SISKA ini sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian memperkuat integrasi peternakan dan perkebunan melalui Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) guna meningkatkan efisiensi usaha, menekan biaya pakan, serta mendukung ketahanan pangan nasional berkelanjutan.

"Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit atau SISKA ini sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Tri Melasari dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menekankan hal itu dalam forum internasional The 3rd Integrated Cattle and Oil Palm Conference (ICOP) 2026 di Pekanbaru, Riau, yang menyoroti pentingnya integrasi usaha peternakan dan perkebunan sebagai solusi efisiensi dan keberlanjutan.

Tri menegaskan SISKA merupakan bagian dari strategi besar pembangunan peternakan yang berkelanjutan melalui sistem produksi yang efisien dan berbasis sumber daya lokal.

“Dalam konteks tersebut, integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit yang kita bahas dalam ICOP ini menjadi sangat relevan dan strategis,” tegasnya.

Menurut dia, penguatan SISKA tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha peternak melalui efisiensi biaya dan peningkatan daya saing.

Melalui penguatan SISKA, lajut Tri, pemerintah berupaya menghadirkan solusi konkret bagi peternak, tidak hanya dalam meningkatkan produksi, tetapi juga melindungi keberlanjutan usaha mereka di tengah dinamika global.

"Pendekatan ini sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam menciptakan sistem peternakan yang lebih tangguh, efisien, dan berpihak pada peternak," tutur Tri.

Ia menambahkan dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, implementasi SISKA diharapkan terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi peternak di berbagai daerah, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional berbasis protein hewani.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai integrasi subsektor peternakan dan perkebunan sebagai kunci penguatan ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri.

“Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kita butuhkan adalah cara mengelolanya secara lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan,” kata Rachmat.

Menurutnya pula integrasi sapi dengan kebun kelapa sawit memberikan manfaat langsung, mulai dari efisiensi biaya pakan melalui pemanfaatan limbah perkebunan, peningkatan produktivitas ternak, hingga tambahan sumber pendapatan.

"Model ini juga membuka peluang usaha baru berbasis kemitraan yang lebih stabil dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri ESDM Yuliot meresmikan pengaliran gas bumi perdana (gas in) pipa transmisi ruas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2, yang memberikan kepastian usaha lebih besar bagi kalangan industri di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Proyek pipanisasi gas ini menjamin ketersediaan energi, yang lebih stabil serta memberi kepastian bagi pelaku industri dalam menghitung biaya produksi, menjaga keberlanjutan operasi, serta merencanakan investasi secara lebih terukur," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Yuliot menegaskan proyek tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat fondasi energi nasional dan mendorong nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Setelah dilakukan proses uji coba di setiap ruas titik yang ada, Alhamdulillah relatif aman, tidak ada kebocoran, sehingga kita bisa melakukan seremoni gas in untuk ruas Cisem 2 ini," katanya, saat peresmiannya di Batang, Jawa Tengah, Rabu (18/3).

Yuliot menambahkan proyek Cisem 2 merupakan bagian dari program strategis pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi.

"Dari sisi potensi untuk gas, Alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan eksplorasi dan juga sumur-sumur produksi dan sebagian besar yang dihasilkan itu adalah gas. Dengan adanya sumber gas yang ada di kawasan timur Indonesia dan juga yang ada dari Andaman dan Natuna, maka kita integrasikan dalam satu sistem, menjadi sistem transmisi gas nasional," ujar dia.

Menurut Yuliot, integrasi tersebut akan mempermudah pengembangan kawasan industri, pertumbuhan, dan komersial.

Dengan ketersediaan energi yang lebih baik, lanjutnya, percepatan ekonomi di daerah-daerah yang dilalui infrastruktur pipa ini akan lebih mudah terwujud.

Peresmian pengaliran gas perdana Cisem 2 menjadi tonggak penting karena menandai selesainya tahap konstruksi proyek pipa transmisi Cirebon-Semarang.

Tahap itu dimulai dari pengelasan awal (first welding) pipa gas oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 30 September 2024.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menambahkan setelah gas in Cisem 2 dinyatakan bebas dari kebocoran, maka proyek pipanisasi Cisem sepanjang total 302 kilometer (km), yang membentang dari Semarang, Jateng, hingga Kandang Haur Timur, Cirebon, Jabar, siap mengalirkan gas untuk konsumen.

