Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan peran eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam kasus dugaan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) 2025–2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan mark up pengadaan barang dilakukan Dadan bersama tersangka lain, yaitu Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Ketiganya diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan program MBG.

“Sehingga dalam penyusunan KAK [Kerangka Acuan Kerja] pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan,” imbuhnya.

Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up harga dalam pengadaan sejumlah barang yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai sekitar Rp1 triliun.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp1 triliun,” kata Syarief.

Pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengalami mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci.

Selain itu, Dadan Cs juga diduga meloloskan yayasan yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG atau dapur MBG. Perbuatan tersebut disebut telah merugikan keuangan negara, namun jumlah kerugiannya masih dihitung oleh pihak Kejaksaan Agung.

“Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, Dadan Cs dijerat Pasal 603 dan/atau Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 - 2026. Ketiga tersangka juga diduga melakukan mark up sejumlah pengadaan di BGN .

"Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, Dadan Cs melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

"Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG," ujarnya.

Adapun beberapa temuan pengadaan pada BGN yang tidak sesuai;

1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun.

2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.

3. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.

4. Pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up harga

"Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," ujarnya.

Selain pengadaan, ketiga tersangka ternyata turut melakukan praktik curang dalam pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang seharusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah. Namun faktanya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG turut terafiliasi dengan ketiga tersangka. Semua itu bisa lolos verifikasi karena ada atensi dari ketiga tersangka selaku pejabat BGN.

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," tuturnya.

Akibat tindakan ini, para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dan) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

"Bahwa para tersangka tersebut dilakukan saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan."

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan duduk perkara yang menjerat eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus ini dilakukan penyidikan sejak Jumat (29/5/2026). Dalam proses penyidikan itu, pihaknya memutuskan untuk menetapkan tiga tersangka setelah memiliki alat bukti yang cukup.

Selain Dadan, penyidik juga menetapkan dua mantan Wakil BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Ketiganya, diperiksa terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

"Tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Dia menjelaskan, kronologi kasus ini bermula pada (6/1/2025). Kala itu, pemerintah telah melaksanakan program MBG dengan total anggaran tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan 2026 sebesar Rp268 triliun.

Menurut Syarief, program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG malah dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN.

Pasalnya, yayasan itu justru tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari Dadan Cs.

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," imbuhnya.

Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi, Dadan Cs juga melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum serta diduga melakukan intervensi kepada PPK.

Akibatnya, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG.

Perincian pengadaan barang tersebut mulai dari pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun; pengadaan 32.000 pasang sepatu; pengadaan tablet sebanyak 31.000 yang tidak sesuai ketentuan; dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan.

"Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," pungkasnya.

Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban...

Jakarta (ANTARA) -

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengusulkan agar insentif motor listrik yang tengah difinalisasi pemerintah diprioritaskan bagi masyarakat di daerah lingkar tambang nikel dan pulau-pulau kecil yang menghadapi keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM).

Menurut dia, kebijakan insentif kendaraan listrik (EV) itu perlu dirancang lebih berkeadilan dan tepat sasaran agar manfaatnya bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Alokasi insentif motor listrik senilai Rp5 juta perlu diprioritaskan bagi dua kelompok masyarakat, yakni warga di daerah lingkar tambang nikel sebagai bentuk keadilan wilayah, serta penduduk di pulau-pulau kecil yang menghadapi kendala ketahanan energi (kesulitan BBM),” kata Djoko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Langkah itu penting untuk mengantisipasi munculnya persoalan baru di perkotaan, seperti kemacetan dan tingginya angka kecelakaan sepeda motor akibat peningkatan jumlah kendaraan pribadi.

Menurut Djoko, kebijakan berbasis wilayah tersebut memiliki dasar empiris yang kuat. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Asmat yang sejak 2007 mulai mengadopsi kendaraan listrik secara swadaya karena keterbatasan pasokan BBM.

