JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potret korupsi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang kini semakin sistemik. Bahkan, korupsi bukan hanya terjadi dalam proses pelaksanaan dari apa yang sudah dianggarkan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap temuan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari operasi senyap tersebut, berlanjut ke OTR di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dari dua peristiwa tertangkap tangan terakhir, KPK menemukan praktik rasuah di lingkungan pemerintah daerah (pemda) telah bertransformasi menjadi siklus berantai yang semakin panjang," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

"Bahkan korupsi sudah terjadi jauh sebelum tahap perencanaan ataupun penganggaran dilakukan," sambungnya.

Budi melanjutkan, korupsi kembali terjadi di ujung rantai prosesnya demi menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut.

"Dua peristiwa tertangkap tangan ini mengungkap dugaan praktik korupsi pada pengelolaan anggaran yang ‘sempurna’, dari awal hingga akhir. Ketika transaksional sudah masuk sejak awal, tahapan pengelolaan keuangan berikutnya, berisiko melahirkan mata rantai korupsi baru guna menutupi penyimpangan sebelumnya," ujarnya.

Budi menjelaskan, pada OTT pertama pihaknya menemukan dugaan suap sudah bergulir jauh sebelum proses perencanaan proyek atau penganggaran resmi dimulai. Pihak swasta sengaja memberi ‘uang tanam’ kepada bupati dengan motif menjaga hubungan baik.

"Praktik ijon proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) seperti ini mengunci agar perusahaan tersebut nantinya ditunjuk kembali sebagai pemenang tender proyek. Dampak suap di fase paling awal ini, memicu efek domino yang merusak tahapan-tahapan berikutnya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Muara Enim, Edison, diduga mengupayakan perubahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam dugaan skenario tersebut, pagu anggaran disebut dimanfaatkan untuk menyiapkan fee sebesar Rp1,6 miliar yang diduga digunakan sebagai bagian dari upaya memengaruhi hasil pemeriksaan auditor.

Dia ditetapkan sebagai tersangka di dua kasus yang saling beririsan. Dia memiliki peran sebagai penerima dan pemberi uang korupsi. Perkara ini dalam ruang lingkup dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan.

Mulanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan perkara pemberian uang dari pihak swasta ke ASN di Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan lewat operasi tangkap tangan (OTT), pada Senin (8/6/2026).

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pemkab Muara Enim bertemu dengan Cory Erin Hardi selaku Marketing PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA).

Cory memberikan uang kepada Adi sebesar Rp500 juta agar perusahaannya dapat terus dipilih dalam proyek Pemkab Muara Enim. PT MSA sendiri merupakan supplier smart board ke PT My Icon Technology (PT MIT) yang mendapatkan proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim.

Abi mengunakan rekening nominee untuk menampung uang haram tersebut yang kemudian dibagikan, yakni 5% untuk Bupati, sebesar 3% untuk kepala dinas (kadis), dan sebesar 1% untuk PPPK dan bendahara. Adapun penyaluran uang kepada Edison melalui Adi Triyadi selaku orang kepercayaan Edison.

KPK menetapkan Edison, Abi Nurwardani, Adi Triyadi, dan Cory Erin Hardi sebagai tersangka.

Edison, Abi Nurwardani, dan Adi Triyadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Cory Erin Hardi diduga telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK pun mengembangkan penyidikan dan melakukan penyelidikan tertutup pada Rabu (10/6/2026). Dalam perkara terbaru ini, KPK menetapkan kembali Edison dan Cory sebagai tersangka dan tersangka Fika selaku Direktur PT MSA sebagai pihak pemberi.

Kemudian terdapat tersangka baru, yakni Augusz Dewanggara selaku pihak swasta dan Titin selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan sebagai pihak penerima.

Achmad menguraikan, Edison memerintahkan anak buahnya mengurus audit hasil BPK atas anggaran Pemkab Muara Enim tahun 2025 karena ditemukan adanya nilai melebihi batas materialitas.

"Berdasarkan pemeriksaan BPK, ditemukan hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim," kata Achmad saat konferensi pers, Kamis (11/6/2026).

Achmad menuturkan, Edison memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusdi Hairullah untuk mengurus laporan tersebut melalui Augusz Dewanggara selaku pihak swasta.