Hal itu memungkinkan wilayah yang surplus gas di Jawa Timur, menyalurkan gas ke wilayah dengan permintaan tinggi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Saat ini, sudah ada komitmen dari beberapa konsumen yang menyatakan minatnya untuk memanfaatkan gas yang dialirkan melalui ruas pipa Cisem ini seperti Kilang Balongan, Cikarang Listrindo Tbk, dan beberapa industri lain," ujar dia.

Proyek pipanisasi Cisem menjadi kunci integrasi pipa transmisi gas antara Sumatera dan Jawa.

Dengan selesainya pipa Cisem 2 tahun 2026 ini dan rencana pembangunan pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem) dalam dua tahun ke depan, maka transmisi gas dari Sumatera ke Jawa akan terintegrasi penuh.

Keterhubungan pipa transmisi Sumatera-Jawa diharapkan mendorong peningkatan konsumsi gas domestik dan mengurangi ekspor.

Saat ini, menurut dia, porsi gas untuk dalam negeri sekitar 65 persen dan dengan integrasi ini proporsi tersebut dapat meningkat lagi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memperkuat integrasi transportasi umum bus dan kereta api di Purwokerto melalui pemanfaatan pintu barat Stasiun Purwokerto sebagai titik drop off gratis serta akses langsung layanan Trans Banyumas ke kawasan stasiun.

Ditemui usai uji coba akses masuk bus Trans Banyumas di area parkir pintu barat Stasiun Purwokerto, Rabu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk meningkatkan kenyamanan penumpang sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar stasiun.

“Drop off (penurunan penumpang) gratis khusus di pintu barat. Kalau semua titik digratiskan justru berpotensi menambah kemacetan karena kawasan stasiun sudah padat,” katanya.

Menurut dia, keputusan itu merupakan hasil diskusi pemerintah daerah bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto dan perwakilan sejumlah pihak menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait akses penurunan penumpang.

Ia mengapresiasi langkah KAI Purwokerto yang telah menyiapkan akses pintu barat sekaligus membuka jalur bagi armada Trans Banyumas untuk masuk langsung ke area stasiun.

Ia mengharapkan integrasi tersebut mempermudah mobilitas warga, terutama penumpang kereta api yang melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum.

“Kalau bus datang 15 menit sekali, penumpang kereta yang tiba di Purwokerto bisa langsung lanjut naik Trans Banyumas. Murah dan nyaman,” katanya.

Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi Ipoeng Martha Marsikun mengatakan armada Trans Banyumas yang terhubung langsung dengan Stasiun Purwokerto terdiri atas Koridor 1 yang melayani rute Ajibarang-Pasar Pon, Koridor 3A rute Terminal Bulupitu-Kebondalem (jalur dalam kota), dan Koridor 3B rute Terminal Bulupitu-Kebondalem (jalur pinggiran kota/kawasan perkotaan).

Sementara untuk Koridor 2 rute Notog-Baturraden terintegrasi dengan Koridor 3A di Halte SMA Negeri 1 Purwokerto, sedangkan Koridor 4 rute Terminal Bulupitu-Banyumas Kota Lama terintegrasi dengan Koridor 3A dan Koridor 3B di Terminal Bulupitu.

“Headway masing-masing koridor sekitar 15 menit. Jika digabung, kedatangan bus bisa sekitar lima menit sekali,” kata Ipoeng menjelaskan.

Menurut dia, sistem tarif terintegrasi memudahkan penumpang karena cukup membayar satu kali perjalanan dengan fasilitas gratis tap hingga 90 menit untuk perpindahan moda.

“Jadi perpindahan antarkoridor masih gratis dalam durasi itu,” katanya.

Terkait dengan jam operasional, ia mengatakan layanan Trans Banyumas masih mengikuti ketentuan subsidi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yakni mulai pukul 04.45 WIB hingga 20.30 WIB.

Sementara itu, Kepala PT KAI Daop 5 Purwokerto Mohamad Arie Fathurrochman mengatakan KAI Purwokerto saat sekarang tengah menyiapkan fasilitas pendukung berupa kantong parkir baru di sisi barat stasiun.

Selain untuk mendukung integrasi antarmoda dengan Trans Banyumas, kata dia, fasilitas tersebut diharapkan dapat memecah konsentrasi kendaraan yang selama ini terpusat di area parkir pintu timur stasiun.

