaga tren dari pemerintah sebelumnya dalam 5 bidang kinerja terbaik yaitu, kesehatan, pertahanan & keamanan, pendidikan, sosial budaya, politik & stabilitas nasional,” tandasnya.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Bisnis.com, SURABAYA — Produsen makanan ringan, PT Siantar Top Tbk. (STTP), mencatatkan pertumbuhan ekspor dua digit di tengah tren pelemahan rupiah dan gejolak geopolitik global.

Hingga Mei 2026, emiten yang berbasis di Jawa Timur ini mengklaim performa penjualan internasional masih mampu mencatatkan pertumbuhan dua digit.

Direktur STTP, Suwanto, menjelaskan perusahaan menyiapkan sejumlah strategi operasional untuk menjaga pertumbuhan kinerja dua digit pada 2026.

Dia mengatakan perseroan tetap optimistis menghadapi ketidakpastian pasar global saat ini karena berkaca pada pengalaman mempertahankan pertumbuhan saat pandemi Covid-19 lalu.

"Pasar internasional kami masih tumbuh dua digit hingga saat ini. Walaupun pasar Timur Tengah sedikit terganggu akibat kendala blokade pengapalan [shipment blockage], kami telah memperkuat koordinasi dengan para distributor di sana untuk mengantisipasi ketersediaan stok," ujar Suwanto usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Surabaya, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan STTP menerapkan strategi penambahan volume impor bagi distributor pada saat slot kapal tersedia guna menyiasati keterbatasan kapal dan lonjakan biaya logistik akibat rute kapal yang harus memutar ke Afrika.

Dari sisi biaya produksi, kata dia, kenaikan harga bahan baku impor, minyak goreng, hingga kemasan (packaging) telah mengerek beban produksi sekitar 10%.

"Untuk memitigasi pembengkakan biaya, kami mengoptimalkan kapasitas muat logistik domestik secara bertahap, dari kapasitas 60 unit menjadi 80 unit, hingga mencapai 100 unit demi memangkas ongkos transportasi," jelasnya.

Kemudian terkait potensi koreksi harga jual di tingkat konsumen akibat kenaikan biaya produksi, Suwanto mengungkapkan perusahaan masih melihat situasi. "Jika masih bisa kami tahan, akan kami tahan demi konsumen," katanya.

Salah satu upaya yang diambil STTP untuk menjaga margin produksi dan harga jual adalah melalui pengadaan bahan baku dari pemasok yang lebih kompetitif, termasuk dari negara-negara di kawasan Asean.

"..dari kawasan Asean karena jarak geografisnya yang masih dalam jangkauan biaya logistik kami," imbuhnya.

Hingga akhir tahun lalu, lanjutnya, kontribusi pasar domestik masih mendominasi penjualan STTP sebesar 81,16%, sedangkan porsi ekspor berada di angka 18,84%. Namun, memasuki periode Mei 2026, porsi penjualan ekspor merangkak naik ke kisaran 20%.

Adapun untuk periode Januari sampai Maret 2026 atau kuartal I/2026, penjualan di pasar domestik yang dikantongi STTP mencapai Rp960,34 miliar. Penjualan di pasar ekspor sendiri berkontribusi sebesar Rp254,40 miliar dari total penjualan bersih Rp1,21 triliun.

"Guna menjaga momentum pertumbuhan ekspor yang melaju lebih tinggi daripada pasar domestik, STTP terus memperkuat penetrasi pada pasar eksis di kawasan Asia dan Timur Tengah, serta mulai memperluas jangkauan ke pasar baru di Kanada dan Amerika Serikat," tuturnya.

Sebagai informasi, dalam RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, perseroan melaporkan realisasi penjualan bersih tahun 2025 mencapai Rp5,24 triliun. Dari pendapatan tersebut, STTP sukses membukukan laba bersih sebesar Rp1,18 triliun.

