Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengungkap keluhan investor asing terhadap regulasi dan birokrasi investasi di Indonesia tidak hanya datang dari investor asal China, tetapi juga investor Amerika Serikat.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan investor asal Amerika Serikat telah lebih dulu menyampaikan keluhan terkait hambatan investasi sejak awal pemerintahan baru berjalan.

“Sebelum investor China menyurati presiden, itu sebenarnya sudah ada investor Amerika yang komplain. Cuma investor Amerika itu tertutup, tidak dibuka, tidak di-expose,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurut Akhmad, persoalan utama investasi di Indonesia saat ini bukan pada minat investor, melainkan regulasi dan birokrasi yang dinilai menghambat realisasi investasi di lapangan.

Dia menilai upaya pemerintah menarik investasi asing belum sepenuhnya diikuti sinkronisasi kebijakan di kementerian maupun pemerintah daerah.

“Presiden sudah keliling dunia untuk menarik investasi dan berhasil menarik investasi. Tetapi tidak disambut dengan regulasi di kementerian terkait dan di pemerintah daerah,” katanya.

Akhmad, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional, mengatakan masih banyak regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, implementasi kebijakan di daerah kerap berbeda dengan arahan pemerintah pusat.

Dia juga menyoroti kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam proses birokrasi investasi yang dinilai menghambat kepastian usaha.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya masih memiliki daya tarik investasi yang besar karena didukung sumber daya alam melimpah dan pasar domestik yang luas. Namun, potensi tersebut belum optimal akibat persepsi negatif investor terhadap proses birokrasi.

“Sebenarnya investor luar sangat tertarik ke Indonesia. Tetapi persoalannya adalah momok birokrasi yang berbelit-belit,” tegasnya.

Di sisi lain, Akhmad menyebut sejumlah anggota HKI masih melanjutkan ekspansi kawasan industri. Meski demikian, proses perizinan dinilai makin kompleks sehingga pelaku usaha membutuhkan waktu lebih panjang untuk memperoleh kepastian izin.

Sebagian investor, lanjutnya, memilih menyampaikan hambatan investasi langsung kepada pemerintah pusat. Namun, ada pula investor yang memilih menahan ekspansi karena enggan menyampaikan keluhan secara terbuka.

Karena itu, HKI menyambut positif rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Akhmad, pembentukan satgas tersebut diperlukan untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi.

“Harapan kami, kami bisa terlibat supaya bisa memberi masukan dengan sepenuh hati untuk bagaimana hambatan investasi ini cepat bisa teratasi. Dan kami optimistis pemerintahan baru ini, di bawah presiden, semuanya bisa teratasi,” ujarnya.

Dia menilai pembentukan Satgas Deregulasi perlu dilakukan secepatnya agar kepercayaan investor global terhadap Indonesia tidak menurun.

“Kalau cepat tidak direspons, dunia luar untuk investasi di Indonesia akan ragu. Maka perlu kecepatan dan ketepatan untuk membentuk tim regulasi itu. Mana-mana sih daerah yang perlu dikasihkan ke daerah, mana yang tidak pantas dikasihkan ke daerah,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi menandai pengakuan pemerintah bahwa persoalan utama investasi Indonesia kini bukan lagi sekadar insentif, melainkan rumitnya aturan, tumpang tindih kewenangan, dan mahalnya biaya berusaha.

Tekanan itu kini datang terbuka dari investor besar asal China yang mulai mempertanyakan kepastian usaha di Tanah Air.

Langkah pembentukan satgas muncul setelah China Chamber of Commerce in Indonesia melayangkan surat kepada Presiden terkait keberatan atas sejumlah kebijakan yang dinilai membebani dunia usaha.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyampaikan sedikitnya enam persoalan utama. Mulai dari kenaikan pajak dan pungutan, kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 50% selama satu tahun di bank Himbara, hingga pemangkasan drastis kuota produksi bijih nikel.

Mereka juga menyoroti penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan, penangguhan proyek besar, pengawasan visa kerja yang makin ketat, serta rencana bea ekspor baru dan pengurangan berbagai insentif investasi.

Protes ini mendapat perhatian besar karena investor China selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penopang utama hilirisasi nasional, terutama di sektor smelter nikel, baterai kendaraan listrik, kawasan industri, dan manufaktur logam dasar.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pembentukan satgas deregulasi saat ini mendesak karena hambatan investasi Indonesia bukan lagi minimnya fasilitas fiskal.

“Hambatan utama investasi Indonesia bukan lagi insentif, tetapi ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, lembaga internasional seperti World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development juga berulang kali menyoroti beban regulasi Indonesia yang masih lebih tinggi dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia.

