JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi yang diduga terkait dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim , Jumat (12/6/2026). Lokasi yang digeledah terdiri dari Kantor Bupati, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Dinas Bupati, dan rumah tersangka Abi Nurwardani (ABN) selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (13/6/2026).

Penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan.

"Dokumen-dokumen yang disita akan didalami lebih lanjut guna mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitannya dengan alat bukti yang sebelumnya telah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang menjadi awal pengungkapan perkara ini, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan akuntabel," ungkapnya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp500 juta dari pihak swasta.

Selain Edison, tersangka lainnya yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Adi Triyadi selaku orang kepercayaan atau keponakan Edison, serta Cory Erin Hardi selaku pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi. KPK juga menahan 4 tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 9 hingga 28 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sikap tersebut disampaikan menyusul munculnya informasi bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, yakni mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator dan disebut menyerahkan sejumlah nama yang diduga terkait kasus itu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan penanganan perkara kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung sehingga masyarakat diminta menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang sedang berlangsung.

"Ya pertama tentunya kita ikuti saja proses hukum yang berjalan dengan baik. Pada hari ini kan bolanya sudah ada di Kejaksaan. Nah apakah kemudian justice collaborator-nya diterima atau tidak kan tentu ada syarat-syaratnya," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menjelaskan bahwa terdapat dua pokok persoalan yang sedang didalami dalam kasus tersebut. Pertama, dugaan ketidaksesuaian harga dalam pengadaan sejumlah barang. Kedua, dugaan praktik jual beli titik atau lokasi pelaksanaan program.

"Nah kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok kedua kan tentu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung," katanya.

Qodari menegaskan bahwa apabila terdapat nama-nama yang disebut dalam proses hukum, maka validitas keterlibatan pihak-pihak tersebut tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin berspekulasi mengenai pihak-pihak yang disebut sebelum ada kesimpulan dari aparat penegak hukum.

"Kalaupun misalnya ada nama-nama yang disebut tentu kembali lagi semuanya kepada proses hukum. Apakah misalnya betul ada terjadi jual beli misalnya ya titik, gitu. Itu tentu kembali kepada proses hukum," ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut perkara tersebut.

"Jadi intinya sih kita ikuti saja dengan sabar, dengan baik proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung," kata Qodari.

Menanggapi kemungkinan adanya pihak dari kalangan eksekutif yang terseret dalam perkara tersebut, Qodari menegaskan pemerintah mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa memandang latar belakang jabatan maupun institusinya.

"Ya diproses saja secara hukum. Tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif kalau memang ada pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses sebagaimana mestinya," ujarnya.

Qodari mengatakan prinsip tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

"Jadi tidak ada pengecualian seperti kata Bapak Presiden. Mau eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif, kali ini ya sama saja dalam proses hukum," tandas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti dari kasus korupsi pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan yang menyeret Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison, senilai Rp1,9 miliar.

Adapun perkara ini berawal dari laporan masyarakat di mana pada Senin (8/6/2026) KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan mengamankan 10 orang, 5 orang ditangkap di Jakarta, dan 5 orang lainnya di Sumatra Selatan.

"Tim KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai rupiah hingga mata uang asing, sejumlah saldo dalam rekening, serta barang bukti elektronik dengan total kurang lebih Rp1,9 miliar," ucap Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein saat konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Secara rinci, barang bukti tersebut terdiri dari uang tunai yang diamankan dari tas ransel Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani, sebesar Rp323 juta; uang tunai yang diamankan dari brankas di rumah sebesar Rp40 juta, US$3.200, SAR 2.260; serta saldo dalam rekening dari beberapa akun, sebesar Rp1,47 miliar.

Abi Nurwardani diduga bertemu dengan Cory Erin Hardin, marketing PT Millenium Solusi Abadi disuatu hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory

PT Millenium Solusi Abadi sendiri merupakan supplier smart board ke PT My Technology yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory.