Selama ini kebijakan insentif kendaraan listrik belum banyak memperhatikan masyarakat di daerah penghasil mineral nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

“Wilayah-wilayah yang menjadi penyedia bahan baku utama baterai ini justru masih terjebak dalam lingkaran ketidaksejahteraan. Ironisnya, di tengah gegap gempita tren ramah lingkungan, kemiskinan ekstrem masih mendera masyarakat yang hidup di atas tanah sekaya itu,” tutur Djoko.

Maka, pemberian insentif kendaraan listrik kepada masyarakat di daerah penghasil nikel memiliki nilai simbolis sekaligus keadilan sosial yang kuat karena warga dapat merasakan manfaat langsung dari sumber daya alam yang berasal dari wilayah mereka.

Selain untuk kendaraan pribadi, lanjut Djoko, insentif juga dapat diarahkan kepada motor listrik roda tiga atau kendaraan listrik komersial yang digunakan petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional di daerah tersebut.

Menurut dia, biaya operasional motor listrik yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat di daerah lingkar tambang yang umumnya menghadapi harga barang kebutuhan pokok lebih tinggi.

Di sisi lain, Djoko juga mendorong pemerintah memberikan insentif kepada pemerintah daerah (pemda) yang berkomitmen mengembangkan transportasi umum berbasis kendaraan listrik.

Saat ini terdapat 42 Pemda yang telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan angkutan umum modern melalui skema pembelian layanan atau buy the service (BTS).

Bahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam telah memiliki peraturan daerah yang mengatur alokasi anggaran subsidi transportasi umum.

“Adanya insentif tambahan untuk kendaraan listrik ini tentu akan merangsang kepala daerah lain untuk turut serta membenahi transportasi publik mereka. Kehadiran Perda akan menjadi jangkar yang menjamin keberlangsungan layanan tersebut dalam jangka panjang,” jelasnya.

Djoko memandang momentum finalisasi skema insentif kendaraan listrik saat ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif.

“Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban, tetapi harus menjadi instrumen penuntasan kemiskinan dan pembenahan mobilitas di daerah hulu penambangan,” ujarnya.

Adapun pemerintah menunda pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV) satu bulan ke depan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa penundaan itu dikarenakan perlunya perhitungan lebih lanjut terkait insentif tersebut.

”Ada perhitungan yang masih dilakukan,” ujar Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

NEW YORK - Upaya negara bagian New York untuk memperketat peraturan sepeda listrik tampaknya telah ditunda setelah proses anggaran negara bagian memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan.

Menurut laporan Electrek, beberapa usulan sebelumnya, termasuk pendaftaran sepeda listrik dan kemungkinan lisensi khusus untuk pengendara, tidak diajukan tahun ini, meskipun ada kekhawatiran tentang keselamatan dan peningkatan penggunaan sepeda listrik di kota tersebut.

Anggota Majelis Negara Bagian New York, Bill Magnarelli, mengatakan penundaan proses anggaran negara bagian telah menunda sementara banyak rancangan undang-undang transportasi.

Ia juga menjelaskan bahwa usulan mengenai pendaftaran sepeda listrik diperkirakan tidak akan dibahas lagi hingga sekitar tahun 2027.

Debat tentang sepeda listrik di New York semakin memanas akhir-akhir ini karena peningkatan pesat penggunaan sepeda listrik di kota tersebut.

Data menunjukkan bahwa jumlah penyeberangan sepeda harian di Jembatan East River mencapai hampir 29.000 per hari tahun lalu, peningkatan signifikan dari tahun 2019.

Bahkan, kelompok advokasi sepeda memperkirakan bahwa sekitar 80.000 pekerja pengiriman sekarang bergantung pada sepeda listrik di Kota New York.

