Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026.

Langkah tersebut menyita perhatian publik karena Sony mengaku siap membuka keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara yang menyeret program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Menurut kuasa hukumnya, Krisna Murti, pengajuan status JC dilakukan karena kliennya merasa disudutkan, padahal bukan aktor utama dalam perkara tersebut.

Sony mengklaim mengetahui adanya campur tangan sejumlah nama besar dalam meloloskan yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, dia mengaku telah menyerahkan sekitar 20 nama yang diduga terkait dengan perkara tersebut kepada penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," ujar Sony di Kejagung, Senin (8/5/2026).

Selain itu, Sony disebut akan mengungkap dugaan mekanisme pemenangan tender pada sejumlah proyek pengadaan, seperti motor, perangkat IT, tablet, hingga kaos kaki.

Namun, Krisna menegaskan kliennya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pengadaan tersebut karena bukan merupakan bidang yang ditanganinya.

"Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya," pungkasnya.

Perlindungan bagi Justice Collaborator

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, menilai pengungkapan tindak pidana korupsi memerlukan keberanian dari pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Menurutnya, perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kasus korupsi pada umumnya. Selain sempat menjadi sorotan dan memicu polemik publik, program tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat yang luas.

Karena itu, perlindungan terhadap pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) menjadi krusial guna memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif, bebas dari tekanan, ancaman, maupun intimidasi.

"Iya, LPSK menyambut baik ini dan siap berikan perlindungan," ujar Susi saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).

Susi menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan bagi justice collaborator (JC) telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku.

Karena itu, LPSK mendorong masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

"LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor, korban, ahli, dan Justice Collaborator," imbuhnya.

Terkait Sony Sonjaya, Susi mengatakan hingga saat ini LPSK belum menerima permohonan perlindungan sebagai JC. Namun, apabila pengajuan tersebut disampaikan, lembaganya akan terlebih dahulu menelaah apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku.

"Tentu kami akan lakukan penelaahan dulu apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai JC. Terkait hal tersebut, LPSK akan lakukan koordinasi dengan aparat yang tangani kasus ini," pungkasnya.

JC Buka Jalan Pengungkapan

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai langkah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) berpotensi efektif dalam membantu mengungkap kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Aan, posisi Sony sebagai mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) membuatnya memiliki akses terhadap informasi penting yang dapat membantu penyidik menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Pak Sony ini posisinya adalah di wakil ya, wakil kepala dari BGN. Nah, sebagai wakil tentunya cukup banyak mengetahui ya, apa yang terjadi selama proses mulai berdirinya BGN sampai dengan kasus ini terjadi," ujar Aan saat dihubungi, Senin (8/6/2026).

Aan menambahkan, penyidik tidak seharusnya membatasi pengusutan hanya pada dugaan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Sony. Sebaliknya, keterangan Sony sebagai JC perlu digali secara komprehensif untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik perkara tersebut.

"Jadi, itu yang saya pikir penting ya, menemukan mastermind-nya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aan mengatakan status JC juga dapat memberikan manfaat hukum bagi Sony apabila yang bersangkutan kooperatif dan memberikan kontribusi signifikan dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Bila Pak Sony jadi JC, maka [dia] bisa mendapat keringanan penjatuhan pidana," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari (MFT) diduga menerima suap proyek Rp980 juta dari pihak swasta untuk kebutuhan lebaran. Hal ini disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Rabu (11/3/2026).

Asep menjelaskan penerimaan tersebut setelah Fikri melakukan pengaturan pemenangan vendor untuk mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP). Pengkondisian setelah Fikri mengadakan pertemuan dengan Harry Eko Purnama (HEP) selaku Kadis PUPRKP dan B. Daditama selaku orang kepercayaan Fikri.

"Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi pembahasan pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP tahun anggaran 2026, termasuk pembahasan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%–15% dari nilai proyek pekerjaan," kata Asep.

Ada tiga pihak yang sengaja dimenangkan dalam pemenangan tender, yakni; Irsyad Satria Budiman dari PT Statikamitra Sarana (PT SMS); Edi Manggala dari CV Manggala Utama (CV MU); dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi (CV AA).