Achmad menyampaikan bahwa penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sebelumnya. Tak hanya itu, terdapat tujuan agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah.

"Sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucap Achmad.

Para pihak menggunakan rekening nominee untuk menampung uang hasil korupsi atau melalui setoran secara tunai. Rekening-rekening nominee tersebut, Abi Nurwardani bertindak sebagai pengendali rekening.

Dia diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yaitu sebesar 5% untuk bupati, sebesar 3%, untuk kepala dinas (kadis), dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara.

Uang kepada Edison diberikan melalui orang kepercayaannya bernama Adi Triyadi, yang digunakan untuk kebutuhan pribadi Edison.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan, Cory Erin Hardi diduga telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026.

Langkah tersebut menyita perhatian publik karena Sony mengaku siap membuka keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara yang menyeret program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Menurut kuasa hukumnya, Krisna Murti, pengajuan status JC dilakukan karena kliennya merasa disudutkan, padahal bukan aktor utama dalam perkara tersebut.

Sony mengklaim mengetahui adanya campur tangan sejumlah nama besar dalam meloloskan yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, dia mengaku telah menyerahkan sekitar 20 nama yang diduga terkait dengan perkara tersebut kepada penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," ujar Sony di Kejagung, Senin (8/5/2026).

Selain itu, Sony disebut akan mengungkap dugaan mekanisme pemenangan tender pada sejumlah proyek pengadaan, seperti motor, perangkat IT, tablet, hingga kaos kaki.

Namun, Krisna menegaskan kliennya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pengadaan tersebut karena bukan merupakan bidang yang ditanganinya.

"Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya," pungkasnya.

Perlindungan bagi Justice Collaborator

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, menilai pengungkapan tindak pidana korupsi memerlukan keberanian dari pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Menurutnya, perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kasus korupsi pada umumnya. Selain sempat menjadi sorotan dan memicu polemik publik, program tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat yang luas.

Karena itu, perlindungan terhadap pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) menjadi krusial guna memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif, bebas dari tekanan, ancaman, maupun intimidasi.

"Iya, LPSK menyambut baik ini dan siap berikan perlindungan," ujar Susi saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).

Susi menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan bagi justice collaborator (JC) telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku.

Karena itu, LPSK mendorong masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

"LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor, korban, ahli, dan Justice Collaborator," imbuhnya.

Terkait Sony Sonjaya, Susi mengatakan hingga saat ini LPSK belum menerima permohonan perlindungan sebagai JC. Namun, apabila pengajuan tersebut disampaikan, lembaganya akan terlebih dahulu menelaah apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku.

"Tentu kami akan lakukan penelaahan dulu apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai JC. Terkait hal tersebut, LPSK akan lakukan koordinasi dengan aparat yang tangani kasus ini," pungkasnya.

JC Buka Jalan Pengungkapan

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai langkah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) berpotensi efektif dalam membantu mengungkap kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Aan, posisi Sony sebagai mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) membuatnya memiliki akses terhadap informasi penting yang dapat membantu penyidik menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Pak Sony ini posisinya adalah di wakil ya, wakil kepala dari BGN. Nah, sebagai wakil tentunya cukup banyak mengetahui ya, apa yang terjadi selama proses mulai berdirinya BGN sampai dengan kasus ini terjadi," ujar Aan saat dihubungi, Senin (8/6/2026).

Aan menambahkan, penyidik tidak seharusnya membatasi pengusutan hanya pada dugaan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Sony. Sebaliknya, keterangan Sony sebagai JC perlu digali secara komprehensif untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik perkara tersebut.

"Jadi, itu yang saya pikir penting ya, menemukan mastermind-nya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aan mengatakan status JC juga dapat memberikan manfaat hukum bagi Sony apabila yang bersangkutan kooperatif dan memberikan kontribusi signifikan dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Bila Pak Sony jadi JC, maka [dia] bisa mendapat keringanan penjatuhan pidana," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut.