Saat ini, New York menggunakan sistem sepeda listrik tiga kelas standar di Amerika Serikat:

Kelas 1 dan Kelas 2 diizinkan hingga kecepatan 20 mph (32 km/jam)

Kelas 3 dengan bantuan pedal diizinkan hingga kecepatan 25 mph (40 km/jam)

Pengendara di bawah usia 16 tahun tidak diizinkan menggunakan sepeda listrik, sementara sepeda listrik juga dilarang digunakan di jalan dengan batas kecepatan melebihi 30 mph (48 km/jam).

Meskipun ditunda, pendukung proposal registrasi sepeda listrik masih percaya bahwa penegakan hukum akan sulit tanpa plat nomor atau identifikasi yang jelas pada sepeda.

Mereka mengklaim bahwa peningkatan kasus pelanggaran lampu lalu lintas, bersepeda di trotoar, dan bahkan penggunaan sepeda listrik berkecepatan tinggi ilegal memerlukan kontrol yang lebih ketat.

Namun, kelompok advokasi sepeda percaya bahwa undang-undang yang ada sebenarnya sudah cukup dan penegakan hukum yang lebih baik adalah solusi sebenarnya, bukan menambah birokrasi baru bagi pengguna sepeda listrik biasa.

Debat ini juga terjadi di beberapa negara bagian lain di Amerika Serikat karena semakin banyak kota yang mencoba menyeimbangkan keselamatan, mobilitas perkotaan, dan pertumbuhan mobilitas mikro seperti sepeda listrik.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda peluncuran paket insentif pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) selama satu bulan ke depan. Langkah penundaan ini diambil lantaran formulasinya masih memerlukan penyelarasan teknis, terutama terkait detail perhitungan skema yang akan diterapkan pada komoditas otomotif ramah lingkungan tersebut.

Menurut Purbaya, stimulus yang disiapkan pemerintah nantinya akan berbentuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk setiap transaksi pembelian unit mobil listrik baru. "Insentif EV (electric vehicle/kendaraan listrik) masih ditunda satu bulan lagi," ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Purbaya menjelaskan, bahwa rentang besaran insentif PPN DTP yang akan digelontorkan berkisar antara 40% hingga maksimal 100%. Kendati demikian, Purbaya menggarisbawahi bahwa fasilitas pemotongan pajak ini dirancang secara eksklusif untuk kendaraan listrik murni berbasis baterai, dan tidak menyasar segmen kendaraan semi-listrik (hybrid).

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Ketentuan operasional dan verifikasinya saat ini tengah dimatangkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid," jelas Purbaya di kantornya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa formula PPN DTP tersebut akan sangat bergantung pada jenis teknologi komponen yang diadopsi oleh masing-masing pabrikan otomotif. Pemerintah sengaja mendesain agar mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan baku nikel mendapatkan porsi subsidi yang jauh lebih besar ketimbang varian non-nikel (seperti Lithium Iron Phosphate/LFP).

"Yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non nikel beda skemanya nanti Menperin yang hitung. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya karena supaya nikel kita kepakai," ungkap Purbaya.

Purbaya Bakal Kucurkan Insentif Motor Listrik, Rp5 Juta Setiap Kendaraan



Langkah diskriminasi positif terhadap nikel ini sengaja diambil sebagai strategi pemerintah untuk menggeliatkan serta mengamankan rantai pasok hilirisasi mineral kritis di dalam negeri. Pemerintah ingin membuktikan bahwa ekosistem nikel nasional tetap memiliki daya tawar yang tinggi di panggung teknologi global.

"Dulu saya baca di The Economist judulnya mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China bukan pakai nikel katanya. Kita balik sekarang nikelnya kita pakai, sehingga hilirisasi teknologi baterainya berjalan," tegas Purbaya.

Optimisme pemerintah terhadap masa depan industri ini juga diperkuat oleh kajian teknis dari otoritas pengelola investasi negara. Berdasarkan masukan dari Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa, sel baterai berbasis nikel dinilai memiliki keunggulan kompetitif dari segi generasi teknologi jika dikomparasikan dengan LFP.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan pada Juni 2026.

