Bisnis.com, JAKARTA — Forum Komunikasi Indonesia-China (FKIC) menilai kepastian regulasi dan komunikasi konstruktif menjadi kunci menjaga kepercayaan investor di tengah sorotan pelaku usaha China terhadap iklim investasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal FKIC S. Suparmaji mengatakan berbagai masukan dari dunia usaha perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah.

“Berbagai masukan dari dunia usaha sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari proses dialog untuk penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah,” ujar Suparmaji dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya surat dari Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah persoalan investasi di Indonesia.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyoroti perubahan regulasi yang dinilai terlalu cepat, kebijakan royalti, perpajakan, hingga penegakan hukum yang dianggap memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan investasi.

Selain itu, investor juga mengeluhkan hambatan birokrasi dan proses perizinan yang dinilai belum sepenuhnya efisien di sejumlah sektor strategis.

FKIC menilai pemerintah tetap memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan nasional, termasuk terkait pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi industri, dan penegakan hukum.

Namun demikian, organisasi tersebut menekankan pentingnya konsistensi implementasi kebijakan dan kepastian regulasi guna menjaga daya saing Indonesia di tengah kompetisi investasi global.

“Pendekatan dialogis menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas investasi sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha tetap berjalan sesuai hukum dan kepentingan nasional,” kata Suparmaji.

Dalam kesempatan itu, Suparmaji didampingi Ketua Umum FKIC Firdaus Dewilmar yang juga Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Ketua Harian FKIC Ahmad Kaylani yang juga Ketua Umum Perisai Prabowo.

FKIC menyatakan siap mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, investor, asosiasi usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Bentuk dukungan tersebut mencakup fasilitasi dialog kelembagaan, penyampaian masukan berbasis data dan fakta lapangan, penguatan pemahaman regulasi bagi investor, hingga dukungan terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola usaha.

FKIC juga menilai hubungan ekonomi Indonesia–China perlu terus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional seperti penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah.

Ke depan, FKIC berharap seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang profesional dan solutif guna menjaga stabilitas investasi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis di kawasan Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya keluhan soal tumpang tindih aturan, mahalnya biaya usaha, hingga dugaan praktik pemerasan dalam proses perizinan.

Prabowo sebelumnya mengaku geram terhadap lamanya proses investasi di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, sejumlah negara pesaing mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan pekan.

Karena itu, Presiden meminta pembentukan satgas deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan serta memangkas praktik birokrasi yang dinilai menghambat investasi.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pembentukan satgas tersebut bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan sudah menyangkut kepastian usaha dan persepsi investor terhadap Indonesia.

Menurutnya, keluhan investor kini telah menyentuh inti iklim investasi, terutama setelah muncul surat dari China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden terkait regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.

“Satgas ini mendesak bukan hanya untuk merapikan aturan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan bahwa Indonesia tetap ramah bagi investasi produktif,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Dia menilai momentum pembentukan satgas menjadi krusial karena Indonesia sedang membutuhkan investasi besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, memperkuat hilirisasi, memperluas basis manufaktur, dan menopang stabilitas rupiah.

Kontribusi investasi China sendiri dinilai sangat signifikan terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi mineral, logam dasar, energi, kawasan industri, hingga kendaraan listrik.

Berdasarkan data 2025, China tercatat menjadi sumber investasi terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai US$7,5 miliar, setelah Singapura sebesar US$17,4 miliar dan Hong Kong sebesar US$10,6 miliar.

Pada kuartal I/2026, investasi asing langsung tercatat masih tumbuh 5,2% menjadi US$15,5 miliar, dengan sektor logam dasar menjadi penerima terbesar senilai US$3,7 miliar.

Namun, Josua mengingatkan berbagai hambatan regulasi mulai memengaruhi minat ekspansi investor China, khususnya di sektor nikel dan kendaraan listrik.

Investor disebut menyoroti kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan royalti mineral, pemeriksaan pajak yang makin intensif, aturan visa kerja yang lebih rumit, rencana bea keluar baru, hingga perubahan harga patokan mineral nikel.

