Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Silmy Karim resmi menjadi tahanan KPK setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

"Sesungguhnya, dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," kata Prasetyo Hadi saat dihubungi melalui pesan teks, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung, baik yang ditangani oleh Kejaksaan maupun KPK.

"Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK," ujarnya.

Terkait jabatan yang masih melekat pada para pejabat yang sedang menjalani proses hukum, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berkenaan dengan jabatan yang melekat ke mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," tutur Prasetyo.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal di tengah proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) meninjau langsung kesiapan fasilitas dan kualitas pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Denpasar, Bali. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh operasional di lapangan berjalan sesuai standar demi kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

Kunjungan lapangan bermula di SPBU COCO 51.801.30 Denpasar Timur pada Minggu (31/5). Peninjauan kemudian berlanjut ke SPBU 54.80.115 di Jalan Raya Puputan dan SPBU 54.801.06 di Jalan By Pass Ngurah Rai pada Senin (1/6).

Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, menjelaskan bahwa Bali memegang peran strategis sebagai etalase pariwisata dunia. Oleh karena itu, kepastian stok BBM dan keandalan fasilitas di wilayah ini menjadi prioritas utama.

Ia juga menginstruksikan para pengelola SPBU untuk menjaga kebersihan lingkungan operasional secara konsisten. Petugas gardu multi-produk diharapkan tetap menerapkan budaya senyum dan sapa guna meningkatkan kepuasan pelanggan.

Sementara itu, Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono, menyoroti tingginya minat masyarakat lokal dalam menggunakan BBM non-subsidi. Berdasarkan pantauannya, jenis bahan bakar berkualitas seperti Pertamax seri terus diminati oleh pengendara roda dua maupun roda empat.

"Saya melihat langsung tadi, berbagai jenis kendaraan, seperti sepeda motor, juga mengantri untuk mengisi Pertamax dan Pertamax Turbo," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6).

Di samping fokus pada distribusi bahan bakar, pihak manajemen mendorong optimalisasi lahan komersial di area SPBU. Langkah inovatif ini diharapkan mampu mengubah SPBU menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang multifungsi.

"Mari lebih berinovasi lagi, kapitalisasi area-area yang masih memungkinkan, agar masyarakat berkunjung ke SPBU tidak saja untuk isi bahan bakar, tapi lebih banyak juga yang berbelanja, ngopi dan sebagainya," tambah Condro.

Menanggapi evaluasi tersebut, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembenahan. Seluruh masukan mengenai aspek keselamatan dan keandalan layanan energi akan segera ditindaklanjuti.

"Hal ini menjadi cambuk bagi kami di Regional Jatimbalinus untuk bekerja lebih baik saat ini dan di masa mendatang, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," pungkas dia.

Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penguatan kebijakan fiskal nasional yang lebih adil dan adaptif bagi daerah kepulauan.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyebut kebijakan fiskal yang berkeadilan bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

APBN bagi NTB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi juga menjadi instrumen keadilan pembangunan yang menentukan kemampuan daerah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Bagi daerah kepulauan seperti NTB, APBN bukan sekadar instrumen anggaran, tetapi instrumen keadilan pembangunan. NTB menghadapi tantangan geografis dan konektivitas wilayah yang menyebabkan biaya pembangunan dan pelayanan publik relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia," kata Dinda, sapaannya, dikutip dari keterangan pers, Jumat (29/5/2026).

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur dasar, hingga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, menurutnya, hubungan fiskal pusat dan daerah harus dibangun secara lebih proporsional agar daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

"Daerah tidak meminta keistimewaan, tetapi mengharapkan keadilan fiskal yang proporsional agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal," ujarnya.

Wagub menjelaskan, Pemprov NTB saat ini terus mendorong pembangunan melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata berkualitas, ketahanan pangan, hilirisasi sektor unggulan daerah, pengembangan ekonomi syariah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, berbagai agenda pembangunan tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang kuat serta kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia berharap Komite IV DPD RI dapat melahirkan rekomendasi strategis guna memperkuat formulasi kebijakan fiskal nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

"Kami berharap hasil kunjungan kerja ini mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mempercepat pembangunan di NTB. Karena keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dari sejauh mana daerah mampu tumbuh kuat, mandiri, dan sejahtera," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menyampaikan optimismenya terhadap peningkatan penerimaan negara dalam APBN 2026 melalui penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam yang mulai diterapkan pemerintah.

