Biasanya menurut pengalaman setelah komoditas 'booming', biasanya diikuti oleh 'booming' properti

Jakarta (ANTARA) - Ahli properti Panangian Simanungkalit memprediksi "booming" properti akan terjadi sekitar dua tahun lagi dari sekarang.

"Perkiraan saya, 'booming' properti itu akan terjadi sekitar dua tahun dari sekarang," ujar Panangian di Jakarta, Senin.

Menurut dia, setelah pemerintah mengumumkan pencapaian pertumbuan ekonomi 5,61 persen pada kuartal pertama tahun ini, maka dirinya meyakini inilah momentum kebangkitan bisnis properti di Indonesia.

"Biasanya menurut pengalaman setelah komoditas booming, biasanya diikuti oleh booming properti," katanya.

Tapi kali ini, lanjutnya, terdapat persoalan geopolitik yang membuat harga minyak melonjak dan tentu saja emas juga meningkat, bahkan di luar ekspektasi banyak orang.

Jadi kalau komoditas sudah meningkat, kemudian harga minyak sudah terprediksi walaupun masih ada persoalan negosiasi antara Amerika dengan Iran saat ini. Namun bisa diperkirakan bahwa ekonomi itu sudah mulai akan stabil satu dua bulan ke depan.

"Oleh karenanya biasanya properti akan ikut. Setelah mata uang (currency) sudah stabil, kemudian emas sudah memuncak bahkan sudah mulai stabil dan turun, kemudian komoditas juga sudah memuncak dan sudah stabil, maka properti adalah gilirannya," ujarnya.

Panangian mengajak masyarakat untuk segera mengambil peluang ini untuk berinvestasi pada sektor properti sebelum booming properti tiba.

"Banyak orang mengatakan begini, investasi tunggu saja dulu nanti setelah kelihatan bangkit. Kalau sudah kelihatan bangkit harga properti sudah naik. Jadi justru waktu yang tepat adalah ketika banyak orang ragu. Kalau orang sudah yakin maka itu sudah telat pastinya. Sekarang orang masih ragu ini antara iya dan tidak," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 20 Mei 2026 akan menjadi arah kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut Denny, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.

"Ini paradoks terbesar Indonesia, negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil. Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa," ujar Denny di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, melainkan memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.

"Ini bukan sosialisme klasik, melainkan jalan tengah. Pasar tetap hidup, tetapi negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor," paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sekitar 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri.

"Maka rata-rata, kebocoran itu mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun," ucapnya

Data kebocoran tersebut, sambung Denny, merujuk pada pernyataan Presiden yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama dua dekade terakhir.

“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," ucap Denny.

Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.

"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," paparnya.

Keberhasilan model Asia Timur, menurutnya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.

"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.

"Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan, negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya," tutur Denny JA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan Alvin Lie menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana Bandara Kertajati menjadi pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) atau perawatan pesawat C-130 Hercules militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia.

Alvin menilai apabila Bandara Kertajati benar menjadi pusat perawatan pesawat Hercules militer AS, maka pesawat militer negara tersebut akan lebih leluasa keluar-masuk wilayah udara Indonesia.

“Pesawat militer AS akan leluasa terbang masuk-keluar wilayah udara RI dengan kemasan ‘Perawatan’,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Dia menyoroti usulan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, bukan oleh produsen pesawat Hercules.

Menurut Alvin, fasilitas perawatan pesawat militer memiliki karakteristik berbeda dibandingkan fasilitas perawatan pesawat sipil karena berada dalam kategori pengamanan tinggi atau high security.

“Jadi bengkel perawatan ini adalah eksklusif untuk Hercules militer AS,” ungkapnya.

Dia menilai AS kemungkinan juga akan menempatkan personel militer di kawasan fasilitas tersebut guna menjaga keamanan pesawat, teknologi, peralatan, dan operasional.

“Saya yakin AS menempatkan personil-personil militernya juga. Bukan pangkalan besar, tetapi tetap saja merupakan kawasan militer,” tambahnya.

Sebelumnya, rencana tersebut mencuat setelah Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, pemerintah AS disebut menyampaikan keinginan membangun pusat pemeliharaan mesin pesawat Hercules di Indonesia. Pemerintah saat ini menyiapkan Bandara Kertajati sebagai lokasi pengembangan fasilitas tersebut.

Bandara Kertajati dipilih karena dinilai memiliki lahan pengembangan yang luas serta infrastruktur penerbangan yang mendukung pembangunan fasilitas pemeliharaan pesawat berskala internasional.

Selain itu, kawasan Kertajati juga tengah didorong menjadi pusat MRO seiring masih rendahnya trafik penerbangan dan jumlah penumpang di bandara tersebut.

Terpisah, produsen pesawat asal Eropa Airbus menandatangani kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terkait pengembangan pusat MRO dan komponen pesawat di Kertajati, Jawa Barat.

