JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Salah satunya melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran,” Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Untuk itu, Fithrah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujarnya.

Fithra menjelaskan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satunya, munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” katanya.

Prasetyo meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8%,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan pertahanan nasional sebagai kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Apalagi dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Prabowo usai menerima secara resmi penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis untuk TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Indonesia menerima enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat angkut VIP Dassault Falcon 8X, satu pesawat angkut Airbus A400M Atlas, serta sistem persenjataan modern rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer.

“Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi penambahan alutsista untuk angkatan udara,” ujar Prabowo.

Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional yang dilakukan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan sebelumnya.

Prabowo menyatakan penambahan alutsista tersebut merupakan salah satu tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional.

Menurut Prabowo, Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal terhadap berbagai potensi ancaman. “Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” tegasnya.

Lihat video: PASAR ALUTSISTA! 120 Negara Berkumpul, Intip Kecanggihan Drone dan Kapal Tanpa Awak



Prabowo juga menyoroti dinamika geopolitik dunia yang saat ini dipenuhi ketidakpastian. Karena itu, Prabowo menilai pertahanan menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas dan menjamin kedaulatan bangsa.

“Tapi, kita lihat kondisi geopolitik dunia penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” kata Prabowo.

Ke depan, pemerintah akan terus membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan nasional demi menjaga keamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia.

“Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” imbuhnya.

Kehadiran Rafale akan meningkatkan kemampuan tempur udara Indonesia, baik dalam operasi udara-ke-udara maupun udara-ke-darat. Sementara kehadiran Falcon 8X mendukung mobilitas strategis dan misi pengawasan.

Di sisi lain, A400M MRTT memperkuat kemampuan angkut logistik serta pengisian bahan bakar di udara untuk operasi jarak jauh. Adapun Radar GCI GM403 berperan penting dalam sistem deteksi dini dan pengendalian pertahanan udara nasional guna menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, CEBU -- Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengingatkan negara-negara ASEAN mengenai ancaman perubahan iklim dan potensi El Nino ekstrem yang dapat mengganggu produksi pangan kawasan. Dalam pidatonya pada sesi pleno KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026), Prabowo menilai ketahanan pangan menjadi isu mendesak di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Presiden RI mendorong negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama regional di bidang pangan. Bentuknya mulai dari pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi pangan, hingga penguatan sistem cadangan pangan kawasan melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).

“Kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional mengenai risiko El Nino ekstrem yang mengintai di depan kita. Dalam situasi ini, ketahanan pangan menjadi semakin mendesak,” kata Prabowo, dikutip Ahad (10/5/2026).

Menurut Presiden RI, ancaman krisis pangan tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Ia memandang ASEAN perlu membangun sinergi yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasokan pangan kawasan di tengah ancaman iklim dan potensi gangguan produksi.

Prabowo menilai penguatan cadangan pangan lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapan negara-negara ASEAN menghadapi berbagai ancaman krisis pangan pada masa mendatang.

“Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan pangan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah negara. Menurut dia, sektor pertanian dan pangan tidak dapat dipandang sekadar urusan ekonomi karena berkaitan langsung dengan stabilitas, kemerdekaan, hingga perdamaian.

Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, berkomitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional melalui dukungan terhadap sektor pertanian dan keberpihakan kepada petani. Ia menekankan negara harus hadir kuat dalam menjaga sektor pangan.

“Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian,” tuturnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Menurut dia, sektor pertanian tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.

Bisnis.com, SURABAYA— Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis guna menjaga stabilitas nasional dan mengamankan kedudukan Indonesia di tengah gejolak geopolitik global yang tengah berkecamuk.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dyah mengeklaim bahwa diplomasi proaktif yang dijalankan pemerintah berperan sebagai "perisai" yang memastikan masyarakat Indonesia terhindar dari dampak langsung konflik secara fisik maupun krisis keamanan yang saat ini tengah melanda berbagai belahan dunia.

