Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi guna menjawab keluhan investor global terkait rumitnya aturan di Tanah Air.

Hadirnya Satgas juga dapat membendung agresivitas negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, hingga India dalam memperebutkan arus investasi.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, dunia usaha saat ini membutuhkan langkah konkret pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara pesaing di kawasan.

“[Pembentukan satgas] sangat mendesak. Hari ini kompetisi antarnegara dalam menarik investasi semakin agresif,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Investor global, kata dia, kini membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga India yang terus melakukan reformasi regulasi dan kemudahan berusaha.

Saat ini, investor global tidak hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan sumber daya alam, tetapi juga kecepatan perizinan, kepastian hukum, efisiensi logistik, stabilitas kebijakan, dan kemudahan ekspansi usaha.

Anggawira berpendapat, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dari sisi ukuran pasar, bonus demografi, dan sumber daya alam. Namun, keunggulan tersebut sering tergerus oleh tingginya biaya ekonomi akibat regulasi yang rumit.

“Kalau deregulasi dilakukan serius, Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur dan hilirisasi terbesar di Asia Tenggara,” katanya.

Oleh karena itu, berbagai keluhan investor, termasuk dari pelaku usaha China, perlu dijadikan alarm bagi pemerintah bahwa masih terdapat persoalan serius dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Anggawira menyebut, banyak investor mengeluhkan aturan yang berubah cepat, perizinan berlapis, sinkronisasi pusat-daerah yang belum optimal, hingga biaya kepatuhan yang semakin tinggi “Kalau tidak segera dibenahi, Indonesia bisa kehilangan momentum relokasi industri global akibat dinamika geopolitik dan strategi China+1,” tegasnya.

Adapun satgas seregulasi nantinya harus difokuskan sebagai instrumen percepatan reformasi struktural, bukan sekadar forum koordinasi antarlembaga. Fokus utama satgas perlu diarahkan pada pemangkasan aturan yang tumpang tindih, percepatan proses perizinan, dan penciptaan kepastian usaha bagi investor maupun pelaku usaha domestik.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar pembentukan satgas tidak justru menambah lapisan birokrasi baru tanpa menghasilkan keputusan konkret di lapangan.

Menurutnya, efektivitas satgas akan sangat bergantung pada desain kelembagaan dan kewenangannya. Dunia usaha berharap satgas memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, target deregulasi yang terukur, timeline yang jelas, serta mekanisme evaluasi langsung terhadap hambatan investasi.

“Yang dibutuhkan dunia usaha bukan banyak rapat, tetapi penyelesaian konkret terhadap bottleneck regulasi,” sebut Anggawira.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026.

Perjanjian ini lahir di tengah kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diberlakukan sepihak oleh AS dan berdampak pada produk ekspor Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan, pada 2 April 2025 pemerintah AS menetapkan tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada negara-negara yang menyebabkan defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia.

SHUTTERSTOCK/OLIVIER LE MOAL Ilustrasi tarif impor Trump.

Data AS menunjukkan defisit perdagangan dengan Indonesia mencapai 19,3 miliar dollar AS pada 2024 atau setara sekitar Rp 325,44 triliun (kurs Rp 16.862 per dollar AS).

Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi.

“Pemerintah memandang negosiasi diperlukan untuk menjaga daya saing produk ekspor dan kelangsungan hidup sekitar 4-5 juta pekerja langsung di sektor industri padat karya yang terdampak tarif ini. Pemerintah memilih jalur diplomasi daripada melakukan aksi retaliasi yang dapat lebih merugikan ekonomi nasional,” kata Haryo dalam pernyataan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Hasilnya, pada 15 Juli 2025 diumumkan penurunan Tarif Resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen, sebelum akhirnya difinalisasi dalam ART yang ditandatangani pada Februari 2026.

Berikut beberapa manfaat ART bagi Indonesia menurut pemerintah.