Presiden Airbus Asia-Pacific Anand Stanley mengatakan pihaknya mendukung pengembangan industri kedirgantaraan Indonesia sejalan dengan Indonesian Aerospace Industry Ecosystem Development Masterplan 2024–2045.

“Kami melihat sebagai Airbus untuk berinvestasi selama 20 tahun, untuk meningkatkan kemampuan industri Indonesia di bidang teknologi, manufaktur, produksi pesawat, MRO, transfer pengetahuan, capacity building, dan pengembangan SDM,” ujarnya dalam Joint Declaration of Intent di Kantor Bappenas, Rabu (6/5/2026).

Pengendalian itu dalam rangka untuk menciptakan rasa keadilan bagi yang lain

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pemerintah mengumumkan regulasi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) merupakan langkah yang tepat.

"Saya sangat setuju dalam arti bahwa selama ini ekspor-ekspor itu banyak sekali yang tidak terkendali, apalagi yang terkait dengan komoditas sumber daya alam," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, komoditas SDA Indonesia yang diekspor tak terkendali tersebut mayoritas merupakan komoditas SDA yang tidak terbarukan.

Trubus menilai dengan hadirnya kebijakan tata kelola ekspor tersebut diharapkan Indonesia dapat mencegah agar tidak terulang kembali kekeliruan pada masa lalu ketika melakukan ekspor minyak mentah secara besar-besaran, sehingga ketika dibutuhkan untuk kebutuhan domestik komoditas minyak mentah tersebut habis dan Indonesia terpaksa mengimpor dari luar negeri.

Dirinya juga mengatakan bahwa tata kelola ekspor itu juga untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya.

"Pengendalian itu dalam rangka untuk menciptakan rasa keadilan bagi yang lain. Karena apa? Karena nanti yang ekspor itu bukan perusahaan itu-itu saja, tapi perusahaan lain juga bisa, orang mendirikan perusahaan juga bisa ekspor," katanya.

Trubus menyarankan agar kebijakan tata kelola ekspor ini perlu dibarengi dengan penguatan hilirisasi pada komoditas SDA sehingga barang-barang yang diekspor nantinya merupakan barang yang bernilai tambah sehingga berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

Dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo berharap pendapatan yang diterima oleh Indonesia dapat seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan investasi menjadi kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada 2027.

"Biasanya kalau untuk dorong pertumbuhan setinggi itu atau di luar kebiasaan kita tumbuh 5 persen, itu adalah di investasi," ujar Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, iklim investasi menjadi hal pertama yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Walaupun secara proporsi konsumsi rumah tangga paling besar, tapi investasi menjadi pendorong signifikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, katanya menambahkan.

"Investasi itu bisa didorong sebetulnya," ujar dia.

Memang, menurut Faisal, prospek investasi saat ini sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk tantangan iklim perekonomian global.

"Apalagi dengan iklim global seperti sekarang di mana investasi asing (foreign investment) itu juga jadi lebih berhati-hati dalam menanamkan investasi di suatu negara," katanya.

Ia mengatakan kalau dari sisi investasi, tentu saja yang paling utama adalah direct investment atau investasi langsung yang menjadi target dan berdampak positif untuk Produk Domestik Bruto (PDB). Itu juga berarti perlu dilihat betul prospek investasi yang mana yang paling dapat meningkat pada 2027.

Dari kebijakan pemerintah, ia mengatakan, akan ada peningkatan investasi di program-program prioritas misalnya investasi di pertanian, di sektor industri makanan dan minuman, di konstruksi serta juga pertambangan dan hilirisasi, yang semestinya dapat tumbuh lebih tinggi jika dijalankan secara efektif.

"Untuk menggerakkan ekonomi, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi itu pergerakan ekonomi yang lebih cepat ini sebetulnya ruangnya itu ada di swasta. Jadi peran pemerintah itu sebagai fasilitator, enabler, memberikan iklim yang kondusif bagi sektor swasta untuk berkembang," kata Faisal.

Presiden RI Prabowo Subianto sedang membacakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Analis pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan menjelaskan dalam jangka pendek perhatian pelaku pasar tertuju pada pidato Presiden Prabowo di sidang paripurna DPR. Pelaku pasar akan menantikan arah kebijakan fiskal, strategi menjaga stabilitas ekonomi, langkah penguatan rupiah, hingga bagaimana pemerintah merespons tekanan pasar keuangan yang semakin besar.

Hendra mengatakan apabila pidato tersebut mampu memberikan kejelasan arah kebijakan, disiplin fiskal, serta sinyal keberpihakan terhadap stabilitas pasar dan dunia usaha, maka sentimen pasar berpotensi membaik dan IHSG memiliki peluang technical rebound.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Praktisi Hukum dan Kolumnis Agus Widjajanto berpendapat bahwa film dokumenter sebagai karya independen memang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sosial dan realitas yang dianggap penting oleh pembuatnya. Namun, menurut dia, publik juga perlu memahami bahwa distribusi film di luar jalur bioskop komersial dan tanpa proses sensor resmi, menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam ruang diskusi publik.