Akan tetapi, Rusdi memberikan memerintahkan kepada Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 untuk bertemu Augusz melalui Mulyono selaku pihak swasta.

Pertemuan Abi dan Augusz membahas negosiasi untuk mengubah laporan BPK di mana Augusz meminta fee sebesar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagi anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim.

"AGG (Augusz) kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," jelas Achmad.

Augusz kemudian merencanakan untuk mengubah hasil laporan audit BPK dengan berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan.

"Ini yang kemudian terjadi kerja sama antara AGG (Augusz) dan TTN (Titin) untuk bagaimana kemudian ada permintaan dari pihak Pemkab Kabupaten Muara Enim untuk pengondisian temuan BPK terkait proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan," kata Achmad.

Abi Nurwardani menyiapkan sejumlah uang yang diminta tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Fika.

Dari penerimaan sejumlah Rp500 juta tersebut, kata Achmad, Abi membagi dua klaster distribusi uang, di Jakarta dan Sumatra Selatan. Untuk Augusz Rp100 juta, Mulyono selaku perantara pertemuan di Jakarta Rp100 juta.

"Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN (Abi Nurwardani) ke Sumatera Selatan (Sumsel), yang diantaranya untuk EDS (Edison)," ucap Edison.

Augusz disebut juga sempat menerima Rp50 juta dari Abi Nurwardani dan saat ini tengah ditelusuri oleh tim lembaga antirasuah.

Achmad menyampaikan bahwa dalam perkara ini KPK menyita barang bukti uang tunai dari Augusz sebesar Rp100 juta; uang tunai dari Mulyono sebesar Rp100 juta; 1 unit mobil SUV.

Augusz dan Titin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Edison, Cory Erin Hardi, dan Fika disangkakan Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

"Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



"Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi yang diduga terkait dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim , Jumat (12/6/2026). Lokasi yang digeledah terdiri dari Kantor Bupati, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Dinas Bupati, dan rumah tersangka Abi Nurwardani (ABN) selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (13/6/2026).

Penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan.

"Dokumen-dokumen yang disita akan didalami lebih lanjut guna mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitannya dengan alat bukti yang sebelumnya telah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang menjadi awal pengungkapan perkara ini, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan akuntabel," ungkapnya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp500 juta dari pihak swasta.

Selain Edison, tersangka lainnya yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Adi Triyadi selaku orang kepercayaan atau keponakan Edison, serta Cory Erin Hardi selaku pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi. KPK juga menahan 4 tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 9 hingga 28 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor bupati sampai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim pada Jumat (12/6/2026). Penggeledahan merupakan penanganan kasus korupsi di salah satu kabupaten Sumatra Selatan ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas bupati dan rumah tersangka Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026.

"Tim Penyidik KPK melakukan serangkaian tindakan penggeledahan pada sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan konstruksi perkara yang sedang ditangani," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).

Budi menyampaikan dari hasil penggeledahan tersebut tim penyidik menyita dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

"Penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan," sambung Budi.

Budi menjelaskan bahwa rangkaian penggeledahan merupakan upaya penting dari penyidikan untuk melengkapi dan memperkuat konstruksi pembuktian perkara. Dokumen-dokumen yang disita akan didalami lebih lanjut guna mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitannya dengan alat bukti.

Melalui langkah ini, kata dia, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan akuntabel.

"Penggeledahan ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menelusuri secara menyeluruh aliran peristiwa, peran para pihak, serta aspek-aspek lain yang relevan guna mengoptimalkan pembuktian perkara di proses penegakan hukum berikutnya," pungkasnya.

Kasus Muara Enim

Mulanya kasus ini terkuak di permukaan publik dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Senin (8/6/2026). Kasus pertama adalah dugaan suap dari PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA) selalu pihak swasta kepada ASN di Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati Muara Enim, Edison.

Pemberian uang senilai Rp500 juta agar PT MSA dapat terpilih kembali menangani proyek pemerintah Pemkab Muara Enim. Adapun dugaan korupsi pengadaan barang/jasa terkait smart board TV.

Pada perkara ini KPK menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

KPK melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan OTT pada Rabu (10/6/2026). KPK menemukan bahwa ASN Pemkab memberikan uang kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatra Selatan. Uang diberikan untuk memanipulasi hasil audit BPK atas temuan nilai material melebihi batas terhadap laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025.

