Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menangani tekanan nilai tukar rupiah masih konvensional dan terlalu berhati-hati.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun atas depresiasi nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.106 per dolar Amerika Serikat (AS), Selasa (7/4/2026).

"Saya menemukan cara BI menangani nilai tukar masih sangat konvensional dan terlalu hati-hati. Kebijakan moneter kita kalau menurut saya BI ini yang harus menurut saya membuka perspektif lebih kuat," kata Mukhamad Misbakhun pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta.

Misbakhun mengakui bahwa bank sentral sudah melakukan upaya intervensi yang kuat, baik Non-Delivery Forward (NDF) maupun Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), serta di pasar spot.

Namun, Misbakhun menilai cara BI merespons permasalahan yang semakin kompleks ini belum kunjung diperbaharui. Dia mempertanyakan alasan mengapa otoritas moneter tidak menjadi penyedia likuiditas valas.

Seharusnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, otoritas sejak awal melakukan kontrak besar untuk pasokan valas sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar pada waktu-waktu seperti ini. "Ini yang perlu dilakukan perubahan-perubahan fundamental ini," ujarnya.

Di sisi lain, masih terkait dengan likuiditas, Misbakhun mengeklaim sudah pernah berbincang dengan Gubernur BI Perry Warjiyo terkait dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dia mengkritik Gubernur BI yang diklaim ingin menaikkan SRBI guna menarik kembali investor ke dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, instrumen investasi BI itu digunakan oleh bank sentral untuk melakukan kebijakan kontraksi. Apabila terjadi aliran modal asing keluar dari pasar keuangan RI, maka imbal hasil SRBI berpeluang dinaikkan guna menjadi pemicu (trigger) kembalinya aliran modal ke SBN maupun pasar saham domestik.

Menurut pimpinan Komisi Keuangan DPR itu, pasar harusnya dibanjiri likuiditas agar bisa berdampak positif ke roda perekonomian.

Dia menilai langkah kontraksi BI dengan SRBI justru berkebalikan dengan strategi membanjiri likuiditas seperti yang didorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Ini yang menurut saya harus dikonsolidasikan. Harus dikonsolidasikan peran BI dalam menjaga stabilisasi nilai tukar. Banyak sekali industri kita ditopang bahan baku asal impor. Begitu nilai tukar Rp17.000, ini masuk ke harga pokok industri kita. Langsung ada kenaikan," ucapnya.

STRATEGI BI

Melalui keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut pihaknya memprioritaskan stabilitas di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi.

Untuk itu, BI disebut akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki dan juga kebijakan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market DNDF maupun NDF di offshore market," terang Destry, Selasa (7/4/2026).

Menurut Anggota Dewan Gubernur BI 2 periode itu, dampak konflik Timur Tengah ini bersifat 2 arah. Dia menilai kenaikan harga komoditas bisa memberikan efek positif ke perekonomian Indonesia yang merupakan negara eksportir.

"Sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut," ujarnya.

Adapun BI bisa menggunakan cadangan devisa yang dikelola untuk mengintervensi pasar keuangan. Kenaikan harga komoditas bisa berdampak positif kepada kinerja ekspor sehingga bisa berpengaruh ke posisi cadangan devisa.

Berdasarkan data BI sampai dengan Februari 2026, cadangan devisa berada di level US$151,9 miliar atau turun US$2,7 miliar dibandingkan posisi Januari 2026 yakni US$154,6 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut nilai tukar rupiah hancur lebur akibat eskalasi ketidakpastian global saat ini pascakonflik di Timur Tengah.

Purbaya menyindir pihak-pihak yang kerap mengkritik pelemahan rupiah tersebut sebagai kelompok yang tidak memiliki modal riil di pasar. Menurutnya, depresiasi rupiah sangat terbatas.

"Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, Pak [Presiden], sejak perang itu rupiah hanya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jadi sebetulnya daya tahan kita bagus," ungkap Purbaya saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3/2026).

Lebih lanjut, mantan ekonom Danareksa itu menegaskan bahwa para pelaku pasar riil dan investor pemegang modal justru memiliki pandangan yang positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, berbanding terbalik dengan pandangan para pengkritik.