Maka itu, dia menilai polemik terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita perlu dilihat secara objektif dan proporsional dalam kerangka demokrasi, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab sosial. “Dalam negara demokratis, karya dokumenter adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Tetapi kebebasan itu tetap harus berjalan bersama tanggung jawab moral, akurasi data, dan sensitivitas sosial,” ujar Agus Widjajanto, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai narasi “tanpa sensor” yang berkembang di media sosial tidak boleh dimaknai secara hitam-putih, seolah setiap bentuk kritik pasti benar atau sebaliknya, yakni setiap respons terhadap kritik dianggap anti-demokrasi. Sebab, bisa saja tayangan tanpa sensor menimbulkan framing tidak bertanggungjawab yang implikasinya masalah opini publik dan politik, serta hukum.

“Demokrasi bukan ruang hitam-putih. Demokrasi adalah ruang dialog yang memberi tempat pada kritik, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, verifikasi, dan tanggung jawab terhadap fakta, dan tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara sebagai warga negara,” ujarnya.

Agus menegaskan bahwa karya dokumenter tidak cukup hanya kuat secara sinematografi atau emosional, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan konstruksi narasi yang dibangun kepada publik. “Dokumenter bukan sekadar membangun emosi penonton. Dokumenter juga membawa tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika berbicara tentang isu sensitif seperti Papua, kolonialisme, ketimpangan sosial, dan relasi negara dengan masyarakat, maka harus berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu menilai film tersebut secara jernih dengan melihat berbagai perspektif dan data yang lebih utuh. Ia mengingatkan bahwa Papua tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang visual atau narasi tertentu.

“Publik harus melihat Papua secara komprehensif. Ada kritik dan persoalan yang memang harus didengar, tetapi juga ada realitas pembangunan, investasi negara, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat Papua yang tidak boleh diabaikan, dan itu fakta,” imbuhnya.

Agus juga menyoroti pentingnya literasi media di era digital. Menurutnya, media sosial sering membuat publik lebih cepat bereaksi secara emosional dibanding melakukan verifikasi informasi secara mendalam. “Ruang digital hari ini membuat opini bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu masyarakat harus lebih kritis agar tidak mudah masuk dalam polarisasi atau kesimpulan sepihak,” katanya.

Ia menambahkan perdebatan mengenai film tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya diskusi yang sehat di kampus dan ruang publik dan bidang seni budaya. Jangan sampai, kata Agus, menimbulkan framing penggiringan opini publik yang menimbulkan kegaduhan.

“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, jawab dengan data, riset, dan argumentasi. Jangan dengan intimidasi atau pelabelan. Sebaliknya, pembuat karya juga harus siap menerima kritik secara terbuka fan tanggung jawab baik moral maupun hukum,” tegasnya yang juga pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsa ini.

Agus menilai kebebasan berekspresi dalam demokrasi tidak berarti bebas dari kritik dan tanggung jawab. Agus menyatakan semua pihak, baik negara, masyarakat, akademisi, seniman maupun pembuat karya, memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional.

“Yang dibutuhkan demokrasi bukan sekadar keberanian berbicara, tetapi juga kedewasaan mendengar, menguji fakta, dan rasa tanggung jawab baik moral maupun hukum publik,” pungkas Agus.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) keliru. Sebab, usulan KPK tersebut diyakini akan mempersempit lahirnya pemimpin di tengah krisis kepercayaan publik terhadap parpol.

Pieter Zulkifli menganggap usulan itu berbahaya bagi demokrasi Tanah Air. “Gagasan tersebut justru berpotensi mempersempit ruang lahirnya pemimpin alternatif di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik yang belum juga selesai," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bukan tanpa alasan usulan itu dinilainya berbahaya. Bagi dia, sejarah parpol sejauh ini justru mempertontonkan maraknya praktik-praktik rasuah. “Ketika partai politik justru menjadi ladang korupsi, usulan KPK agar capres wajib kader partai terdengar ironis sekaligus berbahaya,” ujarnya.

Dia menuturkan, bila usulan KPK agar calon presiden, calon wakil presiden, hingga kepala daerah wajib berasal dari kader partai politik memunculkan pertanyaan serius tentang arah demokrasi Indonesia. Menurutnya, gagasan yang dilontarkan pada April 2026 itu memang dibungkus dengan niat memperbaiki tata kelola politik dan mencegah korupsi.

