Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani prasasti peresmian proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta, yang digarap oleh Grup PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp1,5 triliun.

Proyek HWB Purwakarta dimulai pada Juli 2025, memperoleh seluruh perizinan pada Oktober 2025, dan resmi diluncurkan pada Maret 2026 dengan konsep pre-selling (indent). Sejak peluncuran, proyek ini telah mencatat penjualan lebih dari 1.500 unit dalam waktu singkat.

HWB Purwakarta menghadirkan hunian satu kamar tidur dimulai dari Rp98 juta dan dua kamar tidur dari Rp115 juta. Harga tersebut di bawah harga pasar rumah bersubsidi, yang umumnya berada di atas Rp160 juta.

Hunian ini berada dalam kawasan terencana dengan infrastruktur lengkap dan konsep komunitas yang terpadu. Skema pembiayaan juga dirancang sangat ringan, dengan cicilan sekitar Rp500.000 per bulan. Bahkan, untuk unit satu kamar, tersedia program cicilan awal hanya sekitar Rp170.000 per bulan selama 15 bulan pertama.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hunian berkualitas dengan harga terjangkau adalah kunci untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas.

“Ini adalah terobosan yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang masa depan dan martabat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Dalam kunjungannya ke HWB Purwakarta pada Selasa (14/4/2026), turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein). Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi program nasional Presiden dalam penyediaan 3 juta rumah, yang bertujuan membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas, sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), sekaligus perwakilan LPCK, Ketut Budi Wijaya menyampaikan proyek HWB Purwakarta dapat berkontribusi dalam menghadirkan solusi perumahan yang nyata bagi masyarakat.

“Ini adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi dan pemberdayaan dapat menghasilkan dampak besar,” ujarnya.

Dari sisi lokasi, Purwakarta merupakan salah satu kawasan industri paling strategis di Jawa Barat dan Indonesia, dengan lebih dari 6.000 pabrik yang beroperasi di sekitarnya. Lokasinya yang berada di antara Jakarta dan Bandung, serta didukung jaringan tol dan logistik yang kuat, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp1,5 triliun. Pembangunan yang telah dimulai akan menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja pada Juli–Agustus 2026.

Selain itu, lebih dari 95% material dan kontrak berasal dari dalam Provinsi Jawa Barat, dengan mayoritas bahan bangunan diperoleh dari wilayah sekitar. Lebih dari 80% tenaga kerja berasal dari kabupaten dan provinsi setempat.

“Hal ini menciptakan efek pengganda ekonomi yang kuat, meningkatkan aktivitas usaha lokal, serta memperkuat perekonomian daerah,” paparnya.

Di tengah tekanan global akibat konflik, krisis energi, dan inflasi, proyek seperti ini menjadi investasi yang bersifat anti-inflasi dan anti-siklus, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kepercayaan.

Proyek ini dikembangkan oleh HWB Group bersama Lippo Cikarang sebagai bagian dari program pemberdayaan pengembang lokal, yaitu Iwang Prejadi, yang fokus membangun rumah bersubsidi. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana sinergi antara pengembang besar dan pengusaha lokal dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Bisnis.com, PADANG — Pukul 07.00 WIB, matahari baru naik menerangi bumi, Nia sudah berdiri di depan rumah impiannya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Berpakaian muslimah, dia berjalan menuju pangkalan ojek, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus di jalur utama. Empat puluh menit perjalanan setiap pagi bukan lagi beban. Sebab kini, dia pulang ke rumah miliknya sendiri.

Nia kini berusia 29 tahun, bekerja di sebuah salon di Kota Padang. Gajinya rata-rata Rp1.800.000 per bulan. Tidak besar, bahkan mungkin tergolong pas-pasan di era sekarang. Namun pada Mei 2025, dia membuat keputusan besar, mengambil rumah KPR bersubsidi dekat dari Bandara Internasional Minangkabau.

