REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menyiapkan pendekatan baru untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Strategi itu dijalankan melalui mekanisme de-bottlenecking atau penghapusan hambatan investasi berbasis persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.

Pemerintah menilai pendekatan tersebut penting guna memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keterlibatan investor dan dunia usaha menjadi faktor utama dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029.

“Tanpa partisipasi sektor swasta yang signifikan, hampir mustahil menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen,” kata Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel: Resolving Bottleneck, Accelerating Investment di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menkeu menjelaskan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10 persen. Adapun sekitar 90 persen aktivitas ekonomi ditopang sektor swasta.

Menurut dia, pemerintah kini memprioritaskan pembenahan iklim bisnis melalui kebijakan investasi yang lebih fleksibel, kepastian hukum, serta konsistensi penegakan aturan.

Pemerintah juga ingin memperkuat implementasi kebijakan lewat mekanisme yang lebih praktis dan transparan agar kepercayaan investor tetap terjaga.

“Pendekatan saya adalah sebaliknya. Saya mendengarkan dari pihak sektor swasta apa masalah mereka sebenarnya, dan kami memecahkan masalah tersebut,” ujar Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis prospek ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak global maupun sentimen negatif yang belakangan mengemuka terhadap kebijakan yang ia buat.

Menurut Purbaya, fondasi ekonomi yang sedang dibangun akan menjadi pendorong utama pertumbuhan sekaligus menopang kinerja pasar modal ke depan.

“Walaupun sekarang banyak berita negatif yang jelek-jelekin saya katanya. Tapi saya tahu betul, yang kita jalankan gak main-main,” ujar Purbaya dalam Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana dan Pembukaan Pekan Reksa Dana 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/4/2026).

Purbaya menegaskan pemerintah tengah menjalankan reformasi ekonomi yang serius, bukan kebijakan setengah hati.

Bendahara negara ini mengatakan, ia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding tren sebelumnya.

Jika selama ini ekonomi tumbuh di kisaran 5 persen, menurut dia, pemerintah sedang merancang akselerasi menuju pertumbuhan yang lebih tinggi.

Purbaya menyebut kewenangan percepatan pembangunan yang kini dikonsolidasikan melalui satuan tugas di bawah pemerintah dimaksudkan untuk memangkas hambatan birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program strategis.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi domestik sejauh ini menunjukkan ketahanan yang baik.

Ia bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi tetap berada di atas 5,5 persen pada semester awal tahun ini, meski tekanan ekonomi global belum sepenuhnya mereda.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyinggung reformasi di sektor penerimaan negara yang menurutnya mulai menunjukkan hasil.

Purbaya mengeklaim penerimaan pajak tumbuh 20 persen dalam tiga bulan pertama, ditopang pembenahan sistem dan reformasi perpajakan.

“Reformasi kita perbaiki, reformasi betulan. Tiga bulan pertama itu pajak saya tumbuh 20 persen, nanti akan lebih,” ucap dia.

Menurut Purbaya, kombinasi percepatan pembangunan, reformasi fiskal, dan penguatan sektor swasta bisa membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi, bahkan mendekati 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Ia mengakui target itu kerap dinilai terlalu ambisius, namun menurutnya arah menuju pertumbuhan tersebut mulai terlihat.

“Pertumbuhan 8 persen mungkin orang-orang bilang terlalu tinggi, tapi kalau untuk saya sudah hampir kelihatan nanti 2 tahun, 3 tahun lagi,” kata Purbaya.

Optimisme terhadap ekonomi itu, lanjut dia, akan tecermin pula di pasar saham.

Ia mengatakan pergerakan bursa pada dasarnya mengikuti fundamental ekonomi, sehingga jika ekonomi terus menguat, prospek pasar modal juga akan ikut terdorong.

Purbaya menjelaskan masyarakat dapat memilih instrumen sesuai profil risiko, mulai dari reksa dana pasar uang, obligasi, hingga saham.

Purbaya menilai penguatan partisipasi investor domestik, termasuk melalui reksa dana, menjadi bagian penting untuk memperdalam pasar keuangan nasional sekaligus menopang pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2027. Indonesia akan ‘naik kelas’ bila bergabung OECD, namun ada ‘biaya’-nya.

Sejak 2007, status Indonesia masih menjadi “mitra utama” dengan OECD. Pemerintah mulai serius mengajukan diri menjadi anggota penuh pada 2023, ketika mengirimkan surat kepada pimpinan OECD. Pada 2 Mei 2024, OECD kemudian mengirim peta jalan aksesi kepada pemerintah.

Pemerintah kemudian menindaklanjutinya dengan menyampaikan initial memorandum (IM) yang berisi penilaian mandiri atas keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD pada 3 Juni 2025.

Saat ini, proses aksesi Indonesia sedang dalam fase tinjauan teknis komprehensif oleh 25 komite teknis OECD. Tinjauan ini membedah berbagai lini kebijakan publik pemerintah, mulai dari lalu lintas perdagangan dan investasi, inovasi, tata kelola pemerintahan, hingga sektor pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pentingnya Indonesia menjadi anggota penuh OECD terutama pada era ketidakpastian global seperti saat ini.

Menurutnya, prediksi ekonomi tak lagi bisa bersandar pada hitungan tahunan atau kuartalan, melainkan harus disesuaikan secara mingguan merespons dinamika global, seperti ketegangan di Selat Hormuz beberapa waktu belakangan.

Dalam konteks itu, sambung Airlangga, keselarasan regulasi domestik dengan standar organisasi negara maju di OECD diyakini akan memantapkan prediktabilitas dan iklim usaha Indonesia. Lebih dari itu, dia meyakini keanggotaan OECD akan mengangkat derajat Indonesia di mata investor dan pelaku usaha tingkat global.

“Terutama, ini [penyelarasan standar OECD] akan menarik investasi berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk memperdalam perdagangan Indonesia,” ujar Airlangga dalam acara Aksesi OECD & Implikasi Bagi Dunia Usaha di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Tak heran memang, mayoritas anggota OECD merupakan negara-negara maju di Eropa. Catatannya, perdagangan dan investasi antara negara-negara Eropa dan Indonesia masih cenderung minim.

Dalam konteks perdagangan misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 27 negara anggota Uni Eropa ‘hanya’ berperan sebesar 7,15% dari total nilai ekspor barang nonmigas Indonesia pada 2025. Sebagai perbandingan, China berperan sebesar 23,02% dan Amerika Serikat berperan hingga 11,47%.

Sementara dari sisi investasi langsung (foreign direct investment/FDI), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat negara-negara Eropa bahkan kerap tidak masuk dalam lima besar negara dengan FDI di Indonesia. Pada 2025 misalnya, lima negara dengan FDI terbanyak yaitu Singapura, Hongkong, China, Malaysia, dan Jepang.