Nilai pengadaan motor listrik yang mencapai sekitar Rp 1 triliun diduga menjadi salah satu sumber kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN) pada periode 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, dugaan penyimpangan tersebut melibatkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun," kata Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ketiga mantan petinggi BGN itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan.

Motor listrik jadi salah satu fokus penyidikan

Kejagung menduga proses pengadaan motor listrik dilakukan melalui intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga pengadaan barang dan jasa tidak lagi didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochammad Jeffry menjelaskan, para tersangka diduga mengarahkan PPK untuk menyusun kerangka acuan kerja (KAK) yang tidak sesuai kebutuhan sebenarnya.

"DH bersama-sama dengan SS dan LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada pejabat pembuat komitmen," kata Jeffry dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurut penyidik, praktik tersebut menyebabkan pengadaan sejumlah barang dilakukan secara tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Tak hanya motor listrik, sepatu hingga televisi ikut diduga di-mark up

Dalam pengembangan perkara, Kejagung menemukan dugaan penggelembungan anggaran pada sejumlah pengadaan lain di lingkungan BGN.

Salah satunya adalah pengadaan 32.000 pasang sepatu yang disebut tidak sesuai ketentuan dan diduga mengalami mark up harga.

Selain itu, penyidik juga menyoroti pengadaan lebih dari 31.000 unit tablet yang diduga mengalami penggelembungan anggaran.

Temuan lainnya adalah pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci senilai sekitar Rp 75 miliar yang juga diduga tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up harga.

"Ada pula pengadaan tablet sebanyak lebih dari 31 ribu unit yang di-mark up, serta pengadaan televisi Rp 75 miliar sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up harga," ujar Syarief.

Ia menegaskan, seluruh rangkaian pengadaan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dadan pernah sebut harga motor listrik Rp 42 juta per unit

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dadan Hindayana sempat menjelaskan pengadaan motor listrik yang diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Saat itu, Dadan menyebut harga pembelian motor listrik sekitar Rp 42 juta per unit, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang disebut mencapai Rp 52 juta per unit.

"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurut Dadan, pengadaan tersebut telah masuk dalam alokasi anggaran BGN tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Ia mengungkapkan target awal pengadaan mencapai 24.400 unit motor listrik. Namun, realisasi pengadaan akhirnya hanya sekitar 21.800 unit.

Dadan juga memastikan tidak ada lagi rencana pengadaan motor listrik dalam anggaran BGN tahun 2026.

Dicopot sebelum menjadi tersangka

Sehari sebelum Kejagung mengumumkan penetapan tersangka, Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu merombak struktur pimpinan BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Dadan dicopot dari jabatan Kepala BGN dan digantikan oleh Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN.

Dua wakil kepala lainnya, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga dicopot dari jabatannya.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Prasetyo menyebut pergantian pimpinan dilakukan karena adanya persoalan kedisiplinan dan tata kelola dalam pelaksanaan program MBG.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," kata Prasetyo.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru BGN dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas, memperbaiki tata kelola organisasi, serta meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Motor Listrik BGN Dibeli Rp 42 Juta per Unit, Dugaan Mark Up Capai Rp 1 Triliun,Kasus Mark Up Eks Kepala BGN: Pengadaan 21.801 Motor Listrik Sebesar Rp 1 TriliundanEks Kepala BGN Dadan Hindayana dkk Diduga Mark Up Motor Listrik hingga Sepatu

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini diterpa kasus dugaan korupsi besar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026.

Tiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung.

Kasus ini menjadi sorotan karena MBG merupakan program strategis nasional dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Awal Mula Dugaan Korupsi MBG

Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, perkara ini mulai naik ke tahap penyidikan pada Jumat, 29 Mei 2026.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, kasus tersebut berawal dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan pada 6 Januari 2025. Program ini memiliki anggaran sangat besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026.

Dalam aturan pelaksanaannya, pengelolaan MBG dilakukan melalui yayasan-yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Namun, mekanisme tersebut diduga dimanfaatkan oleh para tersangka untuk melakukan penyimpangan.