Keputusan itu lahir dari kelelahan. Bertahun-tahun dia membayar kontrakan Rp12 juta per tahun. “Kalau dihitung, hampir Rp1 juta per bulan. Habis begitu saja,” ujarnya pelan, Selasa (3/3/2026).

Saat mengetahui ada KPR bersubsidi dengan cicilan Rp1 juta per bulan, pikirannya sederhana, daripada membayar sewa, lebih baik membayar sesuatu yang kelak menjadi miliknya selamanya.

Rumah itu tidak besar. Minimalis, bersih, dengan dinding yang masih beraroma cat baru. Namun bagi Nia, itulah simbol kemandirian. Halaman kecilnya dia rawat sendiri. Pot-pot tanaman mulai berjajar di teras. Di ruang tamu, perabot tertata sederhana. Tenang. Hangat.

Di rumah itu, dia tinggal bersama tantenya, Nani. Perempuan yang belum menikah itu menjadi sandaran sekaligus teman berbagi mimpi. “Rumah ini punya Nia. Saya cuma menemani supaya dia tidak sendirian,” kata Nani sambil tersenyum.

Dia berjualan produk secara online untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Kesepakatannya jelas, Nia fokus membayar cicilan KPR, sementara urusan dapur dan kebutuhan rumah tangga ditanggung dari hasil jualan secara online tersebut.

Gotong royong dalam lingkup kecil keluarga itu menjadi fondasi keberanian Nia. Dari gajinya, sekitar 70% habis untuk cicilan. Sisanya nyaris tak banyak. Tapi semangatnya justru terasa berlipat. Baginya, rumah adalah masa depan.

Keberanian Nia mengambil KPR bukan perkara sederhana, karena ini adalah pengalaman kredit pertamanya, dan langsung untuk rumah. Dia sempat mendengar cerita bahwa pengajuan KPR rumit, banyak syarat, hingga soal pengecekan riwayat kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang kerap menjadi momok.

Namun proses yang dia jalani bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terasa berbeda. Persyaratan dilengkapi, catatan kreditnya bersih, dan pengajuan berjalan lancar. “Saya bersyukur tidak dipersulit,” katanya.

Kemudahan itu tak berhenti di proses akad. Untuk membayar cicilan, Nia tidak perlu datang ke kantor cabang. Cukup membuka aplikasi Bale by BTN di ponselnya, angsuran bisa dibayar kapan saja dan di mana saja. Bahkan, transaksi belanja pun kini dia lakukan melalui aplikasi yang sama. Digitalisasi membuatnya lebih praktis, tanpa mengurangi rasa aman.

Hampir satu tahun tinggal di rumah itu, Nia mengaku lebih tenang. Dia memang masih harus berjuang, dan dia sadar, dengan penghasilan saat ini, ruang geraknya terbatas. Karena itu, dia bercita-cita mencari pekerjaan yang lebih baik agar pendapatannya meningkat. “Biar nanti bisa menabung juga,” sebutnya.

Kisah Nia adalah satu dari jutaan cerita akses kepemilikan rumah di Indonesia. Sejak meluncurkan KPR pada 1976 hingga Desember 2025, BTN mencatat total penyaluran kredit perumahan mencapai 5,97 juta unit dengan nilai kumulatif Rp555,11 triliun. Angka yang bukan sekadar statistik, melainkan deretan keluarga yang akhirnya memiliki hunian layak.

Pada Januari 2026 saja, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 6.749 unit. Sepanjang 2025, jumlahnya menembus 192.208 unit. Capaian tersebut menegaskan peran strategis BTN dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan nasional, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan keterangan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu pada pemberitaan Bisniscom sebelumnya bahwa pembiayaan perumahan memiliki efek berganda terhadap industri konstruksi, bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.

"Ke depan, fokus pembiayaan tetap diarahkan pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan komitmen memperluas akses hunian terjangkau,"ujarnya.