1. Peningkatan daya saing ekspor

Salah satu manfaat utama ART bagi Indonesia adalah peningkatan daya saing produk ekspor. Haryo menyebut, Indonesia akan mendapatkan tarif resiprokal nol persen untuk produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan lainnya.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

Selain itu, pengecualian tarif diberlakukan terhadap 1.819 produk Indonesia yang terdiri dari 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian yang berlaku most favoured nation (MFN).

Untuk produk tekstil Indonesia, pihak AS juga menyiapkan pengurangan tarif hingga nol persen melalui mekanisme Tariff-Rate Quota (TRQ).

Dengan skema tersebut, pemerintah menyebut produk-produk unggulan Indonesia memperoleh akses pasar yang lebih kompetitif di AS dibandingkan sebelum ART berlaku.

2. Dorongan investasi dan kemudahan berusaha

Manfaat lain yang dicantumkan dalam dokumen resmi adalah peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha.

Pemerintah menyatakan adanya kemudahan masuknya investasi, khususnya di bidang teknologi tinggi untuk sektor ICT, alat kesehatan, dan farmasi melalui penyesuaian kebijakan TKDN, ketentuan spesifikasi domestik, serta deregulasi kebijakan dalam negeri.

Pemerintah juga berkomitmen menerapkan Strategic Trade Management. Menurut Haryo, komitmen ini memberikan sinyal pada dunia usaha bahwa Indonesia sangat serius dalam menciptakan ekosistem bisnis yang aman, serta menjamin barang-barang berteknologi tinggi dan bernilai tinggi tidak akan disalahgunakan.

Selain itu, kemudahan perizinan impor dan persyaratan standarisasi pada produk pertanian asal AS diharapkan membantu dunia usaha memperoleh bahan baku lebih efisien dan menjaga kelancaran proses produksi, sehingga mendukung program ketahanan pangan nasional.

Pemerintah juga membuka peluang arus investasi dengan pembatasan kepemilikan asing yang lebih longgar bagi perusahaan AS di sektor tertentu, termasuk divestasi pertambangan dan beberapa pembatasan di sektor keuangan.

3. Akses pasar dan penghapusan hambatan non-tarif

Dalam ART, Indonesia membuka akses pasar untuk 99 persen produk asal AS dengan tarif sebesar nol persen yang berlaku saat Entry Into Force (EIF).

Pemerintah juga berkomitmen menghapus hambatan non-tarif bagi AS, khususnya terkait perizinan impor, ketentuan TKDN, pengakuan standar AS, dan sertifikasi halal.

Namun, pemerintah menegaskan kebijakan TKDN tetap berlaku dalam konteks pengadaan pemerintah.

“Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar,” ucap Haryo.

Terkait sertifikasi halal, pemerintah menyatakan tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Produk yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal.

Indonesia dan AS juga telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri di AS sehingga label halal yang diberikan di AS dapat diakui di Indonesia.

4. Menjaga industri domestik dan UMKM

Haryo menuturkan, penghapusan bea masuk hingga nol persen untuk lebih dari 99 persen produk AS disebut tidak serta merta berdampak negatif pada UMKM dan industri lokal.

Pemerintah mencatat rata-rata effective tariff rate Indonesia saat ini sekitar 8,1 persen dan Indonesia telah menerapkan tarif nol persen melalui berbagai FTA/CEPA dengan mitra dagang utama yang merepresentasikan sekitar 80 persen dari total perdagangan Indonesia.

“Sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif nol persen tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar AS. Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif,” ujar Haryo.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

Jika terdapat aktivitas perdagangan yang mengancam keberlanjutan industri lokal, pemerintah menyatakan dimungkinkan menerapkan instrumen bea masuk tambahan seperti safeguard, anti-dumping, dan anti-subsidi sesuai kaidah WTO.