Dugaan Karpet Merah untuk Yayasan Terafiliasi

Penyidik menduga Dadan Hindayana bersama Sony Sonjaya memberikan perlakuan khusus kepada sejumlah yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Yayasan-yayasan tersebut disebut memperoleh kemudahan dan prioritas dalam pelaksanaan program. Bahkan, menurut Kejagung, yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut yayasan-yayasan penerima keuntungan tersebut memiliki keterkaitan dengan para tersangka.

Selain dugaan pemberian fasilitas khusus kepada yayasan tertentu, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan lain dalam pengadaan barang dan jasa program MBG.

Modus Dugaan Korupsi, Mark Up dan Pengadaan Tak Sesuai Kebutuhan

Kejagung menduga para tersangka melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa.

Akibat intervensi tersebut, sejumlah pengadaan dilakukan tidak sesuai kebutuhan program dan diduga terjadi praktik mark up harga.

Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain:

1. Motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan kepada PT YAT. Penyidik menduga perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif serta terdapat indikasi mark up.
2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang diduga tidak sesuai ketentuan.
3. Pengadaan 31.994 unit tablet yang diduga mengalami mark up harga.
4. Pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang juga diduga tidak sesuai kebutuhan serta mengalami mark up.

Menurut penyidik, kombinasi antara pemberian keuntungan kepada yayasan tertentu dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan itulah yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Laporan Kejanggalan Sampai ke Presiden

Di tengah pelaksanaan program MBG, Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima berbagai laporan terkait dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Menurut Prabowo, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi serta pendalaman dari sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Presiden mengungkapkan bahwa keputusan mengganti pimpinan BGN diambil setelah mempertimbangkan berbagai laporan yang diterimanya.

Dadan Cs Dicopot dari Jabatan

Pada Selasa, 2 Juni 2026, pemerintah resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.

Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang menggantikan Lodewyk Pusung serta Sony Sonjaya.

Beberapa saat setelah pergantian tersebut, Kejaksaan Agung mulai melakukan langkah penyidikan secara intensif.

Penggeledahan Kantor BGN Dimulai Dini Hari

Pada Rabu, 3 Juni 2026, kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menjadi pusat perhatian.

Berdasarkan informasi petugas keamanan setempat, penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung dimulai sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Sebanyak tiga hingga empat mobil Kejaksaan disebut masuk ke kompleks kantor BGN untuk melakukan penggeledahan.

Ketika awak media mendatangi lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, pengamanan terlihat diperketat. Bahkan, karyawan BGN hanya diperbolehkan masuk sampai area lobi kantor selama proses berlangsung.

Meski penggeledahan berlangsung sejak dini hari, Kejagung saat itu masih menutup rapat informasi mengenai perkara yang sedang ditangani.

Penjemputan Paksa di Tiga Lokasi Berbeda

Setelah alat bukti dinilai cukup, penyidik melakukan penjemputan paksa terhadap ketiga mantan pimpinan BGN. Dadan Hindayana dijemput di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Lodewyk Pusung dijemput di rumahnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sementara Sony Sonjaya diamankan di sebuah hotel.

Ketiganya kemudian dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan.

Pada sore hari, Kejagung menggelar konferensi pers untuk mengumumkan perkembangan perkara.

Sekitar pukul 17.10 WIB, Dadan Hindayana terlihat keluar mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda khas Kejaksaan RI dengan tangan diborgol. Tak lama kemudian, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung juga keluar dengan kondisi serupa sebelum dibawa ke mobil tahanan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, kemudian mengumumkan bahwa ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

Para tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk kepentingan penyidikan, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari.

Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sedangkan Dadan Hindayana ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kerugian Negara dan Aliran Dana

Meski telah menetapkan tersangka, Kejaksaan Agung masih mendalami besaran kerugian negara akibat perkara ini.

Penyidik juga masih menelusuri aliran dana serta keuntungan yang diduga diterima masing-masing tersangka.