Namun dibalik angka triliunan rupiah itu, ada cerita seperti Nia. Tentang seorang perempuan muda yang setiap pagi menempuh perjalanan 40 menit demi mempertahankan mimpinya. Tentang tante yang rela berbagi tanggung jawab agar keponakannya memiliki masa depan lebih pasti.

Rumah itu mungkin sederhana. Tapi di dalamnya tersimpan keberanian, kerja keras, dan keyakinan bahwa masa depan bisa diperjuangkan, bahkan dengan gaji Rp1,8 juta per bulan, dan setiap kali Nia menutup pintu rumahnya di malam hari, dia tahu satu hal, lelahnya hari ini tidak lagi sia-sia. Sebab dia tidak sekadar membayar cicilan, tapi dia sedang mencicil masa depan yang nan indah.

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor properti Indonesia terus menunjukan kinerja yang melambat, harga residensial tercatat terus menurun sejak 2024.

Bank for International Settlements mencatat harga properti residensial di Indonesia anjlok dari 1,46% pada kuartal III/2024 menjadi 0,8% pada kuartal III/2025. Padahal, menurut Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) pertumbuhan properti Tanah Air pernah mencapai 6–7%.

Pengurus Mappi, Harizul Akbar Nazwar, menilai adanya pergeseran tren dalam pasar properti. Kini, alih-alih bergantung pada ekspektasi, pasar properti justru didorong oleh realitas maupun kebutuhan.

“Jadi sebagai kebutuhan primer, dia pasti dicari. Tapi pasarnya ternyata sudah bergerak. Dari yang tadinya community-driven sekarang ke infrastructure-driven,” jelas Harizul dalam program siniar Factory Hub Bisnis, beberapa waktu lalu.

Saat ini, masyarakat memilih untuk membeli properti dengan pertimbangan jarak, sarana infrastruktur memadai, hingga kemudahan akses transportasi dibandingkan properti dengan harga mahal sebagai aset investasi.

Harizul menyebut sektor properti merupakan salah satu sektor terpenting bagi Indonesia, mengingat kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 14–15%. Oleh karena itu, menurutnya, properti harus dilihat sebagai sebuah alat kebijakan bukan hanya sektor ekonomi saja.

Maka, tak heran pemerintah sampai mengguyur sektor properti dengan berbagai insentif. Iming-iming kebijakan itu meliputi kredit usaha rakyat alias KUR Perumahan dengan subsidi bunga pemerintah 5%, serta perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% hingga 2027 yang berlaku untuk rumah dengan harga sampai Rp5 miliar.

“Meskipun tren suku bunga kita juga relatif turun, sekarang di 4,75 basis poin dan sudah turun sekitar kalau nggak salah hampir 1% di-compare tahun lalu, [tapi] masih dirasa belum mencukupi,” ujar Harizul.

Upaya kebijakan itupun belum menuai hasil. Persoalan sektor properti yang lesu juga disebabkan masalah struktural, seperti pelemahan daya beli hingga ketidakpastian ekonomi.

“Tapi ada satu paradigma yang cukup menarik. Ada juga tren anak muda sekarang yang menghindari kepemilikan rumah,” tambah Harizul.

Indonesia sendiri masih berhadapan dengan kekurangan alias backlog kepemilikan rumah hingga 15 juta unit. Terkait hal ini, pemerintah menawarkan solusi lewat program 3 juta rumah.

Kendati begitu, kembali lagi, para pengembang khawatir masyarakat tidak tertarik untuk membeli properti yang sudah dibangun. Harizul pun mendorong pemerintah agar tidak hanya membenahi supply side, tetapi juga demand side.

KELAS MENENGAH

Di sisi lain, kelompok kelas menengah makin terhimpit lantaran tidak memiliki fondasi sekokoh kelas atas, tetapi juga tidak mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah sebagaimana yang diterima masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal, segmen inilah yang disasar sebagai konsumen potensial.