"Yang riil, pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini [fundamental bagus]. Tapi yang enggak punya duit kali, Pak, jelek-jelekin, Pak," cetusnya.

Indikator Kepercayaan Asing

Untuk memperkuat argumennya, otoritas fiskal memaparkan sejumlah indikator di pasar keuangan. Pertama, instrumen pelindung nilai risiko gagal bayar atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun terpantau masih dalam posisi yang relatif stabil.

Kedua, selisih imbal hasil (yield spread) antara Surat Berharga Negara (SBN) dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) tidak mengalami lonjakan berarti. Purbaya mencatat, pada Januari 2025 spread berada di level 240 basis points (bps), dan saat ini hanya bergeser tipis ke 243 bps.

"Naiknya hanya terbatas 3 basis poin. Artinya, asing masih percaya ke kita. Yang pengamat domestik saja yang enggak percaya, Pak," tekannya.

Ketiga, indikator pergerakan aliran modal (capital flow). Purbaya mengakui bahwa terjadi fluktuasi aliran modal asing sejak November dan Desember tahun lalu.

Kendati demikian, catatannya, sepanjang tahun ini masih terjadi net inflow (masuk bersih). Berdasarkan data transaksi hingga pertengahan Maret 2026, aliran modal keluar (outflow) di pasar SBN tercatat hanya sebesar Rp0,7 triliun.

Purbaya menjelaskan outflow SBN tersebut berhasil dikompensasi oleh aliran modal masuk (inflow) ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp2,2 triliun dan pasar saham sebesar Rp2,2 triliun.

"Jadi setelah goncang-goncang, di bulan Maret sepertinya masih masuk ke sini, Pak. Artinya apa? Mereka [investor] percaya betul bahwa fondasi kita bagus. Ini kalau investor yang asli seperti ini, Pak, karena mereka menaruh uang," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara itu memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan terus melakukan sinergi dan koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter secara intensif bersama Bank Indonesia guna memitigasi risiko rambatan global ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mulai pekan ini tidak lagi menyajikan data terkait dengan aliran modal asing setiap pekannya. Bank sentral hanya akan melaporkan perkembangan kepemilikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Untuk diketahui, setiap pekannya BI merilis laporan perkembangan nilai tukar rupiah, imbal hasil SBN serta surta utang pemerintah AS atau US Treasury (UST), sekaligus aliran modal asing.

Data aliran modal asing yang setiap pekan disajikan oleh BI biasanya mencakup aliran modal asing masuk atau keluar ke pasar SBN, saham maupun SRBI. Data mengenai credit default swap (CDS) juga ditampilkan.

Pada pekan ini, atau data terbaru pada Jumat (6/2/2026), BI menyebut pembaruan itu guna meningkatkan akuntabilitas dan reliabilitas data.

"Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan reliabilitas data, perkembangan aliran modal asing untuk saham dan SBN masing-masing dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Kementerian Keuangan Indonesia," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers di situs resmi BI, dikutip Minggu (8/2/2026).

Namun demikian, Ramdan menyampaikan bahwa kepemilikan SRBI masih bisa diakses melalui website bank sentral.

Adapun mengenai perkembangan nilai tukar, mata uang Garuda bergerak melemah ke level (bid) Rp16.850 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (6/2/2026) pagi. Sebelumnya, rupiah berada di level Rp16.825 per dolar AS, Kamis (5/2/2026).

Di sisi lain, imbal hasil atau yield SBN 10 tahun yang diterbitkan pemerintah naik Jumat lalu ke 6,37% dari 6,30% pada hari sebelumnya.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," terang Ramdan.

Adapun Bisnis telah meminta konfirmasi lebih lanjut atas perkembangan terbaru dari penyajian data BI itu kepada Ramdan melalui pesan singkat. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini ditayangkan.

Pada pekan sebelumnya, BI masih menyajikan data dimaksud. Pada pekan keempat Januari 2026, BI melaporkan terjadi capital outflow sebesar Rp12,55 triliun dari pasar keuangan Indonesia. Dari angka tersebut, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp12,4 triliun di pasar saham dan Rp2,77 triliun di pasar SBN, sedangkan beli neto Rp2,61 triliun di SRBI.

