Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) telah membeli obligasi milik pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp86,16 triliun sampai dengan 16 Maret 2026.

Pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2026, Selasa (17/3/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pembelian SBN itu merupakan bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal.

"Hingga data 16 Maret 2026 mencapai Rp86,16 triliun termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp46,72 triliun," terang Perry melalui siaran di YouTube BI, dikutip Rabu (18/3/2026).

Perry mengatakan, pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.

Gubernur BI dua periode itu menyampaikan bahwa pembelian SBN di pasar sekunder ini merupakan salah satu langkah ekspansi likuiditas rupiah. Upaya lain yang dilakukan bank sentral adalah penurunan instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia senilai Rp85,4 triliun.

"Ekspansi likuditas rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp831,55 triliun pada 13 Maret 2026," ujar Perry.

Adapun terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah, bank sentral disebut melakukan intervensi di pasar offshore dengan mekansime non-delivery forward (NDF), serta di pasar domestik melalui pasar spot dan domestic NDF (DNDF).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, BI dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan kebijakan debt switching atau tukar guling utang jatuh tempo dengan utang baru bertenor lebih panjang bakal berlaku lagi pada 2026.

Nilai debt switching itu senilai Rp173,4 triliun atau setara dengan SBN yang jatuh tempo tahun ini. Dua poin itu adalah bagian dari Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kementerian Keuangan dan BI Tahun 2026 yang berlangsung, Jumat (20/2/2026).

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Adapun selama 2025, BI juga membeli SBN pemerintah senilai total Rp332,1 triliun. Dari totaal tersebut, sebesar Rp246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Sinyal Pertumbuhan Tinggi

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk terus mempertebal posisi cadangan devisa pada tahun ini guna menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional, usai posisinya cenderung stagnan sepanjang tahun lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa posisi cadangan devisa yang tercatat sebesar US$156,5 miliar pada akhir Desember 2025 tidak hanya akan dipertahankan, tetapi akan terus ditingkatkan ke depannya.

Menurutnya, kecukupan cadangan devisa menjadi salah satu pilar utama dalam bauran kebijakan moneter BI yang mengusung slogan pro-stability (mempertahankan stabilitas) dan pro-growth (mendukung pertumbuhan).

"Terutama juga ketahanan eksternal melalui kecukupan cadangan devisa. US$156,5 miliar cadangan devisa kami terus akan jaga dan kami upayakan akan lebih meningkat untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi kita," ujarnya dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025, Rabu (28/1/2026).

Perry menjelaskan bahwa strategi pro-stability difokuskan pada upaya menjaga pergerakan nilai tukar. BI memastikan tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga secara aktif mendorong penguatan mata uang Garuda.

Di sisi lain, aspek pro-growth ditempuh melalui pelonggaran kebijakan moneter. Perry menyebut, otoritas moneter masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan, mengingat inflasi yang terjaga rendah.

Sebagai catatan, BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak enam kali sejak September 2024. "Kami masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga dengan inflasi yang rendah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Perry.

Selain suku bunga, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan melalui ekspansi likuiditas moneter. Perry menjamin ketersediaan likuiditas yang melimpah bagi perbankan agar fungsi intermediasi dalam penyaluran kredit ke sektor riil dapat berjalan optimal.

"Kami pastikan kawan-kawan perbankan, likuiditas akan lebih [dari] cukup supaya Anda semua bisa menyalurkan kredit," jelasnya.

Perkembangan Cadangan Devisa

Sebelumnya, BI melaporkan bahwa cadangan devisa mencapai US$156,5 miliar per akhir Desember 2025. Cadangan devisa tersebut naik dari bulan sebelumnya sebesar US$150,1 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan tersebut dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah, penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penarikan pinjaman pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Denny dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Sebagai informasi, perkembangan akhir Desember ini melanjutkan tren kenaikan cadangan devisa yang dimulai pada Oktober 2025. Sebelum itu, terjadi penurunan cadangan devisa tiga bulan beruntun.

Perinciannya, tren cadangan devisa enam bulan terakhir yaitu US$152,6 (Juni), US$152 miliar (Juli), US$150,7 miliar (Agustus), US$148,7 miliar (September), US$149,9 miliar (Oktober), US$150,1 miliar (2025), dan terakhir US$156,5 miliar (Desember).