Menurut dia, perubahan mendadak harga patokan nikel bahkan berpotensi meningkatkan biaya bijih nikel hingga sekitar 200% dan mengganggu proyek yang sudah berjalan.

“Ini sinyal serius. Investasi belum runtuh, tetapi minat ekspansi bisa tertahan bila biaya usaha dan ketidakpastian aturan terus naik,” ujarnya.

Josua menilai satgas deregulasi hanya akan efektif jika memiliki mandat jelas, kewenangan lintas kementerian, tenggat penyelesaian yang tegas, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau publik.

Pemerintah sebenarnya dinilai telah memiliki model awal melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah yang menangani berbagai hambatan investasi lintas sektor.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah konkret, bukan sekadar forum koordinasi tambahan.

“Kuncinya satgas harus bekerja sebagai pemotong simpul, bukan pengumpul keluhan,” kata Josua.

Dia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan aturan pusat dan daerah yang saling bertabrakan, mengidentifikasi kebijakan paling mengganggu sektor prioritas, serta memastikan tidak ada regulasi kementerian yang bertentangan dengan arah investasi nasional.

Meski demikian, Josua menegaskan deregulasi tidak boleh mengorbankan penegakan hukum. Pemerintah tetap perlu membedakan antara penindakan terhadap pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lingkungan dengan perubahan aturan mendadak yang menciptakan ketidakpastian bagi investor patuh.

Jika pemerintah gagal merespons keluhan investor besar seperti China, dia memperingatkan terdapat risiko perlambatan ekspansi proyek hilirisasi, terganggunya rantai pasok nikel dan kendaraan listrik, hingga potensi pergeseran investasi ke negara pesaing.

Dalam kondisi rupiah tertekan dan kompetisi investasi regional makin ketat, kegagalan menjaga kepastian regulasi dinilai dapat meningkatkan biaya modal sekaligus melemahkan daya tarik investasi jangka panjang Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya keluhan soal tumpang tindih aturan, mahalnya biaya usaha, hingga dugaan praktik pemerasan dalam proses perizinan.

Prabowo sebelumnya mengaku geram terhadap lamanya proses investasi di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, sejumlah negara pesaing mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan pekan.

Karena itu, Presiden meminta pembentukan satgas deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan serta memangkas praktik birokrasi yang dinilai menghambat investasi.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pembentukan satgas tersebut bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan sudah menyangkut kepastian usaha dan persepsi investor terhadap Indonesia.

Menurutnya, keluhan investor kini telah menyentuh inti iklim investasi, terutama setelah muncul surat dari China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden terkait regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.

“Satgas ini mendesak bukan hanya untuk merapikan aturan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan bahwa Indonesia tetap ramah bagi investasi produktif,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Dia menilai momentum pembentukan satgas menjadi krusial karena Indonesia sedang membutuhkan investasi besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, memperkuat hilirisasi, memperluas basis manufaktur, dan menopang stabilitas rupiah.

Kontribusi investasi China sendiri dinilai sangat signifikan terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi mineral, logam dasar, energi, kawasan industri, hingga kendaraan listrik.

Berdasarkan data 2025, China tercatat menjadi sumber investasi terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai US$7,5 miliar, setelah Singapura sebesar US$17,4 miliar dan Hong Kong sebesar US$10,6 miliar.

Pada kuartal I/2026, investasi asing langsung tercatat masih tumbuh 5,2% menjadi US$15,5 miliar, dengan sektor logam dasar menjadi penerima terbesar senilai US$3,7 miliar.

Namun, Josua mengingatkan berbagai hambatan regulasi mulai memengaruhi minat ekspansi investor China, khususnya di sektor nikel dan kendaraan listrik.

Investor disebut menyoroti kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan royalti mineral, pemeriksaan pajak yang makin intensif, aturan visa kerja yang lebih rumit, rencana bea keluar baru, hingga perubahan harga patokan mineral nikel.

Menurut dia, perubahan mendadak harga patokan nikel bahkan berpotensi meningkatkan biaya bijih nikel hingga sekitar 200% dan mengganggu proyek yang sudah berjalan.

