JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Salah satunya melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran,” Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Untuk itu, Fithrah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujarnya.

Fithra menjelaskan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satunya, munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” katanya.

Prasetyo meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8%,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Andri Mulyono, Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Andri Mulyono keluar Gedung Jampidsus mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, lengkap borgol yang mengikat kedua tangannya.

Dengan wajah lesunya, Andri menuju mobil tahanan didampingi oleh tim penyidik. Tak ada sepatah katapun yang disampaikannya kepada awak media. Dia terlihat pasrah dengan langkah yang cepat masuk ke dalam mobil tahanan.

"Saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Dirdik Jampidus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi persnya, Jumat (12/6/2026) malam.

Kasus ini bermula pada awal tahun 2025 ketika Andi Mulyono melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan profil PT Yasa Arta Trimanunggal guna mendapatkan proyek pengadaan barang dan logistik di lingkungan BGN.

Pasca-pertemuan tersebut, Andri Mulyono mendapatkan informasi mengenai rencana pengadaan sepeda motor listrik.

"Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut," ujarnya.

Menariknya, PT Yasa Arta Trimanunggal sendiri ternyata tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan proyek pengadaan motor listrik tersebut.

"PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai," tuturnya.

Untuk menyiasati persyaratan tersebut, AM bekerja sama dengan salah seorang berinsial AA untuk mengakuisisi sebuah perusahaan agar dapat memenangkan tender tersebut.

"Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara AM bekerja sama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan," kata Syarief.

Tak hanya melakukan kongkalikong dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), Andri juga melakukan penggelembungan harga atau mark up dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.

"Bahwa Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark-up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut," ucapnya.

Dia menyebut, perbuatan ini terjadi setelah adanya pengondisian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilakukan oleh pihak BGN bersama Andri Mulyono.

Lebih lanjut, kata dia, Andri juga disebut telah melawan hukum karena telah menerima pembayaran penuh sebesar 100 persen. Pembayaran ini didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dimanipulasi, seolah-olah proses perakitan motor telah selesai dan memenuhi spesifikasi.

"Padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan BGN," pungkasnya.

Atas perbuatannya, AM disangka melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tersangka Andri Mulyono selaku Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal tak hanya melakukan kongkalikong dengan pejabat pembuat komitmen (PPK). Andrijuga melakukan penggelembungan harga atau mark up dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi persnya yang digelar di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

"Bahwa Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark-up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut," kata Syarief.

Dia menyebut, perbuatan ini terjadi setelah adanya pengondisian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilakukan oleh pihak BGN bersama Andri Mulyono.

Lebih lanjut, kata dia, Andri juga disebut telah melawan hukum karena telah menerima pembayaran penuh sebesar 100 persen. Pembayaran ini didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dimanipulasi, seolah-olah proses perakitan motor telah selesai dan memenuhi spesifikasi.

"Padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan BGN," ujarnya.

Atas perbuatannya, AM disangka melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

PAPUA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menepis TNI memaksa Yasinta Moiwend atau Mama Sinta berangkat ke Jakarta. Berkembangnya isu tersebut tidak lepas dari kurangnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga memunculkan asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," kata Mayjen Frits, Kamis (11/6/2026).

Menurut Mayjen TNI Frits, klarifikasi utama justru datang dari Mama Yasinta sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian tersebut. Frits menyebut, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tidak pernah ada pemaksaan ataupun tindakan penculikan.

“Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses keberangkatan. Mayjen TNI Frits menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan. “Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Lihat video: Mama Sinta Buka Suara, Bantah Isu Intimidasi Aparat dalam Film Pesta Babi



Mayjen TNI Frits menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta. "Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi. "Kita harus melihat fakta dari yang bersangkutan langsung, jangan sampai informasi yang tidak benar justru memperkeruh situasi,” katanya.

Dengan penegasan ini, TNI berharap polemik terkait Mama Sinta tidak berkembang menjadi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas, khususnya di wilayah Papua Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan, Titin Rita Lestari, dan pihak swasta bernama Augus Dwianggara terkait kasus dugaan korupsi Bupati Muara Enim, Edison.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, keduanya turun dari ruang pemeriksaan pada pukul 10.12 WIB setelah menjalani pemeriksaan mendalam sejak Rabu (10/6/2026).

