JAKARTA - Industri penerbangan nasional menghadapi tekanan berat setelah jumlah penumpang domestik turun signifikan dari 102 juta orang pada 2018 menjadi sekitar 70 juta penumpang per tahun saat ini. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi dan tingginya harga tiket, pelaku industri menilai terbatasnya persaingan maskapai turut memperburuk penurunan pasar domestik.

Pengamat aviasi Alvin Lie menilai kebijakan pembatasan usia impor pesawat menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya pemain baru di industri penerbangan nasional.

"Pesawat dengan kendaraan lainnya tidak bisa disamakan. Pesawat yang dalam tanda kutip 'tua', baik usia 10, 20 ataupun 30 tahun, tetap bisa terjaga dengan tiga prinsip utama," ujar Alvin Lie seperti dikutip, Kamis (13/5/2026).

Menurut dia, kebijakan pemerintah pada 2015-2016 yang membatasi usia impor pesawat maksimal 15 tahun menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi maskapai baru. Aturan tersebut memaksa maskapai menanggung biaya sewa armada yang lebih mahal karena pilihan pesawat menjadi terbatas.

Pemerintah memang telah melonggarkan aturan melalui Keputusan Menteri Nomor 115 Tahun 2020 dengan menaikkan batas usia pesawat impor menjadi 20 tahun. Namun, kalangan aviasi menilai relaksasi itu masih belum cukup untuk memperluas pilihan armada dan meningkatkan daya saing industri penerbangan domestik.

Alvin menjelaskan bahwa usia kalender pesawat bukan faktor utama penentu keselamatan penerbangan. Menurutnya, aspek terpenting justru terletak pada kelaikudaraan atau airworthiness yang dijaga melalui standar perawatan ketat dan berkelanjutan.

Ia menyebut terdapat tiga prinsip utama yang menjaga keselamatan pesawat, yakni perawatan berjenjang, prinsip safe life dan fail safe, serta kelaikudaraan. Dalam perawatan berjenjang, pesawat menjalani inspeksi rutin mulai dari A-Check hingga D-Check yang mencakup pembongkaran menyeluruh untuk memeriksa struktur, korosi, kabel, dan sistem pipa.

Selain itu, prinsip safe life memastikan setiap komponen diganti sebelum mencapai batas kegagalan, sedangkan fail safe menjamin struktur pesawat tetap aman meski terjadi kerusakan pada salah satu bagian. Regulator kemudian memberikan izin terbang setelah seluruh persyaratan teknis dan perawatan dipenuhi.

Alvin menambahkan pesawat dengan usia operasional tinggi justru mendapat pengawasan dan inspeksi tambahan yang lebih ketat, termasuk fatigue testing serta pencegahan korosi. Karena itu, menurut dia, keselamatan penerbangan tidak dapat diukur semata dari usia armada.

Ia menegaskan kualitas perawatan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan penerbangan menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan operasional maskapai. Dengan regulasi yang lebih adaptif, industri penerbangan diharapkan mampu meningkatkan kembali jumlah penumpang dan memperkuat persaingan di pasar domestik.

JAKARTA - Menciptakan UMKM berkualitas, sebanyak 352 pelaku industri menengah mengikuti rangkaian kegiatan Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA). Program yang digagas Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta resmi dibuka pada Selasa (12/5/2026). Mereka nantinya mendapatkan Export Coaching Program (ECP) selama kegiatan.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Lily Mochamad Sadeli mengungkapkan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas UMKM agar semakin berdaya saing, adaptif, dan mampu memperluas akses pasar hingga tingkat global.

“Program tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan antara lain PPEJP Kementerian Perdagangan, Dinas PPKUKM DKI Jakarta, OJK Jabodebek, serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” ujar Lily.

Pengembangan UMKM menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung program strategis pemerintah memperkuat sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Di tengah dinamika perdagangan global dan perubahan preferensi pasar, UMKM dituntut terus meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan mutu produk, memperkuat branding, memanfaatkan digitalisasi, serta memenuhi standar pasar internasional,” katanya.

Program JAWARA hadir sebagai program pengembangan UMKM end-to-end yang mencakup onboarding digital, penguatan praktik bisnis berkelanjutan, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, hingga perluasan akses pasar ekspor.

Antusiasme pelaku usaha terhadap program ini tercermin dari jumlah pendaftar yang mencapai 879 UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 352 UMKM dinyatakan eligible mengikuti JAWARA Go-Onboard, kemudian masing-masing 40 UMKM terpilih untuk mengikuti pendampingan intensif pada program JAWARA Go-Sustain, Go-Tourism, dan Go-Export.

ECP 2026 diikuti 122 pendaftar dan telah terseleksi 30 UMKM untuk mengikuti program pendampingan ekspor secara intensif hingga September 2026. “Selain JAWARA dan ECP, Bank Indonesia DKI Jakarta juga terus memperkuat ekosistem pengembangan UMKM melalui berbagai program strategis lainnya seperti Citra Nusa untuk pengembangan UMKM wastra dan kriya, serta Cangkir Barista untuk mendorong transformasi barista menjadi coffeepreneur,” ujarnya.