5. Dukungan bagi industri makanan dan minuman

Dalam konteks impor jagung untuk bahan baku industri makanan dan minuman (MaMin), pemerintah mencatat kebutuhan impor jagung untuk industri MaMin pada 2025 sekitar 1,4 juta ton.

Industri MaMin sendiri disebut memiliki kontribusi 7,13 persen terhadap PDB nasional dan menyumbang 21 persen dari total ekspor industri non-migas atau senilai 48 miliar dollar AS, setara sekitar Rp 809,38 triliun.

Sektor ini juga menyerap hingga 6,7 juta tenaga kerja pada 2025.

Pemerintah menyebut ketentuan akses impor jagung asal AS penting untuk memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri MaMin tersebut.

6. Penguatan ekosistem digital

Dalam aspek transfer data lintas batas, pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan ART tetap tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Artinya, tidak ada penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara,” ucap Haryo.

Kepastian aturan transfer data disebut memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan.

Perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan perlindungan memadai. Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data, cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya.

DOK. Humas Kemenko Perekonomian Kepala Biro (Kabiro) Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Haryo Limanseto saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Pemetaan dan Penanganan Isu Aktual yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Bogor, Kamis (3/8/2023).

7. Hilirisasi mineral kritis

ART juga menegaskan Indonesia tidak membuka ekspor bahan mineral kritis dalam bentuk mentah ke AS. Pemerintah menyatakan tidak melonggarkan larangan ekspor bahan mentah.

Sebaliknya, perjanjian mendorong perusahaan AS bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam implementasi kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan mineral kritis dan tanah jarang (rare earth) di dalam negeri.

Dengan skema tersebut, perusahaan AS dapat melakukan penambangan dan pengolahan di dalam negeri sebelum komoditas yang telah diproses diekspor sesuai ketentuan yang berlaku

Kesepakatan komersial

Sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan perdagangan dan memastikan suplai produk esensial, ART memuat sejumlah kesepakatan komersial. Di antaranya pembelian produk energi (LPG, minyak mentah, dan gasoline) senilai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 252,93 triliun.

Selain itu, terdapat pembelian pesawat terbang komersial dan komponen pesawat senilai 13,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 227,64 triliun, serta pembelian produk pertanian seperti kapas, kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan jagung senilai 4,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 75,88 triliun.

Haryo menegaskan, ART hanya membahas kesepakatan terkait perdagangan dan investasi, serta tidak mencakup isu pertahanan, keamanan, maupun isu non-ekonomi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo menilai potensi pertumbuhan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dari Singapura ke Indonesia masih sangat besar.

Suryo menyebut, meski Negeri Singa saat ini telah menjadi investor asing terbesar di Tanah Air, potensi penanaman modal masih dapat terus dikembangkan.

Dia mengungkapkan, dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Singapura beberapa waktu lalu, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam menyampaikan sekitar sepertiga dari total FDI Singapura telah diinvestasikan di Indonesia.

Kondisi tersebut mencerminkan eratnya hubungan ekonomi kedua negara sekaligus peluang besar untuk peningkatan investasi ke depan.

“Karena dana yang beredar di Singapura nilainya bisa mencapai sekitar US$4 triliun. Artinya, potensi investasi Singapura ke Indonesia itu masih sangat besar,” ujar Suryo dalam acara Peluncuran Buku & Diskusi 58 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura di Jakarta pada Rabu (17/12/2025).

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, Singapura menduduki peringkat pertama negara dengan investasi atau penanaman modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia pada kuartal III/2025 senilai US$3,8 miliar.

Sementara itu, selama Januari-September 2025 atau year-to-date (ytd), Singapura juga menjadi negara dengan PMA terbesar dengan nilai investasi US$12,6 miliar, disusul Hong Kong US$7,3 miliar, China US$5,4 miliar, dan Malaysia US$2,7 miliar.

Meski demikian, Suryo menekankan potensi tersebut perlu diimbangi dengan langkah konkret dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut terutama dalam memperjelas arah kebijakan industri nasional serta jenis investasi yang ingin didorong.

