Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengusulkan untuk memperkuat aspek pelindungan konsumen terkait Peraturan OJK berkaitan dengan karbon.

Hal itu disampaikan Putri saat Rapat Kerja Komisi XI bersama dengan OJK pada Kamis (21/5).

"Kita melihat POJK sebelumnya belum ada secara eksplisit mengatur terkait pelindungan konsumen. Kita berharap, penguatannya tidak hanya dari sisi infrastruktur dan perdagangan. Tetapi juga harus mencakup pelindungan terhadap pengguna jasa maupun pelaku pasar karbon itu sendiri," kata Putri dalam rilisnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan akan menambahkan secara khusus substansi mengenai pelindungan konsumen dalam perubahan POJK ini.

"Karena terkait produk-produk ini, ada tiga hal, yaitu greenwashing, namanya. Kemudian, social washing dan impact washing. Jadi, ada mereka yang mengatakan produk ini green, tapi sebenarnya enggak. Maka dari itu, terima kasih. Kami akan memasukkan hal ini di dalam POJK hasil revisi ini," ujar Friderica.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi, mengakui bahwa saat ini substansi mengenai pelindungan konsumen masih belum termuat secara eksplisit dalam pengaturan Bursa Karbon.

JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk ( Blibli ) menghadirkan social experiment dengan memperkenalkan JEDA (Jangan Reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang). Langkah ini sebagai pendekatan sederhana untuk merespons dengan lebih bijak di ruang offline dan online.

Inisiatif ini bertujuan mendorong kebiasaan pause culture untuk berhenti sejenak sebelum bertindak, baik di ruang daring maupun luring. Program ini didukung Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan RI, Bank Indonesia, serta Indonesian E-commerce Association sebagai akselerator.

JEDA dihadirkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen dan literasi digital, melalui microsite jeda10detik.com. Sebagai ruang micro-pause sekaligus social experiment, Blibli ingin mengajak masyarakat mengambil JEDA 10 detik sebelum merespons berbagai informasi, agar lebih bijak dan tidak mudah terpantik. 10 Negara Paling Rentan Penipuan Digital, Indonesia Nomor 2 Dunia

Eksperimen sosial yang berlangsung pada 19 Februari hingga 31 Maret 2026 ini melibatkan lebih dari 158.000 warga +62. Hasilnya, tujuh dari 10 mengaku merasa lebih tenang setelah melakukan JEDA 10 detik, menunjukkan bahwa jeda singkat dapat membantu menurunkan respons impulsif dan menghadirkan kejernihan sebelum mengambil keputusan.

Inisiatif JEDA hadir di tengah tingginya intensitas interaksi digital, di mana masyarakat semakin terbiasa bereaksi cepat tanpa jeda. Data Indonesia Anti Scam Center mencatat 432.637 aduan penipuan dengan total kerugian Rp9,1 triliun dalam periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026.

Sementara Survei APJII 2025 menunjukkan 22,12% pengguna internet Indonesia pernah mengalami penipuan online . Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi digital serta mendorong terciptanya konsumen yang lebih berdaya, kritis, dan tangguh dalam menghadapi dinamika yang semakin cepat.

Head of PR Blibli, Nazrya Octora mengatakan, sebagai pelopor ekosistem perdagangan omnichannel, Blibli berkomitmen menghadirkan pengalaman yang dapat dipercaya di setiap titik interaksi. Inisiatif JEDA lahir dari pemahaman bahwa kualitas keputusan ditentukan banyak hal.

”Tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh kejernihan, sehingga kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan rasa percaya, baik secara online maupun offline. Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan konsumen yang terus digaungkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat,” katanya, Rabu (20/5/2026).

Dengan arus informasi yang semakin padat dan kerap memicu respons impulsif, JEDA 10 detik diyakini dapat membantu menenangkan pikiran sebelum bereaksi. Pendekatan ini diperkuat dari sisi psikologis. Psikolog Irma Agustina (@ayankirma) menjelaskan, kebiasaan memberi jeda singkat sebelum merespons dapat membantu menghadirkan ruang refleksi dan menenangkan pikiran.

“Ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu kita menciptakan jeda sejenak untuk menenangkan pikiran. Misalnya dengan menarik napas dalam beberapa kali, melakukan relaksasi singkat dengan menutup mata selama beberapa detik, atau sekadar meregangkan tubuh. Praktik-praktik ini juga sejalan dengan inisiatif JEDA melalui jeda10detik.com dari Blibli, di mana jeda singkat dapat membantu menurunkan respons impulsif dan memberi ruang bagi pikiran untuk lebih jernih sebelum mengambil keputusan,” tuturnya.

10 Hal yang Dapat Dipetik dari JEDA 10 Detik

Blibli juga mengidentifikasi sejumlah temuan terkait perilaku masyarakat dalam merespons dorongan impulsif. Berikut hal-hal yang bisa dipetik:

1. Konten clickbait masih menang!

Kami mengeluarkan konten clickbait yang keliatan mustahil. Ternyata rasa penasaran bikin warga tetap nge-klik, lalu masuk ke jeda10detik.com.

2. Gen Baby Boomers si paling responsif

Mereka yang berusia 65+ paling gercep ngeklik banner clickbait (7,06%) lebih tinggi dibanding Gen Z dengan usia 18-24 tahun (3,43%).