Berbagai business matching pembiayaan dan ekspor juga akan diselenggarakan guna mempertemukan UMKM dengan buyer domestik maupun internasional. Seluruh rangkaian program tersebut akan diperkuat melalui penyelenggaraan Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 pada 4–5 Juli 2026 di Istora Senayan Jakarta.

Melalui kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan, Bank Indonesia DKI Jakarta berharap UMKM Jakarta dapat semakin siap bersaing di pasar domestik maupun global.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ekspor produk olahan susu ke Vietnam menjadi bukti nyata daya saing peternakan nasional di pasar global, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah dan perluasan akses ekspor.

“Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa produk susu Indonesia semakin kompetitif di pasar global," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Wirata dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

I Ketut Wirata saat pelepasan ekspor produk olahan susu PT Cisarua Mountain Dairy di Bogor, memastikan ekspor produk olahan susu ke Vietnam menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi peternak dan pelaku usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah industri peternakan nasional.

Menurutnya ekspor itu memberikan kepastian penyerapan susu segar dalam negeri sehingga produksi lebih terserap dan harga lebih terjaga.

Sementara bagi pelaku usaha, kata dia, capaian itu menjadi bukti industri susu nasional mampu bersaing di pasar global. Keberhasilan ekspor tersebut menunjukkan peningkatan daya saing produk susu Indonesia.

"Hal ini tercermin dari kinerja ekspor yang terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan secara kumulatif berdasarkan data penerbitan sertifikat veteriner, dalam kurun waktu 2023 hingga 2026, total ekspor produk nasional telah melampaui 11,9 juta kilogram dengan nilai mencapai 15,3 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan ekspor juga terjadi ke berbagai negara seperti Hong Kong, Filipina, dan Thailand, dengan Filipina menjadi pasar terbesar.

Capaian itu, kata dia, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir produk olahan susu yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia.

“Hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperluas akses pasar internasional,” jelasnya.

Adapun ekspor perdana produk yoghurt olahan susu dari peternakan nasional ke Vietnam senilai 65 ribu dolar AS atau setara Rp1,13 miliar.

Menurut dia, keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga pemenuhan standar internasional, terutama dalam aspek keamanan pangan dan kesehatan hewan.

Kementerian Pertanian juga memastikan sistem jaminan mutu berjalan melalui pengawasan veteriner, sertifikasi, serta harmonisasi standar dengan negara tujuan ekspor.

"Kami akan terus memperkuat perlindungan bagi peternak dan pelaku usaha melalui pembukaan akses pasar, peningkatan kualitas, serta penguatan ekosistem industri," katanya.

Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, pemerintah memastikan kegiatan ekspor tidak sekadar mendorong kinerja perdagangan nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi peternak dan pelaku usaha.

"Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi dan daya saing produk peternakan Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif," imbuh Ketut.

Sementara itu, Dairy Manufacturing Director PT Cisarua Mountain Dairy Bayu Triprasetyo, mengungkapkan dukungan dari pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi mutu sekaligus memperlancar proses ekspor, termasuk ke pasar Vietnam yang kian menjanjikan.

Bayu juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih dukungan Kementerian Pertanian melalui pengawasan kesmavet, serta Kementerian Perdagangan yang telah mendorong kelancaran proses ekspor ke Vietnam.

"Sinergi ini semakin memperkuat komitmen kami untuk terus menghadirkan produk berkualitas serta berkontribusi lebih besar dalam peningkatan kinerja ekspor nasional,” ujar Bayu.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

GRESIK - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sebagai sekretariat Kadin Net Zero Hub , bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, serta para mitra strategis menyelenggarakan kegiatan “Akselerasi Transformasi Industri Hijau di Jawa Timur: Dekarbonisasi, Resource Efficiency, dan Circular Economy untuk Daya Saing Industri” di kawasan JIIPE Gresik.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah, perwakilan perusahaan khususnya di kawasan JIIPE, serta mitra strategis terkait untuk memperkuat pemahaman, mempercepat aksi dan mendorong kolaborasi dalam implementasi industri hijau di Jawa Timur.

Transformasi industri menuju praktik rendah karbon semakin menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya tuntutan global seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan standar keberlanjutan rantai pasok.

Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk



Dalam konteks ini, peluang dekarbonisasi dapat didorong melalui opsi solusi seperti Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), penggunaan kerangka ekonomi sirkular, hingga perlindungan alam dan biodiversitas, sehingga peluang dekarbonisasi bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga soal meningkatkan efisiensi operasional dan membuka nilai tambah baru.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menegaskan, pentingnya peran sektor bisnis dalam mendorong transformasi ini. “Industri hijau bukan lagi isu lingkungan. Ini adalah isu daya saing industri. Perusahaan yang tidak mulai hari ini akan tertinggal besok. Namun perusahaan yang bergerak lebih awal akan menjadi bagian dari rantai pasok global masa depan,” sebut Indah.