Terdapat permintaan fee sebesar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagi anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim.

Dari hasil pengembangan penyidikan ini, KPK kembali menetapkan Edison dan Cory Erin Hardi, serta satu tersangka baru bernama Fika selaku Direktur PT MSA di mana ketiganya sebagai pemberi.

Kemudian dia tersangka baru adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan Titin Rita Lestari (TTN) dan pihak swasta bernama Augusz Dwianggara (AGG) sebagai penerima.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan bawahannya untuk bernegosiasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mengubah hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Hal itu diungkapkan oleh Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). Achmad menjelaskan bahwa pada awal 2026, BPK Perwakilan Sumatra Selatan memeriksa laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025.

“Berdasarkan pemeriksaan BPK, ditemukan hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim,” katanya.

Achmad menyebut bahwa Edison memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusdi Hairullah, untuk mengurus laporan tersebut melalui Augusz Dewanggara selaku pihak swasta. Namun, Rusdi memberikan arahan kepada Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 untuk bertemu Augusz melalui Mulyono selaku pihak swasta.

Pertemuan Abi dan Augusz membahas negosiasi untuk mengubah laporan BPK, di mana Augusz meminta fee sebesar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim.

Augusz kemudian merencanakan untuk mengubah hasil laporan audit BPK dengan berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan.

“Ini yang kemudian terjadi kerja sama antara AGG (Augusz) dan TTN (Titin) untuk bagaimana kemudian ada permintaan dari pihak Pemkab Muara Enim untuk pengondisian temuan BPK terkait proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Achmad menyampaikan bahwa dalam perkara ini KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dari Augusz sebesar Rp100 juta, uang tunai dari Mulyono sebesar Rp100 juta, serta 1 unit mobil SUV.

Adapun tersangka dalam kasus ini yaitu Augusz Dewanggara selaku pihak swasta; Titin selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan; Edison selaku Bupati Muara Enim; Cory Erin Hardi selaku marketing PT MSA; dan Fika selaku Direktur PT MSA.

Perlu diketahui bahwa perkara ini berkaitan dengan kasus pengadaan barang/jasa di Pemkab Muara Enim yang lebih dulu ditangani KPK, salah satunya pengadaan smart board TV. Dalam perkara ini, KPK menemukan PT MSA memberikan uang Rp500 juta agar terus mendapatkan proyek dari Pemkab Muara Enim.

JAKARTA - Bupati Muara Enim Edison melakukan suap dengan tujuan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV.

Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025. "Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Akan hal itu, Edison kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menemui pihak-pihak yang bisa mengondisikan hal tersebut. Salah satunya Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta yang kemudian dia meminta fee Rp1,6 miliar untuk pengondisian tersebut.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1 persen pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2 persen pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu (10/6/2026).

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim, Edison (EDS). Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoreksi jumlah tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengkondisian laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Muara Enim di mana jumlahnya menjadi 5 orang.

Sebab, diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan empat tersangka dalam kasus ini. Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan pihaknya telah memutuskan 5 tersangka dari peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (10/6/2026).

"Kami ralat. Mungkin Jubir tadi belum update juga dari tim. Jadi, yang kami tetapkan untuk peristiwa tertangkap tangan yang kemarin kami putuskan itu ada lima tersangka," katanya saat konferensi pers, Kamis (11/6/2026).

Alhasil terdapat dua penerima, yakni Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan Titin Rita Lestari (TTN) dan pihak swasta bernama Augusz Dwianggara (AGG).

Sedangkan terdapat tiga pemberi, Bupati Muara Enim, Edison (EDS) periode 2025-2030; marketing PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), Cory Erin Hardi (CRH); dan Direktur PT MSA, Fika (FK).

"Yang penerima kan AGG dan TTN. Itu kami lakukan penahanan, kemudian yang EDS untuk sisi pemberi terkait yang BPK ya, temuan pemeriksaan BPK ya, itu ada EDS, kami tidak lakukan penahanan karena yang bersangkutan sudah ditahan di perkara sebelumnya, kemudian untuk CRH sudah ditahan di perkara sebelumnya. Kalau FK, ini sudah kami tetapkan tersangka berdasarkan hasil ekspose. Ini akan kami tindak lanjuti di proses penyidikan berikutnya," jelasnya.