Selama 2026 atau year to date (YtD) sampai dengan 29 Januari 2026, nonresiden tercatat beli neto Rp4,84 triliun di pasar saham dan Rp6,18 triliun di SRBI, serta jual neto Rp10 miliar di pasar SBN.

Di sisi lain, premi credit default swap (CDS) 5 tahun per 29 Januari 2026 sebesar 75,31 basis poin (bps) atau naik dibandingkan pekan sebelumnya yakni 23 Januari 2026 73,05 bps. Premi CDS merujuk pada persepsi investor terhadap potensi gagal bayar utang pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di dengan nilai total mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025, sebagaI bagian dari strategi operasi moneter pro-market yang ekspansif guna menjaga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa dari total pembelian tersebut, sebesar Rp246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching dengan pemerintah.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP Koperasi Desa Merah Putih." jelansya.

Selain memborong SBN, dia menjelaskan ekspansi likuiditas juga tercermin dari penurunan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Posisi instrumen moneter ini menyusut dari Rp919,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp730,9 triliun pada akhir 2025, dan relatif stabil di level tersebut hingga pekan ketiga Januari 2026.

Penurunan outstanding SRBI mengindikasikan adanya aliran likuiditas yang kembali dilepas ke pasar.

Buka Ruang Pangkas BI Rate

Di sisi kebijakan suku bunga acuan, Perry menegaskan BI mempertahankan BI Rate di level 4,75% sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Kendati demikian, Perry memberi sinyal bahwa ruang penurunan suku bunga acuan masih terbuka lebar ke depannya, didukung oleh proyeksi inflasi 2026-2027 yang diprakirakan terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

"Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan nilai tukar rupiah akan menguat dalam waktu dua pekan setelah mengalami depresiasi hingga ke level Rp16.860 per dolar Amerika Serikat (AS).

Purbaya menegaskan bahwa upaya stabilisasi rupiah adalah urusan dari Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dia mengaku masih menunggu masukan dari BI.

Menurutnya, fondasi ekonomi dalam negeri juga akan terus membaik sehingga aliran modal asing akan terus kembali masuk ke pasar keuangan RI. Dia mencontohkan hal itu terjadi di pasar modal.

"Enggak ada alasan orang takut untuk convert ke rupiah, asing juga sudah masuk, anda lihat pasar modal kita. Kalau dikendalikan dengan benar tidak terlalu sulit untuk mengembalikan rupiah. Jadi teman-teman yang di pasar, ibu-ibu dan lain-lain, enggak usah panik, rupiah akan segera menguat dalam waktu dua minggu ke depan," tuturnya di IDN HQ, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Adapun BI telah menyiapkan berbagai upaya stabilisasi nilai tukar. Melalui keterangan tertulis, otoritas moneter menyebut telah melakukan intervensi non-delivery forward (NDF) di pasar off-shore di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika, serta intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Di sisi lain, BI turut mencatat berlanjutnya aliran masuk modal asing, terutama ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar saham yang secara neto mencapai Rp11,11 triliun pada Januari 2026.

Aliran modal asing masuk itu juga dinilai mendukung terkendalinya stabilitas Rupiah, sejalan dengan persepsi investor global terhadap Indonesia yang tetap positif, berdasarkan premi risiko CDS Indonesia tenor 5 tahun yang berada pada level rendah, sekitar 72 bps.

Akan tetapi, Purbaya turut mewanti-wanti agar penerbitan SRBI tidak menyedot likuiditas domestik terlalu banyak. Untuk diketahui, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu beberapa kali mengkritik kebijakan penerbitan SRBI yang dinilainya banyak menyedot likuiditas dalam negeri.

"Kalau SRBI betul-betul menyerap dana asing ya enggak apa-apa, tetapi kan banyak juga domestik masuk situ. Mesti dipertimbangkan itu mungkin," terangnya.

Depresiasi Rupiah

Sebelumnya, nilai tukar rupiah usai mengalami pelemahan cukup signifikan hingga ke level Rp16.860 per dolar AS. Mata uang garuda melemah dan ditutup pada level Rp16.860 per dolar AS, Selasa (13/1/2026), atau terdepresiasi sebesar 1,04% secara year-to-date (YtD).

