Bisnis.com, JAKARTA -- Perizinan yang berbelit-belit masih menjadi salah satu persoalan klasik yang berpotensi menghambat ekspansi perekonomian Indonesia.

Pemerintah memang telah melakukan serangkaian relaksasi kebijakan untuk mengurai masalah perizinan, termasuk deregulasi mulai dari implementasi Online Single Submission hingga Undang-undang Cipta Kerja, namun hasilnya belum optimal untuk mengeluarkan RI dari stagnasi pertumbuhan di angka 5%.

Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa investasi yang direpresentasikan dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menjadi salah satu penopang pertumbuhan PDB.

Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhannya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 lalu misalnya, laju pertumbuhan PMTB tercatat sebesar 3,8%. Sementara itu, laju pertumbuhan PMTB pada 2025 mengalami kenaikan yang cukup eksponensial di kisaran angka 5,09%.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak serta merta menaikkan peran PMTB dalam struktur PDB. Tren selama 5 tahun terakhir justru menunjukkan kalau kontribusi PMTB ke PDB mengalami penurunan. Pada 2021 misalnya, kontribusi PMTB masih mencapai 30,79%, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya terus menurun ke level 29% dan pada tahun 2025 turun ke angka 28,77% terhadap PDB.

Kondisi yang dihadapi Indonesia ini berbanding terbalik dengan Vietnam, yang rapor ekonominya mampu menembus angka 8,05%. Investasi menjadi pendorong utama laju ekonomi Vietnam yang cukup impresif tersebut.

Isu Klasik di Perizinan

Adapun, pemerintah mengakui bahwa rumitnya birokrasi pelayanan perizinan menjadi hambatan struktural yang membuat iklim investasi di Indonesia tertinggal dibandingkan Vietnam.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa Vietnam saat ini menjadi parameter sekaligus pesaing utama Indonesia dalam memperebutkan aliran modal asing di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang bisa menembus 8% pada 2025 tak lepas dari kontribusi investasi yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran 5%.

Todotua menyoroti bahwa salah satu pembeda utama antara Indonesia dan Vietnam terletak pada siklus investasi. Di Vietnam, sambungnya, siklus investasi praktis hanya sebatas pada masa konstruksi fisik; sementara di Indonesia, rentang waktu dari komitmen hingga eksekusi bisa sangat memakan waktu.

"Di negara kita, memang to be honest, siklus investasi ini masih relatif mungkin 4 tahunan 5 tahunan. Di situ salah satunya ada kontribusi dari pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi tidak bisa tereksekusi secara cepat," ujarnya dalam Sosialisasi Penyesuaian PP 28/2025 di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Pertumbuhan dan Kontribusi PMTB ke PDB 2021-2025

Sumber:Badan Pusat Statistik

Lambatnya pelayanan perizinan ini terlihat jelas dalam data sistem Online Single Submission (OSS). Todotua mencatat bahwa pada awal dirinya bertugas di Kementerian, terdapat tumpukan investasi yang belum terealisasi (unrealized investment) dengan nilai fantastis, yaitu mencapai hampir Rp1.500 triliun.

Perusahaan-perusahaan tersebut sejatinya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan memiliki komitmen investasi yang jelas. Kendati demikian, laporan realisasinya nihil lantaran tidak dapat dieksekusi di lapangan akibat terhalang masalah izin.

"Kementerian Investasi dan Hilirisasi sangat benar-benar memahami betul bahwa ini adalah konteks yang sangat penting untuk kita benahi. Ini bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan, tetapi kita berpikiran bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan ini," tegas Todotua.

Masalah Egosektoral

Di sisi lain, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengakui bahwa masalah perizinan kerap terkait ketidaksinkronan ketentuan antar kementerian/lembaga (K/L).

Febrio mencontohkan, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP kerap menemukan tidak berjalannya komitmen waktu penyelesaian atau Service Level Agreement (SLA) di berbagai K/L. Oleh sebab itu, Satgas P2SP melakukan rapat dengan K/L untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahkan disidangkan secara terbuka.

