Bisnis.com, JAKARTA - Digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah yang dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, Bank BJB menegaskan komitmennya untuk memperkuat digitalisasi daerah sebagai fondasi utama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam partisipasi Bank bjb pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 16 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan. Turun hadir Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kemenkeu Lira Kurniawati, Direktur Jenderal (dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fathoni, Direktur Bisnis sekaligus Plt. Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Andre Permana, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaludin, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Ariyandi, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Hindun Herdiyani, dan Pemimpin Divisi Digital Banking bank bjb Arfandy.

Dalam forum tersebut, digitalisasi dipandang sebagai faktor kunci dalam mendorong percepatan layanan pemerintahan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bank bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah telah mengambil peran aktif dalam memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan melalui pengembangan berbagai solusi layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi.

Optimalisasi PAD menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan. Melalui sistem yang terdigitalisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Pada kesempatan tersebut, Bank bjb juga berbagi pengalaman terkait kerja sama, kolaborasi, dan inovasi yang telah dihadirkan dalam mendukung peningkatan PAD di berbagai daerah. Pengalaman ini mencakup implementasi solusi digitalisasi penerimaan PAD pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah bekerja sama dengan Bank bjb.

Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah digitalisasi penerimaan daerah, khususnya pajak dan retribusi, melalui berbagai kanal pembayaran modern. Kanal tersebut meliputi internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan berbagai payment channel yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Langkah ini memberikan kemudahan akses pembayaran sekaligus mempercepat arus penerimaan daerah secara real time. Selain itu, Bank bjb juga mendorong integrasi sistem penerimaan daerah dengan platform pemerintah. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah proses rekonsiliasi, serta memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.

Tidak hanya itu, Bank bjb juga mengembangkan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan daerah. Inovasi tersebut mencakup dukungan terhadap pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, hingga pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan strategis.

Bank bjb juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Pendampingan ini mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Edukasi menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya berjalan di level sistem, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal oleh para pengelola keuangan daerah.

Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemerintah daerah, Bank bjb terus memperluas implementasi digitalisasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mencerminkan peran bank bjb sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pendapatan daerah, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat memperluas basis pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

bank bjb meyakini bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam mempercepat transformasi digital. Partisipasi dalam Rakornas Pendapatan Daerah ini menjadi wujud nyata dukungan bank bjb terhadap agenda nasional dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi menghadirkan layanan digital yang memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan daerah. bank bjb optimistis dapat terus menjadi penggerak utama dalam memperkuat digitalisasi daerah, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb, dapat diperoleh melalui Kantor Cabang bank bjb terdekat maupun call centerbjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id serta mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat digitalisasi pendapatan untuk menutupi kekurangan anggaran imbas dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Plh. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh. Faozal menjelaskan dana TKD yang dipangkas mencapai Rp1,2 triliun, sehingga Pemprov harus mempercepat digitalisasi di sumber-sumber pendapatan daerah, seperti digitalisasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Pemangkasan telah memberikan dampak signifikan terhadap belanja dan operasional daerah. Opsi kita saat ini adalah memaksimalkan PAD. Namun, kita harus jujur bahwa tata kelola pendapatan saat ini belum maksimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan manual," jelas Faozal, dikutip dari keterangan pers pada Kamis (12/2/2026).

Faozal menegaskan bahwa digitalisasi daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai modernisasi sistem pembayaran semata. Baginya, teknologi adalah instrumen strategis untuk menutup celah kebocoran pendapatan.

"Kami menyadari tata kelola PAD belum maksimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan secara manual. Digitalisasi adalah jawaban untuk optimalisasi pajak dan retribusi agar pendapatan asli daerah lebih akuntabel dan transparan," lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas menjelaskan, bahwa digitalisasi pajak dan retribusi adalah fondasi penting untuk memperkuat ketahanan fiskal tahun 2026.

Hario memberikan contoh nyata keberhasilan Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan PAD secara drastis melalui teknologi.

"Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan PAD dari Rp25,2 triliun pada 2024 menjadi Rp35,1 triliun pada 2025. Kenaikan hampir Rp10 triliun ini dipicu oleh penerapan e-retribusi pasar dan parkir yang efektif menekan potensi kebocoran," jelas Hario.

Menurut Hario, kunci keberhasilan tersebut terletak pada konsistensi integrasi sistem dan komitmen kuat dari kepala daerah, serta perubahan budaya transaksi di masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU--Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan tantangan utama Riau memasuki 2026 bukan terletak pada potensi ekonomi, melainkan pada keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Dia mengatakan bahwa Riau mengallami kuatnya tekanan fiskal, meskipun kinerja ekonomi secara makro menunjukkan tren positif. Sebagai informasi, pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi pendapatan daerah pada 2025 masih Rp8,21 triliun atau sekitar 86,7% dari target yang ditetapkan.

“Tantangan terbesar kita ke depan bukan pada potensi ekonomi, melainkan pada kapasitas fiskal daerah,” ujarnya Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan, pada 2025 realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp7,928 triliun. Namun demikian, realisasi belanja modal masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 50%. Kondisi ini turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, Syahrial Abdi mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Riau menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 4,98%, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp307,01 triliun.

Capaian ini menempatkan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 secara nasional dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sekitar 5,14% terhadap perekonomian nasional.

“Dengan kondisi ekonomi yang relatif baik ini, tekanan fiskal menjadi tantangan tersendiri. Situasi tersebut bahkan memaksa pemerintah daerah mengambil kebijakan belanja yang tidak mudah,” jelasnya.

Syahrial Abdi menegaskan, ke depan Pemprov Riau akan terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal daerah agar potensi ekonomi yang dimiliki dapat dioptimalkan secara lebih maksimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya bertumpu pada penarikan pajak dan retribusi semata.

Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Riau, Edyanus Herman Halim, menanggapi tantangan fiskal daerah yang kian kompleks.

Menurut Edyanus, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan efisiensi anggaran serta pembenahan birokrasi agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

“Efisiensi itu penting, dibarengi dengan pembenahan birokrasi dan mempertajam prioritas program. Pemerintah harus fokus pada kebutuhan yang paling esensial dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Edyanus menekankan pentingnya optimalisasi PAD dari berbagai sumber yang masih memiliki potensi besar untuk digarap. Namun, peningkatan PAD tersebut harus dilakukan secara adil dan terukur agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik sektor swasta, akademisi, hingga komunitas masyarakat, guna menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang lebih produktif.

“Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan semua stakeholder. Di saat yang sama, Riau juga harus aktif menarik anggaran APBN agar proyek-proyek strategis nasional bisa dilaksanakan di daerah, sehingga memberi efek berganda bagi perekonomian lokal,” jelas Edyanus.

Lebih jauh, Edyanus menilai kreativitas masyarakat menjadi kunci penting dalam meningkatkan basis ekonomi daerah. Pengembangan sektor-sektor potensial dan andalan daerah harus terus didorong agar mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa seluruh strategi tersebut harus ditopang oleh penegakan hukum yang adil, transparan, tegas, dan konsisten. Menurutnya, kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memastikan optimalisasi pendapatan daerah berjalan tanpa kebocoran.

“Jika efisiensi, kemitraan, kreativitas masyarakat, dan penegakan hukum berjalan seiring, maka upaya peningkatan PAD Riau akan lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mengatasi defisit anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun.

Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menegaskan tim ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan potensi pendapatan daerah secara lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami di pemprov saat ini sedang persiapan pembentukan Tim Optimalisasi PAD, sebagai forum awal untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya optimalisasi PAD," ujar Syahrial, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya pada pertemuan tersebut, dibahas sejumlah potensi sumber pendapatan daerah yang masih dapat ditingkatkan. Mulai dari penguatan pengawasan, pendataan objek dan subjek pajak, hingga peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan PAD.