3. Siapa pun bisa kegocek

Gak cuma ras terkuat di Bumi yang kadang kena jebakan buat impulsif (perempuan: 52%), tapi bisa terjadi sama siapa aja (laki-laki: 48%).

4. Ketebak! Yang paling banyak nge-klik ada di kota-kota besar

Si paling reaktif (7,81%) banyak nge-klik dari Jakarta, tapi Depok (2,22%) dan Surakarta (2,05%) juga gak mau kalah!

5. Ketika sibuk kok malah kejebak?!

Scroll gak hanya terjadi saat santai, tapi pas jam ribet justru paling rentan: 09.00, 11.00, 13.00, dan 15.00 WIB.

6. Lengah gak kenal tanggal merah

Ternyata lonjakan traffic terjadi saat: awal Ramadan (17-21 Februari), long weekend (5-8 Maret) dan libur Lebaran (26-28 Maret)

7. Yang simpel, yang paling disukai

Gamification di jeda10detik.com yang simpel sering dimainkan berulang kali dan efektif untuk JEDA. Secara psikologis, pendekatan ini membantu mengalihkan dorongan impulsif menjadi aktivitas sederhana yang tetap terasa memuaskan. “Dengan mengalihkan energi impulsif menjadi aktivitas yang memuaskan secara kognitif, kita sebenarnya sedang melatih kendali diri dengan cara yang menyenangkan,” ujar psikolog Irma Gustiana.

8. Jadi lebih tenang pas nyobain aktivitas mindful

Tiga micro-pause di jeda10detik.com dengan replay rate terendah datang dari kategori mindful. Definisi quality over quantity yang sebenarnya. “Ketenangan itu bukan soal berapa lama, tapi seberapa terasa. Kalau sekali main sudah membuat ‘lega’, artinya tujuan mindful-nya berhasil,” tambah Irma.

9. Ambil JEDA 10 detik, biar gak gampang terpantik

Mayoritas warga memulai JEDA dengan mood biasa aja, bahkan bete. Namun, setelah JEDA 10 detik, tercatat 7 dari 10 warga mengaku lebih tenang dan santai.

10. Keputusan sadar butuh JEDA sebentar

Cuma 10 detik aja kok di www.jeda10detik.com

Temuan ini kemudian dibagikan dalam forum Ruang JEDA: “Ambil JEDA 10 Detik untuk Tidak Terpantik”, yang menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor untuk melihat fenomena ini dari berbagai perspektif.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyoroti relevansi temuan ini dalam konteks literasi digital. Ia mengapresiasi langkah Blibli dalam menghadirkan inisiatif JEDA. Komdigi Blokir 13.000 Nomor Telepon Scam Call, Ada Ribuan yang Catut Nama Pejabat Publik

Menurutnya, temuan dari hasil social experiment ini memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan hanya akses terhadap informasi, tetapi bagaimana masyarakat meresponsnya. Di tengah arus yang begitu cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi menjadi bagian penting dari literasi digital. ”Pendekatan seperti JEDA menjadi contoh konkret bagaimana edukasi bisa dikemas secara sederhana, relevan, dan mudah diterapkan dalam keseharian,” ungkapnya.

Kepala Grup Pelindungan Konsumen, Departemen Surveillans Sistem Pembayaran dan Pengawasan Perlindungan Konsumen BI, Diana Yumanita melihat jeda sebagai bagian penting dari mitigasi risiko. Menurutnya, dalam banyak kasus, risiko transaksi tidak hanya terjadi karena sistem yang lemah, tetapi juga karena keputusan yang diambil terlalu cepat tanpa verifikasi.

”Kebiasaan sederhana seperti ambil jeda 10 detik seperti ini dapat menjadi lapisan perlindungan pertama bagi masyarakat. Ini sejalan dengan upaya kami dalam mendorong edukasi dan pelindungan konsumen di sektor keuangan,” jelasnya.

Kementerian Perdagangan yang juga turut mendukung inisiatif JEDA. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Immanuel Sibero Tarigan menegaskan penguatan perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku konsumen itu sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Etik Asosiasi Fintech Indonesia memanggil PT Indosaku Digital Teknologi atau Indosaku untuk menjalani sesi dengar pendapat dan klarifikasi resmi menyusul insiden penyalahgunaan layanan pemadam kebakaran dalam aktivitas penagihan di Semarang. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran etik yang dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap industri financial technologi (fintech) alias pinjaman online (pinjol).

“Aftech memandang penyalahgunaan layanan darurat publik dalam bentuk apa pun sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh etik, karena berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat dan menghambat pelayanan terhadap kondisi darurat yang sesungguhnya. Kepercayaan publik bukan hal yang cukup dijawab dengan pernyataan. Setiap insiden yang menyentuh kepercayaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Itulah mengapa Dewan Etik Aftech memandang penting untuk memanggil Indosaku secara langsung, untuk memperoleh gambaran yang utuh atas apa yang terjadi," ujar Ketua Dewan Etik Aftech, Harun Reksodiputro, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Insiden tersebut bermula dari tindakan seorang debt collector yang membuat laporan palsu kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang untuk kepentingan penagihan kepada nasabah. Aftech menyatakan prihatin atas peristiwa tersebut dan menilai praktik semacam itu tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tata kelola industri fintech.