"Banyak yang misalnya katanya SLA-nya sekian hari, ternyata belum terjadi. Nah lalu kita cek kenapa belum terjadi, K/L-nya datang dan menjelaskan masalahnya," ungkapnya usai sidang terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu menjelaskan bahwa masalah perizinan yang dikeluhkan sangat bervariasi, mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga perizinan usaha spesifik lainnya. Sektor yang melapor pun bervariasi, mulai dari sektor tekstil, apotek, hingga kendala impor bahan baku untuk pembangunan pabrik.

Pemerintah, sambungnya, sengaja membawa masalah ini ke sidang terbuka secara transparan untuk memaksa K/L bersinergi dan bekerja lebih cepat. Menurutnya, upaya 'buka-bukaan' ini mulai membuahkan hasil, yang terlihat dari sekitar 89 aduan yang masuk, setengahnya sudah berhasil dicarikan jalan keluar oleh tim teknis yang melibatkan 26 K/L.

Febrio juga menjelaskan bahwa penyelesaian aduan secara terbuka ini diharapkan menciptakan efek domino. Tidak hanya merampungkan kasus yang dilaporkan, tetapi juga mempercepat proses perizinan di tempat lain dan menyuntikkan sentimen positif ke pasar bahwa pemerintah serius membenahi iklim investasi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi tiga mesin pertumbuhan ekonomi yang tengah dipacu pemerintah. Pertama, akselerasi belanja fiskal yang harus bergerak cepat. Kedua, menjaga likuiditas sektor keuangan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia.

Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo Anne Susanto berharap pemerintah segera membenahi perizinan di lintas kementerian dan lembaga supaya Indonesia bisa bersaing dalam menggaet investasi. "Harapannya dengan pembenahan di berbagai kementerian, bertahap kita meningkatkan ease doing of business."

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui bahwa rumitnya birokrasi pelayanan perizinan menjadi hambatan struktural yang membuat iklim investasi di Indonesia tertinggal dibandingkan Vietnam.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa Vietnam saat ini menjadi parameter sekaligus pesaing utama Indonesia dalam memperebutkan aliran modal asing di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang bisa menembus 8% pada 2025 tak lepas dari kontribusi investasi yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran 5%.

Todotua menyoroti bahwa salah satu pembeda utama antara Indonesia dan Vietnam terletak pada siklus investasi.

Di Vietnam, sambungnya, siklus investasi praktis hanya sebatas pada masa konstruksi fisik; sementara di Indonesia, rentang waktu dari komitmen hingga eksekusi bisa sangat memakan waktu.

"Di negara kita, memang to be honest, siklus investasi ini masih relatif mungkin 4 tahunan 5 tahunan. Di situ salah satunya ada kontribusi dari pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi tidak bisa tereksekusi secara cepat," ujarnya dalam Sosialisasi Penyesuaian PP 28/2025 di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Lambatnya pelayanan perizinan ini terlihat jelas dalam data sistem Online Single Submission (OSS). Todotua mencatat bahwa pada awal dirinya bertugas di Kementerian, terdapat tumpukan investasi yang belum terealisasi (unrealized investment) dengan nilai fantastis, yaitu mencapai hampir Rp1.500 triliun.

Perusahaan-perusahaan tersebut sejatinya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan memiliki komitmen investasi yang jelas. Kendati demikian, laporan realisasinya nihil lantaran tidak dapat dieksekusi di lapangan akibat terhalang masalah izin.

"Kementerian Investasi dan Hilirisasi sangat benar-benar memahami betul bahwa ini adalah konteks yang sangat penting untuk kita benahi. Ini bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan, tetapi kita berpikiran bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan ini," tegas Todotua.

Reformasi via PP 28/2025

Sebagai solusi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025. Beleid ini diklaim sebagai bentuk reformasi perizinan menyeluruh yang akan memberikan kepastian berusaha bagi para investor.

