Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026.

Langkah tersebut menyita perhatian publik karena Sony mengaku siap membuka keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara yang menyeret program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Menurut kuasa hukumnya, Krisna Murti, pengajuan status JC dilakukan karena kliennya merasa disudutkan, padahal bukan aktor utama dalam perkara tersebut.

Sony mengklaim mengetahui adanya campur tangan sejumlah nama besar dalam meloloskan yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, dia mengaku telah menyerahkan sekitar 20 nama yang diduga terkait dengan perkara tersebut kepada penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," ujar Sony di Kejagung, Senin (8/5/2026).

Selain itu, Sony disebut akan mengungkap dugaan mekanisme pemenangan tender pada sejumlah proyek pengadaan, seperti motor, perangkat IT, tablet, hingga kaos kaki.

Namun, Krisna menegaskan kliennya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pengadaan tersebut karena bukan merupakan bidang yang ditanganinya.

"Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya," pungkasnya.

Perlindungan bagi Justice Collaborator

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, menilai pengungkapan tindak pidana korupsi memerlukan keberanian dari pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Menurutnya, perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kasus korupsi pada umumnya. Selain sempat menjadi sorotan dan memicu polemik publik, program tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat yang luas.

Karena itu, perlindungan terhadap pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) menjadi krusial guna memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif, bebas dari tekanan, ancaman, maupun intimidasi.

"Iya, LPSK menyambut baik ini dan siap berikan perlindungan," ujar Susi saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).

Susi menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan bagi justice collaborator (JC) telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku.

Karena itu, LPSK mendorong masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

"LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor, korban, ahli, dan Justice Collaborator," imbuhnya.

Terkait Sony Sonjaya, Susi mengatakan hingga saat ini LPSK belum menerima permohonan perlindungan sebagai JC. Namun, apabila pengajuan tersebut disampaikan, lembaganya akan terlebih dahulu menelaah apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku.

"Tentu kami akan lakukan penelaahan dulu apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai JC. Terkait hal tersebut, LPSK akan lakukan koordinasi dengan aparat yang tangani kasus ini," pungkasnya.

JC Buka Jalan Pengungkapan

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai langkah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) berpotensi efektif dalam membantu mengungkap kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Aan, posisi Sony sebagai mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) membuatnya memiliki akses terhadap informasi penting yang dapat membantu penyidik menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Pak Sony ini posisinya adalah di wakil ya, wakil kepala dari BGN. Nah, sebagai wakil tentunya cukup banyak mengetahui ya, apa yang terjadi selama proses mulai berdirinya BGN sampai dengan kasus ini terjadi," ujar Aan saat dihubungi, Senin (8/6/2026).

Aan menambahkan, penyidik tidak seharusnya membatasi pengusutan hanya pada dugaan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Sony. Sebaliknya, keterangan Sony sebagai JC perlu digali secara komprehensif untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik perkara tersebut.

"Jadi, itu yang saya pikir penting ya, menemukan mastermind-nya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aan mengatakan status JC juga dapat memberikan manfaat hukum bagi Sony apabila yang bersangkutan kooperatif dan memberikan kontribusi signifikan dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Bila Pak Sony jadi JC, maka [dia] bisa mendapat keringanan penjatuhan pidana," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun saksi pelaku atau Justice Collaborator terkait pengungkapan dua kasus korupsi.

Dua kasus itu yakni terkait tata kelola program MBG periode 2025-2026 yang diusut Kejagung dan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA Kementerian Imigrasi yang disidik KPK.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan alasan perlindungan itu lantaran pihak yang ingin mengungkap kasus korupsi harus memiliki keberanian. Oleh karena itu, negara perlu memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi mereka.

“LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun Justice Collaborator yang memiliki informasi penting dalam pengungkapan kasus korupsi di BGN maupun Imipas," ujar Susilaningtias dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan peristiwa korupsi khususnya BGN cukup disorot lantaran memiliki dimensi kepentingan publik yang sangat besar.

Alhasil, perlindungan saksi itu harus diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan optimal sebagaimana diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Perlindungan tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun intimidasi,” imbuhnya.