“Harapannya arus lalu lintas di sekitar stasiun bisa lebih longgar dan tidak terjadi penumpukan kendaraan,” katanya.

Ia menargetkan pembangunan fasilitas parkir sisi barat segera rampung, sehingga dapat diuji coba dalam waktu dekat sebelum diresmikan penggunaannya.

“Mudah-mudahan dua hari lagi selesai, setelah itu bisa kita uji coba terlebih dahulu,” kata Arie.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dalam regulasi tersebut diatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti badan amil zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak

Jakarta (ANTARA) - Bulan Ramadhan selalu menghadirkan suasana spiritual yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain menjadi momentum peningkatan ibadah personal, Ramadhan juga memperkuat dimensi sosial keagamaan melalui praktik berbagi, sedekah, dan terutama zakat.

Pada bulan inilah kesadaran umat untuk menunaikan kewajiban zakat meningkat secara signifikan, sekaligus membuka ruang bagi negara untuk melihat zakat bukan semata praktik ibadah individual, melainkan juga sebagai bagian dari ekosistem pembangunan sosial-ekonomi.

Dalam konteks kebijakan publik, zakat memiliki potensi besar untuk memperkuat upaya pengurangan kemiskinan dan memperluas akses kesejahteraan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berbagai kajian memperkirakan nilai potensi zakat nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat yang tercatat secara formal masih jauh di bawah angka tersebut.

Di sinilah pentingnya melihat zakat dalam perspektif yang lebih luas. Negara tidak perlu memosisikan zakat sebagai instrumen yang berdiri terpisah dari kebijakan fiskal. Sebaliknya, zakat dapat menjadi mitra strategis bagi negara dalam memperkuat pembangunan sosial. Hubungan sinergis antara zakat dan kebijakan fiskal bukanlah hal baru, tetapi membutuhkan desain kelembagaan dan regulasi yang lebih kuat agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Momentum Ramadhan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat gagasan tersebut. Ketika kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat meningkat, negara dapat memperkuat integrasi kebijakan agar zakat tidak hanya berdampak pada aspek spiritual dan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur fiskal nasional yang lebih inklusif.

Potensi zakat

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Kajian yang dilakukan oleh BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Namun realisasi penghimpunan zakat secara formal masih berada pada kisaran puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat luas untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi.

Zakat memiliki karakteristik yang unik dibandingkan instrumen fiskal lainnya. Ia bersumber dari kewajiban religius yang melekat pada umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu dan memiliki tujuan sosial yang jelas, yaitu membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan solidaritas ekonomi.

Jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan publik, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan usaha mikro dan kecil. Banyak lembaga pengelola zakat di Indonesia yang telah mengembangkan berbagai program produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, hingga program pemberdayaan berbasis komunitas.

Namun, optimalisasi zakat tidak cukup hanya mengandalkan semangat filantropi masyarakat. Dibutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengelolaan zakat secara lebih luas dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah dengan memperkuat hubungan antara zakat dan sistem perpajakan nasional.

Hubungan antara zakat dan pajak pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menciptakan keadilan sosial melalui kontribusi ekonomi dari masyarakat. Oleh karena itu, integrasi keduanya bukanlah sesuatu yang kontradiktif, melainkan justru dapat saling melengkapi dalam mendukung pembangunan nasional.

Integrasi fiskal

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat integrasi antara zakat dan sistem perpajakan. Salah satu langkah penting adalah melalui kebijakan yang memungkinkan zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib untuk menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak.

Kebijakan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai perlakuan fiskal terhadap zakat. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti badan amil zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak.

Kebijakan ini memiliki makna strategis. Pertama, ia memberikan pengakuan bahwa zakat merupakan bagian dari kontribusi ekonomi masyarakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Kedua, kebijakan ini mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga yang resmi dan terdaftar, sehingga pengelolaannya dapat lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan tersebut juga memperkuat hubungan kepercayaan antara negara dan masyarakat. Ketika negara mengakui zakat sebagai bagian dari kontribusi fiskal yang sah, masyarakat akan melihat bahwa kewajiban keagamaan mereka tidak berdiri terpisah dari sistem ekonomi nasional.

Pendekatan seperti ini telah diterapkan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di Malaysia misalnya, zakat bahkan dapat menjadi pengurang langsung terhadap kewajiban pajak bagi umat Islam yang telah menunaikannya melalui lembaga resmi. Model tersebut menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak dapat memperkuat efektivitas kedua instrumen tersebut secara bersamaan.