Singkatnya, keanggotaan di OECD diharapkan bisa membuat Indonesia ‘naik kelas’ sehingga perdagangan dan investasi dari negara-negara maju (Eropa) bisa melonjak.

Tantangan Reformasi

Masalahnya, OECD menetapkan standar yang tinggi untuk anggota tetapnya. Selama ini, keanggotaan OECD layaknya cap yang menandakan bahwa suatu negara memiliki standar kebijakan yang baik dalam tata kelola perekonomiannya.

Singkatnya, jika ingin menjadi anggota OECD, maka Indonesia harus menetapkan standar tinggi lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu. Bahkan, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menilai proses aksesi merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling krusial bagi Indonesia pada dekade ini.

Dia beralasan bahwa standar dan perangkat kebijakan yang ditetapkan oleh OECD berpijak pada nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip ekonomi berbasis pasar.

Standar tersebut, sambungnya, dirancang untuk membentuk ekosistem regulasi yang solid, yang memungkinkan dunia usaha untuk bersaing, berinvestasi, dan bertumbuh secara berkelanjutan.

"Aksesi OECD akan berhasil apabila semua pihak ikut turun tangan dan merasa memiliki kepentingan [skin in the game]," tegas Cormann lewat video pernyataannya dalam acara yang sama.

Mantan menteri keuangan Australia ini pun meyakini jika standar OECD itu merupakan wujud proses reformasi transformatif yang selaras dengan target makroekonomi Visi Indonesia Emas 2045.

Cormann mencontohkan jika Indonesia mengikuti standar yang ditetapkan OECD maka ada tiga transformasi struktural yang akan tercapai. Pertama, penciptaan iklim bisnis yang lebih kompetitif melalui perbaikan kualitas regulasi, penegakan persaingan usaha yang sehat, dan peningkatan standar integritas publik.

Kedua, pengembangan talenta sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja di masa depan. Ketiga, pembaruan kebijakan lingkungan yang mampu melindungi aset sumber daya alam Indonesia, sembari menekan beban biaya kepatuhan (compliance costs) dunia usaha melalui harmonisasi regulasi dengan praktik terbaik internasional.

"Standar kami dikembangkan dalam kemitraan yang erat bersama Business at OECD, yang menjadi representasi suara dunia usaha dalam setiap kerja kami," jelas Cormann.

Senada, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey meyakini proses aksesi OECD bukanlah sekadar agenda administratif, melainkan sebuah upaya reformasi yang akan menentukan fundamental perekonomian Indonesia ke depan.

Menurutnya, reformasi teknis yang selaras dengan standar OECD hanya akan berhasil apabila mampu menghasilkan hasil ekonomi yang nyata. Dia pun memaparkan tiga pilar krusial yang harus menjadi fokus pemerintah dan dunia usaha di Indonesia.

Pertama, perlunya pelibatan yang terstruktur dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha. Kedua, koordinasi pemerintah-swasta yang kuat dan kelembagaan yang mumpuni. Ketiga, reformasi harus bersifat praktis dan berpijak pada realitas bisnis.

"Fokus awal perlu diarahkan pada area prioritas seperti kemudahan investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan [corporate governance], praktik bisnis yang bertanggung jawab, standar lingkungan, serta dukungan afirmasi bagi UMKM," tekannya pada kesempatan yang sama.

Inggris sebagai salah satu negara anggota senior OECD, lanjut Jermey, telah merasakan langsung keuntungan kelembagaan dari keanggotaan tersebut.

Menurutnya, standarisasi OECD terbukti membuahkan kerangka kebijakan makro yang lebih tahan uji, tata kelola yang transparan, kepastian regulasi yang tinggi, dan pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang jauh lebih kompetitif.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga berharap aksesi Indonesia menjadi anggota tetap OECD bisa menjadi katalis perbaikan kualitas kelembagaan dan menyapu hambatan birokrasi yang selama ini menjerat dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie pun menegaskan pemerintah harus melakukan refleksi atas kondisi struktural perekonomian saat ini.

"Kita harus jujur pada diri kita sendiri, dan ini adalah salah satu hal yang selalu ditekankan oleh Pak Airlangga [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian], bahwa salah satu tantangan terbesar yang masih kita hadapi saat ini adalah kualitas institusi kita," ungkap Anindya pada kesempatan yang sama.

Dia menekankan postulat dasar dalam dunia bisnis: pasar selalu menghargai rasa percaya (confidence) dan investor selalu mencari prediktabilitas (predictability). Kedua pilar krusial tersebut, lanjutnya, pada akhirnya bermuara pada kekuatan dan kredibilitas sebuah institusi.

Anindya memaparkan realitas di lapangan berdasarkan temuan terbaru dari survei Kadin Business Pulse. Dia mengungkapkan terdapat anomali antara optimisme pengusaha dan hambatan operasional di lapangan.

Pertama, iklim bisnis domestik sebenarnya tengah berada dalam tren yang positif. Hampir 50% pelaku usaha di Indonesia merencanakan ekspansi bisnis dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

Kedua, ketika dihadapkan pada realitas lapangan, sebanyak 20% responden menyebutkan bahwa birokrasi dan regulasi masih menjadi batu sandungan sekaligus isu terbesar yang mereka hadapi saat ini.

Ketiga, survei juga memotret bahwa 45% pelaku usaha menggantungkan rasa percaya diri mereka pada kepastian kebijakan pemerintah pusat, yang disusul oleh efektivitas insentif fiskal di daerah dan perbaikan kepastian hukum.

"Di sinilah aksesi OECD dapat memberikan pertolongan yang nyata. Aksesi ini akan membantu Indonesia memperkuat koherensi regulasi, meningkatkan standar pemerintahan, dan menciptakan lingkungan operasi yang lebih terprediksi bagi para pelaku bisnis," tegas Anindya.

Airlangga sendiri mengaku bahwa pemerintah serius mengatasi berbagai tantangan reformasi agar bisa sejalan dengan praktik terbaik internasional yang ditetapkan OECD. Apalagi, katanya, Indonesia sudah melakukan reformasi usai hasil investigasi Section 301 Amerika Serikat tahun lalu.

“Saya pikir, dengan semua isu ini, kita memiliki pengalaman dalam menerapkan praktik terbaik dalam regulasi,” kata Airlangga.

Dia mengaku Presiden Prabowo Subianto juga telah menugaskan Kemenko Perekonomian memimpin Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pertumbuhan yang melibatkan 27 instansi pemerintah guna mempercepat proses penyelarasan standardisasi OECD sejak Juli tahun lalu.

Pemerintah, sambungnya, juga ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi masa depan.

Airlangga mengungkapkan bahwa dengan dukungan Inggris, Indonesia tengah mematangkan pembangunan 10 kampus baru yang terafiliasi dengan Russell Group, serta penerapan program prioritas pengembangan ekosistem semikonduktor yang juga telah disepakati bersama Advanced Micro Foundry (AMF).