Menurutnya, peningkatan penerimaan negara tersebut diharapkan berdampak positif terhadap penguatan transfer ke daerah, termasuk bagi NTB.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat iklim investasi, mempercepat pelayanan perizinan, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti carbon trading dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan creative financing di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Menurutnya, kemampuan NTB menghimpun pembiayaan alternatif hingga Rp3,8 triliun dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat pembiayaan pembangunan.

Komite IV DPD RI juga menyoroti realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) di NTB. Berdasarkan data per 6 Mei 2026, realisasi dana desa di NTB tercatat mencapai 45,67% atau berada di atas rata-rata nasional.

Namun demikian, beberapa komponen lain seperti dana bagi hasil sebesar 17,6%, DAK fisik 32,34%, dan hibah pemerintah daerah sebesar 4,67% masih berada di bawah capaian nasional.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi NTB tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 13,64% secara year on year (yoy) dengan tingkat inflasi April 2026 sebesar 3,27%.

Menurut Novita, efektivitas transfer ke daerah tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga kesiapan kelembagaan, kualitas perencanaan, dan kapasitas pelaksanaan program di daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap ada 138 pemerintah daerah (pemda) yang terdampak pelayanannya karena kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan Kemendagri telah memetakan daerah-daerah yang standar pelayanan minimalnya terganggu setelah penyesuaian TKD dilakukan.

"Kita data ada 138 daerah yang standar pelayanan minimalnya terdampak karena TKD disesuaikan," kata Bima dalam acara dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia mengatakan Kemendagri kini memasukkan 138 daerah tersebut ke dalam program coaching clinic sesuai tingkat daruratnya.

"Itu kita masukin coaching clinic, jadi kita lihat yang mana yang darurat dulu," ujarnya.

Selain melakukan pendampingan, Kemendagri juga membantu kepala daerah agar bisa mengakses kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan program prioritas di wilayah masing-masing. Menurut Bima, respons kepala daerah menghadapi penyesuaian TKD pun beragam.

"Banyak kepala daerah berkeluh, tapi enggak sedikit kepala daerah yang memilih untuk berpeluh, kerja keras," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah justru mampu mengkapitalisasi program strategis nasional untuk menyiasati ini. Bima mengatakan daerah yang berhasil biasanya mampu membangun ekosistem pembiayaan alternatif di luar TKD dari pemerintah pusat.

"Kepala daerah yang terampil membangun ekosistem, maka angka-angkanya akan baik," ujar Bima.

Menurut dia, sejumlah skema pembiayaan alternatif kini mulai banyak dimanfaatkan pemerintah daerah, mulai dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga pinjaman daerah.

Ia mencontohkan sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai menunjukkan hasil positif lewat skema tersebut.

Selain itu, beberapa daerah di Sumatra juga mencatat kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) setelah membenahi pengelolaan aset dan pajak daerah.

"Sekarang kami lagi memantau beberapa dari Sumatra itu PAD-nya naik karena melakukan hal-hal yang sebetulnya dasar (seperti) aset ditata lagi, pajak dibenahi lagi," ujarnya.

Bima menegaskan pengurangan TKD bukan berarti program pembangunan daerah otomatis berhenti.

"Jadi enggak bisa kita lihat transfernya dari pusat dikurangin selesai. Ada cara lain supaya program itu bisa langsung sampai," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi, arah pembangunan ekonomi nasional memasuki fase yang menarik untuk dicermati. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak berupaya mengembalikan orientasi pembangunan pada fondasi yang kerap hanya menjadi slogan: ekonomi Konstitusi, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
Pasal tersebut menjadi panduan ideologis tentang bagaimana negara mengelola ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam semangat itu, negara tidak boleh hanya menjadi penonton pasar, tetapi harus hadir memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.
Visi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo menegaskan upaya nyata untuk menerjemahkan amanat tersebut ke dalam kebijakan publik. Pemerintah tidak semata mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan siapa yang menikmati kue pertumbuhan. Karenanya, arah pembangunan didorong pada penguatan ekonomi rakyat, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas negara dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.
Pendekatan ini terlihat dari berbagai program prioritas yang dijalankan pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, bukan sekadar intervensi pemerintah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. MBG juga menjadi instrumen ekonomi yang menciptakan permintaan baru di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pangan lokal, serta memperluas lapangan kerja.
Di banyak daerah, program ini mulai menggerakkan rantai ekonomi lokal karena bahan baku dipasok dari petani dan pelaku usaha sekitar. Hal ini terbukti dari sektor pertanian pada kuartal I tumbuh 4,97%.
Demikian pula dengan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui KDKMP, koperasi didorong menjadi pusat distribusi dan konsumsi ekonomi desa, memperkuat akses pembiayaan, perdagangan, hingga logistik rakyat.
Hal yang sama juga tampak pada pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur pesisir, tetapi juga meningkatkan produktivitas nelayan dan memperkuat ekosistem ekonomi maritim rakyat.