Chairwoman KADIN Net Zero Hub, Elim Sritaba menekankan, pentingnya dukungan ekosistem bagi sektor industri. “Transisi menuju net zero tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kadin Net Zero Hub hadir bukan hanya sebagai platform, tetapi sebagai ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha, teknologi, dan pembiayaan agar transformasi ini dapat berjalan secara kolektif, terutama di level kawasan industri,” jelas Elim.

Mewakili tuan rumah, Agung Guritno, Direktur HR and Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (JIIPE), menyoroti pentingnya kawasan industri dalam mempercepat implementasi industri hijau di tingkat operasional.

“Di JIIPE, kami mendorong perusahaan tenant untuk menerapkan dekarbonisasi melalui integrasi efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah, serta penerapan prinsip circular economy untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan berdaya saing,” jelas Agung.

Kegiatan ini menghadirkan sesi dialog terkait kebijakan, peningkatan kapasitas, hingga pendalaman teknis yang membahas penghitungan emisi industri, strategi dekarbonisasi, serta implementasi RECP dan ekonomi sirkular secara praktis. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pengelolaan limbah, termasuk e-waste, sebagai bagian dari pendekatan ekonomi sirkular di kawasan industri.

Perwakilan industri, Irfan Miswari, Head of International Affairs PT Mukti Mandiri Lestari, menyampaikan apresiasinya terhadap ruang diskusi dan pembelajaran yang menghadirkan perspektif yang kaya dari sisi kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Diskusi di JIIPE ini menjadi inisiatif berharga untuk membangun kesadaran dekarbonisasi dan ekonomi sirkular di kalangan industri di daerah,” jelas Irfan.

Peserta yang hadir turut mengapresiasi acara. “Acaranya bagus dengan materi yang sangat komprehensif. Kami belajar banyak untuk diterapkan di perusahaan. Ke depannya semoga ada follow-up lanjutan dari acara ini,” sebut salah satu perwakilan tenant JIIPE dari industri pupuk padat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku industri dalam menerapkan strategi dekarbonisasi, teridentifikasinya peluang implementasi efisiensi sumber daya, serta terbukanya peluang kolaborasi untuk pengembangan pilot project industri hijau di Jawa Timur.

IBCSD dan KADIN Net Zero Hub bersama para mitra akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat transformasi industri menuju sistem produksi yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Persoalan logistik di Indonesia telah lama menjadi isu struktural yang menghambat daya saing ekonomi nasional. Berbagai riset menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain.

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa biaya logistik nasional berada di kisaran 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang berkisar 14 persen. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara maju, angka tersebut hampir dua kali lipat, mengingat negara-negara maju telah mampu menekan biaya logistik, hingga di bawah 10 persen PDB.

Tingginya biaya logistik ini mencerminkan inefisiensi sistem distribusi nasional. Struktur angkutan masih didominasi oleh transportasi darat yang relatif mahal, sementara pemanfaatan moda laut dan kereta api belum optimal.

Selain itu, masalah klasik, seperti dwelling time di pelabuhan, keterbatasan infrastruktur logistik, serta rendahnya integrasi rantai pasok turut memperparah kondisi. Laporan Bank Dunia (2013), bahkan menegaskan bahwa biaya logistik yang tinggi menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas. Biaya distribusi yang tinggi akan diteruskan ke harga barang, sehingga meningkatkan harga jual di pasar domestik. Dalam beberapa kasus, biaya pengiriman barang antarwilayah di Indonesia, bahkan bisa lebih mahal dibandingkan biaya impor dari luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi logistik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai biaya logistik di Indonesia masih belum kompetitif. Meskipun angkanya turun dari 23,8 persen menjadi 14,2 persen, biaya riilnya, dengan memasukkan komponen biaya logistik ekspor, angkanya masih mencapai 23 persen dari PDB.

Selanjutnya dengan masih tingginya biaya logistik tersebut juga berkontribusi pada tingginya incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,3 persen. ICOR adalah metrik yang mengukur efisiensi investasi dan angka ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa investasi di Indonesia kurang efisien.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan pusat logistik berikat (PLB) dapat menjadi game changer karena mampu mengintervensi akar permasalahan logistik nasional, yakni panjangnya rantai distribusi, tingginya biaya ketidakpastian, serta rendahnya efisiensi skala. Lebih jauh, keberadaannya akan mewujudkan buffer stock domestik dan fleksibilitas fiskal, karena kehadiran PLB tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga mentransformasi sistem distribusi nasional menjadi lebih efisien dan kompetitif.

Peran strategis

Dalam upaya mengatasi kompleksitas persoalan logistik di tanah air, pemerintah memperkenalkan konsep pusat logistik berikat (PLB) sebagai bagian dari reformasi logistik nasional. PLB merupakan fasilitas penyimpanan barang impor maupun lokal dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai kemudahan fiskal, termasuk penangguhan bea masuk dan pajak impor.

