JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Salah satunya melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran,” Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Untuk itu, Fithrah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujarnya.

Fithra menjelaskan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satunya, munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” katanya.

Prasetyo meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8%,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membahas rencana efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pertemuan lanjutan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang pada hari ini, Jumat (12/6).

Nanik mengungkapkan hal tersebut usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/6). Ia tiba di Istana sekitar pukul 14.20 WIB dan meninggalkan kompleks Istana pada pukul 14.48 WIB.

Sebelum pertemuan berlangsung, Nanik mengatakan dirinya membawa laporan terkait efisiensi anggaran MBG kepada Sang Kepala Negara.

"(Mau lapor Presiden soal) efisiensi anggaran, kabar gembira! Biar turun, biar turun (anggarannya), efisiensi. Mau lapor Pak Presiden (soal) efisiensi," kata Nanik saat tiba di Istana.

Namun, Nanik belum mengungkap besaran efisiensi yang tengah dihitung pemerintah. Menurutnya, laporan itu perlu disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum dipublikasikan.

Usai pertemuan, Nanik menjelaskan pembahasan mengenai efisiensi anggaran MBG akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/6) sore.

[Gambas:Youtube]

"Ini kan belum (dibahas), besok dibahasnya. Belum, belum. Katanya besok sore," ujarnya.

Nanik juga memberi gambaran salah satu langkah efisiensi yang sedang disiapkan pemerintah, yakni melalui penataan ulang penerima manfaat MBG.

Menurut dia, evaluasi akan diarahkan pada kelompok penerima yang dinilai berasal dari keluarga mampu, termasuk sejumlah sekolah yang selama ini masuk dalam cakupan program.

Ia menyebut penataan tersebut menyasar kelompok yang secara ekonomi tergolong mampu.

"Maksudnya yang mampu, yang kaya. Jadi nanti misalnya sekolah-sekolah kaya (kami efisiensi)," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah mengisyaratkan adanya pengurangan kebutuhan anggaran MBG setelah dilakukan pembenahan tata kelola dan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengurangan itu bukan pemangkasan anggaran, melainkan hasil dari perhitungan ulang kebutuhan riil program setelah dilakukan penataan.

Menurut Prasetyo, pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan BGN masih menghitung kebutuhan anggaran MBG yang sebenarnya setelah berbagai langkah pembenahan dilakukan.

Saat ini anggaran MBG tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Pemerintah menargetkan proses penataan program dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.

Dalam proses tersebut, pemerintah juga melakukan refocusing penerima manfaat serta penataan ulang operasional dapur MBG yang jumlahnya saat ini mencapai 27.877 titik.

Menko Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkapkan terdapat pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dari rencana awal sekitar 21 ribu menjadi 27.877 titik. Kondisi itu disebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring evaluasi tata kelola yang tengah berlangsung. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan mengenai kebutuhan anggaran program tersebut akan mengikuti arahan Presiden dan hasil pembahasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Purbaya mengonfirmasi telah ada komunikasi di internal pemerintah terkait kemungkinan penyesuaian anggaran MBG. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan potensi besaran pengurangan anggaran yang sedang dibahas.

"Sudah (ada komunikasi menurunkan anggaran MBG). Kita ikuti keputusan Bapak Presiden," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Saat ditanya mengenai potensi besaran anggaran yang akan disesuaikan, Purbaya meminta publik menunggu penjelasan lebih lanjut dari BGN.

"Nanti kita tunggu dari Bu Nanik (Kepala BGN) seperti apa ya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya peluang efisiensi anggaran MBG setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Prasetyo menjelaskan pemerintah masih melakukan penghitungan bersama Kementerian Keuangan dan BGN untuk memastikan kebutuhan anggaran yang lebih akurat.

"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.

Menurut Prasetyo, pemerintah juga tengah melakukan penataan tata kelola program MBG yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan. Selama proses tersebut, pelaksanaan program yang sudah berjalan dipastikan tetap berlangsung.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya.

Prasetyo menambahkan evaluasi juga mencakup keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk fasilitas yang tidak memenuhi standar operasional prosedur atau mengalami kelebihan kapasitas dalam satu wilayah.

