Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kanal aduan hambatan usaha atau debottlenecking oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) berpotensi mempercepat investasi mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS.

Purbaya mengatakan nilai tersebut berasal dari penyelesaian atas masalah hambatan sejumlah proyek investasi akibat proses bisnis dan perizinan.

“(Debottlenecking)... lebih dari 30 miliar dolar AS. Kita harapkan akan lebih banyak dipecahkan,” ujar Purbaya kepada wartawan seusai "International Seminar on Debottlenecking Channel" di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Selain itu, pemerintah juga mencermati adanya proyek di sekitar Sumatera dengan nilai sekitar 40 miliar dolar AS yang telah bertahun-tahun tidak berjalan.

Dia menyatakan bakal mempercepat penyelesaian masalah proyek tersebut setelah aduannya masuk dan dibahas melalui satgas.

“Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatera, mungkin sampai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu dia masuk ke (kanal aduan) sini,” katanya.

Purbaya berharap keberadaan Satgas debottlenecking dapat mengubah persepsi investor global terhadap iklim investasi Indonesia.

Satgas ini dibentuk untuk mengurai hambatan investasi dan proses bisnis, terutama yang selama ini tertahan karena kendala perizinan, regulasi, atau koordinasi antarinstansi.

Satgas menggelar sidang secara berkala untuk menyelesaikan pengaduan hambatan bisnis yang dilaporkan oleh pelaku usaha.

Pemerintah, kata dia, memfasilitasi satu hingga empat kasus hambatan usaha per minggu. Purbaya memastikan satgas bergerak dengan mekanisme yang efektif dan efisien agar proses penyelesaian masalah berjalan dengan lancar.

Sidang pun digelar secara terbuka demi meningkatkan transparansi proses dan memastikan tidak ada pihak yang mangkir dari kesepakatan yang telah dibuat.

“Ada beberapa kalangan yang bilang ingin mengadu tapi jangan disiarkan. Kami lihat nanti seperti apa kasusnya, kalau tidak perlu disiarkan langsung, tidak apa. Jadi, kami akan sesuaikan aktivitas kita sesuai dengan permintaan,” jelas Purbaya.

“Tapi, menurut saya sih lebih bagus disiarkan langsung, karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia usaha tahu bahwa kami memecahkan masalah dengan serius,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami memastikan hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kanal hambatan usaha atau debottlenecking menerima 142 aduan per 12 Mei 2026, di mana 45 kasus di antaranya telah diselesaikan.

“Per hari ini, sudah ada 142 pengaduan yang disampaikan melalui kanal ini. Sebanyak 83 di antaranya sudah dibahas secara terbuka dan transparan kepada publik, dan 45 kasus telah diselesaikan,” kata Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan usaha atau debottlenecking kepada investor global.

Satgas debottlenecking telah beroperasi mengatasi hambatan bisnis bagi perusahaan domestik sejak Desember 2025. Namun, kata Purbaya, investor global mendapatkan informasi mengenai kehadiran kanal aduan ini.

Menkeu menjelaskan satgas tersebut menggelar sidang secara berkala untuk menyelesaikan pengaduan hambatan bisnis yang dilaporkan oleh pelaku usaha.

Pemerintah, kata dia, memfasilitasi satu hingga empat kasus hambatan usaha per minggu. Purbaya memastikan satgas bergerak dengan mekanisme yang efektif dan efisien agar proses penyelesaian masalah berjalan dengan lancar.

Sidang pun digelar secara terbuka demi meningkatkan transparansi proses dan memastikan tidak ada pihak yang mangkir dari kesepakatan yang telah dibuat.

Bendahara negara menuturkan kehadiran satgas tersebut merupakan bentuk kesadaran pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga sektor swasta dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, ia mengajak investor dari berbagai belahan dunia untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

“Kami akan terus melakukan sidang ini setiap minggu ke depannya. Karena itu, pelaku usaha yang menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis di Indonesia, silakan sampaikan kepada kami. Kami memastikan hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin,” ujar Purbaya.

“Mungkin dalam satu pembahasan atau lebih, tapi pasti akan kami selesaikan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan usaha atau debottlenecking kepada investor global.