Dalam praktik implementasinya PLB dapat terhubung dengan sistem digital logistik, transportasi multimoda (laut, darat, kereta), serta kawasan industri dan distribusi. Hal ini menjadi esensi utama keberadaaan PLB karena masalah utama Indonesia adalah kurangnya integrasi sistem, bukan hanya sekadar kekurangan fasilitas.

Kebijakan ini mulai diperkenalkan secara luas sejak 2016 sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah. Jumlah PLB di Indonesia tidak bersifat statis karena terus berkembang sejak pertama kali diluncurkan. Berdasarkan data resmi Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) terkait perkembangan awal dan referensi kelembagaan PLB, pada tahap awal tahun 2016 diluncurkan sebanyak 11 PLB, tahap berikutnyabertambah menjadi sekitar 28 PLB, dan akan terus bertambah dengan target pemerintah mencapai 50 PLB dalam jangka menengah.

Secara konseptual, PLB berfungsi sebagai buffer stock nasional yang memungkinkan pelaku usaha menyimpan barang lebih dekat dengan pasar, tanpa harus langsung mengeluarkan beban pajak. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan persediaan, sekaligus mengurangi biaya logistik secara keseluruhan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sejak implementasinya, jumlah PLB terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan dalam menekan biaya logistik, khususnya bagi industri manufaktur.

Efektivitas PLB dapat dilihat dari kemampuannya mengurangi lead time distribusi dan ketergantungan terhadap impor langsung. Dengan adanya PLB, pelaku usaha tidak perlu lagi menyimpan stok dalam jumlah besar di luar negeri atau melakukan impor berulang dalam waktu singkat. Hal ini tidak hanya menekan biaya transportasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Jika dibandingkan secara internasional, konsep PLB serupa dengan bonded warehouse yang telah lama diterapkan di negara-negara maju. Singapura, misalnya, memanfaatkan fasilitas ini untuk memperkuat posisinya sebagai hub logistik global. Belanda juga mengembangkan sistem logistik terintegrasi berbasis gudang berikat di Rotterdam yang mendukung efisiensi distribusi di kawasan Eropa. Selanjutnya Tiongkok juga sukses mengembangkan bonded logistics zone mempercepat arus barang dan menekan biaya ekspor-impor. Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa fasilitas logistik, seperti PLB, dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi.

Dampak efisiensi

PLB memiliki potensi besar sebagai game changer dalam menekan biaya logistik nasional. Dengan memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi penyimpanan, serta mengurangi biaya transportasi, PLB dapat memberikan dampak langsung terhadap penurunan biaya logistik.

Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi logistik dapat menurunkan biaya hingga 10–15 persen, tergantung pada sektor dan skala implementasi. Asosiasi logistik Indonesia pada 2025 juga menyebut bahwa optimalisasi sistem logistik nasional, termasuk melalui PLB, dapat menurunkan biaya logistik, hingga sekitar 12,5 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Selama ini, banyak pelaku usaha di Indonesia masih bergantung pada impor langsung dengan pola pengiriman bertahap. yang mengakibatkan kondisi, antara lain biaya transportasi berulang meningkat, waktu tunggu panjang, dan stok sering tidak optimal. Implementasi PLB akan memutus rantai ini dengan menghadirkan buffer stock di dalam negeri. Barang dapat disimpan lebih dekat ke pasar, tanpa harus langsung dikenakan bea masuk dan pajak impor.

Dampak yang diberikan adanya efisiensi logistik yang membuat frekuensi pengiriman barang menjadi berkurang, biaya distribusi dapat ditekan dengan lebih efisien, dan perencanaan logistik dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Inilah perubahan mendasar yang terjadi dengan adanya PLB, yaitu perubahan sistem dari semula sistem reaktif (impor saat butuh) menjadi sistem logistik yang strategis (stok tersedia domestik).

Selain itu, PLB juga berkontribusi dalam meningkatkan kepastian pasokan dan stabilitas harga. Dengan adanya stok barang di dalam negeri, risiko gangguan rantai pasok global dapat diminimalkan. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks ketidakpastian global, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan dinamika geopolitik internasional.

Lebih jauh, PLB juga berpotensi mendorong transformasi sistem logistik nasional menuju model yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan dukungan digitalisasi, integrasi antarmoda, serta kebijakan fiskal yang tepat, PLB dapat menjadi pusat konsolidasi logistik yang mengurangi inefisiensi, seperti perjalanan kosong dan distribusi yang tidak optimal.