APBN sebagai Alat Perjuangan

Seluruh program tersebut memperlihatkan satu pola yang jelas: pemerintah menggunakan instrumen fiskal, terutama APBN, sebagai alat perjuangan ekonomi. Dalam paradigma ekonomi Konstitusi, APBN bukan hanya dokumen teknokratis mengenai penerimaan dan belanja negara. APBN adalah instrumen keberpihakan negara kepada rakyat.
Karena itu, belanja negara diarahkan untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian. Ketika pemerintah membangun sekolah, memberi makan bergizi bagi anak-anak, memperkuat koperasi desa, atau meningkatkan kesejahteraan guru, dampaknya tidak berhenti pada penerima manfaat langsung. Program-program tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperkuat aktivitas produksi, dan menjaga perputaran ekonomi domestik.
Hasil awal dari strategi ini telah terlihat. Sepanjang triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,61%. Angka ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan publik melalui program prioritas mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi global.
Lebih penting lagi, pertumbuhan tersebut ditopang oleh daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi, yakni 54%. Hal ini menandakan kebijakan fiskal pemerintah efektif menopang aktivitas ekonomi akar rumput. Ketika banyak negara menghadapi perlambatan, Indonesia mampu mempertahankan stabilitas ekonomi karena belanja publik diarahkan langsung kepada rakyat.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Gejolak geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, memicu ketidakpastian global yang berdampak pada harga energi, rantai pasok, hingga arus perdagangan internasional. Kondisi ini dapat menekan penerimaan negara sekaligus meningkatkan kebutuhan belanja publik.
Karena itu, salah satu agenda besar pemerintah saat ini adalah memperbesar kapasitas fiskal. Negara membutuhkan ruang fiskal yang lebih kuat agar dapat terus membiayai program-program pembangunan rakyat tanpa membebani stabilitas ekonomi jangka panjang.
Dalam konteks inilah, pembenahan tata kelola perdagangan ekspor sumber daya alam menjadi sangat strategis. Pemerintah melakukan terobosan dengan mengubah mekanisme ekspor tiga komoditas utama—kelapa sawit, batu bara, dan alloy ferro (paduan logam)—melalui satu pintu yang dikelola BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa selama bertahun-tahun Indonesia mengalami kebocoran ekonomi akibat praktik under-invoicing dalam perdagangan ekspor. Nilai ekspor yang dilaporkan sering kali lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga merugikan negara dari sisi penerimaan dan devisa.
Data PBB mengungkap, selama 34 tahun nilai under-invoicing ekspor nasional mencapai Rp15.800 triliun. Bisa dibayangkan berapa besarnya potensi penerimaan negara yang hilang dari pajak akibat praktik yang merugikan selama lebih tiga dekade tersebut.
Dengan menjadikan DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor, pemerintah menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel. Harga ekspor mencerminkan nilai yang sebenarnya sehingga potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan. Selain itu, devisa hasil ekspor juga lebih mudah dimonitor dan diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Dengan data perdagangan yang lebih akurat, pemerintah memiliki baseline yang tepat dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Manfaat lainnya, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok global karena memiliki kendali terhadap ekspor komoditas strategisnya.

Memperbaiki Distorsi Pasar

Langkah tersebut bukan bentuk nasionalisasi perdagangan atau mengambil alih peran swasta. Pemerintah tetap memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan secara proporsional. Swasta tetap ditempatkan sebagai mitra strategis pembangunan nasional.
Hal yang dibenahi adalah tata kelolanya agar kekayaan alam tidak terus mengalami kebocoran nilai tambah. Negara memastikan bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat melalui peningkatan kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan.
Di sinilah letak pentingnya gagasan ekonomi Konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makna “dikuasai negara” bukan berarti negara harus menjalankan semuanya sendiri, melainkan memastikan pengelolaan sumber daya nasional berlangsung adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Kebijakan pembenahan ekspor SDA melalui DSI menunjukkan upaya pemerintah untuk menjalankan amanat tersebut secara lebih konkret. Negara hadir bukan untuk mematikan pasar, tetapi untuk memperbaiki distorsi pasar yang selama ini merugikan kepentingan nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh tercerabut dari nilai dasar Konstitusi. Ekonomi harus menjadi alat untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar angka pertumbuhan apalagi akumulasi keuntungan segelintir pihak.
Tantangan tentu masih panjang. Namun arah yang sedang ditempuh memperlihatkan satu pesan penting: negara kembali mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar bekerja bagi rakyat Indonesia. Di tengah dunia yang makin liberal dan penuh ketidakpastian, pilihan untuk menegakkan ekonomi Konstitusi menjadi jalan strategis menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. (*)

KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital. Salah satu langkah terbarunya diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama integrasi layanan payment gateway.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem pembayaran layanan daerah, khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan berbagai retribusi daerah lainnya agar lebih mudah diakses masyarakat secara online.

Penandatangan kerja sama dilakukan antara Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Pemprov NTT dengan Finnet Indonesia (Finpay) pada aplikasi PRO NTT di Kupang.

Aplikasi PRO NTT sendiri merupakan platform digital yang dikembangkan oleh BPAD Pemprov NTT untuk menghadirkan layanan publik terintegrasi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sebelum integrasi dilakukan, proses pembayaran masih mengandalkan metode manual melalui loket maupun Virtual Account yang dinilai memiliki sejumlah keterbatasan dalam praktiknya.

Melalui integrasi payment gateway dari Finnet, sistem pembayaran kini mendukung transaksi digital secara real time dengan pilihan metode pembayaran yang lebih beragam dan fleksibel. Masyarakat kini dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, QRIS, aplikasi pembayaran hingga Virtual Account dari berbagai bank nasional dan bank pembangunan daerah.

Direktur Utama Finpay, Rakhmad Tunggal Afifuddin mengatakan hadirnya sistem pembayaran digital terintegrasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan layanan daerah lainnya tanpa harus datang langsung ke loket pelayanan.

"Selain mempercepat proses transaksi, integrasi tersebut juga dinilai dapat mendorong inklusi keuangan digital di daerah serta meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu pembayaran layanan publik," kata pria yang akrab disapa RTA ini dalam pernyataannya, Selasa (19/2026).

Kerja sama ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun ekosistem layanan digital yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi sebagai bagian dari visi menjadikan NTT sebagai salah satu provinsi yang adaptif terhadap transformasi digital di Indonesia.

Dalam penandatanganan kerjasama tersebut hadir Rakhmad Tunggal Afifuddin, Kepala Bapenda Pemprov NTT Johny Erikcson Ataupah, Dirlantas Polda NTT Kombes Pol Dedi Eka Jaya Helmi, Direktur Business Marketing Finnet Azis Sidqi, dan Kepala Jasa Raharja NTT Sumantri Muhammad Basawan.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen strategisnya untuk membangun ekosistem digital yang inklusif guna mendorong transformasi ekonomi daerah dan pelayanan publik yang merata.

Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat status DIY sebagai salah satu smart province, di mana implementasi teknologi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi DI Yogyakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menyatakan bahwa percepatan digitalisasi sektor publik tidak boleh menegasikan keberadaan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi ataupun kemampuan literasi digital yang memadai.

Aspek inklusivitas ini menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, serta mencegah terjadinya kesenjangan digital yang lebih dalam di tengah masyarakat.

"Daerah digital itu membuka peluang luas untuk pelayanan masyarakat, memudahkan masyarakat tanpa kemudian harus meninggalkan hal-hal konvensional. Dan masyarakat yang tidak bisa digital juga masih dilayani. Jadi, tidak ada yang kemudian terlewatkan terkait dengan pelayanan publik," kata Wahyu dalam pembukaan Sarasehan Hari Kebangkitan Nasional bertema ‘Nasionalisme dan Perlindungan Anak di Era Digital’ pada Senin (18/05/2026).

Wahyu menilai bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang masih menggunakan metode konvensional tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang komprehensif dan akuntabel.

Implementasi platform digital dan kanal konvensional menjadi strategi adaptif yang coba dilakukan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Di sisi lain, ekspansi ekosistem digital yang masif juga membawa tantangan signifikan terhadap perlindungan serta kualitas sumber daya manusia masa depan, terutama anak-anak.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta Sylvi Dewajani mengangkat urgensi pendampingan orang tua terhadap interaksi anak di ruang siber, terutama di tengah lonjakan penetrasi penggunaan gawai pada usia dini yang semakin tidak terkendali.