Satgas debottlenecking telah beroperasi mengatasi hambatan bisnis bagi perusahaan domestik sejak Desember 2025. Namun, kata Purbaya, investor global mendapatkan informasi mengenai kehadiran kanal aduan tersebut.

“Salah satu (investor) dari Swiss bertanya kalau mau mengadu ke mana. Padahal kami pikir kita sudah terkenal, rupanya enggak. Jadi, saya bilang ke mereka nanti kami kasih informasi website mana yang mereka bisa taruh pengaduan mereka,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai International Seminar on Debottlenrcking Channel di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Purbaya menyampaikan kepada investor bahwa Satgas P2SP mengatasi tantangan dunia usaha secara efektif lantaran gugus tugas ini melibatkan pemangku kepentingan di berbagai kementerian/lembaga (K/L).

Selain itu, dia menjamin K/L bakal bergerak dengan cepat mengingat instansi bendahara negara bisa memberikan sanksi pemotongan anggaran bila mereka tidak bekerja secara efisien. Hal serupa juga berlaku bagi pemerintah daerah yang terlibat sebagai pemangku kepentingan dalam persoalan pelaku usaha.

“Mungkin mereka belum tahu gugus tugas ini seperti apa, kerja dan hasilnya seperti apa. Saya yakin ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari gugus tugas ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya,” ujar Menkeu.

Agar kehadiran Satgas P2SP dapat dikenal meluas di kalangan investor global, Kemenkeu turut menggandeng Kementerian Luar Negeri.

Purbaya berharap sinergi dengan Kemenlu dapat mendorong lebih banyak investor dunia masuk ke Indonesia.

“Kerja sama dengan Kemenlu amat penting sekali untuk menyebarkan ini kedutaan kita di seluruh dunia, sehingga investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mereka mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di sini,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menyapu bersih berbagai hambatan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029 dengan mengandalkan peran dominan sektor swasta.

"Banyak orang menyarankan agar saya memperbaiki kerangka regulasi di negara saya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika saya mulai dari hal-hal administratif, yaitu memperbaiki regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi sebenarnya yang dihadapi sektor swasta," ujar Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya menjelaskan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10%, sedangkan sisanya bergantung pada aktivitas sektor swasta. Sebab itu, pemerintah memilih pendekatan praktis dengan menyelesaikan langsung berbagai kendala bisnis di lapangan dibanding hanya fokus pada reformasi regulasi administratif.

Untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi, pemerintah membentuk gugus tugas khusus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Purbaya sendiri ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua dalam tim tersebut.

Menurut dia, gugus tugas tersebut bekerja secara mingguan untuk menangani berbagai persoalan investasi dan birokrasi. Hingga kini, tercatat sebanyak 142 pengaduan telah masuk melalui saluran debottlenecking, dengan 83 kasus sudah dibahas secara terbuka dan 45 kasus berhasil diselesaikan sepenuhnya.

"Setiap minggu, kami menyelesaikan satu, dua, hingga empat kasus, dan sejauh ini berjalan lancar. Kami berhasil menghilangkan hambatan dengan cepat. Saya yakin satu tahun dari sekarang, iklim lingkungan di Indonesia akan jauh lebih baik daripada sekarang," katanya.

Purbaya menambahkan proses penyelesaian hambatan dilakukan secara transparan melalui forum musyawarah yang disiarkan media agar seluruh pihak mematuhi keputusan bersama. Pemerintah juga menjamin perizinan dan kelancaran operasional usaha menjadi prioritas utama Presiden dalam menarik investasi baru.

Kepada para investor dan duta besar asing yang hadir, Purbaya meminta pelaku usaha tidak ragu melaporkan kendala investasi yang dihadapi di lapangan. Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen memastikan setiap hambatan dapat diselesaikan secara cepat guna memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi global yang kredibel.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar sidang aduan kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) di Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026). Purbaya memimpin sidang penyelesaian hambatan usaha guna mengakselerasi proyek strategis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat (Jabar).

Dalam agenda tersebut, Purbaya mendengarkan keluhan dari sejumlah pelaku usaha maupun instansi terkait perizinan , regulasi, maupun kendala teknis. Sidang ini menghadirkan PT Acwa Tenaga Saguling, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta PT PLN (Persero).