"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh SPPG harus beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring evaluasi tata kelola yang tengah dilakukan terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan anggaran program dapat dihitung lebih akurat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mengatakan, hasil evaluasi sementara menunjukkan adanya potensi pengurangan kebutuhan anggaran program MBG dibandingkan perhitungan sebelumnya.

"Dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Prasetyo menjelaskan, pemerintah masih melakukan perhitungan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kebutuhan anggaran program tersebut secara lebih tepat.

"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.

Menurut Prasetyo, evaluasi tidak hanya menyangkut aspek anggaran, tetapi juga tata kelola pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah menargetkan proses penataan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua terkait perbaikan MBG nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," kata Prasetyo.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mengevaluasi keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk kemungkinan penutupan fasilitas yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) atau berada di wilayah yang mengalami kelebihan kapasitas layanan.

"Pasti arahnya ke sana dong, tetapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisasi kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujarnya.

Prasetyo menegaskan seluruh SPPG harus beroperasi sesuai SOP yang telah ditetapkan. Menurut dia, latar belakang pemilik atau afiliasi politik tidak menjadi persoalan selama pengelolaan fasilitas berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan kebijakan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan pola kerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH) mulai menunjukkan hasil positif.

Selain menghasilkan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut dinilai mampu mempertahankan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan evaluasi sementara menunjukkan penghematan terbesar berasal dari berkurangnya biaya perjalanan dinas di berbagai instansi pemerintah.

"Penghematan paling signifikan berdasarkan data Kementerian PANRB terjadi pada anggaran perjalanan dinas secara nasional, yakni Rp1,94 triliun. Jika yang melaporkan baru sekitar 20%, maka secara sederhana potensi penghematannya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Selain perjalanan dinas, pemerintah juga mencatat penghematan biaya operasional dan utilitas sebesar Rp65 miliar. Rinciannya terdiri atas penghematan listrik Rp34 miliar, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Rp20 miliar, dan penggunaan air sebesar Rp11 miliar.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, langkah efisiensi yang paling banyak diterapkan instansi pemerintah adalah pembatasan penggunaan fasilitas kantor yang dilakukan oleh 113 instansi.

Selanjutnya, sebanyak 109 instansi melakukan pembatasan kendaraan dinas, 106 instansi mengurangi perjalanan dinas, serta masing-masing 73 instansi meningkatkan penggunaan transportasi umum dan membatasi kegiatan di luar jam kerja.

Di sisi kinerja organisasi, pemerintah menilai penerapan fleksibilitas kerja tidak mengganggu pencapaian target instansi. Dari 143 instansi yang telah melaporkan hasil evaluasi, sebanyak 94% atau 135 instansi mencatat realisasi kinerja sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk instansi pemerintah pusat, tingkat pencapaian target kinerja dan anggaran mencapai 95%. Sementara itu, pemerintah daerah mencatat realisasi kinerja dan anggaran di atas 80%.

"Kinerja organisasi juga tetap terjaga selama fleksibilitas kerja. Mayoritas instansi berhasil mempertahankan bahkan melampaui target kinerja dan anggaran selama pelaksanaan fleksibilitas kerja," kata Qodari.

Pemerintah juga mengklaim kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama implementasi pola kerja fleksibel. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 96% pegawai instansi pusat dan 82% pegawai pemerintah daerah mampu merespons komunikasi masyarakat dalam waktu kurang dari lima menit.

Data Kementerian PANRB juga menunjukkan sekitar 95% layanan publik nasional tetap berjalan stabil selama pelaksanaan kebijakan WFH. Pengguna layanan tercatat tetap atau meningkat sebesar 81%, sementara tingkat kepuasan masyarakat juga tetap atau meningkat pada angka yang sama.

"Pelayanan publik tetap terjaga. Berdasarkan data Kementerian PANRB, 95% layanan publik secara nasional tetap stabil selama pelaksanaan WFH," ujarnya.

Dari sisi digitalisasi, kebijakan tersebut disebut mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem kerja berbasis teknologi.

Sebanyak 33 dari 35 instansi pemerintah pusat telah mengadopsi sistem e-Office terintegrasi, sementara 32 instansi telah menerbitkan kebijakan internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026.

