Bisnis.com, JAKARTA — Program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memasuki babak baru menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri (Kepmen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) No.23/KPTS/M/2026.

Beleid anyar tersebut menekankan sinyal kuat bahwa pemerintah akan menggeser fokus pengadaan hunian ke arah vertikal, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk.

Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan lahan sekaligus menekan angka backlog perumahan melalui optimalisasi rumah susun (rusun) subsidi.

Adapun, Kepmen No.23/KPTS/M/2026 diterbitkan oleh Kementerian PKP dalam rangka mengakselerasi penjualan, pembiayaan, hingga penyaluran rusun subsidi yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Regulasi itu telah ditetapkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) pada 5 April 2026. Salah satu yang diatur yakni mengenai penetapan lamanya masa cicilan atau tenor hingga 30 tahun.

“Jangka waktu kredit atau pembiayaan pemilikan rumah untuk satuan rumah susun paling lama 30 tahun,” bunyi beleid tersebut dikutip Senin (27/4/2026).

Selain itu, pemerintah turut menjanjikan subsidi selisih bunga. Sehingga, masyarakat yang membeli rusun subsidi hanya akan dibebankan bunga kredit sebesar 6%.

Lebih lanjut, aturan itu juga mengatur standar luas lantai rusun subsidi bagi masyarakat. Luas minimal ditetapkan sebesar 21 meter persegi (m2) dan maksimal mencapai 45 m2.

Sementara itu, harga jualnya bervariasi tergantung pada zonasi wilayahnya masing-masing. Pemerintah membanderol harga mulai dari Rp10 juta per meter persegi hingga plafon tertinggi Rp14,5 juta per meter persegi.

Khusus wilayah Jakarta, perinciannya meliputi Jakarta Utara dan Timur sebesar Rp13,5 juta/m2. Sementara untuk Jakarta Barat dan Selatan dipatok Rp14 juta/m2, serta Jakarta Pusat di angka Rp14,5 juta/m2.

Artinya, unit rusun luas 45 m2 di Jakarta Barat dan Selatan akan dijual Rp630 juta, sedangkan di Jakarta Timur dan Utara seharga Rp607,5 juta. Untuk unit serupa di Jakarta Pusat, harganya mencapai Rp652,5 juta.

Mendorong Permintaan

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur dan pengelola dana rumah subsidi menyambut positif inisiasi peraturan baru tersebut.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan pihaknya optimistis rencana pengembangan rusun subsidi akan terakselerasi dengan adanya penyesuaian harga yang lebih menarik bagi sisi suplai.

Heru menilai kebijakan ini juga akan merangsang minat pengembang untuk mulai aktif membangun hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasalnya, kepastian harga dan skema pembiayaan kini telah memiliki payung hukum yang jelas.

“Dan dari sisi MBR-nya itu juga ada tenor sampai 30 tahun yang meningkatkan masyarakat untuk mengakses Rumah susun. sangat optimis dengan keluarnya regulasi baru Dari Kementerian PKP,” ujar Heru.

Secara operasional, BP Tapera menargetkan realisasi perdana dari skema ini sudah dapat berjalan pada Mei mendatang. Adapun, hingga akhir Desember 2026, BP Tapera membidik penyaluran pembiayaan untuk 10.000 unit rusun subsidi.

Sikap Pengembang

Kendati disambut baik, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya memberikan sejumlah catatan. Dia menilai margin yang ditetapkan pemerintah saat ini masih cenderung ketat sehingga potensi profit pengusaha masih terbatas.

Bambang menyoroti dinamika global seperti potensi konflik internasional dan kenaikan harga BBM dunia yang mempengaruhi biaya konstruksi. Menurutnya, harga jual rusun perlu dihitung ulang agar benar-benar mampu mendorong minat pengembang secara masif.

Kementerian PKP diharapkan memberikan rincian lebih teknis agar rusunami subsidi benar-benar bisa menopang program nasional. Setidaknya, terdapat lima poin utama yang menjadi catatan REI.

