JAKARTA - Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi . Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan energi, tetapi juga investasi strategis dari pihak Rusia dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Senin (13/4/2026) lalu.

“Dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujar Menteri ESDM Bahlil, dikutip Jumat (17/4/2026).

Selain itu pemerintah juga tengah membahas lebih lanjut skema investasi yang akan masuk ke Indonesia, khususnya untuk proyek kilang dan storage yang dinilai memiliki nilai strategis tinggi. Proses finalisasi investasi tersebut masih memerlukan beberapa tahap pembahasan lanjutan antara kedua negara.

Rusia Siap Bangun Gudang Penyimpanan BBM di Indonesia



“Memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage,” ungkapnya.

Menteri ESDM menjelaskan bahwa investasi yang direncanakan berada dalam skema kerja sama jangka panjang, baik melalui mekanisme antar pemerintah (government to government/G2G) maupun antar pelaku usaha (business to business/B2B).

“Kerja sama ini dilakukan dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerja sama jangka panjang, jadi kita melakukan baik G2G maupun B2B. Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan,” lanjutnya.

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendiversifikasi sumber energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Dengan membuka peluang investasi dari berbagai negara, termasuk Rusia, Indonesia berupaya memastikan pembangunan sektor energi berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan investasi, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerja sama,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia telah mengunci pasokan minyak mentah (crude) dari Rusia hingga akhir 2026. Kepastian itu disampaikan usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menjelaskan, pengamanan pasokan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan kerja ke Negeri Beruang Merah guna memperkuat kerja sama energi jangka panjang. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi di tengah tingginya kebutuhan dalam negeri.

“Untuk crude satu tahun, mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insyaallah sudah aman,” kata Menteri ESDM.

Ia merinci, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Kondisi demikian mendorong pemerintah memperluas sumber pasokan dari berbagai negara. Rusia menjadi salah satu mitra yang dinilai siap memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur energi.

“Kabarnya cukup menggembirakan, kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan mereka juga siap membangun beberapa infrastruktur penting,” ujar Bahlil.

Ia menyampaikan, pembahasan pasokan crude telah mendekati tahap final. Komunikasi terkait LPG masih berlangsung dan memerlukan tahapan lanjutan.

Menurut Bahlil, kebutuhan crude nasional yang mencapai sekitar 300 juta barel per tahun menuntut pemerintah bersikap fleksibel dalam menentukan sumber pasokan yang paling menguntungkan.

Dalam kerja sama tersebut, pemerintah juga membuka peluang investasi Rusia di sektor hilir, termasuk pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan (storage). Pembahasan teknis dan nilai investasi masih berjalan dan akan diumumkan setelah mencapai kesepakatan final. Kerja sama dilakukan melalui skema antarpemerintah maupun antarbisnis sebagai bagian dari penguatan infrastruktur energi nasional dalam jangka panjang.

“Aman, saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik solar, bensin, maupun LPG,” tegas Bahlil.

Ia menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan prinsip politik bebas aktif dalam kerja sama energi. Indonesia membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Afrika, dan Amerika Serikat.

Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait penataan izin usaha pertambangan di kawasan hutan yang telah memasuki tahap eksekusi setelah evaluasi selama satu pekan. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyepakati kenaikan kuota produksi sebesar 206.000 barel per hari untuk Mei.

Namun, peningkatan ini dinilai lebih bersifat simbolis, mengingat sejumlah anggota kunci belum mampu mendongkrak output akibat konflik AS-Israel dengan Iran.

Konflik tersebut secara efektif menutup Selat Hormuz sejak akhir Februari, sekaligus memangkas ekspor dari anggota OPEC+ seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Irak.

Melansir Al Jazeera, Senin (6/4/2026), delapan negara anggota OPEC+ yakni Arab Saudi, Rusia, Irak, UEA, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman menyepakati kenaikan kuota produksi untuk Mei dalam pertemuan virtual.

“Negara-negara akan terus memantau dan mengevaluasi kondisi pasar secara cermat, serta melanjutkan upaya berkelanjutan guna menjaga stabilitas pasar,” demikian pernyataan tersebut.