Namun, kata dia, di balik semangat tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar, yakni apakah keanggotaan partai otomatis menjamin integritas seorang pemimpin. “Pertanyaan itu penting diajukan karena sejarah politik Indonesia justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Banyak kepala daerah, menteri, anggota DPR, hingga elite partai yang tersandung kasus korupsi berasal dari proses kaderisasi partai,” katanya.

"Artinya, korupsi bukan lahir karena seseorang berada di luar partai, melainkan karena sistem politik dan pengawasan yang lemah. Dalam konteks itu, usulan KPK terasa seperti menyederhanakan persoalan besar menjadi sekadar urusan kartu anggota partai," sambungnya.

Pieter lantas mengutip filsuf politik asal Inggris, Lord Acton, yang pernah mengingatkan 'Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely'. Di mana Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan melahirkan korupsi absolut.

"Kutipan itu relevan untuk membaca persoalan hari ini. Problem utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada apakah pemimpin berasal dari partai atau nonpartai, melainkan pada bagaimana kekuasaan diawasi dan dibatasi," jelasnya.

Lebih lanjut Pieter mengatakan di tengah situasi itu, demokrasi Indonesia juga sedang menghadapi persoalan lain yang tak kalah serius, yakni polarisasi sosial dan politik yang makin tajam. Masyarakat perlahan terpecah ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang saling berhadapan.

Dia menambahkan, media sosial, algoritma digital, dan retorika politik yang sengaja memainkan emosi publik ikut memperdalam jurang tersebut. Dia menyebut dalam banyak negara demokratis, polarisasi sengaja dipelihara untuk menciptakan ketegangan antar kelompok politik demi merebut dukungan massa.

"Akibatnya, kebijakan publik menjadi sulit berjalan efektif, stabilitas pemerintahan terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik terus merosot," jelasnya.

Dia mengatakan dalam kondisi seperti itu, politisi populis biasanya tampil dengan retorika anti-elite sambil menawarkan solusi sederhana bagi persoalan yang sebenarnya sangat kompleks. Pendekatan populistik semacam ini sering kali mengabaikan prinsip dasar demokrasi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Pieter berpandangan dari rezim ke rezim, Indonesia seolah masih tersandera oleh perilaku elite yang korup, mental kekuasaan yang arogan, dan gaya hidup politik yang hedonis. Karena itu, usulan membatasi pencalonan pemimpin hanya untuk kader partai justru berisiko mempersempit ruang kritik dan memperkuat dominasi elite lama.

"Tokoh revolusioner Indonesia Tan Malaka pernah mengatakan, 'Mereka ingin rakyat patuh bukan cerdas, karena yang cerdas sulit ditipu'. Kutipan itu terasa relevan di tengah kecenderungan politik yang lebih sibuk mengatur siapa yang boleh maju dibanding memperbaiki kualitas demokrasi itu sendiri," kata dia.

Dia mengingatkan demokrasi yang sehat seharusnya melahirkan warga negara yang kritis dan bebas menentukan pilihan, bukan justru mempersempit pilihan rakyat atas nama stabilitas politik. Pieter menuturkan KPK memang memiliki argumen bahwa kaderisasi dapat memperkuat integritas politik dan mengurangi praktik mahar politik.

Dalam kajiannya, KPK bahkan mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar proses kaderisasi menjadi syarat formal pencalonan. Namun, logika ini problematis karena mengandaikan partai politik Indonesia sudah sehat, demokratis, dan meritokratis. Faktanya, sebagian besar partai di Indonesia masih sangat personalistik dan oligarkis.

Dia menjelaskan laporan berbagai lembaga survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik secara konsisten menjadi yang terendah dibanding institusi lain. Survei Indikator Politik Indonesia pada beberapa tahun terakhir memperlihatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai sering berada di bawah 60 persen, jauh di bawah TNI atau presiden. “Ini menunjukkan ada jarak psikologis yang besar antara rakyat dan partai politik,” imbuhnya.

Karena itu, Pieter menekankan menjadikan kaderisasi partai sebagai syarat utama pencalonan justru berpotensi mempersempit demokrasi. Demokrasi modern seharusnya membuka ruang kompetisi seluas mungkin bagi warga negara terbaik, bukan malah membatasi akses hanya kepada mereka yang berada dalam lingkaran elite partai.

Dia membeberkan dalam sejarah politik Indonesia, banyak figur lahir dari luar struktur partai tetapi memiliki legitimasi publik kuat, seperti Joko Widodo (Jokowi), pada awal kemunculannya bukan elite partai nasional. Begitu pula Anies Baswedan yang dikenal publik lebih sebagai akademisi dan teknokrat sebelum masuk gelanggang politik elektoral.

Demokrasi membutuhkan kemungkinan lahirnya figur-figur alternatif seperti itu. “Di sinilah letak paradoks usulan KPK. Lembaga yang seharusnya fokus memperkuat sistem antikorupsi justru masuk terlalu jauh ke wilayah desain politik elektoral,” ungkapnya.