Tranformasi ekonomi

Pada akhirnya, pembentukan PLB bukan sekadar fasilitas penyimpanan barang, melainkan instrumen strategis dalam reformasi logistik nasional. Di tengah tingginya biaya logistik yang masih menjadi tantangan utama, PLB menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sistem logistik yang efisien menjadi kunci keberhasilan dalam perdagangan global. Oleh karena itu, optimalisasi PLB harus terus didorong melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Sehingga apabila dimanfaatkan secara optimal, PLB tidak hanya akan menekan biaya logistik, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi nasional menuju sistem yang lebih efisien, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Tanpa adanya PLB, pengiriman barang lebih banyak dilakukan dalam volume kecil dan tidak efisien. Sebaliknya melalui PLB pengiriman barang dapat dikonsolidasikan dalam jumlah besar dan distribusinya dilakukan dalam skala ekonomis, sehingga perubahan dimaksud akan menghasilkan penurunan biaya-biaya per unit, meningkatkan utilisasi angkutan, dan perjalanan kosong juga semakin berkurang.

Kondisi tersebut sebagai bukti bahwa konsep PLB dapat disebut sebagai game changer, karena tidak hanya membangun sistem yang menurunkan biaya logistik secara langsung, tetapi mengubah cara kerja sistem logistik nasional, dari tidak efisien menjadi terintegrasi, fleksibel, dan berbasis skala ekonomi.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui bimbingan teknis guna menghasilkan produk kreatif dan berdaya saing ekspor.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi langkah strategis memperkuat sektor ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan perdagangan luar negeri.

“Pengembangan produk UMKM berjalan maksimal, jika pelaku usaha punya kemampuan mengolah dan menciptakan produk bernilai tinggi,” ujar Dominggus.

Menurut dia, Papua Barat memiliki potensi besar dari berbagai komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan, hingga produk olahan berbasis sumber daya alam yang dinilai dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global.

Potensi tersebut harus didukung dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital, serta manajemen keuangan.

“Masih banyak pelaku UMKM hadapi kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, logistik, dan minim pemahaman tentang produk ekspor,” ujarnya.

Kepala Disperindag Papua Barat Bondan Santoso menjelaskan bahwa, pelaksanaan bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk yang semakin inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain tenaga ahli standardisasi produk ekspor Kementerian Perdagangan, perwakilan Bank Indonesia, akademisi, serta Bea Cukai Manokwari.

“Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM di Manokwari dan perwakilan dari sejumlah kabupaten di Papua Barat,” ucap Bondan.

Dia berharap, melalui peningkatan kapasitas, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga berkembang menjadi eksportir yang mampu bersaing di pasar internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelaku UMKM juga dibekali pemahaman terkait prosedur dan aturan ekspor agar mampu memenuhi standar pasar internasional,” ujar Bondan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BytePlus mengenalkan ragam solusi berbasis akal imitasi atau artificial intelligence (AI) terbaru yang dirancang untuk mendukung transformasi digital perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia, mulai dari e-commerce, digital native, media, hingga sektor publik.

Saat ini, menurut Regional Lead BytePlus untuk Indonesia dan Malaysia Leon Chen , adopsi penggunaan AI di Indonesia sudah sangat tinggi (96 persen), namun adopsi yang menghasilkan dampak bisnis nyata masih terbilang rendah (12 persen).

Oleh karena itu, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, pihaknya memperkuat komitmen dalam memberdayakan perusahaan untuk mengadopsi AI secara lebih cepat dan efektif. Langkah ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nasional, menciptakan nilai ekonomi, dan memperkuat daya saing bangsa melalui adopsi AI.

"Kami melihat AI sebagai katalis untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan, termasuk di Indonesia," ujarnya.

Melalui solusi berbasis AI yang diperkenalkan di BytePlus AI Day Indonesia 2026, di menegaskan untuk mendukung perusahaan di Indonesia guna mempercepat inovasi dan memperkuat daya saing di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Dalam kegiatan tersebut, Leon menyebutkan beragam solusi berbasis AI terdepan yang dikenalkan salah satunya adalah BytePlus ModelArk, platform terpadu untuk large language models (LLM), yang memungkinkan developer memilih dan mengintegrasikan berbagai model untuk berbagai aplikasi, mulai dari chatbot cerdas hingga konten yang kaya personalisasi.

Selain itu juga rangkaian model Seed yang memungkinkan perusahaan hingga layanan masyarakat di Indonesia untuk mengembangkan pengalaman digital yang terintegrasi di atas infrastruktur siap pakai; mulai dari Dola Seed 2.0 yang menggabungkan kemampuan penalaran dasar, Dreamina Seedance 2.0 yang membuat video secara dinamis, hingga Dola Seedream 5.0 yang menghasilkan gambar dari bahasa alami secara mutakhir.

Selain memperkuat posisi perusahaan sebagai mitra penting dalam transformasi digital Indonesia, dia menambahkan adopsi AI oleh perusahaan hingga layanan masyarakat di Indonesia bukan sekadar teknologi, melainkan strategi pertumbuhan.

“Melalui solusi AI, perusahaan hingga layanan masyarakat dapat mendorong inovasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memperkuat daya saing di tengah tuntutan pasar yang dinamis," katanya.