PLN IP Gandeng Mitra Internasional Bangun PLTS Terapung Saguling



Proyek senilai kurang lebih USD80 juta ini merupakan kolaborasi dengan perusahaan asal Arab Saudi, ACWA Power. Meski Amdal telah dikantongi sejak tahun lalu, pembangunan jaringan transmisi masih terkendala Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang memicu mundurnya target operasional dari Juni 2026 menjadi Maret 2027.

CEO PT Indo Acwa Tenaga Saguling, Tim Anderson mengungkapkan, urgensi penyelesaian izin dalam waktu dekat guna memitigasi risiko keterlambatan lebih lanjut.

"Itu masih sedikit risiko kalau kita tidak bisa menyelesaikan yang harus diselesaikan dalam waktu beberapa minggu ke depan. Awal-awalnya begitu kemarin Juni, tapi ada sedikit terlambat untuk peroleh Amdal. Amdalnya sudah kami dapat baik untuk kawasan pembangkit 31 Juli tahun yang lalu," ujar Tim dalam sidang, Kamis (7/5/2026).

Adapun Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa proses perizinan belum berjalan penuh karena adanya dokumen yang belum lengkap, yakni rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan pengganti dari aset PLN Group di kawasan PLTA Saguling. Usai Cirata, PLN Siap Garap Proyek PLTS Terapung Singkarak dan Saguling



"Sudah Pak. ini kan kebetulan di PLTA Saguling itu, tempat dimana proyek itu dikembangkan, itu kan ada lahan milik PLN Group yang siap dialihkan menjadi kawasan hutan begitu," ujar Darmawan.

Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyoroti realisasi lahan pengganti PLN di Jawa Barat yang baru mencapai 159 hektare atau 14,7% dari total kewajiban 1.081 hektare. Pemprov Jawa Barat meminta komitmen tertulis agar sisa kewajiban tersebut dapat diselesaikan secara paralel.

"Tentu tidak bisa langsung 'pok terlong' kata orang Bandung, tapi paling tidak kami mohon agreement atau pakta integritas dari Bapak, sehingga kami yakin kita selesaikan paralel," tegas Herman.

Sidang ditutup dengan tercapainya kesepakatan antara PLN dan Pemprov Jawa Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan batas waktu hingga 2027 bagi PLN untuk menuntaskan seluruh kewajiban penggantian lahan, sementara surat rekomendasi gubernur akan segera diterbitkan dalam waktu singkat.

Purbaya menginstruksikan agar seluruh pihak bergerak cepat setelah hambatan administratif ini teratasi agar proses di Kementerian Kehutanan bisa segera rampung.

"Yang jelas kan nanti dikasih waktu sampai 2027 nanti cukup, saya pikir waktunya. Tapi yang jelas, untuk proyek ini, kendala tadi rekomendasi Gubernur sudah dihilangkan, akan keluar dalam waktu singkat. Nanti tinggal diurus ke Kementerian Kehutanan. Jangan terlalu lama ya," pungkas Purbaya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi energi . Ia bahkan mengancam akan merumahkan pejabat yang dinilai menghambat proses investasi.

Menurut Bahlil, kondisi global dan nasional saat ini menuntut pemerintah untuk bergerak dalam “mode bertahan hidup” (survival mode), sehingga tidak ada ruang bagi birokrasi yang lambat. Ia menekankan bahwa percepatan investasi energi bukan lagi sekadar prioritas, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga ketahanan energi nasional.

"Kalau ada aturan yang menghambat, kita percepat. Kalau yang susah, kita mencoba untuk memediasi. Kalau ada staf yang memperlambat, kita rumahkan supaya jangan membuat gerakan tambahan. Kita ini enggak main-main, urusan energi ini," ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Sebagai bentuk keseriusan, Bahlil menyatakan akan turun langsung memimpin tim percepatan bersama Kepala SKK Migas dan Wakil Menteri terkait. Ia juga meminta agar pendampingan teknis terhadap proyek-proyek strategis dilakukan secara intensif guna memastikan tidak ada hambatan di lapangan.