Menurut Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin G. Hutapea, pihaknya konsisten menjaga stabilitas nilai tukar sehingga dapat menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Adapun faktor pendorong pergerakan mata uang global pada awal 2026 ini, termasuk Indonesia, banyak dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan di pasar keuangan dunia.

"Tekanan tersebut bersumber dari eskalasi tensi geopolitik, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed ke depan, di tengah kebutuhan valuta asing domestik yang meningkat pada awal tahun," terang Erwin melalui keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).

Kendati demikian, lanjut Erwin, pelemahan Rupiah tersebut masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar regional yang juga terdampak sentimen global. Misalnya, won Korea Selatan yang melemah sebesar 2,46% dan peso Filipina sebesar 1,04%.

BI pun mengeklaim stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga berkat konsistensi kebijakan stabilisasi bank sentral yang terus dilakukan secara berkesinambungan.

Tidak hanya itu, ketahanan eksternal turut tercermin pada posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar US$156,5 miliar, setara dengan 6,4 bulan impor. Pasokan cadangan devisa itu dinilai memadai sebagai buffer dalam menghadapi tekanan pasar keuangan global.

"Bank Indonesia akan terus berada di pasar untuk memastikan nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan nilai fundamental dan mekanisme pasar yang sehat," terang Erwin.

Di sisi lain, BI menyatakan bakal terus mengoptimalkan instrumen operasi moneter pro-market guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan menjaga kecukupan likuiditas, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mencapai sasaran inflasi serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing masuk neto ke pasar keuangan Indonesia secara keseluruhan Rp1,44 triliun.

Kendati demikian, berdasarkan data transaksi Senin (5/1/2026) sampai dengan Kamis (8/1/2026), terdapat aliran modal asing keluar atau jual neto sebesar Rp1,38 triliun dari pasar SBN atau surat utang pemerintah.

"Berdasarkan data transaksi 5 – 8 Januari 2026, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp1,44 triliun, terdiri dari beli neto sebesar Rp1,78 triliun di pasar saham dan Rp1,04 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta jual neto sebesar Rp1,38 triliun di pasar SBN," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, dikutip Minggu (11/1/2026).

Adapun selama 2026, berdasarkan data setelmen hingga 8 Januari 2026, nonresiden atau investor asing tercatat beli neto sebesar Rp3,85 triliun di pasar saham, Rp3,23 triliun di pasar SBN, dan Rp260 miliar di SRBI.

Di sisi lain, premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 8 Januari 2026 tercatat sebesar 69,57 bps, atau naik dibanding dengan 2 Januari 2026 sebesar 67,62 bps.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," terang Ramdan.

Sementara itu, dari segi pergerakan nilai tukar, mata uang Garuda pada Jumat (9/1/2026) dibuka sedikit melemah ke level (bid) Rp16.815 per dolar Amerika Serikat (AS) dari saat penutupan yakni level (bid) Rp16.785 per dolar AS, Kamis (8/1/2026).

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) perlu dikendalikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“SRBI memang ada fungsi positifnya untuk stabilitas, tetapi ada sisi lain, yaitu bank makin enggan (menyalurkan kredit),” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam Diskusi Publik Indef di Jakarta, Senin.

Eko melihat adanya tren peningkatan ketergantungan terhadap SRBI oleh perbankan.

SRBI, kata dia, umumnya digunakan untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, seperti instabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, SRBI diterbitkan untuk menyerap likuiditas.

Akan tetapi, perbankan bisa mendapatkan imbal hasil tanpa menyalurkan kredit melalui pembelian SRBI. Implikasinya, stabilitas rupiah bisa dijaga, namun efektivitas fungsi kebijakan ekonomi lainnya terganggu, yaitu terkait tugas mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, makin dikeluarkan SRBI, maka perbankan makin enggan menyalurkan uangnya untuk sektor riil, karena tanpa ngapa-ngapain bunganya jauh lebih menarik,” jelasnya.

Jika tren itu berlanjut, Eko berpendapat, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen akan makin sulit dijangkau.

“Sisi surat berharga negara (SBN) juga harus berupaya untuk disesuaikan. Dari sisi SRBI-nya pun, menurut saya, harus dikurangi penggunaannya,” tutur Eko.