"Orang tua perlu selalu waspada mengawasi kegiatan anak di ruang digital maupun aktivitas keseharian anak. Sebagai contoh, kasus pornoaksi di Yogyakarta tidak hanya terjadi melalui media sosial, tetapi juga ditemukan di ruang publik dan lingkungan sekolah. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama," tutur Sylvi.

Menurut Sylvi, degradasi moral dan psikologis akibat penyalahgunaan teknologi gawai dapat memberikan dampak buruk yang bersifat sistemik terhadap produktivitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Oleh karena itu, pengawasan ketat dari lingkungan keluarga serta edukasi literasi digital yang terstruktur sangat diperlukan guna menekan laju pertumbuhan kasus pelanggaran hukum di dunia siber.

Selaras dengan upaya mitigasi tersebut, Perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) DI Yogyakarta Dwi Nur Rohman menggarisbawahi peran strategis media digital sebagai sarana untuk menyebarluaskan nilai-nilai nasionalisme secara masif.

Optimasi platform digital untuk agenda edukatif dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di tingkat akar rumput menghadapi gempuran globalisasi.

Menutup rangkaian diskusi tersebut, Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Hendro Muhaimin memperingatkan risiko polarisasi politik dan sosial yang kerap tereskalasi melalui algoritma media digital.

Menurutnya, menjaga persatuan nasional dari ancaman polarisasi siber merupakan esensi nyata dari semangat kebangkitan nasional pada era digital modern 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sektor pelayanan publik masih menjadi salah satu area yang rentan terhadap praktik korupsi, seperti gratifikasi maupun suap.

“Dalam pertemuan ini, KPK dan Ombudsman membahas peluang kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengingat sektor pelayanan publik juga menjadi salah satu sektor yang rentan terjadinya korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas layanan publik dapat mempersempit ruang transaksional yang berpotensi memicu praktik korupsi. Dengan sistem layanan yang lebih transparan dan akuntabel, peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan.

Budi menambahkan, kolaborasi antara KPK dan Ombudsman dapat dilakukan melalui pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan program bersama yang berfokus pada penguatan sistem pelayanan publik.

“Sehingga pencegahan korupsi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan lebih akseleratif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, usai menjalani audiensi di KPK, Rahmadi Indra tidak memberikan penjelasan rinci terkait isi pertemuan kepada awak media. Ia hanya menyebut kunjungan tersebut sebagai bagian dari silaturahmi.

“Hanya silaturahmi,” katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang tetap memberikan insentif kepada sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus suspend dalam program makan bergizi gratis (MBG) memunculkan perdebatan di tengah publik.

Di satu sisi, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan layanan bagi jutaan penerima manfaat. Namun di sisi lain, kebijakan itu memicu pertanyaan mengenai disiplin fiskal dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Situasi ini muncul di tengah ambisi besar pemerintah memperluas implementasi program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait perluasan cakupan layanan, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola dan pengawasan terhadap unit pelaksana di lapangan.

Salah satu perhatian utama adalah kebijakan suspend (penangguhan) terhadap SPPG, yakni unit yang bertugas mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dalam sejumlah kasus, unit yang operasionalnya dihentikan sementara masih tetap memperoleh insentif dari pemerintah.

Kondisi tersebut memunculkan dua pandangan berbeda. Sebagian pihak melihat kebijakan itu sebagai bentuk fleksibilitas agar layanan publik tidak lumpuh total selama proses evaluasi berlangsung.

Namun, sebagian lainnya menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan tidak semua SPPG yang ditangguhkan otomatis kehilangan hak menerima insentif. Menurutnya, keputusan pemberian insentif sangat ditentukan oleh jenis pelanggaran dan tingkat keparahan masalah yang ditemukan.

Dia menjelaskan pemerintah saat ini masih melakukan pendataan lebih rinci terhadap penerima manfaat yang membutuhkan layanan, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bersifat hitam-putih, melainkan berdasarkan klasifikasi persoalan di masing-masing unit.

“Kami [BGN] sedang mendata lebih detil penerima manfaat yang membutuhkan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Dalam kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya, penentuan insentif dilakukan berdasarkan sumber permasalahan. Jika pelanggaran berasal dari pihak mitra atau yayasan—seperti fasilitas dapur yang tidak layak, tidak memenuhi standar, atau penggunaan bahan baku bermasalah—maka insentif tidak diberikan.