“Ini sinyal serius. Investasi belum runtuh, tetapi minat ekspansi bisa tertahan bila biaya usaha dan ketidakpastian aturan terus naik,” ujarnya.

Josua menilai satgas deregulasi hanya akan efektif jika memiliki mandat jelas, kewenangan lintas kementerian, tenggat penyelesaian yang tegas, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau publik.

Pemerintah sebenarnya dinilai telah memiliki model awal melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah yang menangani berbagai hambatan investasi lintas sektor.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah konkret, bukan sekadar forum koordinasi tambahan.

“Kuncinya satgas harus bekerja sebagai pemotong simpul, bukan pengumpul keluhan,” kata Josua.

Dia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan aturan pusat dan daerah yang saling bertabrakan, mengidentifikasi kebijakan paling mengganggu sektor prioritas, serta memastikan tidak ada regulasi kementerian yang bertentangan dengan arah investasi nasional.

Meski demikian, Josua menegaskan deregulasi tidak boleh mengorbankan penegakan hukum. Pemerintah tetap perlu membedakan antara penindakan terhadap pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lingkungan dengan perubahan aturan mendadak yang menciptakan ketidakpastian bagi investor patuh.

Jika pemerintah gagal merespons keluhan investor besar seperti China, dia memperingatkan terdapat risiko perlambatan ekspansi proyek hilirisasi, terganggunya rantai pasok nikel dan kendaraan listrik, hingga potensi pergeseran investasi ke negara pesaing.

Dalam kondisi rupiah tertekan dan kompetisi investasi regional makin ketat, kegagalan menjaga kepastian regulasi dinilai dapat meningkatkan biaya modal sekaligus melemahkan daya tarik investasi jangka panjang Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi menandai pengakuan pemerintah bahwa persoalan utama investasi Indonesia kini bukan lagi sekadar insentif, melainkan rumitnya aturan, tumpang tindih kewenangan, dan mahalnya biaya berusaha.

Tekanan itu kini datang terbuka dari investor besar asal China yang mulai mempertanyakan kepastian usaha di Tanah Air.

Langkah pembentukan satgas muncul setelah China Chamber of Commerce in Indonesia melayangkan surat kepada Presiden terkait keberatan atas sejumlah kebijakan yang dinilai membebani dunia usaha.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyampaikan sedikitnya enam persoalan utama. Mulai dari kenaikan pajak dan pungutan, kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 50% selama satu tahun di bank Himbara, hingga pemangkasan drastis kuota produksi bijih nikel.

Mereka juga menyoroti penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan, penangguhan proyek besar, pengawasan visa kerja yang makin ketat, serta rencana bea ekspor baru dan pengurangan berbagai insentif investasi.

Protes ini mendapat perhatian besar karena investor China selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penopang utama hilirisasi nasional, terutama di sektor smelter nikel, baterai kendaraan listrik, kawasan industri, dan manufaktur logam dasar.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pembentukan satgas deregulasi saat ini mendesak karena hambatan investasi Indonesia bukan lagi minimnya fasilitas fiskal.

“Hambatan utama investasi Indonesia bukan lagi insentif, tetapi ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, lembaga internasional seperti World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development juga berulang kali menyoroti beban regulasi Indonesia yang masih lebih tinggi dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia.

Dia menilai kontribusi investasi China sangat besar terhadap proyek hilirisasi dan manufaktur nasional. Pada 2025, realisasi investasi China disebut masuk tiga besar, terutama di sektor smelter nikel, baterai EV, kawasan industri, dan manufaktur logam dasar.

Namun, hambatan regulasi mulai memengaruhi ekspansi investasi baru. Investor masih melihat Indonesia menarik dari sisi pasar domestik dan sumber daya alam, tetapi ketidakpastian aturan meningkatkan cost of doing business dan membuka peluang relokasi modal ke negara pesaing.

“Banyak investor sebenarnya masih melihat Indonesia menarik, tetapi risiko kebijakan meningkat,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai pembentukan satgas bukan solusi baru jika akar masalah birokrasi tidak disentuh.