Salah satu pengguna layanan chatbot bertenaga AI dari BytePlus yakni Transjakarta, operator Bus Rapid Transit (BRT) di Jakarta.

Direktur Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Transjakarta, Raditya Maulana Rusdi, mengatakan penumpang kini dapat mengakses informasi rute, jadwal, dan layanan secara cepat melalui interaksi bahasa alami, meningkatkan kenyamanan dan efektivitas perencanaan perjalanan dalam kota.

Kinerja chatbot ini juga berhasil mengurangi waktu penanganan pertanyaan pelanggan hingga 93,82 persen di berbagai platform media sosial milik Transjakarta, yang memungkinkan ribuan pertanyaan dari pengguna layanan untuk ditangani secara bersamaan dan konsisten, bahkan pada jam sibuk.

Sementara Volantis Technology, perusahaan pengelola data (big data) di Asia Tenggara memanfaatkan model Seed 1.8 Pro melalui platform BytePlus ModelArk untuk menyatukan data yang terfragmentasi menjadi solusi berbasis AI siap pakai.

Pendekatan tersebut menurut , Co-Founder dan CTO Volantis Technology Habib Rosyad memungkinkan otomatisasi multi-langkah, manajemen berbasis AI, dan proses kurasi konten pelanggan dengan biaya operasional yang lebih efisien dibandingkan dengan model premium lainnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencetak dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi guna membuka peluang ekosistem karir di luar negeri.

"Saya mengajak BUMN-BUMN yang ada, dan Insya-Allah bersama Ketua Komisi VI, kita akan dorong BUMN semakin banyak menyiapkan tenaga kerja yang siap bekerja di luar negeri," kata Muhaimin di Tangerang, Jumat.

Menurut dia, peran BUMN bisa untuk memperkuat kompetensi para calon pekerja melalui program corporate social responsibility (CSR) yang ada, hal itu bisa sekaligus memperkokoh kualitas SDM melalui pengembangan keahlian.

Dengan menerapkan prinsip penguatan kompetensi, lanjut Muhaimin, dinilai bisa memacu produktivitas dan membuat perusahaan membuka lebih banyak peluang atau kesempatan kerja ke luar negeri sesuai kebutuhan setiap negara.

"Dan saya dengar talenta-talenta kita jauh lebih disenangi daripada pesaing-pesaing kita dari berbagai negara lainnya, karena talenta kita punya kultur yang bagus, talenta kita punya profesionalisme yang terukur dan teruji, talenta-talenta kita punya akhlak yang baik," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi kepada BUMN yang terlibat menjalankan peningkatan kualitas SDM seperti PT Angkasa Pura, PT Kereta Api Indonesia, KP2MI, P3MI, atas kontribusi nyata dalam memfasilitasi pelatihan hingga penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Sedikitnya ada 200 calon pekerja migran skema Specified Skilled Worker (SSW) sektor manufaktur sebagai bagian dari strategi nasional memperluas akses tenaga kerja Indonesia ke pasar global melalui program SMK Go Global.

Program SMK Go Global menjadi salah satu atensi khusus Presiden Prabowo Subianto yang diinstruksikan langsung kepada Menko A Muhaimin Iskandar setelah Rapat Kabinet pada 5 November 2025 lalu.

Program SMK Go Global yang berjalan hari ini adalah langkah awal, sebuah fase ploting yang didukung pembiayaan CSR BUMN.

"Dari sini, model program diuji dan disempurnakan, sebagai fondasi menuju implementasi skema reguler yang saat ini tengah disiapkan," ujar dia.

Mereka diberangkatkan melalui berbagai program kolaboratif, yang terdiri dari 50 orang melalui program CSR PT Angkasa Pura, 30 orang melalui program CSR PT Kereta Api Indonesia, serta 120 orang melalui fasilitasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Pelepasan itu, lanjutnya, menjadi bagian dari implementasi kebijakan SMK Go Global, yang dirancang sebagai jembatan untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

Menko Muhaimin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi konkret dari SMK Go Global yang dirancang untuk menyiapkan talenta Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus menjadi representasi kualitas tenaga kerja nasional.

"Pelepasan hari ini adalah bukti nyata bahwa SMK Go Global menjadi kunci dalam membuka akses dan memperluas ekspansi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kita ingin SDM kita mampu bersaing dan mengambil peluang di pasar kerja internasional," katanya.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi kunci dalam penguatan daya saing hilirisasi ayam untuk menghadapi rencana impor ayam sebagai bagian dari Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – Amerika Serikat (AS) The Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Pernyataan tersebut diungkapkan Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

"Karena adanya pasokan dari dalam negeri untuk kebutuhan MBG besar, maka market-market khusus itu harus dipasok dari dalam negeri sehingga ada market khusus yang memang bisa dimasukkan dalam proyek hilirisasi ayam," ujar Tauhid Ahmad.

Adanya program-program pemerintah seperti MBG dapat dimanfaatkan peternak ayam lokal untuk meraih keuntungan sekaligus menjadikannya produknya lebih kompetitif.