Hingga saat ini, jumlah pasti kerugian negara maupun nilai keuntungan yang dinikmati para tersangka belum diumumkan karena proses perhitungan masih berlangsung.

Prabowo Mengaku Sedih Harus Mengganti Orang Kepercayaannya

Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang sebelumnya dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan BGN.

Saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Bogor, Prabowo mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah karena orang-orang yang diganti merupakan sosok yang selama ini dipercaya mengemban tugas penting negara.

Namun, ia menegaskan tidak ingin mengomentari lebih jauh karena proses hukum sedang berjalan dan tidak ingin dianggap memengaruhi penyelidikan.

Prabowo juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi Indonesia, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan jutaan lapangan kerja.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada integritas dan kualitas kepemimpinan lembaga yang mengelolanya.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu perkara besar yang menyita perhatian publik pada 2026. Bermula dari dugaan pemberian fasilitas kepada yayasan terafiliasi dan pengadaan barang yang diduga mengalami mark up, kasus ini berujung pada penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka.

Meski demikian, penyidikan masih terus berjalan. Kejaksaan Agung masih menghitung nilai kerugian negara dan menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Hasil penyidikan lanjutan akan menentukan seberapa besar dampak dugaan korupsi ini terhadap program MBG yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

Pemerintah akan mengubah secara fundamental tata kelola belanja negara, dengan membentuk Unit Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Nasional (UPPN). Badan pengadaan terpusat (centralised procurement body/ CBP) di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini sedang dirancang untuk menjawab krisis laten yang selama ini menghantui eksekusi program prioritas pemerintah: lambatnya serapan anggaran, tingginya risiko korupsi, dan ketidakmerataan kapabilitas pengadaan di berbagai kementerian dan lembaga.

Alarm Fiskal yang Tak Bisa Diabaikan

Data Kementerian Keuangan mengungkap gambaran yang mengkhawatirkan: hingga akhir Agustus 2025, realisasi belanja kementerian dan lembaga baru menyentuh Rp686,06 triliun — hanya 59,1% dari pagu Rp1.160,1 triliun. Pola ini bukan anomali, melainkan siklus berulang yang konsisten terjadi setiap kali terjadi transisi kepemimpinan nasional.

Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan agenda ambisius: food estate kawasan pangan, program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, tiga juta unit rumah rakyat, hingga Giant Sea Wall Pesisir Utara Jawa. Semua proyek berskala masif ini bergantung pada satu variabel kritis yang sering terabaikan: kualitas dan kecepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Birokrasi harus bisa bekerja secara cerdas, agile, adaptif, dan punya resiliensi terhadap arah kebijakan yang dilakukan pemimpin,” sebuah kalimat yang merangkum spirit transformasi yang sedang diusung.

Anatomi Krisis: Empat Akar Masalah

Pertama, krisis sumber daya manusia. Rasio keterisian jabatan fungsional (JF) pengadaan barang/jasa hanya berkisar 25%, dengan gejala career-ladder thinning, yakni semakin tinggi jenjang jabatan, semakin sedikit SDM yang mengisinya. Akibatnya, di banyak K/L, fungsi pengadaan masih dijalankan oleh non-JF secara perbantuan, menempatkan proyek strategis bernilai triliunan rupiah di tangan personel yang belum terlatih optimal.

Kedua, kelemahan regulasi. Tidak semua dimensi keilmuan pengadaan terakomodasi dalam regulasi yang ada. Hal ini menutup ruang inovasi dan menjadikan pemborosan sebagai konsekuensi yang sulit dihindari. Kondisi ini selaras dengan tesis akademisi Albert Arrowsmith bahwa regulasi PBJ harus mampu mengakomodasi multi-objektif kebijakan.

Ketiga, eksposur korupsi yang mengkhawatirkan. Data KPK Tahun 2024 memperlihatkan bahwa tipologi korupsi pengadaan barang/jasa mendominasi kasus yang ditangani lembaga antikorupsi. Ini konsisten dengan pola agregat 2004–2025 di mana PBJ menyumbang 25% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK.