"Kita bersyukur negara kita dijaga sedemikian rupa. Kunjungan Bapak Presiden ke berbagai negara itu sebetulnya untuk mengamankan kita. Dampaknya nyata, kita tidak harus mendengar rudal meledak atau rumah yang dibom. Negara berupaya menyelamatkan masyarakat agar kita bisa fokus pada kehidupan keseharian tanpa dihantui ketakutan perang," ujar Dyah, Selasa (28/4/2026).

Dirinya menyebut situasi dunia yang "sedang tidak baik-baik saja" justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyadari potensi yang terkandung di dalamnya. Ia menekankan pentingnya perspektif self-sufficiency atau kemandirian di dua sektor krusial, yakni pangan dan energi.

Di sektor pangan, Dyah menyoroti keberhasilan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan yang melampaui ekspektasi. Menurutnya, tekanan global memaksa Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya domestik hingga mencapai surplus.

"Ketahanan pangan itu betul-betul bisa terlaksana. Produksi beras kita bisa surplus, bahkan sekarang kita memiliki potensi untuk melakukan ekspor beras. Sesuatu yang mungkin bertahun-tahun lalu tidak pernah terpikirkan bisa kita capai," imbuhnya.

Selain pangan, sektor energi menjadi sorotan utamanya. Dyah membeberkan Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif dengan diversifikasi sumber energi yang lengkap, mulai dari fosil hingga energi baru terbarukan (EBT).

Kekayaan sumber daya tersebut, tutur dia, menjadi bantalan yang kuat saat harga komoditas energi dunia mengalami volatilitas yang tajam akibat konflik geopolitik. Hal ini pula yang membuat kebijakan subsidi energi di dalam negeri tetap terjaga.

"Bagaimana ternyata Indonesia dengan multi-sumber energi yang dimiliki, tidak semua negara punya. Baik itu yang berbasis fosil, non-fosil, yang energi terbarukan, itu semua ada di tanah air kita yang kemudian bisa kita gunakan," ucapnya.

Dyah menyatakan dengan kekayaan sumber daya serta aktivitas diplomasi yang dilakukan jajaran eksekutif diklaimnya mampu menjaga stabilitas harga maupun pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah fluktuasi harga global

"Sehingga ketika dunia sedang berhadapan dengan fluktuasi harga BBM, paling tidak BBM yang bersubsidi di Indonesia itu tidak terpengaruh sama sekali. Nah, ini juga merupakan salah satu langkah, di mana tantangan ya kan kondisi geopolitik menjadi sebuah peluang untuk Indonesia menyadari bahwa ternyata Indonesia itu mampu," pungkasnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mabes Polri. Rakor ini digelar untuk memitigasi risiko dampak eskalasi global terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

Hadir dalam rakor tersebut para Menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yasierli. Termasuk pimpinan lembaga yakni kepala BPS, Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, perwakilan Kemendagri dan Pertamina.

"Kita puji Kapolri yang sudah menginisiasi rakor dengan mengumpulkan seluruh instansi terkait untuk berkomitmen penuh mendukung kebijakan yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden agar tetap berjalan di tengah ketidakpastian perekonomian dunia," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menilai, pertemuan ini sangat strategis untuk mengantisipasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keamanan negara agar tetap kondusif. Saat ini pertumbuhsn ekonomi berada di angka 5% dan pemerintah tarus mendorong agar terus tumbuh serta didorong dengan program-program kebijakan lain dalam Asta Cita.

"Kami optimistis rakor ini sangat penting karena semua instansi terkait akan memitigasi berbagai risiko dalam bidang masing-masing dengan harapan pertumbuhan ekonomi kita tetap.terjaga dengan baik,” ucapnya.

Lihat video: Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementrian

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi dalam menghadapi dampak situasi global. Fokus utamanya adalah menjaga agar capaian pemerintah, terutama pertumbuhan ekonomi, tetap stabil.

“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5% dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh, ditambah dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita. Ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ucapnya, Selasa, 28 April 2026.

