WASHINGTON - Selama berminggu-minggu menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing, pemerintahannya telah menekan China untuk menekan Iran di tengah negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan damai antara Washington dan Teheran.

Namun, ketika Trump meninggalkan Beijing pada Jumat sore dengan pesawat Air Force One setelah lebih dari 40 jam berada di ibu kota China dan serangkaian pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, hanya ada sedikit bukti bahwa dua negara terkuat di dunia telah mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengakhiri perang di Iran.

Sementara itu, perang itu sendiri sekarang memasuki hari ke-77.

Pertemuan Xi Jinping dan Trump Gagal Buat Terobosan Perang Iran, Ini 3 Faktanya

1. China Tetap Setia kepada Iran

Melansir Al Jazeera, perang di Iran dimulai pada 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di tengah pembicaraan antara Washington dan Teheran mengenai program nuklir Iran. Iran membalas pada hari yang sama dengan serangan rudal dan drone di seluruh wilayah, termasuk target di Israel serta aset militer AS di Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Pemerintahan Trump bersikeras bahwa perang tersebut dibenarkan, dan bertujuan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir — meskipun Teheran telah berulang kali secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk membangunnya.

Namun China, yang sebelumnya juga mengutuk perang tersebut, semakin mempertegas penentangannya terhadap konflik tersebut, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan saat Trump berada di Beijing.

“Posisi China mengenai situasi Iran sangat jelas. Konflik tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi rakyat di Iran dan negara-negara regional lainnya,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun X-nya.

Lebih dari 3.000 warga Iran telah tewas selama perang tersebut, menurut angka pemerintah.

“Menemukan cara untuk menyelesaikan situasi ini sedini mungkin adalah kepentingan bukan hanya AS dan Iran, tetapi juga negara-negara regional dan seluruh dunia,” kata pernyataan Tiongkok.

Pernyataan itu menambahkan bahwa China menyambut baik upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung — yang dimediasi oleh Pakistan — dan percaya bahwa dialog adalah jalan ke depan. “Penting untuk mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan langgeng sesegera mungkin,” tambah pernyataan itu.

Pernyataan itu menunjuk pada rencana empat poin untuk perdamaian dan stabilitas Timur Tengah yang sebelumnya diajukan Xi, yang menyerukan hidup berdampingan secara damai, penyelesaian yang dinegosiasikan secara politik, keamanan bersama, dan kerja sama yang didorong oleh pembangunan. Ditambahkan bahwa Tiongkok akan terus bertindak sesuai dengan rencana ini.

2. Kesepakatan Tercapai Mengenai Selat Hormuz

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan, yang diposting di akun X-nya pada hari Kamis: “Kedua pihak sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung arus energi yang bebas.”

Sejak awal Maret, Iran telah membatasi pengiriman melalui selat tersebut, jalur air sempit yang menghubungkan produsen minyak Teluk dengan laut lepas dan yang dilalui oleh 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia sebelum perang. Iran telah mengizinkan kapal dari negara-negara tertentu untuk melintas, tetapi mereka diharuskan untuk bernegosiasi transit dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Dalam proposal sebelumnya untuk mengakhiri perang, Iran telah mengusulkan pengenaan biaya atau tol bagi kapal yang ingin melewati negara tersebut. Washington telah berulang kali menolak prospek tersebut. Pada bulan April, AS mengumumkan blokade angkatan laut terhadap kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran, yang semakin menambah gangguan pasokan minyak dan gas global.

Pernyataan Gedung Putih menambahkan: “Presiden Xi juga memperjelas penentangan China terhadap militerisasi Selat dan setiap upaya untuk mengenakan tol atas penggunaannya, dan beliau menyatakan minat untuk membeli lebih banyak minyak Amerika untuk mengurangi ketergantungan China pada Selat di masa mendatang.”

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China mengakui bahwa “konflik tersebut telah memberikan tekanan berat pada pertumbuhan ekonomi global, rantai pasokan, tatanan perdagangan internasional, dan stabilitas pasokan energi global, yang merugikan kepentingan bersama komunitas internasional”.

Namun pernyataan China tidak menyebutkan pungutan tol Iran atau militerisasi selat tersebut.

Pertemuan Trump-Xi terjadi di tengah krisis energi global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz. China adalah salah satu negara yang sangat bergantung pada minyak Teluk yang dikirim melalui selat tersebut, dan merupakan pembeli utama minyak Iran.

3. AS dan China Sepakat Iran Seharusnya Tak Memiliki Senjata Nuklir

“Kedua negara sepakat bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” kata Gedung Putih dalam pernyataannya.

Pernyataan China tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sebaliknya, pernyataan itu mengatakan: “Penting untuk menjaga momentum dalam meredakan situasi, tetap pada arah penyelesaian politik, terlibat dalam dialog dan konsultasi, dan mencapai penyelesaian tentang masalah nuklir Iran dan masalah lain yang mengakomodasi kekhawatiran semua pihak.”

Iran tidak pernah secara resmi menyatakan niat untuk mengembangkan senjata nuklir, dan China sebelumnya telah bekerja sama dengan AS, negara-negara Eropa, dan Rusia dalam mengamankan kesepakatan nuklir era Barack Obama dengan Iran, yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Teheran. Iran diyakini memiliki sekitar 440 kg (970 lb) uranium yang diperkaya hingga 60 persen. Ambang batas 90 persen uranium yang diperkaya diperlukan untuk menghasilkan senjata nuklir.

Apa artinya ini?

Pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak menunjukkan bahwa, pada intinya, tidak ada pihak yang bergeser dari posisi awal mereka terhadap Iran. China telah memperjelas bahwa mereka akan tetap berpegang pada rencana empat poin Xi, sementara AS telah menegaskan kembali penentangannya terhadap program nuklir Iran.

Itu bukan yang diinginkan AS, menurut pernyataan publik para pemimpinnya.

Setelah mendorong China selama berminggu-minggu untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam meyakinkan Iran untuk membuka Selat Hormuz, para pejabat pemerintahan Trump — menjelang KTT — mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan Beijing.

Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa, Trump mengatakan, “Saya “Saya rasa kita tidak membutuhkan bantuan apa pun dengan Iran,” dan mengatakan bahwa AS akan memenangkan perang “dengan cara apa pun”. Pada hari Selasa, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga memberikan kesaksian dalam sidang di Capitol Hill mengenai perang melawan Iran dan biaya yang terus meningkat. Selama kesaksiannya, ia mengatakan bahwa China memiliki “banyak pengaruh” atas Iran. Namun, ia mengakui bahwa, “Saya pikir pengaruh terbesar ada di tangan Presiden Trump.”

Tetapi baik sebelum maupun selama KTT, pejabat senior lainnya di pemerintahan Trump lebih langsung dalam permintaan mereka kepada China.

“Serangan dari Iran telah menutup selat. Kita membukanya kembali.” “Jadi saya mendesak Tiongkok untuk bergabung dengan kami dalam mendukung operasi internasional ini,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu.

Dan pada hari Kamis, saat berada di Tiongkok, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington akan mendorong Beijing untuk berbuat lebih banyak — sambil menegaskan bahwa AS tidak membutuhkan bantuan Tiongkok.

“Adalah kepentingan mereka untuk menyelesaikan ini,” kata Rubio, merujuk pada China dan ketergantungannya pada Selat Hormuz sebagai jalur impor energi. “Kami berharap dapat meyakinkan mereka untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membuat Iran menghentikan apa yang mereka lakukan sekarang dan coba lakukan sekarang di Teluk Persia.”

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara.

Jakarta (ANTARA) - May Day dahulu lahir dari tuntutan atas durasi kerja delapan jam bagi para buruh, tapi hari ini, persoalan buruh jauh lebih rumit dibanding sekadar jam kerja.

Nasib pekerja modern kiwari tidak hanya ditentukan oleh relasi di tempat kerja, tetapi juga oleh perang dagang, tarif impor, algoritma logistik, hingga ketegangan geopolitik antarnegara besar.

Sejak era globalisasi neoliberal pada 1990-an, banyak yang percaya bahwa perdagangan bebas akan membawa kesejahteraan yang meluas. Pabrik dibangun, investasi mengalir, ekspor meningkat. Namun dalam praktiknya, manfaat globalisasi kerap tidak terbagi secara merata.

Lewat karyanya bertajuk Globalization and Its Discontents (2002), ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, mengkritik globalisasi yang dinilai lebih banyak menguntungkan pemilik modal dibanding kelompok pekerja. Dalam ekonomi global modern, modal dapat bergerak lintas negara dengan sangat cepat, sementara tenaga kerja tidak memiliki mobilitas dan fleksibilitas yang sama.

Karena itu, setiap kali terjadi perang dagang atau ketegangan ekonomi antarnegara besar, pekerja di negara berkembang kerap menjadi pihak paling rentan. Perubahan arah investasi, relokasi industri, hingga perlambatan ekspor sering kali pertama-tama menghantam kehidupan mereka.

Sebagai ilustrasi, ketika perang dagang antara Amerika Serikat dan China memanas beberapa tahun lalu, banyak perusahaan global mulai mendiversifikasi rantai produksinya ke luar China. Sebagian berpindah ke Vietnam, sebagian lainnya masuk ke Indonesia.

Sekilas, situasi tersebut tampak sebagai kabar baik, yakni muncul pabrik baru dan peluang kerja baru. Namun, relokasi industri global tidak otomatis identik dengan peningkatan kualitas kesejahteraan pekerja maupun penguatan posisi tawar negara penerima investasi.

Sebagai basis produksi

Dalam struktur ekonomi global saat ini, negara berkembang tetap lebih sering ditempatkan sebagai basis produksi berbiaya kompetitif, sementara pusat riset, teknologi, desain, dan pengambilan keputusan strategis masih terkonsentrasi di negara maju atau kantor pusat korporasi global.

Ahli ekonomi politik internasional Immanuel Wallerstein (1974) pernah menjelaskan konsep negara inti (core) dan negara pinggiran (periphery) dalam sistem dunia. Negara inti umumnya menguasai teknologi, keuangan, merek, dan keputusan strategis global. Adapun negara pinggiran, yang umumnya adalah negara berkembang, lebih sering berperan sebagai penyedia bahan baku, basis produksi, atau tenaga kerja berbiaya kompetitif.

Akibatnya, dalam banyak rantai produksi global, keuntungan terbesar tetap terkonsentrasi di kantor pusat perusahaan multinasional. Nilai tambah utama berasal dari penguasaan teknologi, paten, desain produk, hingga jaringan pasar internasional. Sementara itu, negara berkembang kerap dipaksa bersaing melalui upah murah, insentif pajak, dan fleksibilitas regulasi demi menarik investasi.

Situasi ini menempatkan buruh dalam posisi dilematis. Ketika upah naik terlalu cepat, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan akan memindahkan produksi ke negara lain dengan biaya lebih rendah. Namun, jika upah terus ditekan atau stagnan, daya beli pekerja melemah, dan pertumbuhan ekonomi domestik pun kehilangan tenaga pendorongnya.

Dalam konteks seperti itu, perang dagang global kerap berujung menjadi tekanan domestik bagi pekerja lokal. Negara berupaya menjaga daya saing investasi, sementara perusahaan berusaha mempertahankan efisiensi biaya produksi.

Ujungnya, fleksibilitas tenaga kerja sering dipromosikan sebagai solusi modern. Bahasanya terdengar teknokratis dan efisien. . Namun dalam praktik, banyak pekerja justru hidup dalam ketidakpastian kontrak, minim perlindungan jangka panjang, dan mudah tergantikan.

Guy Standing (2011) menyebut fenomena tersebut sebagai munculnya precariat, yakni kelompok pekerja yang terus bekerja tetapi hidup tanpa kepastian sosial dan ekonomi. Mereka memiliki pekerjaan, tetapi tidak selalu memiliki rasa aman terhadap masa depannya.

Di Indonesia, fenomena precariat ini makin terlihat pada sektor manufaktur dan ekonomi digital. Pekerjaan tersedia, tetapi perlindungan sosial sering tertinggal. Kontrak makin pendek, target makin tinggi.

Proteksionisme baru

Perang dagang global juga memunculkan proteksionisme baru. Negara-negara besar mulai berlomba melindungi industrinya sendiri. Tarif impor dinaikkan, subsidi domestik diperbesar, aturan perdagangan diperketat.

Masalahnya, negara berkembang sering tidak punya kapasitas fiskal sebesar negara maju. Ketika AS atau Eropa memberi subsidi besar kepada industrinya, negara lain sulit menandingi. Persaingan global akhirnya makin timpang.