Dadan menegaskan bahwa praktik monopoli pemasok maupun permainan harga bahan baku juga termasuk kategori pelanggaran berat yang berujung pada penghentian insentif.

Namun, pendekatan berbeda diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat teknis operasional. Kesalahan seperti tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses memasak masih dianggap dapat diperbaiki, sehingga unit terkait tetap dapat menerima insentif selama menjalani masa suspend.

“Perbaikannya bisa memakan waktu satu bulan atau lebih karena menyangkut aspek yang cukup luas, baik dari sisi fasilitas, sistem, maupun kesiapan operasional,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, terdapat 1.720 SPPG yang berstatus suspend. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.356 unit masuk kategori mayor dan tidak menerima insentif. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar pelanggaran masih tergolong serius dan membutuhkan pembenahan mendasar sebelum layanan dapat kembali dijalankan secara normal.

Sorotan terhadap kebijakan ini juga datang dari lingkaran Istana. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan pemerintah akan meninjau ulang praktik pemberian insentif kepada unit yang disuspend.

“Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Dia juga membuka kemungkinan untuk mengungkap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran kepada publik sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara.

“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pelaksanaan program dan penegakan disiplin anggaran.

Fleksibilitas vs Akuntabilitas

Dari sisi ekonomi, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan tersebut ibarat pedang bermata dua.

Menurutnya, pemberian insentif saat masa suspend memang dapat membantu menjaga kesinambungan layanan dalam program MBG yang pada 2026 memiliki pagu anggaran sekitar Rp268 triliun dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat.

Namun, dia mengingatkan bahwa fleksibilitas tanpa pengawasan ketat dapat menciptakan moral hazard. Dalam program dengan skala anggaran sangat besar, lemahnya kontrol berpotensi membuat insentif berubah fungsi dari instrumen pengendali kinerja menjadi sekadar kompensasi rutin.

“Dalam kondisi ruang fiskal yang makin terbatas, kualitas belanja negara menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar percepatan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Data menunjukkan belanja pemerintah pada kuartal I/2026 tumbuh sekitar 21,8 % secara tahunan. Sementara itu, defisit APBN hingga Maret 2026 telah mencapai 0,93 % terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam situasi tersebut, efektivitas penggunaan anggaran menjadi sorotan, terutama untuk program yang bertujuan menekan angka stunting nasional yang masih berada di kisaran 19,8 % berdasarkan SSGI 2024.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, melihat pemberian insentif selama masa suspend sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem layanan MBG.

Menurutnya, sebagian besar suspend hanya bersifat sementara untuk keperluan evaluasi dan perbaikan fasilitas. Dalam masa tersebut, insentif tetap diperlukan agar penyedia layanan memiliki kemampuan finansial melakukan pembenahan.

“Paling lama 2 bulan atau 3 bulan. Tidak mungkin sampai satu tahun. Itu hanya sementara,” ujarnya.

Dia juga menilai pembangunan fasilitas SPPG membutuhkan investasi besar, sehingga penghentian insentif secara total dapat membuat banyak penyedia layanan gulung tikar sebelum sempat memperbaiki operasional mereka.

Meski demikian, Trubus menegaskan pelanggaran berat tetap harus berujung pada penghentian permanen tanpa kompromi.

Pandangan lebih kritis disampaikan peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet. Dia menilai kebijakan tersebut memang rasional dalam jangka pendek karena memberikan ruang perbaikan bagi penyedia layanan.

Namun dalam perspektif teori principal-agent, fleksibilitas seperti itu juga dapat membuka ruang penyimpangan apabila tidak diimbangi sistem kontrol yang kuat.

“Ketika sanksi tidak sepenuhnya menghentikan aliran dana, sebagian penyedia bisa melihat pelanggaran sebagai risiko yang masih bisa ditoleransi,” ujarnya.

Dia menilai skema yang membedakan jenis pelanggaran sebenarnya sudah mengarah pada pendekatan berbasis kinerja. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan verifikasi independen.

Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, ruang interpretasi terhadap jenis pelanggaran berpotensi menjadi terlalu longgar dan memicu alokasi insentif yang tidak optimal.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut juga dapat memunculkan adverse selection, yakni situasi ketika penyedia layanan yang tidak kompeten tetap bertahan dalam sistem. Dampaknya tidak hanya pada kualitas layanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan mengurangi peluang perluasan cakupan penerima manfaat.

Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, kebijakan insentif bagi SPPG yang ditangguhkan pada akhirnya menjadi cerminan kualitas tata kelola program MBG secara keseluruhan.

TANGSEL - Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan Tangsel One dan Helita sebagai pintu masuk baru pelayanan publik digital, Kamis (30/4/2026). Lewat WhatsApp, 441 layanan publik akan diintegrasikan bertahap. Inovasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi , kedaulatan data, dan perubahan cara pemerintah berinteraksi dengan warga.

Sebelumnya pelayanan publik identik dengan ruang tunggu, loket, nomor antrean, berkas yang harus dibawa, dan jam kerja kantor. Warga datang, bertanya kepada petugas, lalu berpindah dari satu meja ke meja lain untuk memastikan syarat layanan yang dibutuhkan sudah benar.

Namun, di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan cara lama itu mulai digeser pelan-pelan. Pemkot Tangsel memperkenalkan sebuah wajah baru pelayanan publik digital: Tangsel One dan Helita — Helo Kita Tangsel.

Inovasi itu tidak dimulai dari aplikasi yang harus diunduh. Tidak pula dimulai dari halaman situs yang harus diingat satu per satu. Ia dimulai dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan hampir semua pengguna ponsel: percakapan.

Lewat Helita, warga cukup membuka WhatsApp, memulai chat, lalu menyampaikan kebutuhan layanan. Dari sana, sistem akan membantu memberi informasi, menjawab pertanyaan, mengarahkan kanal yang sesuai, hingga secara bertahap membantu proses layanan publik yang dibutuhkan.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, kemudahan itulah yang ingin ditawarkan kepada masyarakat. “Jadi nggak usah download aplikasi yang lain, cukup Helo Kita dimasukin dalam daftar WhatsApp handphone kita. Mau nanya apa aja, mau pelayanan publik apa aja, nanti akan bisa dilayani oleh Helita ini,” katanya seusai peluncuran.

Tangsel One hadir sebagai respons atas banyaknya kanal layanan publik yang selama ini tersebar di berbagai perangkat daerah. Bagi pemerintah, setiap kanal mungkin dibangun untuk menjawab kebutuhan tertentu. Namun bagi masyarakat, terlalu banyak pintu layanan kerap menimbulkan kebingungan baru.

Warga harus tahu aplikasi mana yang digunakan, situs mana yang dibuka, dokumen apa yang disiapkan, ke dinas mana harus bertanya, dan kepada siapa pengaduan perlu disampaikan. Dalam banyak kasus, yang sederhana bagi birokrasi belum tentu sederhana bagi masyarakat.

Di sinilah Tangsel One mencoba mengambil peran. Ia dirancang sebagai satu ekosistem digital untuk menghubungkan berbagai layanan publik di Kota Tangerang Selatan.

Benyamin menyebut, terdapat 441 layanan publik yang secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam Tangsel One. Dengan integrasi itu, warga tidak lagi harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain.

“Semua, ada 441 layanan aplikasi pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan. Secara bertahap nantinya semuanya akan menjadi satu. Dan di OPD-nya juga, yang semua punya aplikasi tadi, nanti semuanya hanya mengakses Helita ini saja, Tangsel One ini saja,” lanjutnya.

Pada tahap awal, layanan perizinan melalui DPMPTSP menjadi salah satu layanan yang sudah dapat diakses. Setelah itu, layanan dari organisasi perangkat daerah lain akan terus ditambahkan secara bertahap.

Benyamin memberi contoh sederhana. Jika warga ingin mengurus Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, warga dapat bertanya kepada Helita mengenai syarat dan alurnya. Sistem kemudian memberi petunjuk dokumen yang perlu disiapkan, termasuk kemungkinan mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

“Basisnya memang AI, tapi diperluas untuk bukan saja sekadar informasi, tapi juga layanan-layanan publik yang lain. Misalnya, saya pengin bikin PBG, apa aja syaratnya? Ya ini, ini, ini, tolong siapin KTP-nya. Nanti di-upload, nanti Helita yang ke dinas teknisnya,” jelasnya.

Benyamin menyebut Helita sebagai pendamping Pemkot Tangsel dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Layanan ini juga disiapkan untuk aktif selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu. Pemkot Tangsel Raih Predikat Kota Berkinerja Tinggi dari Kemendagri

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel, Tubagus Asep Nurdin, menjelaskan basis chat dipilih karena dekat dengan keseharian masyarakat. Pemerintah tidak ingin warga dipaksa memahami sistem yang rumit. Sistemlah yang harus dibuat lebih mudah mengikuti kebiasaan warga.