Dr Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PENDAHULUAN

Rangkaian pertemuan elite keamanan dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa dibaca sebagai agenda rutin belaka. Ketika Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, serta para purnawirawan bintang empat, baik mantan Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memanggil tokoh-tokoh kunci seperti Luhut Binsar Panjaitan, Dudung Abdurachman, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Maka yang sedang berlangsung sesungguhnya adalah sebuah konsolidasi strategis.

Pertanyaannya: konsolidasi untuk apa? Jawaban paling sederhana adalah stabilitas. Publik tentu tidak luas dengan jawaban sesederhana seperti itu.

Cegah Loyalitas Ganda

Dalam politik dan militer, langkah yang tampak sederhana sering kali menyimpan pesan yang lebih kompleks. Konsolidasi lintas generasi—aktif dan purnawirawan—menunjukkan bahwa negara tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terhadap kemungkinan fragmentasi di tubuh elite keamanan.

Dalam sejarah Indonesia, stabilitas politik selalu berkorelasi kuat dengan soliditas militer dan kepolisian. Karena itu, merangkul semua poros kekuatan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

Di sisi lain, kehadiran para jenderal purnawirawan bukan hanya simbol kehormatan. Mereka adalah simpul jaringan, penjaga memori institusional, sekaligus figur dengan pengaruh yang masih hidup di tubuh organisasi.

Mengumpulkan mereka berarti memastikan bahwa tidak ada “arus bawah” yang bergerak di luar kendali. Dalam bahasa yang lebih lugas, ini adalah upaya menutup kemungkinan munculnya loyalitas ganda di tengah dinamika politik yang selalu cair.

Eskalasi Konflik Global

Membaca pertemuan ini semata sebagai upaya internal juga terlalu sempit. Dunia sedang bergerak ke arah yang tidak stabil. Eskalasi konflik global, ketegangan kawasan Indo-Pasifik, hingga ancaman non-konvensional seperti perang siber dan disinformasi, memaksa setiap negara melakukan penyesuaian cepat.

Dalam konteks ini, pertemuan tersebut sangat mungkin merupakan bagian dari proses penyamaan persepsi ancaman. Negara tidak hanya ingin solid, tetapi juga ingin siap.

Di titik ini, keterlibatan Kapolri menjadi penting. Ini memberi sinyal bahwa spektrum ancaman yang dibahas tidak terbatas pada dimensi eksternal. Stabilitas dalam negeri—pasca kontestasi politik, potensi polarisasi, hingga ancaman radikalisme—tetap menjadi variabel krusial.

Artinya, konsolidasi ini juga merupakan jembatan antara keamanan eksternal dan internal, dua domain yang semakin sulit dipisahkan di era modern.

Pagar Kekuasaan

Meski demikian, langkah ini bukan tanpa potensi kritik. Menguatnya peran purnawirawan dalam orbit kekuasaan kerap memunculkan pertanyaan tentang batas antara pengaruh informal dan struktur formal.

Apakah ini memperkuat negara, atau justru menciptakan “ruang bayangan” dalam pengambilan keputusan? Jawabannya bergantung pada satu hal: apakah konsolidasi ini diikuti dengan kebijakan yang transparan dan akuntabel, atau berhenti sebagai simbol kekuatan semata.

Yang jelas, momentum pertemuan ini tidak bisa dilepaskan dari fase awal pemerintahan. Setiap rezim baru membutuhkan fondasi stabilitas yang kokoh, terutama di sektor keamanan.

Dengan mengunci dukungan dari seluruh spektrum elite—aktif maupun purnawirawan—Presiden sedang membangun pagar pertama bagi pemerintahannya.

Ini adalah langkah preventif: memastikan bahwa sebelum menghadapi tekanan eksternal, rumah di dalam sudah tertata rapi.

Penutup

Rangkaian pertemuan ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal kewaspadaan, bukan kepanikan. Negara tidak sedang bereaksi terhadap krisis terbuka, tetapi sedang mengantisipasi kemungkinan yang belum tentu terlihat.

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, langkah seperti ini justru menunjukkan satu hal: kesadaran bahwa stabilitas tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dirawat—bahkan sebelum ancaman itu benar-benar muncul.

Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah konsolidasi ini akan berlanjut pada langkah-langkah konkret dalam reformasi pertahanan dan keamanan, atau hanya berhenti sebagai pesan politik?

Di sinilah publik perlu mencermati. Karena dalam politik, yang menentukan bukan hanya siapa yang berkumpul, tetapi apa yang mereka hasilkan setelah pertemuan itu berakhir.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar mengajak seluruh ormas Islam senantiasa menjaga stabilitas nasional. Salah satunya menjaga lisan dan perbuatan yang berpotensi dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Hal ini disampaikan KH Anwar dalam silaturahmi nasional ormas Islam dan halalbihalal Idulfitri 1447 H MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dia menyampaikan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh kabinet pemerintahannya tengah bertekad membawa Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera.

"Kewajiban kita sebagai tokoh umat Islam menyediakan situasi yang memungkinkan pemimpin negara ini membangun dengan tenang, membangun dengan baik, membangun dengan konstruktif. Itu yang dibutuhkan," katanya.

Karena itu, dia mengingatkan kepada seluruh pemimpin ormas Islam memiliki kewajiban berhati-hati dalam menyikapi suatu hal tentang bangsa dan negara.

KH Anwar menyinggung para pemimpin umat memiliki umat yang sangat banyak. "Kita harus hati-hati, ibarat sopir kita ini sopir bus, bukan sopir pembalap. Kalau pembalap nyopir kendaraan kencang banget, nabrak, yang mati ya dia sendiri. Tapi, kalau sopir bus, kalau ada kecelakaan yang susah bukan hanya sopir, penumpangnya juga ikut susah," ungkapnya.

"Karena itu dibutuhkan satu kearifan dan kebijakan kita semuanya seperti yang ditaujihatkan tadi itu bisa menjaga agar apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita putuskan itu tidak akan menimbulkan kegaduhan di mana-mana," sambungnya.

JAKARTA - Forum Strategis Anak Bangsa (Forsa) menyoroti penanganan dugaan aliran dana asing ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons isu yang berpotensi dan rawan mengganggu stabilitas nasional tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forsa Deden Adlan menegaskan aparat penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas dan terukur. Deden mengingatkan agar aparat tidak terkesan pasif dalam menghadapi persoalan menjatuhkan wibawa pemerintahan yang sah saat disampaikan dalam aksi menyampaikan pendapat di Kejagung.

“Penanganan isu ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap Jaksa Agung dan Kapolri bersikap menghadapi persoalan serius yang menyangkut kepentingan negara dan wibawa Presiden Prabowo,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Menurut Deden, dugaan aliran dana asing ke LSM tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak pada pembentukan opini publik. Deden menilai, derasnya arus informasi di media sosial yang cenderung negatif terhadap pemerintah patut dicermati secara serius.

“Kami melihat ada gelombang opini yang terus dibangun dan masif di ruang publik, khususnya media sosial. Ini harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya dukungan pendanaan dari pihak luar,” kata dia.

Deden menekankan aparat penegak hukum harus berani melakukan audit menyeluruh terhadap sumber, alur, serta penggunaan dana asing yang masuk ke berbagai lembaga. Deden juga mendorong agar hasil penelusuran tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Keterbukaan sumber dan penggunaan anggaran menjadi hal penting. Publik berhak mengetahui dari mana dana itu berasal dan untuk kepentingan apa digunakan. Jika ditemukan pelanggaran hukum, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

JAKARTA - Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani memicu polemik di masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi.

Bendahara Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Adrianus Eko Saputro menekankan pentingnya menjaga etika dalam kehidupan demokrasi. Menurut Adrianus, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami menghormati setiap pandangan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa setiap narasi yang disampaikan tetap berkontribusi pada persatuan dan stabilitas bangsa,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Adrianus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga ruang diskursus publik yang sehat, objektif, dan konstruktif, serta menghindari narasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi.

Adrianus menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan amanah rakyat secara optimal, dengan tetap terbuka terhadap kritik yang membangun.