Todotua menjelaskan bahwa terobosan utama dalam PP 28/2025 adalah penerapan Service Level Agreement (SLA) yang diikat dengan mekanisme 'fiktif positif'. Melalui skema ini, jika instansi terkait tidak menerbitkan izin sesuai batas waktu SLA yang ditentukan maka izin tersebut secara hukum dianggap telah terbit dan disetujui.

Dari total 372 perizinan yang mencakup sekitar 1.700 KBLI, pemerintah telah memetakan lebih dari 180 perizinan yang kini masuk ke dalam ekosistem fiktif positif dengan SLA yang ketat.

"Salah satu contoh yang paling mudah adalah pelayanan perizinan perhotelan. Dalam 28 hari, kita sudah bisa memberikan kepastian, izinnya pasti keluar dan pelaku usaha sudah bisa merealisasikan investasinya," jelas Todotua

Dia menekankan bahwa kepastian waktu ini sangat krusial. Bagaimanapun, sambungnya, dunia usaha menuntut kecepatan agar momentum bisnis tidak hilang seiring berjalannya waktu.

"Orang berusaha itu ada jenis-jenis usaha yang siklusnya pendek. Jangan-jangan tren bisnisnya sudah berubah, tetapi izinnya juga belum keluar-keluar. Banyak terjadi hal seperti itu," tutup Todotua.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi asing langsung yang menembus Rp900,9 triliun pada 2025 menyisakan catatan krusial bagi perekonomian nasional. Pasalnya, rasio penanaman modal asing (PMA) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru mencatatkan penurunan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan data yang diolah Bisnis, rasio PMA terhadap PDB Indonesia menyusut 20 basis poin menjadi 3,87% pada 2025, turun dari capaian 2024 yang sempat menyentuh level 4,07%. Koreksi ini memutus tren kenaikan konsisten yang terjadi sejak 2020.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai penurunan ini dipicu oleh anomali ganda, yakni tekanan eksternal dan pertumbuhan nominal domestik yang tinggi.

Rizal menjelaskan, penurunan rasio tersebut lebih bersifat relative effect ketimbang kontraksi investasi asing secara absolut. Di satu sisi, arus Foreign Direct Investment (FDI) global masih tertekan akibat suku bunga tinggi di negara maju dan risiko geopolitik.

"Sementara di dalam negeri PDB nominal tumbuh relatif cepat didorong inflasi positif dan konsumsi rumah tangga yang berada di kisaran 4,5% hingga 5%," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (17/1/2026).

Dia menambahkan, secara aritmetika, ketika laju pertumbuhan PDB melampaui pertumbuhan PMA, rasio otomatis akan terkoreksi meskipun nilai nominal investasi tetap jumbo.

Lampu Kuning Daya Saing

Kendati penurunan rasio dipengaruhi faktor teknis aritmetika, Rizal memberikan catatan tebal terkait daya saing investasi RI dibandingkan negara pesaing setara.

Menurutnya, Indonesia memang belum kehilangan daya tarik struktural. Dengan rasio 3,87%, posisi Indonesia masih sebanding dengan Filipina dan unggul di atas India.

Hanya saja, berdasarkan catatan Rizal, Indonesia mulai tertinggal cukup jauh dari Vietnam yang konsisten mencatatkan rasio PMA di atas 5% terhadap PDB mereka. Dia menegaskan kesenjangan performance dengan Vietnam ini berakar pada masalah klasik: kualitas kepastian kebijakan dan eksekusi proyek di lapangan.

"Indikator tata kelola masih menempatkan Indonesia lebih lemah pada aspek kualitas regulasi dan kepastian hukum," tegasnya.

Kondisi inilah yang membuat investor asing mengambil sikap hati-hati. Meskipun tidak menarik modal yang sudah tertanam (capital outflow), investor cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi baru (wait and see) hingga kepastian hukum dinilai lebih kondusif.

