Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mendorong pemerintah untuk terus melakukan deregulasi aturan dan reformasi institusi untuk mendorong perekonomian nasional, seperti yang dilakukan Vietnam.

Mari menjelaskan bahwa Vietnam dalam satu dekade terakhir berhasil menarik banyak investasi dan memperdalam rantai pasoknya. Dia mencontohkan bahwa Vietnam sudah menjadi salah satu pemain utama pengekspor produk tekstil (textile), pakaian jadi (garment), alas kaki (footwear), semi konduktor, dan elektronik dunia.

"Kita [Indonesia] sudah jauh ketinggalan kalau mau lihat dari textile, garment, footwear yang laborintensive [padat karya], sampai dengan elektronik, semi konduktor, kita sudah kalah jauh [dari Vietnam]," ujar Mari dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia ini, Vietnam berhasil menarik investor jangkar (anchor tenant) seperti Intel dan perusahaan-perusahaan multinasional China.

Dia menekankan bahwa keberhasilan Vietnam itu tak datang begitu saja. Mari menggarisbawahi bahwa Vietnam sangat konsisten menjalankan kebijakan perekonomian hingga terus merampingkan pemerintahannya agar lebih efisien.

Sebagai informasi, Vietnam melakukan reformasi institusi besar-besaran dengan dengan menggabungkan kementerian dan mengurangi jumlah unit pemerintahan sebesar 15%—20% pada akhir 2024.

"Saya hanya menyampaikan itu, kita bukannya mau mengatakan itu [merampingkan pemerintahan] harus kita lakukan, tapi deregulasi dan bold reform [reformasi besar-besaran] itu penting," ujar Mari.

Di samping itu, eks menteri perdagangan itu menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia tidak bisa langsung dibandingkan dengan Vientam. Misalnya, bentuk pemerintahan keduanya berbeda, begitu juga dengan besar negara dan jumlah penduduknya.

Selain itu, sambungnya, Vietnam lebih tergantung kepada China. Oleh sebab itu, dia meyakini Indonesia punya peluang lebih besar dalam memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Alasannya, perang dagang antara AS-China mendorong perusahaan multinasional memindahkan pabrik atau menambah fasilitas produk di luar Negeri Panda. Negara-negara dengan preferensi tarif yang relatif rendah ke AS seperti Indonesia pun berpotensi menjadi negara tujuan perusahaan multinasional itu.

"Vietnam itu jauh lebih kecil dari kita dari segi tenaga kerja, dari segi domestic market [pasar domestiknya], dan mereka jauh lebih interdependensinya dengan China dibandingkan kita. Maka itu mereka istilahnya di-punish [dihukum] juga oleh Amerika. Jadi, maka itu dalam diversifikasi [rantai pasok] ini, Indonesia dilihat sangat menarik apalagi setelah kita tanda tangan IEU-CEPA [perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa]," tutup Mari.