Delapan negara OPEC+ juga menyampaikan kekhawatiran atas serangan terhadap infrastruktur energi, seraya menekankan bahwa pemulihan aset energi yang rusak hingga kembali beroperasi penuh memerlukan biaya besar dan waktu yang panjang, sehingga berdampak pada ketersediaan pasokan secara keseluruhan.

Kenaikan kuota tersebut hanya mencerminkan kurang dari 2% dari total pasokan yang terganggu akibat penutupan selat. Meski demikian, sumber OPEC+ menyebut komitmen ini mengindikasikan kesiapan untuk meningkatkan produksi setelah jalur pelayaran kembali dibuka.

Harga minyak mentah melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun di tengah eskalasi konflik, mendekati US$120 per barel, yang turut mendorong kenaikan harga bahan bakar transportasi.

Pada Kamis, JPMorgan memperingatkan harga minyak berpotensi melampaui US$150 per barel yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa jika gangguan distribusi melalui Selat Hormuz berlanjut hingga pertengahan Mei.

Kenaikan produksi untuk Mei ini setara dengan kesepakatan April yang dicapai dalam pertemuan terakhir pada 1 Maret. Namun demikian, di tengah perang, gangguan pasokan minyak global diperkirakan mencapai 12–15 juta barel per hari, atau sekitar 15 persen dari total pasokan dunia.

Di tengah penutupan selat, Iran masih memberikan akses terbatas bagi sejumlah negara kawasan. Teheran menyatakan Irak dikecualikan dari pembatasan transit, dengan data pelayaran pada Minggu menunjukkan sebuah kapal tanker bermuatan minyak Irak melintasi Selat Hormuz.

Kementerian Luar Negeri Oman pada Minggu mengungkapkan bahwa pembicaraan setingkat wakil menteri luar negeri tengah berlangsung dengan Iran guna membahas opsi-opsi untuk menjamin kelancaran arus pelayaran di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan meningkatkan intensitas serangan serta menargetkan infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik, apabila Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali pada Senin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biodiesel B50 jadi salah satu senjata Indonesia membangun kemandirian energi. Percepatan implementasinya kini semakin didorong di tengah gejolak energy lockdown global karena krisis pasokan minyak dunia.

Kebijakan B50 disebut-sebut akan jadi bagian dari upaya mitigasi risiko dinamika global yang segera diumumkan Pemerintah besok, Selasa (31/3/2026). Selain itu, rincian kebijakan penyesuaian lainnya adalah usulan Work from Home, penyesuaian anggaran, dan lainnya.

Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, percepatan implementasi biodiesel B50 memerlukan kesiapan menyeluruh dari hulu hingga hilir hingga mitigasi risiko. Ini agar kebijakan tersebut efektif menopang stabilitas energi nasional di tengah gejolak konflik di Timur Tengah.

“Kalau bicara percepatan B50, kuncinya ada di hal-hal teknis tapi krusial. Pemerintah perlu memastikan kesiapan dari hulu ke hilir, mulai dari kepastian pasokan minyak sawit mentah (CPO), kapasitas produksi FAME (Fatty Acid Methyl Ester), sampai infrastruktur blending di kilang dan distribusi,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, standardisasi kualitas juga menjadi faktor penting agar B50 kompatibel dengan mesin, terutama di sektor transportasi dan logistik. Selain itu, menurutnya, insentif fiskal masih dibutuhkan pada tahap awal untuk menjaga keekonomian program, mengingat harga biodiesel tidak selalu lebih murah dibandingkan solar.

“Percepatan ini bukan hanya soal kebijakan, tapi orkestrasi industri yang rapi,” katanya.

Di sisi lain, Yusuf menekankan pentingnya penguatan sisi permintaan (demand) agar implementasi B50 berjalan optimal. Kepastian penyerapan dari sektor transportasi maupun industri dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem biodiesel.

“Tanpa kepastian demand, implementasinya bisa tersendat di tengah jalan,” ujarnya.

Terkait efektivitas B50 di tengah potensi lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, Yusuf menilai kebijakan tersebut cukup strategis, meski tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan.

Menurut dia, B50 dapat berfungsi sebagai “shockabsorber” dengan mengurangi ketergantungan pada impor solar, sehingga membantu meredam tekanan terhadap neraca perdagangan dan harga energi domestik.