Menurutnya, selama Indonesia mampu memberikan kepastian terkait arah kebijakan industri dan menyampaikannya secara jelas kepada negara mitra seperti Singapura, investor akan merespons dengan cepat. Hal tersebut juga didukung oleh kedekatan secara kultural dan pemahaman pelaku usaha Singapura terhadap Indonesia.

Dia juga menegaskan tantangan utama yang perlu dibenahi Indonesia adalah kemudahan berusaha (ease of doing business). Hal tersebut mencakup kepastian regulasi, penegakan hukum yang jelas, serta kemudahan dalam berbagai aspek usaha, termasuk akses permodalan.

Suryo menilai Singapura sukses menjadi magnet investasi global seperti saat ini karena memberikan kepastian yang jelas pada bidang-bidang tersebut.

“Kalau kita ingin seperti Singapura, maka Indonesia harus mampu menerapkan kemudahan berusaha yang setara. Kepastian aturan dan kemudahan investasi harus terus didorong,” lanjutnya.

Dia menambahkan, dengan pembenahan iklim investasi dan kejelasan arah kebijakan, Suryo optimistis Indonesia dapat memaksimalkan potensi masuknya FDI dari Singapura dan memperkuat peran investasi tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Suryo juga menilai Indonesia memiliki daya tarik kuat bagi investor asing. Menurutnya, beberapa faktor yang menjadi daya tarik Indonesia di mata investor Singapura mencakup melimpahnya sumber daya alam, pasar domestik yang masif, hingga stabilitas politik.

"Faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi strategis di kawasan," kata Suryo.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyederhanakan izin usaha gadai di lingkup wilayah kabupaten/kota, melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pergadaian.

Aturan baru itu merupakan perubahan atas POJK Nomor 39/2024 tentang Pergadaian. Adapun, POJK 29/2025 mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada 26 November 2025.

OJK menjelaskan, regulasi baru ini diterbitkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mempercepat inklusi keuangan, dan meningkatkan indeks kemudahan berusaha.

Pasalnya, OJK memandang bahwa kebutuhan akses pembiayaan masyarakat terus meningkat, terutama bagi mereka yang belum terlayani optimal oleh lembaga jasa keuangan formal.

“Selain itu, pelaku usaha pergadaian membutuhkan ruang gerak yang lebih fleksibel agar mampu bersaing dan tumbuh dengan tata kelola yang tetap prudent,” tulis keterangan resmi OJK, Jumat (5/12/2025).

Sebab itu, dilakukan penyesuaian ketentuan POJK 39/2024 untuk menciptakan kemudahan berusaha, menyederhanakan persyaratan administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.

Berikut 11 Perubahan Pokok Ketentuan dalam POJK 29/2025:

1. Penyederhanaan persyaratan izin usaha untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, bagi pelaku usaha pergadaian yang telah beroperasi tetapi belum memiliki izin usaha dari OJK;
2. Penyesuaian ketentuan mengenai rangkap jabatan penaksir;
3. Kemudahan pemberian pinjaman melalui penyesuaian data historis debitur yang tidak material;
4. Penambahan ketentuan untuk pembukaan kantor cabang di luar negeri bagi perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional;
5. Penyesuaian masa peralihan pemenuhan ekuitas minimum dan rasio ekuitas terhadap modal disetor;
6. Penyederhanaan mekanisme dan dokumen persyaratan perubahan kepemilikan yang tidak mengubah pemegang saham pengendali;
7. Percepatan jangka waktu pemberian rekomendasi dalam proses pencatatan penerbitan efek;
8. Penyederhanaan penggunaan akad lain pada kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah;
9. Dukungan perusahaan pergadaian konvensional yang melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap perusahaan pergadaian syariah baru hasil pemisahan UUS;
10. Perluasan sumber pendanaan perusahaan pergadaian syariah yang berasal dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional; dan
11. Perluasan skema kerja sama perusahaan pergadaian konvensional dengan LJK syariah dalam bentuk pinjaman bersama (joint financing).