“Satgas deregulasi itu bukan hal yang baru, dan masalahnya tidak bisa dijawab dengan satgas,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Menurut dia, biaya bisnis tinggi justru banyak muncul dari keterlibatan pihak ketiga, terutama di sektor industri, pertambangan, dan infrastruktur. Pelaku usaha masih menghadapi biaya tambahan untuk memperlancar perizinan hingga pengamanan kawasan industri.

Bhima menilai deregulasi hanya akan efektif bila pemerintah merampingkan jumlah kementerian, terutama bidang ekonomi dan lingkungan. Ego sektoral antarinstansi disebut menjadi sumber kebingungan investor sekaligus memicu biaya tambahan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa di satu sisi, negara ingin memperkuat kedaulatan ekonomi melalui aturan DHE SDA, TKDN, hilirisasi, dan pengawasan ketat sumber daya alam. Namun di sisi lain, pelaksanaan yang tidak sinkron berisiko mengurangi daya tarik investasi.

Bagi investor, yang dipersoalkan bukan semata substansi kebijakan nasionalis, melainkan perubahan aturan yang cepat, koordinasi pusat-daerah yang lemah, dan kepastian implementasi di lapangan.

Efektivitas satgas deregulasi akhirnya akan ditentukan pada kewenangannya. Jika hanya menjadi forum koordinasi baru, satgas berpotensi menambah lapis birokrasi. Namun bila berada langsung di bawah Presiden dan memiliki kuasa memangkas aturan yang menghambat investasi, dampaknya bisa signifikan.

Jika keluhan investor besar seperti China diabaikan, risikonya bukan hanya penurunan investasi baru. Ekspansi smelter, manufaktur, penciptaan lapangan kerja, hingga aliran modal ke sektor hilirisasi bisa tertunda. Dalam jangka panjang, yang terancam bukan sekadar proyek, melainkan kepercayaan pada konsistensi kebijakan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi guna menjawab keluhan investor global terkait rumitnya aturan di Tanah Air.

Hadirnya Satgas juga dapat membendung agresivitas negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, hingga India dalam memperebutkan arus investasi.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, dunia usaha saat ini membutuhkan langkah konkret pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara pesaing di kawasan.

“[Pembentukan satgas] sangat mendesak. Hari ini kompetisi antarnegara dalam menarik investasi semakin agresif,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Investor global, kata dia, kini membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga India yang terus melakukan reformasi regulasi dan kemudahan berusaha.

Saat ini, investor global tidak hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan sumber daya alam, tetapi juga kecepatan perizinan, kepastian hukum, efisiensi logistik, stabilitas kebijakan, dan kemudahan ekspansi usaha.

Anggawira berpendapat, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dari sisi ukuran pasar, bonus demografi, dan sumber daya alam. Namun, keunggulan tersebut sering tergerus oleh tingginya biaya ekonomi akibat regulasi yang rumit.

“Kalau deregulasi dilakukan serius, Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur dan hilirisasi terbesar di Asia Tenggara,” katanya.

Oleh karena itu, berbagai keluhan investor, termasuk dari pelaku usaha China, perlu dijadikan alarm bagi pemerintah bahwa masih terdapat persoalan serius dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Anggawira menyebut, banyak investor mengeluhkan aturan yang berubah cepat, perizinan berlapis, sinkronisasi pusat-daerah yang belum optimal, hingga biaya kepatuhan yang semakin tinggi “Kalau tidak segera dibenahi, Indonesia bisa kehilangan momentum relokasi industri global akibat dinamika geopolitik dan strategi China+1,” tegasnya.

Adapun satgas seregulasi nantinya harus difokuskan sebagai instrumen percepatan reformasi struktural, bukan sekadar forum koordinasi antarlembaga. Fokus utama satgas perlu diarahkan pada pemangkasan aturan yang tumpang tindih, percepatan proses perizinan, dan penciptaan kepastian usaha bagi investor maupun pelaku usaha domestik.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar pembentukan satgas tidak justru menambah lapisan birokrasi baru tanpa menghasilkan keputusan konkret di lapangan.