Menurut Harizul, masyarakat khususnya generasi lebih muda mempertimbangkan risiko jangka panjang, misalnya pendapatan dan kemampuan untuk mencicil. “Hal-hal ini yang membuat masyarakat, khususnya first home buyer menjadi relatif kurang confident untuk menentukan apakah saya beli sekarang atau enggak.”

Demi mewujudkan keberhasilan program 3 juta rumah, Harizul mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan terukur dengan sosialisasi optimal kepada masyarakat.

Sementara itu, dari sisi pengembang, dia menyarankan agar dipersiapkan insentif non tunai untuk masyarakat. Seperti, potongan harga maupun dikonversi menjadi alat rumah tangga bagi kelas menengah ke bawah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN memamerkan sejumlah terobosan teknologi properti guna menjawab tantangan sektor hunian nasional dalam gelaran BTN Expo 2026.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah platform digital yang memfasilitasi skema kepemilikan rumah secara bertahap atau rent to own.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menjelaskan bahwa fokus utama inovasi tahun ini mencakup aspek keberlanjutan, efisiensi material, hingga kemudahan akses pembiayaan.

“Kami mengumpulkan startup-startup di bidang perumahan, mulai dari property technology (proptech), produsen material bangunan yang mengandung unsur sustainability, desain rumah rendah emisi atau rumah hijau, dan lain-lain,” ujar Setiyo di sela-sela BTN Expo 2026 di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Setiyo menyebut terdapat 58 inovator terpilih dari total 8.000 pendaftar ajang BTN Housingpreneur 2025 yang melakukan showcase dalam pameran tersebut. Perseroan mencari mitra baru yang memiliki ide segar untuk kemudian dilakukan peningkatan skala bisnis (scale up) guna memperkuat ekosistem perumahan BTN yang masif.

Aplikasi Ontoown asal Bandung menjadi salah satu yang diperkenalkan. Platform ini menawarkan skema rent-to-own atau sewa-beli yang ditujukan bagi generasi Z dan masyarakat berpenghasilan terbatas yang kerap terbentur masalah riwayat kredit (credit history) serta ketiadaan uang muka (DP) KPR.

Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna membangun kepemilikan rumah secara gradual melalui sistem sewa bulanan. Melalui skema ini, penyewa dapat mengumpulkan dana secara bertahap hingga mencapai nominal yang cukup untuk membayar uang muka KPR, sembari menempati aset hunian yang sebelumnya menganggur.

Selain akses pembiayaan, pameran ini menampilkan inovasi material bangunan ramah lingkungan seperti produk Oriplast dari Parongpong Raw Lab. Produk ini mengolah limbah residual non-plastik, seperti karung semen dan jaring nelayan, menjadi material pengganti kayu guna menekan laju deforestasi dan biaya konstruksi.

Inovasi teknologi juga menyasar mitigasi risiko bencana melalui Geoflood AI. Startup asal Palembang ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memetakan risiko banjir dan kondisi lahan sejak tahap perencanaan, sehingga pengembang dapat menyesuaikan desain hunian dengan karakteristik risiko iklim di wilayah tersebut.

"Kami menggandeng talenta-talenta muda untuk membangun teknologi dan entrepreneurship di bidang perumahan, karena ekosistem perumahan selalu membutuhkan ide-ide baru. Sebagai bank yang punya ekosistem perumahan paling besar, kami mencari mitra-mitra baru yang dapat diajak berkolaborasi untuk bisa di-scale up,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Pemalang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang menggelar sosialisasi percepatan penyediaan rumah layak huni yang diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sosialisasi yang diselenggarakan pada Senin (1/12/2025) tersebut juga turut menghadirkan sejumlah pengembang perumahan di Kabupaten Pemalang.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pemalang Nurkholes menyampaikan bahwa kepemilikan rumah merupakan kebutuhan mendasar yang harus didukung oleh fasilitas pembiayaan yang sesuai regulasi.

