#30 tag 24jam
Perlindungan Konsumen Perlu Diperkuat, YPKIM Dorong Revisi UUPK
Penguatan perlindungan konsumen di era digital perlu menjadi agenda prioritas. [319] url asal
#perlindungan-konsumen #revisi-uupk #bpkn #bpsk #transaksi-digital #hak-konsumen #ekonomi-digital #regulasi-indonesia #keamanan-konsumen #sengketa-konsumen #ypkim
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perlindungan konsumen dinilai perlu diperkuat seiring meningkatnya kompleksitas transaksi di era digital. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman.
Pendiri Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Maju (YPKIM) sekaligus mantan Komisioner BPKN, Rolas Budiman Sitinjak menilai, perubahan lanskap ekonomi digital menuntut adanya pembaruan aturan yang lebih adaptif. “Kini, 27 tahun telah berlalu. Tidak ada satu pun revisi substansial terhadap UUPK. Padahal dunia telah berubah secara radikal,” kata Rolas, Senin (20/4/2026).
Menurut Rolas, perkembangan teknologi, transaksi lintas batas, serta meningkatnya aktivitas perdagangan digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Kondisi ini membutuhkan kepastian hukum yang lebih kuat agar konsumen tetap terlindungi.
Ia menjelaskan, lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Penguatan kelembagaan dinilai menjadi bagian penting dalam revisi regulasi ke depan.
Rolas menilai, tingkat kerentanan konsumen meningkat seiring pergeseran transaksi ke platform digital. “Lebih dari 70 persen transaksi perdagangan telah beralih ke platform digital. Jutaan warga Indonesia menjadi korban pinjaman online ilegal, produk palsu, hingga kebocoran data pribadi,” ujarnya.
Di sisi lain, data BPKN mencatat lebih dari 11 ribu pengaduan konsumen sejak 2020 hingga pertengahan 2025. Angka ini menunjukkan kebutuhan penguatan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar.
Dalam konteks tersebut, revisi UUPK diharapkan mampu menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk dalam penyelesaian sengketa dan penguatan hak konsumen.
“RUU Perlindungan Konsumen harus memperkuat, bukan memperlemah kewenangan BPKN, BPSK, dan seluruh ekosistem perlindungan konsumen nasional,” kata Rolas.
Ia menambahkan, pembaruan regulasi juga perlu memastikan konsumen mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang jelas, serta mekanisme ganti rugi yang adil.
Menurutnya, penguatan perlindungan konsumen di era digital perlu menjadi agenda prioritas agar keseimbangan antara inovasi bisnis dan perlindungan masyarakat tetap terjaga.
"Perlindungan konsumen di era digital harus menjadi agenda nasional yang serius,” ujarnya.
YLKI dorong sistem penyelesaian sengketa digital terintegrasi via ODR
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa ... [323] url asal
#harkonas-2026 #hari-konsumen-nasional #online-dispute-resolution #penyelesaian-sengketa-konsumen #pengaduan-konsumen #pencurian-data-pribadi
Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,
Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara digital yang terintegrasi dalam skala nasional.
Bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026, Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan, sistem digital tersebut perlu untuk mengatasi tantangan akibat prosedur pelaporan yang berbelit hingga keterbatasan jangkauan lembaga penyelesaian sengketa.
“Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, digitalisasi sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa tersebut juga akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, salah satunya dalam aktivitas periklanan produk.
Ia menuturkan, saat ini praktik disinformasi dan iklan menyesatkan meningkat, mulai dari overclaim produk kosmetik, investasi bodong, hingga promosi produk adiktif yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak.
“Fenomena tersebut diperparah oleh masifnya penyebaran informasi melalui platform digital yang sulit dikendalikan. YLKI mendesak penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik periklanan yang merugikan konsumen,” ujarnya.
Selain praktik iklan yang tidak bertanggung jawab, perluasan penggunaan platform digital juga menimbulkan risiko penipuan (scam) serta pencurian data dan informasi pribadi.
Ia mengatakan, data YLKI menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan secara konsisten masuk dalam lima besar sumber pengaduan selama lima tahun terakhir, dengan mayoritas kasus terkait penipuan, pembobolan akun, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Fenomena tersebut, lanjut dia, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara lemahnya perlindungan data pribadi dengan meningkatnya kejahatan digital, termasuk yang terafiliasi dengan platform e-commerce (belanja online).
“Oleh karena itu, implementasi efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi prioritas, disertai pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi data konsumen,” imbuh Niti.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)