Sebelum masuk mobil tahanan, Titin membantah dirinya menerima uang dan menilai penahanannya tidak adil. Ia mengaku hanya sebagai pelaksana dalam perkara tersebut.

"Saya enggak terima uang ya. Ini enggak adil. Saya cuma pelaksana," katanya, Kamis (11/6/2026).

Saat kembali ditanya mengenai pihak yang diduga menerima aliran uang, Titin menyebut adanya keterlibatan berjenjang hingga ke tingkat pimpinan.

"Pimpinan saya berjenjang," ucapnya.

Sementara itu, Augus tidak memberikan pernyataan apa pun terkait kasus yang menjeratnya. KPK hingga kini belum membeberkan konstruksi perkara dan akan menyampaikannya dalam konferensi pers.

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Muara Enim Sumatra Selatan

Sebelum penetapan keduanya, KPK lebih dulu menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025–2030 Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; serta pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.

Abi Nurwardani diduga bertemu dengan Cory Erin Hardi, marketing PT Millenium Solusi Abadi, di sebuah hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan itu, Abi diduga menerima uang tunai Rp500 juta dari Cory.

PT Millenium Solusi Abadi merupakan supplier smart board ke PT My Technology yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sebelumnya. Selain itu, terdapat tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik ke depan dengan pemerintah daerah.

"Sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucap Achmad dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Para pihak menggunakan rekening nominee untuk menampung uang hasil korupsi atau melalui setoran tunai. Abi Nurwardani bertindak sebagai pengendali rekening.

Ia diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yakni 5% untuk bupati, 3% untuk kepala dinas, serta 1% untuk PPK dan bendahara.

Uang kepada Edison diberikan melalui orang kepercayaannya, Adi Triyadi, dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Edison.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan Cory Erin Hardi diduga melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyebut kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja. Kehadiran PSN Wanam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai PSN yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," katanya, Rabu (10/6/2026).

Apolo berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

Lihat video: Kunker Perdana di Merauke, Presiden Prabowo Bertemu Petani dan Masyarakat



"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang. Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua. "Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai peluang investasi Jepang pada proyek-proyek infrastruktur strategis DKI Jakarta, termasuk infrastruktur transportasi dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi investasi di level global.

"Ini nilainya pastinya besar karena ini proyek-proyek yang memerlukan teknologi, memerlukan standar-standar yang level internasional. Dan pada akhirnya kalau ini berjalan maka membawa citra positif kepada dunia internasional, Indonesia juga memiliki sarana-sarana transportasi publik yang terintegrasi berkualitas internasional," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa masyarakat global sendiri mengapresiasi infrastruktur-infrastruktur transportasi seperti MRT di Jakarta yang lebih bersih dan rapih.

"Jadi secara umum itu akan bagus gitu untuk membawa citra Indonesia dan juga secara de facto memang kita masih butuh investasi dari asing untuk berbagai sektor yang tentunya cocok dengan preferensi para investor. Kebetulan ini proyeknya adalah konstruksi, proyek transportasi yang nanti itu saya rasa kalau bidikannya salah satunya adalah investor Jepang saya rasa memang dalam konteks kredibilitas mereka dan seterusnya itu memang akan bisa membantu membawa citra Indonesia ke level internasional," katanya.

Sebagai informasi, peluang investasi Jepang pada proyek-proyek strategis di Kota Jakarta terus diupayakan untuk mengalami peningkatan. Hal itu dikatakan Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Sjahrir saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 4 – 6 Juni 2026.

Dubes Kartini menjelaskan, mengingat rekam jejak positif dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang telah berinvestasi besar pada MRT fase 1 dan pompa Waduk Pluit Timur, Jepang memiliki potensi besar untuk melanjutkan kolaborasi investasinya.

Selain bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Dubes Kartini juga melakukan pembahasan teknis hingga peninjauan langsung sejumlah proyek strategis Jakarta.

Dalam kunjungan lapangan ke fasilitas MRT Jakarta, Dubes Kartini meninjau progres pembangunan fase 2A yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan 2029.

“Kerja sama sister-province antara Jakarta dan Tokyo yang telah aktif terjalin sejak 1989 diperkuat dengan kehadiran lebih dari 10 ribu warga Jepang yang bekerja di 1.500 perusahaan di ibu kota. Saat ini ada 6 (enam) proyek strategis di wilayah DK Jakarta yang sangat berpotensi menyerap investasi lanjutan dari Jepang,” ujar Pramono Anung.