Di Indonesia, kebijakan yang memungkinkan zakat menjadi pengurang penghasilan bruto merupakan langkah penting menuju integrasi yang lebih kuat. Namun demikian, optimalisasi kebijakan ini masih membutuhkan sosialisasi yang lebih luas, penguatan tata kelola lembaga zakat, serta integrasi sistem administrasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan.

Dengan pendekatan tersebut, zakat tidak lagi dipandang semata sebagai praktik keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem fiskal yang mendukung pembangunan nasional.

Kemitraan sosial

Pada akhirnya, penguatan peran zakat dalam sistem fiskal bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang membangun kemitraan sosial antara negara dan masyarakat. Negara memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat secara profesional, sementara masyarakat memiliki peran dalam menunaikan kewajiban zakat secara sadar dan bertanggung jawab.

Ketika kedua pihak tersebut berjalan seiring, zakat dapat menjadi instrumen yang sangat kuat untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif. Program pemberdayaan yang dibiayai dari zakat dapat membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan, menciptakan usaha produktif baru, serta memperluas kesempatan kerja.

Dalam jangka panjang, penguatan zakat juga dapat membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Masyarakat yang terbantu melalui program pemberdayaan zakat berpotensi tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri, bahkan pada akhirnya menjadi wajib pajak yang berkontribusi bagi penerimaan negara.

Di sinilah letak pentingnya melihat zakat sebagai mitra fiskal negara. Zakat tidak menggantikan pajak, tetapi melengkapi peran negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Ia menjadi jembatan antara solidaritas keagamaan dan kebijakan pembangunan ekonomi.

Momentum Ramadhan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan aktivitas ibadah semata, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Ketika zakat dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan publik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Dengan dukungan regulasi seperti PMK 114 Tahun 2025 dan penguatan kelembagaan zakat nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan zakat sebagai bagian penting dari arsitektur fiskal yang lebih inklusif. Negara memperoleh dukungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, sementara masyarakat dapat menunaikan kewajiban keagamaannya dengan dampak ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, zakat bukan hanya tentang kewajiban spiritual, tetapi juga tentang membangun solidaritas sosial yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Ramadhan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat zakat sebagai mitra fiskal negara dan menjadi sinergi yang tidak hanya memperkuat nilai keagamaan, tetapi juga memperkokoh fondasi kesejahteraan bersama.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat strategi angkutan Lebaran 2026 melalui penguatan integrasi antarmoda guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat saat peningkatan mobilisasi pada mudik libur Lebaran Idul Fitri 2026.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan pentingnya kereta api sebagai transportasi massal yang terhubung langsung dengan berbagai moda lanjutan, sehingga perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih efisien, nyaman, dan terdistribusi secara lebih merata.

"Penguatan integrasi antarmoda menjadi bagian penting dalam pengelolaan arus perjalanan nasional pada masa libur Lebaran yang ditandai dengan meningkatnya pergerakan masyarakat lintas wilayah," kata Anne dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan konektivitas kereta api dengan moda lanjutan seperti kereta perkotaan, layanan bus, hingga angkutan lanjutan di kawasan perkotaan, mendukung perjalanan end-to-end bagi pelanggan dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir.

Di kawasan Jabodetabek, kata Anne, KAI menghadirkan kemudahan akses melalui stasiun-stasiun yang terintegrasi langsung dengan layanan KRL Commuter Line, sehingga masyarakat tidak selalu harus memulai perjalanan dari stasiun utama di pusat kota.

Stasiun seperti Stasiun Bekasi, Stasiun Cikarang, dan Stasiun Jatinegara memungkinkan pemudik melakukan perjalanan kereta api jarak jauh dengan terlebih dahulu menggunakan KRL dari wilayah penyangga.

"Skema ini membantu mengurangi kepadatan di stasiun pusat sekaligus memperluas pilihan titik keberangkatan," ujarnya.

Sementara itu, Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen tetap berperan sebagai simpul utama kereta api jarak jauh yang terintegrasi dengan layanan TransJakarta, angkutan lanjutan, serta akses taksi dan kendaraan sewa.

"Integrasi ini memudahkan penumpang melanjutkan perjalanan menuju berbagai kawasan di Jakarta dan sekitarnya tanpa hambatan berarti," tuturnya.