Pemberian Rp980 juta diberikan secara bertahap dari setiap rekanan; Edi Manggala memberikan Rp330 juta setelah mendapatkan proyek berupa pembangunan pedestrian dan drainase serta sports center senilai total Rp9,8 miliar. Pemberian dilakukan melalui Harry;

Irsyad melalui ASN Dinas PUPRPKP menyerahkan Rp400 juta setelah mendapatkan proyek pekerjaan jalan senilai Rp3 miliar; dan Youki melalui ASN PUPRPKP menyerahkan Rp250 juta setelah mendapatkan proyek penataan bangunan dan lingkungan kawasan stadion sepakbola senilai Rp11 miliar.

Asep menyampaikan, tim penindakan lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dengan menyita Rp309,2 juta dari mobil Harry; Rp357,6 juta dari rumah Harry; dan Rp90 juta dari salah satu rumah ASN.

"Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh MFT melalui HEP dari sejumlah pihak dengan modus permintaan fee proyek kepada sejumlah rekanan yang mencapai total Rp775 juta. Sehingga perbuatan ini diduga merupakan hal yang berulang," jelas Asep.

Dari perkara tersebut, KPK menetapkan Muhammad Fikri; Harry Eko; Irsyad Satria; Edi Manggala; dan Youki sebagai tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11 sampai dengan 30 Maret 2026. Penahanan dilakukan di RumahTahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," tandas Asep.

Fikri dan Harry disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf cUU No. 1/2023 tentang KUHP.

Sedangkan tiga pihak swasta disangkakan Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP jo. UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA – Target Presiden Prabowo Subianto menargetkan 34 pembangunan proyek waste to energy (WtE) atau pengelolaan sampah jadi energi (PSEL) perlu disikapi sebagai komitmen kerja keras pemerintah sepanjang 2026.

Saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026), Prabowo menyebut program tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah yang kian menumpuk di berbagai kota di Indonesia.

Wajar Kepala Negara menaruh perhatian dalam pengelolaan sampah, mengingat hal ini sudah menjadi persoalan di berbagai daerah. Terkini, protes keras masyarakat atas kekecewaan buruknya pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah diluapkan di Tangerang Selatan, Banten.

Mahasiswa membuang sampah saat aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Mereka menuntut Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengambil langkah konkret dalam permasalahan sampah, mengevaluasi sistem pengelolaan sampah serta melakukan pengangkutan sampah secara menyeluruh dan rutin di titik rawan penumpukan.

Unjuk rasa di Tangsel menjadi salah satu potret kecil mengapa proyek PSEL jadi sangat strategis dan dinanti. Presiden Prabowo mengamini, persoalan sampah telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan berpotensi berubah menjadi bencana apabila tidak segera ditangani secara sistematis.

Ia menilai selama bertahun-tahun Indonesia belum berhasil merealisasikan proyek pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. “Tahun ini dalam waktu dekat, saya diberi laporan kita akan mulai 34 proyek waste to energy, yaitu sampah kita ubah, kita bersihkan menjadi listrik,” ujarnya.

Merespon arahan Presiden, Danantara Indonesia menyiapkan gambaran jadwal proyek PSEL. Pada tahap awal, Danantara menyatakan pelaksanaan program dibagi dalam empat tahapan utama. Saat ini, fokus tertuju pada empat wilayah awal yang dinilai paling siap yakni Bekasi, Bogor Raya, Bali, dan Yogyakarta.

Gambaran Proyek

Danantara Indonesia mengungkapkan proses peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) ditargetkan berjalan bertahap pada Maret hingga Juni 2026.

Berdasarkan laporan Danantara bertajuk Addressing Future Waste Challenges, proyek PSEL yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2025 ini merupakan program nasional jangka panjang dengan masa kontrak 30 tahun.

Berdasarkan indikatif timeline yang dirilis Danantara, proses seleksi daftar penyedia terpilih (DPT) dan penerbitan request for proposal (RFP) telah diselesaikan pada periode Oktober hingga Desember 2025.

Dari proses tersebut, sebanyak 24 perusahaan dinyatakan lulus kualifikasi DPT dan berhak mengikuti tender di wilayah yang telah siap.