“Kenapa Helita ini kita buat basisnya chat? Karena supaya memudahkan. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi buka aplikasi dan sebagainya. Yang sangat mudah ini sebetulnya keseharian warga. Keseharian warga itu apa? Ya biasa chat,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal meresmikan 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tengah ditingkatkan kualitasnya. Peresmian tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan seluruh RSUD ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah di bidang kesehatan, di mana pemerintah akan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D dan tipe D pratama menjadi tipe C.

Dengan peningkatan tersebut, ke-21 rumah sakit akan memiliki layanan spesialis dasar serta kapasitas layanan yang lebih besar.

"Ke 21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada Mei 2026," ujar Qodari di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Qodari menyebut, 21 rumah sakit ini rencananya dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar yang mencakup dokter anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik. Selain itu, fasilitas pada ruang operasi, rawat jalan, rawat inap, radiologi, hingga farmasi juga akan dilengkapi.

Lihat video: Prabowo Rombak Kabinet Lagi, Inilah Daftar Pejabat yang Baru Dilantik



Qodari melanjutkan peningkatan kualitas ini difokuskan kepada rumah sakit di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah tersebut bisa mengakses layanan poli spesialis secara lebih mudah dan tidak lagi perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan penanganan kasus yang kompleks.

"Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialistik," ucapnya.

Qodari menambahkan, ke-21 RSUD tersebut merupakan bagian dari total 66 RSUD yang ditargetkan meningkat kelasnya pada periode 2025–2027 dengan rincian 22 RSUD pada 2025, 20 RSUD pada 2026, dan 24 RSUD pada 2027.

Menurut Qodari, program ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi. Dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan 66 RSUD tersebut diperkirakan dapat menyerap sekitar 20.000 hingga 33.000 tenaga kerja, berdasarkan kebutuhan rata-rata 300 hingga 500 tenaga kesehatan dan nonkesehatan per rumah sakit.

Selain itu, pasien dari wilayah DTPK juga dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi besar untuk dirujuk ke rumah sakit di kota.

"Biaya transportasi untuk pasien dari DTPK yang harus dirujuk ke RS besar di kota dapat mencapai Rp2 hingga Rp10 juta per kunjungan, belum termasuk biaya akomodasi dan hilangnya pendapatan selama tidak bisa bekerja. Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan," ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 menjadi titik balik penguatan kemandirian fiskal di Jawa Tengah, demikian pesan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin upacara peringatan yang digelar pada Senin (27/4/2026).

Dalam momen tersebut, Ahmad Luthfi menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui inovasi dan kolaborasi antarwilayah.

Luthfi menekankan bahwa kemandirian fiskal adalah pilar utama keberhasilan otonomi. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah daerah mampu berkolaborasi satu sama lain.

Untuk itu, pembentukan simpul ekonomi baru berbasis aglomerasi akan terus dipromosikan. Keterpaduan antarwilayah ini akan meminimalkan ketimpangan dan mempercepat akselerasi ekonomi di tingkat akar rumput.

"Kemandirian fiskal tidak dapat dicapai jika daerah berjalan sendiri-sendiri. Namun, butuh upaya-upaya kolaboratif dari berbagai pihak," ujar Luthfi di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri akan mengambil peran sentral sebagai koordinator pengawasan wilayah guna memastikan pembangunan berjalan merata tanpa terhambat oleh ego sektoral yang kerap menjadi kendala birokrasi.

Efisiensi anggaran juga menjadi poin krusial. Luthfi mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang tepat guna dan bebas dari pemborosan.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi syarat mutlak agar program pembangunan berjalan linear dan efektif.

"Tidak boleh ada pemborosan, kemudian harus tepat guna dan tidak boleh segala kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat," kata Luthfi.

Penegasan ini sejalan dengan amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Luthfi, yang menekankan otonomi daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Selain aspek fiskal, Luthfi ikut memberikan pesan khusus terkait transformasi pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk mengubah paradigma dari sekadar menjalankan kewajiban administratif menjadi pelayan masyarakat yang solutif.

"Pelayanan publik kita tidak lagi berorientasi kepada administrasi. Pelayanan kita harus berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Karena sejatinya ASN atau kita birokrasi adalah melayani masyarakat," tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sejumlah daerah berprestasi, termasuk Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di masa depan.