Harun menjelaskan, proses klarifikasi dilakukan berdasarkan Kode Etik Terintegrasi Aftech yang mengatur prinsip integritas, akuntabilitas, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen bagi seluruh anggota asosiasi, termasuk dalam pelaksanaan fungsi penagihan.

Menurut dia, penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan, termasuk vendor penagihan dan agen collection di lapangan.

“Tanggung jawab tersebut harus didukung melalui standar kepatuhan, mekanisme pengawasan, akuntabilitas yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam operasional layanan. Tindakan yang merendahkan martabat konsumen serta menimbulkan keresahan sosial bukanlah cerminan nilai-nilai yang dijunjung oleh industri fintech Indonesia. Setiap konsumen berhak diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi. Dewan Etik tidak memberi ruang bagi praktik yang mencederai prinsip-prinsip tersebut," tegas Harun.

Dalam sesi dengar pendapat, Indosaku menyampaikan kronologi insiden, pola kerja sama dengan vendor collection, serta langkah penanganan yang telah dilakukan perusahaan. Dewan Etik Aftech mencatat sejumlah tindakan korektif yang dilakukan Indosaku, antara lain memutus hubungan dengan agen collection yang terlibat, menghentikan kerja sama dengan vendor collection terkait, serta memperkuat fungsi pengawasan, quality control, monitoring, audit, dan evaluasi vendor.

Aftech juga meminta Indosaku memperkuat tata kelola penagihan melalui peningkatan pengawasan terhadap vendor dan agen collection, penguatan evaluasi vendor, serta perbaikan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

“Dewan Etik Aftech akan terus melakukan pemantauan atas implementasi langkah perbaikan tersebut. Apabila diperlukan, Dewan Etik Aftech dapat meminta klarifikasi tambahan, memanggil kembali Indosaku untuk dengar pendapat lanjutan, maupun mengambil langkah lain yang dipandang perlu sesuai dengan Kode Etik Aftech dan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Harun.

Aftech turut menyatakan dukungan terhadap langkah pengawasan dan penanganan kasus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan. Asosiasi tersebut mendorong seluruh pihak terkait bersikap kooperatif dan mengikuti proses pengawasan maupun penegakan hukum yang berlaku.

Menurut Harun, insiden tersebut harus menjadi momentum bagi industri fintech nasional untuk memperkuat tata kelola penagihan digital, pengawasan pihak ketiga, dan perlindungan konsumen.

“Aftech meyakini bahwa praktik yang diduga terjadi dalam insiden ini tidak mencerminkan komitmen dan praktik mayoritas penyelenggara fintech yang menjalankan layanan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan. Industri fintech berdiri di atas tiga pilar utama: kepercayaan konsumen, inovasi yang bertanggung jawab, dan pelindungan konsumen yang kuat,” kata Harun.

Ia menambahkan, Aftech akan terus berkoordinasi dengan regulator dan pemangku kepentingan guna memperkuat standar kepatuhan, tata kelola, dan perlindungan konsumen di industri fintech Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur dan menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/52026) lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan kebijakan tersebut dilakukan menyikapi perkembangan harga bahan bakar penerbangan (avtur) yang mengalami kenaikan, sekaligus juga untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.

"Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan," ujar Lukman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Lukman menyampaikan persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku. Berdasarkan evaluasi harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Mei 2026, harga avtur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter, Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan (fuel surcharge) maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

"Penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026," lanjutnya.

Lukman menegaskan kebijakan fuel surcharge merupakan mekanisme yang telah diatur pemerintah untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dan menjaga keberlangsungan layanan transportasi udara nasional. Dia menyampaikan penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan secara daring menaikkan biaya layanan untuk sementara waktu. Hal ini disampaikan menteri saat disinggung perihal rencana sejumlah platform penjualan daring kembali menaikkan biaya layanan pada Mei ini.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu,” kata Maman usai kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali, Rabu (13/5/2026).

Maman menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan pertemuan yang salah satunya membahas aturan kontrak. Dalam aturan tersebut, ketika marketplace dengan UMKM sudah melakukan perjanjian selama satu tahun maka mereka tidak berhak mengubah biaya layanan secara sembarangan.

“Kalau sudah ada perjanjian satu tahun ya harga jangan sembarang dinaikkan. Artinya, kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi tiga bulan atau dua bulan sebelumnya agar terbangun keadilan,” ujarnya.

Menteri UMKM menegaskan apabila terdapat platform marketplace yang melanggar pembahasan dalam pertemuan tersebut maka akan ditindak sebab hal itu sudah menjadi kesepakatan rapat.

Maman sendiri menegaskan untuk persoalan biaya layanan yang terus mencekik pelaku usaha mikro ini, pemerintah berada pada posisi memberikan keamanan, melindungi, dan meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di marketplace.

Namun, ada proses yang masih berjalan, yaitu Kementerian UMKM bersama kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi pembahasan untuk menyiapkan mekanisme dan regulasi sebagai payung hukum bagi pelaku UMKM dan penyedia platform.

Berangkat dari kejadian ini, Menteri UMKM ingin mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing UMKM. Di sisi lain, pemerintah juga ingin memperhatikan keberlangsungan marketplace yang menjadi tempat berjualan pelaku usaha mikro secara daring.