"Mari mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi serta menjaga persatuan nasional," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — ​Sebuah negara acapkali diukur bukan hanya dari seberapa megah gedung pencakar dan panjang jalannya, melainkan seberapa efektif negara melindungi rakyatnya.
Melalui Buku Saku 0%, Presiden Prabowo menuliskan artefak ide gagasan dan kebijakan negara secara radikal. Pesan paling menonjol dari Presiden Prabowo “Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang”.
Pesan ini menjadi lensa jernih untuk melihat nilai kemanusiaan untuk rakyat. “Buku ini sekaligus dapat dibaca sebagai sinyal sebuah kepemimpinan sedang berjuang membangun"Stabilitas Nasional".
​Problem kesejahteraan kerap dikacaukan data tidak akurat. Akibatnya bantuan tumpang tindih atau salah sasaran (inclusion error). Memicu kecemburuan sosial dan inefisiensi anggaran. Nol persen memperkenalkan “Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional”(DTSEN) sebagai solusi digital secara integratif.
​DTSEN jauh dari fragmentasi data kementerian, akan menjadi satu basis narasi tunggal yang bisa diperbarui dalam setiap periode.
Sebuah transparansi ada di tangan rakyat. Mereka dapat mengecek status kelayakannya secara mandiri melalui aplikasi resmi. Sehingga target pengentasan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 merupakan intervensi berbasis publik, bukan berdasarkan asumsi atau kepentingan politik sektoral.

Penyelenggara Negara Hadir

Buku Saku 0% bentuk "komunikasi strategis" kepada rakyat bahkan kepada dunia. Bahwa Indonesia sedang mengirimkan pesan, pemerintahan dijalankan dalam skema keberlanjutan secara kokoh. Pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap jaring pengaman sosialnya.
​Bagi lembaga internasional seperti World Bank, kejelasan mekanisme bantuan sosial seperti dijelaskan dalam buku ini merupakan indikator good governance. Sebab negara mampu mendefinisikan siapa penerima bantuan (sasaran), apa yang diberikan (besaran manfaat), dan bagaimana cara mendapatkannya (aksesibilitas).
Dengan demikian akan terbangun kepercayaan pasar. Data kategori masyarakat tidak sekedar asumsi atau wacana tapi sudah menjadi blue print, mudah dibaca dan diaudit. Seluruh siklus hidup manusia (span of life) digambarkan sebagai rantai perlindungan dan tidak boleh putus.
Fase Awal Kehidupan: dimulai dari “Program Keluarga Harapan” (PKH) bagi ibu hamil dan balita untuk mencegah stunting. Diperkuat “Makan Bergizi Gratis”(MBG) menjangkau anak-anak sejak dalam kandungan hingga lulus SMA. Secara ideologi ini investasi jangka panjang untuk menciptakan "Generasi Emas" kompetitif di pasar kerja global.
​“Fase Pendidikan dan Mobilitas Sosial”. Program “Sekolah Rakyat” (SR) hadir sebagai "eskavator" sosial. Siswa dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 mendapatkan fasilitas penuh: asrama, makan tiga kali sehari, seragam, hingga laptop. Tujuannya, memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
“Fase Produktif”, bagi dunia kerja, tersedia Magang Hub (Magang, dibayar Pemerintah) dengan akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta subsidi pupuk bagi petani. Program ini untuk menciptakan ketahanan pangan dan ekonomi dari level akar rumput.
“Fase Lansia dan Disabilitas”, memastikan perlindungan bagi lansia melalui PKH Lansia dan Atensi Disabilitas, memastikan martabat manusia tetap terjaga hingga akhir hayat secara adil dan merata. Dengan tetap memperhatikan aspek equity (keadilan sesuai kebutuhan) di atas equality (kesamarataan).
Pemerintah tidak memberikan jumlah sama semua orang, karena kebutuhan setiap keluarga berbeda. Keluarga di pelosok Papua dengan tiga anak sekolah dan satu anggota difabel akan menerima nilai manfaat lebih besar (mencakup PKH, subsidi energi, bantuan pangan, dan layanan pendidikan berasrama) dibandingkan keluarga di Jawa dengan beban ringan. Sebuah bentuk redistribusi kekayaan negara sangat spesifik dan adil.