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia kembali menyoroti kebijakan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi, yaitu hanya usaha dengan omzet minimal Rp4,8 miliar per tahun yang wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan menyetor pajak penghasilan (PPh) penuh.

Dalam laporan bertajuk Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, Bank Dunia menilai kebijakan ambang batas PKP itu sebagai salah satu hambatan struktural yang membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) enggan naik kelas dan justru terjebak dalam ekosistem informal.

Bank Dunia mencatat ambang batas PKP yang mencapai Rp4,8 miliar per tahun itu hampir enam kali lipat lebih besar dibandingkan dengan rata-rata ambang batas di negara-negara maju anggota OECD.

Tingginya batasan tersebut dinilai secara signifikan telah mempersempit basis pajak PPN di Tanah Air. Akibat dari kebijakan ini, Bank Dunia mencatat hanya sekitar 0,3% dari usaha kecil di Indonesia yang saat ini berkontribusi membayar PPN.

"Karena ambang batas PPN jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan usaha mikro dan kecil di Indonesia, ambang batas yang tinggi ini terutama membatasi jumlah usaha menengah yang terdaftar dalam sistem PPN, sehingga mengurangi efisiensi pengumpulan pajak," tertulis dalam laporan yang dipimpin oleh dua ekonom senior William Seitz dan Wael Mansour itu, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Di satu sisi, pembebasan PPN ini memang menguntungkan sebagian besar UMKM karena mereka terhindar dari beban administratif serta biaya yang terkait dengan kepatuhan pembayaran PPN. Hanya saja, di sisi lain, insentif pembebasan ini justru menjadi semacam 'jebakan' yang membatasi kemampuan UMKM untuk bertransaksi secara formal di dunia bisnis.

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu memaparkan bahwa UMKM yang berstatus non-PKP tidak dapat mengeluarkan faktur PPN. Kondisi administratif ini membuat UMKM menjadi mitra yang kurang menarik bagi perusahaan-perusahaan besar, mengingat perusahaan besar sangat memerlukan dokumen faktur tersebut untuk mengklaim kredit pajak masukan mereka.

Dinamika inilah yang secara langsung menghambat terbentuknya keterkaitan rantai pasok komersial—baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang—antara sektor informal dan sektor formal. Padahal, akses untuk masuk ke pasar yang lebih luas dan rantai pasok perusahaan besar sangat krusial bagi UMKM.

Bank Dunia menekankan bahwa keterkaitan semacam ini merupakan salah satu indikator terkuat bagi kinerja usaha yang tinggi. Oleh karena itu, Bank Dunia menyimpulkan bahwa penetapan ambang batas PKP yang tinggi ini memberikan dampak kerugian ganda bagi perekonomian nasional.

"Akibatnya, ambang batas PPN yang tinggi tidak hanya menurunkan penerimaan pajak, tetapi juga menghambat integrasi UMKM ke dalam ekonomi formal, sehingga membatasi potensi pertumbuhan dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi," tegas Bank Dunia dalam laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat digitalisasi pendidikan nasional serta memperkuat hilirisasi industri melalui pembentukan dana investasi negara baru bernama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Hal itu disampaikan dalam Business Summit US–ASEAN di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Kamis (19/2/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengawali dengan mengaku tersentuh oleh pesan seorang kepala sekolah di wilayah terisolasi Papua yang untuk pertama kalinya menerima platform digital pendidikan. Pemerintah, kata dia, telah mendistribusikan lebih dari 288.000 layar interaktif pintar ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia hingga akhir Desember 2025.

Jumlah tersebut disebut hampir mencakup seluruh sekolah di Tanah Air. Tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan tiga layar interaktif di setiap sekolah.

“Target saya, pada akhir masa jabatan, semua ruang kelas di Indonesia memiliki layar interaktif yang memuat seluruh silabus dan dapat diakses kapan saja,” ujar Prabowo.

Menurutnya, digitalisasi pendidikan juga memungkinkan penerapan pembelajaran jarak jauh. Prabowo menjelaskan bahwa sekolah di pulau terpencil maupun daerah pegunungan akan memiliki akses ke pengajaran dari guru-guru terbaik melalui studio pusat.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan proses belajar tetap berjalan meski terjadi kekurangan tenaga pengajar di daerah tertentu.

Dia bahkan menyebut pemerintah pusat dapat memantau kondisi ruang kelas secara real time, mulai dari kehadiran guru hingga suasana belajar siswa. Menurutnya, respons dari siswa, orang tua, dan guru terhadap program ini sangat positif.

Bentuk Sovereign Wealth Fund Danantara

Selain reformasi pendidikan, Prabowo juga mengumumkan pembentukan sovereign wealth fund baru bernama Danantara. Dana investasi ini akan mengonsolidasikan seluruh aset milik negara untuk memperkuat investasi strategis, terutama dalam mendorong hilirisasi industri.

Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari reformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mempercepat industrialisasi nasional.

Prabowo menegaskan pemerintah serius menjalankan transformasi pendidikan dan ekonomi sebagai fondasi menuju Indonesia maju, sekaligus membuka peluang kerja sama investasi dengan mitra internasional.

“Melanjutkan hal tersebut, kami kini terus melakukan banyak reformasi. Misalnya, kami baru saja membentuk Sovereign Wealth Fund baru yang dinamakan Danantara. Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam dana investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih berada di zona merah tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan kepercayaan investor, terutama dari luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menurut Airlangga, pasar modal Indonesia justru mencatat sinyal positif berupa masuknya dana asing bersih (net inflow).

“IHSG pertama kita lihat terjadi net inflow asing. Net inflow asing berarti kepercayaan asing terhadap perbaikan itu ada,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan, tekanan terhadap IHSG saat ini lebih banyak disebabkan oleh aksi jual pada saham-saham tertentu yang berpotensi tidak likuid. Kondisi tersebut dipicu oleh perilaku investor yang terdorong fenomena fear of missing out (FOMO).

“Investor-investor banyak yang ikut, yang kita sering sebut fear of missing out,” katanya.

Airlangga menambahkan, sebagian investor melepas saham-saham yang selama ini dikategorikan sebagai saham olahan, seiring dengan rencana pengetatan regulasi terkait kewajiban peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) hingga 15 persen.

“Sehingga dengan demikian mereka melepas saat sekarang,” jelasnya.

Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa saham-saham dengan fundamental kuat tetap menunjukkan kinerja positif di tengah tekanan pasar.

“Tetapi kalau kita lihat saham-saham yang fundamentalnya bagus juga ada naik,” ujarnya.

Terkait komunikasi dengan lembaga global, Airlangga mengungkapkan bahwa pertemuan antara MSCI dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dilakukan secara daring.