Keempat, absennya kelembagaan formal pengadaan strategis. Selama ini, paket-paket pengadaan berskala besar dan kompleks yang “dititipkan” ke LKPP hanya ditangani secara ad hoc dikarenakan ketidakmampuan dari K/L dalam mengeksekusi belanja pengadaan barang/ jasa.

UPPN: Solusi Berkelas Dunia dengan Bukti Empiris

Gagasan UPPN bukanlah invensi tanpa preseden. Laporan OECD Government at a Glance 2025 mencatat bahwa 32 dari 35 negara OECD (91%) telah mengoperasikan CPB nasional — sebuah data yang menjadi landasan komparatif paling kuat untuk proposal ini.

Benchmarking terhadap empat negara menghasilkan pelajaran berharga:

• Crown Commercial Service/Government Commercial Agency (Inggris) — mengelola portofolio belanja senilai 400 miliar poundsterling melalui category management lintas departemen.
• Public Procurement Service/PPS (Korea Selatan) — mengintegrasikan e-procurement nasional melalui platform KONEPS dengan transparansi berbasis data.
• Consip S.p.A. (Italia) — model perusahaan berbasis akuntabilitas publik dengan 433 pegawai bersertifikasi ISO 9001.
• ChileCompra (Cile) — platform MercadoPublico yang melayani 850+ instansi dengan prinsip open contracting dan observatorium publik.

Dari empat model tersebut, tiga prinsip desain UPPN dikristalisasi: otonomi operasional yang memadai, digital backbone yang terintegrasi penuh dengan SPSE dan SIRUP, serta SDM profesional sebagai penentu kinerja utama.

Angka-Angka yang Bicara

Efektivitas pengadaan terpusat bukan sekadar klaim normatif. LKPP memiliki rekam jejak yang baik: pengadaan obat secara terpusat berhasil menghemat hingga 50% dari harga sebelumnya, pada saat awal konsolidasi obat dilakukan. Jika tidak konsolidasi obat, pemerintah tidak hanya menggelontorkan Rp30 triliun PMN ke BPJS Kesehatan per tahun tetapi bisa Rp 60 triliun per tahunnya. Efisiensi ini secara teoritis bisa menghemat banyak belanja. Pengadaan Interactive Flat Panel untuk sekolah secara terpusat di sektor pendidikan bahkan pernah mencatatkan efisiensi hingga 60%, dengan potensi belanja yang dihemat Rp13,6 trilyun,

Secara rata-rata, efisiensi historis pengadaan terpusat mencapai 30% — angka yang, bila diterapkan secara konsisten pada belanja program prioritas, dapat menghasilkan penghematan APBN dalam skala masif setiap tahunnya. Inilah value proposition UPPN yang paling konkret.

Relevansi Global di Tengah Agenda Asta Cita

Pembentukan UPPN secara eksplisit selaras dengan empat butir Asta Cita Presiden Prabowo–Gibran: kemandirian pangan-energi-air (Butir 2), hilirisasi dan industrialisasi (Butir 3), pemerataan pembangunan (Butir 6), serta reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi (Butir 7).

Di level internasional, proposal ini selaras penuh dengan OECD Recommendation on Public Procurement yang menekankan prinsip-prinsip transparansi, integritas, efisiensi, e-procurement, manajemen risiko, dan akuntabilitas — standar global yang menjadi tolok ukur tata kelola pengadaan berkelas dunia.

Jika UPPN berhasil dioperasionalkan sesuai rancangan, Indonesia tidak hanya akan menutup gap kelembagaan yang selama ini menjadi titik lemah eksekusi program prioritas. Indonesia akan bergabung bersama 32 negara OECD lainnya yang telah membuktikan bahwa pengadaan terpusat yang profesional adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sering tak terlihat — namun dampaknya terasa hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan UPPN. Pertanyaannya adalah: seberapa cepat kita bisa mewujudkannya?

