Ekonom: Satgas Deregulasi Berpeluang Perkuat Kepercayaan Investor Terhadap RI
Presiden Prabowo berencana membentuk satgas deregulasi untuk memulihkan kepercayaan investor dengan menyederhanakan aturan.
(Bisnis.Com) 15/05/26 14:03 222161
Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya keluhan soal tumpang tindih aturan, mahalnya biaya usaha, hingga dugaan praktik pemerasan dalam proses perizinan.
Prabowo sebelumnya mengaku geram terhadap lamanya proses investasi di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, sejumlah negara pesaing mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan pekan.
Karena itu, Presiden meminta pembentukan satgas deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan serta memangkas praktik birokrasi yang dinilai menghambat investasi.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pembentukan satgas tersebut bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan sudah menyangkut kepastian usaha dan persepsi investor terhadap Indonesia.
Menurutnya, keluhan investor kini telah menyentuh inti iklim investasi, terutama setelah muncul surat dari China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden terkait regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.
“Satgas ini mendesak bukan hanya untuk merapikan aturan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan bahwa Indonesia tetap ramah bagi investasi produktif,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).
Dia menilai momentum pembentukan satgas menjadi krusial karena Indonesia sedang membutuhkan investasi besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, memperkuat hilirisasi, memperluas basis manufaktur, dan menopang stabilitas rupiah.
Kontribusi investasi China sendiri dinilai sangat signifikan terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi mineral, logam dasar, energi, kawasan industri, hingga kendaraan listrik.
Berdasarkan data 2025, China tercatat menjadi sumber investasi terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai US$7,5 miliar, setelah Singapura sebesar US$17,4 miliar dan Hong Kong sebesar US$10,6 miliar.
Pada kuartal I/2026, investasi asing langsung tercatat masih tumbuh 5,2% menjadi US$15,5 miliar, dengan sektor logam dasar menjadi penerima terbesar senilai US$3,7 miliar.
Namun, Josua mengingatkan berbagai hambatan regulasi mulai memengaruhi minat ekspansi investor China, khususnya di sektor nikel dan kendaraan listrik.
Investor disebut menyoroti kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan royalti mineral, pemeriksaan pajak yang makin intensif, aturan visa kerja yang lebih rumit, rencana bea keluar baru, hingga perubahan harga patokan mineral nikel.
Menurut dia, perubahan mendadak harga patokan nikel bahkan berpotensi meningkatkan biaya bijih nikel hingga sekitar 200% dan mengganggu proyek yang sudah berjalan.
“Ini sinyal serius. Investasi belum runtuh, tetapi minat ekspansi bisa tertahan bila biaya usaha dan ketidakpastian aturan terus naik,” ujarnya.
Josua menilai satgas deregulasi hanya akan efektif jika memiliki mandat jelas, kewenangan lintas kementerian, tenggat penyelesaian yang tegas, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau publik.
Pemerintah sebenarnya dinilai telah memiliki model awal melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah yang menangani berbagai hambatan investasi lintas sektor.
Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah konkret, bukan sekadar forum koordinasi tambahan.
“Kuncinya satgas harus bekerja sebagai pemotong simpul, bukan pengumpul keluhan,” kata Josua.
Dia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan aturan pusat dan daerah yang saling bertabrakan, mengidentifikasi kebijakan paling mengganggu sektor prioritas, serta memastikan tidak ada regulasi kementerian yang bertentangan dengan arah investasi nasional.
Meski demikian, Josua menegaskan deregulasi tidak boleh mengorbankan penegakan hukum. Pemerintah tetap perlu membedakan antara penindakan terhadap pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lingkungan dengan perubahan aturan mendadak yang menciptakan ketidakpastian bagi investor patuh.
Jika pemerintah gagal merespons keluhan investor besar seperti China, dia memperingatkan terdapat risiko perlambatan ekspansi proyek hilirisasi, terganggunya rantai pasok nikel dan kendaraan listrik, hingga potensi pergeseran investasi ke negara pesaing.
Dalam kondisi rupiah tertekan dan kompetisi investasi regional makin ketat, kegagalan menjaga kepastian regulasi dinilai dapat meningkatkan biaya modal sekaligus melemahkan daya tarik investasi jangka panjang Indonesia.
#satgas-regulasi #kepercayaan-investor #prabowo-subianto #deregulasi-indonesia #investasi-indonesia #keluhan-investor #proses-investasi #satgas-deregulasi #iklim-investasi #investasi-china #pertumbuhan