Hasil Pertemuan Prabowo-Putin: Rusia Siap Investasi Pembangunan Infrastruktur Energi



"Sebagai bentuk keseriusan daripada pemerintah, saya meminta kepada Kepala SKK Migas dan Wamen untuk langsung mengasistensi secara teknis, dan ketuanya langsung saya yang pimpin," tambahnya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap berbagai kendala yang menghambat investasi . Mulai dari regulasi yang berbelit hingga oknum di internal birokrasi yang memperlambat proses.

Ia menambahkan bahwa sektor energi merupakan sektor vital yang tidak bisa ditangani secara biasa. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk bekerja dengan ritme yang lebih cepat dan responsif.

Bangun Kilang dan Storage, Bahlil Ungkap Skema Investasi dengan Rusia



Bahlil menilai, langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan sinyal kuat kepada investor bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya di sektor energi yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

"Kami menganggap (energi) ini sangat penting. Di tengah kondisi kayak begini, ini dibutuhkan survival mode. Tidak ada kata untuk memperlambat. Hanya ada satu kata, mempercepat," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memangkas berbagai hambatan birokrasi. Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Di hadapan para investor Jepang, Presiden secara khusus memuji efektivitas Gugus Tugas Khusus Debottlenecking. Satgas ini dibentuk untuk menjadi solusi cepat bagi para pengusaha yang menghadapi kendala administratif maupun hambatan bisnis lainnya di lapangan.

"Kami telah membentuk gugus tugas khusus, yang kami sebut Gugus Tugas Debottlenecking. Perusahaan mana pun di Indonesia, yang aktif di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi penundaan, rintangan administratif, dieksploitasi, dapat langsung menghubungi Gugus Tugas ini," tegas Presiden Prabowo.

Investasi Jepang Rp370 Triliun Bakal Guyur Indonesia, Sektor Apa Saja?



Presiden menyebut, gugus tugas yang dipimpin Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ini telah menunjukkan hasil nyata, dengan fokus utama menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan seringkali dianggap tidak rasional bagi pelaku usaha.

“Kami telah menyelesaikan banyak masalah karena langsung menangani masalah inti,” ungkapnya.

Presiden bahkan menyatakan siap menerima langsung keluhan pengusaha yang mengalami kendala bisnis. "Anda dapat langsung mengajukan keluhan kepada saya melalui duta besar, perwakilan, atau apa pun yang bersedia anda gunakan. Saya bersedia menerima keluhan," ujar Prabowo.

Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing



Saat ini Satgas Debottlenecking sedang menangani hambatan investasi proyek LNG Blok Masela, salah satu investasi hulu migas terbesar yang dioperatori INPEX Corporation melalui anak usahanya INPEX Masela Ltd.

Ketika memimpin sidang Debottlenecking pada 24 Februari 2026, Menkeu Purbaya menegaskan, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti aduan melalui kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

"Sidang ini bukan hanya untuk menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu, memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha demi memperkuat iklim usaha yang sehat,” tukas Menkeu Purbaya.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu (21/3), dibuka pukul 04.30 Wita untuk kelancaran Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Negara IKN di Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Akses tol dibuka lebih awal saat Idul Fitri, yakni pada pukul 04.30 Wita, mendukung Shalat Id di Masjid Negara IKN, dan tetap beroperasi hingga pukul 18.00 Wita," ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur Yudi Hardiana saat ditanya mengenai jalan tol IKN difungsikan sementara untuk umum di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

Operasional jalan bebas hambatan IKN difungsikan sementara waktu untuk umum pada 13-29 Maret 2026, pukul 06.00-18.00 Wita. Akan tetapi, khusus pada 1 Syawal 1447 Hijriah atau Sabtu (21/3), dibuka 04.30 Wita agar masyarakat sekitar dapat menuju Masjid Negara IKN lebih mudah untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri.

Penyesuaian jadwal operasional tersebut, merupakan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan agenda bersejarah di Masjid Negara IKN, yang melaksanakan Shalat Id berjamaah perdana pada Sabtu (21/3), dimulai pukul 06.30 Wita.

Ruas jalan yang dibuka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Masjid Negara IKN itu, antara lain Tol Manggar-IKN serta Seksi 1B yang dioperasikan secara terbatas dan satu arah menuju IKN.