Di koridor pusat kota, integrasi antarmoda juga diperkuat melalui keterhubungan Stasiun Manggarai, Stasiun BNI City, dan kawasan Dukuh Atas sebagai hub multimoda.

Kawasan itu menghubungkan layanan KRL, kereta bandara, LRT Jabodebek, TransJakarta, serta moda lanjutan lainnya, sehingga pergerakan penumpang antarlayanan dapat berlangsung lebih efisien dan terstruktur.

Integrasi serupa juga diperkuat di berbagai daerah lain di Pulau Jawa. Di Bandung, stasiun-stasiun utama terhubung dengan angkutan perkotaan dan transportasi jalan menuju wilayah Bandung Raya.

Di Yogyakarta, konektivitas kereta api jarak jauh dan lokal terintegrasi dengan layanan KRL Yogyakarta–Solo serta angkutan perkotaan. Sementara di Surabaya, integrasi antarmoda mendukung pergerakan penumpang dari dan menuju kawasan Gerbangkertosusila.

"Melalui penguatan integrasi di berbagai simpul tersebut, KAI mendorong perjalanan end-to-end yang lebih efisien sekaligus mendukung pemerataan arus penumpang selama periode libur Lebaran," katanya.

Sejalan dengan strategi tersebut, KAI mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang perjalanan pada tanggal-tanggal awal masa Angkutan Lebaran.

"Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerataan arus penumpang sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi pelanggan," beber Anne.

Dia menyebutkan hingga 6 Februari 2026 pukul 10.00 WIB, total pemesanan tiket kereta api reguler untuk periode 11–23 Maret 2026 telah mencapai 568.307 tiket. Konsentrasi pemesanan masih berada pada tanggal-tanggal mendekati Hari Raya, sementara pada tanggal-tanggal awal ketersediaan tiket masih terbuka luas.

Data pemesanan menunjukkan bahwa pada 11 Maret 2026 tiket yang terjual baru mencapai 13.049 tiket, 12 Maret 2026 sebanyak 29.576 tiket, serta 16 Maret 2026 sebanyak 34.766 tiket.

Angka tersebut masih berada di bawah tingkat pemesanan pada 18 Maret 2026 yang mencapai 59.773 tiket dan 19 Maret 2026 sebanyak 62.095 tiket.

Anne menambahkan integrasi stasiun dengan moda lanjutan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan Lebaran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi dari pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong integrasi rantai pasok dalam negeri, pengembangan ekosistem industri nasional yang terhubung dari hulu ke hilir, dan peningkatan investasi manufaktur domestik, guna mengatasi gejala deindustrialisasi yang kini tengah terjadi.

Dia pun menjelaskan bahwa fenomena deindustrialisasi ini ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, PHK serta ketergantungan impor, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena produktivitas sektor jasa lebih rendah dibandingkan manufaktur.

“Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi dari pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas," kata Chusnunia di Jakarta, Rabu.

Meskipun terjadi perkembangan di sektor ekonomi gig, menurut dia, hal tersebut hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap pengangguran, ia tidak bisa menjadi solusi utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dia mengatakan gejala deindustrialisasi ini sendiri diakibatkan kurangnya investasi teknologi, infrastruktur kurang memadai, biaya logistik tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Penurunan itu juga, kata dia, mengindikasikan bahwa Indonesia semakin bergantung pada sektor jasa, termasuk ekonomi gig, sebelum mencapai tingkat industrialisasi yang optimal.

Selain itu, dia mengatakan deindustrialisasi dini merupakan ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu mengarahkan kembali kebijakan hilirisasi ke sektor industri padat karya, bukan hanya ke industri ekstraktif atau berbasis komoditas.

"Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja formal,meningkatkan produktivitas nasional dan menaikkan pendapatan rumah tangga," kata dia.

Untuk itu, dia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan terkait pendidikan vokasi dan pelatihan kerja industri.

"Indonesia harus membangun kembali sektor manufaktur yang kuat agar tak mengalami stagnasi ekonomi dan terjebak dalam middle-income trap, di mana negara gagal naik ke level pendapatan tinggi karena lemahnya basis industry,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Pemberlakuan SIM PKB fullcycle dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberlakukan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Penuh (SIM PKB fullcycle) secara nasional per 2 Januari 2026, guna mendukung zero over dimension over loading (ODOL).