Ekonom Dani Rodrik (2011) pernah mengingatkan bahwa hiperglobalisasi kerap mempersempit ruang kebijakan domestik negara berkembang. Pemerintah sering berada dalam tekanan untuk mengikuti logika pasar global, meski tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan sosial di dalam negeri.

Di atas kertas, perdagangan internasional memang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, efisiensi tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Harga barang mungkin menjadi lebih murah, tetapi pada saat yang sama ketidakpastian hidup pekerja juga dapat meningkat.

Ironisnya, buruh sering diminta untuk memahami situasi global. Mereka diminta bersabar demi menjaga iklim investasi dan menahan tuntutan demi stabilitas ekonomi.

Padahal, stabilitas ekonomi yang terlalu bergantung pada upah murah sesungguhnya rapuh. Model seperti itu dapat menciptakan pertumbuhan tanpa fondasi konsumsi domestik yang kuat. Ekonomi terlihat tumbuh, tetapi daya beli masyarakat tertahan.

Dalam konteks itulah, May Day tidak hanya berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia perlu pula menjadi pengingat bahwa globalisasi memiliki biaya sosial yang nyata, dan biaya tersebut sering kali paling besar dirasakan oleh pekerja biasa.

Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Dalam ekonomi global modern, meningkatnya tensi geopolitik justru membuat posisi buruh dalam rantai pasok semakin penting. Sayangnya, pentingnya peran mereka belum tentu sejalan dengan meningkatnya perlindungan kerja maupun rasa aman sosial.

Pandemi COVID-19 menjadi contoh yang sangat jelas. Ketika mobilitas global mengalami gangguan besar, pekerja logistik, buruh manufaktur, pekerja distribusi, hingga pekerja pelabuhan tetap menjadi penopang utama keberlangsungan ekonomi dunia. Meski demikian, banyak dari mereka bekerja dalam kondisi yang rentan, baik dari sisi keamanan kerja maupun kepastian ekonomi.

Mencoba mengambil peluang

Di tengah rivalitas AS dan China saat ini, banyak negara berkembang berusaha memanfaatkan perpindahan investasi dan relokasi manufaktur global. Indonesia termasuk salah satunya. Hilirisasi, pembangunan kawasan industri, dan masuknya pabrik-pabrik baru dipromosikan besar-besaran.

Itu bukan langkah yang salah. Masalahnya adalah apakah transformasi industri itu akan menciptakan kelas pekerja yang naik martabatnya, atau hanya memperbesar cadangan buruh murah global?

Sejarah menunjukkan industrialisasi tidak otomatis menghadirkan keadilan sosial. Pada abad ke-19, revolusi industri di Eropa justru melahirkan eksploitasi buruh panjang sebelum akhirnya muncul regulasi sosial.

Kesejahteraan pekerja tidak datang otomatis dari pertumbuhan ekonomi. Ia lahir dari negosiasi politik, tekanan sosial, dan keberanian negara membuat aturan. Tanpa itu, pasar cenderung mencari biaya termurah. Dan biaya termurah hampir selalu menyangkut pekerja.

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara. Negara yang terlalu lama menekan kelas pekerjanya biasanya menyimpan akumulasi kemarahan sosial.

Dalam jangka pendek, skema upah murah sering dipandang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan menarik investasi. Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi domestik memerlukan kelas menengah pekerja dengan daya beli yang memadai.

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ketika pendapatan pekerja stagnan dan daya beli melemah, kapasitas pasar domestik ikut terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rentan kehilangan fondasi internalnya.

Karena itu, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan sekadar menarik investasi global, tetapi juga memastikan posisi Indonesia dalam rantai pasok global tidak berhenti hanya sebagai penyedia tenaga kerja murah.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Operasi Epic Fury mungkin telah dihentikan sementara dengan gencatan senjata yang goyah dengan Iran , tetapi AS telah menghabiskan lebih dari setengah amunisi pra-perangnya. Itu terungkap dalam laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

AS banyak menggunakan persediaan rudal Tomahawk, Patriot, dan rudal lainnya dalam 39 hari pertama perang gabungan dengan Israel melawan Iran, menurut CSIS. Mengisi kembali persediaan tersebut dapat memakan waktu satu hingga empat tahun.

Apa akibatnya?

Mark Cancian, mantan pejabat Pentagon, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para perencana perang AS – yang bahkan sebelum perang percaya bahwa “persediaan tidak memadai untuk perang dengan China” – sekarang “cukup cemas”.

“Jadi ada celah kerentanan di sini. Kita memang memiliki beberapa amunisi yang berlimpah, jadi bukan berarti kita akan melempar batu ke musuh. Tetapi itu bukanlah amunisi pilihan,” kata Cancian, yang ikut menulis laporan CSIS.

Pada saat yang sama, ia menambahkan, “Amerika Serikat telah menunjukkan apa yang dapat dilakukan militernya” dalam menyerang Iran.

Calon musuh “harus melihat ini dan bertanya-tanya apakah militer AS mungkin lebih tangguh daripada yang mereka kira sebelumnya,” kata Cancian.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengkritik Kanselir Jerman Friedrich Merz atas perang di Iran setelah Merz mengatakan bahwa Iran mempermalukan Amerika Serikat dalam pembicaraan untuk mengakhirinya.

“Kanselir Jerman, Friedrich Merz, berpikir tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki Senjata Nuklir. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan!” Trump menulis dalam sebuah unggahan di Truth Social.

Merz mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Dalam teguran yang luar biasa tajam atas konflik tersebut, Merz mengatakan pada hari Senin bahwa kepemimpinan Iran mempermalukan Amerika Serikat dan membuat para pejabat AS melakukan perjalanan ke Pakistan dan kemudian pergi tanpa hasil.

Merz juga mengatakan dia tidak melihat strategi keluar apa yang dikejar AS dalam perang Iran – komentar yang menggarisbawahi perpecahan mendalam antara Washington dan sekutu NATO Eropa-nya, yang telah memburuk atas Ukraina dan masalah lainnya.

Kemudian, tingkat persetujuan Presiden Trump telah merosot ke level terendah dalam masa jabatannya saat ini, karena warga Amerika semakin kecewa dengan penanganannya terhadap biaya hidup dan perang yang tidak populer dengan Iran.

Menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, 34 persen warga Amerika menyetujui kinerja Trump di Gedung Putih, turun dari 36 persen dalam survei sebelumnya.

Posisi Trump di mata publik AS cenderung menurun sejak menjabat pada Januari 2025, ketika 47 persen warga Amerika memberikan dukungan kepadanya.

Popularitasnya telah merosot sejak AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran pada 28 Februari, yang menyebabkan lonjakan harga bensin.

Hanya 22 persen responden jajak pendapat yang menyetujui kinerja Trump dalam hal biaya hidup, turun dari 25 persen.

Kisah sahabat Nabi SAW, Ali bin Abu Thalib ketika berperang ini sangat menarik dan banyak hikmah serta pelajaran yang bisa dipetik umat Islam saat ini. Bagaimana kisahnya tersebut?

Dalam buku "Tasawuf Mendamaikan Dunia" karya Bawa Muhayyaddin, dikisahkan bagaimana akhlak Ali bin Abi Thalibsi 'singa Allah" ini dalam peperangandan melawan musuh-musuhnya.

Alkisah, suatu hari ketika Ali bin Abu Thalib sedang berada dalam pertempuran, pedang musuhnya patah dan orangnya terjatuh. Ali berdiri di atas musuhnya itu, meletakkan pedangnya ke arah dada orang itu. Beliau berkata, "Jika pedangmu berada di tanganmu, maka aku akan lanjutkan pertempuran ini, tetapi karena pedangmu patah, maka aku tidak boleh menyerangmu."

"Kalau aku punya pedang saat ini, aku akan memutuskan tangan-tanganmu dan kaki-kakimu," orang itu berteriak balik.

"Baiklah kalau begitu," jawab Ali, dan dia menyerahkan pedangnya ke tangan orang itu.

"Apa yang sedang kamu lakukan," tanya orang itu kebingungan. "Bukankah saya ini musuhmu?"

Ali memandang tepat di matanya dan berkata, "Kamu bersumpah kalau memiliki sebuah pedang di tanganmu, maka kamu akan membunuhku. Sekarang kamu telah memiliki pedangku, karena itu majulah dan seranglah aku". Tetapi orang itu tidak mampu. "Itulah kebodohanmu dan kesombongan berkata-kata," jelas Sayyidina Ali.

"Di dalam agama Allah tidak ada perkelahian atau permusuhan antara kamu dan aku. Kita bersaudara. Perang yang sebenarnya adalah antara kebenaran dan kekurangan kebijakanmu. Yaitu antara kebenaran dan dusta. Engkau dan aku sedang menyaksikan pertempuran itu. Engkau adalah saudaraku. Jika aku menyakitimu dalam keadaan seperti ini, maka aku harus mempertanggungjawabkannya pada hari kiamat. Allah akan mempertanyakan hal ini kepadaku."

"Inikah cara Islam?" Orang itu bertanya.

"Ya," jawab Sayyidina Ali, "Ini adalah firman Allah, yang Mahakuasa, dan Sang Unik."

Dengan segera, orang itu bersujud di kaki Sayyidina Ali dan memohon, "Ajarkan aku syahadat."

Dan Sayidina Ali pun mengajarkannya, "Tiada tuhan melainkan Allah. Tiada yang ada selain Engkau, ya Allah."

Hal yang sama terjadi pada pertempuran berikutnya. Ali bin Abi Thalib menjatuhkan lawannya, meletakkan kakinya di atas dada orang itu dan menempelkan pedangnya ke leher orang itu. Tetapi sekali lagi dia tidak membunuh orang itu.

"Mengapa kamu tidak membunuh aku?" Orang itu berteriak dengan marah. "Aku adalah musuhmu. Mengapa kamu hanya berdiri saja?" Dan dia meludahi muka Sayyidina Ali.

Mulanya Sayidina Ali menjadi marah, tetapi kemudian dia mengangkat kakinya dari dada orang itu dan menarik pedangnya. "Aku bukan musuhmu", Ali menjawab. "Musuh yang sebenarnya adalah sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Engkau adalah saudaraku, tetapi engkau meludahi mukaku. Ketika engkau meludahi aku, aku menjadi marah dan keangkuhan datang kepadaku. Jika aku membunuhmu dalam keadaan seperti itu, maka aku akan menjadi seorang yang berdosa, seorang pembunuh. Aku akan menjadi seperti semua orang yang kulawan. Perbuatan buruk itu akan terekam atas namaku. Itulah sebabnya aku tidak

membunuhmu."

"Kalau begitu tidak ada pertempuran antara kau dan aku?" orang itu bertanya.

"Tidak. Pertempuran adalah antara kearifan dan kesombongan. Antara kebenaran dan kepalsuan". 'Ali menjelaskan kepadanya. "Meskipun engkau telah meludahiku, dan mendesakku untuk membunuhmu, aku tak boleh."

"Dari mana datangnya ketentuan semacam itu?"

"Itulah ketentuan Allah. Itulah Islam."

Dengan segera orang itu tersungkur di kaki Sayyidina Ali dan dia juga diajari dua kalimat syahadat.

Diplomasi perang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam ini menarik disimak dan penting diketahui umat Islam saat ini. Bagaimana sebenarnya strategi perang yang diterapkan Baginda Nabi SAW ini sehingga banyak peperangan yang dilakukan pasukan muslim yang selalu meraih kemenangan? Berikut ulasannya untuk Anda:

Praktik diplomasi sebenarnya bukan hal baru dalam Islam, bahkan cara diplomasi ini sudah menjadi bagian dari politik Islamsejak berabad-abad silam. Umumnya kalangan sejarawan menilai, terdapat dua karakteristik diplomasi yang dipraktikkan umat Islam.

"Ada dua tujuan utama diplomasi dalam kaca mata Islam. Pertama, diplomasi yang bertujuan untuk urusan dakwah, sedangkan yang lain berlatar belakang lebih religius,"papar Jere L Bacharach dalam buku 'Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia'.

Diplomasi yang dimaksud di atas, awalnya adalah untuk mengajak kaum di luar Islam untuk memeluk Islam, beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Adapun karakteristik kedua lebih bersifat politis. Pada masa pemerintahan Islam, banyak ekspedisi dan perluasan wilayah.