“Pertemuan MSCI dengan BEI dilakukan secara Zoom,” katanya.

Dia menilai masuknya kembali dana asing menjadi indikator bahwa investor global masih percaya terhadap arah reformasi yang dilakukan pemerintah di sektor ekonomi dan pasar keuangan.

“Dengan masuknya net inflow asing, mereka percaya dengan upaya reform yang dilakukan,” pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini sebagai reaksi pasar yang berlebihan terhadap laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Rabu (28/1/2026).

“Menurut saya IHSG jatuh karena berita dari MSCI yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham. Persyaratan mereka kan soal manajemen yang bersih dan free float,” ujar Purbaya.

Kendati demikian, dia menegaskan laporan tersebut masih bersifat awal dan Indonesia masih memiliki waktu hingga Mei 2026 untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta MSCI.

“Ini baru laporan pertama. Masih ada waktu eksekusi sampai Mei. Saya sudah bicara dengan Ketua OJK, dan beliau bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei,” katanya.

Purbaya menilai gejolak pasar tersebut hanya bersifat sementara dan yakin emiten-emiten domestik mampu menyesuaikan diri dengan standar MSCI agar tetap dapat masuk dalam indeks global dan menjadi tujuan investasi investor asing.

“Ini hanya shock sesaat. Perusahaan-perusahaan itu pasti bisa menyesuaikan MSCI dan bisa masuk ke indeks MSCI maupun saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan asing global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah pembenahan fundamental ekonomi nasional secara serius, bukan sekadar merespons fluktuasi pasar jangka pendek.

“Buat saya yang penting kita perbaiki ekonominya. Karena ekonominya betul-betul membaik. Saya nggak main-main,” tegasnya.

Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Purbaya mengungkapkan akan melantik sekitar 33 hingga 34 pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rotasi besar-besaran dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan integritas institusi.

“Habis ini saya akan melantik sekitar 33–34 pejabat bea cukai baru. Saya putar, saya rotasi. Yang nggak perform saya geser ke pinggir,” ujarnya.

Dia bahkan menyebut telah melakukan langkah shock therapy dengan memindahkan sejumlah pejabat di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Tanjung Priok, Batam, Semarang, Surabaya, hingga Bali.

“Kalau saya cuma ngomong aja, nggak akan gerak. Sekarang saya shock yang besar-besar. Saya harapkan nanti bisa bekerja lebih baik lagi,” pungkas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi sepuluh tahun terakhir yang mencapai Rp9,1 triliun. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%. P

ertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

“Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Banyaknya penduduk hingga potensi sumber daya alam menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asean, sekaligus menjadikannya satu-satunya wakil regional di G20. Ekonomi besar itu tidak luput dari ujian, berbagai krisis ekonomi menempa Indonesia dalam empat dekade terakhir.

Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Peribahasa itu barangkali tepat untuk menggambarkan Indonesia, bahwa semakin besar skala ekonomi maka semakin besar pula guncangannya saat terjadi krisis.

Krisis 1998 menjadi yang paling banyak dibicarakan, karena terjadi beriringan dengan reformasi. Tidak hanya reformasi politik, terjadi berbagai reformasi ekonomi setelah krisis tersebut, seperti pembenahan regulasi perbankan hingga keuangan negara.

Kondisi ekonomi pada 1998 juga menjadi momok tersendiri bagi banyak orang, yang terpaksa kehilangan pekerjaan maupun mengalami kebangkrutan usaha. Seolah ada harapan kolektif masyarakat agar kondisi ekonomi tidak pernah kembali seperti 1998.

Setelah itu, Indonesia tidak lantas imun terhadap krisis, terdapat beberapa guncangan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun sesuatu yang bukan bagian dari aktivitas ekonomi: virus.

Ekonomi global, tidak terkecuali Indonesia, seolah lumpuh pada 2020 akibat penyebaran Covid-19. Virus itu menyebar dengan cepat dan membawa risiko tinggi bagi orang-orang dengan penyakit bawaan atau komorbid, maupun mereka yang imunitasnya kurang baik, sehingga aktivitas menjadi sangat terbatas dan perekonomian pun kena getahnya.

Sejak 1961, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi negatif sebanyak tiga kali, yakni pada 1963 yaitu -2,24%, pada 1998 sebesar -13,13%, dan pada 2020 yakni -2,07%.

Dilema besar terjadi pada 2020—2021, masyarakat harus keluar rumah untuk bekerja, mencari nafkah, tetapi ada 'hantu' yang bisa mengancam kesehatan atau nyawa mereka. Pertaruhan yang tidak main-main.

Berbagai krisis itu akhirnya bisa dilewati dan Indonesia kembali mampu memulihkan ekonominya. Namun, berbagai krisis itu selalu meninggalkan luka yang sembuh cukup lama—Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering menyebutnya sebagai scarring effect.

Bisnis merangkum sejumlah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam empat dekade terakhir. Pada rentang waktu itu pula, selama 40 tahun, Bisnis Indonesia turut memotret dan memberitakan perekonomian Indonesia secara objektif dan mendalam, untuk menjadi navigasi bisnis terpercaya bagi para pembacanya.

Krisis Moneter dan Keuangan Asia 1998

Riak-riak krisis mulai terjadi pada 1997 di Thailand. Saat itu, pemerintah Negeri Gajah Putih terbebani utang luar negeri yang amat besar, nilai tukar baht melemah dan cadangan devisa tergerus.

Investor asing telah menggelontorkan dana jumbo ke sejumlah negara Asia dalam satu dekade terakhir karena dinilai sangat prospektif. Namun, gejolak di Thailand itu membuat mereka menjual mata uang dan aset dari regional tersebut.

Tekanan di Thailand memang tidak seketika merembet ke negara-negara lain. Namun, seiring waktu, investor turut menarik dana dari negara-negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Nilai tukar rupiah mulai terkena dampaknya pada Agustus 1997.

Nilai tukar rupiah yang semula berada di kisaran Rp2.600 per dolar AS terus melemah, tertekan hingga mencapai Rp17.000 per dolar AS pada Januari 1998. (Batas psikologis itu sempat tersentuh kembali pada 7 April 2025, ketika rupiah melemah ke level Rp17.261 per dolar AS)

Pada akhir 1997 inflasi telah menanjak ke level 11,05%, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga barang-barang dan semakin menyadari ada lampu kuning perekonomian. Rupanya, kondisi itu belum menjadi yang terburuk, pada 1998 terjadi hiperinflasi, yakni tingkat inflasi mencapai 77,6%.

Cadangan devisa pada akhir 1997 juga tercatat hanya sebesar US$21,4 miliar atau setara 5,3 bulan impor. Sebagai perbandingan, dalam kondisi stabil seperti saat ini, cadangan devisa ada di level US$148,7 miliar atau setara pembiayaan 6,3 bulan impor (per September 2025).