"Pemberlakuan SIM PKB fullcycle dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan kebijakan itu adalah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor serta hasil evaluasi yang menemukan masih terjadinya sejumlah masalah dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan.

"Selain itu, implementasinya juga merupakan pemenuhan terhadap Rencana Aksi Nasional Zero ODOL 2027 yang berkaitan dengan aspek integrasi data dari seluruh stakeholders sebagai basis data," ujar Aan.

Ia menjelaskan ada sejumlah ketentuan prosedur yang dilakukan terkait bukti pengujian berkala kendaraan bermotor. Sehingga seluruh Dinas Perhubungan agar segera melakukan instalasi, integrasi serta uji coba pelaksanaan secara penuh SIM PKB Fullcycle.

"Ini perlu dilaksanakan mengingat teridentifikasinya beberapa pelanggaran SOP Bidang Uji Berkala Kendaraan Bermotor, pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala, hingga keamanan akses data serta hasil uji yang tidak realtime,” jelas Aan.

Ia juga menuturkan untuk menjaga agar layanan pengujian kendaraan bermotor tetap berjalan maka diperlukan akselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle. Akselerasi itu dilakukan terutama agar data pengujian kendaraan bermotor dapat terintegrasi secara nasional.

“Kami akan memberlakukan pengintegrasian secara penuh sistem ini secara serentak mulai tahun 2026, untuk itu kami mendorong adanya akselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle oleh seluruh pemerintah daerah," ucapnya.

Integrasi data pengujian kendaraan bermotor secara nasional itu diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ia juga mengimbau seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan seluruh tahapan implementasi SIM PKB terintegrasi penuh.

SIM PKB Fullcycle merupakan penyempurnaan sistem pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup seluruh alur mulai dari pendaftaran, pengujian, hingga pencetakan dokumen digital.

Sistem itu akan mengintegrasikan seluruh tahapan untuk menghasilkan data yang akurat dan terpusat di Kementerian Perhubungan.

"Kami berharap dengan terbangunnya sistem ini tidak ditemukenali lagi pelanggaran - pelanggaran terhadap hasil uji berkala kendaraan bermotor. Mari kita bersama mengutamakan aspek keselamatan angkutan umum," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong percepatan integrasi transportasi di Stasiun Bekasi guna meningkatkan konektivitas antarmoda, efisiensi layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna transportasi publik.

Dia mendorong agar Stasiun Bekasi dikembangkan sebagai stasiun terpadu, melalui sinergi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Khususnya dalam integrasi angkutan dalam kota dengan layanan kereta api, sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Sudjatmiko saat melakukan pertemuan dengan Kepala Stasiun Bekasi Wiseno sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Sudjatmiko juga mengapresiasi capaian penjualan tiket Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang mencapai 2,6 juta tiket terjual selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dari jumlah itu, 7 ribu penumpang di antaranya sudah naik dari Stasiun Bekasi.

Menurutnya capaian tersebut sebagai indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi perkeretaapian nasional sekaligus menjadi tantangan bagi peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur pendukung.

Sebagai Anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Sudjatmiko mencatat sejumlah kota masih menjadi tujuan favorit masyarakat, antara lain Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Jakarta.

Menurut Sudjatmiko, peningkatan jumlah pengguna kereta api harus direspons dengan penguatan sarana dan prasarana perkeretaapian, khususnya di stasiun-stasiun strategis dengan volume penumpang tinggi, agar aspek keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan layanan tetap terjaga.

"Pentingnya pengembangan dan perluasan Stasiun Bekasi, terutama pada penyediaan fasilitas parkir bertingkat," ucap Sudjatmiko yang bertepatan dengan perjalanannya menggunakan kereta api dari Stasiun Bekasi menuju Malang, Jawa Timur.

Ia menekankan pentingnya pengembangan stasiun tersebut guna menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung perkembangan kawasan perkotaan di Kota Bekasi yang terus meningkat.

Dalam konteks fungsi pengawasan, Sudjatmiko menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mengawal kinerja pemerintah dan BUMN terkait agar peningkatan jumlah penumpang diikuti dengan pemenuhan standar pelayanan minimum, keselamatan, serta pengelolaan stasiun yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terkait fungsi legislasi, Sudjatmiko menyampaikan DPR RI berkomitmen mendorong penguatan regulasi di sektor transportasi perkeretaapian, termasuk kebijakan yang mendukung integrasi antarmoda dan pengembangan kawasan berbasis transit (transit oriented development/TOD).