Diplomasi ala Rasulullah SAW

Bagaimana sebenarnya bentuk diplomasi yang dilakukan Rasulullah SAW dalam banyak peperangan di awal perjuangan Islam ini? Mengutip pendapat Sekh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyah karyanya, disebutkan bahwa bentuk diplomasi Rasulullah SAW, dalam pengertian dakwah dilakukan melalui korespondensi surat, terhadap beberapa raja dan amir. Di antaranya, kepada Negus Ethiopia, Binyamin (al-Muqawqis) di Mesir, Khosrau II Persia, Hercules Romawi, dan Uskup Dughathir.

Tak hanya cukup dengan penulisan surat, kata al-Mubarakfuri, Rasul mengutus utusan khusus yang diposisikan sebagai diplomat untuk menjelaskan maksud dari surat tersebut.

Beberapa nama sahabat yang pernah ditugaskan secarah khusus untuk mengemban misi ini, antara lain, Amr bin Umayyah adh-Dhamri untuk Raja Habasyah, Hathib bin Abu Balta'ah untuk Raja Mesir, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi untuk Raja Persia, dan Dihyah bin Khalifah al-Kalbi untuk Raja Romawi. Surat-surat diplomatik dari Rasul kepada para amir dan raja itu berisi ajakan untuk memeluk agama Islam dan ditulis pada akhir tahun 6 Hijriyah, setelah kembali dari Perjanjian Hudaibiyah.

Tradisi penulisan surat, sebagai media diplomasi tersebut, dipertahankan oleh keempat khalifah pengganti tugas kepemimpinan Rasul. Sejarah mencatat langkah diplomatik cerdas dari Umar bin Khatab melalui Land Reform dalam rangka membebaskan rakyat jajahan imperium Romawi dan Persia.

Dari Politik hingga Niaga

Pakar sejarah Islam dari Universitas Padjajaran, Ahmad Mansyur Suryanegara menjelaskan, Sang Khalifah membuat kebijakan perihal tanah milik petani Qibthi tidak berstatus sebagai "ghanimah" atau harta rampasan perang. Bahkan, Umar mengembalikan hak kepemilikan tanah itu kepada kaum Qibthi walaupun pemiliknya beragama Kristen. Ia berdiplomasi dengan menggunakan instrumen ekonomi berupa "land reform system" untuk tanah para petani Qibthi.

Tak hanya dalam bidang politik, diplomasi juga dilakukan dalam urusan perniagaan. Para khalifah telah mengirimkan utusan niaga ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke Kekaisaran Tiongkok.

Para khalifah telah mengirimkan utusan niaga ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke Kekaisaran Tiongkok. " Bisa kita baca dari buku berjudul Al-Ilaqat, yang ditulis oleh Badruddin, seorang Muslim Tiongkok, dalam bahasa Arab, yang menjelaskan bagaimana khalifah Islam menurut sejarah Tiongkok yang telah mengirimkan 32 utusan ke Cina," papar Ahmad Mansyur.

Apabila masa Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 29 tahun, 11-41 H/ 632-661 M, tidak mungkin hubungan dagang dengan 32 utusan itu hanya terjadi pada masa khalifah ketiga semata. Dapat dipastikan hal itu berlangsung pada masa keempat khalifah. Dan tentunya, selama ke-32 kali ekspedisi itu tentu singgah ke Indonesia. Sebab, satu-satunya jalan yang mudah untuk sampai di Cina Selatan adalah melalui kepulauan nusantara Indonesia.

Bahkan, di masa Dinasti Umayyah, praktik diplomasi pun kian meluas. Perjanjian Damai antara Daulah Umayah dan Kekaisaran Bizantium mewarnai perkembangan diplomasi internasional dunia Islam.

JAKARTA - Krisis Selat Hormuz memasuki babak baru, ketika Amerika Serikat (AS) mengerahkan kekuatan militer untuk mencekik ekspor minyak Iran. Saat AS memblokade total Selat Hormuz, ada Rusia yang muncul dengan tawaran provokatif yang bisa mengubah peta ekonomi global.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menegaskan, bahwa Moskow siap menggantikan setiap tetes minyak Iran yang hilang akibat blokade AS untuk dikirim ke China dan negara-negara mitra lainnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya terang-terangan Rusia untuk menggagalkan petualangan agresif Washington di Timur Tengah.

Blokade Hormuz: Upaya AS Menyandera Pasar Energi

Ketegangan memuncak setelah Presiden Donald Trump memerintahkan blokade total di Selat Hormuz yang menjadi jalur nadi bagi 20% pasokan minyak dunia. Langkah drastis ini diambil setelah negosiasi damai yang dimediasi Pakistan menemui jalan buntu.

AS Blokade Total Selat Hormuz, Perdagangan Iran via Laut Diklaim Lumpuh 36 Jam



Pihak Gedung Putih, melalui Sekretaris Tresuri Scott Bessent secara terbuka memperingatkan, China bahwa mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan minyak dari Iran. "China tidak akan bisa mendapatkan minyak mereka... tidak ada lagi minyak Iran," tegas Bessent.

Washington bahkan menuding China sebagai "mitra global yang tidak andal" karena melakukan penimbunan stok energi selama konflik berlangsung.

Rusia Muncul Sebagai Penyelamat Kebutuhan Energi

Berbicara di hadapan wartawan dalam kunjungan resminya ke Beijing, Rabu (15/4/2026), Lavrov melancarkan kritik tajam kepada AS dan Israel. Ia menuduh Washington sengaja menargetkan Iran untuk menguasai dan membentuk ulang pasar minyak dunia sesuai kepentingan mereka.

Lawan Blokade Barat, Dua Raksasa BRICS Perkuat Poros Eurasia di Tengah Krisis Hormuz



“Rusia dan China, syukur kepada Tuhan, memiliki semua kemampuan yang diperlukan-baik yang sudah digunakan, cadangan, maupun yang direncanakan-untuk menghindari ketergantungan pada petualangan agresif yang merusak ekonomi global,” ujar Lavrov dengan nada menantang.

Seperti diketahui blokade AS di Selat Hormuz akan memastikan tidak ada kapal China atau kapal lainnya yang diperbolehkan melewati jalur perairan vital itu. Tercatat bahwa China telah membeli lebih dari 90% minyak Iran, yang mencakup sekitar 8% dari impor tahunan mereka.