Selain itu, pihaknya juga membahas mekanisme kerja serta peran masing-masing perangkat daerah dalam Tim Optimalisasi PAD yang akan dibentuk.

Nantinya tim tersebut menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, daerah harus mampu meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan secara bertahap agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara serius dan terukur. Dibutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah agar potensi pendapatan yang ada dapat dikelola secara maksimal,” ujar Syahrial.

Dia menjelaskan, pembentukan Tim Optimalisasi PAD bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan dan langkah strategis antar perangkat daerah. Dengan adanya tim ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan setiap potensi pendapatan daerah dapat digarap secara lebih efektif.

Syahrial juga menekankan pentingnya validitas data dan koordinasi berkelanjutan dalam upaya peningkatan PAD. Perencanaan berbasis data yang akurat dinilai akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

“Tim ini nantinya harus bekerja berdasarkan data yang valid dan analisis yang matang. Dengan perencanaan yang baik, optimalisasi PAD tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sebelumnya DPRD Provinsi Riau mempertanyakan alasan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan DBH sawit yang diterima daerah itu pada tahun anggaran 2026. Nilai DBH yang diterima dinilai jauh lebih rendah dari potensi yang seharusnya menjadi hak Provinsi Riau sebagai daerah penghasil.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pemerintah daerah hanya menerima angka DBH yang bersifat given atau diberikan saja dari pemerintah pusat, tanpa disertai penjelasan rinci maupun rekonsiliasi data produksi.

“Untuk DBH migas tahun 2025, Riau hanya menerima sekitar Rp352 miliar, padahal seharusnya bisa mencapai Rp500 miliar. Sementara untuk tahun 2026, DBH migas yang diterima hanya Rp152 miliar. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana perhitungan dan dasar penetapannya,” ujar Abdullah kepada Bisnis.

Pada saat menanyakan kepada pemerintah pusat di beberapa kesempatan sebelumnya, pihaknya dijelaskan bahwa pemotongan DBH migas Riau dari sekitar Rp500 miliar menjadi Rp352 miliar atau dipotong sekitar Rp148 miliar, itu disebabkan adanya budget sharing dari pusat ke daerah yang diperuntukkan ke subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kemudian dirinya juga menyoroti DBH sawit yang diterima Provinsi Riau pada 2026 yang hanya sekitar Rp30 miliar. Menurutnya, angka tersebut juga tidak disertai penjelasan detail terkait dasar perhitungan DBH maupun data produksi sawit yang digunakan.

“DBH sawit juga sama, kita hanya menerima sekitar Rp30 miliar tanpa penjelasan. Padahal Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Seharusnya ada transparansi data,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghitung potensi DBH secara mandiri dengan mengumpulkan data produksi migas dan sawit di wilayah Riau.

Dari data tersebut, daerah dapat menghitung besaran hak yang semestinya diterima, termasuk porsi 2% yang menjadi bagian daerah.

“Kita bisa mengumpulkan data produksi migas dan sawit, lalu menghitung berapa sebenarnya hak Riau. Tapi faktanya, angka yang kita terima jauh di bawah potensi dan tidak dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau tengah menghadapi tekanan fiskal serius memasuki awal tahun 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit sekitar Rp 1,2 triliun.

Dalam situasi ini, ia meminta aparatur sipil negara (ASN) memusatkan perhatian pada pekerjaan prioritas, khususnya penyelesaian tunda bayar dan tunda salur. “Lakukan tugas paling penting dulu, yaitu tunda bayar dan tunda salur,” ujarnya Senin (5/1/2026).

Hariyanto menegaskan, seluruh tugas pemerintahan memiliki arti penting. Namun, penyelesaian kewajiban yang tertunda dinilai mendesak karena menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga mitra kerja pemerintah daerah. Menurut dia, beban anggaran yang masih minus menuntut ASN bekerja lebih bertanggung jawab. Upaya percepatan dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah dapat segera ditunaikan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mengatasi defisit anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun.

Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menegaskan tim ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan potensi pendapatan daerah secara lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami di pemprov saat ini sedang persiapan pembentukan Tim Optimalisasi PAD, sebagai forum awal untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya optimalisasi PAD," ujar Syahrial, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya pada pertemuan tersebut, dibahas sejumlah potensi sumber pendapatan daerah yang masih dapat ditingkatkan. Mulai dari penguatan pengawasan, pendataan objek dan subjek pajak, hingga peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan PAD.

Selain itu, pihaknya juga membahas mekanisme kerja serta peran masing-masing perangkat daerah dalam Tim Optimalisasi PAD yang akan dibentuk.

Nantinya tim tersebut menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, daerah harus mampu meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan secara bertahap agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara serius dan terukur. Dibutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah agar potensi pendapatan yang ada dapat dikelola secara maksimal,” ujar Syahrial.

Dia menjelaskan, pembentukan Tim Optimalisasi PAD bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan dan langkah strategis antar perangkat daerah. Dengan adanya tim ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan setiap potensi pendapatan daerah dapat digarap secara lebih efektif.

Syahrial juga menekankan pentingnya validitas data dan koordinasi berkelanjutan dalam upaya peningkatan PAD. Perencanaan berbasis data yang akurat dinilai akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

“Tim ini nantinya harus bekerja berdasarkan data yang valid dan analisis yang matang. Dengan perencanaan yang baik, optimalisasi PAD tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sebelumnya DPRD Provinsi Riau mempertanyakan alasan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan DBH sawit yang diterima daerah itu pada tahun anggaran 2026. Nilai DBH yang diterima dinilai jauh lebih rendah dari potensi yang seharusnya menjadi hak Provinsi Riau sebagai daerah penghasil.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pemerintah daerah hanya menerima angka DBH yang bersifat given atau diberikan saja dari pemerintah pusat, tanpa disertai penjelasan rinci maupun rekonsiliasi data produksi.

“Untuk DBH migas tahun 2025, Riau hanya menerima sekitar Rp352 miliar, padahal seharusnya bisa mencapai Rp500 miliar. Sementara untuk tahun 2026, DBH migas yang diterima hanya Rp152 miliar. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana perhitungan dan dasar penetapannya,” ujar Abdullah kepada Bisnis.

Pada saat menanyakan kepada pemerintah pusat di beberapa kesempatan sebelumnya, pihaknya dijelaskan bahwa pemotongan DBH migas Riau dari sekitar Rp500 miliar menjadi Rp352 miliar atau dipotong sekitar Rp148 miliar, itu disebabkan adanya budget sharing dari pusat ke daerah yang diperuntukkan ke subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kemudian dirinya juga menyoroti DBH sawit yang diterima Provinsi Riau pada 2026 yang hanya sekitar Rp30 miliar. Menurutnya, angka tersebut juga tidak disertai penjelasan detail terkait dasar perhitungan DBH maupun data produksi sawit yang digunakan.

“DBH sawit juga sama, kita hanya menerima sekitar Rp30 miliar tanpa penjelasan. Padahal Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Seharusnya ada transparansi data,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghitung potensi DBH secara mandiri dengan mengumpulkan data produksi migas dan sawit di wilayah Riau.

Dari data tersebut, daerah dapat menghitung besaran hak yang semestinya diterima, termasuk porsi 2% yang menjadi bagian daerah.

“Kita bisa mengumpulkan data produksi migas dan sawit, lalu menghitung berapa sebenarnya hak Riau. Tapi faktanya, angka yang kita terima jauh di bawah potensi dan tidak dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau tengah menghadapi tekanan fiskal serius memasuki awal tahun 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit sekitar Rp 1,2 triliun.

Dalam situasi ini, ia meminta aparatur sipil negara (ASN) memusatkan perhatian pada pekerjaan prioritas, khususnya penyelesaian tunda bayar dan tunda salur. “Lakukan tugas paling penting dulu, yaitu tunda bayar dan tunda salur,” ujarnya Senin (5/1/2026).