“Karena suka ataupun tidak suka, ini adalah satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai tentunya yang lain juga akan tersakiti, kalau ada satu yang tersakiti tentunya yang lain juga akan tercederai,” kata dia.

“Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan. Yang pertama menjaga ekosistem pasar digital ini sehat, itu dulu. Kedua, arahan dari Pak Presiden wajib melindungi UMKM, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” kata Maman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan. Budi mengatakan revisi aturan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan digital atau e-commerce yang mencakup penjual (seller), platform, dan konsumen.

“Sekarang Kemendag sedang merevisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, salah satu poin perubahan dalam revisi aturan tersebut berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual.

“Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya. Biaya admin atau biaya apa pun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform-nya,” ujarnya.

Selain transparansi biaya, pemerintah juga mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemendag juga mewajibkan platform menyediakan layanan pengaduan dengan service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi kepentingan konsumen maupun penjual apabila terjadi permasalahan dalam transaksi digital.

Budi mengatakan pemerintah ingin menciptakan hubungan yang setara antara penjual dan platform dalam ekosistem perdagangan digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

“Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen harus dilindungi,” ucapnya.

Pertumbuhan industri kripto dan crypto exchange Indonesia saat ini harus diimbangi dengan perlindungan konsumen

Jakarta (ANTARA) - Pelaku perdagangan aset kripto atau crypto exchange Indodax menyatakan industri aset digital kini dituntut untuk tumbuh secara lebih transparan, bertanggung jawab, serta mampu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian menyatakan industri keuangan digital Indonesia kini memasuki fase yang semakin matang, di mana kepercayaan, perlindungan konsumen, dan inklusi keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan pertumbuhan industri.

"Pertumbuhan industri kripto dan crypto exchange Indonesia saat ini harus diimbangi dengan perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola yang kuat agar ekosistem dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pengguna platform aset keuangan digital telah mencapai 17,17 juta pengguna dengan total 77,32 juta transaksi sepanjang tahun berjalan.

"Dalam industri aset digital, kepercayaan bukan hanya faktor pendukung, tetapi fondasi utama," ujar Aloysia dalam Rapat Umum Anggota AFTECH 2026.

Menurut dia penguatan regulasi dan literasi menjadi dua elemen penting dalam membangun industri aset digital yang lebih matang.

Ke depan, tambahnya pertumbuhan industri aset digital Indonesia akan semakin ditentukan oleh kemampuan pelaku industri dalam menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang baik.

"Dengan dukungan regulasi yang semakin matang serta kolaborasi antara regulator dan industri, kami optimistis ekosistem keuangan digital Indonesia dapat terus berkembang secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.

Senada dengan itu Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir menegaska industri keuangan digital Indonesia kini memasuki fase yang lebih matang, pelaku industri tidak lagi hanya berfokus pada perebutan pangsa pasar, melainkan mulai menempatkan tata kelola, kepatuhan, dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama pertumbuhan industri.

Menurut dia penting membangun inovasi yang "secure by design" dan "responsible by design", agar perkembangan teknologi keuangan dapat memberikan dampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas.

Ia menilai industri digital Indonesia saat ini memiliki cerita pertumbuhan yang positif dan semakin menunjukkan fondasi bisnis yang lebih sehat dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan inovasi di sektor keuangan digital harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan penguatan kepercayaan publik.

Menurutnya, pertumbuhan industri tidak boleh hanya berorientasi pada ekspansi bisnis semata, tetapi juga perlu memastikan keamanan dan keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

Dia menegaskan teknologi seperti artificial intelligence, big data analytics, cloud computing, hingga blockchain akan semakin berperan sebagai enabler dalam memperluas inklusi dan efisiensi layanan keuangan digital, termasuk menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelaku industri keuangan digital menilai perlindungan konsumen menjadi faktor kunci menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor aset digital di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi, industri dinilai mulai beralih dari fokus ekspansi menuju penguatan kepercayaan publik dan tata kelola.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pengguna platform aset keuangan digital mencapai 17,17 juta dengan total 77,32 juta transaksi sepanjang tahun berjalan. Pertumbuhan tersebut mendorong regulator dan pelaku industri menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama pengembangan ekosistem.

Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Umum Anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) 2026 di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian mengatakan, perkembangan industri aset digital menuntut pelaku usaha menjaga transparansi serta perlindungan pengguna.

“Dalam industri aset digital, kepercayaan bukan hanya faktor pendukung, tetapi fondasi utama. Pertumbuhan industri kripto dan crypto exchange Indonesia saat ini harus diimbangi dengan perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola yang kuat agar ekosistem dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Aloysia dalam siaran pers, Selasa (12/5/2026).

Menurut Aloysia, tema ‘Guarding Trust and Creating Greater Economic Impact’ yang diangkat AFTECH tahun ini mencerminkan kebutuhan industri untuk membangun pertumbuhan yang lebih bertanggung jawab di tengah meningkatnya adopsi teknologi finansial.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan industri keuangan digital Indonesia memasuki fase yang lebih matang. Pelaku industri kini mulai menempatkan kepatuhan regulasi dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama pertumbuhan, bukan sekadar perebutan pangsa pasar.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi yang secure by design dan responsible by design agar teknologi keuangan mampu memberikan dampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas.