Sebelumnya, insentif berupa subsidi pembelian motor listrik dan PPN DTP untuk mobil listrik ini rencananya digulirkan sebelum kuartal III/2026, agar bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026.

"Insentif EV [electric vehicle] masih ditunda," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi pemberian stimulus semester II/2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Purbaya, pemberian insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini masih akan ditunda. Estimasinya sampai Juli atau kuartal III/2026.

"[Ditunda] satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih ditunggu," jelasnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya sampai libur Natal dan Tahun Baru.

Usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," paparnya.

Syarat untuk menerima isentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.

HANOI - VinFast Paten Desain Skutik Baru, Desain Mirip Vespa Primavera

Hanoi = VinFast baru saja mendaftarkan paten desain untuk dua model sepeda motor listrik yang sepenuhnya baru, yang menawarkan desain modis dan modern; salah satunya ditujukan untuk pelanggan wanita.

Setelah secara konsisten mencetak rekor penjualan untuk sepeda motor listrik di Vietnam, VinFast terus berupaya mengembangkan portofolio produknya untuk menawarkan pilihan baru kepada konsumen dan memperkuat posisi serta daya saingnya di pasar sepeda motor listrik.

Data terbaru dari Kantor Kekayaan Intelektual Vietnam menunjukkan bahwa produsen otomotif Vietnam, VinFast, telah mendaftarkan paten desain untuk dua model sepeda motor listrik yang sepenuhnya baru dengan dua gaya desain yang berbeda.

Sejalan dengan itu, Lembaran Negara No. 457, Volume A, Buku 2, yang diperbarui oleh Kantor Kekayaan Intelektual Vietnam pada April 2026, telah menampilkan beberapa gambar dari dua model sepeda motor listrik baru di bawah merek VinFast.

Lembaran Informasi Kekayaan Industri No. 457 menampilkan beberapa gambar dari dua model sepeda motor listrik yang sepenuhnya baru di bawah merek VinFast.

Kedua model berukuran kompak tetapi memiliki dua gaya desain yang berbeda. Model pertama memiliki desain yang modis , memadukan elemen klasik yang sering terlihat pada skuter buatan Eropa dengan garis-garis membulat di sekitar bodi.

Lampu depan dan lampu sein berbentuk berlian memiliki tepi melengkung yang lembut, dan fairing depan juga didesain stylish, mirip dengan model skuter Vespa. Sementara itu, bodi dan bagian belakang kendaraan cukup kompak, ditonjolkan oleh garis-garis yang mulus dan lampu belakang terintegrasi yang membentang di bagian belakang.

Menurut data dari Kantor Kekayaan Intelektual Vietnam, model ini dilengkapi dengan rem cakram pada kedua roda, dikombinasikan dengan pelek alloy cor desain ganda 5 palang. Dengan desainnya yang modis, mengingatkan pada gaya Eropa, model ini kemungkinan besar ditujukan untuk pelanggan wanita.

Dengan desainnya yang modis, yang secara halus dipengaruhi oleh gaya Eropa, model ini kemungkinan besar ditujukan untuk pelanggan wanita.

Sementara itu, model lainnya, yang muncul dalam Lembaran Negara No. 457, Volume A, Buku 2, yang diterbitkan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Vietnam, memiliki gaya desain yang sepenuhnya berlawanan, terutama menargetkan pelanggan pria.

Secara spesifik, model ini memiliki setir terbuka dengan layar informasi besar yang terletak di tengah. Fairing depan memiliki desain modern yang unik, menggabungkan lampu depan yang diposisikan cukup rendah. Motor listrik terintegrasi ke dalam poros belakang.

Kedua model sepeda motor listrik yang baru-baru ini didaftarkan oleh VinFast memiliki pijakan kaki yang rata, memberikan ruang kaki yang lapang; sistem baterai terletak di bawah jok.

Meskipun perusahaan belum merilis spesifikasi detailnya, kemungkinan kedua model listrik VinFast yang baru ini juga akan dilengkapi dengan lampu LED dan panel instrumen digital dengan konektivitas Bluetooth ke ponsel pintar.