Pertama, pemerintah perlu menentukan skala minimal proyek, misalnya penetapan minimal 1.000 unit dalam satu kawasan. Kedua, harus ada standar fasilitas minimal pendukung rusun yang wajib disediakan oleh pengembang.

Ketiga, masalah perizinan di tingkat daerah yang harus sinkron agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rusun subsidi tidak disamakan dengan apartemen komersial. Jika disamakan, biaya perizinan akan memberatkan struktur harga.

Keempat, sistem penjualan diharapkan mampu mengakomodasi skema pre-sales mengingat hunian vertikal memerlukan modal besar sejak awal pembangunan. Kelima, perlu ada kepastian pembebasan PPN sebagaimana fasilitas yang diterima pada rumah tapak (FLPP).

“Jadi, keterlibatan swasta untuk ikut partisipasi ke pengadaan rusunami masih memungkinkan, hanya perlu kejelasan aturan mainnya,” jelasnya.

Terkait daya beli, Bambang menyebut harga jual yang ditetapkan pemerintah tersebut masih terjangkau untuk MBR. Terlebih, pemerintah telah memperluas kategori MBR hingga Rp14 juta (single) dan Rp20 juta (menikah).

Segmentasi pasar ini dinilai sangat cocok untuk generasi Z yang membutuhkan hunian di pusat kota dengan tenor panjang 30 tahun.

“Jadi kesimpulannya rusunami salah satu solusi pemenuhan backlog perumahan kita, tapi kunci terpenting juga ketersediaan KPR Bersubsidi untuk pembeli yang dijanjikan dengan bunga 6%. Karena jika menggunakan bunga komersial tidak mungkin terjangkau MBR,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan tokoh muda Papua Billy Mambrasar melatih lebih dari 100 pemuda asli Papua untuk menjadi pengusaha properti.

Tokoh muda Papua sekaligus anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar mengapresiasi pelatihan kewirausahaan properti bagi para pemuda asli Papua.

“Terima kasih Presiden Prabowo atas kesempatan yang diberikan, dan kami akan berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan visi bapak," ujar Billy Mambrasar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas akses hunian layak sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Papua kembali ditegaskan melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan tokoh muda Papua Billy Mambrasar.

Lebih dari 100 pemuda asli Papua mengikuti pelatihan kewirausahaan properti yang digelar di Sorong, Papua Barat Daya.

Dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu, pelatihan ini mengusung pemateri kunci Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, dan Amalia Adininggar Widyasanti selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.

Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai latar belakang, yang memiliki semangat yang sama untuk menjadi pengusaha properti, meningkatkan taraf ekonomi keluarga, serta membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Papua.

Program ini bagian dari implementasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di seluruh Tanah Papua, dengan melibatkan pelaku usaha lokal agar terjadi peningkatan kesejahteraan yang menjadi kewajiban dari Kementerian PKP.

Komitmen tersebut ditindaklanjuti secara langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, melalui kunjungan kerja selama tiga hari sejak 25 April 2026 di wilayah Papua, yang secara antusias turun lapangan langsung bertemu warga Papua, termasuk melatih pengusaha properti muda Papua.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Billy Mambrasar selaku anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Program ini tidak hanya berhenti pada pelatihan awal, tetapi juga dirancang dengan pendekatan berkelanjutan melalui mentoring intensif setelah pembukaan pelatihan hari ini.

Tujuannya adalah menciptakan pengusaha properti muda Papua yang kreatif, mandiri, dan mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan sektor perumahan di daerahnya.

Salah satu peserta, Karim Aronggear, menjadi contoh nyata semangat kewirausahaan pemuda Papua. Melalui pelatihan dan pendampingan, diharapkan makin banyak generasi muda Papua mampu mengikuti jejak tersebut, membangun proyek properti, serta menciptakan lapangan kerja baru di wilayahnya.

“Saya sudah membangun beberapa rumah subsidi, dan saya merasa bangga dapat menjadi anak Papua yang membangun usaha di atas kaki sendiri dengan kemandirian dan kepercayaan diri," ujar Karim Aronggear.