Masyarakat bisa menjangkau lewat Kawasan Stadion Batakan, Kecamatan Balikpapan Timur dan Jalan Mukmin Faisal, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Untuk keselamatan di sepanjang jalur jalan bebas hambatan, BPPJN Kalimantan Timur melakukan pemasangan lampu penerangan jalan di lokasi-lokasi strategis, patroli rutin, pengaturan lalu lintas secara intensif, serta posko keamanan untuk mengawasi kondisi arus kendaraan secara seketika.

"Shalat Id di Masjid Negara terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin beribadah bersama," kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw.

Otorita IKN menyediakan kantong parkir kendaraan, sedangkan masyarakat dapat memarkir kendaraan di lantai bawah Masjid Negara dan jalan sekitar kawasan masjid sesuai arahan petugas apabila area parkir di lantai bawah penuh.

Bus juga disiapkan melayani masyarakat menuju Masjid Negara IKN mulai pukul 05.00-09.00 Wita serta kendaraan listrik bagi lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas, guna memudahkan akses menuju lokasi pelaksanaan shalat.

Pada Kamis (19/3) dilakukan pemantauan hilal di IKN menjadi bagian dari proses penentuan awal bulan Syawal 1447 Hijriah secara nasional.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membenahi pembiayaan standar untuk pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai respons aduan hambatan bisnis pelaku usaha apotek.

“Nanti ada, akhir Februari akan keluar pola pembiayaan standar dari pemerintah,” kata Purbaya dalam sidang ketiga hambatan investasi atau debottlenecking di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Dalam sidang kali ini, Purbaya menampung aduan dari perwakilan Gerakan Apoteker-Pemilik Apotek Independen (GAPAI) menyoal ketiadaan aturan standardisasi tarif konsultan SLF, yang menyebabkan biaya pengurusan SLF kerap dipatok dengan harga tinggi.

Perwakilan GAPAI Ilham mengungkapkan ia pernah ditagih biaya Rp30 juta untuk mengurus apoteknya yang berukuran 5x8 meter.

Di samping itu, Ilham menyebut proses perpanjangan SLF terbilang kompleks lantaran membutuhkan penyiapan gambar ulang, izin mendirikan bangunan, hingga persetujuan bangunan gedung baru meski tidak ada perubahan. Kompleksitas ini menyebabkan pengurusan SLF membutuhkan jasa pengkaji teknis untuk penyusunan dokumen.

Padahal, SLF wajib diperpanjang tiap lima tahun sekali.

“Harapan kami ada standar (untuk pengurusan SLF),” ujar Ilham.

Dalam sidang itu, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalucia sependapat soal penyeragaman biaya pengurusan SLF. Dia pun menilai konsultan pengurusan SLF perlu ditunjuk langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Purbaya akhirnya menyimpulkan bahwa pemerintah akan menambah fitur pemutakhiran data untuk memudahkan para apoteker yang dipimpin oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan standar harga melalui surat edaran Kementerian PU. Untuk SLF, Kementerian PU diminta untuk menyelesaikan permasalahannya dalam kurun waktu dua bulan.

Saat ditemui usai sidang, Purbaya mengatakan sidang serupa bakal terus digelar ke depannya dengan lebih banyak kasus aduan yang difasilitasi. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mengatasi hambatan bisnisnya.

“Ini sinyal ke para pelaku bisnis bahwa kita harus menghilangkan kendala yang menghalangi bisnis mereka,” ujar Menkeu.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menilai depresiasi alias pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) tidak menjadi hambatan investasi masuk ke RI. Rosan menilai fluktuasi nilai tukar sudah menjadi salah satu pertimbangan investor sebelum menanamkan uangnya di Indonesia.

Pelemahan nilai tukar yang belakangan terjadi dianggap masih dalam ambang batas yang bisa diterima oleh investor. Rupiah Melemah Menuju Rp17.000 per Dolar AS, Purbaya: Anda Nggak Usah Takut

"Sebetulnya ini kan kalau kita lihat, USD bukan suatu kenaikan yang meningkat terus. Ini masih naik turun. Saya melihat ini masih dalam range yang sangat-sangat acceptable oleh investor luar juga," ujar Rosan usai konferensi pers realisasi investasi Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (15/1) turun 31 poin atau sekitar 0,18% ke level Rp16.896 per dolar AS. Pelemahan mata uang Garuda juga terlihat pada data JISDOR BI, usai jatuh ke Rp16.880/USD.

