JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia Ahkrom Saleh mengajak generasi muda untuk mendukung sekaligus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ajakan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026.

Menurut Ahkrom, komitmen Presiden Prabowo terkait arah pembangunan ekonomi nasional menjadi momentum penting untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat.

“Kita telah mendengar dengan seksama komitmen besar Presiden Prabowo yang disampaikan di hadapan Sidang Paripurna. Sebuah janji suci untuk mengembalikan arah ekonomi bangsa sesuai dengan jati diri kita yang asli yaitu terwujudnya Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Selama bertahun-tahun kekayaan alam Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu, langkah pemerintah untuk memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya strategis perlu mendapat dukungan bersama.

“Presiden kita telah menegaskan bahwa kekayaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, dia mengajak seluruh pemuda Indonesia mengambil peran aktif dalam mengawal arah pembangunan nasional.

Dia menegaskan dukungan terhadap Pasal 33 bukan hanya bersifat politik, tetapi juga moral dan ideologis demi mewujudkan kemandirian bangsa. “Kita mendukung swasembada pangan agar tak ada lagi anak bangsa yang lapar. Kita mendukung hilirisasi agar pemuda-pemudi kita memiliki lapangan kerja yang bermartabat. Kita mendukung kedaulatan energi agar bangsa ini berdiri tegak di kaki sendiri,” tegas Akhrom.

Dia memastikan LPI siap mengawal berbagai kebijakan ekonomi pemerintah agar benar-benar berpihak kepada masyarakat. “Lingkar Pemuda Indonesia akan berdiri tegak di belakang Presiden dalam setiap langkah berani untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara. LPI akan mengawal setiap kebijakan ekonomi progresif agar benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.

Selain itu, LPI siap menjadi mitra pemerintah dalam memastikan program strategis nasional berjalan efektif hingga menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Ini adalah tugas suci untuk generasi kita dan generasi bangsa yang akan datang. Mari kita rapatkan barisan, satukan derap langkah, dan buktikan bahwa pemuda Indonesia adalah pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaulat secara ekonomi,” ujar Akhrom.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Technology Officer (CTO) Sigit Puji Santosa mengungkapkan bahwa pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan RI pada Jumat (1/5/2026) berfokus pada pembahasan luas terkait riset dan pengembangan (R&D) sejumlah program pemerintah.

Sigit menjelaskan, rapat tersebut tidak membahas isu spesifik seperti alat utama sistem persenjataan (alutsista), melainkan lebih bersifat diskusi terbuka atau brainstorming.

“Diskusi membahas banyak hal tentang ekonomi, tentang Danantara, dan lain-lain,” ujarnya kepada awak media.

Dia juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri serta tim pakar dari berbagai bidang. Namun, Sigit tidak merinci secara spesifik siapa saja yang terlibat maupun agenda detail yang dibahas.

Menurutnya, pendekatan brainstorming menjadi bagian penting dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah.

"Kami selalu brainstorming, mencari solusi buat banyak hal,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fokus utama diskusi kali ini mencakup pengembangan program R&D, program edukasi, serta inisiatif edukasional lainnya.

"Program-program kita, program R&D, program edukasi, dan lain-lain,” tandas Sigit.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa permintaan kredit perbankan dari industri padat karya masih kecil.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit baru mencapai 7,7% secara tahunan (year on year/YoY) per September 2025. Padahal, bank sentral menargetkan pertumbuhan kredit mencapai 8% sampai dengan 11% sepanjang tahun ini.

Dia merincikan berdasarkan sektor, penyaluran kredit industri padat modal rata-rata tumbuh tinggi per September 2025, yang tampak di industri listrik, gas, dan air (+23,5% YoY); pertambangan (+19,08% YoY); transportasi dan komunikasi (+16,13% YoY); hingga jasa dunia usaha (+4,85% YoY).

Masalahnya ada di industri padat karya. Perry memaparkan bahwa hanya jasa sosial yang pertumbuhan kreditnya mencapai dua digit yaitu 26,4% YoY per September 2025; sementara lainnya masih cenderung rendah seperti pertanian (+3,96% YoY), perdagangan (+1,41% YoY), dan konstruksi (-2,33 YoY).

"Ini juga terpengaruh juga kondisi ekonomi yang ada. Ini yang menjadi perhatian kami bersama mari kita dorong kredit," ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (16/11/2025).

Dia pun mengungkapkan BI bersama otoritas terkait di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus menyoroti permasalahan penyaluran kredit tersebut. Oleh sebab itu, BI terus menambah likuiditas di sistem perbankan.