Tekanan itu menjadi petaka karena banyak perusahaan yang menarik pinjaman luar negeri dalam dolar AS. Utang korporasi, termasuk banyak bank, semakin membengkak, dan dampaknya kreditor asing tidak lagi memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan Tanah Air.

Indonesia tidak mampu mengatasi krisis itu sendirian, sehingga pemerintah memutuskan untuk meminta bantuan keuangan kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Lembaga itu memberikan paket bantuan sebesar 11,1 miliar Special Drawing Rights (SDR), setara US$14,99 miliar atau Rp93,5 triliun. Pinjaman dikucurkan dalam tiga termin, yakni 3,67 miliar SDR pada 5 November 1997, 3,8 miliar SDR pada Agustus 1998, dan 3,64 SDR pada Februari 2000.

Timbal baliknya, Indonesia harus melakukan sejumlah reformasi keuangan fundamental, mulai dari menutup 16 bank swasta, mengurangi subsidi, hingga menyarankan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Sayangnya, upaya-upaya itu tidak berjalan mulus.

Krisis ekonomi pun berubah menjadi krisis politik. Masyarakat mulai menuntut keadilan dengan turun ke jalan, gelombang protes berdatangan, hingga puncaknya terjadi kerusuhan Mei 1998, empat mahasiswa tewas di tengah demonstrasi, keesokan harinya terjadi penjarahan dan pemerkosaan di berbagai titik. Situasi begitu mencekam.

Kerasnya tuntutan masyarakat membuat Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998.

"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998," ujar Soeharto.

Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie yang merupakan Wakil Presiden saat itu menggantikan Suharto menjadi RI 1. Dia melanjutkan sisa waktu jabatan presiden/mandataris MPR 1998—2003.

Pemerintahan Habibie segera menangani krisis ekonomi itu. Nilai tukar rupiah berhasil mereda ke sekitar Rp8.000 per dolar AS pada Oktober 1998, inflasi turun, dan Bursa Efek Jakarta kembali bergerak positif. Pemerintah pun mendorong independensi Bank Indonesia agar kebijakan moneter bisa lebih objektif.

Krisis Finansial Global 2007—2009

Film The Big Short dengan apik menggambarkan petaka pecahnya gelembung pasar perumahan di Amerika Serikat (AS), akibat maraknya pemberian pinjaman hipotek berisiko tinggi alias subprime mortage. Masalah itu menjadi pemicu krisis finansial global 2007.

Kala itu, banyak lembaga AS yang menawarkan produk keuangan Mortgage-Backed Securities (MBS) dan Collateralized Debt Obligations (CDO) kepada investor global. Banyaknya penawaran itu memberi kesan bahwa produk tersebut aman dan menarik, tetapi ketika suku bunga naik ternyata banyak peminjam yang gagal bayar, lalu harga rumah anjlok dan memicu kerugian besar bagi lembaga-lembaga keuangan.

Terjadi krisis likuiditas secara global yang pada akhirnya membawa efek negatif bagi Indonesia. Permintaan yang lesu membuat harga komoditas turun, akhirnya kinerja ekspor Indonesia terdampak.

Bursa saham kala itu cukup terdampak, IHSG mengalami koreksi hingga 41,98%, dari 2.830 pada Januari 2008, merosot ke level 1.242 pada November 2008, lalu ditutup d level 1.355 pada akhir tahun. Koreksi itu dipicu tekanan likuiditas pasar keuangan.

Harga minyak dan pangan dalam kondisi saat itu memberi risiko pada inflasi dan biaya subsidi. Namun, Bank Indonesia melakukan pelonggaran moneter untuk mencegah inflasi dan pemerintah menjaga kebijakan fiskal terutama belanja untuk tetap menopang permintaan.

Inflasi Indonesia sempat melonjak pada Juni 2008 ke level 11%, dengan inflasi inti menyentuh 8,7%. Bank Indonesia telah mengantisipasi risiko itu dengan menaikkan suku bunga sejak Mei 2008 sebanyak tiga kali atau 75 basis poin.

Pada 2008, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,01% atau turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,35%. Capaian ekonomi itu sejalan dengan proyeksi IMF bahwa tekanan ekonomi bisa membuat laju pertumbuhan tertahan.

"Kita bertemu di saat perekonomian global menghadapi tantangan dan risiko yang besar," seperti tertulis dalam pernyataan bersama Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2008.

Dampak krisis itu terlihat pada 2009, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke level 4,63%.

Meskipun demikian, IMF menilai bahwa fundamental Indonesia tetap tangguh, seperti tercermin dari surplus transaksi berjalan yang baik, cadangan devisa yang terjaga, juga diversifikasi ekspor yang bisa meredam dampak perlambatan ekonomi global 2008—2009.

Pandemi Covid-19

Kabar merebaknya virus baru di Wuhan, China tidak langsung menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Terdapat keyakinan bahwa penyebaran virus itu dapat dikendalikan dengan cepat, tetapi takdir berkata lain, virus SARS-CoV-2 menyebar dengan cepat dan menyebabkan pandemi dalam hitungan bulan.

Terjadi lockdown di banyak negara sehingga ruang gerak manusia menjadi terbatas. Tidak hanya itu, lalu lintas barang pun dipantau lebih ketat, karena terdapat temuan bahwa virus tersebut bertransmisi melalui udara dan bisa hinggap di barang.

Gangguan pasokan pun terjadi secara global, permintaan anjlok, konsumsi masyarakat turun drastis. Masalah kesehatan itu seketika menjadi petaka ekonomi.

Jumlah penduduk yang begitu banyak dan kepadatan di sejumlah wilayah membuat risiko penularan Covid-19 di Indonesia meningkat. Kasus pertama infeksi virus corona terlacak pada 2 Maret 2020, dan sejak saat itu penularan terjadi secara eksponensial.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak panik. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebereysus juga meminta masyarakat sedunia untuk mengedepankan semangat solidaritas dan tidak memberikan stigma terhadap mereka yang terjangkit Covid-19.

Pada 9 Maret 2020 IHSG anjlok hingga 6,58%. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun memberlakukan penghentian sementara perdagangan saham alias trading halt untuk menahan penurunan. Para investor mulai menunjukkan kekhawatiran atas penyebaran Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 tercatat masih berada di level 2,97%, kemudian langsung anjlok menjadi -5,32% pada kuartal II/2020. Penurunan kinerja ekonomi itu menjadi yang terburuk sejak era reformasi.

Bagaimana tidak, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 56,64% pada 2020. Mereka harus bekerja secara langsung untuk mendapatkan penghasilan, tetapi Covid-19 memaksa mereka untuk tetap berada di rumah, sehingga pendapatan masyarakat berkurang kala itu.