Langkah ini dilakukan saat pasukan AS meningkatkan keamanan di Selat Hormuz, menempatkan lebih dari 10.000 tentara dan sekitar selusin kapal angkatan laut untuk menghentikan pengiriman yang terkait dengan Iran setelah pembicaraan gencatan gagal.

AS dan Iran sempat menyetujui gencatan senjata dua minggu pada pekan lalu, meningkatkan harapan akan berakhirnya konflik yang telah mengganggu perdagangan global dan mendorong kenaikan harga energi. Akan tetapi kedua belah pihak sejak saat itu justru saling menukar tuduhan terkait persyaratan damai yang tidak dapat diterima.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan tarif global baru sebesar 10% setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar tindakan sebelumnya.

Dalam keputusan 6-3 pada hari Jumat, pengadilan tertinggi memutuskan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977 tidak memberi Trump wewenang memberlakukan apa yang ia sebut sebagai tarif timbal balik terhadap hampir setiap negara.

Trump menanggapi dengan berjanji menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat menggunakan undang-undang lain, Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, untuk memberlakukan tarif tambahan.

“Mahkamah Agung tidak membatalkan tarif, mereka hanya membatalkan penggunaan khusus tarif IEEPA,” kata Trump kepada wartawan. “Sekarang saya akan mengambil arah yang berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal,” ujar dia.

Trump mengecam putusan pengadilan yang “mengerikan” tersebut, menyatakan semua tarifnya tetap “berlaku penuh.”

Ia menyebut para hakim yang memutuskan menentangnya sebagai "sangat tidak patriotik dan tidak setia pada konstitusi kita."

Setelah kembali ke Gedung Putih tahun lalu, Trump memberlakukan tarif 25% untuk barang-barang dari Kanada dan Meksiko, dan kemudian mengumumkan tarif dasar 10% untuk banyak negara lain yang ia tuduh "menipu" AS.

Ia telah menggunakan perdagangan sebagai pengaruh politik, mengancam akan memberlakukan tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencananya untuk mencaplok Greenland dari Denmark.

Uni Eropa telah memperingatkan tarif Trump akan merusak ekonomi global dan pada akhirnya merugikan konsumen di AS. "Konsekuensinya akan mengerikan bagi jutaan orang di seluruh dunia," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tahun lalu.

DAVOS - Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos mengukuhkan sebuah pergeseran besar dalam geopolitik ekonomi global. Panggung ini mempertontonkan kontras tajam antara proteksionisme Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dan ajakan multilateralisme dari China, yang secara nyata mulai mengubah pola aliansi dagang dunia, dengan Eropa semakin menunjukkan keinginan untuk menjauh dari Washington.

Dalam pidato yang penuh keyakinan pada Rabu, Trump dengan keras membela kebijakan tarifnya sebagai pencetus "keajaiban ekonomi" AS. Ia menyatakan kebijakan itu berhasil memotong defisit perdagangan bulanan AS hingga 77% dalam setahun.

"Hampir semua yang disebut para pakar memprediksi rencana saya untuk mengakhiri model gagal ini akan memicu resesi global dan inflasi tak terkendali. Namun kami telah membuktikan mereka keliru," tegas Trump dikutip dari The Straits Times, Sabtu (24/1/2026).

Ia tak segan menyasar sekutu tradisionalnya, "di sejumlah tempat di Eropa, sejujurnya, kondisinya bahkan sudah tidak dapat dikenali lagi."

Kritik tajam terhadap pendekatan AS justru datang dari sekutu lama Washington. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyebut kenaikan tarif AS sebagai sesuatu yang secara mendasar tidak dapat diterima dan memperingatkan Eropa agar tidak tunduk pada tekanan. Sinyal pergeseran yang lebih konkret datang dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang mengumumkan kemitraan strategis baru dengan China sambil menyindir intimidasi ekonomi yang dilakukan Washington.

Sebelumnya, China telah mengambil peran sebagai penyeimbang. Wakil Perdana Menteri He Lifeng, tanpa menyebut nama Trump, menyerukan prinsip kesetaraan. "Aturan harus berlaku sama bagi semua pihak dunia tidak boleh kembali ke hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah," ujarnya. Ia menegaskan "China berkomitmen membangun jembatan, bukan tembok," dan bahwa "perang tarif dan perang dagang tidak menghasilkan pemenang."

Forum Davos tahun ini digelar dalam bayangan kebijakan tarif AS yang telah dinaikkan ke level tertinggi dalam seabad, memaksa banyak negara mencari alternatif. Analisis Boston Consulting Group memproyeksikan pangsa AS dalam perdagangan barang global bisa menyusut dari 12% menjadi 9% dalam dekade mendatang. "Kecepatan, besaran, dan luasnya perubahan ini benar-benar mengguncang dunia," ujar Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne di sela forum.

Pertemuan He Lifeng dengan para CEO global seperti Tim Cook (Apple) dan Jamie Dimon (JPMorgan Chase) menunjukkan upaya aktif China mengisi ruang yang ditinggalkan AS. Sementara itu, komitmen Eropa untuk mendiversifikasi hubungan dagang semakin nyata dengan rencana kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Kanselir Jerman Friedrich Merz ke Beijing dalam waktu dekat.

Fragmentasi yang terjadi menandai era baru di mana kepentingan ekonomi pragmatis mulai mengikis loyalitas aliansi tradisional. Davos 2026 tidak hanya menjadi ajang perdebatan ide, tetapi lebih sebagai katalis dan cermin dari retaknya peta dagang global yang selama ini sudah goyah, dengan Eropa secara perlahan namun pasti mulai memilih jalannya sendiri.

JAKARTA - Ekspor China menyentuh angka tertinggi sepanjang masa pada tahun 2025, ketika tarif dan kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu gejolak ekonomi global. China melaporkan surplus perdagangan terbesar di dunia yakni mencapai USD1,19 triliun atau setara Rp19.886 triliun (dengan kurs Rp16.711 per USD).

Ini menjadi pertama kalinya surplus perdagangan China selama satu tahun penuh melewati angka USD1 triliun, mengalahkan rekor tahun 2024 sebesar USD993 miliar. Kondisi tersebut seakan menjadi tanda bahwa tarif Trump hampir tidak memengaruhi perdagangan secara keseluruhan.