Selain kegiatan pelatihan, rombongan juga melakukan peninjauan langsung ke kawasan pembangunan rumah masyarakat, termasuk di wilayah Rumah Suku Kokoda, sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata di lapangan.

Program ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat, lembaga pembiayaan perumahan, dan tokoh lokal dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi solusi atas kendala perizinan lahan perumahan subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan kebijakan ini langkah strategis menjawab tantangan utama pada sisi suplai perumahan subsidi. Selama ini soal perizinan lahan menjadi salah satu hambatan yang berdampak langsung untuk ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan adanya SKB ini, kami optimistis kendala perizinan lahan dapat terurai sehingga pengembang memiliki kepastian dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

BP Tapera menyambut positif hasil rapat tingkat menteri yang membahas penyelesaian kendala perizinan lahan untuk pembangunan perumahan.

Rapat yang digelar di kediaman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN, yang akan menjadi dasar percepatan proses perizinan lahan.

Kebijakan ini memungkinkan lahan yang sebelumnya terkendala untuk kembali diproses perizinannya, dengan syarat memperoleh rekomendasi dari kepala daerah dan memenuhi aspek kelayakan lingkungan.

Lebih lanjut, BP Tapera menilai bahwa sinergi antar kementerian melalui kebijakan ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya dalam mendukung penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ketersediaan lahan yang legal dan siap bangun dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

BP Tapera juga mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri yang akan mendorong sosialisasi kebijakan ini kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar SKB dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, terutama dalam proses pemberian rekomendasi perizinan lahan.

Selain itu, BP Tapera memandang kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dengan terselesaikannya kendala perizinan, diharapkan sisi pasokan perumahan dapat meningkat secara signifikan dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat secara lebih luas.

Ke depan, BP Tapera akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan penyediaan rumah subsidi di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) santer dikabarkan mendapat jatah atau alokasi khusus perumahan subsidi.

Rumah tersebut tak diberikan gratis, namun tiap pegawai SPPG tetap wajib mencicil pembayaran melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Adanya kabar ini, membuat Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho angkat suara.

Heru memastikan tak ada alokasi khusus jatah rumah subsidi bagi SPPG.

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho saat ditemui di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Semuanya sama seperti yang lain, tergantung peminatan.

"Sama seperti yang lain, tergantung peminatannya dari pegawai SPPG. Tidak ada alokasi khusus gitu.," kata Heru dikutip dari Kompas.com, Senin (20/4/2026)

Hal ini menjawab simpang siur yang beredar bahwa pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah KPR subsidi untuk SPPG.

Rusunawa lebih cocok

Sementara itu, pengamat sektor perumahan Jehansyah Siregar berpendapat jika skema KPR subsidi bagi SPPG tak cocok.

Menurutnya, karakter pekerjaan pegawai SPPG tidak menetap dan kemungkinan pindah lokasi besar.

Seingga alternatifnya pengembangan rumah susun sedehana sewa (rusunawa) yang dekat atau terintegrasi dengan dapur SPPG lebih pas.

"Rusunawa terpadu dengan dapur SPPG bisa jadi konsep untuk para pegawai dan suplier dapur MBG," ujarnya.

Selama ini, pemerintah dirasa terjebak dengan skema kepemilikan rumah atau properti.

Padahal, pengembangan kawasan permukiman harus tersistematis berkelanjutan, tak boleh sporadis.

"Pemerintah selalu terjebak dengan skema pemilikan rumah atau properti. Akibatnya angkanya hanya beberapa ratus atau ribu, padahal target Presiden (Prabowo Subianto) 3 juta rumah setahun," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "BP Tapera: Rumah Subsidi bagi Pegawai SPPG Tergantung Peminatan" dan "Bukan Rumah Subsidi, Rusunawa Lebih Cocok bagi Pegawai SPPG"

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 50.021 unit hingga periode 13 April 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa total pembiayaan yang telah digelontorkan untuk penyaluran 50.021 unit rumah subsidi tersebut mencapai Rp6,22 triliun.