Sementara itu apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pergerakan cadangan devisa cenderung stagnan. Pada akhir Desember 2024, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa sebesar US$155,7 miliar.

Artinya, setahun terakhir atau sepanjang 2025, cadangan devisa 'hanya' naik sekitar Rp800 juta atau 0,51%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mengemban tugas moneter untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan otoritas fiskal agar BI turut membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi pressure tersendiri bagi bank sentral. Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini dua hal tersebut dapat dicapai secara optimal.

“Di dalam kami merumuskan kebijakan moneter, selalu akan melihat inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan. Lalu akan kita lihat bagaimana membuat kebijakan,” kata Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Mengenai inflasi, Perry mengatakan faktor fundamental indikatornya adalah inflasi inti. Menurut dia, tingkat inflasi inti masih terjaga karena berada dalam kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Inflasi inti itu menunjukkan seberapa besar kapasitas ekonomi kita bisa memenuhi permintaan. Inflasi inti kita pada Desember 2025 sebesar 2,38 persen. Itu rendah karena sasaran kita 2,5 persen plus minus 1 persen. Jadi, inflasi inti berada di bawah titik tengah sasaran. Itu menunjukkan kapasitas ekonomi kita masih jauh lebih besar dari realisasi pertumbuhan,” jelasnya.

Perry menuturkan BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk dua tahun ke depan berada di kisaran 5,8-6,2 persen. Dengan pertumbuhan yang masih berada di bawah kisaran tersebut, ia menilai kondisi itu tercermin pada inflasi inti yang relatif rendah.

“Itulah sebabnya Bank Indonesia tahun lalu menurunkan BI Rate sebanyak lima kali. Bahkan sejak September 2024, kami menurunkan suku bunga BI Rate menjadi 4,75 persen. Kami juga masih melihat ke depan terdapat ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Jadi, kebijakan suku bunga kami diarahkan karena inflasi inti rendah dan perlu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” terangnya.

Ia menekankan sikap kebijakan moneter BI mencakup penurunan suku bunga, ekspansi likuiditas, termasuk pembelian surat berharga negara (SBN) dari pasar sekunder serta pendalaman pasar uang.

Adapun mengenai nilai tukar rupiah, Perry menuturkan pergerakan nilai tukar dipengaruhi faktor teknikal atau jangka pendek. Secara fundamental, ia menilai nilai tukar rupiah berpeluang menguat.

“Apakah BI melihat nilai tukar rupiah saat ini masih undervalued? Ya. Nilai tukar secara fundamental akan menguat. Indikatornya adalah inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang akan membaik, imbal hasil investasi yang menarik, serta komitmen BI untuk menstabilkan rupiah dan mengarahkan rupiah ke arah yang lebih kuat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan arah kebijakan moneter BI pada 2026 mendatang. Di antaranya adalah melanjutkan ekspansi likuiditas untuk mendorong uang primer tumbuh double digit.

“Kalau bicara kebijakan moneter, yang kami lakukan adalah melalui tiga instrumen utama. Pertama instrumen suku bunga, kedua instrumen stabilisasi nilai tukar, dan ketiga instrumen pengelolaan atau ekspansi likuiditas melalui operasi moneter,” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang digelar secara virtual, Rabu (17/12/2025) lalu.

Perry menerangkan, terkait kebijakan suku bunga, BI telah memangkas suku bunga sebanyak enam kali, yakni pada September 2024, Januari 2025, Mei 2025, Juli 2025, Agustus 2025, dan September 2025. Masing-masing penurunan sebesar 25 basis poin (bps) sehingga kini berada di level 4,75 persen.

“Kami sampaikan ke depan masih ada ruang penurunan suku bunga. Dasar pertimbangannya adalah proyeksi inflasi yang tetap rendah dan terkendali, serta perlunya bersama Pemerintah dan berbagai pihak untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Perry menyebut, mengenai besaran penurunan maupun waktu pelaksanaannya, BI akan melakukan evaluasi setiap bulan melalui asesmen. Asesmen tersebut akan memperhatikan tingkat inflasi, stabilitas nilai tukar, angka pertumbuhan ekonomi, serta berbagai faktor lain yang memengaruhi kebijakan moneter.