"Menurut saya harus kompetitif di dalam negeri. Misalnya memastikan pasokan bahan makan untuk ternak ayam bisa lebih murah, didukung oleh kebijakan pemerintah, kemudian untuk obat dan kesehatan untuk peternakan ayam serta sebagainya termasuk infrastrukturnya pemerintah bisa bantu sehingga harga jual produk ayam domestik itu bisa lebih murah dibandingkan produk impor," kata Tauhid Ahmad.

Sebagai informasi dalam ART tersebut, Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar 17-20 juta dolar AS). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia.

Selanjutnya, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs selama ini memang tidak dilarang, sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun.

Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan bahwa konsep kolaborasi Academia-Business-Government (ABG) merupakan peta strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing global di tengah dinamika perubahan dunia yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digagas Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI) di Auditorium BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sabtu (14/2/2026).

Taruna menjelaskan, berbagai indikator internasional menunjukkan posisi Indonesia masih berada pada level moderat dan membutuhkan lompatan transformasi yang sistematis.

Pada World Competitiveness Index (IMD), daya saing nasional dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, serta infrastruktur. Sementara pada Global Health Security (GHS) Index, yang mengukur kesiapsiagaan 195 negara menghadapi pandemi.

Indonesia masih berada pada kategori menengah meskipun pernah dipercaya menjadi tuan rumah Global Health Security Agenda ke-5 sebagai bagian dari peran aktif dalam dialog kesehatan global," kata Taruna, dikutip Minggu (15/2/2026).

Di sektor ketahanan pangan, Global Food Security Index (GFSI) menargetkan peningkatan dari 76,20 pada 2024 menjadi 80,72 pada 2029. Namun tantangan global seperti Society 5.0, digitalisasi, perubahan iklim, kemajuan teknologi komunikasi, serta potensi silent pandemic menuntut pendekatan lintas sektor yang lebih terintegrasi.

Menurut Taruna Ikrar, seluruh tantangan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Perguruan tinggi harus menjadi pusat lahirnya solusi global melalui riset yang relevan, inovasi yang terhilirisasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu BPOM siap bersinergi dengan kampus dan dunia usaha agar inovasi tidak berhenti pada publikasi, tetapi menjadi produk nyata yang memberi manfaat kesehatan dan ekonomi. Taruna juga menyoroti Global Innovation Index 2025 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-55 dari 139 negara.

"Dengan jumlah perguruan tinggi mencapai 4.416, Indonesia dinilai memiliki potensi inovasi sangat besar, namun memerlukan percepatan penguatan ekosistem riset berdampak tinggi, hilirisasi industri, serta kolaborasi internasional," ujarnya.

Alumni Kedokteran Unhas ini menekankan bahwa konsep ABG bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan model ekosistem nasional. Akademisi melahirkan ilmu dan teknologi, industri mengubahnya menjadi nilai ekonomi, sementara pemerintah memastikan regulasi dan perlindungan publik berjalan seimbang.

“Negara maju bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang mampu mengubah pengetahuan menjadi produk, dan produk menjadi kekuatan ekonomi. ABG adalah jembatan transformasi itu,” tandasnya. Dalam konteks internasional, BPOM juga terus membangun reputasi sebagai otoritas regulatori obat yang kredibel.

BPOM telah menjadi National Regulatory Authority (NRA) pertama dari negara berkembang yang masuk dalam WHO Listed Authority (WLA). Pengakuan Organisasi Kesehatan Dunia tersebut bukan sekadar simbol, tetapi validasi internasional atas kapasitas, tata kelola, dan kredibilitas sistem regulasi obat Indonesia.

Status WLA membuat keputusan regulatori BPOM dapat menjadi rujukan bagi negara lain. Dengan posisi sebagai reference National Regulatory Authority, proses registrasi dan penerimaan produk Indonesia di pasar global menjadi lebih cepat dan lebih dipercaya.

Dampak lanjutannya adalah penguatan ekonomi nasional karena industri farmasi dan produk kesehatan dalam negeri memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif. Selain meningkatkan ekspor, capaian ini juga memperkuat diplomasi kesehatan Indonesia di forum internasional.

Bagi perguruan tinggi dan dunia riset, pengakuan tersebut membuka peluang besar hilirisasi inovasi obat dan produk kesehatan karena didukung sistem regulasi yang telah diakui dunia. Dia menyebut WLA sebagai game changer yang menghubungkan riset, industri, regulasi, dan daya saing global Indonesia.

Taruna menegaskan kontribusi sektor obat dan makanan terhadap perekonomian nasional sangat besar. Aktivitas industri besar dan UMKM di bawah pengawasan BPOM diperkirakan bernilai sekitar Rp10.000 triliun (sekitar USD594 miliar). Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dari hulu hingga hilir, BPOM memegang peran strategis dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini terdapat 45.216 industri skala besar dan sekitar 4,2 juta UMKM berada dalam lingkup pengawasan BPOM. Rinciannya meliputi 272 industri obat dan 3.217 pedagang besar farmasi; 239 industri obat bahan alam dan 1.207 usaha obat bahan alam; 208 industri suplemen kesehatan; 143 industri kosmetik dan 1.183 UMKM kosmetik; 11.137 industri pangan olahan, 10.111 UMKM pangan olahan, 196.849 industri rumah tangga pangan, serta sekitar 30.000 ritel makanan modern.