Dia menilai kontribusi investasi China sangat besar terhadap proyek hilirisasi dan manufaktur nasional. Pada 2025, realisasi investasi China disebut masuk tiga besar, terutama di sektor smelter nikel, baterai EV, kawasan industri, dan manufaktur logam dasar.

Namun, hambatan regulasi mulai memengaruhi ekspansi investasi baru. Investor masih melihat Indonesia menarik dari sisi pasar domestik dan sumber daya alam, tetapi ketidakpastian aturan meningkatkan cost of doing business dan membuka peluang relokasi modal ke negara pesaing.

“Banyak investor sebenarnya masih melihat Indonesia menarik, tetapi risiko kebijakan meningkat,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai pembentukan satgas bukan solusi baru jika akar masalah birokrasi tidak disentuh.

“Satgas deregulasi itu bukan hal yang baru, dan masalahnya tidak bisa dijawab dengan satgas,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Menurut dia, biaya bisnis tinggi justru banyak muncul dari keterlibatan pihak ketiga, terutama di sektor industri, pertambangan, dan infrastruktur. Pelaku usaha masih menghadapi biaya tambahan untuk memperlancar perizinan hingga pengamanan kawasan industri.

Bhima menilai deregulasi hanya akan efektif bila pemerintah merampingkan jumlah kementerian, terutama bidang ekonomi dan lingkungan. Ego sektoral antarinstansi disebut menjadi sumber kebingungan investor sekaligus memicu biaya tambahan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa di satu sisi, negara ingin memperkuat kedaulatan ekonomi melalui aturan DHE SDA, TKDN, hilirisasi, dan pengawasan ketat sumber daya alam. Namun di sisi lain, pelaksanaan yang tidak sinkron berisiko mengurangi daya tarik investasi.

Bagi investor, yang dipersoalkan bukan semata substansi kebijakan nasionalis, melainkan perubahan aturan yang cepat, koordinasi pusat-daerah yang lemah, dan kepastian implementasi di lapangan.

Efektivitas satgas deregulasi akhirnya akan ditentukan pada kewenangannya. Jika hanya menjadi forum koordinasi baru, satgas berpotensi menambah lapis birokrasi. Namun bila berada langsung di bawah Presiden dan memiliki kuasa memangkas aturan yang menghambat investasi, dampaknya bisa signifikan.

Jika keluhan investor besar seperti China diabaikan, risikonya bukan hanya penurunan investasi baru. Ekspansi smelter, manufaktur, penciptaan lapangan kerja, hingga aliran modal ke sektor hilirisasi bisa tertunda. Dalam jangka panjang, yang terancam bukan sekadar proyek, melainkan kepercayaan pada konsistensi kebijakan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali ingin membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelesaikan satu permasalahan klasik yaitu hambatan usaha karena regulasi hingga birokrasi. Padahal, Satgas serupa sudah ada.

Prabowo menyadari betul fakta bahwa izin investasi di Indonesia yang berbelit-belit. Kepala pemerintahan ini mengaku kerap menerima keluhan dari para pengusaha.

Menurutnya, para pemilik modal rata-rata harus menunggu satu hingga dua tahun untuk mendapatkan izin usaha. Padahal, katanya, negara lain hanya butuh waktu sekitar dua pekan.

Prabowo juga tidak menampik bahwa banyak birokrat bawahannya yang meminta uang dari proses perizinan agar izinnya dipercepat keluar. Untuk itu, dia ingin pembentukan satgas khusus deregulasi.

"Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung; yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya di Kejagung RI, Rabu (13/5/2026).

Ini bukan pertama kali Prabowo menyoroti permasalahan serupa. Pada tahun lalu, Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi.

Perintah tersebut menyusul laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari United States Trade Representative (USTR) yang menyoroti berbagai hambatan perdagangan di Indonesia

Prabowo memerintah bawahannya menghilangkan kuota impor terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti yang disoroti USTR.

"Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor]," ujar Prabowo dalam forum Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis—yang juga disoroti USTR. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," katanya.

Menyusul perintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor.

Setahun berselang, Prabowo kembali memerintahkan pembentukan Satgas Deregulasi. Sama seperti sebelumnya, perintah ini datang usai adanya tekanan dari luar: Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat terbuka kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor Negeri Panda tersebut.