Lebih jauh, OJK terus mengimbau agar pelaku usaha gadai yang belum memiliki izin usaha segera mengajukan permohonan izin melalui Kantor OJK sesuai tempat/kedudukan pelaku usaha gadai.

Imbauan ini mengacu pada penyederhanaan persyaratan izin usaha pergadaian lingkupkabupaten/kota, serta sesuai amanat Pasal 113 jo. Pasal 319 Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yangmengatur kewajiban perizinan bagi pihak yang telah menjalankan usaha gadai sebelumberlakunya UU P2SK paling lambat 12 Januari 2026.

“Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk memastikan kegiatan usaha gadai berjalan dengan tata kelola yang baik dan menjaga integritas industri pergadaian nasional,” tutup keterangan tersebut.

Salah satu yang menjadi basis pemikiran kami itu arahnya kepada ease of doing business (kemudahan berusaha), termasuk PP 28/2025 tersebut.

Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penerbitan 151 izin usaha oleh dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku industri.

“Salah satu yang menjadi basis pemikiran kami itu arahnya kepada ease of doing business (kemudahan berusaha), termasuk PP 28/2025 tersebut,” kata Menperin saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Bersamaan dengan itu, pihaknya terus melakukan reformasi kebijakan melalui Peraturan Menteri Perindustrian guna menyederhanakan perizinan, termasuk mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dengan dukungan itu, diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha makin percaya diri untuk berbisnis di Indonesia.

“Jadi, kami juga sudah reformasi, mengeluarkan permenperin yang baru, seperti reformasi yang sudah kami tanda tangani berkaitan dengan TKDN,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pihaknya telah menerbitkan sebanyak 151 izin usaha yang dikeluarkan dengan mekanisme fiktif positif melalui One Single Submission (OSS) dalam kurun waktu dua bulan.

Ia mengatakan, angka proses perizinan usaha fiktif positif yang berlaku sejak awal bulan lalu, bertambah bila dibandingkan dengan 132 izin usaha per 17 Oktober tahun ini.

Menurut Rosan, langkah ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi investor. Adapun dasar hukum kebijakan fiktif positif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, katanya lagi, akan memberikan kepercayaan lebih bagi investor dan calon investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Selain itu, Rosan yang juga CEO Danantara tersebut mengatakan saat ini sistem perizinan dari 18 kementerian telah terintegrasi dalam OSS.

“Misalnya Kementerian Investasi ada perjanjian dengan Kementerian A, (proses perizinan) 10 hari. Kalau 10 hari mereka tidak kembali ke kami, otomatis izinnya saya keluarkan, karena kita sudah punya PP-nya (PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko),” kata dia lagi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pebisnis meminta supaya integrasi basis data pajak, bea cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui single profile tidak memicu beban baru berupa pelaporan kepatuhan maupun sanksi administratif.

Sekadar informasi, rencana untuk mengintegrasikan basis data sejumlah unit di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan single profile yang dinilai sebagai upaya modernisasi sistem penerimaan negara.

"Dunia usaha pada prinsipnya mendukung penguatan basis data yang terintegrasi, selama implementasinya dilakukan secara bertahap, transparan, dan tetap menjaga kepastian berusaha," terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hipmi Anggawira kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, ada beberapa manfaat yang bakal didapatkan pelaku usaha dari upaya integrasi basis data penerimaan negara.

Pertama, kepastian dan konsistensi regulasi meningkat. Anggawira melihat bahwa data yang terintegrasi membuat penilaian risiko, penetapan kewajiban, dan pelayanan menjadi lebih standar sehingga mengurangi potensi perbedaan interpretasi di lapangan.

