Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya keluhan soal tumpang tindih aturan, mahalnya biaya usaha, hingga dugaan praktik pemerasan dalam proses perizinan.

Prabowo sebelumnya mengaku geram terhadap lamanya proses investasi di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, sejumlah negara pesaing mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan pekan.

Karena itu, Presiden meminta pembentukan satgas deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan serta memangkas praktik birokrasi yang dinilai menghambat investasi.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pembentukan satgas tersebut bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan sudah menyangkut kepastian usaha dan persepsi investor terhadap Indonesia.

Menurutnya, keluhan investor kini telah menyentuh inti iklim investasi, terutama setelah muncul surat dari China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden terkait regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.

“Satgas ini mendesak bukan hanya untuk merapikan aturan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan bahwa Indonesia tetap ramah bagi investasi produktif,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Dia menilai momentum pembentukan satgas menjadi krusial karena Indonesia sedang membutuhkan investasi besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, memperkuat hilirisasi, memperluas basis manufaktur, dan menopang stabilitas rupiah.

Kontribusi investasi China sendiri dinilai sangat signifikan terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi mineral, logam dasar, energi, kawasan industri, hingga kendaraan listrik.

Berdasarkan data 2025, China tercatat menjadi sumber investasi terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai US$7,5 miliar, setelah Singapura sebesar US$17,4 miliar dan Hong Kong sebesar US$10,6 miliar.

Pada kuartal I/2026, investasi asing langsung tercatat masih tumbuh 5,2% menjadi US$15,5 miliar, dengan sektor logam dasar menjadi penerima terbesar senilai US$3,7 miliar.

Namun, Josua mengingatkan berbagai hambatan regulasi mulai memengaruhi minat ekspansi investor China, khususnya di sektor nikel dan kendaraan listrik.

Investor disebut menyoroti kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan royalti mineral, pemeriksaan pajak yang makin intensif, aturan visa kerja yang lebih rumit, rencana bea keluar baru, hingga perubahan harga patokan mineral nikel.

Menurut dia, perubahan mendadak harga patokan nikel bahkan berpotensi meningkatkan biaya bijih nikel hingga sekitar 200% dan mengganggu proyek yang sudah berjalan.

“Ini sinyal serius. Investasi belum runtuh, tetapi minat ekspansi bisa tertahan bila biaya usaha dan ketidakpastian aturan terus naik,” ujarnya.

Josua menilai satgas deregulasi hanya akan efektif jika memiliki mandat jelas, kewenangan lintas kementerian, tenggat penyelesaian yang tegas, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau publik.

Pemerintah sebenarnya dinilai telah memiliki model awal melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah yang menangani berbagai hambatan investasi lintas sektor.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah konkret, bukan sekadar forum koordinasi tambahan.

“Kuncinya satgas harus bekerja sebagai pemotong simpul, bukan pengumpul keluhan,” kata Josua.

Dia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan aturan pusat dan daerah yang saling bertabrakan, mengidentifikasi kebijakan paling mengganggu sektor prioritas, serta memastikan tidak ada regulasi kementerian yang bertentangan dengan arah investasi nasional.

Meski demikian, Josua menegaskan deregulasi tidak boleh mengorbankan penegakan hukum. Pemerintah tetap perlu membedakan antara penindakan terhadap pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lingkungan dengan perubahan aturan mendadak yang menciptakan ketidakpastian bagi investor patuh.

Jika pemerintah gagal merespons keluhan investor besar seperti China, dia memperingatkan terdapat risiko perlambatan ekspansi proyek hilirisasi, terganggunya rantai pasok nikel dan kendaraan listrik, hingga potensi pergeseran investasi ke negara pesaing.

Dalam kondisi rupiah tertekan dan kompetisi investasi regional makin ketat, kegagalan menjaga kepastian regulasi dinilai dapat meningkatkan biaya modal sekaligus melemahkan daya tarik investasi jangka panjang Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya keluhan soal tumpang tindih aturan, mahalnya biaya usaha, hingga dugaan praktik pemerasan dalam proses perizinan.

Prabowo sebelumnya mengaku geram terhadap lamanya proses investasi di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, sejumlah negara pesaing mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan pekan.

Karena itu, Presiden meminta pembentukan satgas deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan serta memangkas praktik birokrasi yang dinilai menghambat investasi.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pembentukan satgas tersebut bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan sudah menyangkut kepastian usaha dan persepsi investor terhadap Indonesia.