Menurutnya, efektivitas satgas akan sangat bergantung pada desain kelembagaan dan kewenangannya. Dunia usaha berharap satgas memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, target deregulasi yang terukur, timeline yang jelas, serta mekanisme evaluasi langsung terhadap hambatan investasi.

“Yang dibutuhkan dunia usaha bukan banyak rapat, tetapi penyelesaian konkret terhadap bottleneck regulasi,” sebut Anggawira.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perlindungan konsumen dinilai perlu diperkuat seiring meningkatnya kompleksitas transaksi di era digital. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman.

Pendiri Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Maju (YPKIM) sekaligus mantan Komisioner BPKN, Rolas Budiman Sitinjak menilai, perubahan lanskap ekonomi digital menuntut adanya pembaruan aturan yang lebih adaptif. “Kini, 27 tahun telah berlalu. Tidak ada satu pun revisi substansial terhadap UUPK. Padahal dunia telah berubah secara radikal,” kata Rolas, Senin (20/4/2026).

Menurut Rolas, perkembangan teknologi, transaksi lintas batas, serta meningkatnya aktivitas perdagangan digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Kondisi ini membutuhkan kepastian hukum yang lebih kuat agar konsumen tetap terlindungi.

Ia menjelaskan, lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Penguatan kelembagaan dinilai menjadi bagian penting dalam revisi regulasi ke depan.

Rolas menilai, tingkat kerentanan konsumen meningkat seiring pergeseran transaksi ke platform digital. “Lebih dari 70 persen transaksi perdagangan telah beralih ke platform digital. Jutaan warga Indonesia menjadi korban pinjaman online ilegal, produk palsu, hingga kebocoran data pribadi,” ujarnya.

Di sisi lain, data BPKN mencatat lebih dari 11 ribu pengaduan konsumen sejak 2020 hingga pertengahan 2025. Angka ini menunjukkan kebutuhan penguatan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar.

Dalam konteks tersebut, revisi UUPK diharapkan mampu menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk dalam penyelesaian sengketa dan penguatan hak konsumen.

“RUU Perlindungan Konsumen harus memperkuat, bukan memperlemah kewenangan BPKN, BPSK, dan seluruh ekosistem perlindungan konsumen nasional,” kata Rolas.

Ia menambahkan, pembaruan regulasi juga perlu memastikan konsumen mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang jelas, serta mekanisme ganti rugi yang adil.

Menurutnya, penguatan perlindungan konsumen di era digital perlu menjadi agenda prioritas agar keseimbangan antara inovasi bisnis dan perlindungan masyarakat tetap terjaga.

"Perlindungan konsumen di era digital harus menjadi agenda nasional yang serius,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) menilai pendanaan ke startup Indonesia bukan semakin minim, melainkan semakin selektif. Euforia pendanaan seperti pada 2021 diperkirakan belum akan kembali dalam waktu dekat.

Namun, Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura menilai kepercayaan investor masih berpeluang pulih apabila terjadi exit besar atau penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang sukses.

“Jika ada exit besar atau IPO sukses, kepercayaan investor bisa pulih,” kata Tesar kepadaBisnispada Kamis (26/2/2026).

Tesar menilai ke depan pendanaan startup akan lebih diarahkan pada keberlanjutan bisnis, bukan lagi semata-mata mengejar pertumbuhan agresif.

Tesar mengatakan , pendanaan startup di Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Singapura karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, fenomenafunding wintermembuat investor semakin selektif dan lebih menekankan aspek profitabilitas.

Di tingkat regional, Singapura dinilai lebih unggul karena berperan sebagai pusat keuangan dengan kepastian jalur exit, baik melalui IPO maupun merger dan akuisisi (M&A), yang lebih jelas.

“Sementara di Indonesia, isu konsistensi regulasi, kepastian hukum, serta terbatasnya jalur exit membuat investor cenderung lebih hati-hati,” katanya.