Sangat mungkin VinFast akan meluncurkan dua model sepeda motor listrik baru dalam waktu dekat

HANOI - VinFast sekali lagi menarik perhatian dengan mendaftarkan perlindungan desain industri untuk model sepeda motor listrik baru bernama Rasad.

Berdasarkan gambar teknis yang dipublikasikan, model skuter listrikVinfastRasad yang baru memiliki karakteristik desain yang mengesankan dari skuter touring maxi-scooter berukuran besar.

Desain keseluruhan skuter listrik Vinfast Rasad yang akan segera hadir mengingatkan banyak pengguna pada nama-nama terkenal di segmen maxiscooter premium seperti BMW C 400 GT atau Yamaha TMAX 560.

Bagian depan kendaraan memberikan kesan yang kuat dengan lampu utama yang terintegrasi dengan lampu daytime running berbentuk X, disertai dengan kaca depan yang besar di atasnya untuk mengoptimalkan aerodinamika selama perjalanan jauh.

Jika dilihat dari bodinya, garis-garisnya meruncing ke atas menuju bagian belakang, memberikan tampilansportydan bersudut yang mirip dengan Yamaha NVX. Sementara itu, area lantainya dirancang agar benar-benar rata, kemungkinan besar untuk mengakomodasi paket baterai.

Aspek paling signifikan secara teknis dari model Rasad terletak pada bagian bawahnya. Gambar hasil render menunjukkan bahwa VinFast memilih untuk menempatkan motor listrik di tengah bodi kendaraan, alih-alih mengintegrasikannya langsung ke dalam rakitan roda belakang seperti sepeda motor listrik umum lainnya.

Ini adalah konfigurasi teknis standar pada sepeda motor listrik berperforma tinggi, yang mengoptimalkan distribusi bobot antara bagian depan dan belakang, sehingga meningkatkan stabilitas dan keseimbangan saat menikung atau melaju dengan kecepatan tinggi.

Meskipun spesifikasi detail belum dirilis secara resmi oleh pabrikan, sistem penggerak ini kemungkinan akan membutuhkan paket baterai generasi baru dengan kapasitas lebih besar dan tingkat pengosongan yang lebih tinggi untuk memberi daya pada motor yang bertenaga, sehingga memastikan efisiensi operasional dan jangkauan berkendara yang praktis.

Meskipun spesifikasi spesifik masih dirahasiakan, para ahli percaya bahwa model baru ini kemungkinan akan dilengkapi dengan motor listrik yang menghasilkan hingga 67 tenaga kuda, memungkinkan kendaraan mencapai kecepatan tertinggi sekitar 130 km/jam.

Menurut rencana VinFast yang diumumkan pada bulan Februari, jajaran sepeda motor listrik perusahaan tersebut diperkirakan akan mulai dijual pada kuartal keempat tahun 2026.

Selain skuter touring Vinfast Rasad yang baru saja diperkenalkan, VinFast sebelumnya telah meluncurkan beberapa model sepeda motor listrik dalam gaya cruiser, sportbike, dan adventure.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) merespons rencana pemerintah yang akan kembali menggulirkan subsidi pembelian sepeda motor listrik pada tahun ini.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko menilai pemerintah perlu memprioritaskan penyaluran subsidi motor listrik kepada perusahaan ride hailing seperti Gojek hingga Grab agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol).

“Untuk subsidi motor listrik juga perlu dipikirkan prioritasnya. Misalnya, korporasi transportasi seperti Gojek bisa menjadi prioritas utama agar manfaatnya lebih besar,” ujar Moeldoko dikutip Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit yang ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026.

Pelaksanaan stimulus kendaraan listrik tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dengan kuota awal sebanyak 100.000 unit kendaraan. Pemerintah juga membuka peluang penambahan kuota apabila penyerapan pasar bergerak lebih cepat dari proyeksi awal.