Senada, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan inovasi sektor keuangan digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen. Menurutnya, pertumbuhan industri perlu memastikan keamanan ekosistem dan keberlanjutan jangka panjang.

Friderica menambahkan teknologi seperti artificial intelligence, big data analytics, cloud computing, hingga blockchain akan semakin berperan dalam memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi layanan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya belum terlayani optimal.

Indodax menilai penguatan regulasi dan literasi menjadi elemen penting dalam membangun industri aset digital yang lebih matang. Selain memperkuat sistem keamanan dan transparansi platform, perusahaan juga mendorong edukasi publik agar masyarakat memahami potensi dan risiko investasi aset kripto secara lebih bijak.

“Pada akhirnya, industri aset digital termasuk kripto bukan hanya soal teknologi atau pertumbuhan transaksi, tetapi juga tentang bagaimana membangun rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat. Kami percaya, ekosistem yang sehat hanya bisa tercipta ketika inovasi berjalan seiring dengan perlindungan konsumen, edukasi, dan tata kelola yang baik,” kata Aloysia.

Ke depan, pelaku industri menilai pertumbuhan keuangan digital Indonesia akan semakin ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan tata kelola. Dukungan regulasi serta kolaborasi antara regulator dan industri dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga ekosistem tetap sehat dan inklusif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri keuangan digital Indonesia dinilai memasuki fase yang semakin matang, di mana aspek kepercayaan, perlindungan konsumen, dan inklusi keuangan menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, jumlah pengguna platform aset keuangan digital telah mencapai 17,17 juta pengguna dengan total 77,32 juta transaksi sepanjang tahun berjalan.

Di tengah pertumbuhan tersebut, pelaku industri dan regulator, termasuk Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan OJK, menilai inovasi di sektor keuangan digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen.

Komitmen tersebut kembali disoroti dalam Rapat Umum Anggota AFTECH 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bagi INDODAX sebagai perusahaan crypto exchange yang terdaftar dan diawasi OJK, perkembangan industri saat ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari sekadar pertumbuhan menuju penguatan kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Dalam industri aset digital, kepercayaan bukan hanya faktor pendukung, tetapi fondasi utama," kata Chief Marketing Officer INDODAX Aloysia Dian dalam siaran pers.

"Pertumbuhan industri kripto dan crypto exchange Indonesia saat ini harus diimbangi dengan perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola yang kuat agar ekosistem dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Aloysia.

Industri dinilai masuk fase lebih matang

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan, industri keuangan digital Indonesia kini memasuki fase yang lebih matang.

Menurut dia, pelaku industri tidak lagi hanya berfokus pada perebutan pangsa pasar, tetapi mulai menempatkan tata kelola, kepatuhan, dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama pertumbuhan industri.

Pandu juga menyoroti pentingnya membangun inovasi yang secure by design dan responsible by design agar perkembangan teknologi keuangan dapat memberikan dampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas.

Ia menilai, industri digital Indonesia saat ini memiliki cerita pertumbuhan yang positif dan menunjukkan fondasi bisnis yang lebih sehat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan bahwa inovasi di sektor keuangan digital harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan penguatan kepercayaan publik.

Menurut Friderica, pertumbuhan industri tidak boleh hanya berorientasi pada ekspansi bisnis semata, tetapi juga harus memastikan keamanan dan keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

Friderica juga mengatakan, teknologi seperti artificial intelligence, big data analytics, cloud computing, hingga blockchain akan semakin berperan sebagai enabler dalam memperluas inklusi dan efisiensi layanan keuangan digital.

Teknologi tersebut dinilai dapat membantu menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

Literasi dan regulasi jadi fokus

Sebagai perusahaan crypto exchange yang telah terdaftar dan diawasi OJK, INDODAX menilai penguatan regulasi dan literasi menjadi dua elemen penting dalam membangun industri aset digital yang lebih matang.

Selain memperkuat sistem keamanan dan transparansi platform, INDODAX juga mengaku aktif mendorong edukasi melalui berbagai program literasi agar masyarakat dapat memahami potensi dan risiko investasi aset kripto secara lebih bijak.

“Pada akhirnya, industri aset digital termasuk kripto bukan hanya soal teknologi atau pertumbuhan transaksi, tetapi juga tentang bagaimana membangun rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat. Kami percaya, ekosistem yang sehat hanya bisa tercipta ketika inovasi berjalan seiring dengan perlindungan konsumen, edukasi, dan tata kelola yang baik,” kata Aloysia.

Ke depan, INDODAX menilai pertumbuhan industri aset digital Indonesia akan semakin ditentukan oleh kemampuan pelaku industri dalam menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang baik.

Dengan dukungan regulasi yang dinilai semakin matang serta kolaborasi antara regulator dan industri, INDODAX optimistis ekosistem keuangan digital Indonesia dapat terus berkembang secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena migrasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari platform e-commerce seperti TikTok Shop dan Shopee mulai menjadi sorotan pemerintah. Kenaikan biaya logistik hingga potongan komisi atautake ratedinilai makin menekan margin pelaku usaha di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Langkah ini dilakukan untuk merespons berbagai persoalan yang muncul di sektor e-commerce.