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal.

Sebelumnya, Gus Ipul telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerawanan korupsi khususnya dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan. “Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskan tugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan. Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran dan penguatan kapasitas tim pengadaan serta menugaskan Plt Inspektur Jenderal Dody Sukmono melanjutkan pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi.

Tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025. Dia menyampaikan secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ucapnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang perlu didalami lebih lanjut. “Berdasarkan hasil klarifikasi proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” ujar Agus.

Dia menambahkan pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terkait isu mark up harga dalam pengadaan sepatu dan perlengkapan di Sekolah Rakyat. Investigasi terkait hal ini ditargetkan rampung pekan depan.

"Minggu depan harus sudah clear! Terkait investigasi pengadaan ini," kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam keterangannya, dikutip Senin (11/5/2026).

Agus meminta agar investigasi dengan melibatkan tim audit internal ini dilakukan secara mendalam. Selanjutnya, hasil pendalaman itu akan langsung diserahkan ke aparat penegakan hukum (APH).

"Saya minta hasil investigasi ini dilakukan secara mendalam, karena nanti akan kita serahkan ke aparat penegak hukum," tegas Agus Jabo.

Mengakhiri arahannya, Wamensos menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai atas kerja keras dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat. Dia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas dan bekerja sesuai aturan.

"Kita harus solid, bekerja sesuai aturan, dan tetap bekerja dengan riang gembira," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara terkait sorotan terhadap anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos). Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Setyo, pengawasan diperlukan agar program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia mengingatkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga kualitas barang yang diberikan serta manfaat yang diterima masyarakat.

"Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Sementara, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan hal senada. Menurutnya, kualitas terhadap barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat harus sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang direncanakan.

"Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan," tegas Ibnu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada program Sekolah Rakyat mendapatkan sorotan dari masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sorotan tersebut bermula dari pengadaan barang berupa sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang ditaksir mencapai Rp700.000 per pasang.

Awalnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Foto itu lantas beredar luas di media sosial hingga menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait pengadaan sepatu untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian pada program tersebut sebagai upaya memitigasi tindakan korupsi.

"Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi, dikutip pada Kamis (7/5/2026).

Budi menjelaskan bahwa sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Secara khusus, dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori Waspada.

Kemudian pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, komponen Ahli masih memberikan nilai rendah, yakni 69,94.

"Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing, termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan," tambah Budi.

Terlebih, data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.

Budi menegaskan agar pemangku kepentingan memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa PBJ program Sekolah Rakyat dilakukan secara hati-hati. Kemensos juga melibatkan pihak eksternal untuk mengawasi kegiatan lelang tersebut.

Termasuk Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sosok yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan bahwa tahapan PBJ dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan, hingga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

"Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).

Kendati demikian, Gus Ipul menilai kritik dan saran masyarakat sangat berarti agar program Sekolah Rakyat sejalan dengan tepat sasaran.

Rawan Korupsi

Kritik terhadap potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kepala Divisi Hukum ICW, Wana Alamsyah, menilai KPK perlu melakukan kajian mendalam karena besarnya anggaran pengadaan dalam program tersebut berpotensi membuka celah korupsi apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.

Berdasarkan catatan ICW melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan kata kunci Sekolah Rakyat, total rencana belanja pada 2026 mencapai Rp3,8 triliun dengan 1.013 paket pengadaan.

Dari jumlah tersebut, belanja terbesar berasal dari pekerjaan konstruksi yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun atau setara 80,5% dari total rencana belanja.

"Besarnya rencana belanja untuk Sekolah Rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ekstra ketat akan membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama di pengadaan," katanya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut Wana, besarnya nilai pengadaan tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama karena skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kemensos berada pada kategori “waspada”.

Dia menyoroti dua indikator turunan, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas dan trading influence, yang menunjukkan adanya kewaspadaan dari internal Kemensos sendiri terhadap potensi penyimpangan.