Sementara itu, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi V DPR RI akan memastikan alokasi anggaran di sektor perkeretaapian tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, khususnya untuk pengembangan infrastruktur strategis seperti stasiun terpadu dan fasilitas pendukungnya.

“Ketiga fungsi DPR RI yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran, akan terus kami jalankan secara seimbang untuk memastikan pembangunan transportasi nasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Sudjatmiko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) untuk mengintegrasikan regulasi terkait pengaturan transportasi multimoda di Indonesia.

"Intinya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai perundang-undangan, peraturan yang berurusan dengan pengaturan transportasi multimoda di Indonesia," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana diketahui bersama, lanjutnya, terdapat transportasi darat, laut, udara, termasuk kereta api yang diharapkan bisa semakin terintegrasi dan ada payung hukum, sehingga benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penguatan sistem transportasi nasional merupakan prioritas utama Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan.

"Presiden menyampaikan sejumlah direktif, dan secara khusus terkait dengan konektivitas di sektor transportasi nasional yang diharapkan bisa semakin maju empat atau lima tahun ke depan," kata AHY.

Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan terintegrasi. Sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pengelolaan yang bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh.

Untuk itu, AHY menekankan pentingnya segera merampungkan RUU Sistranas sebagai dasar hukum yang dapat menyatukan berbagai moda transportasi nasional dari perkeretaapian, kelautan, hingga penerbangan.

Dirinya juga menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi di Indonesia. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan proyeksi International Monetary Fund (IMF) untuk periode 2020–2030, berdasarkan GDP Purchasing Power Parity (PPP) adjusted.

Jika Indonesia mampu meningkatkan kualitas sistem transportasinya secara signifikan, maka berpeluang menempati posisi sebagai ekonomi terbesar ke-7 di dunia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Setiap komoditas yang keluar harus memiliki jejak digital yang jelas dan dapat ditelusuri.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperketat tata niaga mineral dan batu bara (minerba) melalui integrasi sistem digital lintas kementerian sebagai langkah memperkuat transparansi, meningkatkan akurasi data produksi, serta menekan praktik ilegal di sektor pertambangan.

“Tata niaga minerba sekarang dibangun dengan prinsip transparansi dan ketertelusuran penuh. Melalui integrasi MOMS, MVP, e-PNBP, SIMPONI, hingga SIMBARA, setiap tahap produksi sampai penjualan dapat diawasi secara real time untuk mencegah celah pengawasan dan memastikan akurasi perhitungan PNBP,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Upaya ini dinilai menjadi fondasi penting dalam memastikan rantai produksi hingga penjualan komoditas minerba tercatat secara utuh dan dapat diawasi secara real time.

Tri Winarno menegaskan bahwa penguatan tata kelola diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi, mencegah celah kecurangan, dan memastikan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berjalan tepat.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (8/12), ia menyampaikan bahwa tata niaga minerba kini dibangun berbasis integrasi sistem digital yang menghubungkan seluruh proses mulai dari produksi, pengangkutan, hingga titik serah kepada pembeli.

Ia menjelaskan bahwa digitalisasi ini merupakan implementasi Perpres 94/2025 mengenai layanan digital terpadu komoditas mineral dan batu bara. Melalui integrasi tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap komoditas yang keluar dari wilayah tambang memiliki jejak data yang jelas, termasuk siapa produsen, jalur distribusi, hingga titik serah akhir.

Dalam konteks penjualan jalur darat, pemerintah mewajibkan kelengkapan dokumen angkut, verifikasi surveyor, serta penggunaan jembatan timbang sebagai instrumen utama memastikan legalitas barang dan akurasi tonase.

Tri menekankan bahwa langkah ini menciptakan standar pengawasan yang sama di seluruh daerah, sekaligus memperkecil risiko selisih tonase dan ketidaktepatan pembayaran royalti.

“Setiap komoditas yang keluar harus memiliki jejak digital yang jelas dan dapat ditelusuri,” ujarnya lagi.

Pemerintah juga menyiapkan perluasan integrasi SIMBARA pada lima komoditas utama termasuk batu bara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga yang akan memperkuat pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas produksi dan distribusi nasional.

Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memantau pergerakan barang dan potensi penyimpangan secara lebih cepat dan presisi.