“Jadi sekarang kami sedang mempersiapkan revisi Permendag [Permendag 31/2023] mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tetapi kan saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” kata Budi dalam acara Hari Konsumen Nasional 2026 di Anjungan Sarinah, Minggu (10/5/2026).

Budi menjelaskan revisi Permendag 31/2023 tersebut diarahkan untuk memperbaiki keseimbangan ekosistem antara platform, penjual (seller), hingga konsumen.

“Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini makin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” terangnya.

Dia menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh pihak dalam ekosistem digital dapat berjalan beriringan tanpa ada pihak yang dirugikan. Di samping itu, dia juga memastikan revisi Permendag 31/2023 tidak akan tumpang tindih dengan aturan yang tengah digodok Kementerian UMKM melalui Permen UMKM.

“E-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tetapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan,” ujarnya.

Adapun terkait kemungkinan pengaturan biaya logistik dalam revisi beleid tersebut, Budi mengatakan hal itu masih dibahas lintas kementerian dan lembaga. Namun, dia menargetkan revisi Permendag 31/2023 akan rampung dalam waktu dekat atau pada Mei 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyebut pelaku usaha mikro kecil (UMK) pada dasarnya akan memilih kanal penjualan yang paling efisien dan menguntungkan.

“Kemendag telah berkoordinasi dengan platform marketplace dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami perkembangan di lapangan agar ekosistem digital tetap sehat, kompetitif, dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha,” kata Iqbal kepadaBisnis, Senin (11/5/2026).

Iqbal mengatakan pemerintah terus mendorong keseimbangan antara keberlanjutan bisnis platform dan kemampuan seller untuk berkembang secara sehat. Menurutnya, prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil menjadi kunci menjaga keseimbangan antara platform, sektor logistik, dan UMKM.

“Kami mendorong prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil. Tujuannya agar platform tetap inovatif, sektor logistik tetap bertumbuh, dan UMKM tidak terbebani secara berlebihan,” ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller agar ekosistem perdagangan digital tetap kondusif dan kompetitif, khususnya bagi produk lokal.

Di tengah meningkatnya tren seller yang mulai berjualan di luar marketplace, Kemendag juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan berbagai kanal digital sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha masing-masing. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar melalui penerapan strategi multichannel maupun omnichannel.

Kendati demikian, dia menilai migrasi seller dari marketplace belum akan mengganggu pertumbuhan transaksi digital nasional secara signifikan.

“Transaksi digital nasional masih akan terus tumbuh. Pertumbuhan maupun nilai transaksi e-commerce nasional pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya terkait perpindahan atau migrasi seller dari marketplace,” kata Iqbal.

Ke depan, Iqbal menambahkan pemerintah akan terus mencermati perkembangan ekosistem perdagangan digital secara menyeluruh guna memastikan iklim usaha tetap sehat serta memberikan manfaat bagi UMKM maupun konsumen.

Beban Biaya Makin Berat

Di balik angka transaksi yang terus tumbuh, tekanan di tingkat seller justru makin terasa. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada awal perkembangan perdagangan digital, UMKM masuk ke marketplace karena kemudahan akses pasar yang sebelumnya sulit dijangkau.

"Dengan adanya platform e-commerce itu akhirnya bisa dikenal secara meluas karena informasi dan terkait dengan produk jualannya ini kan dalam satu marketplace yang dilihat oleh banyak orang, oleh konsumen yang jauh lebih luas," kata Faisal.

Namun ketika posisi tawar platform menguat, tekanan biaya mulai berbalik arah.

"Ketika ada kenaikan biaya, misalnya biaya logistik, karena faktor perang atau energi dan lain-lain, ini kemudian platform e-commerce yang berada dalam [posisi tawar] bargaining position yang lebih tinggi ketika ada tekanan biaya, ini biasanya dibebankan kepada mitranya," ujarnya.

Bagi UMKM dengan margin tipis, perhitungan bisnis pun berubah.

"Ketika usaha mikro dan kecil tersebut melihat bahwa manfaat dari akses pasarnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, wajar kalau kemudian secara logika bisnis dia keluar," ucap Faisal.

Meski demikian, Faisal mengingatkan bahwa berjualan di luar platform bukan tanpa risiko, terutama soal kepastian pembayaran dan potensi penipuan transaksi.

"Jadi ini yang harus diatasi oleh pemerintah untuk memastikan hubungan bisnis antara platform e-commerce dengan UMKM yang lebih saling menguntungkan," ujarnya.

Rincian Biaya Layanan Program Opsional Gratis Ongkir XTRA

Program	Kategori Produk	Produk Ukuran Biasa	Produk Ukuran Khusus
Rincian Biaya Layanan Program Opsional Gratis Ongkir XTRA	A	1%	2,50%
	B	2%	3,50%
	C	3,50%	5%
	D	5,50%	7%
	E	6%	7,50%
	F	6,50%	8%
	G	7,50%	9%
	H	8%	9,50%
	Semua Kategori	Rp40.000 per kuantitas produk	Rp60.000 per kuantitas produk

Sumber: Shopee, diolah

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha. Dia mencatat take rate yang dibebankan marketplace kepada seller sudah mencapai sekitar 18% dari nilai penjualan, dengan sedikitnya sembilan jenis potongan biaya, sebelum kenaikan terbaru pada Mei 2026. Setelah kenaikan, angkanya disebut telah melampaui 20%.