Untuk diketahui enam proyek strategis di wilayah DK Jakarta meliputi, Perluasan Pembangunan MRT Jakarta; Proyek Pembangunan Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ); Proyek ITF (Intermediate Treatment Facility) Sunter; Pembangunan Tanggul Pelindung Pantai NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) di pesisir utara; Proyek penguatan Sistem Polder Pompa Waduk Pluit Timur; dan Pembangunan LRT fase 2 dari Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium.

Kunjungan itu adalah sebagai tindak lanjut dari lawatan Gubernur Pramono Anung ke Tokyo pada akhir April 2026 lalu dan pertemuan dengan Gubernur Metropolitan Tokyo Yuriko Koike. Ditargetkan pada perayaan HUT ke-500 tahun kota Jakarta di tanggal 22 Juni 2027 akan diresmikan area komersial bawah tanah MRT Jakarta beserta jalur lanjutan dari Bundaran HI menuju Monas.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung berbagai langkah mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai batas atas kisaran proyeksi 5,1-5,9 persen, salah satunya didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung oleh berbagai langkah untuk mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia.

Hal ini seiring dengan membaiknya ekonomi dunia dengan pertumbuhan yang diperkirakan meningkat dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027.

Perry menyebutkan terdapat tiga faktor utama yang mendasari optimisme tersebut. Pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap prudent dengan defisit yang rendah dan terkendali, disertai realokasi anggaran yang lebih efisien, produktif dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Kedua, pelaksanaan program prioritas nasional yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Ketiga, penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meski kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, BI menyatakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, BI menyiapkan lima langkah melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.

Pertama, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Hingga 9 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp156,5 triliun, setelah sepanjang 2025 merealisasikan pembelian sebesar Rp332,14 triliun.

Kedua, peningkatan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui penurunan kewajiban giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga minggu pertama Mei 2026, realisasi KLM mencapai Rp424,7 triliun.

“Sektor-sektor prioritas pemerintah, kalau bank-bank menyalurkan kredit ke sana, tentu saja kami akan memberikan insentif likuiditas. Juga kami mendorong bank-bank untuk bagaimana semakin melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah,” kata Perry.

Ketiga, pelonggaran berbagai instrumen kebijakan makroprudensial serta percepatan penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, perbankan dan dunia usaha.

Keempat, percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan QRIS antarnegara, implementasi local currency transaction (LCT), serta pengembangan inovasi kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

“Kami akan terus perluas QRIS. setelah dengan Jepang, Tiongkok, Korea, kami mohon doa restu untuk kami perluas dengan Saudi Arabia untuk nanti jamaah umrah maupun haji, juga dengan India untuk turis dari India,” kata Perry.

Langkah terakhir atau kelima, memperluas pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif, baik konvensional maupun syariah, melalui 46 kantor perwakilan BI.

Program tersebut mencakup pengembangan wastra, komoditas kopi, hingga penguatan kemandirian ekonomi di pondok pesantren.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai upaya penjajakan peluang investasi dari Jepang pada proyek-proyek transportasi strategis DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan peluang sangat baik.

"Ini suatu peluang yang sangat baik dalam rangka untuk memperbanyak dan mempercepat pelayanan transportasi publik di Jakarta," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan dukungan dari pemerintah pusat dan transparansi kepada publik menjadi kunci jika Pemprov DKI ingin penjajakan investasi dari Jepang tersebut.

"Menurut saya, kaitan dengan upaya penjajakan investasi dari Jepang ini, kalau memang itu mau dikonkretkan memang harus ada dukungan dari pemerintah pusat," kata Trubus.

Transparansi kepada publik juga menjadi salah satu kunci agar ada keterbukaan dan transparansi sehingga masyarakat bisa mengetahui serta memahami skema-skema investasi yang akan diimplementasikan pada proyek-proyek transportasi strategis DKI Jakarta.

Trubus juga memandang bahwa penjajakan investasi Jepang berpeluang untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Ini membuka peluang-peluang lebih luas, termasuk lapangan pekerjaan dan sebagainya," katanya.