“Saat ini baru terserap 14,29% dari target 350.000 unit," kata Heru dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Haru merinci, rumah subsidi yang telah disalurkan saat ini tersebar di 33 provinsi dan 364 Kabupaten/Kota.

Kemudian, dalam rangka mempercepat penyaluran rumah subsidi, BP Tapera baru saja mengalihkan layanan SiKasep ke Aplikasi Tapera Mobile yang diklaim mempermudah akses bagi masyarakat per tanggal 13 April 2026.

"Kehadiran Tapera Mobile semakin mendekatkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga tengah melancarkan sejumlah strategi dalam rangka mendorong laju penyaluran rumah subsidi sepanjang tahun ini.

Terbaru, Kementerian PKP menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur ulang batas kredit macet yang akan tercantum dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Di mana, relaksasi ini diharapkan mampu meningkatkan Masyarakat Berpengahsilan Rendah (MBR) mendapat fasilitas KPR Subsidi.

"Mulai detik ini, yang ada catatan SLIK OJK Rp1 juta ke bawah boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," ujar Ara.

Ara menegaskan kebijakan ini baru terealisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah melalui sejumlah pertemuan intensif untuk memperjuangkan nasib calon debitur KPR Subsidi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengonfirmasi bahwa dalam aturan baru, laporan SLIK hanya akan menampilkan rincian kredit dengan nominal di atas Rp1 juta.

Selain batasan nominal, OJK mewajibkan pembaruan data pelunasan kredit dilakukan maksimal H+3 serta memberikan akses data SLIK secara langsung kepada BP Tapera untuk mempercepat verifikasi.

"Kami memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk penyesuaian sistem. Selambat-lambatnya kebijakan ini berjalan pada akhir Juni 2026," ujar Friderica.

Bank BJB menggelar Peluncuran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Tahun 2026 di Jawa Barat (Jabar) dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), dan bank bjb pada Kamis (13/4), di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Forum melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PKP. Program ini bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) magar aman, dan sehat.

Bantuan stimulan ini turut memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Forum Bisnis Perumahan turut dihadiri berbagai stakeholder pusat dan daerah, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.

Kemudian, Direktur Pengganti Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran bank bjb, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta berbagai instansi strategis lainnya yang memiliki peran dalam pembangunan perumahan nasional, asosiasi pengembang, serta sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri dari developer, pengembang, toko bangunan dan pelaku UMKM.

Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam peluncuran BSPS tahun 2026 menyampaikan penyelenggaraan KPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.

Dalam kesempatan tersebut, Maruararjuga menyampaikan apresiasi kepada bank bjb atas komitmennya dalam mendukung acara peluncuran BSPS tahun 2026 serta pembiayaan perumahan melalui KPP.

Salah satu calon debitur, Alan yang merupakan pengusaha toko bahan bangunan di daerah Soreang, mengungkapkan rasa syukurnya.

"Alhamdulillah proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif," katanya.

Hal serupa disampaikan oleh calon debitur lainnya, Fitriah yang memiliki usaha sama di toko bahan bangunan.

"Alhamdulilllah saya diajak ke acara yang dihadiri oleh Bapak Menteri PKP dan Gubernur Jabar. Saya sedang proses pengajuan KPP Rp1 miliar yang sebelumnya orang tua saya merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun bank bjb," tuturnya.

Pihak bank bjb menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan layanan kepada masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat dengan pengembang dan pemerintah daerah.

Forum ini dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sektor perumahan yang sehat dan produktif. Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing, memperoleh informasi produk, serta mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.

Selain itu, bank bjb memberikan edukasi terkait pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat.

Materi mengenai SLIK disampaikan oleh perwakilan bank bjb, Taufik I Maulana, yang menjelaskan fungsi SLIK dalam membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem informasi keuangan.