Pekerja yang memiliki 'kemewahan' untuk bisa bekerja dari rumah (work from home) bukanlah mayoritas dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia, sehingga banyak yang harus bertaruh nyawa untuk bisa tetap bekerja dan mencari penghasilan.

Tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07% pada Agustus 2020 dan jumlah penduduk miskin naik menjadi 27,55 juta jiwa (10,19%) per September 2020, sebagai dampak Covid-19.

Pemerintah pun meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengantisipasi kondisi itu. Stimulus fiskal besar-besaran digelontorkan, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, maupun berbagai insentif untuk funia usaha. Terdapat pula dukungan likuiditas perbankan dari Bank Indonesia.

Kebijakan fiskal untuk menjaga perekonomian itu berdampak terhadap defisit APBN, yang menyentuh 5,07% pada 2020. Level defisit itu berada di atas batas 3%, tetapi diperkenankan karena ada dalam kondisi darurat.

Pilihan kebijakan itu cukup optimal, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil pulih pada 2021 menjadi 3,69%, dan terus membaik pada tahun-tahun setelahnya. Meskipun begitu, terdapat scarring effect bagi perekonomian, seperti turunnya jumlah kelas menengah, rasio pajak yang cenderung turun, hingga laju pertumbuhan ekonomi yang stangnan di kisaran 5%.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonomi Indonesia mengalami pasang surut selama 4 dekade terakhir. Pernah menjadi rising star di Asia karena laju pertumbuhan dan struktur ekonominya yang sangat impresif. Saat ini, ekonomi Indonesia justru berkutat dengan risiko stagnasi ekonomi dan masalah struktural yang tidak pernah berkesudahan. Selama 1 dasawarsa terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 4-5%.

Padahal, kalau merujuk 3 dasawarsa sebelumnya, ekonomi Indonesia pernah tumbuh di angka 7% bahkan 8%. Pada dekade 1970-awal 1980-an, misalnya, rata-rata pertumbuhan perekonomian Indonesia kalau mengacu data Bank Dunia, bahkan mampu menembus angka 7,4%. Tingginya pertumbuhan ekonomi itu dipicu oleh booming harga minyak dan gas, yang pada waktu itu membuat kinerja ekonomi cukup atraktif yang praktis membuat kantong negara cukup tebal.

Sebagai perbandingan pada tahun 1985, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia mencapai US$511,4. Sementara itu China pada waktu itu hanya di angka US$295. Artinya, PDB per kapita Indonesia pada waktu itu masih berada di atas China yang kini telah menjelma sebagai kekuatan ekonomi global. Tentu angka PDB per kapita itu terjadi sebelum reformasi ekonomi China yang didorong oleh Deng Xiaoping.

Namun sayangnya, resesi global segera menerpa, membalikan perekonomian Indonesia ke titik nadir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia langsung terkoreksi dari 7,9% pada 1981 menjadi 2,2% pada 1982. Sejak resesi itu pula, pertumbuhan ekonomi Indonesia nyaris sulit untuk mencapai angka pada dekade 1970-an. Alhasil, kas negara yang semula gemuk karena gelontoran harga migas kian menipis.

Tak pelak, pasca resesi global pada awal 1980-an, pemerintah langsung melakukan sejumlah perombakan. Dari sisi ekonomi, pemerintah mulai melakukan transformasi ke arah industrialisasi dan mulai meninggalkan sektor minyak dan gas yang selama dekade 1970-an jadi tumpuan. Pemerintah juga mulai melakukan reformasi di bidang perpajakan. Hasil dari proses reformasi itu antara lain lahirnya Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU PPN.

Thee Kian Wie, dalam artikel berjudul The Soeharto Era and After: Stability Development anad Crisis 1966-2000, setidaknya membagi 3 fase penting dalam kebijakan ekonomi era Soeharto. Pertama, tahun 1966-1973, pada rentang waktu tersebut, fokus kebijakan pemerintahan Orde Baru dilakukan untuk stabilisasi, rehabilitasi, partial liberalisation dan pemulihan ekonomi.

Kedua, sering dianggap sebagai masa keemasan Orde Baru 1973 – 1982 dimana terjadi booming minyak, pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi di balik capaian yang impresif di bidang ekonomi, intervensi pemerintah juga sangat kuat pada waktu itu. Ketiga, adalah fase post oil booming yang periodisasinya diambil dari tahun 1983-1996. Pada waktu itu, transformasi ekonomi terjadi dengan proses deregulasi, pembaruan pasar bebas, dan pertumbuhan ekspor yang menaikkan kinerja perekonomian Indonesia.

Khusus yang terakhir ini, Thee (2022) menyebut bahwa transformasi yang paling kentara dalam fase ketiga kebijakan ekonomi Orde Baru adalah arah pembangunan industri yang semula sangat tergantung kepada migas mulai mengarah kepada industri berorientasi ekspor, khususnya industri padat karya.

Kalau melihat timeline-nya, reformasi struktural ekonomi Indonesia ini hampir bersamaan dengan China. Kedua negara mengawali transformasi ekonomi pada awal dekade 1980-an. Namun demikian, arah sejarah berkata lain. China kini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, walaupun kalau mengacu kondisi pada waktu itu, reformasi struktural Indonesia tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Salah satu hasil dari transformasi ekonomi itu antara lain, adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai 8,2% pada tahun 1995. Padahal, sepuluh tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di angka 2,5%. Pada awal dekade 1990-an, Indonesia bahkan mendapat julukan sebagai macan Asia.

Tren Pertumbuhan hingga Keruntuhan Orde Baru

Pada tahun 1995, World Bank mencatat bahwa manufaktur Indonesia masuk tujuh kekuatan terbesar di antara negara-negara berkembang. Pertumbuhan manufaktur ini menunjukkan bahwa transformasi struktur perekonomian Indonesia mulai berjalan.

Sebagai perbandingan jika pada 1969 peran manufaktur hanya 9,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pada 1995 kontribusi manufaktur ke PDB melesat ke angka 24,2 persen. Sebaliknya kontribusi sektor pertanian yang semula 49,3 persen pada 1969 hanya tersisa 17,2 persen pada 1995.

Namun demikian, perubahan struktur perekonomian ini tidak menjadi jaminan, stabilitas ekonomi Indonesia tidak bisa menahan tensi politik dari gerakan anti-Soeharto yang mulai memanas pada tahun 1996-an. Salah satu peristiwa yang cukup menohok rezim Orde Baru yaitu penyerangan kantor PDI Pro Mega pada tanggal 27 Juli 1996.

Dokumen APBN 1996/1997 secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa peningkatan tensi politik ikut menjalar ke aktivitas ekonomi. Pada periode tersebut, pemerintah menghadapi overheated economy atau suhu ekonomi yang memanas. Inflasi meroket 8,86 persen pada 1995/1996.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga membengkak menjadi US$6,9 miliar dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp3 miliar. Kondisi ini semakin parah pada periode-periode setelahnya, apalagi munculnya krisis finansial secara global.