“Padahal, mandat utama KPK adalah memastikan siapa pun pemimpinnya tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan. Publik tidak membutuhkan KPK sebagai 'arsitek kaderisasi partai', melainkan sebagai penjaga integritas negara," tambahnya.

Pieter juga kemudian mengutip Filsuf Prancis Montesquieu yang pernah menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani terselubung. Dalam konteks Indonesia hari ini, prinsip itu dapat diterjemahkan sebagai kehati-hatian lembaga negara agar tidak melampaui mandat konstitusionalnya. "Ketika lembaga penegak hukum mulai masuk terlalu dalam ke wilayah politik praktis, batas-batas institusional menjadi kabur," katanya.

Di samping dari itu, Pieter menegaskan bila kritik terhadap usulan KPK bukan berarti menolak pentingnya kaderisasi partai. Justru sebaliknya, Indonesia memang membutuhkan partai politik yang sehat, transparan, dan demokratis. “Partai harus menjadi sekolah kepemimpinan, bukan sekadar kendaraan elektoral musiman. Namun, perbaikan itu seharusnya dilakukan melalui reformasi internal partai: transparansi pendanaan politik, demokrasi internal, pembatasan oligarki elite, dan pendidikan politik yang serius," kata dia.

Pieter mengatakan masalah terbesar partai politik Indonesia hari ini bukan kurangnya kaderisasi semata, melainkan mahalnya biaya politik dan kuatnya patronase kekuasaan. Data Transparency International menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 masih berada di angka 37. Dia menyebut angka itu memperlihatkan korupsi masih menjadi persoalan akut dalam tata kelola politik nasional.

Solusinya tentu bukan membatasi hak politik warga negara, tetapi memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pada akhirnya, kata dia, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi monopoli partai politik. Demokrasi adalah ruang terbuka bagi kompetisi gagasan, integritas, dan kapasitas.

Dia menilai jika hanya kader partai yang boleh maju menjadi pemimpin nasional, maka demokrasi Indonesia perlahan berubah menjadi klub eksklusif elite politik. KPK patut dihargai karena memiliki kegelisahan terhadap buruknya tata kelola politik.

"Namun, kegelisahan itu tidak boleh melahirkan solusi yang justru menyempitkan demokrasi. Sebab, seperti diingatkan filsuf Yunani kuno Aristoteles, tujuan politik sejatinya adalah menciptakan kebaikan bersama, bukan menjaga privilese segelintir kelompok," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan kontribusi BUMN mengerek laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026. Ia mengatakan kontribusi tersebut terutama datang dari kelompok BUMN berkapitalisasi besar atau blue chips yang masih mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

"Menurut saya sebagian besar kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi blue chips BUMN seperti Himbara yang mendorong transaksi ekonomi tumbuh," ujar Toto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bank-bank Himbara berperan dalam menjaga likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional yang menjadi motor penting pertumbuhan konsumsi dan investasi.

Lebih lanjut Toto mengatakan sebagian besar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masih berasal dari sejumlah BUMN besar yang memiliki peran strategis di sektor energi, telekomunikasi, dan pertambangan.

"MIND ID yang kontribusi ekspor dan penerimaan valas tinggi, serta menumbuhkan bisnis hilirisasi," katanya menambahkan.

Menurut Toto, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Selain itu, ia menilai, peran PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menciptakan efek berganda melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern.

Ia menambahkan kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya dapat lebih besar apabila investasi di sektor hilir dengan nilai tambah tinggi dipercepat.

Salah satu contohnya adalah pengembangan industri baterai kendaraan listrik melalui konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC).

“Kontribusi BUMN bisa lebih tinggi apabila mereka bisa lebih banyak investasi di hilir dengan nilai tambah lebih tinggi. Misal, percepatan pembangunan pabrik baterai EV oleh konsorsium IBC yang didominasi BUMN, maka kontribusi perusahaan negara bisa lebih besar," kata Toto.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais keliru karena membawa isu private Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke ruang publik. Dalam politik terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

“Amien Rais harus kita katakan keliru. Kenapa? Karena beliau menyatakan hal-hal yang sifatnya private kepada pejabat yang ruangnya harusnya adalah ruang publik,” ujar Dedi dalam sesi diskusi bertajuk antara Prabowo, Teddy, dan Amien Rais di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2026).

Menurut dia, isu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak semestinya dijadikan bahan kritik politik kepada pejabat publik. “Isu moralitas itu ruangnya adalah res private sehingga dalam konteks politik ya saya mohon maaf kalau berbeda dengan apa namanya dengan Ustad Idrus Sambo bahwa Amien Rais harus kita katakan keliru,” katanya.

Dedi mengatakan, kritik terhadap Teddy seharusnya diarahkan pada fungsi dan kinerjanya sebagai Sekretaris Kabinet, bukan kehidupan personalnya.