Sebagai informasi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir pernah melakukan kunjungan kerja ke DKI Jakarta untuk menjajaki potensi investasi dari Jepang pada sejumlah proyek strategis di provinsi tersebut.

Penjajakan ini dilakukan melalui pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran Pemprov, mulai dari pembahasan teknis hingga peninjauan langsung ke lapangan.

Selain itu kerja sama sister-province antara Jakarta dan Tokyo yang telah aktif terjalin sejak 1989 diperkuat dengan kehadiran lebih dari 10 ribu warga Jepang yang bekerja di 1.500 perusahaan di ibu kota.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam di Merauke, Papua Selatan berpeluang mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia. Tidak hanya itu, kehadiran PSN tersebut juga memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Fathan Putra Mardela dalam Diskusi Publik “Dampak Sosial Film Pesta Babi terhadap Perlindungan dan Hak Masyarakat” yang diselenggarakan PD KAMMI Bogor di Camp Survivor, Kabupaten Bogor.

Menurut Fathan, selama beberapa dekade pembangunan nasional masih menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah. Karena itu, kehadiran PSN di Papua Selatan harus dipandang sebagai upaya negara menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa sekaligus membuka akses pembangunan yang lebih merata.

“Papua Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu lumbung pangan baru Indonesia. Jika dikelola dengan baik, proyek ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Fathan menilai pembangunan yang hadir melalui PSN juga berpotensi meningkatkan konektivitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan utama di sejumlah daerah Papua. Kehadiran jalan, transportasi, jaringan logistik, hingga layanan dasar dinilai akan memberikan dampak berantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan harus dilihat sebagai instrumen untuk membuka akses. Ketika akses terbuka, maka pendidikan menjadi lebih mudah dijangkau, layanan kesehatan meningkat, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan peluang ekonomi masyarakat ikut berkembang,” katanya.

Lihat video: Kunker Perdana, Prabowo Tinjau Lumbung Pangan Nasional di Merauke



Meski demikian, Fathan menegaskan pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan masyarakat adat menjadi bagian utama dari proses dan manfaat pembangunan tersebut. Menurut Fathan, pelibatan masyarakat lokal, penghormatan terhadap hak ulayat, serta komunikasi publik yang terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan pemerintah.

“Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang mampu menyatukan kepentingan nasional dengan aspirasi masyarakat lokal. Ketika manfaat pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka dukungan sosial akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.

Fathan juga mengajak publik untuk melihat berbagai dinamika yang berkembang di Papua secara lebih objektif dan proporsional. Menurutnya, pembangunan selalu menghadirkan tantangan yang harus dikelola, namun hal tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus optimistis bahwa Papua memiliki masa depan yang cerah. Yang diperlukan adalah penguatan tata kelola, komunikasi yang baik, dan komitmen bersama agar pembangunan benar-benar menjadi sarana menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi masyarakat Papua,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026.

Langkah tersebut menyita perhatian publik karena Sony mengaku siap membuka keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara yang menyeret program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Menurut kuasa hukumnya, Krisna Murti, pengajuan status JC dilakukan karena kliennya merasa disudutkan, padahal bukan aktor utama dalam perkara tersebut.

Sony mengklaim mengetahui adanya campur tangan sejumlah nama besar dalam meloloskan yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, dia mengaku telah menyerahkan sekitar 20 nama yang diduga terkait dengan perkara tersebut kepada penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," ujar Sony di Kejagung, Senin (8/5/2026).

Selain itu, Sony disebut akan mengungkap dugaan mekanisme pemenangan tender pada sejumlah proyek pengadaan, seperti motor, perangkat IT, tablet, hingga kaos kaki.

Namun, Krisna menegaskan kliennya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pengadaan tersebut karena bukan merupakan bidang yang ditanganinya.

"Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya," pungkasnya.

Perlindungan bagi Justice Collaborator

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, menilai pengungkapan tindak pidana korupsi memerlukan keberanian dari pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Menurutnya, perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kasus korupsi pada umumnya. Selain sempat menjadi sorotan dan memicu polemik publik, program tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat yang luas.

Karena itu, perlindungan terhadap pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) menjadi krusial guna memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif, bebas dari tekanan, ancaman, maupun intimidasi.