“Namun, ini perlu dilihat secara proporsional. B50 tidak menghilangkan risiko, karena harga energi domestik tetap dipengaruhi harga minyak global, terutama untuk komponen yang belum tersubstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar kebijakan substitusi energi seperti B50 diiringi dengan langkah efisiensi konsumsi energi untuk hasil yang lebih optimal.

“Dalam praktik internasional, kombinasi antara efisiensi, pengurangan konsumsi, dan substitusi energi itu yang paling efektif meredam shock energi,” ujar Yusuf.

Dari sisi risiko, dia mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap sektor pangan, khususnya jika peningkatan kebutuhan CPO untuk energi mengganggu pasokan untuk kebutuhan lain.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, ada risiko kenaikan harga minyak goreng atau produk turunannya,” katanya.

Selain itu, ekspansi sawit juga perlu dikendalikan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah aspek fiskal dan teknis.

Ia menjelaskan, ketika harga CPO tinggi, biaya program biodiesel berpotensi meningkat dan membebani anggaran maupun dana sawit. Sementara dari sisi teknis, tantangan dapat muncul jika kualitas bahan bakar tidak terjaga atau kesiapan mesin belum merata.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam dampak ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Sejumlah opsi yang dikaji meliputi efisiensi anggaran, pengaturan kerja fleksibel (work from home/WFH), hingga penguatan kebijakan B50 dan penghematan energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu (28/3/2026) menyatakan, langkah-langkah tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan respons kebijakan ekonomi di tengah dinamika global.

Bisnis.com, JAKARTA—Hitachi Energy, anak usaha Hitachi Ltd. yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange (Bursa Efek Tokyo), meluncurkan solusi AI untuk infrastruktur energi, yakni HMAX Energy.

Wolf Mueller, Managing Director, BU Service, Hitachi Energy, menyampaikan HMAX Energy mengoptimalkan perencanaan, prediksi, dan pencegahan yang memperkuat keamanan dan ketahanan energi.

Dengan dimulainya proses elektrifikasi di banyak industri dan munculnya sektor-sektor baru yang membutuhkan banyak energi mempercepat kebutuhan untuk memperluas dan memodernisasi jaringan listrik.

Di sebagian besar negara, infrastruktur jaringan listrik telah melampaui masa gunanya dan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini. Sektor ini juga menghadapi kendala utama, yakni rantai pasokan untuk peralatan jaringan listrik berada di bawah tekanan yang berat.

Hal itu memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan dan memperpanjang masa guna aset yang sudah ada semakin krusial.

“Jaringan listrik yang sudah tua saat ini berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ditambah lagi perlu menghadapi berbagai tantangan secara bersamaan, seperti meningkatnya permintaan energi, kompleksitas yang semakin tinggi, kendala rantai pasokan, dan kekurangan tenaga kerja. Dengan HMAX Energy, kami bermitra dengan pelanggan untuk melindungi infrastruktur krusial, mengantisipasi kegagalan lebih awal, dan menjaga keandalan pasokan listrik,” jelas Wolf Mueller dalam siaran pers, Jumat (27/3/2026).

HMAX Energy menggabungkan keahlian mendalam dan kemampuan AI terdepan di seluruh rantai nilai, mencakup peralatan infrastruktur energi utama mulai dari produk seperti switchgear dan transformator, hingga seluruh gardu induk, serta sistem kompleks HVDC dan solusi kualitas daya.

Penawaran modular HMAX Energy terstruktur di atas tiga pilar. Pertama, perencanaan, mengoptimalkan siklus hidup aset dan efisiensi operasional dengan wawasan berbasis data. Hal itu memungkinkan tim operasional dan pemeliharaan untuk membuat keputusan dan rencana yang tepat berdasarkan rekomendasi model data bertenaga AI.

Kedua, prediksi, mendeteksi masalah sejak dini dengan pemantauan aset. Menganalisis aset yang terhubung dan data lingkungan untuk mengidentifikasi gejala awal keausan dan menandai perilaku yang tidak biasa.

Ketiga, pencegahan, tindakan proaktif untuk mengurangi risiko dan memperpanjang umur aset. Pemeriksaan rutin dan model simulasi dan kinerja yang ditingkatkan AI, didukung oleh tim lapangan ahli, memaksimalkan sisa umur peralatan krusial.