“Salah satu contoh misalnya adalah soal disfungsi Seskab misalnya. Seskab itu sejak dulu itu per hari ini kan tidak pernah diubah nomenklaturnya oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, Seskab itu ya ruangnya adalah manajemen kabinet,” katanya.

Dia menilai Teddy justru lebih sering tampil mendampingi Presiden dibanding menjalankan fungsi manajerial sebagai Sekretaris Kabinet.

Meski mengkritik Amien Rais, Dedi juga menilai ancaman membawa persoalan tersebut ke ranah hukum tidak bijak apabila dilakukan pemerintah. “Kalau respons pemerintah yang menyatakan tuduhan-tuduhan Amien Rais sebagai tuduhan yang tidak mendasar dan punya potensi untuk dibawa ke ranah hukum, ini juga sebaliknya. Artinya, ini juga tidak bijak,” ungkapnya.

Menurut dia, pejabat publik harus siap menerima kritik karena identitas personal dan jabatan publik sudah melekat satu sama lain. Kritik terhadap pemerintah tetap perlu didukung, terutama terkait penggunaan fasilitas negara dan kebijakan publik. Namun, kritik itu tidak semestinya menyerang identitas pribadi seseorang.

“Yang tidak kita dukung itu kan kalau kemudian jalur kritiknya itu menyasar konteks atau identitas yang private tadi,” ucapnya.

Di sisi lain, dia menduga pernyataan Amien Rais sengaja dibuat bombastis agar kritik terhadap pemerintah lebih mendapat perhatian publik.

“Nah, barangkali dengan konteks sekarang bagaimana orang lebih mudah dipantik dengan urusan-urusan yang bombastis begitu, maka Amien Rais masuklah dari celah personal ini,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kolaborasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dengan Airbus dapat meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di bidang industri penerbangan.

"Bisa (meningkatkan) sepanjang ada pengawasan yang ketat, karena peningkatan SDM ini tidak hanya persoalan skill profesional tapi bagaimana juga meningkatkan daya tarik investor," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia melanjutkan bahwa Indonesia bisa kompetitif, sehingga paling tidak menjadi tumpuan bagi industri-industri pesawat terbang yang membutuhkan SDM dari Indonesia, terutama teknisi kemudian juga pilot.

"Paling tidak menjadi tumpuan bagi industri-industri pesawat terbang yang membutuhkan SDM kita, terutama teknisi, kemudian dari sisi pilot," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengungkapkan Joint Declaration of Intent atau JDI antara Bappenas dengan produsen pesawat Airbus memperkuat pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan Indonesia.

Menurut dia, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun peta jalan industri kedirgantaraan dan untuk itu Bappenas terus berkomitmen mengawal pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan.

Sebagai tindak lanjut dari Joint Declaration of Intent yang ditandatangani pada hari ini, ujar Rachmat, Airbus akan bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kolaborasi ini akan terintegrasi terus dengan Airbus dan didukung terus oleh kementerian/lembaga, BUMN, perguruan tinggi, swasta Indonesia sebagai pusat pertumbuhan kedirgantaraan di kawasan Asia Pasifik.

Rachmat berharap PTDI bisa menjadi tier 1 supplier bagi Airbus yang artinya PTDI bisa mulai membuat sayap utuh bagi pesawat Airbus atau bahkan pesawat yang nantinya akan membangun pabrik di Kertajati.

"Untuk itu diperlukan peningkatan standardisasi, kualitas layanan, efisiensi operasional, pemanfaatan teknologi, serta tidak kalah penting penguatan sumber daya manusianya. Dan ini terus didorong agar pertumbuhan industri kedirgantaraan tumbuh berkelanjutan," kata Rachmat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Politeknik penerbangan perlu dimodernisasi dan Airbus bisa menjadi bagian dari proses sertifikasi profesional MRO maupun aviasi secara keseluruhan

Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi Danang Parikesit dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan Airbus bisa menjadi bagian dari proses sertifikasi profesional maintenance, repair, and overhaul (MRO).

"Politeknik penerbangan perlu dimodernisasi dan Airbus bisa menjadi bagian dari proses sertifikasi profesional MRO maupun aviasi secara keseluruhan," ujar Danang saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan bahwa di grup InJourney juga sudah memiliki IAS Academy yang dapat menjadi mitra strategis bagi Airbus terkait peningkatan sumber daya manusia di bidang aviasi.

"Di grup InJourney juga sudah punya IAS Academy yang bisa menjadi mitra strategis Airbus untuk pendidikan aviasi," katanya.

Sebagai informasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama President Airbus Asia-Pacific Anand Stanley menandatangani Joint Declaration of Intent (JDI) sebagai komitmen memperkuat industri kedirgantaraan nasional.