Rosan menilai calon investor baik asing dan dalam negeri sudah memperhitungkan potensi-potensi yang terjadi akibat pelemahan nilai tukar, misalnya biaya investasi yang membengkak baik dari sisi konstruksi maupun pengadaan bahan baku. Sebab hal tersebut sudah menjadi paket kesatuan dari perencanaan awal investasi kaitannya profil risiko.

"Jadi, mereka sudah memperkirakan pergerakan dari mata uang kita pada saat mereka berinvestasi ke Indonesia. Jadi pergerakan itu masih dalam range yang sangat-sangat acceptable," lanjutnya.

Rupiah Terkapar Sentuh Rp16.896 per Dolar AS, Ini Biang Keroknya



Pada kesempatan itu, Rosan menampik pertumbuhan investasi asing yang melambat sepanjang tahun 2025. Tercatat realisasi investasi asing pada tahun 2025 sebesar Rp900,9 triliun alias hanya tumbuh 0,1% secara tahunan (yoy).

Ia menjelaskan porsi investasi asing yang terkikis itu bukan karena minat investor asing yang melambat. Akan tetapi pertumbuhan investasi dalam negeri yang menguat pesat. Porsi investasi asing yang masuk ke RI tahun 2025 sebesar 46,6 persen, sementara PMDN berkontribusi sebesar 53,4%.

"Sebetulnya bukan PMA-nya yang melambat kalau saya melihatnya, dalam negerinya yang lebih cepat," tambahnya.

Menurut Rosan kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadi faktor yang mengerek realisasi PMDN sepanjang tahun 2025. Bahkan porsi investasi asing pada tahun 2026 diproyeksikan bakal makin terkikis akibat investasi yang akan dilakukan oleh Danantara sepanjang tahun.

"Jadi saya yakin sekali bahwa memang akan kenaikan di dalam negerinya, terutama karena faktor danantara itu akan cukup signifikan, sehingga kenaikan secara persentase itu dalam negerinya akan meningkat lebih banyak daripada luar negerinya," pungkas Rosan.

ini untuk mendukung aksesibilitas pengunjung menuju kawasan IKN selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Nusantara, Kaltim (ANTARA) - Jalan tol/bebas hambatan dari Balikpapan menuju Kabupaten Penajam Paser Utara Ibu Kota Nusantara (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sampai Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), difungsikan secara terbatas sejak 20 Desember 2025 - 4 Januari 2026 guna mendukung kunjungan wisatawan.

"Penerapan jalur secara terbatas ini untuk mendukung aksesibilitas pengunjung menuju kawasan IKN selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru)," ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw di Nusantara, Kaltim, Jumat.

Penerapan jalur terbatas ini beroperasi pada pukul 06.00–18.00 Wita, diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I (non-bus dan non-truk), sebagai alternatif akses untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun dan yang melakukan kunjungan ke IKN.

Dari sisi sumber daya manusia, sejumlah petugas pun telah disiagakan dan berasal dari berbagai unit kerja, termasuk petugas pelayanan, pengamanan, ketertiban umum, serta tenaga medis.

Para petugas ditempatkan di sejumlah titik strategis di IKN, seperti area parkir, pintu masuk kawasan, rest area, plaza seremoni, hingga pos pemantauan malam hari.

Skema pembagian tugas disusun untuk memastikan alur kunjungan berjalan tertib, mulai dari proses pendaftaran, pengaturan antrean, hingga mobilisasi pengunjung.

"Untuk mendukung mobilitas pengunjung di dalam kawasan, layanan transportasi ramah lingkungan disiapkan melalui pengoperasian bus listrik (electric vehicle/EV bus)," kata Troy.

Sebanyak 13 unit EV bus disiagakan, dengan 12 unit beroperasi aktif dan satu unit sebagai cadangan. Setiap bus memiliki kapasitas sekitar 40–50 penumpang, sehingga dalam satu kali keberangkatan dapat mengangkut hingga 500 orang.

"Pengoperasian EV bus ini sekaligus mencerminkan komitmen IKN terhadap pengembangan transportasi berkelanjutan. Selama kawasan IKN dibuka untuk kunjungan umum, masyarakat dapat berkunjung menggunakan kendaraan pribadi," katanya.