“Ini bagian dari komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola dan memastikan kontribusi sektor minerba bagi perekonomian nasional,” kata Tri pula.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan para pengusaha tambang untuk melampirkan dokumen tax clearance sebagai syarat pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2026. Ketentuan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RKAB dan kepatuhan perpajakan yang digelar bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM di Kantor Pusat DJP, dikutip Jumat (28/11/2025).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pihaknya terus memperluas basis data perpajakan, termasuk dengan mengintegrasikan aplikasi Minerba-One milik Kementerian ESDM dengan sistem Coretax DJP. Langkah ini, ujarnya, dilakukan agar seluruh data operasional dan kewajiban perpajakan badan usaha tambang dapat terpantau secara lebih efektif. Melalui integrasi tersebut, DJP dan Ditjen Minerba sepakat untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai dokumen pelengkap dalam pengajuan RKAB. "Bapak Ibu silahkan mempersiapkan diri, mulai perpanjangan tahun berikutnya RKAB akan mensyaratkan kewajiban tax clearance," ujarnya di Jakarta, dikutip Jumat (28/11).

Ketentuan itu akan diberlakukan pada proses perpanjangan RKAB mulai tahun 2026, sehingga perusahaan wajib memastikan status kepatuhan sebelum mengajukan rencana kerja. Bimo meminta pelaku usaha tambang menyiapkan kelengkapan perpajakan lebih awal agar proses pengajuan RKAB berjalan lancar. Adapun kolaborasi DJP dan Ditjen Minerba, ujarna, merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Ia menegaskan bahwa kepatuhan perpajakan menjadi bagian dari prinsip gotong royong dalam sistem ekonomi nasional. "Pesan Pak Presiden kembali ke pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya prinsip gotong royong," ujar Bimo.

Seluruh tahapan masih menunggu persetujuan para pemangku kepentingan. Kami memastikan proses berjalan dengan hati-hati dan sesuai prinsip tata kelola.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) masih menunggu persetujuan para pemangku kepentingan ihwal tahapan-tahapan integrasi atau penggabungan tiga subholding (anak usaha) di sektor hilir, yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping.

“Seluruh tahapan masih menunggu persetujuan para pemangku kepentingan. Kami memastikan proses berjalan dengan hati-hati dan sesuai prinsip tata kelola,” ujar Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono dalam keterangan resminya yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Agung menyampaikan perkembangan rencana integrasi bisnis hilir merupakan salah satu yang paling dinantikan oleh investor.

Agung menyebutkan, integrasi Subholding Commercial & Trading, Refinery & Petrochemical, serta Integrated Marine Logistics dirancang untuk meningkatkan efisiensi end-to-end bisnis hilir, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat daya saing produk.

“Kami yakin integrasi ini juga akan memperkokoh rantai pasok energi nasional,” kata dia.

Agung menambahkan, di tengah upaya untuk bertransformasi dan memastikan ketahanan energi terpenuhi, Pertamina tetap berkomitmen untuk menjalankan inisiatif ESG (Environmental, Social, and Governance).

Data terbaru dari Sustainalytics menempatkan Pertamina sebagai perusahaan peringkat 1 dalam kategori Integrated Oil & Gas Sub-industri dengan skor 23.5 atau termasuk dalam kategori medium risk.

Sebelumnya, penggabungan tiga anak usaha yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) ditargetkan selesai pada 2026.

Agung mengatakan proses streamlining atau strategi menyederhanakan operasional bisnis ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi dan mengurangi kompleksitas operasional.

Tujuan utama dari program streamlining tersebut adalah untuk dapat fokus kepada core bisnis atau bisnis inti dari Pertamina, yaitu dalam bidang minyak dan gas, pengolahan hingga distribusi energi, serta energi baru terbarukan.

Selain itu, strategi ini juga diharapkan dapat menambah daya saing perusahaan, dan lebih efisien dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, perseroan juga sedang melakukan proses konsolidasi terhadap empat sektor bisnis yang dimiliki Pertamina, di bawah naungan Danantara.

Adapun keempat bisnis tersebut bergerak di sektor kesehatan melalui Pertamina Bina Medika IHC, perhotelan melalui anak usaha PT Patrajasa yang memiliki sembilan bisnis hotel, penerbangan melalui Pelita Air Service (PAS), dan asuransi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025