Memasuki Januari 2026, agenda utama adalah penyerahan proposal atau proposal submission dari para peserta tender, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi mendalam pada Januari hingga Februari 2026.

Adapun, sistem penilaian menggunakan formula bobot seimbang. Sebesar 50% mencakup komponen teknis yakni keandalan teknologi dan kepatuhan lingkungan, serta 50% komponen finansial yaitu struktur pendanaan.

Laporan itu menyatakan harga terendah tidak otomatis menjadi pemenang, melainkan skor tertinggi yang mencakup kualitas teknologi dan keberlanjutan. Setelah pengumuman pemenang dan penunjukan mitra bisnis (BUPP PSEL) yang dijadwalkan pada Februari 2026, proses akan memasuki fase negosiasi terbatas dan pemenuhan dokumen hukum.

“Konstruksi baru dapat dimulai setelah seluruh dokumen hukum dieksekusi” tulis laporan Danantara Indonesia.

Danantara juga menetapkan standar tinggi bagi konsorsium yang ingin mengelola proyek ini. Calon pelaksana minimal memiliki aset Rp2,5 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir dan ekuitas di atas Rp700 miliar.

Selain itu, secara teknis, perusahaan wajib memiliki pengalaman dalam mengoperasikan fasilitas waste-to-energy dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari. Hal ini guna memastikan teknologi yang digunakan teruji dan mampu memberikan dampak bagi transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

Tantangan Teknologi

Di tengah persiapan yang ada, pemerintah juga dihadapkan sejumlah tantangan. Sebelumnya, Plastic Smart Cities Program Manager WWF Indonesia, Sekti Mulatsih, mendukung upaya pemerintah dalam mencari solusi penanganan sampah.

Namun, menurutnya, teknologi WtE harus dijalankan dengan perencanaan matang dan pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah di Indonesia.

"Sebagai negara tropis dengan curah hujan tinggi, dua hal yang paling menentukan karakteristik kimia sampah perkotaan di Indonesia yaitu tingginya fraksi bioorganik dan kadar air (moisture) yang tinggi," jelas Sekti kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

Menurut Sekti, dengan komposisi sampah organik yang masih dominan di banyak kota, perlakuan termal pada WtE akan sangat berbeda dengan sampah di negara beriklim sedang.

Saat ini, lanjutnya, masih banyak jenis sampah yang bisa dikelola dengan teknologi yang lebih murah dan ramah lingkungan sebelum masuk ke tahap pembakaran. Oleh karena itu, kunci utama keberhasilan WtE terletak pada pemilahan sampah dari sumbernya.

"Di negara dengan karakteristik sampah seperti Indonesia, WtE tidak dapat berdiri sendiri menjadi solusi teknis semata, tetapi harus didukung oleh perbaikan sistem secara menyeluruh mulai dari pemilahan tingkat rumah tangga, penguatan rantai pengumpulan, fasilitas tengah, hingga pengendalian emisi dan residu di hilir," paparnya.

Tanpa perbaikan sistem tersebut, WtE berisiko menjadi mahal, tidak efisien, dan menimbulkan dampak lingkungan baru yang bisa jadi cenderung lebih berbahaya. Sebaliknya, jika pemilahan berjalan baik dan aliran material dirancang sesuai karakteristik sampah, WtE dapat berfungsi sebagai bagian dari ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan, mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus menjadi solusi yang layak secara finansial.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani membeberkan proyek Waste to Energy banyak dilirik oleh investor dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

"Saya laporkan bahwa kita sudah proses untuk apa melakukan penjaringan, pendaftaran sudah, dan penjaringan dari potensial investor. Memang ada lebih dari 200, 240 (investor) kalau enggak salah, yang berminat dalam dari luar negeri," kata Rosan usai rapat.

Menurut Rosan, pemerintah akan melaksanakan proses lelang secara bertahap, sambil menunggu penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Setelah mendapat persetujuan, proyek akan masuk tahap penawaran resmi.