Kepatuhan presensi pegawai selama bekerja dari rumah tercatat mencapai 92% di instansi pusat dan 80% di pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang dinilai paling mencerminkan percepatan digitalisasi adalah meningkatnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Secara nasional, jumlah dokumen yang menggunakan TTE bertambah lebih dari 100.000 dokumen, terdiri atas hampir 27.000 dokumen di instansi pusat dan lebih dari 73.000 dokumen di pemerintah daerah.

Selain itu, rasio pelaksanaan pekerjaan secara daring meningkat 13,8% di instansi pusat dan 6% di pemerintah daerah.

Menurut Qodari, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran budaya birokrasi dari orientasi kehadiran fisik menuju orientasi hasil kerja dan kinerja.

"Transformasi ini menandai pergeseran nyata dari birokrasi berbasis kehadiran menuju birokrasi berbasis hasil kerja dan kinerja. Dari proses manual menuju digital yang terdokumentasi, serta dari silo instansi menuju kolaborasi lintas sistem dan data," tandas Qodari.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, terdapat lima temuan utama dari pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN. Pertama, langkah efisiensi telah diterapkan secara luas di berbagai instansi.

Kedua, penghematan perjalanan dinas dan operasional mencapai sedikitnya Rp1,95 triliun. Ketiga, mayoritas instansi berhasil mempertahankan target kinerja dan anggaran.

Keempat, pelayanan publik tetap berjalan stabil. Kelima, digitalisasi birokrasi meningkat signifikan melalui adopsi e-Office dan lonjakan penggunaan TTE.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ancaman penurunan pendapatan daerah memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak lebih awal.

Pemprov Kalsel memastikan akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan pos belanja daerah sebagai langkah antisipatif menjaga kesehatan fiskal, menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyatakan pihaknya tidak ingin terlena meskipun kondisi fiskal Kalsel saat ini masih berada di jalur aman dan belum ada tekanan mendesak pada komposisi belanja pegawai.

"Secara internal tidak ada permasalahan yang mendesak, tetapi kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap program-program kegiatan dan belanja daerah, terutama untuk perencanaan tahun 2027," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Selanjutnya, Galuh menjelaskan proyeksi pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia tengah menunjukkan tren yang patut diwaspadai.

Jika penerimaan daerah mengalami kontraksi, proporsi belanja pegawai terhadap total APBD berpotensi merangkak naik dan menabrak batas ambang yang ditetapkan regulasi.

Tak pelak, Pemprov Kalsel akan menggandeng Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memetakan ulang prioritas pembangunan.

Anggaran akan diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat, bukan sekadar mengisi daftar kegiatan rutin.

"Kami akan memfokuskan anggaran pada program-program yang menyentuh akar permasalahan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah," kata Galuh.

Di sisi belanja program, Pemprov Kalsel sekaligus akan mengkaji kebutuhan riil sumber daya aparatur dan efektivitas kinerja pegawai dalam menopang program pembangunan.

Menurut Galuh, efisiensi belanja dan optimalisasi kinerja dinilai tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

"Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama tim anggaran mengenai fokus program tahun 2027. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat mengenai apa yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan setiap tahun," jelasnya.

Adapun, dia berharap hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada keberlangsungan pembangunan daerah.

"Harapannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di Kalimantan Selatan maupun secara nasional, dapat berjalan lebih baik sehingga berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2027.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam mengelola belanja negara, pemerintah mendorong efektivitas subsidi dan perlindungan sosial (perlinsos) dalam melindungi daya beli dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah, kata Purbaya, secara bertahap mendorong bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program-program perlinsos berbasis pemberdayaan pun terus didorong dan diperkuat.

Di sisi lain, sinergi antarprogram perlinsos dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) terus diperkuat agar intervensi yang dilakukan makin terpadu, saling melengkapi, dan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Langkah tersebut diarahkan agar belanja daerah makin optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang lokasi penerimaan manfaatnya berada di daerah, seperti percepatan makan bergizi gratis, penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih, sekolah rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Selanjutnya, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah mendorong harmonisasi pusat dan daerah makin solid.