Menurut Tesar, ke depan pendanaan akan bersifat lebih tematik dan berbasis fundamental. Dia menilai potensi terbesar berada pada sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) danenterprise software as a service(SaaS),climate tech,agritech, sertahealthtech. Startup dengan unit ekonomi yang sehat dan jalur profitabilitas yang jelas akan lebih menarik dibandingkan model bisnis yang mengandalkan strategi bakar uang.

Sebelumnya,Kementerian Komunikasi dan Digital(Komdigi)menyiapkanstartup maturity indexsebagai salah satu upaya mendorong pemulihan pendanaan startup di Indonesia yang tengah melesu.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital KomdigiEdwin Hidayat Abdullahmengakui terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan pendanaan startup. Selain kondisi ekonomi global, dia menyebut masih adanya persoalan tata kelola (governance) di internal startup, seperti manajemen yang belum solid serta produk yang belum mencapaimarket fit.

Oleh sebab itu, Komdigi mendorong penguatan kolaborasi antara perusahaan modal ventura (venture capital) dan startup untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kita sekarang lagi buat yang namanya startup maturity index yang kami akan selesaikan dan akan kita launch segera,” kata Edwin saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

Edwin menjelaskan,startup maturity indexdisiapkan sebagai indikator bagi investor bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap pengembangan startup. Indeks ini juga diharapkan membantu mengidentifikasi startup yang dinilai siap memperoleh pendanaan.

Selain itu, Komdigi telah membentukGaruda Spark Innovation Hubsebagai wadah inkubasi startup. Melalui fasilitas ini, startup dapat mengikuti program inkubasi, pengujian produk, hinggademo dayyang difasilitasi pemerintah.

“Jadi ada serangkai inisiatif yang untuk diharapkan membantu peningkatan pendanaan. Jadi tidak hanya ngomong bahwa ayo dong investor datang,” katanya.

Berdasarkan laporanSoutheast Asia Startup Funding Report 2025olehDealStreetAsia, total pendanaan startup Indonesia sepanjang 2025 hanya mencapai US$340 juta atau sekitar Rp5,72 triliun dengan asumsi kurs Rp16.844 per dolar AS.

Nilai tersebut setara dengan 6,3% dari total investasi startup di Asia Tenggara pada periode yang sama. Secara regional, pendanaan startup masih didominasi Singapura yang mencatat 283 transaksi dengan total pendanaan sekitar US$4,20 miliar atau setara Rp70,75 triliun.

Indonesia berada di posisi berikutnya dengan 66 transaksi senilai US$0,34 miliar atau sekitar Rp5,72 triliun. Malaysia menyusul dengan 40 transaksi senilai US$0,26 miliar atau sekitar Rp4,38 triliun, diikuti Vietnam dengan 36 transaksi senilai US$0,36 miliar atau sekitar Rp6,06 triliun.

Filipina membukukan 23 transaksi dengan nilai sekitar US$0,12 miliar atau setara Rp2,02 triliun, Thailand mencatat 10 transaksi senilai US$0,08 miliar atau sekitar Rp1,35 triliun, sementara Kamboja mencatat tiga transaksi dengan nilai US$0,02 miliar atau sekitar Rp336,9 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap alasan investor lebih tertarik menanamkan modalnya ke Vietnam dibandingkan Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan investor ketika masuk ke Indonesia adalah dari sisi regulasi.

"Persyaratan dokumen yang sangat banyak, kewajiban menggunakan konsultan, hingga berbagai masalah sistem menjadi hambatan utama," jelasnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

Shinta menegaskan bahwa faktor regulasi yang tumpang tindih dan tidak konsisten membuat proses kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia masih dinilai memakan waktu dan biaya.

Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang dinilai lebih cepat dan efisien dalam memproses investasi.

Selain persoalan regulasi, Shinta menekankan Indonesia masih dianggap sebagai high cost economy. Dia mencontohkan, biaya logistik Indonesia saat ini mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13% dan China 16%.

Sementara itu, harga listrik industri di Indonesia tercatat 32% lebih mahal dibandingkan Vietnam.