Gerakan Nasional

​Konsep 0% bukan hanya ditujukan para menteri di Jakarta. Buku ini bakal menjadi panduan lapangan untuk seluruh Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa, relawan SPPI, dan seluruh warga negara dalam "mobilisasi akar rumput".
Selama ini birokrasi acapkali memiliki keterbatasan jangkauan. Oleh karena itu, buku ini memberikan panduan praktis pendaftaran, ke gunakan aplikasi "Cek Bansos" untuk pendaftaran mandiri. Aplikasi Musyawarah Desa, dengan operator SIKS-NG di tingkat desa/kelurahan dengan persyaratan KTP dan KK valid.
“Saluran Pengaduan”, hotline 24 jam dan WhatsApp “Lapor Bansos” memastikan bahwa suara warga yang tercecer bisa dipantau langsung oleh otoritas di daerah.
​Jadi logika Nol persen sangat rasional melalui model komunikasi interaktif, sehingga semua warga akan terhindar dari inclusion error atau kesalahan logis akibat data tidak presisi, sehingga efektivitas bantuan akan mencapai 100%. Sebuah jalan pintas menuju kemiskinan 0%.

Jika tidak dibarengi dengan integritas eksekusi di lapangan buku saku 0% sia-sia. Sebab musuh terbesar dari setiap program negara adalah korupsi di tingkat lokal diperburuk oleh apatisme warga.
Hanya dengan transparansi data dalam Buku Saku 0%, ruang bagi "makelar bansos" dapat dibasmi. ​Dalam persepsi lain, jika sebuah program gagal, bukan karena ketiadaan konsep, tetapi karena ketiadaan kejujuran dalam implementasi.
Melihat betapa detailnya buku ini merinci setiap aspek bantuan, kita patut optimisme. Perlu dicatat bahwa, ​menghapus kemiskinan ekstrem bisa dianalogikan sebagai perang kolektif. Buku Saku 0% menjadi senjata yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya untuk ikut bertempur melawan kemiskinan.
Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmennya kini, para penyelenggara negara di tingkat bawah dan warga, memastikan bahwa komitmen tersebut sampai ke pintu-pintu rumah mereka yang membutuhkan.
Kita pegang buku ini sebagai “janji suci” bersama untuk mengangkat derajat sesama warga negara. Dengan kepedulian itu sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia lebih kuat, adil, dan disegani di mata dunia. Nol kemiskinan bukan mimpi melainkan yang terukur, berbasis data.

JAKARTA - TNI dan semua jajaran ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi sebagai dampak dari perang di Timur Tengah (Timteng) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Analis Politik Boni Hargens.

Boni menambahkan, dalam konteks ancaman yang bersumber dari dinamika konflik internasional, TNI mengambil posisi proaktif untuk memastikan bahwa turbulensi geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak mentransformasi dirinya menjadi krisis ekonomi di dalam negeri.

"Peran TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa dimensi strategis. Di sisi pengamanan infrastruktur, satuan TNI ditugaskan untuk memperketat pengawasan di titik-titik vital distribusi energi, mulai dari kilang minyak, depo BBM, hingga jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan ilegal. Kehadiran fisik aparat militer di lokasi strategis ini memberikan efek deterrensi yang signifikan," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Dia melanjutkan, pada dimensi intelijen, TNI berkolaborasi dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membangun peta ancaman yang komprehensif. Menurutnya, informasi tentang pergerakan jaringan penyalahgunaan subsidi yang diperoleh melalui jaringan intelijen militer menjadi kontribusi berharga dalam operasi gabungan penindakan yang dipimpin Bareskrim Polri.

"TNI bersama instansi lain seperti Polri dan BIN serta lembaga atau kementerian lainnya telah nyata menjaga pilar Komitmen Prabowo-Gibran di tengah dinamika konflik internasional, terutama pertama, memberikan perlindungan subsidi rakyat di mana pemerintah memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mampu," ungkap Hargens.