"Persentase tersebut tentu memberatkan sebagian seller marketplace, khususnya yang masih skala UMKM, karena menggerus margin yang sudah tipis di tengah persaingan yang sangat ketat di marketplace dan melemahnya daya beli masyarakat," kata Izzudin ketika dihubungi.

Konsentrasi pasar yang kini hanya menyisakan dua pemain dominan, yakni Shopee dan Tokopedia–TikTok Shop, membuat posisi tawar platform terhadap seller makin kuat. Izzudin menilai kondisi ini membuat tekanan biaya cenderung dibebankan ke sisi penjual, bukan konsumen.

Izzudin menambahkan tidak semua UMKM siap membangun kanal penjualan mandiri. Membangun website atau berjualan lewat media sosial membutuhkan sistem pembayaran, logistik, dan strategi pemasaran tersendiri.

"Ketika UMKM memutuskan untuk berjualan di luar marketplace, UMKM memiliki tantangan untuk menjadi top of mind para konsumen karena pembeli harus dengan sengaja mencari produk dari UMKM tersebut di mesin pencarian," ujarnya.

Dalam jangka pendek, Izzudin menilai kenaikan take rate belum akan mengubah peta bisnis e-commerce nasional karena masih banyak seller yang bergantung pada sistem marketplace. Namun dia meminta pemerintah segera merespons.

"Pemerintah harus segera merespons keluhan seller ini agar memastikan UMKM tetap mampu memiliki daya saing dan bahkan naik kelas," ujarnya.

Berdasarkan laporan Brief Update Indef bertajukParadoks Pertumbuhan Ekosistem Digital UMKM Indonesia, jumlah usaha yang menggunakan e-commerce mencapai sekitar 4,4 juta usaha pada 2024. Namun, tingkat adopsi baru sekitar 42%, yang berarti lebih dari separuh pelaku usaha belum memanfaatkan platform digital.

Laporan tersebut juga mencatat tiga tantangan terbesar UMKM di marketplace yakni persaingan ketat sebesar 96,46%, kritik konsumen yang memengaruhi reputasi usaha sebesar 96,07%, serta keterbatasan keterampilan digital tenaga kerja sebesar 83,46%.

Indef menilai digitalisasi UMKM di Indonesia masih dangkal. Di satu sisi, makin banyak UMKM masuk ke e-commerce, tetapi kemampuan monetisasi dan daya saing mereka justru melemah akibat tingginya biaya marketplace, biaya logistik, serta dominasi produk impor murah dari China.

Ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan, banyak yang menyebutnya sebagai awal tonggak reformasi. Klaim itu tidak sepenuhnya salah. Undang-undang ini berangkat dari keyakinan bahwa negara perlu hadir melindungi warga di hadapan kekuatan pasar.

Setelah lebih dari dua puluh lima tahun, pola distribusi dan konsumsi berubah drastis. Transaksi yang dulu mensyaratkan pertemuan langsung kini berpindah ke layar ponsel. Semua bisa dipenuhi dari genggaman tangan. Namun undang-undang itu belum juga mengalami pembaruan substansial sampai hari ini. Posisi konsumen tetap berada di posisi semula, lemah dan terjepit di antara negara yang lamban merespons dan pelaku usaha yang semakin dominan.

Kesenjangan ini bukan sekadar soal ketertinggalan regulasi. Menyebutnya demikian pada akhirnya hanya akan membawa kita pada penyederhanaan persoalan, seolah ini hanya urusan teknis dan tentang kecepatan birokrasi belaka.

Justru, yang lebih tepat membacanya sebagai cerminan pilihan politik, tentang siapa sesungguhnya yang hendak dilindungi ketika kepentingan konsumen berbenturan dengan kepentingan bisnis. Celakanya, selama dua dekade lebih, jawaban atas pertanyaan itu selalu konsisten, perlindungan itu bukan berdiri di sisi konsumen.

Ilusi Perlindungan Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga paling jujur menggambarkan kondisi ini. Secara normatif, BPSK adalah garda depan perlindungan konsumen, lembaga tempat warga seharusnya bisa mengadu dan mendapat pembelaan.

Sayang dalam praktiknya, lembaga ini seperti tidak punya taring. Masalahnya berlapis. BPSK berada di bawah struktur dinas pemerintah daerah, bergantung pada anggaran dan prioritas kepala daerah yang jarang menempatkan sengketa konsumen di urutan atas.

Putusan BPSK juga tidak memiliki daya eksekusi mengikat, sehingga pelaku usaha bisa mengabaikannya tanpa konsekuensi hukum berarti. Maka, karena posisinya seolah sulit untuk mendapatkan independensi, lembaga ini sekaligus rentan terseret kepentingan lokal yang tidak selalu berpihak pada konsumen.

Akibatnya mudah ditebak. Konsumen susah payah mengadukan kasusnya, lalu mendapati proses berlarut, putusan diabaikan, dan akhirnya memilih diam. Pelaku usaha belajar bahwa tidak ada biaya nyata dari melanggar hak konsumen.