Menurutnya, keluhan investor kini telah menyentuh inti iklim investasi, terutama setelah muncul surat dari China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden terkait regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.

“Satgas ini mendesak bukan hanya untuk merapikan aturan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan bahwa Indonesia tetap ramah bagi investasi produktif,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Dia menilai momentum pembentukan satgas menjadi krusial karena Indonesia sedang membutuhkan investasi besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, memperkuat hilirisasi, memperluas basis manufaktur, dan menopang stabilitas rupiah.

Kontribusi investasi China sendiri dinilai sangat signifikan terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi mineral, logam dasar, energi, kawasan industri, hingga kendaraan listrik.

Berdasarkan data 2025, China tercatat menjadi sumber investasi terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai US$7,5 miliar, setelah Singapura sebesar US$17,4 miliar dan Hong Kong sebesar US$10,6 miliar.

Pada kuartal I/2026, investasi asing langsung tercatat masih tumbuh 5,2% menjadi US$15,5 miliar, dengan sektor logam dasar menjadi penerima terbesar senilai US$3,7 miliar.

Namun, Josua mengingatkan berbagai hambatan regulasi mulai memengaruhi minat ekspansi investor China, khususnya di sektor nikel dan kendaraan listrik.

Investor disebut menyoroti kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan royalti mineral, pemeriksaan pajak yang makin intensif, aturan visa kerja yang lebih rumit, rencana bea keluar baru, hingga perubahan harga patokan mineral nikel.

Menurut dia, perubahan mendadak harga patokan nikel bahkan berpotensi meningkatkan biaya bijih nikel hingga sekitar 200% dan mengganggu proyek yang sudah berjalan.

“Ini sinyal serius. Investasi belum runtuh, tetapi minat ekspansi bisa tertahan bila biaya usaha dan ketidakpastian aturan terus naik,” ujarnya.

Josua menilai satgas deregulasi hanya akan efektif jika memiliki mandat jelas, kewenangan lintas kementerian, tenggat penyelesaian yang tegas, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau publik.

Pemerintah sebenarnya dinilai telah memiliki model awal melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah yang menangani berbagai hambatan investasi lintas sektor.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah konkret, bukan sekadar forum koordinasi tambahan.

“Kuncinya satgas harus bekerja sebagai pemotong simpul, bukan pengumpul keluhan,” kata Josua.

Dia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan aturan pusat dan daerah yang saling bertabrakan, mengidentifikasi kebijakan paling mengganggu sektor prioritas, serta memastikan tidak ada regulasi kementerian yang bertentangan dengan arah investasi nasional.

Meski demikian, Josua menegaskan deregulasi tidak boleh mengorbankan penegakan hukum. Pemerintah tetap perlu membedakan antara penindakan terhadap pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lingkungan dengan perubahan aturan mendadak yang menciptakan ketidakpastian bagi investor patuh.

Jika pemerintah gagal merespons keluhan investor besar seperti China, dia memperingatkan terdapat risiko perlambatan ekspansi proyek hilirisasi, terganggunya rantai pasok nikel dan kendaraan listrik, hingga potensi pergeseran investasi ke negara pesaing.

Dalam kondisi rupiah tertekan dan kompetisi investasi regional makin ketat, kegagalan menjaga kepastian regulasi dinilai dapat meningkatkan biaya modal sekaligus melemahkan daya tarik investasi jangka panjang Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi guna menjawab keluhan investor global terkait rumitnya aturan di Tanah Air.

Hadirnya Satgas juga dapat membendung agresivitas negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, hingga India dalam memperebutkan arus investasi.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, dunia usaha saat ini membutuhkan langkah konkret pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara pesaing di kawasan.

“[Pembentukan satgas] sangat mendesak. Hari ini kompetisi antarnegara dalam menarik investasi semakin agresif,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Investor global, kata dia, kini membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga India yang terus melakukan reformasi regulasi dan kemudahan berusaha.

Saat ini, investor global tidak hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan sumber daya alam, tetapi juga kecepatan perizinan, kepastian hukum, efisiensi logistik, stabilitas kebijakan, dan kemudahan ekspansi usaha.

Anggawira berpendapat, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dari sisi ukuran pasar, bonus demografi, dan sumber daya alam. Namun, keunggulan tersebut sering tergerus oleh tingginya biaya ekonomi akibat regulasi yang rumit.