Kesepakatan ini sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia Tahun 2022-2045. Kedua pihak akan menjajaki peluang kerja sama yang mencakup penguatan kapasitas industri dalam negeri serta pengembangan sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk berbagai lini produk Airbus.

Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarpulau melalui pengembangan infrastruktur bandara dan layanan penerbangan.

Di 2045, pertumbuhan lalu lintas udara diproyeksikan dapat tumbuh lebih efisien dan berkelanjutan hingga empat kali lipat.

Kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan upaya untuk mempercepat peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan standardisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika industri dirgantara di Indonesia.

Kolaborasi ini juga mendukung arah pembangunan jangka panjang nasional, serta menjadi langkah konkret dan strategis dalam mewujudkan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pernyataan menohok baru-baru ini kembali datang dari pusat kekuasaan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melayangkan kritik keras mengenai fenomena yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat”. Menurutnya, ruang publik kini dibanjiri komentator dadakan di berbagai media termasuk media sosial (medsos) yang berbicara perihal ekonomi, militer, beras, hingga politik luar negeri tanpa latar belakang memadai, data yang melenceng dan hanya memicu kegelisahan masyarakat.

Pernyataan ini sekilas ada benarnya. Namun, narasi inflasi pengamat ini menjadi ironis dan bahkan kontradiktif ketika perhatian kita tertuju ke dalam pemerintahan sendiri. Termasuk juga dengan posisi Seskab Teddy sebagai perwira TNI aktif ditunjuk mengisi jabatan sipil strategis yang banyak kalangan menganggap ini bertentangan dengan UU TNI Pasal 47.

Jika ditelusuri lebih lanjut, ada suatu gejala yang lebih dalam berakar dari narasi tersebut yaitu matinya kepakaran. Istilah matinya kepakaran atau The death of expertise memang berakar di era digitalisasi saat ini. Fenomena ini juga disambut meriah ketika bertemu dengan politik patronase dan menjamurnya politik pencitraan.

Matinya Kepakaran

Konsep The Death of Expertise dipopulerkan Tom Nichols (2017) di dalam bukunya yang sudah menjadi rujukan banyak kalangan. Tom melihat kemajuan teknologi informasi khususnya medsos telah meruntuhkan batas antara ahli sejati dan pengamat gadungan (fake experts). Siapa pun bisa terlihat kredibel dan meyakinkan dengan bermodalkan akun medsos yang ramai followers-nya, tanpa latar belakang pendidikan memadai, rekam jejak riset yang jelas, dan tidak memiliki akumulasi pengalaman yang membuatnya layak dikatakan sebagai pakar (expert).

Ironisnya, opini yang dilontarkan oleh pengamat medsos dadakan ini walaupun tanpa basis data otoritatif, seringkali disamakan dengan analisis dari pengamat yang memang berbasis data. Hal tersebut diperkuat oleh temuan Croce & Marsili (2025) yang mengidentifikasinya sebagai misplaced trust in expertise: pseudo-experts and unreliable experts kepercayaan yang salah arah pada keahlian: pakar palsu dan pakar yang tidak dapat diandalkan).

Mereka membedakan dua jebakan: Pertama, yang diistilahkan sebagai pseudo-experts dengan ciri berpura-pura ahli tetapi tanpa memiliki kompetensi memadai. Kedua, mereka menyebutnya unreliable experts yang sebetulnya memiliki latar belakang akademik memadai, namun sering menanggapi sebuah isu di luar domain keahliannya. Jika melihat secara jernih di Indonesia, kedua model tersebut sudah merajalela. Barangkali hal tersebut yang disoroti sebagai pengamat beras tanpa background pertanian dan agronomi atau pakar militer yang baru kemarin belajar dari segala sumber di internet.

Kenyataannya, media sosial mempercepat terjadinya krisis kepercayaan. Menurut Yating Wen et al (2024) dalam “Nature Humanities and Social Sciences Communications” mengungkapkan bahwa krisis kepercayaan terhadap pakar di medsos bukan semata karena rakyat bodoh, melainkan karena kombinasi antara pakar yang kurang komunikatif, media yang suka mendramatisasi isu publik, dan karakteristik algoritma medsos yang memprioritaskan kecenderungan emosi ketimbang fakta. Sehingga hasilnya tentu menguntungkan suara paling ribut ketimbang masukan yang mengandung unsur kebenaran (fakta).

Apa yang Terjadi Sebenarnya?

Fenomena yang sering ditemui di Indonesia bukan hanya inflasi pengamat di luar kekuasaan, tapi juga keberadaan inflasi jabatan yang tidak meritokratis di dalam pemerintahan. Temuan Elissa Vikalista et al (2025) menyoroti karakter rezim yang berpusat pada elite dan hal tersebut yang menghalangi terjadinya meritokrasi dalam pemerintahan. Artikel yang berjudul Elite-centered regimes as barriers to meritocracy: the case of Indonesia ini, secara komprehensif menyimpulkan bahwa fenomena dinasti politik, nepotisme jabatan, serta politik patronase telah melunturkan prinsip meritokrasi di birokrasi pemerintahan dan kabinet. Sudah menjadi rahasia umum kalau penunjukan pejabat sering lebih didasarkan pada loyalitas dan kedekatan ketimbang kompetensi substantif dan rekam jejak.