"Iya, LPSK menyambut baik ini dan siap berikan perlindungan," ujar Susi saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).

Susi menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan bagi justice collaborator (JC) telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku.

Karena itu, LPSK mendorong masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

"LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor, korban, ahli, dan Justice Collaborator," imbuhnya.

Terkait Sony Sonjaya, Susi mengatakan hingga saat ini LPSK belum menerima permohonan perlindungan sebagai JC. Namun, apabila pengajuan tersebut disampaikan, lembaganya akan terlebih dahulu menelaah apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku.

"Tentu kami akan lakukan penelaahan dulu apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai JC. Terkait hal tersebut, LPSK akan lakukan koordinasi dengan aparat yang tangani kasus ini," pungkasnya.

JC Buka Jalan Pengungkapan

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai langkah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) berpotensi efektif dalam membantu mengungkap kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Aan, posisi Sony sebagai mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) membuatnya memiliki akses terhadap informasi penting yang dapat membantu penyidik menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Pak Sony ini posisinya adalah di wakil ya, wakil kepala dari BGN. Nah, sebagai wakil tentunya cukup banyak mengetahui ya, apa yang terjadi selama proses mulai berdirinya BGN sampai dengan kasus ini terjadi," ujar Aan saat dihubungi, Senin (8/6/2026).

Aan menambahkan, penyidik tidak seharusnya membatasi pengusutan hanya pada dugaan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Sony. Sebaliknya, keterangan Sony sebagai JC perlu digali secara komprehensif untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik perkara tersebut.

"Jadi, itu yang saya pikir penting ya, menemukan mastermind-nya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aan mengatakan status JC juga dapat memberikan manfaat hukum bagi Sony apabila yang bersangkutan kooperatif dan memberikan kontribusi signifikan dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Bila Pak Sony jadi JC, maka [dia] bisa mendapat keringanan penjatuhan pidana," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI memetakan total kebutuhan investasi jumbo mencapai Rp9,18 triliun guna mendanai megaproyek pengadaan sarana kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa pengadaan tersebut akan direalisasikan melalui lima tahap pengadaan. Di mana, pada tahap pertama pemerintah melakukan pembelian 16 trainset senilai Rp3,8 triliun dari PT INKA (Persero).

“Investasi 9,18 triliun ini [direalisasikan] melalui 5 staging, satu adalah pengadaan KRL baru sebanyak 16 trainset ini dengan PT Inka senilai Rp3,8 triliun yang telah kita melakukan adendum terhadap kontraknya di Desember 2025,” ujarnya di Kompleks Parlemen RI, Senin (8/6/2026).

Kemudian, pada tahap kedua PT KAI melakukan pengadaan KRL baru impor 3 trainset dengan CRRC (Rp830 miliar). Ketiga, pengadaan KRL baru impor/pengganti 17 retrofit sebanyak 8 trainset (Rp2,20 triliun) dengan CRRC Qingdao Sifang Co. ltd.

Keempat, pengadaan KRL retrofit 2 trainset (Rp250 miliar) dengan PT Inka, dan terakhir rencana pengadaan KRL baru 8 trainset (Rp2,05 triliun) dengan PT Inka.

Adapun, total investasi senilai Rp9,18 triliun tersebut direncanakan bakal dipenuhi melalui bauran pendanaan multi-skenario. Porsi terbesar atau setara 58% dari total kebutuhan investasi, dipatok berasal dari dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui PT KAI dengan total mencapai Rp5,3 triliun.

Perincian alokasi PMN tersebut dijadwalkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran. Yakni, pada tahun anggaran (TA) 2024 senilai Rp2 triliun melalui PP No. 52 Tahun 2024.

Selanjutnya, PMN TA 2025 senilai Rp1,8 triliun berdasarkan PP No. 51 Tahun 2025, serta proyeksi PMN TA 2026 senilai Rp1,5 triliun.

Guna menambal sisa kekurangan dana, KAI mengandalkan diversifikasi pendanaan dari sektor swasta. Skema pinjaman bank melalui kredit sindikasi dijadwalkan bakal menutup porsi pendanaan mencapai Rp3,69 triliun atau setara 40% dari total nilai proyek.

Adapun sisanya, senilai Rp0,19 triliun atau setara 2%, bakal dipenuhi melalui kas internal PT KCI.