"Dan ini memang kita melakukan dalam beberapa batch karena dari kami kan menunggu kesiapannya sesudah dilihat secara penuh oleh Kementerian LH dan juga oleh Menko Pangan. Jadi kemudian baru diberikan kepada kami untuk melakukan proses bidding-nya, tendernya gitu," katanya.

Rosan menambahkan, sudah ada tujuh lokasi yang akan dimulai pembangunannya. Dari tujuh lokasi itu sudah memiliki ketersediaan lahan, jumlah sampah yang mencukupi, hingga infrastruktur dasar seperti jalan dan air.

Lebih lanjut, proses penawaran oleh investor juga akan dimulai pada pekan depan.

"Iya kan ada 7 daerah ya yang sudah di apa, disetujui, diberikan green light lah oleh Menko Pangan dan juga oleh LH. Kita minggu depan itu kita akan buka untuk proses bidding-nya. Bidding-nya, maksudnya masukkan penawarannya ya. Itu mulai proses kita memberikan data dan penawaran itu kita mulai minggu depan," kata Rosan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memberikan pendanaan pada proyek Waste To Energi (WTE) atau pengelolaan limbah sampah menjadi energi. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pendanaan tersebut salah satunya melalui patriot bond.

"Kita akan menggunakan dana Patriot Bond untuk salah satunya untuk waste to energy," ujarnya di Wisma Danantara Jakarta, Senin (3/11).

Pandu mengungkapkan, Danantara akan memberikan pendanaan sebesar 30% dari ekuitas, sementara sisanya 70% berasal dari pinjaman bank.

"Project financing tuh lumrahnya 70 percent debt, 30 percent equity," ungkap.

Selain itu, Danantara juga akan membuka kerja sama perusahaan dengan mengantongi saham minimal 30% di setiap proyek WTE. Namun besaran tersebut juga dapat disesuaikan sesuai kesepakatan.

"We are open misalnya nanti technical partner ingin punya saham lebih, kita bilangnya if we can 30 persen paling tidak. Tapi kita happy to take 51 percent or above," pungkasnya.

Menururtnya, dalam menggarap proyek ini yang diutamakan target pelaksanaan tepat waktu dan biaya operasional. "Karena yang paling penting ini selesai on time," imbuhnya.

Ia menyebut, bagi pihak swasta telah menghitung besaran biaya yang akan dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan pada proyek ini.

"Kami tuh ingin crowding in private sector. Ini penting. For certain project kita bisa majority. For certain other sector bisa aja yang private sector majority. It's okay. Kami ingin private sector ikut bantu masuk ke sini. Paling nggak kita 30%," jelasnya.

Proses pemilihan (tender) Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) proyek Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE) akan segera dimulai. Danantara melalui Holding Investasi atau Danantara Investment Management (DIM) akan menjadi salah satu penentu dalam penetapan pemenang tender Badan Usaha Pengembang.

Pada hari Jumat, 31 Oktober 2025, PT Danantara Investment Management (Persero) telah mengumumkan daftar Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) Pemilihan Mitra Kerja Sama Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL), sebagai berikut:

1. Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering
2. ITOCHU Corporation
3. China Everbright Environment Group Limited
4. Kanadevia Corporation
5. PT MCC Technology Indonesia (MCC)
6. China National Environmental Protection Group Co., Ltd (CECEP)
7. GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd.
8. Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd
9. Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd
10. SUS Indonesia Holding Limited
11. Veolia Environmental Services Asia Pte. Ltd
12. Hunan Construction Engineering Group Co., Ltd
13. CEVIA Enviro Inc.
14. China Conch Venture Holding Limited
15. China TianYing Inc
16. PT Jinjiang Environment Indonesia
17. Wangneng Environment Co., Ltd
18. Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd
19. Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co.,Ltd. (CSET)
20. Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd
21. Grandblue Environment Co., Ltd
22. Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc
23. Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd
24. QiaoYin City Management Co., Ltd

Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) akan memulai proses tender proyek waste-to-energy (WTE) di tujuh kota pada 6 November 2025 dengan melibatkan 24 perusahaan global.

Langkah itu menjadi tahap awal implementasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang menargetkan 33–34 kota di seluruh Indonesia.