Para pengusaha asal China yang berinvestasi di Indonesia itu merasa belakangan menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutipBisnisdari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Tak heran apabila presiden langsung merespons keluhan dari AS dan China. Bagaimanapun, kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia sekaligus kerap masuk lima besar penanam modal asing langsung terbesar ke Indonesia

Dari segi perdagangan, AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar untuk Indonesia. Pada 2025 misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan AS (US$18,11 miliar) memang menjadi negara dengan penyumbang neraca perdagangan total terbesar RI pada 2025, diikuti India (US$13,49 miliar) dan Filipina (US$8,42 miliar).

Sementara itu, China merupakan negara yang mendominasi rantai pasok bahan baku industri di Indonesia. Berdasarkan data BPS, nilai impor nonmigas Indonesia dari China mencapai US$86,99 miliar atau setara 41,6% dari keseluruhan nilai impor pada 2025.

Dari segi investasi, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan China selalu masuk tiga besar negara penanam modal asing langsung ke Indonesia sejak 2020–2025 (bahkan selalu berada di urutan pertama apabila China daratan dan Hong Kong digabung).

Sementara AS dua kali masuk dalam lima besar negara penyumbang investasi langsung terbesar di Indonesia pada periode yang sama.

Ada Satgas Debottlenecking

Di samping itu, notabenenya pemerintah sudah mempunyai badanad hocyang coba mengatasi berbagai hambatan usaha yaitu Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Satgas P3-MPPE ditetapkan oleh Prabowo melalui Keputusan Presiden No. 4/2026. Badan ini terdiri dari setidaknya tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha berdasarkan laporan para pengusaha/investor yang masuk lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id.

Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha maka Pokja III akan turun tangan.

Wakil Ketua I Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perombakan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha akan memakan waktu lama dan berisiko tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Oleh sebab itu, kanaldebottleneckingSatgas P3-MPPE diyakini bisa menjadi solusi yang lebih taktik mengatasi berbagai permasalahan klasik hambatan usaha.

Lewat kanal itu, Satgas P2SP menerima langsung permasalahan riil di lapangan dari komunitas bisnis. Satgas kemudian memanggil kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap menghambat kegiatan usaha berdasarkan laporan tersebut.

Nantinya, Purbaya akan memimpin sidang terbuka yang dihadiri pelaporan (pelaku usaha/investor) dan terlapor (K/L hingga Pemda) untuk memutuskan solusi dari permasalahan yang ada.

"Menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kita menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," ujar Purbaya dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel, Selasa (12/5/2025).

Berdasarkan data operasional terkini, kanaldebottleneckingtelah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah itu, sebanyak 83 aduan telah disidangkan secara terbuka dan 45 kasus di antaranya telah sukses diselesaikan.

Reformasi Struktural

Kendati demikian, kalangan investor global hingga ekonom menilai berbagai Satgas tidak akan memberi pengaruh berarti terhadap perbaikan iklim usaha di Indonesia tanpa diikuti reformasi struktural.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan Asean Abdulla Salem AlDhaheri mengamati para investor internasional kerap dihadapkan pada rintangan regulasi yang luar biasa besar saat hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

AlDhaheri memberi contoh, seorang calon investor kenalannya yang berkomitmen menanamkan modal langsung senilai US$5 miliar. Menurutnya, komitmen tersebut gagal terealisasi di Indonesia namun sukses di AS.

Dia menilai upaya mengurangi hambatan usaha sudah menjadi langkah awal yang bagus untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Kendati demikian, AlDhaheri menekankan pentingnya memastikan adanya nilai tambah dan manfaat bagi calon investor.

“Untuk menciptakan bahwa nilai tambah benar-benar tercipta dengan baik, menurut saya harus ada satu entitas khusus yang meninjau manfaatnya secara keseluruhan,” katanya juga dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel.

Senada, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi turut menyuarakan urgensi kebijakan yang melampaui batas deregulasi semata.

Dia mencontohkan, pemerintah Indonesia sudah coba melakukan deregulasi lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja, sambungnya, yang terpenting adalah tindak lanjut alias implementasinya agar deregulasi itu mendorong reformasi struktural lebih lanjut.

“Akankah ada reformasi struktural yang diajukan? Itu akan menjadi insentif yang sangat kuat,” ujar Chaibi dalam kesempatan yang sama.

Sejalan, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa Indonesia bukan kekurangan instrumen deregulasi.

Dia mencontohkan, pemerintah mempunyai UU Cipta Kerja, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA/sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik), hingga Satgas P3-MPPE.

“Persoalan utamanya justru ada pada implementasi. Banyak izin tetap lambat karena tumpang tindih aturan pusat-daerah, proses manual yang membuka ruang rente, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering dan mendadak,” jelas Yusuf kepadaBisnis, Kamis (14/5/2026).