Sebagai catatan, sebelum terkoreksi pada 2025, rasio PMA terhadap PDB Indonesia sempat merangkak naik secara konsisten, mulai dari 2,67% pada 2020, 2,68% pada 2021, melonjak ke 3,34% pada 2022, kembali naik ke 3,56% pada 2023, dan mencapai rekor tertinggi 4,07% pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap alasan investor lebih tertarik menanamkan modalnya ke Vietnam dibandingkan Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan investor ketika masuk ke Indonesia adalah dari sisi regulasi.

"Persyaratan dokumen yang sangat banyak, kewajiban menggunakan konsultan, hingga berbagai masalah sistem menjadi hambatan utama," jelasnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

Shinta menegaskan bahwa faktor regulasi yang tumpang tindih dan tidak konsisten membuat proses kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia masih dinilai memakan waktu dan biaya.

Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang dinilai lebih cepat dan efisien dalam memproses investasi.

Selain persoalan regulasi, Shinta menekankan Indonesia masih dianggap sebagai high cost economy. Dia mencontohkan, biaya logistik Indonesia saat ini mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13% dan China 16%.

Sementara itu, harga listrik industri di Indonesia tercatat 32% lebih mahal dibandingkan Vietnam.

Selain itu, tekanan biaya produksi juga meningkat signifikan. Berdasarkan data Apindo, Shinta menyebut inflasi naik 138%, PDB tumbuh 147%, dan upah buruh melonjak 197% dalam periode 2014–2025.

“Ini semua membuat biaya produksi kita kurang kompetitif. Pada akhirnya, ketika kita berkompetisi dengan negara tetangga, biaya menjadi pembanding utama,” katanya.

Adapun, untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat daya saing nasional, Apindo menetapkan empat fokus utama untuk menjalankan fungsi advokasi serta koordinasi kebijakan yang strategis dengan pemerintah.

Pertama, mendukung program pemerintah untuk memperkuat basis produktivitas nasional, termasuk link and match ketenagakerjaan dan peningkatan keterampilan di industri masa depan.

Kedua, menjadi mitra strategis pemerintah dalam perundingan global dengan memberikan masukan mengenai kebutuhan dunia usaha. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dinilai masih tumpang tindih.

Terakhir, Apindo turut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan struktural melalui proses deregulasi agar kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat top-down, tetapi mencerminkan kebutuhan pelaku usaha.

“Apindo memastikan bahwa pertumbuhan harus berbasis shared effort—tumbuh dari bawah, bukan hanya dari atas,” ujar Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui bahwa efektivitas investasi di Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara kompetitor seperti Vietnam dan India.

Oleh karena itu, pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah, terutama dalam hal mengefisienkan investasi yang masuk di dalam negeri.

Deputi I Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Ferry Irawan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih berada di level 5,79. Artinya, perlu investasi senilai 5,79% dari produk domestik bruto (PDB) untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 1%.

ICOR Indonesia itu jauh lebih tinggi (efisiensi rendah) dibandingkan Vietnam dan India yang masing-masing ada di level 3,58 dan 4,56.

"Sekarang kita di 5,79, mudah-mudahan ini bisa terus kita tekan, karena melihat dengan historical yang ada, Vietnam bisa melompat tinggi growth-nya [pertumbuhan ekonominya] dengan tadi efisiensi dalam hal ICOR-nya," ungkap Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia mengaku pemerintah terus menggodok kebijakan untuk menurunkan ICOR. Misalnya, dengan peningkatan kepastian berusaha melalui deregulasi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, hingga super tax deduction (untuk Training dan R&D); dan penguatan koordinasi kementerian/lembaga

Ferry menjelaskan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

Menurutnya, ada tiga perubahan utama dalam PP 28/2025 yaitu penerapan waktu layanan (Service Level Agreement/SLA) dalam proses penerbitan perizinan berusaha, penerapan kebijakan Fiktif-Positif, dan proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).

"Ini kita harapkan juga memberikan kepastian kepada investor yang akan masuk," ujarnya.