Hariyanto menegaskan, seluruh tugas pemerintahan memiliki arti penting. Namun, penyelesaian kewajiban yang tertunda dinilai mendesak karena menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga mitra kerja pemerintah daerah. Menurut dia, beban anggaran yang masih minus menuntut ASN bekerja lebih bertanggung jawab. Upaya percepatan dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah dapat segera ditunaikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan efisiensi ketat terhadap belanja seremonial dan perjalanan dinas untuk mengamankan pendanaan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor SE-3/MK.08/2025 dan Nomor 900.1.1/9902/SJ tentang Pemenuhan Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat pada APBD TA 2026. Beleid ini ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 9 Desember 2025.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sebesar Rp693,0 triliun. Purbaya menegaskan bahwa penggunaan dana transfer yang tidak ditentukan penggunaannya (general grant) harus diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat, serta dukungan terhadap Program Prioritas Pemerintah.

"Belanja yang bersifat dukungan terhadap Program Prioritas Pemerintah... merupakan belanja untuk mendukung program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Subsidi, Preservasi Jalan dan Jembatan, Perumahan, serta Sekolah Rakyat," demikian kutipan poin 4 huruf e dalam SEB tersebut.

Demi memuluskan alokasi anggaran untuk program-program strategis tersebut, pemerintah pusat meminta pemda melakukan efisiensi radikal. Pemda diminta mengalihkan alokasi belanja yang dianggap tidak prioritas.

Beberapa pos belanja yang menjadi sasaran pemangkasan antara lain kegiatan seremonial, kajian, studi banding, serta publikasi dan seminar. Selain itu, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukung lainnya yang tidak memiliki output terukur juga wajib diefisienkan.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyoroti belanja hibah. Dalam SEB ini, pemda diminta melakukan efisiensi atas belanja hibah dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, termasuk hibah kepada instansi vertikal.

Di sisi pendapatan, Purbaya dan Tito mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, pemerintah pusat menggarisbawahi agar upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah tidak mematikan ekonomi.

"Optimalisasi PAD dengan berorientasi mendorong pertumbuhan dan kemajuan kegiatan perekonomian di daerah guna memperluas dan memperkuat basis PAD secara berkelanjutan," bunyi arahan poin 4 huruf g dalam SEB tersebut.

Sebagai informasi, bagi daerah yang merencanakan defisit APBD 2026 dan dibiayai melalui utang daerah melebihi batas maksimal, kepala daerah diwajibkan mengajukan permohonan persetujuan pelampauan batas maksimal defisit kepada menteri keuangan.

Adapun persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 dipatok paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan atau pada 30 November 2025, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda paling lambat 31 Desember 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pagi ini, Senin (3/11/2025). Ia mendatangi ruang pimpinan Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung.

Seusai pertemuan, Purbaya mengaku belum bisa mengungkap detail isi pembicaraan dengan para senator di DPD itu, sebab pertemuan ini akan berlanjut dengan diskusi lebih dalam mengenai kondisi ekonomi dan fiskal pemerintah.

"Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD jadi belum bisa cerita apa diskusinya, kemungkinan besar perkembangan yang terjadi seperti apa di ekonomi dan di anggaran kita," kata Purbaya di lokasi.

Sementara itu, Tamsil Linrung menjelaskan, kedatangan Purbaya ke kantor DPD hari ini sebatas upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal ke depan. Ia pun memastikan DPD akan mendukung penuh kepemimpinan Purbaya di Kemenkeu.

"Kita melihat Pak Purbaya setelah dua bulan ini pimpin kemenkeu kita sangat optimis akan banyak harapan-harapan ke depan, karena itu DPD akan berikan support penuh kepada beliau, kalau mau replikasi, kunjungan-kunjungan, mau diajak DPD kita siap," tegasnya.

Dalam agenda kedatangan Purbaya ke DPD pada hari ini sebetulnya sudah terungkap isi pembahasan terkait dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam meningkatkan keadilan fiskal, optimalisasi PAD, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.