Dia mengingatkan investor jangka panjang cenderung ingin adanya kepastian seperti apakah aturan main yang bisa diprediksi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Yusuf meyakini investor pada dasarnya masih bisa menerima aturan yang ketat, asalkan arah kebijakannya jelas dan tidak berubah mendadak.

Singkatnya, yang terpenting adalah konsistensi regulasi—bukan hanya deregulasi. Dia mendorong agar pemerintah melakukan reformasi struktural yang lebih substantif daripada terus-terusan membentuk badanad hocbaru seperti Satgas Deregulasi.

Yusuf mengusulkan otoritas fokus melakukan harmonisasi aturan pusat-daerah, digitalisasi izin yang benar-benarend-to-end, pengurangan ruang interaksi manual yang rawan pungli, hingga kepastian hukum yang lebih kuat.

“Tanpa itu, problem investasi kita kemungkinan tetap berulang meski nama satgasnya berganti-ganti,” tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melakukan deregulasi besar-besaran untuk mengatasi hambatan birokrasi yang dinilai menghambat distribusi bantuan dan pertumbuhan industri nasional.

Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret deregulasi telah dilakukan pada sektor pupuk subsidi. Dia menyebut sebelumnya terdapat hingga 145 aturan yang menghambat penyaluran pupuk dari produsen ke petani.

“Aturannya luar biasa banyak, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan teknis. Total 145,” ujarnya dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Menurutnya, panjangnya rantai birokrasi tersebut membuat distribusi pupuk tidak efektif, bahkan rawan penyimpangan.

“Dari pabrik sampai ke petani harus banyak tanda tangan, sampai 14 kementerian. Akibatnya pupuk tidak sampai ke petani,” kata Prabowo.

Pemerintah kemudian memangkas aturan tersebut dan menyederhanakan distribusi langsung dari pabrik ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani kini disebut cukup menggunakan KTP untuk mengakses pupuk subsidi.

“Sekarang langsung ke Gapoktan, tidak perlu kartu-kartu lagi,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti praktik birokrasi yang dinilainya kerap membuat aturan turunan baru meski regulasi utama telah disederhanakan.

“Kadang sudah kita kurangi undang-undangnya, muncul lagi peraturan teknis. Ini akal-akalan yang harus dihentikan,” ujarnya.

Siapkan Industri Mobil Listrik Nasional

Selain deregulasi, Prabowo juga menekankan pentingnya transformasi industri, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.

Dia menilai Indonesia harus beralih dari ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik berbasis energi terbarukan, seperti tenaga surya.

“Saya ingin mobil listrik total, dan listriknya dari energi matahari. Kalau masih pakai bensin, kita tetap tergantung impor,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup untuk membangun industri kendaraan, termasuk bahan baku seperti nikel dan bauksit. Dengan strategi yang tepat, industri ini diyakini dapat memberikan penghematan besar sekaligus membuka lapangan kerja.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga pekerjaan berkualitas bagi tenaga kerja terdidik.

“Kita butuh good quality jobs untuk yang terdidik, tapi juga pekerjaan massal untuk masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan deregulasi dan industrialisasi sebagai fokus utama, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dia mengakui bahwa upaya tersebut tidak mudah karena harus dilakukan secara simultan di berbagai sektor. Namun, dia optimistis Indonesia mampu mewujudkan transformasi ekonomi jika dikelola dengan baik.

“Masalahnya bukan kita tidak punya sumber daya, tapi bagaimana kita mengelola. Kalau kita yakin dan bekerja berdasarkan realita, kita bisa berhasil,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya berhasil menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar atau sekitar Rp303,14 triliun dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Kamis (19/2/2026).

Menurut Prabowo, penghematan tersebut berasal dari pemangkasan inefisiensi dan pembatalan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif. Dia menilai langkah ini sejalan dengan upaya efisiensi birokrasi yang juga menjadi perhatian sejumlah negara lain.

“Saya merasa menjadi salah satu Presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai,” ujarnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu langkah efisiensi dilakukan dengan mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial di instansi pemerintah. Dia menilai tradisi perayaan hari ulang tahun lembaga dan daerah sering menghabiskan anggaran besar tanpa dampak langsung bagi masyarakat.

Dia meminta perayaan dilakukan secara sederhana di lingkungan kantor, misalnya dengan makan siang bersama, guna menjaga rasionalitas penggunaan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai miliaran dolar. Prabowo menyoroti praktik studi banding ke luar negeri yang dinilai tidak efektif dan tidak relevan dengan kebutuhan Indonesia.