HMAX Energy dibangun berdasarkan studi kasus yang kuat, yang menunjukkan bahwa respons darurat yang cepat dan pencegahan kegagalan serta perbaikan dapat mengurangi kerugian pendapatan akibat kerusakan peralatan hingga 60%.

Melalui deteksi dini, HMAX Energy juga dapat mengurangi kegagalan transformator hingga 50% dan biaya perbaikan hingga 75%, sehingga mendukung efisiensi operasional dan ketersediaan jaringan yang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat dan Iran saling bertentangan soal klaim pembicaraan damai. Presiden AS Donald Trump menyebut ada kesepakatan besar dari dialog terbaru, sementara Teheran menegaskan tidak ada negosiasi yang berlangsung.

Sebelumnya, ancaman Donald Trump pada akhir pekan untuk menghantam dan menghancurkan pembangkit listrik serta infrastruktur energi Iran jika pelayaran di Selat Hormuz tidak dibuka bebas memicu kekhawatiran eskalasi konflik dan potensi krisis ekonomi global. Iran juga mengancam akan menyerang infrastruktur di seluruh Timur Tengah sebagai balasan.

Pada Senin (23/3/2026), Trump menyampaikan serangkaian pernyataan yang menunjukkan peluang perundingan. Dia mengatakan telah memperpanjang tenggat ultimatum selama lima hari setelah menyebut adanya percakapan yang sangat baik dan produktif antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir.

Trump juga mengatakan utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff serta penasihat dekat sekaligus menantunya Jared Kushner telah melakukan pembicaraan yang “sangat kuat” dengan pihak Iran sehari sebelumnya.

“Kita lihat saja hasilnya. Kami memiliki poin-poin kesepakatan besar, saya kira hampir semua poin sudah disepakati,” kata Trump dikutip dari The Guardian, Selasa (24/3/2026)

Trump menambahkan bahwa Washington akan memberikan waktu lima hari untuk melihat perkembangan pembicaraan tersebut.

“Saya pikir pada akhir periode ini, sangat mungkin akan tercapai kesepakatan yang baik bagi semua pihak,” ujarnya.

Seorang pejabat Eropa mengatakan belum ada negosiasi langsung antara kedua negara. Namun, sejumlah negara seperti Mesir, Pakistan, dan negara-negara Teluk dilaporkan menjadi perantara penyampaian pesan antara Washington dan Teheran.

Seorang pejabat Pakistan dan sumber lain mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan langsung untuk mengakhiri perang kemungkinan digelar di Islamabad pekan ini.

Dalam komentarnya, Trump tidak menjelaskan dengan siapa pemerintah AS berkomunikasi di Iran. Dia hanya menyebut Washington berhubungan dengan sosok yang dianggap sebagai pemimpin yang paling dihormati, namun menegaskan AS tidak berbicara dengan pemimpin tertinggi Iran saat ini, Mojtaba Khamenei.

Sementara itu, seorang pejabat senior Iran mengatakan AS telah meminta pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Meski demikian, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran belum memutuskan apakah akan menerima usulan pembicaraan tersebut.

Qalibaf sendiri menyebut kabar tersebut sebagai “berita palsu” yang digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak.

Sebelumnya, kantor berita Fars News Agency yang berafiliasi dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) juga membantah adanya komunikasi dengan AS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

IRGC bahkan menyatakan akan meluncurkan serangan baru terhadap target-target AS dan menyebut pernyataan Trump sebagai “operasi psikologis” yang tidak memengaruhi perlawanan Teheran.

Kantor berita negara IRNA mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang mengatakan beberapa negara sahabat memang menyampaikan pesan bahwa AS ingin membuka pembicaraan untuk mengakhiri perang, tetapi belum ada perundingan yang benar-benar terjadi.

Meski menghadapi lebih dari tiga pekan ofensif gabungan AS dan Israel, Iran tetap menunjukkan sikap tegas terhadap ancaman Trump.

Menanggapi ultimatum yang disampaikan Washington pada Minggu, Teheran mengancam akan menargetkan pembangkit listrik yang memasok pangkalan militer AS di Timur Tengah, fasilitas desalinasi penting di negara-negara Teluk, serta meningkatkan serangan terhadap Israel.