Meski demikian, Moeldoko menilai skema subsidi perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi pengemudi ojek online yang menggunakan kendaraan untuk kebutuhan operasional harian.

“Jangan sampai kuota 100.000 unit habis oleh first buyer yang sebenarnya mungkin tidak terlalu membutuhkan subsidi,” jelasnya.

Selain itu, Periklindo juga meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan insentif kendaraan listrik agar tidak berubah setiap tahun. Kepastian regulasi dinilai penting untuk mendukung perencanaan investasi dan strategi bisnis pelaku industri kendaraan elektrifikasi.

Sebagai pengingat, pemerintah sempat menggulirkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit pada 2024 yang dinilai mampu mendongkrak penjualan kendaraan listrik roda dua. Namun, penghentian subsidi pada 2025 membuat pasar motor listrik kembali melambat.

“Selain itu, subsidi juga diharapkan lebih terencana dan tidak berubah setiap tahun. Idealnya, kebijakan berlaku minimal tiga tahun sebelum dievaluasi kembali agar dunia usaha bisa menyusun perencanaan dengan baik,” pungkasnya.

Adapun implementasi subsidi motor listrik pada 2024 melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023 tercatat mampu mengakselerasi pasar kendaraan listrik roda dua di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), realisasi penyaluran subsidi motor listrik mencapai 62.541 unit sepanjang 2024. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 11.532 unit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- VinFast Indonesia resmi membuka pemesanan awal tiga model sepeda motor listrik terbaru di Indonesia, yakni VinFast Evo, VinFast Feliz II, dan VinFast Viper. Ketiga model tersebut hadir dengan sistem tukar baterai (battery swapping) sebagai bagian dari pengembangan ekosistem mobilitas hijau terintegrasi di Tanah Air.

Pemesanan awal dibuka mulai 20 Mei hingga 20 Juni 2026 melalui situs resmi VinFast. Konsumen juga dapat memperoleh informasi melalui layanan pelanggan VinFast di nomor 1500083.

Managing Director VinFast E-Motorcycles Overseas Market Vo Thi Cam Tu mengatakan, Indonesia menjadi salah satu pasar roda dua terbesar dan paling dinamis di dunia. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam percepatan transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.

“Peluncuran tiga model e-scooter dengan sistem tukar baterai secara bersamaan mencerminkan keseriusan serta strategi jangka panjang VinFast dalam membangun ekosistem mobilitas berkelanjutan di Indonesia,” kata Vo Thi Cam Tu dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Ia menambahkan, VinFast tidak hanya menghadirkan produk kendaraan listrik, melainkan juga berinvestasi pada infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai untuk mempermudah konsumen beralih ke kendaraan listrik.

Dalam program pemesanan awal tersebut, VinFast Evo dipasarkan dengan harga Rp 18,98 juta menggunakan skema langganan baterai atau Rp 26,26 juta termasuk dua baterai. VinFast Feliz II dibanderol Rp 20,1 juta dengan skema berlangganan dan Rp 27,38 juta termasuk dua baterai.

Sementara itu, VinFast Viper dipasarkan seharga Rp 24,41 juta dengan sistem langganan baterai atau Rp 31,69 juta termasuk dua baterai. Konsumen yang melakukan pemesanan selama periode promo akan memperoleh potongan harga Rp 1,6 juta. Adapun biaya pemesanan ditetapkan Rp 1 juta dan bersifat non-refundable.

VinFast menjadwalkan pengiriman unit pertama kepada konsumen Indonesia mulai Juni 2026.

Dari sisi spesifikasi, ketiga model menggunakan motor BLDC in-wheel berkekuatan maksimum 5.200W. VinFast Viper dan Feliz II mampu mencapai kecepatan hingga 90 km per jam, sedangkan VinFast Evo memiliki kecepatan maksimum 80 km per jam.