Sebagai catatan, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi instrumen moneter SRBI turun dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp735,67 triliun pada 16 Desember 2025.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bank sentral membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 16 Desember 2025 mencapai Rp327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp241,99 triliun.

Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Independensi Bank Indonesia (BI) berada di tubir jurang selama tahun 2025. Kebijakan yang cenderung pro pertumbuhan, telah membawa BI keluar dari khittah-nya untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Akibatnya hingga hari ini, nilai tukar mata uang garuda terus bertengger di atas 16.500 per dolar Amerika Serikat.

Belakangan ini, sebagian ekonom bahkan menyebut kalau rupiah telah memasuki era batas psikologis baru di angka 16.700.

Dalam catatan Bisnis, berbagai kebijakan pro-pertumbuhan telah diluncurkan Bank Indonesia. Salah satu yang paling nyata yaitu pemangkasan suku bunga acuan alias BI Rate.

Sepanjang tahun ini, bank sentral sudah menurunkan BI Rate sebanyak 125 basis poin (bps) dari 6,0% menjadi 4,75%. Sebagai perbandingan, sepanjang 2024, BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6,0% (sempat menaikkan ke 6,25% pada pertengahan tahun namun kembali menurunkan ke 6,0% pada akhir tahun).

Selain itu, otoritas moneter juga terus mengguyur likuiditas ke sistem perbankan. Contohnya, volume Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turun Rp181,3 triliun dari Rp916,97 triliun pada awal tahun menjadi Rp735,45 triliun per 16 Desember 2026.

Tak sampai situ, BI juga menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) jumbo guna memperkuat dorongan pertumbuhan kredit mencapai Rp388,1 triliun hingga medio Desember 2025.

BI juga banyak memborong surat berharga negara (SBN) terbitan Kementerian Keuangan. Total, bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp327,45 triliun hingga 16 Desember 2025 baik dari pasar sekunder maupun program debt switching.

Sayangnya, transmisi berbagai pelonggaran kebijakan moneter untuk dorong pertumbuhan ekonomi itu belum terlalu terasa di sektor perbankan terutama suku bunga kredit. Meski BI Rate sudah dipangkas 125 bps, namun berkurang 24 bps dari 9,2% pada awal tahun menjadi 8,96% per November 2025.

Bahkan, pertumbuhan kredit perbankan hanya melaju di level 7,74% secara tahunan (year-on-year/YoY) per November 2025. Angka itu jauh di bawah capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79% YoY.

Rupiah Tertekan Sepanjang Tahun

Pelonggaran kebijakan moneter itu sejalan dengan pelemahan Rupiah sepanjang tahun ini. Bahkan, Rupiah menjadi mata uang dengan performa terburuk kedua di Asia sepanjang 2025.

Berdasarkan data Bloomberg per 29 Desember 2025 pukul 13.00 WIB, Rupiah melemah 3,89% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) terhadap dolar AS. Jika dibandingkan dengan 11 mata uang negara Asia lain yang dicatat Bloomberg maka performa kurs Rupiah menjadi terburuk kedua.

Secara historis, Rupiah terus mengalami pelemahan. Perinciannya, -0,72% (satu bulan terakhir), -0,62% (tiga bulan terakhir), dan -3,25% (6 bulan terakhir).

Sebagai perbandingan, Ringgit Malaysia menjadi mata uang dengan performa terbaik dengan penguatan 10,23% YtD terhadap dolar AS. Sebaliknya, Rupee India menjadi mata uang dengan performa terburuk dengan pelemahan 4,85% terhadap dolar AS.

Adapun, rata-rata mata uang negara Asean seperti Ringgit Malaysia, Baht Thailand, dan Dolar Singapura menguat signifikan (+6% sampai dengan +10%) sepanjang tahun berjalan. Hanya Rupiah dan Peso Filipina yang mengalami pelemahan (-1% sampai dengan -3%).