“Kalau deregulasi dilakukan serius, Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur dan hilirisasi terbesar di Asia Tenggara,” katanya.

Oleh karena itu, berbagai keluhan investor, termasuk dari pelaku usaha China, perlu dijadikan alarm bagi pemerintah bahwa masih terdapat persoalan serius dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Anggawira menyebut, banyak investor mengeluhkan aturan yang berubah cepat, perizinan berlapis, sinkronisasi pusat-daerah yang belum optimal, hingga biaya kepatuhan yang semakin tinggi “Kalau tidak segera dibenahi, Indonesia bisa kehilangan momentum relokasi industri global akibat dinamika geopolitik dan strategi China+1,” tegasnya.

Adapun satgas seregulasi nantinya harus difokuskan sebagai instrumen percepatan reformasi struktural, bukan sekadar forum koordinasi antarlembaga. Fokus utama satgas perlu diarahkan pada pemangkasan aturan yang tumpang tindih, percepatan proses perizinan, dan penciptaan kepastian usaha bagi investor maupun pelaku usaha domestik.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar pembentukan satgas tidak justru menambah lapisan birokrasi baru tanpa menghasilkan keputusan konkret di lapangan.

Menurutnya, efektivitas satgas akan sangat bergantung pada desain kelembagaan dan kewenangannya. Dunia usaha berharap satgas memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, target deregulasi yang terukur, timeline yang jelas, serta mekanisme evaluasi langsung terhadap hambatan investasi.

“Yang dibutuhkan dunia usaha bukan banyak rapat, tetapi penyelesaian konkret terhadap bottleneck regulasi,” sebut Anggawira.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mendorong pemerintah untuk terus melakukan deregulasi aturan dan reformasi institusi untuk mendorong perekonomian nasional, seperti yang dilakukan Vietnam.

Mari menjelaskan bahwa Vietnam dalam satu dekade terakhir berhasil menarik banyak investasi dan memperdalam rantai pasoknya. Dia mencontohkan bahwa Vietnam sudah menjadi salah satu pemain utama pengekspor produk tekstil (textile), pakaian jadi (garment), alas kaki (footwear), semi konduktor, dan elektronik dunia.

"Kita [Indonesia] sudah jauh ketinggalan kalau mau lihat dari textile, garment, footwear yang laborintensive [padat karya], sampai dengan elektronik, semi konduktor, kita sudah kalah jauh [dari Vietnam]," ujar Mari dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia ini, Vietnam berhasil menarik investor jangkar (anchor tenant) seperti Intel dan perusahaan-perusahaan multinasional China.

Dia menekankan bahwa keberhasilan Vietnam itu tak datang begitu saja. Mari menggarisbawahi bahwa Vietnam sangat konsisten menjalankan kebijakan perekonomian hingga terus merampingkan pemerintahannya agar lebih efisien.

Sebagai informasi, Vietnam melakukan reformasi institusi besar-besaran dengan dengan menggabungkan kementerian dan mengurangi jumlah unit pemerintahan sebesar 15%—20% pada akhir 2024.

"Saya hanya menyampaikan itu, kita bukannya mau mengatakan itu [merampingkan pemerintahan] harus kita lakukan, tapi deregulasi dan bold reform [reformasi besar-besaran] itu penting," ujar Mari.

Di samping itu, eks menteri perdagangan itu menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia tidak bisa langsung dibandingkan dengan Vientam. Misalnya, bentuk pemerintahan keduanya berbeda, begitu juga dengan besar negara dan jumlah penduduknya.

Selain itu, sambungnya, Vietnam lebih tergantung kepada China. Oleh sebab itu, dia meyakini Indonesia punya peluang lebih besar dalam memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Alasannya, perang dagang antara AS-China mendorong perusahaan multinasional memindahkan pabrik atau menambah fasilitas produk di luar Negeri Panda. Negara-negara dengan preferensi tarif yang relatif rendah ke AS seperti Indonesia pun berpotensi menjadi negara tujuan perusahaan multinasional itu.

"Vietnam itu jauh lebih kecil dari kita dari segi tenaga kerja, dari segi domestic market [pasar domestiknya], dan mereka jauh lebih interdependensinya dengan China dibandingkan kita. Maka itu mereka istilahnya di-punish [dihukum] juga oleh Amerika. Jadi, maka itu dalam diversifikasi [rantai pasok] ini, Indonesia dilihat sangat menarik apalagi setelah kita tanda tangan IEU-CEPA [perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa]," tutup Mari.