Kepala negara pun mencontohkan kunjungan tim studi banding ke Australia untuk mempelajari pengentasan kemiskinan, yang menurutnya tidak tepat mengingat negara tersebut termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Ia juga menyinggung kunjungan ke Jepang pada masa libur Natal yang membuat agenda diskusi tidak berjalan optimal.

Prabowo mengakui kebijakan efisiensi tidak mudah diterapkan. Dia menyebut sempat muncul demonstrasi yang menentang langkah tersebut, yang menurutnya menjadi fenomena tidak lazim.

“Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia ada demonstrasi yang menentang efisiensi pemerintah,” katanya.

Kendati demikian, dia menegaskan komitmennya untuk terus memangkas pemborosan demi menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menilai investor tidak akan masuk ke negara dengan ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum.

“Menurut pendapat saya sebagai orang yang juga pernah menjadi investor asing di negara ini tidak ada yang mau masuk ke dalam ekonomi yang penuh ketidakpastian, atau yang tidak memiliki kepercayaan pada proses hukum dan penegakan hukum. Ini adalah salah satu hal terpenting,” tuturnya.

Di sisi lain, Presiden Ke-8 RI itu juga menyoroti perubahan pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di era digital. Dia mengaku sering menerima pesan langsung dari warga, termasuk anak-anak desa yang menyampaikan kondisi infrastruktur di daerah mereka.

Pernyataan tersebut menegaskan fokus pemerintahan Prabowo pada efisiensi anggaran, tata kelola yang rasional, serta respons cepat terhadap kebutuhan rakyat sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik dan daya tarik investasi.

Prabowo menilai akses informasi yang makin terbuka menuntut pemerintah untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat agar kehadiran negara benar-benar dirasakan.

“Kami harus bereaksi cepat agar mereka merasa bahwa pemerintah pusat dan Presiden mereka mendengarkan dan bertindak,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan pengusaha, ekonom, hingga peneliti memberikan catatan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, terutama soal kepastian regulasi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan kepastian regulasi menjadi hal yang sangat mendesak. Masalahnya, terutama sejak periode kedua Presiden Ketujuh RI Joko Widodo dan kini setahun pertama Presiden Prabowo, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dengan politik.

Contoh konkretnya, pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet membuat sinkronisasi antar-kementerian belum optimal. Hal ini pun berdampak pada dunia usaha.

"Kami coba sesuaikan. Dan memang yang terjadi, apa yang sebetulnya [mesti] dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," ujar Sanny dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', Selasa (21/10/2025).

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Mohammad Ikhsan mendorong Presiden menempatkan orang-orang terbaik sesuai kepakarannya karena saat ini sedang terjadi erosi teknokrasi. Dia mencontohkan kebijakan Biodiesel di atas 30% hingga B50 yang rencananya diterapkan tahun depan.

"Ini tidak masuk akal. Negara nggak untung, pengusaha CPO nggak untung, pengusaha biodiesel enggak untung. Untuk apa? Mestinya ada teknokrasi," ujar Ikhsan.

Dia juga menyoroti soal konsistensi. Salah satunya jargon efisiensi dari pemerintah. Namun, pada saat yang sama, kabinet makin gemuk, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) naik signifikan. Baginya, secara angka ini tak layak dalam pengukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Kabinet yang besar, semua menaikkan biaya, pasti ICOR naik. Yang disebut ICOR itu, harus slim, efisien," kata dia.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga diminta untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik. Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai birokrasi yang andal menjadi penopang negara yang maju.

Siti Zuhro memberikan masukan itu terkait dengan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam masa setahun.

“Indonesia sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, bahkan gak bisa ditawar, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” kata Siti Zuhro.

Dia mencontohkan negara tetangga seperti Singapura, yang menurut penuturannya tak mengenal politisasi birokrasi. Saat melakukan studi ke sana, ia mengatakan PNS Singapura kaget dengan perbedaan kondisi, karena di sana tidak ada birokrasi yang ditarik-tarik ke politik praktis.

“Sebagai istilahnya itu pendongkrak elektoral ataupun apapun begitu ya. Sistem birokrasinya partisan, dukung-mendukung, sampai kelurahan, desa. Nah itu gak boleh sebetulnya,” katanya.

Sejalan dengan hal itu, dia menggambarkan kondisi birokrasi yang terukur, kaya fungsi meskipun miskin struktur.

“Kalau saat ini kaya struktur, saya khawatir menjadi miskin fungsi,” imbuhnya.