Berikut Performa Kurs 12 Negara Asia YtD Berdasar Data Bloomberg (29 Desember 2025):

1. Rniggit Malaysia (MYR): +10,23%

2. Baht Thailand (THB): +9,99%

3. Dollar Singapura (SGD): +6,25%

4. Renminbi China Offshore Spot (CNH): +4,73%

5. Dollar Taiwan (TWD): +4,39%

6. Renminbi China (CNY): +4,14%

7. Won Korea Selatan (KRW): +3,07%

8. Yen Jepang (JPY): +0,58%

9. Dollar Hong Kong (HKD): -0,06%

10. Peso Filipina (PHP): -1,41%

11. Rupiah Indonesia (IDR): -3,89%

12. Rupee India (INR): -4,85%

Arus Keluar Rp131,38 Triliun Modal Asing

Buruknya performa kurs rupiah itu tercermin dari arus modal asing yang banyak keluar dari pasar keuangan Indonesia.

Bank Indonesia mencatat arus modal asing sebesar Rp131,38 triliun keluar dari pasar keuangan Indonesia YtD atau 1 Januari—23 Desember 2025. Perinciannya, jual neto sebesar Rp21,08 triliun di pasar saham, Rp110,74 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta beli neto Rp0,44 triliun di Surat Berharga Negara (SBN).

Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat stabil di 6,13% per 24 Desember 2025. Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury Note) 10 tahun berada di level 4,163% pada 23 Desember 2025.

Dalam perkembangan lain, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai US$150,1 miliar per akhir November 2025. Cadangan devisa tersebut naik dari bulan sebelumnya sebesar US$149,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan tersebut dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir November 2025 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Denny dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke pasar keuangan RI jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebesar Rp3,98 triliun.

Berdasarkan data transaksi 22–23 Desember 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp3,98 triliun yang meliputi beli neto Rp1,59 triliun di pasar saham dan Rp0,74 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Investor asing tercatat paling besar masuk ke pasar SBN yakni senilai Rp1,66 triliun.

Adapun selama 2025 atau year-to-date (ytd) sampai dengan 23 Desember 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp21,08 triliun di pasar saham, dan Rp110,74 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp0,44 triliun di pasar SBN.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan tertulis resmi, dikutip Kamis (25/12/2025).

Sementara itu, premi credit default swap (CDS) RI 5 tahun per 23 Desember 2025 sebesar 67,99 bps, atau turun dibanding dengan 19 Desember 2025 sebesar 68,97 bps. Untuk diketahui, premi CDS menunjukkan persepsi investor terhadap risiko gagal bayar utang pemerintah atau default.

Adapun dari sisi pergerakan rupiah, mata uang Garuda terpantau menguat saat dibuka pada level (bid) Rp16.750 per dolar AS pada Rabu (24/12/2025). Pada saat itu juga, imbal hasil atau yield SBN 10 tahun relatif stabil di 6,13%.

Sebelumnya, pada Selasa (23/12/2025), rupiah ditutup pada level (bid)Rp16.765 per dolar AS. Saat itu juga yield SBN stabil di 6,13%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Rp240 miliar modal asing masuk dari pasar keuangan Tanah Air pada 15—18 Desember 2025 atau selama hari kerja pekan ini.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa terdapat pembelian neto di instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar saham. Kendati demikian, juga terhadap penjualan neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

"Berdasarkan data transaksi 15—18 Desember 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp0,24 triliun [Rp240 miliar]; terdiri dari beli neto sebesar Rp0,60 triliun [Rp600 miliar] di pasar saham, dan Rp0,26 triliun [Rp260 miliar] di SRBI, serta jual neto sebesar Rp0,62 triliun [Rp620 miliar] di pasar SBN," rinci Denny dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/12/2025).

Sementara itu, selama tahun berjalan atau 1 Januari—18 Desember 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau lebih tepatnya minus Rp139,43 triliun.

Perinciannya, jual neto sebesar Rp25,04 triliun di pasar saham, Rp112,39 triliun di SRBI, dan Rp2 triliun di pasar SBN.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 69,80 basis poin (bps) per 18 Desember, turun dibandingkan 71,22 bps pada 12 Desember.

Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun tipis di 6,12% pada Jumat (19/12/2025) dari level 6,14% pada Kamis (18/12/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,122% pada Kamis (27/11/2025).

Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka stabil di posisi Rp16.710 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (19/12/2025) dari posisi yang sama Rp16.710 per dolar AS pada penutupan Kamis (18/12/2025).

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," tutup Denny.