Dalam perkara ini, KPK lebih dulu menemukan penyimpangan pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan di Pemkab Muara Enim. Kasus terkuak ketika KPK melakukan OTT pada Senin (8/6/2026), salah satunya pengadaan smart board TV.

Terdapat pemberian dari PT MSA ke ASN Pemkab Muara Enim, salah satu pihak yang terlibat adalah Edison. Pemberian suap senilai Rp500 juta agar PT MSA terus mendapatkan proyek dari Pemkab Muara Enim.

Kemudian dalam perkara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Muara Enim, KPK menemukan adanya pengkondisian terkait temuan BPK. Kemudian terdapat pemberian fee kepada Titin dan Augusz agar dapat mengubah laporan BPK.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka meminta Rp1,6 miliar untuk mengondisikan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. Hasil audit BPK mendapati nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim.

Hal itu disampaikan Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein terkait penahanan kasus dugaan suap pengondisian laporan hasil audit laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim. Menurut Achmad Taufik, Bupati Edison memerintahkan bawahannya untuk mengurus hal tersebut dengan menemui Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Angga kemudian berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari (TTN) selaku Pengendali Teknis untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rp1,6 miliar itu, anak buah Edison menyiapkan uang yang bersumber dari Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi yang merupakan pihak penyedia PBJ proyek smart board di lingkup Disdikbud Muara Enim.

"Bahwa dari penerimaan sejumlah Rp500 juta tersebut, ABN (Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) membagi dua klaster distribusi uang, di Jakarta dan Sumatera Selatan. Di mana sebesar sekitar Rp100 juta untuk AGG dan Rp100 juta untuk MYN (Mulyono selaku perantara) sebagai perantara pertemuan di Jakarta," ujarnya.

"Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN ke Sumatera Selatan yang diantaranya untuk EDS," sambungnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Taufik melanjutkan, Angga juga diduga menerima uang Rp50 juta dari Abi. KPK masih mendalami terkait maksud dari penerimaan tersebut.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima tersangka kasus dugaan suap laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu, 10 Juni 2026.

Achmad Taufik menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim Edison (EDS). "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Pemkab Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim , Sumatera Selatan (Sumsel). Penetapan tersangka ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu (10/6/2026).

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim, Edison (EDS).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Pemkab Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Edison dan Cory merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menjadi rangkaian perkara ini.

Selanjutnya KPK untuk melakukan penahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 10-29 Juni 2026 di rumah tahanan (rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1).

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan, Edison telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Kasus ini mencuat setelah tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/6/2026) dengan mengamankan 10 orang. Sebanyak lima orang diamankan di Jakarta dan lima lainnya di Sumatra Selatan.

Penanganan perkara dilakukan melalui joint investigation bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan dalam perkara ini pihaknya menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani (ABN), orang kepercayaan Edison Adi Triyadi (AD), serta pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA) Cory Erin Hardi (CRH).

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, Cory Erin Hardi disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Abi Nurwardani dan Cory Erin Hardi ditahan selama 20 hari pertama sejak 8-27 Juni 2026. Adapun Edison dan Adi Triyadi ditahan selama 20 hari pertama sejak 9-28 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Modus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Achmad Taufik menjelaskan Abi Nurwardani melakukan pertemuan dengan Cory Erin Hardi pada 6 Juni 2026 di salah satu hotel di Jakarta.

PT MSA diketahui merupakan pemasok smart board kepada PT My Icon Technology yang memperoleh proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

"Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH," kata Achmad dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Menurut KPK, penerimaan uang tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan yang telah berlangsung sebelumnya. Selain sebagai imbalan atas proyek yang telah berjalan, pemberian itu juga diduga dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah agar pihak swasta tetap memperoleh proyek-proyek berikutnya.

Achmad mengungkapkan Edison memerintahkan Abi Nurwardani menerima sejumlah uang dari para rekanan di lingkungan Pemkab Muara Enim, tidak hanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash," jelasnya.