"Pemkab Pemalang menyambut baik sinergi antara pemerintah daerah, Bank Jateng, dan para pengembang. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan solusi komprehensif bagi ASN yang belum memiliki tempat tinggal yang layak dan aman," ujar Nurkholes dalam siaran pers, Sabtu (20/12/2025).

Pemimpin Bank Jateng Cabang Pemalang Marhaeni Kussusilowati menambahkan bahwa sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Bank Jateng memiliki tanggung jawab untuk memastikan para ASN mendapatkan layanan keuangan terbaik untuk kebutuhan papan.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang profesional dan berintegritas tinggi. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap ASN di Pemalang dapat mengakses hunian yang layak dengan cara yang mudah dan terjamin keberlanjutannya," ujarnya.

Sebagai instrumen utama, Bank Jateng menghadirkan solusi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang dirancang khusus untuk meringankan beban finansial nasabah. Program unggulan ini menawarkan suku bunga rendah yang bersifat tetap (fixed) sepanjang masa tenor, sehingga memberikan kepastian finansial bagi ASN. Selain itu, skema cicilan yang sangat terjangkau dipastikan tidak akan memberatkan penghasilan bulanan, serta didukung dengan proses pengajuan yang lebih cepat, efisien, dan profesional.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) resmi memulai ajang Kick Start BTN Housingpreneur 2025.

Ini adalah kompetisi inovasi di sektor perumahan yang bertujuan mencari bibit unggul wirausaha dan inovator untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, BTN Housingpreneur menjadi gerakan akar rumput untuk menjaring ide-ide segar dan solusi inovatif dalam menjawab tantangan kepemilikan rumah di Indonesia.

Shutterstock/Kiki fahlevi Kenaikan harga properti acap kali melampaui pertumbuhan pendapatan masyarakat, membuat kepemilikan hunian terasa sulit dijangkau.

“Masih banyak keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Sebagai negara terbesar di ASEAN, kontribusi sektor perumahan terhadap PDB kita justru paling rendah di kawasan. Melalui BTN Housingpreneur, kami ingin mendorong munculnya inovator yang bisa menawarkan solusi nyata untuk menjawab masalah perumahan dan menghasilkan bisnis dari inovasi tersebut,” ujar Setiyo dalam siaran pers, Kamis (30/10/2025).

Potensi besar di sektor perumahan

Setiyo memaparkan, angka backlog perumahan di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, mencapai sekitar 3,6 persen.

Sementara itu, rasio kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih rendah, hanya sekitar 3,4 persen, jauh di bawah Filipina yang sudah mencapai 7 sampai 8 persen.

“Artinya potensi bisnis di sektor ini sangat besar. Tidak heran Presiden Prabowo Subianto menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Menurut Setiyo, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas karena berpengaruh langsung ke 172 sektor industri, mulai dari toko bahan bangunan hingga tenaga kerja konstruksi.

Dok. Kementerian PKP Ilustrasi rumah.

“Yang menarik, 95 persen industri perumahan di Indonesia bersumber dari lokal, sehingga sektor ini benar-benar mendorong ekonomi dalam negeri,” jelasnya.

Dorong inovasi ramah lingkungan dan berkelanjutan

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menambahkan, melalui ajang BTN Housingpreneur 2025, pihaknya ingin mendorong para peserta menghadirkan ide-ide inovatif dengan penggunaan bahan ramah lingkungan, hemat energi, serta mendukung prinsip keberlanjutan.

Ramon juga menekankan bahwa kompetisi ini tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga terbuka bagi pengusaha yang sudah memiliki bisnis berjalan.

“Kami juga membentuk komunitas alumni dari tiap angkatan. Mereka saling berbagi pengalaman, berkolaborasi, bahkan menciptakan proyek bersama. Jadi, Housingpreneur bukan sekadar lomba, tapi sebuah movement untuk melahirkan wirausaha muda di ekosistem perumahan nasional,” ujarnya.

Kolaborasi kampus dan industri

Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari Universitas Indonesia.