Setelah Trump memperpanjang tenggat ultimatum tersebut, televisi pemerintah Iran menayangkan grafik yang menyatakan bahwa “presiden AS mundur setelah peringatan tegas Iran.”

Bisnis.com, JAKARTA - Iran mengatakan akan menutup total Selat Hormuz apabila Amerika Serikat (AS) nekat menyerang pembangkit listrik.

Pihaknya juga mengatakan akan melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi dan air regional.

"Jika ancaman dari Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilakukan. Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali," kata komando operasional militer Khatam Al-Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah dikutip Senin (23/3).

Kemudian di media sosial, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf juga ikut melontarkan ancaman terhadap AS dan sekutunya apabila nekat melakukan serangan yang menargetkan negaranya dalam waktu dekat.

Ia mengatakan bahwa lembaga keuangan yang terkait dengan AS, yang memegang obligasi pemerintah Amerika, akan menjadi sasaran bersama dengan pangkalan militer.

Pihaknya tidak akan membuka Selat Hormuz yang akan berdampak kepada negara-negara sekutu AS bila serangan tetap dilakukan.

"Infrastruktur penting dan infrastruktur energi dan minyak di seluruh wilayah akan dianggap sebagai target yang sah dan akan hancur secara permanen, dan harga minyak akan naik untuk waktu yang lama," kata Ghalibaf di media sosial X miliknya.

Diketahui sebelumnya melansir dari AFP, Trump telah memberi Iran waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz.

AS pun sempat menyenggol negara-negara sekutunya untuk mendesak Iran membuka secara efektif selat tersebut, setelah ditutup sejak dimulainya perang yang dipicu pada 28 Februari lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, BALONGAN -- Selama lebih dari tiga dekade mengabdi di kilang Pertamina, Suhur, seorang Perwira Pekerja Pertamina di Refinery Unit VI Balongan, telah berkali-kali melewati Idul Fitri jauh dari keluarga.

Ketika sebagian besar masyarakat berkumpul merayakan hari kemenangan, ia justru berada di ruang panel kontrol kilang, memantau proses pengolahan energi agar tetap berjalan aman dan andal demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tidak ikut Lebaran, tidak masalah. Selama itu untuk menjaga keberlanjutan energi sehingga keberadaan kita ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia,”ujar Suhur di ruang kontrol fasilitas kilang Balongan.

Bagi Suhur, kilang Balongan bukan sekadar tempat bekerja. Ia memulai perjalanan kariernya di fasilitas tersebut pada 1993, bersamaan dengan awal operasional kilang.

Sejak saat itu, bersama rekan-rekannya, ia turut menjaga setiap tahapan proses pengolahan minyak mentah hingga menjadi berbagai produk bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan serta mendukung aktivitas industri di berbagai wilayah.

Suhur merupakan satu dari ribuan Perwira Pertamina yang setiap tahun mengambil bagian dalam Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri 2026/1447 H.

Melalui pengawasan operasional yang berlangsung tanpa henti, para pekerja kilang memastikan pengolahan energi tetap berjalan selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri, saat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

Pertamina telah aktif menjalankan Satgas Ramadan dan Idul Fitri sejak 9 Maret hingga 1 April 2026.

Pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadhan serta tingginya mobilitas pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri.

Selama masa Satgas, Pertamina Group akan siaga 24 jam guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan, Pertamina telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga layanan dan pasokan energi.

Pertamina juga mengimbau masyarakat bijak menggunakan energi dan menggunakan energi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga bisa bersama-sama menjaga ketersediaan energi.

Pada momen Ramadhan dan Idul Fitri ini, jelas dia, Pertamina telah menyiagakan seluruh infrastruktur energi mulai dari sektor hulu, kilang yang beroperasi penuh hingga sektor hilir yang siaga 24 jam.

‘’Kami memproyeksikan adanya kenaikan konsumsi BBM dan LPG, namun Pertamina berharap masyarakat juga ikut bersama-sama menjaga penggunaan energi dengan hemat dan sesuai kebutuhan, sesuai dengan imbauan pemerintah,” kata Baron dalam keterangan Rabu (18/3/2026).

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dua kapal Pertamina masih berupaya keluar dari Selat Hormuz. Bahlil menyampaikan Pertamina terus melakukan negosiasi terkait hal tersebut.