Sementara itu, bagi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan umum, disarankan menuju rest area terlebih dahulu, baru melanjutkan perjalanan menuju kawasan inti dengan memanfaatkan layanan EV bus yang telah disediakan, guna memastikan kelancaran dan ketertiban mobilisasi pengunjung di dalam kawasan.

Dari sisi fasilitas, sejumlah area penunjang disiapkan untuk memastikan kenyamanan pengunjung, antara lain rest area sebagai titik pendaftaran dan pemeriksaan pengunjung, plaza seremoni sebagai ruang publik utama, termasuk sejumlah lokasi parkir di beberapa kawasan strategis.

"Kesiapan fasilitas dasar seperti kebersihan toilet, ketersediaan air dan area tunggu juga menjadi perhatian utama selama periode kunjungan Nataru," ujar Troy lagi.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana mengaktifkan kembali mekanisme debottle-necking guna mempercepat arus investasi asing dan mengatasi hambatan birokrasi yang kerap muncul di lapangan.

Langkah ini disebutkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam podcast End Game bersama Gita Wirjawan. Dia menyoroti bahwa meskipun regulasi investasi terlihat “baik di atas kertas”, namun penerapannya masih banyak rintangan.

Menkeu Purbaya menilai bahwa regulasi investasi Indonesia selama ini terlihat tidak hambatan, karena aturannya yang dibuat baru sehingga permasalahan di lapangan tidak terlihat.

“Kalau dari kertas aja dan kita pelajari kertas, itu semua seperti nggak ada hambatan tapi di field-nya kan banyak hambatan,” jelas Menkeu dikutip dari Youtube End Game, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada perumusan kebijakan, tetapi pada penegakan dan koordinasi antar lembaga.

Dalam dialog tersebut, Menkeu Purbaya mengungkapkan rencana untuk membentuk Satgas Percepatan Ekonomi yang memiliki tiga kelompok kerja, dengan salah satu kelompok akan fokus pada penyelesaian hambatan regulasi (bottleneck).

“Yang [kelompok] dua itu ada di bottleneck nanti. Itu akan terima masukan keluhan dari bisnis, dari mana aja di Indonesia, siapa aja. Nanti kita pilih, kita sidangkan setiap minggu,” ujar mantan Kepala LPS tersebut.

Purbaya juga menyatakan siap memimpin langsung sidang mingguan penyelesaian hambatan investasi tersebut, seperti yang pernah dilakukan dalam pemerintahan Joko Widodo bersama dengan Yasonna Laoly.

Dia turut mengungkapkan bahwa antara 2016-2019, Tim Bottlenecking berhasil menyelesaikan 193 kasus investasi dengan nilai sekitar Rp 830 triliun.

“Dalam 3 tahun tuh kita pecahkan, kita sidangin 300 kasus. Yang selesai 193 kasus, itu berhubungan dengan investasi sebesar Rp830 triliun,” ucap Purbaya.

Dalam upaya memperbaiki ekosistem investasi, Purbaya menegaskan bahwa alokasi anggaran dapat menjadi “alat politik” untuk memaksa kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya untuk bergerak lebih cepat.

“Kalau mereka nggak nurut, kita potong anggarannya waktu saya nge-transfer aja, selesai.”

Tetapi, beliau juga menjelaskan bahwa politik anggaran perlu memiliki koordinasi multi-kementerian, sehingga Menkeu menargetkan dapat “rapi” dalam waktu setahun.

“Tapi framework-nya harus dengan multi-kementerian tadi. Saya akan masuk lewat situ nanti. Saya pastikan setahun udah akan beres semua tuh.”

Beliau juga turut menyebut langkah ini sebagai momentum penting untuk menarik lebih banyak investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI), terutama ketika likuiditas global sedang berlimpah.

“Ini ada golden opportunity… Jadi gini, FDI nggak akan masuk ke negara yang nggak stabil, yang tidak menawarkan return yang bagus. Jadi pertama saya betulin growth-nya, terus saya betulin iklim investasi, hampir pasti nanti mereka akan berubah ke sini,” tambah Menkeu. (Stefanus Bintang Agni)