Hal itu dilakukan dengan tetap memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) akan meluncurkan ekosistem digital ESTA Prime dengan mengusung strategi keunggulan biaya operasional melalui penentuan harga berbasis mata uang Rupiah.

Perusahaan meyakini bahwa strategi ini dapat menjadi jawaban atas pemangkasan anggaran investasi teknologi sejumlah korporasi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan kurs.

Diketahui kurs rupiah terus mengalami pelemahan yang membuat harga perangkat keras dan perangkat lunak dari luar negeri menjadi makin mahal. Berdasarkan data TradingView, rupiah ditutup turun 0,75% ke level Rp18.170 per dolar AS pada akhir perdagangan, Senin (8/6/2026). Pelemahan rupiah terjadi seiring depresiasi mayoritas mata uang Asia terhadap dolar AS.

Menghadapi hal tersebut sejumlah korporasi mulai menata ulang strategi investasi mereka di sektor IT, yang mayoritas transaksinya menggunakan dolar AS.

Menghadapi hal tersebut, XLSMART mengambil langkah taktis untuk merespons pergeseran skala prioritas investasi korporasi yang kini lebih berfokus pada efisiensi anggaran (cost saving) dan peningkatan produktivitas harian.

XLSMART menyampaikan solusi ESTA Prime yang ditawarkan kepada klien memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sebab, seluruh solusi dijual dengan harga Rupiah, bukan dolar. Alhasil calon klien tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi. Selain itu, ada juga potongan harga lini produk ESTA diluncurkan nanti.

Chief Enterprise Business XLSMART, Faby Sallyanto, memaparkan dinamika pasar saat ini menuntut dunia usaha untuk meningkatkan penjualan atau menekan biaya operasional. Rangkaian tujuh pilar solusi dalam ekosistem ESTA, mulai dari manajemen aplikasi hingga platform komputasi awan, dirancang dengan parameter performa (KPI) yang terukur agar klien dapat menghitung nilai pengembalian investasi secara presisi.

Aspek diferensiasi harga, kata Faby, menjadi keunggulan komparatif utama XLSMART dalam bersaing dengan para pemain teknologi besar dunia (hyperscaler) seperti AWS atau Azure.

Selama ini, adopsi teknologi berbasis komputasi awan (cloud) dan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia sangat bergantung pada penyedia global yang mengenakan tarif berbasis mata uang Dolar AS, sehingga struktur biayanya sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Sektor infrastruktur penyimpanan data (storage) milik pemain global memang masif karena menyasar pasar skala dunia. Sebaliknya, XLSMART memilih pendekatan yang lebih spesifik dan terukur dengan membangun infrastruktur yang disesuaikan langsung dengan volume kebutuhan riil industri di dalam negeri. Dengan lokalisasi skala investasi ini, biaya per unit yang dihasilkan menjadi jauh lebih rendah.

"Karena [ESTA] ini kita spesifik untuk kebutuhan industri di Indonesia. Apalagi tadi dalam Rupiah, dia [hyperscale] langsung dalam Dolar," ujar Faby kepada Bisnis di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Di samping faktor penyesuaian skala infrastruktur, perbedaan mendasar juga terletak pada struktur biaya sumber daya manusia (cost structure base). Vendor global umumnya mendatangkan tenaga ahli internasional dengan standar kompensasi ekspatriat yang tinggi, yang kemudian dibebankan pada harga jual layanan kepada konsumen. Sebagai penyedia lokal, XLSMART memaksimalkan talenta domestik untuk memangkas komponen biaya keahlian tersebut tanpa mengurangi kualitas desain arsitektur jaringan.

Langkah ini sekaligus menjadi momentum transformasi peran XLSMART dari yang semula bertindak sebagai penyalur produk (reseller) pihak ketiga, kini beralih menjadi pemilik infrastruktur awan mandiri (Cloud Infrastructure).

Kepemilikan aset teknologi secara mandiri memberikan fleksibilitas penuh bagi manajemen untuk mengontrol margin keuntungan serta menentukan harga jual yang jauh lebih bersahabat bagi pasar lokal.