Instrumen berikutnya adalah stabilisasi nilai tukar rupiah. Perry memastikan BI akan terus melanjutkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi.

Langkah tersebut dilakukan melalui intervensi di pasar luar negeri non-delivery forward (NDF), baik di pasar Asia, Eropa, maupun Amerika Serikat (AS). Selain itu, intervensi juga dilakukan di pasar valuta asing (valas) domestik, baik secara spot, domestic non-delivery forward (DNDF), maupun melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Instrumen ketiga adalah ekspansi likuiditas. Kami akan meningkatkan pertumbuhan uang primer hingga arahnya mulai Desember dan sepanjang tahun ke depan berada pada level double digit,” ujarnya.

Dengan konsistensi penyaluran likuiditas ke perbankan, BI berharap likuiditas tersebut dapat tersalurkan secara optimal ke sektor riil sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Perry menegaskan BI terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan upaya tersebut.

“Tentu saja ini membutuhkan sinergi dengan kebijakan fiskal. Karena itu, kami berkoordinasi erat dengan Menteri Keuangan agar aliran likuiditas di perbankan benar-benar mengalir ke sektor riil,” tuturnya.

Lebih lanjut, Perry menerangkan cara meningkatkan ekspansi likuiditas, baik di pasar uang maupun perbankan. Pertama, melalui penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Berdasarkan data BI, ekspansi likuiditas rupiah dilakukan melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari level Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 735,67 triliun per 16 Desember 2025. Penurunan SRBI yang mendekati Rp 200 triliun tersebut dinilai mampu menambah likuiditas.

Selain menurunkan SRBI, BI juga terus membeli SBN sebagai bentuk sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Berdasarkan data BI, hingga 16 Desember 2025, BI telah membeli SBN senilai Rp 327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp 241,99 triliun.

“Kami juga meningkatkan efektivitas ekspansi likuiditas ke sektor keuangan agar perbankan terus menyalurkan likuiditas ke sektor riil, yakni dengan memberikan remunerasi bagi perbankan yang menempatkan kelebihan likuiditasnya pada excess reserve. Excess reserve yang kami berikan remunerasi sebesar 25 basis poin di bawah deposit facility, yaitu 3,5 persen,” jelasnya.

Upaya tersebut diyakini akan membuat perbankan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk lebih aktif menyalurkan kelebihan likuiditas di sektor keuangan, khususnya untuk memperkuat sektor riil.

Dengan berbagai langkah ekspansi likuiditas tersebut, Perry menegaskan keyakinannya bahwa pertumbuhan uang primer dapat bergerak di level dua digit, mulai Desember 2025 dan berlanjut sepanjang 2026.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian.

"Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI Bulan November 2025 di Jakarta, Rabu.

Suku bunga acuan atau BI-Rate tercatat telah turun sebesar 150 basis poin (bps), yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75 persen hingga Oktober 2025.

Perry menegaskan bahwa BI-Rate 4,75 persen ini merupakan level terendah sejak tahun 2022.

Selanjutnya, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui non-deliverable forward (NDF) dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Sejalan dengan itu, ujar Perry, BI menetapkan suku bunga instrumen moneter valas yang kompetitif untuk menjaga daya tarik penempatan dana di Indonesia yang dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Perry menambahkan bahwa ekspansi likuiditas rupiah ditempuh bank sentral melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp699,30 triliun pada 17 November 2025.

Di samping itu, BI membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 18 November 2025 mencapai Rp289,91 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp212,60 triliun.

"Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter," kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) sudah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang mencapai Rp269,97 triliun hingga akhir Oktober 2025.