Selain menyetujui laporan keuangan tahun buku 2025, agenda RUPST STTP kali ini juga menyepakati penetapan penggunaan laba bersih, perubahan susunan pengurus direksi dan dewan komisaris, serta persetujuan rencana menjadikan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan utang kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank di masa mendatang.(K24)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan yang dipicu ketidakpastian ekonomi dunia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan penilaian tersebut merupakan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 26 Mei 2026.

“Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 26 Mei 2026 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan,” kata Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih berlanjut telah menyebabkan harga energi tetap tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi global.

Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi suku bunga global yang akan bertahan pada level tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau higher for longer, sehingga mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah di berbagai negara.

Meski demikian, perekonomian global dinilai masih menunjukkan ketahanan. Aktivitas manufaktur dunia masih berada di zona ekspansi meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan sebelumnya.

Di Amerika Serikat, perekonomian disebut masih cukup resilien dengan pasar tenaga kerja yang kuat, meski tekanan inflasi mulai memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen.

Sementara di Tiongkok, momentum pertumbuhan ekonomi cenderung melemah akibat permintaan domestik dan investasi yang masih tertekan, meskipun kinerja ekspor relatif terjaga.

Friderica mengatakan perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan moneter global dan memicu volatilitas pasar keuangan, terutama terkait aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, aktivitas ekonomi menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Dari sisi penawaran, kinerja sektor manufaktur kembali mencatat ekspansi pada Mei 2026.

Sementara dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi domestik dinilai masih terjaga meskipun inflasi mengalami peningkatan seiring tekanan harga energi global.

“Inflasi meningkat pada Mei 2026 seiring tekanan harga energi global, namun masih berada pada level yang terkendali,” ujar Friderica.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus, meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

OJK menilai berbagai indikator tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhir pekan ini, Jumat (5/6/2026). Rupiah tercatat dibuka turun 0,02% ke level Rp18.051 per dolar AS.

Berdasarkan data RTI Infokom, rupiah hari ini dibuka pada level Rp18.051, melemah 0,02%. Dengan pelemahan ini, maka rupiah tercatat telah melemah 3,68% selama satu bulan terakhir, dan telah turun 8,24% sejak awal tahun terhadap dolar AS.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi terhadap dolar AS. Yuan China dibuka melemah 0,02%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dan yen Jepang naik 0,04% terhadap dolar AS.

Lalu won Korea melemah 1,16% terhadap dolar AS, dolar Singapura melemah 0,08%, baht Thailand melemah 0,25%, dan dolar Taiwan turun 0,14% terhadap dolar AS pagi ini.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan depresiasi nilai tukar berlanjut pada perdagangan hari ini.

“Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis (4/6/2026).

Saat ini, sentimen yang menyertai rupiah di pasar keuangan datang dari perkembangan konflik geopolitik global. Ibrahim menuturkan, investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah.

Terbaru, Washington mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada Rabu malam, meskipun kesepakatan tersebut bergantung pada penghentian permusuhan oleh Hizbullah.

"Pasukan Israel memperluas operasi militer di Lebanon selatan, menargetkan daerah yang dikuasai Hizbullah dalam beberapa hari terakhir," ujarnya.

Selain konflik, perhatian pasar kini juga beralih ke data ekonomi AS, khususnya laporan penggajian non-pertanian yang dipantau ketat pada hari Jumat.

Pada hari Rabu, data dari perusahaan pemroses penggajian ADP menunjukkan bahwa perusahaan swasta AS menambah 122.000 pekerjaan pada bulan Mei, melebihi ekspektasi ekonom dan meningkat dari kenaikan bulan sebelumnya.

Untuk sentimen domestik, Ibrahim melihat adanya kekhawatiran yang meningkat setelah lonjakan harga minyak mentah semakin memicu risiko defisit fiskal mendekati 3%.

Hal ini juga berimbas pada kekhawatiran akan adanya intervensi negara yang lebih besar dalam komoditas, serta kegelisahan atas kemungkinan reklasifikasi MSCI terhadap pasar modal yang sampai saat ini masih belum ada keputusan pasti.