Kedua, kata dia, ketahanan energi nasional. Pemerintah Prabowo-Gibran, kata dia, memperkuat diversifikasi sumber energi dan memperbesar kapasitas penyimpanan strategis sebagai buffer terhadap volatilitas harga global. Ketiga, menekankan urgensi penegakan hukum tanpa kompromi.

"Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua bentuk kejahatan energi yang merugikan negara dan rakyat. Lalu, isolasi dari gejolak eksternal dengan membangun benteng kebijakan yang melindungi ekonomi domestik dari dampak destruktif konflik geopolitik internasional," kata dia.

Dia menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan stabilitas ekonomi domestik sebagai komitmen yang tidak dapat ditawar. Di tengah lingkungan geopolitik yang semakin tidak menentu, kata dia, pemerintah memahami bahwa pertahanan ekonomi dalam negeri harus dibangun dari dalam.

"Salah satu manifestasi konkret dari komitmen ini adalah pemberian mandat yang kuat kepada aparat penegak hukum. Dengan membekali Polri dan TNI dengan otoritas, sumber daya, dan dukungan politik yang diperlukan, pemerintah mengirimkan sinyal yang jelas kepada semua pemangku kepentingan, tidak akan ada toleransi bagi mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit dengan menggerogoti subsidi rakyat," ujarnya.

Boni juga menyinggung peran sentral pemerintah, TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Salah satu ancaman dari dalam negari, kata dia, adalah penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi oleh sejumlah oknum. Menurut dia, setiap liter solar subsidi yang dialihkan ke industri besar, setiap tabung LPG 3 kilogram yang dikonversi secara ilegal, secara langsung merampas hak masyarakat miskin yang menjadi target penerima manfaat subsidi tersebut.

"Ketika pasokan LPG 3 kg diselewengkan, masyarakat kecil menghadapi kelangkaan di tingkat pengecer. Ibu rumah tangga berpenghasilan rendah harus membayar lebih mahal atau bahkan tidak dapat memasak karena tabung subsidi "menghilang" dari agen resmi. Setiap rupiah subsidi yang disalahgunakan adalah kerugian langsung bagi APBN," beber Hargens.

Hanya saja, kata Hargens, ancaman tersebut bisa diatasi dengan sinergi dan koordinasi yang kuat dan efektif antara Polri, TNI, dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketiganya, kata Hargens, bergerak dalam satu irama yang terkoordinasi untuk menghadapi ancaman yang datang dari dua arah sekaligus, dari dalam negeri berupa kejahatan penyalahgunaan subsidi, dan dari luar negeri berupa guncangan geopolitik yang mengancam ketahanan energi nasional.

"Sinergi tiga pilar ini, yakni penegakan hukum oleh Polri, pengamanan strategis oleh TNI, dan komitmen kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran, membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan energi secanggih apapun. Inilah model respons nasional yang harus terus diperkuat dan dilembagakan sebagai standar baru dalam menghadapi tantangan energi di era volatilitas global," pungkasnya.

JAKARTA - Isu penggulingan Presiden Prabowo Subianto di media sosial dinilai narasi yang sengaja dibangun untuk membentuk opini kebencian sekaligus memicu instabilitas nasional menjelang pertengahan 2026. Pola sistematis tersebut untuk menciptakan kondisi chaos.

“Sehingga, mendelegasikan legitimasi pemerintah yang sah merupakan perbuatan inkonstitusional dan akan kami lawan," tegas Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimim Indonesia (SMMI) Sandri Rumanama, Kamis (9/4/2026).

Saat ini semua komponen anak bangsa harus bersatu padu mendukung pemerintah. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo bekerja keras menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik.

“Presiden lagi bekerja dengan berbagai persoalan dan dinamika politik global yang sangat dinamis, harusnya kita memberikan support penuh bukan menciptakan kegaduhan politik yang akan merugikan rakyat ," ungkapnya.