Sepanjang 2025, BPOM menerbitkan sedikitnya 424.301 sertifikat yang mencakup izin edar produk, sertifikat sarana produksi dan distribusi, serta surat keterangan ekspor dan impor. Hal ini menunjukkan peran pengawasan sekaligus fasilitasi BPOM dalam menjaga keamanan produk sekaligus mempercepat aktivitas ekonomi.

Melalui pendekatan ABG dan dukungan sistem regulasi berstandar internasional, BPOM menempatkan pengawasan tidak hanya sebagai fungsi kontrol, tetapi juga akselerator inovasi nasional. Regulasi diposisikan sebagai enabler agar riset, industri kesehatan, pangan, dan obat tradisional Indonesia mampu menembus pasar global secara aman dan terpercaya.

Menurut Taruna, masa depan daya saing Indonesia tidak ditentukan oleh satu sektor saja, melainkan oleh kemampuan menyatukan sains, industri, dan kebijakan publik dalam satu arah pembangunan. Sehingga konsep ABG diharapkan menjadi fondasi menuju Indonesia berdaya saing global sekaligus berdaulat di bidang kesehatan dan pangan.

Yang pasti lagi sedang dalam pembicaraan internal lintas kementerian. Pembicaraan antara Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan. Aturan yang akan kita kerjakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, pemerintah siap memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing terhadap para pelaku UMKM di seluruh Indonesia dari impor barang-barang ilegal.

"Kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan kementerian-kementerian lainnya sedang mempersiapkan beberapa aturan mekanisme untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing. Jadi kata kuncinya adalah perlindungan dan peningkatan daya saing," ujar Maman di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan bahwa Kementerian UMKM siap masuk dalam konteks perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan peningkatan daya saing UMKM di seluruh Indonesia.

"Yang pasti lagi sedang dalam pembicaraan internal lintas kementerian. Pembicaraan antara Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan. Aturan yang akan kita kerjakan," katanya.

Maman juga mengajak masyarakat Indonesia untuk melindungi produk-produk UMKM Indonesia dengan membeli dan mencintai produk-produk UMKM, bukan membeli barang-barang impor ilegal.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut importir yang memakai jasa PT Blueray Cargo (BR) selaku forwarder atau pengiriman barang impor pada kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK akan mengusut barang-barang yang diimpor oleh importir menggunakan jasa Blueray Cargo.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah seorang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal.

Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL).

Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

PEKANBARU - Global Enterpreneur Profesional (Genpro) resmi melantik Pengurus Area Riau serta Presiden Chapter se-Provinsi Riau di Gedung Tengku Maharatu, Pekanbaru, Sabtu 1 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar.

Dalam sambutannya, Makarius Anwar menyampaikan pesan penting agar Genpro dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendampingi dan menaikkelaskan UMKM, khususnya di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau secara umum.

“UMKM membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, terstruktur, dan berbasis praktik nyata. Kami berharap Genpro bisa bersinergi aktif bersama pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya UMKM yang naik kelas dan berdaya saing,” ujarnya.

Prosesi pelantikan dan pengucapan ikrar pengurus dipimpin langsung oleh Wahid Suharto, selaku Regional Vice President (RVP) Genpro Sumatera Bagian Utara. Momentum ini menandai dimulainya amanah baru bagi jajaran pengurus di Riau untuk menggerakkan roda organisasi dan pembinaan pengusaha di daerah.

Usai pelantikan, Presiden Genpro Nuri Ardiansyah menyampaikan arahan strategis terkait sinkronisasi program dari tingkat pusat hingga ke daerah. Dia menegaskan bahwa jajaran pengurus sejatinya tengah menjalankan agenda besar nasional, yaitu membangun 10.000 member Genpro di seluruh Indonesia agar tumbuh menjadi pejuang pengusaha, pengusaha yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

“Genpro bukan hanya komunitas, tapi ini sebuah gerakan. Kita ingin melahirkan pengusaha yang bertumbuh, berdaya saing, dan berkontribusi. Karena itu, program pusat, area, hingga chapter harus satu napas dan satu arah," ucapnya.

Pelantikan ini sekaligus memperkuat struktur organisasi Genpro di Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Candra Efendi selaku Area Vice President (AVP) Genpro Riau. Ke depan, kepengurusan ini diharapkan menjadi motor penggerak pembinaan UMKM melalui berbagai program pelatihan, pendampingan bisnis, dan penguatan jejaring pengusaha di tingkat lokal, sehingga pelaku usaha dapat naik kelas dan berkelanjutan.