Ekspor China Bangkit, Surplus Perdagangan Melesat Tembus Rp16.693 Triliun



Perdagangan dengan AS memang menunjukkan pelemahan, namun hal itu diimbangi oleh kenaikan ekspor China ke tempat lain, terutama ke Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Wakil direktur Bea Cukai China, Wang Jun dalam konferensi pers pada hari Rabu (14/1/2026) mengatakan, bahwa angka-angka tersebut sangat "luar biasa dan diperoleh dengan susah payah" mengingat tantangan dalam perdagangan global.

Ia juga mencatat adanya kenaikan ekspor untuk sektor teknologi hijau, produk terkait kecerdasan buatan, dan robotika. Surplus besar ditopang oleh kuatnya permintaan luar negeri terhadap barang-barang China seiring meningkatnya perdagangan dengan mitra global termasuk negara-negara Asia Selatan serta negara-negara lain di Afrika dan Eropa, ketika pasar domestik melemah.

Ekonomi China seperti diketahui telah terbebani oleh krisis properti dan meningkatnya utang, yang membuat pelaku bisnis ragu untuk menanamkan investasi. Di sisi lain konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja. Akibatnya kebutuhan impor barang berkurang, dimana menurut data terbaru hanya naik sebesar 0,5%.

Trump Ancam Tarif 25% ke Negara Mitra Iran, China Murka Beri Peringatan Keras



Sementara itu yuan tidak bertenaga, pasokan barang melimpah, dan inflasi di negara-negara Barat juga membuat ekspor China lebih menarik. Hasilnya menjadi berkah bagi Beijing, seperti diungkapkan oleh analis kebijakan perdagangan Deborah Elms dari Hinrich Foundation seperti dilansir BBC.

China mendapatkan manfaat dari penjualan dan lebih banyak lapangan kerja yang tercipta dari bisnisnya di luar negeri. "Akan tetapi produk China bisa menghadapi pengetatan pengawasan dari pasar asing yang berada di bawah tekanan untuk bersaing dengan produknya," katanya.

Keberhasilan China kemungkinan akan berlanjut pada tahun 2026 saat barang dan jasa China menjadi semakin terintegrasi dalam bisnis global, lanjut Elms.

Angka terbaru ini akan dilihat Beijing sebagai tanda bahwa China memiliki pelanggan di seluruh dunia, selain AS. Akan tetapi Wang memperingatkan, bahwa China menghadapi lingkungan eksternal yang tidak pasti.

JAKARTA - China pada Jumat (26/12) mengumumkan akan melanjutkan pengendalian produksi baja mentah serta melarang penambahan kapasitas baru yang ilegal pada periode 2026 hingga 2030. Dikutip Reuters, kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Lima Tahun ke-15 yang bertujuan membatasi emisi karbon sekaligus mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang membelit industri baja terbesar di dunia.

Pada 11 bulan pertama 2025, produksi baja mentah China turun 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 892 juta ton. Dengan tren tersebut, total produksi baja sepanjang 2025 diperkirakan akan turun di bawah 1 miliar ton untuk pertama kalinya dalam enam tahun terakhir. Penurunan ini terjadi di tengah tekanan dari lesunya sektor properti domestik yang berkepanjangan, yang memukul konsumsi baja dalam negeri dan memperparah masalah kelebihan kapasitas.

“Industri bahan baku, termasuk baja, saat ini menghadapi masalah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan,” kata Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China dalam sebuah pernyataan resmi.

Lembaga perencana negara itu menambahkan bahwa industri bahan baku perlu memperdalam reformasi sisi penawaran pada periode 2026–2030, di mana “prinsip seleksi alam atau survival of the fittest didorong.”

Sejak 2023, ekspor baja China tetap kuat dan sebagian mampu mengimbangi penurunan permintaan domestik. Ekspor baja China meningkat 6,7% secara tahunan menjadi 107,72 juta ton metrik pada periode Januari–November 2025. Namun, kondisi ini memicu reaksi proteksionis secara global, ditandai dengan penerapan hambatan perdagangan oleh semakin banyak negara yang menilai produk murah dari China merugikan produsen lokal.

Merespons tekanan global tersebut, Beijing pada pertengahan Desember meluncurkan rencana penerapan sistem perizinan ekspor yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 untuk mengatur ekspor sekitar 300 produk terkait baja. Para eksportir diwajibkan mengajukan permohonan izin ekspor berdasarkan kontrak ekspor serta sertifikat inspeksi kualitas produk dari produsen.

Pengendalian produksi ini juga sejalan dengan komitmen China untuk mencapai netralitas karbon pada 2060. Pada 2021, produsen dan konsumen baja terbesar di dunia tersebut menghentikan pertumbuhan produksi baja mentah sebagai bagian dari upaya pembatasan emisi karbon. Dalam rencana kerja industri baja untuk periode 2025–2026 yang telah dipublikasikan sebelumnya, China menargetkan porsi produksi baja berbasis electric arc furnace mencapai setidaknya 15% dari total produksi baja nasional pada 2025.

JAKARTA - Uni Eropa (UE) mengecam keputusan China yang memberlakukan bea masuk hingga 42,7 persen terhadap sejumlah produk susu asal blok tersebut. UE menilai langkah itu “tak beralasan” di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua pihak.

Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa “setoran bea sementara” dengan tarif berkisar 21,9 persen hingga 42,7 persen akan mulai berlaku pada Selasa kemarin. Kebijakan ini mencakup berbagai produk, termasuk keju segar dan olahan, dadih, keju biru, serta sejumlah produk susu dan krim.

Langkah Sementara

Dikutip dari Channel News Asia, Rabu (24/12/2025), pengenaan bea masuk tersebut mengikuti penyelidikan anti-subsidi yang diluncurkan pada Agustus 2024, setelah adanya permintaan dari Asosiasi Produk Susu China. Penyelidikan ini dijadwalkan rampung pada Februari mendatang, setelah itu Beijing berpeluang menyesuaikan kebijakan yang diambil.

Kementerian Perdagangan China menyebut temuan awal menunjukkan adanya keterkaitan antara subsidi Uni Eropa dan apa yang disebut sebagai “kerugian signifikan” terhadap industri susu domestik China. Namun, otoritas Eropa menolak penilaian tersebut.

“Penilaian kami adalah bahwa penyelidikan ini didasarkan pada tuduhan yang meragukan dan bukti yang tidak memadai, sehingga langkah-langkah tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan,” ujar juru bicara perdagangan Komisi Eropa, Olof Gill.