Direktur Pengembangan Kerja Sama, Komersialisasi Aset, dan Kawasan Terpadu UI, Winny Hanifiati Warouw, menilai inisiatif BTN sejalan dengan semangat kampus dalam membangun bangsa secara berkelanjutan.

“Dengan mengusung konsep eco-tech housing dan keberlanjutan, BTN Housingpreneur sejalan dengan semangat UI untuk membangun bangsa secara berkelanjutan. Kolaborasi antara kampus, industri, dan lembaga keuangan seperti BTN menjadi kunci lahirnya ekosistem inovasi di sektor perumahan,” tutur Winny.

Setelah peluncuran di UI, BTN akan melanjutkan roadshow BTN Housingpreneur 2025 ke berbagai kampus besar lainnya, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya akan menemui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk membicarakan rencana pemutihan kredit macet warga dengan nilai di bawah Rp 1 juta pada minggu depan, 23 Oktober 2025.

Dirinya akan berbicara dengan OJK untuk membahas seperti apa kondisi yang sebenarnya. Namun, ini akan bergantung pada temuan data Tapera soal jumlah debitur yang utangnya macet di bawah Rp 1 juta.

"Kamis minggu depan saya akan ketemu dengan OJK untuk melihat sebetulnya seperti apa. Tapi tergantung dari temuan (Kepala BP Tapera) hari Senin," katanya, saat ditemui di JW Luwansa, Kamis (16/10/2025).

Purbaya pun meluruskan bahwa wacana penghapusan utang di bawah Rp 1 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mau mengambil Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) ini sebenarnya merupakan usulan dari Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Itu kan dari usulan dari Menteri PKP," katanya.

Dia pun menceritakan bahwa Menteri PKP mengatakan ada permintaan dari ratusan ribu orang tidak bisa mengambil KPR karena di-blacklist. Mereka memiliki pinjaman yang belum dibayar dan dianggap kredit macet.

"Akan dicari yang dibawah Rp1.000.000 nanti didiskusikan apakah itu bisa dihapuskan. Tapi dengar kata Pak Ara (Menteri Ara) sih, pengembangnya mau bayar itu. Kalau itu mau bayar ya, udah nggak apa-apa (tidak dihapuskan)," paparnya.

Dia menilai tanggungan pengembang properti tidak akan signifikan dan pengembang masih untuk karena mendapatkan bisnis baru. Kendati ditanggung pengembang properti, Purbaya berjanji akan melakukan investigasi mengenai klaim tersebut.

"Paling beberapa miliar. Tapi kan habis itu pengembangnya dapet bisnis baru. Kata Pak Ara, even pengembangnya mau bayarin. Saya akan investigasi betul. Bener nggak seperti itu klaimnya," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masalah skor kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK masih jadi penghambat pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masalah ini pun ikut membuat serapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal ini disampaikan ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah menyampaikan masalah tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Soal SLIK ini, Purbaya akan membantu mencari cara mengatasi masalah SLIK OJK. Dia pun berpikir bagaimana menghapus syarat skor kredit di SLIK tersebut.

"Kita deteksi bareng tadi, apa masalahnya? Ada beberapa pembatasan di SLIK, dan kita pikir-pikir nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demandnya akan naik kencang," ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa skor kredit pada SLIK bukan satu-satunya pertimbangan perbankan memberikan kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan apabila masyarakat memiliki permasalahan terkait hal tersebut bisa melaporkan aduan melalui kontak 157.

"SLIK dalam proses pemberian kredit dan pembiayaan perumahan sebagai salah satu informasi yang digunakan untuk analisis kelayakan calon debitur dan bukan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit pembiayaan," kata Mahendra dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (24/1/2025).

Mahendra juga mengatakan bahwa OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung sektor perumahan dengan melonggarkan penilaian kualitas kredit KPR. Lazimnya kualitas kredit dinilai berdasarkan tiga pilar, yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. KPR dapat dinilai berdasarkan kemampuan membayar atau hanya satu pilar.