Kedua, mempermudah layanan dan mengurangi duplikasi dokumen. Basis data yang sama untuk ketiga penerimaan negara itu dinilai bisa membuat proses administrasi lebih efisien.

"Mulai dari ekspor-impor, restitusi pajak, hingga perizinan. Ini sejalan dengan agenda ease of doing business [kemudahan berusaha]," ujar Anggawira.

Ketiga, mendorong reformasi birokrasi berbasis data. Single profile itu dinilai bisa meminimalisasi kontak fisik serta menekan biaya-biaya tak resmi.

Akan tetapi, Anggawira juga mencatat otoritas perlu memastikan berbagai hal sejak awal. Misalnya, perlindungan data yang kuat dengan standar cyber-security, governance dan audit data yang jelas.

Selanjutnya, perbedaan sistem historis antar direktorat sering membuat validasi data tidak selalu linier. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi mismatch yang pada akhirnya membebani wajib pajak.

Anggawira, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo), turut meminta pemerintah bisa memastikan agar integrasi basis data itu justru tidak menambah beban kepatuhan.

"Kami ingin memastikan single profile tidak melahirkan kewajiban pelaporan tambahan atau sanksi administratif baru. Integrasi harus membuat proses lebih ringan, bukan lebih rumit," terangnya.

Doktor lulusan Tsinghua University, China itu menilai single profile yang berhasil akan menciptakan sistem fiskal yang lebih berkeadilan (fair), modern, dan berbasis risiko, sehingga mendorong iklim investasi yang lebih sehat.

"Hipmi dan dunia usaha pada dasarnya mendukung penuh transformasi digital Kemenkeu. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada proses transisi, keamanan data, serta ruang dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara soal proses perundingan tarif impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) di tengah penutupan (shutdown) pemerintahan.

Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menuturkan pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan perubahan dalam kebijakan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Menurutnya, tarif sebesar 19% yang berlaku saat ini masih tergolong kompetitif di pasar global.

“Bagi saya, apa yang sudah ada dijalankan saja. Kenapa? Karena 19% itu sudah kompetitif,” ujar Anin dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta pada Selasa (14/10/2025).

Di sisi lain, Anin juga menekankan pentingnya langkah-langkah tambahan untuk memperkuat daya saing struktural Indonesia, terutama melalui perbaikan kemudahan berusaha (ease of doing business).

Dia melanjutkan, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan reformasi lain seperti penyederhanaan proses perizinan hingga penguatan dari sisi infrastruktur seperti listrik, air, dan jalan. Dengan demikian, investor nantinya bukan hanya datang untuk menanamkan modal, tetapi juga merasakan iklim usaha yang positif.

Sementara itu, terkait perdagangan, dia mengatakan Indonesia sebaiknya terus mendorong ekspor sektor-sektor unggulan seperti alas kaki, garmen, tekstil, elektronik, dan furnitur. Hal ini seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi nasional dan pembukaan akses dagang ke beberapa kawasan seperti Uni Eropa, Kanada, dan lainnya

“Untuk trade-nya, jalankan saja. Kirim lebih banyak lagi alas kaki, garmen, tekstil, elektronik, furniture. Karena kita sedang meningkatkan kapasitas, terutama dengan terbukanya akses ke Uni Eropa,” katanya.

Lebih jauh, Anindya menilai momentum negosiasi tarif dengan AS harus dimanfaatkan untuk memperkuat iklim investasi dalam negeri.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5% selama tiga dekade terakhir yang sebagian besar karena belanja pemerintah dan konsumsi domestik. Namun, dia menuturkan, hal tersebut perlu didorong ke level yang lebih tinggi melalui peningkatan investasi dan perdagangan.

"Sekarang kuncinya adalah bagaimana pertumbuhan itu bisa digerakkan oleh investasi dan perdagangan. Itu yang bisa perlahan membawa kita menuju angka (pertumbuhan ekonomi) yang lebih besar,” kata Anin.