"Dalam negosiasi sekarang. Ini kan antre panjang, dalam negosiasi. Kasih kami waktu ya. Masih negosiasi, masih negosiasi," ujar Bahlil usai melepas mudik bersama Kementerian ESDM di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Bahlil meminta waktu karena situasi global sangat dinamis dan tidak bisa diprediksi secara pasti. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Nanti setelah Maret kita pikirkan lagi. Kita ini kan bukan Tuhan yang bisa memprediksi semua kenyataan yang ada di sana. Yang penting kita bisa melakukan perencanaan yang baik jangka pendek, menengah, panjang," ucap Bahlil.

Bahlil menyebut fokus utama adalah memastikan stok BBM, LPG, dan solar tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan di dalam negeri. Ia menegaskan yang paling penting adalah ketersediaan barang, sementara soal harga akan diatur sesuai perkembangan situasi.

Menurut Bahlil, kebijakan buka-tutup Selat Hormuz menjadi angin segar bagi pasokan energi global, termasuk Indonesia. Bahlil menilai hal ini menjadi kabar positif bagi dunia di tengah ketegangan geopolitik global.

"Artinya bagi kapal-kapal, bagi negara-negara yang bukan Israel dan Amerika itu bisa sekarang untuk terjadi komunikasi. Ini sebenarnya sebuah perkembangan yang positif," lanjut Bahlil.

Bahlil memastikan ketersediaan stok BBM, LPG, dan listrik masih dalam keadaan terkendali dan aman sesuai dengan standar minimal stok nasional. Ia menyampaikan pasokan LPG pun akan kembali masuk ke Indonesia pada akhir bulan ini.

"Yang mau Hari Raya nggak ada masalah. Batubara juga untuk PLN rata-rata di 14–15 hari itu memang batas minimal standar nasional kita. Jadi relatif nggak ada isu," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas energi global. Namun, hal ini dinilai belum mengancam ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sehingga masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.

Praktisi energi dan infrastruktur, Tommy Jamail Jr., menilai sistem energi nasional memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menghadapi dinamika global, termasuk potensi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.

Menurutnya, gejolak di pasar energi internasional tidak serta-merta berdampak langsung terhadap pasokan BBM di dalam negeri.

“Secara sistem, infrastruktur energi Indonesia telah dirancang untuk menghadapi berbagai dinamika eksternal. Distribusi dan pengelolaan pasokan BBM dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi,” ujarnya, dikutip melalui keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Tommy menjelaskan tantangan terbesar sektor energi Indonesia saat ini justru lebih banyak berkaitan dengan kondisi geografis dan distribusi.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, sistem logistik energi nasional dirancang untuk memastikan pasokan tetap tersedia di berbagai wilayah, termasuk pada periode lonjakan konsumsi seperti menjelang Idulfitri.

Dia juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi volatilitas harga minyak global. Sejumlah krisis energi dunia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan sistem energi nasional mampu beradaptasi dengan berbagai tekanan eksternal.

Empat krisis global yang disorotinya antara lain embargo minyak pada 1973 yang dipicu negara-negara produsen minyak di Timur Tengah terhadap pihak yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur.

Selain itu, terdapat dampak krisis ekonomi global 2008, konflik Rusia-Ukraina pada 2022, serta ketegangan terbaru antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di Timur Tengah.

“Sejarah Indonesia sudah sangat panjang dalam menghadapi berbagai krisis. Saya yakin kita mampu melewati situasi ini dengan baik,” katanya.

Meski demikian, Tommy berharap para pelaku industri energi tetap memastikan kesiapan sistem distribusi dan manajemen pasokan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan permintaan saat periode mudik dan libur Lebaran.

Menurutnya, lonjakan konsumsi energi menjelang Idulfitri merupakan pola yang terjadi hampir setiap tahun. Oleh karena itu, sistem energi nasional telah terbiasa melakukan penyesuaian agar pasokan tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

Tommy juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh spekulasi mengenai potensi kelangkaan BBM akibat konflik global.

Dia menegaskan pentingnya edukasi kepada publik untuk mencegah panic buying yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi energi di tingkat lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa berencana meluncurkan dana investasi baru guna mendukung kebutuhan pembiayaan transisi energi hijau yang diperkirakan mencapai triliunan euro dalam 15 tahun ke depan.