ICW juga mendesak agar mekanisme pengadaan lebih mengutamakan metode tender dibandingkan dengan e-purchasing karena dinilai memiliki potensi kecurangan yang lebih besar.

Menurut ICW, mekanisme e-purchasing perlu mendapat perhatian karena proses pengadaan melalui katalog elektronik dinilai masih memiliki celah pengaturan spesifikasi barang maupun penentuan penyedia tertentu.

Kondisi tersebut dinilai berisiko apabila tidak bersamaan dengan pengawasan yang ketat dan transparansi pada setiap tahapan pengadaan.

Selain itu, ICW meminta pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap berbasis kebutuhan wilayah agar pengawasan lebih terfokus.

ICW juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring dan supervisi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dalam program Sekolah Rakyat guna meminimalisir potensi penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaannya.

"KPK harus melakukan monitoring dan supervisi terhadap seluruh anggaran yang digunakan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat," jelasnya.

Dengan besarnya anggaran yang disiapkan dan banyaknya paket pengadaan yang akan dijalankan, pengawasan terhadap program Sekolah Rakyat diperkirakan akan menjadi sorotan publik.

Transparansi pelaksanaan pengadaan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan merespons sorotan publik terkait isu pengadaan sepatu Rp700.000 yang sempat viral.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengapresiasi masukan masyarakat yang dinilai menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan dasar siswa—mulai dari makan, seragam, hingga sepatu—ditanggung negara melalui APBN. Karena itu, pengadaannya harus melalui mekanisme yang transparan, termasuk proses lelang.

Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Ia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan khusus dari pemerintah daerah.

“Itu sepatu dari Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan pengadaan barang yang dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan. Setelah itu ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

Tahapan berikutnya, yaitu proses lelang yang dilakukan secara kompetitif dan akuntabel, mulai dari evaluasi administrasi, teknis, harga, hingga kualifikasi penyedia.

Dalam contoh pengadaan sepatu PDL, Gus Ipul menyebut harga pemenang tender sebesar Rp576.577, yang kemudian menjadi sekitar Rp640.000 setelah pajak.

Dia menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan diawasi secara berlapis, baik internal maupun eksternal, termasuk oleh Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, audit rutin juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Gus Ipul menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan publik sebagai bagian dari akuntabilitas, sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat suara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu bagi program Sekolah Rakyat yang dikabarkan mencapai Rp27 miliar.

Nominal tersebut menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan anggaran alas kaki yang diperuntukkan untuk menunjang Sekolah Rakyat mencapai Rp700 ribu per pasang.

Gus Ipul mengklarifikasi bahwa angka tersebut baru rencana awal dan belum ditetapkan secara resmi. Menurutnya, setiap pengadaan barang atau jasa yang dirancang instansi pemerintah harus melalui serangkaian proses yang berjalan transparan dan akuntabel.

"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka," kata Gus Ipul, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul mengklaim, jika seluruh rangkaian lelang dan pengadaan telah dilakukan, maka pagu anggaran dan banderol sepatu tersebut kemungkinan akan jauh lebih murah dari perencanaan awal yang direncanakan kementerian atau lembaga.

"Nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” sebutnya.

Meski tidak merinci detail teknis mengenai proses lelang, Gus Ipul mengaku telah memperingatkan seluruh jajarannya di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini," tegasnya.

Lebih lanjut Gus Ipul juga mewanti-wanti segenap anak buahnya untuk menjaga integritas dalam menjalankan seluruh program di Kemensos. Ia memohon agar tidak ada pihak yang melakukan rekayasa, intervensi, hingga praktik penyimpangan lainnya.

"Ini sungguh-sungguh saya harapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," katanya.

Sekretaris Jenderal PBNU itu juga menyatakan bahwa dirinya akan menjadi pihak pertama yang melaporkan praktik penyelewengan yang dilakukan jajarannya bila ditemukan adanya manipulasi atau praktik ilegal dalam segenap proyek yang dikerjakan Kemensos.

"Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kong kali kong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa," ucapnya.