Strategi penetrasi pasar ini akan diperkuat melalui program insentif khusus yang memanfaatkan momentum pelaksanaan forum bisnis tahunan perusahaan.

Manajemen bersiap memberikan penawaran harga khusus (special price) bagi para mitra korporasi yang melakukan kesepakatan transaksi selama perhelatan Bravo Summit berlangsung.

Paket potongan harga ini dirancang sebagai instrumen akselerasi bagi korporasi yang ingin bermigrasi ke ekosistem digital lokal yang andal, efisien, serta aman dari risiko lonjakan biaya akibat fluktuasi valuta asing.

"Jadi kita, yang at least 20%," tutur Faby.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membeberkan sejumlah strategi untuk memperbaiki program makan bergizi gratis, mengefisiensikan anggaran hingga melibatkan kantin di daerah 3T.

Usai dilantik, Nanik juga tak lupa menangis haru, dihadapan Presiden Prabowo. Ini bukan pertama kalinya, dia tertangkap kamera sambil menangis di depan umum.

Pada September 2025, Nanik juga menangis saat ribuan anak-anak penerima MBG keracunan makanan. Namun, tersangka atas kasus keracunan tersebut belum ditetapkan.

Nanik membeberkan strategi hemat anggaran dan evaluasi berkala bagi SPPG. Namun, dia belum mengungkapkan sanksi tegas yang akan diberikan kepada pihak dapur, jika siswa penerima MBG keracunan makanan.

“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” jelas Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menuturkan bahwa langkah awal dalam melakukan efisiensi ini adalah dengan melakukan moratorium untuk mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur untuk melayani penerima manfaat. Dia menjelaskan langkah ini menjadi bentuk penataan ulang untuk memetakan kebutuhan di setiap daerah.

“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” pungkasnya.

Selain itu, Nanik juga akan mengambil langkah untuk melakukan refocusing penerima manfaat. Menurutnya, langkah ini untuk memastikan bahwa program MBG nantinya dapat lebih menyasar penerima manfaat yang dinilai benar-benar membutuhkan.

“Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” jelasnya.

Di samping itu, Nanik menuturkan bahwa pihaknya akan berfokus kepada penguatan kualitas dari program MBG. Ia menegaskan upaya ini untuk memastikan dapur-dapur yang telah beroperasi saat ini telah berjalan dengan standar yang telah ada.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” pungkasnya.

Skema Baru MBG untuk Daerah 3T

Pemerintah ingin menciptakan pemerataan penyaluran MBG hingga ke daerah-daerah terpencil. Nanik menambahkan bahwa BGN berupaya untuk membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR.

“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ucapnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Program MBG yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan wacana pelibatan kantin sekolah bukan merupakan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan bagian dari diskusi yang berkembang dalam proses evaluasi dan penyempurnaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Secara spesifik kalau berbentuk arahan tidak, tetapi itu adalah bagian dari diskusi. Untuk mencari pola karena sebagaimana kita ketahui bersama, tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, pemerintah menyadari bahwa model pelaksanaan MBG tidak bisa diterapkan secara identik di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, BGN diminta menyiapkan berbagai alternatif yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Oleh karena itulah dalam rangka perbaikan maka dimintalah teman-teman BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal,” katanya.

Salah satu opsi yang saat ini sedang dikaji adalah pemanfaatan kantin sekolah untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada siswa.

“Salah satunya misalnya ada usul atau ada ide untuk yang tadi Saudara sebutkan adalah melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru,” ujarnya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa proses peninjauan yang dilakukan pemerintah mencakup seluruh aspek pelaksanaan program, termasuk kemungkinan pengembangan model kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi tersebut tidak berarti pemerintah akan mengubah total desain program yang telah berjalan.

“Semua direview. Tapi kan bukan berarti yang disebut direview itu akan kemudian semua diganti atau semua dirombak total,” kata Prasetyo.

Menurutnya, persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG selama ini bersifat kasus per kasus dan tidak terjadi secara merata di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, solusi yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda. Kemudian skema yang diterapkannya pun juga berbeda,” tuturnya.

Prasetyo secara khusus menyoroti tantangan pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, daerah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit dan lokasi yang berjauhan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel agar program tetap efektif.

“Untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T, yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh proses evaluasi tersebut adalah memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia di bawah lima tahun.

“Intinya supaya apa yang menjadi program dalam hal memberikan makan bergizi gratis terutama untuk adik-adik kita para siswa, kemudian untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, dan kepada adik-adik usia di bawah lima tahun itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membeberkan bahwa akan ada sejumlah ahli gizi yang mengisi posisi Dewan Pengarah di BGN.

Hal itu disampaikan Nanik usai resmi dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (8/5/2026).

Menurut Nanik, di Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BGN, terdapat posisi Dewan Pengarah.

"Di Dewan Pengarah ini akan kami isi dengan profesi ahli gizi dan dokter anak. Nanti yang akan meng-guideline kami mungkin di antara 7 orang itu, 5 dari pakar gizi," kata Nanik.

Nanik pun mengatakan bahwa setelah dilantik, terdapat sejumlah langkah yang akan diambil di BGN. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya.

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak kan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh setelah resmi memimpin lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fokus utama yang akan dilakukan adalah efisiensi anggaran, penataan dapur MBG, penajaman sasaran penerima manfaat, hingga mencari sumber pendanaan non-APBN untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026), Nanik menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah,” ujarnya.

Nanik mengatakan kepemimpinannya di BGN akan didukung oleh Wakil Kepala BGN Arumsari yang akan mengawasi aspek keuangan dan tata kelola anggaran, serta Sakti Wahyu Trenggono yang akan membantu pengembangan layanan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Moratorium Dapur dan Penataan Sebaran SPPG

Langkah pertama yang akan dilakukan BGN adalah menerapkan moratorium pembukaan dapur baru dan menghentikan sementara pendaftaran titik layanan baru.

Menurut Nanik, saat ini terdapat 27.877 dapur atau titik layanan yang telah tercatat dan beroperasi melalui sistem virtual account. Jumlah tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu untuk memastikan distribusinya sesuai kebutuhan di setiap daerah.

“Per hari ini jumlah titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata,” katanya.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan dapur di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, sementara daerah lain masih kekurangan fasilitas layanan.

“Kita mau tata. Misalnya Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa, Jawa Timur butuh berapa. Karena memang dari data Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,” ujarnya.

Setelah proses pemetaan kebutuhan selesai, BGN baru akan memutuskan apakah perlu membuka kembali pendaftaran dapur baru.

Sasaran MBG Akan Difokuskan

Selain menata infrastruktur program, Nanik juga berencana melakukan refocusing terhadap penerima manfaat MBG agar bantuan gizi lebih tepat sasaran.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus,” katanya.

Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap target penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.

“Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ujar Nanik.

Fokus pada Kualitas, Bukan Kuantitas

Strategi berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan MBG. Nanik menegaskan bahwa pada 2026 BGN tidak akan berfokus pada penambahan jumlah dapur maupun penerima manfaat, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas,” katanya.

BGN akan melakukan audit terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan kapasitas dan kemampuan masing-masing dapur.

Kurangi Ketergantungan APBN untuk Wilayah 3T

Sementara itu, untuk memperluas layanan di wilayah 3T, Nanik menyiapkan pendekatan baru dengan mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pembangunan dapur MBG di daerah terpencil dapat didorong melalui kolaborasi dengan sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah internasional, maupun kontribusi perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.

“Kami akan coba kerjasamakan atau bisa dibiayai dengan CSR BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau,” ujarnya.

Nanik mengungkapkan sejumlah investor bahkan telah lebih dulu membangun fasilitas pendukung program gizi di wilayah 3T. Karena itu, BGN akan melakukan penataan dan koordinasi agar seluruh inisiatif tersebut dapat berjalan selaras dengan program pemerintah

Menurutnya, berbagai langkah efisiensi dan penataan tersebut mulai dibahas secara intensif oleh jajaran pimpinan BGN dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan hal-hal yang kami sampaikan,” tandas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di Istana Negara pada Senin (8/5/2026). Usai dilantik, Nanik membeberkan sejumlah langkah yang akan diambil terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk evaluasi sekolah penerima manfaat.

Nanik mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," kata Nanik.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak akan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh, rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.