Dalam draf dokumen strategi investasi energi bersih yang dilihat Bloomberg, Komisi Eropa memperkirakan kebutuhan investasi untuk transisi energi di kawasan tersebut dapat mencapai sekitar 695 miliar euro per tahun pada periode 2031–2040.

Dana tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih, terutama jaringan listrik dan sistem transmisi yang menjadi tulang punggung sistem energi berbasis energi terbarukan.

Dokumen strategi bertajuk Clean Energy Investment Strategy itu juga menyebut bahwa European Investment Bank (EIB) akan memainkan peran penting dalam pendanaan awal. Bank pembangunan milik Uni Eropa itu rencananya berperan menyediakan pembiayaan awal bagi pembentukan Strategic Infrastructure Investment Fund berbasis ekuitas.

Dana tersebut ditujukan untuk membantu operator jaringan listrik memperkuat struktur keuangan mereka guna mendukung ekspansi infrastruktur energi.

“Peningkatan dan percepatan investasi pada jaringan listrik dan infrastruktur energi sangat penting bagi daya saing dan keamanan energi Eropa,” tulis draf dokumen tersebut.

Selain itu, dukungan pembiayaan publik dinilai dapat membantu menyebarkan biaya transisi energi dalam jangka panjang, sehingga menghindari lonjakan harga energi dalam waktu singkat.

Inisiatif pendanaan ini muncul di tengah upaya Uni Eropa mempercepat investasi pada infrastruktur energi baru berbasis energi terbarukan. Konflik di Timur Tengah juga kembali memperlihatkan ketergantungan kawasan tersebut pada bahan bakar fosil, setelah harga minyak dan gas melonjak di tengah kekhawatiran gangguan pasokan global.

Meski demikian, hingga saat ini belum jelas berapa besar nilai dana investasi baru tersebut maupun besaran kontribusi awal dari European Investment Bank.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara yang terletak di Teluk Persia meningkatkan kewaspadaannya menyusul serangan drone dan rudal Iran yang kian masif sebagai bentuk balasan atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel.

Dilaporkan Al Jazeera, Jumat (6/3/2026), Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat berupaya melakukan serangkaian serangan Iran pada Kamis malam dengan mengaktifkan penghalau rudal dan drone agar tidak sampai ke lokasi yang dituju.

Kementerian Qatar lebih dulu melaporkan rangkaian serangan, termasuk 14 rudal balistik dan empat drone yang berasal dari Iran. Kendati demikian, serangan perdana Iran adalah pangkalan militer AS di Bahrain.

Sejak saat itu, negara di wilayah Teluk bersiaga menghadapi serangan udara Iran yang mengakibatkan sekitar 1.230 orang terbunuh. Selain pangkalan militer, Iran menargetkan infrastruktur energi dan telah mengirimkan enam anggota militer AS serta 11 orang ke Israel dan tiga orang ke Uni Emirat Arab.

Akibatnya, terjadi penghamburan harga minyak dan gas karena banyak kapal tanker di dekat Selat Hormuz terjebak di tengah pertempuran tersebut. Selat Hormuz memiliki peran penting terhadap perdagangan migas karena sekitar 20% minyak mentah dunia melewati selat tersebut.

Jurnalis Al Jazeera, Laura Khan, melaporkan dari Qatar bahwa pada malam hari langit diterangi oleh cahaya drone dan rudal, serta sistem perlindungan udara. Dia menyebut 131 drone dan 6 rudal balistik dikirim ke Uni Emirat Arab pada hari itu.

“Uni Emirat Arab benar-benar telah diuji sistem perlindungan udaranya oleh rentetan serangan terus-menerus – terutama dari pesawat nirawak, tetapi juga rudal balistik dan rudal jelajah, yang terus menghantam negara itu dalam enam hari terakhir,” katanya, dikutip pada Jumat (6/3/2026).

Para pemimpin negara di Teluk Arab mengecam serangan Iran yang dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun, Iran menentang pernyataan bahwa serangan yang dilakukan adalah bentuk membela pelestarian negara.

Meski begitu, baik AS maupun Israel sepakat untuk terus menggempur Iran beberapa hari ke depan. Keduanya telah menangguhkan kerja sama yang sama di kawasan tersebut yang telah diserang dalam beberapa hari terakhir.