Seperti banyak diulas oleh para ekonom hingga akademisi, krisis finansial pada 1997 benar-benar menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru cukup rapuh. Pemerintah sampai harus ngutang ke IMF buat stabilisasi ekonomi.

Sementara bagi "The Old General", untuk pertama kalinya, dia harus menghadapi tantangan yang cukup serius bagi kelangsungan kekuasaannya yang sudah berumur tiga dasawarsa.

Persoalan merosotnya kinerja ekonomi ibarat membuka kotak pandora. Masalah lainnya, terutama praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipraktikan orde daripada Soeharto dan kroni-kroninya mulai mengemuka ke publik.

Puncaknya krisis ekonomi terjadi cukup dalam, inflasi tembus di angka 77,6 persen, ekonomi minus 13,7 persen, kerusuhan sosial, demonstrasi dimana-mana dan Soeharto lengser keprabon setelah 32 tahun berkuasa.

Thee Kian Wie kembali menyinggung bahwa krisis finansial di Asia & terhempasnya ekonomi Indonesia akibat imbas krisis itu menunjukkan betapa pentingnya good governance, yang ironisnya pernah dianggap tidak relevan oleh para ekonom. "Indonesia memiliki sistem hukum yang lemah dan ketinggalan zaman, tidak efisien, birokrasi yang korup serta tidak adanya demokrasi,” tulis dia dalam artikel yang sama.

Reformasi dan Perbaikan Tata Kelola

Sejak reformasi bergulir, terjadi reorientasi kebijakan ekonomi. Yang jelas pemerintah post-Soeharto, mulai memikirkan untuk membenahi ekonomi Indonesia yang porak-poranda karena krisis ekonomi pada tahun 1998.

Kalau mengacu kepada data Bank Dunia, setelah mencapai puncak pertumbuhan pada tahun 1995, ekonomi Indonesia langsung turun secara signifikan. Pada tahun 1996, misalnya, ekonomi Indonesia turun menjadi 7,8%, dan titik nadirnya terjadi pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi sedang parah-parahnya, saat itu pertumbuhan ekonomi bahkan menyentuh minus 13%.

Konsekuensi dari runtuhnya kejayaan ekonomi Indonesia itu adalah tumbangnya rezim politik Orde Baru. Era reformasi kemudian muncul dengan segala tantangannya, termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk menstabilkan ekonomi. Sistem politik dirombak, good governance dikebut, dan yang paling penting adalah ekonomi dibenahi dengan menitikberatkan kepada sistem pasar yang lebih terbuka.

Yang menarik dari reformasi di bidang ekonomi ini adalah munculnya generasi ekonomi atau teknokrat berlatar belakang ekonomi yang baru mengakhiri generasi ‘Berkeley’ yang sebelumnya menjadi backbone ekonomi Orde Baru. Sosok Sri Mulyani Indrawati, barangkali menjadi generasi ekonom yang paling menonjol dibandingkan yang lainnya. Dia telah tampil menjadi teknokrat lebih dari dua dekade mulai tahun 2004-2025.

Sekadar catatan era reformasi, adalah masa ketika pemerintah sedang menghadapi berbagai macam persoalan mulai dari jeratan utang dari Dana Moneter Internasional alias IMF, disintegrasi bangsa karena konflik dan aksi separatisme di berbagai wilayah, kapasitas fiskal yang terbatas, lonjakan rasio utang, hingga pemulihan ekonomi pasca krisis moneter (krismon) pada tahun 1997-1998.

Oleh karena itu, banyak kebijakan strategis lahir untuk mendorong good governance pada pemerintahan transisi reformasi mulai dari KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Kebijakan-kebijakan itu antara lain, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang tentang Keuangan Negara, UU Otonomi Daerah, UU Pajak dan Retribusi Daerah, hingga perubahan tentang sejumlah undang-undang mengenai perpajakan.

Salah satu capaian yang berhasil direalisasikan pada transisi politik dari era Megawati dan kemudian disempurnakan pada era SBY adalah pelaksanaan Instruksi Presiden No.5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan Dana Moneter Internasional alias IMF. Inpres ini berisi milestone tentang desain ekonomi yang akan ditempuh oleh pemerintah ketika kerja sama dengan IMF berakhir.

Nota Keuangan APBN 2005 mengungkap setidaknya ada tiga sasaran pokok yang ingin dicapai pemerintah melalui pelaksanaan Inpres tersebut. Pertama, memelihara dan memantapkan stabilitas makro ekonomi. Kedua, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan. Ketiga, meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, khusus untuk kebijakan belanja negara, pada periode perdana pemerintahan SBY, kebijakan anggaran difokuskan ke arah yang lebih efektif misalnya dengan pengembangan dan implementasi e-procurement untuk sistem pengadaan barang dan jasa serta menyelesaikan beleid pelaksanaan Undang-undang Nomor l7 tahun 2003 tentang keuangan negara'.

Dokumen APBN 2005 juga mengemukakan bahwa, pemerintahan SBY juga mengarahkan kebijakan fiskalnya untuk meningkatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan melakukan penyempurnaan undang-undang di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Reformasi struktural di bidang ekonomi hingga penganggaran itu kemudian berhasil mengeluarkan Indonesia dari segala kewajibannya terhadap IMF. Pada tahun 2006 Indonesia secara resmi melunasi pinjaman ke IMF. Selain reformasi struktural, SBY juga menetapkan blueprint pembangunan di bidang pertahanan dengan konsep minimum essential force (MEF) yang menjadi acuan hingga saat ini. Terlepas dari plus minusnya, pemerintahan SBY yang berlangsung selama dua periode adalah penyempurnaan era transisi baik secara ekonomi, keamanan, sosial dan politik.

Sudahkah Berkualitas?

Sejak SBY berkuasa, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup atraktif. Laju industrialisasi China mengakibatkan permintaan terhadap komoditas cukup tinggi. Hasil dari kenaikan harga komoditas sebagai bahan bakar ekonomi China ini adalah pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai lebih dari 6%.

Namun demikian, banyak pihak menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada waktu itu berlangsung semua, sebab ketika terjadi guncangan terhadap harga komoditas, ekonomi Indonesia pun lambat laun perlahan mulai mengalami penurunan.

Di sisi lain, tren stagnasi kinerja manufaktur yang hanya berkutat di angka 18% - 19%, telah mengakibatkan rantaian efek berantai bagi perekonomian.