Dalam praktiknya, Abi Nurwardani berperan sebagai bendahara yang menyalurkan dana kepada sejumlah pihak, yakni sebesar 5% untuk bupati, 3% untuk kepala dinas, dan 1% untuk PPK serta bendahara.

Achmad menyebut rekening yang digunakan Abi Nurwardani untuk menampung dana berasal dari sejumlah pihak di lingkungan kerjanya, mulai dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga office boy (OB).

"Tadi juga ada pertanyaan, pihak-pihak yang digunakan oleh ABN ini rekeningnya dari pegawai mana saja? Nah itu ada dari P3K, ada OB juga," ujarnya.

Khusus untuk Edison, uang lebih dahulu diberikan oleh pihak swasta melalui Radiansyah kepada Adi Triyadi selaku orang kepercayaan bupati.

KPK Kembangkan Dugaan Suap ke BPK

Dalam pengembangan perkara, KPK juga menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap kepada salah satu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perkara ini masih berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan barang/jasa di Pemkab Muara Enim.

Pada Kamis (11/6/2026), KPK menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan Titin Rita Lestari dan pihak swasta Augus Dwianggara. Sementara dua tersangka lainnya merupakan pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan barang/jasa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

"Dua orang dari sisi terduga pemberi dan dua orang lagi terduga dari sisi penerima," ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). Menurut Budi, seluruh tersangka telah ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

KPK menduga sebagian uang yang diterima pihak-pihak di Pemkab Muara Enim kemudian mengalir kepada pihak BPK untuk mengondisikan hasil audit atas pengadaan barang/jasa, termasuk pengadaan smart TV atau smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK dalam rangka atau diduga untuk pengkondisian ataupun pengaturan temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV atau smart board yang sebelumnya pengadaannya dilakukan oleh pihak swasta tersebut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Budi.

KPK menyatakan identitas lengkap para tersangka dan konstruksi perkara akan disampaikan lebih lanjut dalam konferensi pers.

Dalam perkara ini, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai rupiah dan mata uang asing, saldo rekening, serta barang bukti elektronik (BBE) dengan total nilai sekitar Rp1,9 miliar.

Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai Rp323 juta yang ditemukan dalam tas ransel milik Abi Nurwardani, uang tunai Rp40 juta, US$3.200, dan SAR2.260 yang ditemukan di brankas rumahnya, serta saldo sejumlah rekening senilai Rp1,47 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan Titin Rita Lestari menyebut penerima suap kasus Bupati Muara Enim, Edison mulai dari pimpinan berjenjang.

Titin sendiri telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/6/2026) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (10/6/2026). "Pimpinan saya berjenjang," katanya seraya berjalan menuju mobil tahanan.

Dia menepis bahwa dirinya menerima uang suap dan mengaku hanya sebagai pelaksana.

"Saya enggak terima uang ya, ini gak adil. Saya cuma pelaksana," jelasnya.

Selain Titin, KPK juga menahan pihak swasta bernama Agus Dwianggara. Namun Augus tidak memberikan pernyataan apapun terkait kasus yang menjeratnya.

Di sisi lain, KPK belum memberikan konstruksi perkara mengenai kedua orang tersebut. Hal ini akan disampaikan saat konferensi pers.

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Enim Sumatra Selatan

Sebelum penetapan kedua tersangka itu, KPK lebih dulu menetapkan empat tersangka, yakni

Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

Abi Nurwardani diduga bertemu dengan Cory Erin Hardin, marketing PT Millenium Solusi Abadi disuatu hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory

PT Millenium Solusi Abadi sendiri merupakan supplier smart board ke PT My Technology yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sebelumnya. Tak hanya itu, terdapat tujuan agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah.

"Sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucap Achmad saat konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Para pihak menggunakan rekening nominee untuk menampung uang hasil korupsi atau melalui setoran secara tunai. Abi Nurwardani bertindak sebagai pengendali rekening.

Dia diduga mendistribusikan aliran uang dengan presentase tertentu, yaitu sebesar 5% untuk Bupati, sebesar 3%, untuk kepala dinas (kadis), dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara.

Uang kepada Edison diberikan melalui orang kepercayaannya bernama Adi Triyadi di mana uang ini digunakan untuk kebutuhan pribadi Edison.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan, Cory Erin Hardi diduga telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.