Gill menambahkan bahwa Komisi Eropa telah mengangkat isu ini di World Trade Organization (WTO) sejak China membuka penyelidikan produk susu, dan akan menilai apakah bea masuk terbaru tersebut sesuai dengan aturan WTO.

“Kami melakukan segala upaya untuk melindungi petani dan eksportir Uni Eropa, serta Kebijakan Pertanian Bersama, dari penggunaan instrumen perlindungan perdagangan yang tidak adil oleh China,” kata Gill.

Dia menilai keputusan tersebut sebagai “perkembangan yang sangat negatif” dalam hubungan UE–China.

Penolakan Industri

Kelompok industri susu Eropa juga mengkritik kebijakan itu. Federasi Industri Susu Nasional Prancis (FNIL) menyebut pengenaan bea masuk tersebut sebagai sebuah “kejutan". Sementara itu, Asosiasi Industri Susu Jerman menilai langkah tersebut sebagai “pukulan keras” bagi perusahaan yang terdampak dan menyerukan agar semua pihak tidak “melibatkan produk susu secara tidak semestinya” dalam sengketa perdagangan yang dinilai tidak terkait langsung.

Berdasarkan data Komisi Eropa, negara-negara UE mengekspor produk susu senilai lebih dari 1,6 miliar euro (sekitar USD1,9 miliar) ke China tahun lalu, turun dari puncaknya yang mencapai lebih dari 2 miliar euro pada 2022.

Pengenaan bea masuk produk susu ini terjadi sepekan setelah Beijing memberlakukan tarif impor terhadap daging babi asal Uni Eropa selama lima tahun, sebagai respons atas dugaan praktik dumping, dengan tarif berkisar 4,9 persen hingga 19,8 persen.

Ketegangan Meningkat

Sengketa ini merupakan bagian dari konflik perdagangan yang lebih luas antara UE dan China yang bermula pada 2024, ketika Brussels memutuskan untuk mengenakan tarif terhadap kendaraan listrik asal China. UE berargumen bahwa subsidi negara China memberikan keunggulan tidak adil bagi produsen China dan merugikan industri Eropa.

China membantah tuduhan tersebut dan meluncurkan penyelidikan terhadap produk daging babi, minuman beralkohol jenis brandy, serta produk susu asal Eropa—langkah yang oleh Brussels dipandang sebagai aksi balasan.

Ketegangan juga mencuat terkait baja, ekspor logam tanah jarang, serta apa yang dinilai banyak pemerintah Eropa sebagai hubungan ekonomi yang semakin tidak seimbang. Pada 2024, Uni Eropa mencatat defisit perdagangan lebih dari USD350 miliar dengan China.

Presiden Prancis Emmanuel Macron bulan ini menyatakan bahwa Eropa dapat mengambil langkah-langkah tegas, termasuk penerapan tarif, jika ketimpangan tersebut tidak diatasi. Selain isu perdagangan, Uni Eropa dan China juga masih berbeda pandangan dalam sejumlah isu geopolitik, termasuk perang RusiadiUkraina.

JAKARTA - Ekspor produk bumi langka China melonjak pada November seiring meredanya ketegangan dagang antara Beijing dan Washington. Data Bea Cukai yang dihimpun Bloomberg menunjukkan China mengirimkan 6.958 ton produk bumi langka pada November, naik 13% dibandingkan bulan sebelumnya dan menjadi capaian bulanan tertinggi ketiga sepanjang sejarah.

Lonjakan tersebut menandai pemulihan signifikan arus mineral kritis yang dibutuhkan industri kendaraan listrik, sistem persenjataan, dan manufaktur teknologi tinggi. Kenaikan ekspor terjadi setelah tercapainya gencatan senjata dagang selama satu tahun antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada Oktober, usai berbulan-bulan gangguan akibat pengetatan kontrol ekspor yang diterapkan Beijing sejak April.

Kementerian Perdagangan China mengonfirmasi telah mulai melonggarkan perizinan ekspor bumi langka sebagai bagian dari implementasi kesepakatan tersebut. "Kami telah menerima dan menyetujui permohonan lisensi ekspor umum untuk item terkait bumi langka yang diajukan oleh beberapa eksportir China," kata juru bicara kementerian, He Yadong, dalam konferensi pers.

Sebelumnya, ekspor sempat anjlok ketika China mengancam memperketat kontrol bumi langka di tengah eskalasi perang dagang. Namun, pengiriman mulai pulih sejak Juli setelah Trump mengumumkan kerangka rekonsiliasi, yang kemudian disahkan dalam pertemuan bilateral pada Oktober di Korea Selatan.

Pada Agustus, ekspor bahkan mencetak rekor 7.336 ton. Dengan capaian tersebut, total pengiriman hingga November mempersempit penurunan ekspor sepanjang tahun menjadi sekitar 2%, mencerminkan pemulihan bertahap setelah tekanan berkepanjangan pada rantai pasok global.

Menurut laporan Reuters, batch pertama lisensi ekspor yang disederhanakan diterbitkan awal Desember kepada sejumlah produsen magnet besar di China. Izin baru itu berlaku selama satu tahun dan terikat pada pelanggan tertentu, menggantikan mekanisme persetujuan kasus per kasus yang selama ini memperlambat ekspor.

Pelonggaran tersebut juga berdampak positif bagi perusahaan Eropa. Kepala perdagangan Komisi Eropa, Maros Sefcovic, mengatakan kepada Bloomberg Television bahwa China telah mulai memberikan lisensi dengan masa berlaku lebih panjang agar perusahaan Eropa dapat mengamankan pasokan mineral kritis. Industri Eropa, kata dia, sudah menerima laporan awal terkait penerbitan lisensi umum tersebut.

Analis menilai pengetatan kontrol bumi langka pada April lalu sempat memberi Beijing kekuatan tawar besar dalam negosiasi dagang. Gangguan pasokan memaksa sejumlah produsen otomotif global menghentikan produksi akibat kekurangan magnet permanen berkekuatan tinggi.

China saat ini mendominasi sekitar 70% produksi bumi langka dunia dan menguasai hampir 90% kapasitas pengolahannya. Posisi tersebut menjadikan bumi langka sebagai instrumen strategis dalam perdagangan global, dengan peran vital bagi teknologi energi bersih, industri pertahanan, hingga manufaktur berteknologi tinggi.