Selain itu, relaksasi kebijakan impor karena akses terhadap bahan baku masih menjadi tantangan. Ferry menjelaskan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 awalnya melonggarkan prosedur impor, tetapi juga mencakup produk tekstil (HS 50-63), yang akhirnya berisiko melemahkan industri dalam negeri.

Akibatnya, pemerintah memutuskan mencabut Permendag) No. 8/2024 itu dan diganti dengan Permendag No. 16/2025.

Selain itu, pengaturan impor diatur ulang berdasarkan klaster komoditas melalui Permendag No. 17 hingga No. 24/2025. Relaksasi kini hanya berlaku untuk 10 komoditas strategis, dengan pengecualian untuk produk padat karya tertentu.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan banyak kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investor yang mau masuk ke Indonesia. Ferry menyampaikan bahwa sejumlah KEK sangat tematik, seperti di Gresik yang fokus untuk hilirisasi (terutama tembaga dan emas), di Singosari untuk penguatan ekosistem sektor digital, hingga di Batam untuk data center.

"Serta beberapa KEK lainnya yang tematik untuk memberikan tempat yang nyaman bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mendorong pemerintah untuk terus melakukan deregulasi aturan dan reformasi institusi untuk mendorong perekonomian nasional, seperti yang dilakukan Vietnam.

Mari menjelaskan bahwa Vietnam dalam satu dekade terakhir berhasil menarik banyak investasi dan memperdalam rantai pasoknya. Dia mencontohkan bahwa Vietnam sudah menjadi salah satu pemain utama pengekspor produk tekstil (textile), pakaian jadi (garment), alas kaki (footwear), semi konduktor, dan elektronik dunia.

"Kita [Indonesia] sudah jauh ketinggalan kalau mau lihat dari textile, garment, footwear yang laborintensive [padat karya], sampai dengan elektronik, semi konduktor, kita sudah kalah jauh [dari Vietnam]," ujar Mari dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia ini, Vietnam berhasil menarik investor jangkar (anchor tenant) seperti Intel dan perusahaan-perusahaan multinasional China.

Dia menekankan bahwa keberhasilan Vietnam itu tak datang begitu saja. Mari menggarisbawahi bahwa Vietnam sangat konsisten menjalankan kebijakan perekonomian hingga terus merampingkan pemerintahannya agar lebih efisien.

Sebagai informasi, Vietnam melakukan reformasi institusi besar-besaran dengan dengan menggabungkan kementerian dan mengurangi jumlah unit pemerintahan sebesar 15%—20% pada akhir 2024.

"Saya hanya menyampaikan itu, kita bukannya mau mengatakan itu [merampingkan pemerintahan] harus kita lakukan, tapi deregulasi dan bold reform [reformasi besar-besaran] itu penting," ujar Mari.

Di samping itu, eks menteri perdagangan itu menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia tidak bisa langsung dibandingkan dengan Vientam. Misalnya, bentuk pemerintahan keduanya berbeda, begitu juga dengan besar negara dan jumlah penduduknya.

Selain itu, sambungnya, Vietnam lebih tergantung kepada China. Oleh sebab itu, dia meyakini Indonesia punya peluang lebih besar dalam memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Alasannya, perang dagang antara AS-China mendorong perusahaan multinasional memindahkan pabrik atau menambah fasilitas produk di luar Negeri Panda. Negara-negara dengan preferensi tarif yang relatif rendah ke AS seperti Indonesia pun berpotensi menjadi negara tujuan perusahaan multinasional itu.

"Vietnam itu jauh lebih kecil dari kita dari segi tenaga kerja, dari segi domestic market [pasar domestiknya], dan mereka jauh lebih interdependensinya dengan China dibandingkan kita. Maka itu mereka istilahnya di-punish [dihukum] juga oleh Amerika. Jadi, maka itu dalam diversifikasi [rantai pasok] ini, Indonesia dilihat sangat menarik apalagi setelah kita tanda tangan IEU-CEPA [perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa]," tutup Mari.