Ketiga model juga dibekali dua baterai LFP berkapasitas masing-masing 1,5 kWh yang ditempatkan di bawah jok. Dengan baterai penuh, VinFast Evo diklaim mampu menempuh jarak hingga 150 kilometer, sementara VinFast Viper dan Feliz II mencapai 145 kilometer dalam kondisi standar.

VinFast Viper hadir menyasar konsumen muda dengan desain sporty dan teknologi modern. Model ini dilengkapi fitur smart key, panel instrumen TFT, lampu projector, serta dual rear shock absorber dengan external reservoir untuk meningkatkan kenyamanan berkendara.

Selain skema pembelian baterai, VinFast juga menawarkan layanan berlangganan dengan biaya Rp 84 ribu per bulan untuk masing-masing baterai. Adapun biaya penukaran baterai dipatok Rp 6 ribu per baterai setiap kali penukaran.

Melalui kerja sama dengan V-Green, VinFast terus memperluas jaringan stasiun pengisian dan penukaran baterai di Indonesia. Konsumen juga akan mendapatkan fasilitas penukaran baterai gratis selama satu tahun di stasiun V-Green Battery Swap Station dengan kuota hingga 20 kali penukaran per bulan.

Selain itu, seluruh model e-scooter VinFast dibekali garansi kendaraan hingga enam tahun atau 72 ribu kilometer, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.

VinFast sebelumnya telah mengumumkan ekspansi bisnis kendaraan roda dua listrik ke lima negara prioritas, yakni Indonesia, Filipina, India, Thailand, dan Malaysia. Selain sepeda motor listrik, perusahaan juga menghadirkan mobil listrik, bus listrik, hingga sepeda listrik sebagai bagian dari pengembangan ekosistem transportasi berkelanjutan.

Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dalam tiga tahun ke depan.

Pembangunan PLTS itu akan dipadukan dengan program konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara di Jakarta, Kamis mengatakan, visi tersebut menunjukkan komitmen politik pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,” kata Raditya.

Menurut dia, target pembangunan PLTS dalam skala besar dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Meski demikian, IESR mengingatkan bahwa pencapaian target tersebut dalam waktu tiga tahun memerlukan perencanaan dan implementasi yang matang agar berjalan berkelanjutan.

Sebab, secara teknis dan linimasa, target capaian dalam tiga tahun menjadi tantangan yang besar.

“Oleh karena itu, kami memberikan catatan penting pada aspek rasionalitas tahapan implementasi agar visi besar ini dapat dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem dan kesiapan industri serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten,” ujarnya.

IESR juga menilai kejelasan institusi yang akan memimpin implementasi program menjadi faktor penting agar koordinasi lintas sektor dapat berjalan efektif.

Dia juga menyoroti pentingnya kepastian institusi apa saja yang akan diberi mandat memimpin implementasi visi tersebut.

“Kejelasan mandat kelembagaan menjadi krusial karena akan menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor, perencanaan program, pembagian peran, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan,” kata Raditya.

Di sektor transportasi, IESR mendukung langkah elektrifikasi kendaraan pribadi sebagai salah satu jalur penting transisi energi nasional.

Program konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik dinilai dapat menjadi alternatif untuk memanfaatkan kendaraan yang sudah ada sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

Kemudian, soal program konversi kendaraan listrik, IESR mencatat masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar program konversi kendaraan dapat berjalan optimal.

Salah satunya ialah biaya konversi yang saat ini masih relatif mahal, bahkan dalam beberapa kasus lebih tinggi dibandingkan membeli kendaraan listrik baru.

Komponen biaya terbesar berasal dari baterai serta conversion kit yang meliputi motor listrik dan inverter.

Selain itu, ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia juga dinilai masih perlu diperkuat. Jumlah bengkel konversi masih terbatas, sementara sejumlah komponen utama masih bergantung pada impor.

“Dengan demikian, kelayakan konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat bergantung pada aspek keekonomian. Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,” ujar Raditya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026