Selain itu, juga dipaparkan tentang program Pesat (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu), Pesat adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terpadu yang dilakukan oleh bank bjb sebagai salah satu layanan perbankan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha bagi seorang pengusaha, dimana program ini telah dimulai sejak tahun 2015.

Kontribusi bank bjb dalam kegiatan ini juga diwujudkan melalui pembukaan booth layanan informasi, pengisian talkshow kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 118 nasabah dengan total plafon Rp52 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Melalui forum ini, bank bjb tidak hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga mewujudkan dukungan terhadap program pemerintah dengan peluncuran BSPS tahun 2026 ini. Bank bjb optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, melalui call center bjb Call 14049, atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/KUR.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis dapat menyalurkan seluruh kuota rumah subsidi sebanyak 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan target tersebut dibidik dengan mengacu pada tingginya minat masyarakat yang telah melakukan pengajuan

“Berdasarkan data SIKASEP [Sistem Informasi KPR Sejahtera], saat ini sisi supply memang belum sepenuhnya mampu mengimbangi demand. Namun dengan sinergi seluruh pihak, kami optimistis target 350.000 unit rumah subsidi dapat tercapai,” ujar Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Heru menjelaskan bahwa pembiayaan perumahan saat ini didorong untuk lebih inklusif. Skema kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kini tidak lagi terbatas pada pekerja formal (fixed income), tetapi mulai menjangkau sektor informal seperti pekerja rumah tangga.

Untuk menjaga keterjangkauan cicilan, BP Tapera tengah mematangkan skema pembiayaan dengan tenor panjang hingga 30 tahun. Langkah ini diambil agar beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap masuk dalam batas aman.

BP Tapera menekankan bahwa kolaborasi lintas sektoral antara perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah merupakan syarat mutlak agar target ratusan ribu unit tersebut tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.

Adapun, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilaporkan telah mencapai 19.741 unit rumah hingga periode Februari 2026. Penyaluran tersebut setara 5,64% dari target penyaluran rumah subsidi yang dibidik pemerintah tahun ini.

Secara geografis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi, yakni 4.902 unit rumah atau 24,83% dari total nasional. Berikutnya Sulawesi Selatan menyusul dengan 1.838 unit (9,31%), Jawa Tengah 1.633 unit (8,27%), Banten 1.388 unit (7,03%), dan Sumatra Selatan 1.208 unit (6,11%).

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan realisasi tertinggi, yakni 1.322 unit rumah (6,69%). Disusul Kabupaten Bogor 835 unit (4,22%), Kabupaten Karawang 683 unit (3,45%), Kabupaten Maros 556 unit (2,81%), dan Kabupaten Tangerang 542 unit (2,74%).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan kebijakan khusus terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam rangka mendukung program rumah subsidi bagi masyarakat.

"Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan harapan dan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait SLIK. Kami menyambut baik apa yang disampaikan Pak Menteri dan kami, insya Allah, akan mengeluarkan kebijakan khusus terkait SLIK," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Friderica, yang akrab disapa Kiki, menjelaskan SLIK memiliki tujuan untuk memberikan rekam jejak (trackrecord) kepada pelaku jasa keuangan terkait individu, serta mendorong tanggung jawab masyarakat dalam perilaku keuangan.

"Namun demikian, kami memahami kekhawatiran tersebut sehingga kami akan menetapkan ambang batas (threshold) informasi yang disampaikan dalam SLIK tidak dari nol. Kalau sekarang satu rupiah, dua rupiah, tiga rupiah pun tercatat. Ini merupakan upaya untuk mendukung program Presiden RI," katanya.

Selain itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dinilai akan sangat terbantu apabila memperoleh akses terhadap SLIK.

Kiki mengatakan OJK memandang BP Tapera sebagai lembaga negara yang terpercaya untuk mengakses SLIK guna mempermudah dan mempercepat proses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah.