Fenomena di atas yang terasa kontras jika dibandingkan dengan keberadaan negara seperti Iran dan Cina. Meskipun dua negara maju di Asia tersebut sering digambarkan oleh lensa Barat (ideologi, sistem politik, dan hak asasi) sebagai otoriter, rekrutmen elite politiknya menempatkan kompetensi teknokratis sebagai elemen penting. Seperti yang sedang viral di medsos dua sosok pejabat Iran Abbas Araghchi sebagai Menteri Luar Negeri yang memiliki background akademik doktoral ilmu politik dari University of Kent, Inggris dan Presiden Masoud Pezeshkian yang juga sebagai dokter spesialis jantung dan rektor di Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz.

Begitu juga dengan Cina yang menjadikan komitmen atas teknokratisasi dan meritokratisasi sebagai elemen kunci kebangkitan Negeri Tirai Bambu. Keyu Jin dalam The New China Playbook (2023) dengan gamblang menjelaskan mengenai keberhasilan Cina dalam membangun strategi ekonominya dengan berbasiskan meritokrasi. Bahkan, Dan Wang dalam buku terbarunya Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future (2025) menyebut Cina sebagai engineering state: sebuah negara yang dikelola oleh para insinyur, ilmuwan dan teknokrat yang menggunakan pendekatan berbasis sains dan data. Hal tersebut yang menjadikan China unggul dalam membangun infrastruktur fisik, pengembangan dunia sains dan akselerasi teknologi kecerdasan artifisial (AI).

Sudah selayaknya dua negara di atas dijadikan contoh oleh elite dan pejabat publik kita dalam meningkatkan komitmen atas meritokrasi dan teknokratisasi penyelenggaran negara. Hal ini juga menjadi petunjuk bahwa penghargaan terhadap kompetensi kepakaran yang dijunjung tinggi beresonansi terhadap keberhasilan sebuah bangsa.

Oleh sebab itu, akar masalah yang terjadi di Indonesia bukan lagi soal pengamat yang “nyinyir” di medsos atau podcast Youtube. Namun, hal ini menandakan adanya degradasi sistemik terhadap penghargaan kepakaran yang terjadi di ruang publik dan ruang kekuasaan. Ketika elite pemerintahan sendiri menunjukkan ketidaksamaan antara background dan jabatan, bahkan sering juga melakukan kritik terhadap pakar dan ahli, tentu sulit pula mengharapkan masyarakat juga menghormati pakar atau ahli tersebut.

Solusi atas situasi ini sebaiknya bukan untuk membungkam kritik. Seperti yang juga dikatakan Seskab Teddy bahwa pemerintah terbuka pada masukan berbasis data. Dibutuhkan semacam semangat membangun budaya kepakaran di segala lini kehidupan bernegara saat ini.

Tindakan yang dapat kita lakukan di antaranya; Pertama, penunjukan pejabat harus transparan, berbasis merit dan patuh atas aturan hukum bukan dengan rekayasa struktur. Kedua, media dan platform digital diwajibkan melakukan verifikasi kredibilitas narasumber secara ketat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan literasi digital untuk membedakan preudo-expert dengan pakar sejati.

Terakhir yang tidak kalah penting yaitu institusi pendidikan dan pemerintah diwajibkan menghidupkan kembali meritokrasi sebagai unsur utama, bukan lagi sebatas slogan omon-omon. Jika situasi ini tidak diatasi, menurut Fuhrer (2021) kondisi ini akan melahirkan pseudoexpertise: kemunculan figur yang meminjam label-label kepakaran baik berupa gelar, jabatan maupun media exposure tanpa adanya substansi yang sepadan atas label tersebut.

Inflasi pengamat dan matinya kepakaran merupakan dua fenomena yang tidak bisa diabaikan. Ini merupakan gejala dalam negara demokrasi yang sedang mengalami kemunduran. Di saat volume suara dan keributan minim edukasi publik lebih dihargai ketimbang substansi kedalaman sebuah pengetahuan, tentunya ini akan menghasilkan persoalan yang tak kunjung usai.

Jika Indonesia ingin betul-betul menjadi negara maju seperti dituangkan dalam Visi Indonesia Emas 2045, penghargaan terhadap kompetensi mesti dimulai dari atas yaitu dari pusatnya kekuasaan. Bukan hanya dituntut dari bahwa terutama bagi mereka yang memiliki pendapat berbeda dengan penguasa. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang menghina kepakaran sama saja dengan bangsa yang menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kegagalan.