“Dari jumlah tersebut, pembelian melalui pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah tercatat sebesar Rp199,9 triliun,” tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam paparan hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Thamrin, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Perry menjelaskan, pembelian SBN menjadi bagian dari empat kebijakan utama BI yang dijalankan sepanjang tahun ini. Empat langkah tersebut mencakup penurunan suku bunga kebijakan (BI-Rate), stabilisasi nilai tukar rupiah, ekspansi likuiditas moneter, serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Menurut dia, kebijakan makroprudensial juga terus diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga kredit dan peningkatan likuiditas perbankan. Langkah itu diharapkan mempercepat pertumbuhan kredit yang kini mencapai 7,7 persen year-on-year (yoy) pada September 2025.

Dalam kebijakan ekspansi likuiditas moneter, BI menerapkan strategi operasi pasar yang pro-market untuk memperkuat transmisi penurunan suku bunga. Strategi ini juga diarahkan untuk memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing.

Ekspansi tersebut dilakukan antara lain melalui penurunan outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Sejak awal tahun, nilai SRBI turun sebesar Rp210,8 triliun, dari Rp916,9 triliun menjadi Rp706,1 triliun per 27 Oktober 2025,” ucap Perry.

Selain itu, BI juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 3,75 persen agar perbankan lebih aktif menyalurkan kelebihan likuiditas ke sektor riil. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit dan mendukung aktivitas produksi nasional.

Kebijakan BI turut diperkuat dengan pendalaman pasar uang dan valas melalui perluasan instrumen underlying repo dalam operasi moneter. Instrumen tersebut menggunakan surat berharga berkualitas tinggi, termasuk sekuritas korporasi yang diterbitkan lembaga jasa keuangan milik pemerintah.

Tak hanya itu, BI juga menerbitkan Bank Indonesia Floating Rate Note (BI-FRN) dan mengembangkan instrumen Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight. Langkah ini ditujukan membentuk struktur suku bunga pasar yang lebih efisien sekaligus memperluas basis investor, baik dari kalangan bank, nonbank, maupun investor asing.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) terus melakukan ekspansi likuiditas melalui pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hingga 30 Oktober 2025, nilai pembelian SBN di pasar sekunder telah mencapai Rp 269,97 triliun.

Angka itu naik sekitar Rp 1 triliun lebih bila dibandingkan pernyataannya saat 21 Oktober 2025 yang menyebut hasil pembelian SBN di pasar sekunder Rp 268,36 triliun.

"BI telah membeli SBN dari pasar sekunder Rp 269,97 triliun hingga 30 Oktober 2025 atau kalau dibulatkan Rp 270 triliun," kata Perry dalam rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

Perry menegaskan, pembelian SBN di pasar sekunder itu sudah termasuk program debt switching yang realisasinya telah senilai Rp 199,9 triliun, sedikit berubah dibanding posisi 21 Oktober 2022 senilai Rp 199,45 triliun.

Sebagaimana diketahui, debt switching adalah mekanisme yang dilakukan BI dan pemerintah untuk mengubah utang yang akan jatuh tempo untuk ditukar dengan SBN baru dengan tenor yang lebih panjang.

Bukittinggi, CNBC Indonesia-Bank Indonesia (BI) memastikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) akan tetap dipertahankan sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter.

"SRBI ini adalah instrumen moneter yang tentunya masih akan terus diperlukan. Operasi moneter itu kan menarik likuiditas dari sistem apabila diperlukan, dan melakukan tambahan likuiditas ke sistem apabila kebijakan kita ekspansif," jelas Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya dalam pelatihan wartawan di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025)

Posisi instrumen moneter SRBI terus diturunkan BI untuk mengimbangi aksi ekspansi likuiditas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada awal tahun 2025, posisi SRBI sebesar Rp916,97 triliun dan kini menjadi Rp707,05 triliun pada 21 Oktober 2025.

Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 251 bps, 254 bps, dan 257 bps sejak awal 2025 menjadi 4,65%; 4,67%; dan 4,70% pada 17 Oktober 2025.

Menurut Juli, SRBI juga akan berperan sebagai instrumen pendalaman pasar keuangan dan pendorong transmisi dari BI Rate ke suku bunga kredit perbankan. Kini BI juga menerbitkan BI Floating Rate Note (FRN)

"Sebagai instrumen moneter, SRBI akan tetap ada. Hanya saja akan ditambah dengan BI FRN untuk memperkaya instrumen dan memperdalam pasar," pungkasnya.