Selain itu, tekanan biaya produksi juga meningkat signifikan. Berdasarkan data Apindo, Shinta menyebut inflasi naik 138%, PDB tumbuh 147%, dan upah buruh melonjak 197% dalam periode 2014–2025.

“Ini semua membuat biaya produksi kita kurang kompetitif. Pada akhirnya, ketika kita berkompetisi dengan negara tetangga, biaya menjadi pembanding utama,” katanya.

Adapun, untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat daya saing nasional, Apindo menetapkan empat fokus utama untuk menjalankan fungsi advokasi serta koordinasi kebijakan yang strategis dengan pemerintah.

Pertama, mendukung program pemerintah untuk memperkuat basis produktivitas nasional, termasuk link and match ketenagakerjaan dan peningkatan keterampilan di industri masa depan.

Kedua, menjadi mitra strategis pemerintah dalam perundingan global dengan memberikan masukan mengenai kebutuhan dunia usaha. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dinilai masih tumpang tindih.

Terakhir, Apindo turut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan struktural melalui proses deregulasi agar kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat top-down, tetapi mencerminkan kebutuhan pelaku usaha.

“Apindo memastikan bahwa pertumbuhan harus berbasis shared effort—tumbuh dari bawah, bukan hanya dari atas,” ujar Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mendorong pemerintah untuk terus melakukan deregulasi aturan dan reformasi institusi untuk mendorong perekonomian nasional, seperti yang dilakukan Vietnam.

Mari menjelaskan bahwa Vietnam dalam satu dekade terakhir berhasil menarik banyak investasi dan memperdalam rantai pasoknya. Dia mencontohkan bahwa Vietnam sudah menjadi salah satu pemain utama pengekspor produk tekstil (textile), pakaian jadi (garment), alas kaki (footwear), semi konduktor, dan elektronik dunia.

"Kita [Indonesia] sudah jauh ketinggalan kalau mau lihat dari textile, garment, footwear yang laborintensive [padat karya], sampai dengan elektronik, semi konduktor, kita sudah kalah jauh [dari Vietnam]," ujar Mari dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia ini, Vietnam berhasil menarik investor jangkar (anchor tenant) seperti Intel dan perusahaan-perusahaan multinasional China.

Dia menekankan bahwa keberhasilan Vietnam itu tak datang begitu saja. Mari menggarisbawahi bahwa Vietnam sangat konsisten menjalankan kebijakan perekonomian hingga terus merampingkan pemerintahannya agar lebih efisien.

Sebagai informasi, Vietnam melakukan reformasi institusi besar-besaran dengan dengan menggabungkan kementerian dan mengurangi jumlah unit pemerintahan sebesar 15%—20% pada akhir 2024.

"Saya hanya menyampaikan itu, kita bukannya mau mengatakan itu [merampingkan pemerintahan] harus kita lakukan, tapi deregulasi dan bold reform [reformasi besar-besaran] itu penting," ujar Mari.

Di samping itu, eks menteri perdagangan itu menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia tidak bisa langsung dibandingkan dengan Vientam. Misalnya, bentuk pemerintahan keduanya berbeda, begitu juga dengan besar negara dan jumlah penduduknya.

Selain itu, sambungnya, Vietnam lebih tergantung kepada China. Oleh sebab itu, dia meyakini Indonesia punya peluang lebih besar dalam memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Alasannya, perang dagang antara AS-China mendorong perusahaan multinasional memindahkan pabrik atau menambah fasilitas produk di luar Negeri Panda. Negara-negara dengan preferensi tarif yang relatif rendah ke AS seperti Indonesia pun berpotensi menjadi negara tujuan perusahaan multinasional itu.

"Vietnam itu jauh lebih kecil dari kita dari segi tenaga kerja, dari segi domestic market [pasar domestiknya], dan mereka jauh lebih interdependensinya dengan China dibandingkan kita. Maka itu mereka istilahnya di-punish [dihukum] juga oleh Amerika. Jadi, maka itu dalam diversifikasi [rantai pasok] ini, Indonesia dilihat sangat menarik apalagi setelah kita tanda tangan IEU-CEPA [perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa]," tutup Mari.