Adapun, Susilaningtias mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait perkara BGN dan Imigrasi agar tidak ragu untuk berpartisipasi dalam proses pengusutannya.

"LPSK berharap, bagi masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait kedua perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad, dan Cucun Mustopa.

Dalam kesempatan itu, Puan mempersilakan pimpinan Komisi XIII untuk menyampaikan ringkasan RUU PSDK yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pariera.

"Secara keseluruhan RUU PSDK terdiri dari 12 bab dan 78 pasal," katanya, Selasa (21/4/2026).

Setelah Hugo menyampaikan semua paparan RUU, Puan kemudian menanyakan kepada para anggota paripurna untuk meminta keputusan.

"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang saksi dan korban apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?" ucap Puan.

"Setuju," jawab anggota paripurna.

UU PSDK dirancang untuk menjamin perlindungan bagi saksi pelaku, pembentukan kantor perwakilan LPSK di setiap provinsi, penguatan kelembagaan, pendanaan layanan pemulihan korban melalui mekanisme dana abadi korban, serta penguatan skema restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, mengatakan perubahan aturan bertujuan memperluas layanan perlindungan, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mekanisme perlindungan saksi dan korban, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan perlindungan tersebut.

"Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban yang ada saat ini telah menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana. Namun, seiring perkembangan kebutuhan dan dinamika penegakan hukum, penguatan melalui RUU PSDK menjadi penting agar perlindungan bagi saksi dan korban dapat semakin optimal,” ujar Susilaningtias dilansir dari laman resmi LPSK, dilihat pada Selasa (21/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus. Penetapan ini menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di lingkungan militer.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa keempat tersangka masing-masing berinisial NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu), dan ES (Serda). Seluruh tersangka saat ini telah menjalani penahanan.

"Keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan di instalasi tahanan militer Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal 18 Maret 2026," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, para tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan. Meski demikian, pihak TNI belum merinci secara detail pasal yang dikenakan dalam proses penyidikan tersebut.

"Adapun Pasal yang diterapkan kepada tersangka adalah pasal penganiayaan," imbuhnya.

Dalam proses penyidikan, Puspom TNI juga telah berupaya meminta keterangan dari korban Andrie Yunus sebagai saksi korban pada 19 Maret 2026. Namun, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena kondisi medis korban.

Di sisi lain, Puspom TNI telah menerima surat dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Achmadi, terkait permohonan pemeriksaan saksi korban.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komandan Puspom TNI telah mengirimkan surat resmi kepada LPSK untuk memfasilitasi proses pengambilan keterangan dari Andrie Yunus. Koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap korban.

TNI menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas institusi dalam menangani kasus yang mendapat perhatian publik.

"TNI berkomitmen untuk melakukan proses penegakan hukum secara terbuka, profesional, dan akuntabel," pungkasnya.

Dengan penetapan tersangka dan proses penyidikan yang terus berjalan, kasus ini diharapkan dapat segera menemukan kejelasan hukum. Upaya koordinasi dengan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan perkara berlangsung secara adil dan transparan.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraSAndrie Yunus.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pos pengaduan itu didirikan di Lobby Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selain itu, kepolisian juga menyediakan pengaduan jalur telepon melalui Call Center 110 dan nomor Hotline 0812-8559-9191.

"Kepada seluruh saksi yang mendengar, melihat, mengetahui, atau mengalami langsung kejadian ini, kami mohon bantuannya untuk memberikan informasi kepada kami," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

Dia menegaskan bahwa pihaknya menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas siapa pun yang memberikan kontribusi dalam pengungkapan kasus ini. Budi meminta agar masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada posko aduan Polda Metro Jaya.

"Kami pastikan perlindungan penuh dan jaminan keamanan bagi setiap saksi yang membantu jalannya penyelidikan ini," tambahnya.

Budi juga menekankan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen akan tetap bertindak profesional, proporsional, dan akuntabel dalam setiap tahapan penanganan perkara.

"Penanganan kasus ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, termasuk para aktivis, guna memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif dan tertib hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Sontak, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.