"Selanjutnya, terkait SLIK, sebelumnya ada aduan dari pengembang perumahan bahwa informasi pelunasan baru muncul dalam waktu lama, bisa mencapai 1,5 bulan. Kini kami melakukan penyesuaian teknis dan memastikan maksimal tiga hari," ujarnya.

Menurut dia, informasi pelunasan atau perubahan catatan keuangan dalam SLIK akan lebih cepat terlihat oleh pengembang dan dapat diteruskan ke bank agar proses pembiayaan dapat berjalan.

"Tadi juga ada beberapa hal lain yang disampaikan Menteri PKP. Kami sambut baik dan masih memerlukan proses konsolidasi internal sebelum disampaikan lebih lanjut," tambahnya.

Kiki berharap kebijakan khusus terkait SLIK tersebut dapat diumumkan pada pekan depan. Pada prinsipnya, OJK mendukung program pemerintah, termasuk target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat, khususnya MBR.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik rencana kebijakan tersebut.

"Terus terang saya senang sekali hari ini dan akan melaporkan langsung kepada Presiden RI bahwa Ketua OJK sangat respons terhadap persoalan dalam program 3 juta rumah, khususnya keluhan masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembang terkait SLIK," kata Maruarar.

Kementerian PKP telah melakukan lima kali pertemuan dengan OJK untuk membahas persoalan SLIK.

"Ini pertemuan kelima. Selama ini kami turun ke lapangan dan menemukan masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi terhambat oleh SLIK. Selain itu, pengembang juga telah lama menyuarakan hal ini," kata Maruarar.

SLIK OJK merupakan sistem yang memuat informasi riwayat kredit debitur, termasuk kelancaran pembayaran dan status kolektibilitas. Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama lembaga jasa keuangan dalam menentukan persetujuan kredit calon nasabah.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan catatan kredit atau utang di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah Rp1 juta kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

"Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Senin (13/4).

Pria yang akrab disapa Ara ingin kebijakan ini diimplementasikan tanpa adanya hambatan birokrasi, baik dari pihak OJK maupun perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan pihaknya mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"OJK mendukung penuh suksesnya pencapaian program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia," ujar Friderica.

Kini, riwayat kredit yang ditampilkan saat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi atau dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya mencakup pinjaman dengan nominal Rp 1 juta ke atas.

Friderica menyebut kebijakan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem.

Menurut dia, OJK memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga menerapkan sejumlah kebijakan terbaru dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Antara lain, memberikan pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

"Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan," ujar Friderica.

[Gambas:Youtube]

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyatakan komitmen mendukung keberhasilan program "Gentengisasi" melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP).

Dukungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat menggunakan material atap yang lebih sejuk dan layak, seperti genteng, dibandingkan seng atau asbes, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kenyamanan hunian masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi yang didampingi Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman di BRILiaN Club, Jakarta, pada Jumat (27/2).

Hery menegaskan bahwa BRI mengambil peran strategis dalam memfasilitasi pembiayaan antara pengusaha genteng dan developer (pengembang perumahan). Dalam skemanya, BRI hadir setelah terdapat kontrak kerja sama antara pengusaha genteng dan developer, sehingga pembiayaan dapat segera difasilitasi.

"Peran BRI berada di tengah. Ketika sudah ada kontrak antara pengusaha genteng dan developer atau user, BRI siap memfasilitasi pembiayaannya. Kebetulan kita sudah ada KUR Perumahan, bahan bangunan seperti ini merupakan bagian dari KUR Perumahan. Sebagai bank yang DNA-nya memang berpihak pada usaha kecil dan rakyat, sesuai dengan namanya Bank Rakyat Indonesia, kami siap menyediakan pembiayaan untuk mendukung kebutuhan tersebut," kata Hery.

Sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap KUR Perumahan, pembiayaan ini turut mendorong efek ganda, mulai dari aktivitas produksi UMKM bahan bangunan, penguatan rantai pasok industri perumahan, serta membuka peluang lapangan kerja di berbagai daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal sekaligus memperkuat industri dalam negeri, khususnya industri genteng.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas konsistensi BRI dalam mendukung Program Pemerintah, termasuk KUR Perumahan.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BRI atas komitmennya dalam memastikan KUR Perumahan terserap dengan sangat baik. Hingga saat ini, BRI merupakan bank penyalur terbesar KUR Perumahan. Peran dan dukungan BRI tentu sangat strategis dalam memperkuat program perumahan rakyat. Terima kasih Pak Dirut, Pak Hery," ujar Maruarar.

Melalui dukungan terhadap program Gentengisasi, BRI hadir memperkuat kualitas hunian masyarakat, sekaligus mendorong kesejahteraan dari level paling mendasar dan pemerataan pembangunan sesuai Asta Cita. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok material dan tenaga kerja memberi nilai lebih pada sisi ekonomi.

Kemnaker siap membantu BP Tapera memetakan kembali kebutuhan program secara komprehensif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan siap memperkuat sinergi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) guna mewujudkan program hunian layak bagi pekerja/buruh.

“Kemnaker siap membantu BP Tapera memetakan kembali kebutuhan program secara komprehensif, mulai dari besaran kebutuhan, grand design, lokasi, hingga preferensi hunian para pekerja,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada tahun lalu, Kemnaker juga turut mendukung pelaksanaan sosialisasi BP Tapera di 10 titik.

Yassierli menilai, masih terdapat potensi yang dapat terus dioptimalkan BP Tapera. Karena itu, Kemnaker mendorong BP Tapera memperluas kemitraan dengan berbagai pihak agar harapan buruh terhadap program tersebut dapat benar-benar terwujud.

Sementara itu, Menaker juga menyatakan bahwa pada 2025 segmen pekerja/buruh menjadi kelompok terbesar dalam capaian program BP Tapera.

“Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ujar Yassierli.

Meski demikian, ia tetap mendorong pekerja yang belum memanfaatkan program tersebut agar mengoptimalkan kepesertaannya.

Di sisi lain, ia juga mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau bagi kalangan pekerja.

Salah satunya adalah melalui Rapat Komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera Tahun 2026.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta pimpinan BP Tapera.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendukung skema perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.

Langkah itu dinilai dapat memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Purbaya mengatakan perpanjangan masa jatuh tempo (maturity) dan tenor pinjaman menjadi salah satu opsi agar cicilan rumah lebih terjangkau.

"Salah satunya adalah memperpanjang masa maturity dan tenor dari pinjaman. Jadi kita usulkan kalau bisa 30 tahun saja, biar lebih panjang yang bisa dijadikan lebih murah," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (26/2).

Menurutnya, skema cicilan perumahan perlu dibuat lebih menarik agar masyarakat terdorong memanfaatkan pembiayaan melalui BP Tapera. Dengan tenor hingga 30 tahun, cicilan bulanan diharapkan turun signifikan sehingga daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi meningkat.

Ia menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penguatan peran BP Tapera agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Masyarakat diharapkan melihat keuntungan menabung di BP Tapera lebih besar dibandingkan skema tabungan perumahan lainnya.

"Kementerian Keuangan mendukung BP Tapera supaya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam pengertian, masyarakat harusnya ingin menabung di BP Tapera karena keuntungan atau manfaat yang dirasakan akan jauh lebih besar daripada kalau mereka nabung di tempat lain untuk perumahan," ujarnya.

Selain meringankan cicilan, kebijakan tenor panjang ini juga diharapkan memicu persaingan di industri perbankan. Purbaya menilai bank swasta maupun bank lainnya dapat terdorong menawarkan tenor serupa sehingga sektor perumahan tumbuh lebih cepat.

Pertumbuhan sektor perumahan tersebut pada akhirnya diharapkan berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen.

"Dan itu harusnya juga akan men-trigger perbankan swasta atau perbankan yang lainnya untuk menawarkan service yang sama sehingga sekali perumahan bisa tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, supaya target kita yang ke arah 8 persen semakin kelihatan," pungkasnya.