Perry menyampaikan bahwa bank sentral telah menyalurkan insentif Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp392,8 triliun, pembelian surat berharga negara (SBN) sebesar Rp274 triliun, ekspansi moneter Rp211 triliun (dengan turunkan posisi SRBI dari dari Rp916,9 triliun menjadi Rp705,6 triliun).

"Kalau ditotal-total, kurang lebih Rp800 triliun ditambah Rp200 triliun [penempatan dana di perbankan] dari pemerintah. Jadi likuiditas itu di sektor keuangan itu cukup berlebih cuma bagaimana likuiditas di sektor keuangan itu mengalir ke sektor real," ungkap Perry.

Dia mengungkapkan BI sudah menjamin likuiditas di sistem perbankan. Kini, lanjutnya, pemerintah ingin memastikan likuiditas itu dialirkan dari perbankan ke sektor riil melalui kredit.

Caranya, dengan berbagai 8 program paket ekonomi yang beberapa waktu lalu diumumkan seperti mulai dari program magang fresh graduate perguruan tinggi hingga padat karya tunai.

Selain itu, BI juga ikut membantu agar suku bunga deposito dan kredit turun agar permintaan kredit naik. Caranya, dengan menambah insentif baru KLM. "Insentif likuiditas kami kaitkan seberapa jauh kecepatan bank menurunkan suku bunga; semakin cepat menurunkan suku bunga, semakin banyak insentif likuiditasnya," ungkap Perry.

Adapun insentif baru itu mulai berlaku efektif 1 Desember 2025 lewat dua jalur. Skemanya akan dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate (suku bunga kebijakan).

Adapun elastisitas itu dihitung dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate). Bank dengan nilai elastisitas <0,3 tidak akan mendapatkan insentif, 0,3–0,6 akan mendapat tambahan insentif 0,4% dari DPK, sedangkan ≥0,6 memperoleh 0,5% dari DPK.

Pemerintah berencana mengumumkan sejumlah paket stimulus ekonomi pada Kamis (16/10) hari ini.

"Rencananya begitu," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam.

Namun, Airlangga masih enggan merinci paket kebijakan apa yang akan diambil pemerintah nanti.

Stimulus ekonomi jadi salah satu bahasan pada rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta, Minggu (5/10) malam.

Informasi mengenai rapat itu diunggah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Minggu malam (5/10).

"Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri & anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program, antara lain MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan & Energi, Stimulus Ekonomi dan berbagai program lainnya," kata Teddy.

Dalam foto yang diunggah, tampak hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Beberapa hari setelah ratas, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga membocorkan soal stimulus ekonomi gelomang III jelang akhir tahun, yang menjadi pelengkap dari paket-paket kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya.

"Yang gelombang ketiga ada lagi yang belum diumumkan. Nanti biar Pak Menko Perekonomian mengumumkan," kata Purbaya, di Equity Tower, Jakarta, Rabu (8/10).

Stimulus Ekonomi 8+4+5 yang telah bergulir memakan anggaran sebesar Rp 16,23 triliun. Program itu ditargetkan pemerintah dapat membantu mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 5,2% di tahun 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah sebulan menjabat sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata menemukan banyak sekali permasalahan di sektor fiskal.

Ia mengatakan, salah satu masalah itu ialah serapan APBN 2025 yang tidak maksimal. Kondisi itu justru membuat dana menganggur pemerintah semakin menumpuk dari tahun ke tahunnya, hingga terakumulasi menjadi Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang lebih dari Rp 400 triliun.

"Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal. Pertama saya lihat anggaran negara seperti apa 2025. 2025 penyerapannya seperti apa, ternyata banyak juga yang tidak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur," kata Purbaya, dalam wawancara di CNBC Indonesia TV, Jumat (10/10/2025).

Permasalahan ini pun membuat ia gencar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat belanja negara, salah satunya penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke bank milik negara,.

Kebijakan itu bahkan menjadi program utamanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025.

Untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 dan menggerakkan lebih cepat aktivitas ekonomi masyarakat, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI per 12 September 2025.

Selain masalah banyaknya dana menganggur yang dimiliki pemerintah, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat ia menyaksikan bagaimana besarnya efek pemangkasan anggaran transfer ke daerah terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Purbaya mengaku digeruduk oleh Gubernur dan Bupati beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan. Para kepala daerah itu protes karena TKD-nya dipangkas. "Ya gampang-gampang susah menghadapi mereka," tegasnya.

Namun, Purbaya berjanji jika ekonomi membaik, dirinya akan mengembalikan anggaran yang dipangkasnya. Adapun, syaratnya serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. "Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini. Jadi satu bulan ini cukup seru."

Foto: Infografis/ Purbaya/ Edward Ricardo Infografis, Gebrakan 1 Bulan Purbaya

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]