Ralph Nader, aktivis konsumen Amerika yang mendorong lahirnya regulasi keselamatan produk di AS pada 1960-an, pernah menulis bahwa efektivitas perlindungan konsumen bukan soal banyaknya aturan, melainkan ada tidaknya mekanisme yang membuat pelanggaran menjadi mahal bagi pelaku usaha. Ukuran itu belum terpenuhi di Indonesia, dan tampaknya belum menjadi agenda mendesak bagi siapa pun saat ini.

Rapuhnya Regulasi di Era Digital

Ketika ekonomi bergerak ke platform digital, kelemahan ini menemukan medan yang lebih luas. Beragam layanan berbasis aplikasi seperti e-commerce, transportasi daring, dan pinjaman online tumbuh dengan kecepatan yang tidak mampu diikuti regulasi.

OJK mencatat lebih dari 21.000 aduan konsumen terhadap perusahaan fintech sepanjang 2025, menyangkut bunga tidak transparan, penagihan kasar, dan akses data pribadi yang tidak pernah disetujui pengguna secara sadar. Mekanisme penyelesaiannya tidak pernah berubah. Lambat, tidak mengikat, dan tidak memberi efek jera. Pelaku usaha tahu persis kalkulasinya.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah praktik dark pattern. Hal ini ditunjukkan misalnya salah satunya dengan desain antarmuka yang cenderung rumit. Tidak ada regulasi Indonesia yang secara eksplisit melarang praktik ini. Platform mendefinisikan sendiri batas permainannya, dan konsumen tidak punya pilihan selain menerima.

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku penuh Oktober 2024 seharusnya menjadi koreksi atas kekosongan ini, tetapi lembaga pengawas yang diamanatkan UU itu sampai hari ini belum terbentuk. Tidak ada instansi berwenang menerima laporan, tidak ada yang bisa menjatuhkan sanksi. Regulasi ada di atas kertas, penegakannya belum ada di mana-mana.

Bandingkan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa (UE) yang bertugas untuk mengatur bagaimana organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi penduduk Uni Eropa. Institusi ini mewajibkan semua perusahaan melakukan pelaporan jika terjadi kebocoran data dalam waktu 72 jam. Sementara, warga juga berhak untuk meminta penghapusan data mereka kapan saja.

Penegakan regulasi ini tidak sekadar pepesan kosong. Misalnya saja pada 2023 lalu, Meta akhirnya diganjar dengan denda sebesar 1,2 miliar euro atau setara Rp19,5 triliun oleh regulator Irlandia karena telah melanggar ketentuan transfer data. Namun sayangnya, di Indonesia jika ada perusahaan yang melanggar, sanksi yang diberikan sangatlah ringan.

Menuju Konsumen Berdaulat

Persoalannya tidak berhenti pada kelembagaan dan regulasi. Ada dimensi kultural yang sama beratnya dan kerap luput dari perdebatan kebijakan. Budaya konsumsi Indonesia cenderung permisif. Pelanggaran terhadap hak konsumen lebih sering diterima sebagai nasib buruk daripada sebagai ketidakadilan yang bisa dituntut.

Kondisi ini tidak terbentuk tiba-tiba, melainkan tumbuh dalam struktur ekonomi-politik yang justru diuntungkan oleh rendahnya kesadaran kritis konsumen. Lewat berbagai kampanye iklan dan kebijakan, konsumsi lebih banyak didorong sebagai penanda status sosial. Proses konsumsi bukan lagi dimaknai sebagai hak yang perlu dimengerti dan diperjuangkan.

Dalam masyarakat seperti ini, nilai seseorang lebih sering diukur dari kemampuan membeli, bukan dari kesadaran memilih. Celah antara rendahnya literasi konsumen dan regulasi yang tidak adaptif itulah yang akhirnya menumbuhkan praktik bisnis yang cenderung merugikan konsumen secara berulang.

Kondisi ini tidak terbentuk tiba-tiba. Situasi ini tumbuh dalam struktur ekonomi-politik yang diuntungkan oleh warga yang tidak kritis. George Ritzer (1993), sosiolog yang dikenal lewat konsep McDonaldisasi, mengingatkan bahwa konsumsi modern dirancang untuk memaksimalkan efisiensi pelaku usaha, bukan kepuasan konsumen. Ketika literasi konsumen rendah dan regulasi tidak adaptif, celah itulah yang ditempati praktik bisnis predatoris.

Maka, melihat centang perenang di atas, reformasi mendesak perlu segera dilakukan setidaknya pada dua tingkatan. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus segera direvisi agar relevan dengan ekonomi digital, mencakup ketentuan soal dark pattern, perluasan tanggung jawab platform, dan juga menjadi dasar hukum bagi kompensasi langsung kepada konsumen yang dirugikan.

Pada saat bersamaan, BPSK harus direformasi menjadi lembaga quasi-judicial yang independen dari struktur pemerintah daerah, dengan putusan mengikat dan dapat dieksekusi tanpa perlu menunggu itikad baik pelaku usaha.

Tanpa dua perubahan itu, klaim bahwa negara hadir melindungi rakyat dari dominasi pasar akan terus menjadi pepesan kosong. Perlindungan konsumen bukan urusan teknis. Ini adalah cermin keberpihakan. Dan cermin itu, sampai hari ini, masih menunjukkan wajah buram.