Sekadar catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2025 sebesar 5,04% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan kuartal III/2024 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, khususnya belanja dari sektor informal. Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi industri pengolahan atau manufaktur pun tak menyentuh angka 19% sejak kuartal III/2022.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB kuartal III/2025 berdasarkan pengeluarannya meliputi konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,86% yoy dari kuartal III/2024. Kontribusinya ke perekonomian pada tiga bulan kedua 2025 masih merupakan yang terbesar yakni hingga 53%.

Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan yang tercatat signifikan secara tahunan yaitu jasa lainnya 9,92%, jasa perusahaan 9,94% yoy, transportasi dan pergudangan 8,62% serta penyediaan akomodasi dan makan minum 8,41%.

Industri pengolahan, atau manufaktur, hanya tumbuh 5,54% yoy. Namun, distribusinya terhadap PDB Indonesia kuartal III/2025 tetap terbesar yakni 19,15%, mengalahkan pertanian, kehutanan dan perikanan, maupun perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Meski demikian, kontribusinya terhadap PDB pada kuartal III/2025 tidak bergerak ke angka 20%. Bahkan, sejak kuartal III/2020, distribusi PDB menurut lapangan usaha dari industri pengolahan tidak pernah menyentuh 20% terhadap PDB.

Dari kuartal III/2020 hingga kuartal III/2025, kontribusi manufaktur tercatat hanya di kisaran 18% hingga 19% saja. Sejalan dengan hal tersebut, tenaga kerja informal tetap mendominasi angkatan kerja Indonesia. Masih merujuk data BPS pada Agustus 2025, statistik menunjukkan bahwa sebanyak 84,7 juta orang atau 57,80% bekerja di sektor informal. Sebaliknya, pada periode tersebut juga, hanya 61,84 juta orang yang bekerja di sektor formal atau sebesar 42,2% dari total angkatan kerja. Besaran persentase pekerja sektor informal pun turun dari periode Agustus 2024 atau setahun sebelumnya, yakni dari 57,95%.

Persoalan tidak sampai di situ, karena investasi yang saat ini digembar-gemborkan ternyata tidak efektif menyerap tenaga kerja. Per September 2025, dengan realisasi investasi sebesar Rp491,4 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 696.478, maka dibutuhkan setidaknya investasi sebesar Rp705,7 juta untuk setiap 1 pekerja.

Padahal kalau mengacu kepada kuartal III/2024 lalu, untuk menghasilkan 1 pekerja investasi yang dibutuhkan hanya sebesar Rp663,6 juta. Angka ini dihitung berdasarkan total realisasi sebesar Rp431,48 triliun dibagi jumlah serapan tenaga kerja sebesar 650.172.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mendorong pemerintah untuk terus melakukan deregulasi aturan dan reformasi institusi untuk mendorong perekonomian nasional, seperti yang dilakukan Vietnam.

Mari menjelaskan bahwa Vietnam dalam satu dekade terakhir berhasil menarik banyak investasi dan memperdalam rantai pasoknya. Dia mencontohkan bahwa Vietnam sudah menjadi salah satu pemain utama pengekspor produk tekstil (textile), pakaian jadi (garment), alas kaki (footwear), semi konduktor, dan elektronik dunia.

"Kita [Indonesia] sudah jauh ketinggalan kalau mau lihat dari textile, garment, footwear yang laborintensive [padat karya], sampai dengan elektronik, semi konduktor, kita sudah kalah jauh [dari Vietnam]," ujar Mari dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia ini, Vietnam berhasil menarik investor jangkar (anchor tenant) seperti Intel dan perusahaan-perusahaan multinasional China.

Dia menekankan bahwa keberhasilan Vietnam itu tak datang begitu saja. Mari menggarisbawahi bahwa Vietnam sangat konsisten menjalankan kebijakan perekonomian hingga terus merampingkan pemerintahannya agar lebih efisien.

Sebagai informasi, Vietnam melakukan reformasi institusi besar-besaran dengan dengan menggabungkan kementerian dan mengurangi jumlah unit pemerintahan sebesar 15%—20% pada akhir 2024.

"Saya hanya menyampaikan itu, kita bukannya mau mengatakan itu [merampingkan pemerintahan] harus kita lakukan, tapi deregulasi dan bold reform [reformasi besar-besaran] itu penting," ujar Mari.

Di samping itu, eks menteri perdagangan itu menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia tidak bisa langsung dibandingkan dengan Vientam. Misalnya, bentuk pemerintahan keduanya berbeda, begitu juga dengan besar negara dan jumlah penduduknya.

Selain itu, sambungnya, Vietnam lebih tergantung kepada China. Oleh sebab itu, dia meyakini Indonesia punya peluang lebih besar dalam memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Alasannya, perang dagang antara AS-China mendorong perusahaan multinasional memindahkan pabrik atau menambah fasilitas produk di luar Negeri Panda. Negara-negara dengan preferensi tarif yang relatif rendah ke AS seperti Indonesia pun berpotensi menjadi negara tujuan perusahaan multinasional itu.

"Vietnam itu jauh lebih kecil dari kita dari segi tenaga kerja, dari segi domestic market [pasar domestiknya], dan mereka jauh lebih interdependensinya dengan China dibandingkan kita. Maka itu mereka istilahnya di-punish [dihukum] juga oleh Amerika. Jadi, maka itu dalam diversifikasi [rantai pasok] ini, Indonesia dilihat sangat menarik apalagi setelah kita tanda tangan IEU-CEPA [perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa]," tutup Mari.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan alasan dirinya ingin membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI atau yang dikenal dengan Satgas BLBI.

Kendati demikian, Purbaya menuturkan pembubaran ini harus dicek dan dikaji terlebih dahulu. Menurutnya, pencapaian Satgas BLBI tidak lah signifikan. Alih-alih mengoptimalisasi aset, dia menilai keributan yang ditimbulkan dari Satgas BLBI justru sangat besar.

"Selama ini berapa dapatnya. Enggak ada kan? Minim kan? Ributnya besar kan? Besar," kata Purbaya selepas acara Investor Meeting di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kemarin, Senin (13/10/2025).

Dia menilai keributan ini berpotensi membesar jika diteruskan. Krisis BLBI ini, katanya, sudah berlangsung 25 tahun lalu dan sebaiknya hal ini dilupakan. Dia menilai lebih baik Indonesia terus maju ke depan.

"Ngapain kita ribut-ribut terus nggak dapat apa-apa? Tapi kalau potensinya besar saya akan terusin...Kita maju ke depan, move forward. Krisis25 tahun lebih kan? Kita lupain saja," tegasnya.

Kendati demikian, dia tetap menegaskan akan mengkaji ulang berapa besaran tunggakan BLBI yang tersisa. Jika masih ada, penagihan akan tetap dijalankan tetapi bukan melalui Satgas BLBI.

"Nanti saya lihat berapa sih ininya. Tapi kan enggak usah pakai satgas, tagih aja sendiri, bisa kan?" tegasnya.