Managing Director Investment DIM Stefanus Ade Hadiwidjaja menyampaikan bahwa tujuh kota yang dipilih merupakan daerah yang paling siap secara teknis dan administratif. Adapun proses tender akan dimulai dalam waktu dekat.

“Dari tujuh kota ini, kalau semua sudah siap, tanggal 6 November kami akan mulai tender. Kalau tidak ya kami mulai dengan berapa pun yang menurut kami memang lahannya sudah siap dan sampahnya cukup,” ujar Stefanus saat ditemui awak media di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Stefanus menyatakan bahwa Danantara mencatat minat yang sangat besar dari pelaku industri global untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Sejak sebulan lalu, perseroan telah membuka proses pendaftaran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Berdasarkan data Danantara, sebanyak 24 perusahaan internasional telah lolos seleksi batch pertama.

“DPT ini bisa berkembang. Batch 1 kemarin sudah keluar, ada 24 nama, kita review dari seluruh dunia yang punya pengalaman yang baik di sektor waste-to-energy dengan kemampuan teknologi incinerator,” ucap Stefanus.

Adapun daftar 24 perusahaan tersebut meliputi nama-nama besar seperti Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering, ITOCHU Corporation, Veolia Environmental Services Asia, China Everbright Environment Group, hingga Chongqing Sanfeng Environment Group.

Setiap DPT juga diwajibkan membentuk konsorsium dengan mitra lokal, baik dari swasta, BUMN, maupun BUMD. Langkah ini bertujuan mendorong transfer teknologi dan memperkuat kapasitas nasional di bidang pengelolaan limbah.

Batch pertama proyek ini akan melibatkan tujuh kota yang disebutkan dalam peraturan pemerintah, antara lain Bogor, Denpasar, Jakarta, Semarang, dan Makassar. Seluruh peserta DPT akan mengikuti tender serentak untuk menentukan konsorsium pemenang di masing-masing kota.

Lebih lanjut, Danantara memastikan proses DPT akan terus dibuka dalam beberapa batch guna memperluas partisipasi investor dan penyedia teknologi.

Berikut daftar DPT yang dinyatakan lulus seleksi oleh Danantara Indonesia:

1. Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering

2. ITOCHU Corporation

3. China Everbright Environment Group Limited

4. Kanadevia Corporation

5. PT MCC Technology Indonesia (MCC)

6. China National Environmental Protection Group Co., Ltd (CECEP)

7. GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd.

8. Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd

9. Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd

10. SUS Indonesia Holding Limited

11. Veolia Environmental Services Asia Pte. Ltd

12. Hunan Construction Engineering Group Co., Ltd

13. CEVIA Enviro Inc.

14. China Conch Venture Holding Limited

15. China TianYing Inc

16. PT Jinjiang Environment Indonesia

17. Wangneng Environment Co., Ltd

18. Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd

19. Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co.,Ltd. (CSET)

20. Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd

21. Grandblue Environment Co., Ltd

22. Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc

23. Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd

24. QiaoYin City Management Co., Ltd

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi anggaran hingga periode Oktober 2025 telah mencapai 60% dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2025 tersedia sebesar Rp84,1 triliun.

Dody memastikan realisasi tersebut telah meningkat signifikan usai sebelumnya Kementerian PU masuk ke dalam 3 besar Kementerian/Lembaga dengan pagu besar, tapi realisasinya masih di bawah 50% pada Kuartal III/2025.

"Sekarang mungkin sekitar hampir 60% kali ya, karena kan tiap hari ini kita percepat penyelesaian tender, kita percepat kontrak, segala macam," jelasnya saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas Pangudi Luhur, Bekasi, Senin (27/10/2025).

Seiring dengan hal itu, Dody optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada akhir 2025. Salah satunya, dengan mempercepat tender sejumlah proyek baru.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai proyek apa saja yang akan dikebut dalam waktu dekat, dia enggan merinci.

Sebelumnya, realisasi anggaran Kementerian PU juga sempat mendapat perhatian dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menjelaskan, realisasi anggaran Kementerian PU yang cenderung minim tersebut salah satunya disebabkan oleh proses pencairan yang memakan waktu di awal politik anggaran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Memang ada tantangan untuk bisa berlari kencang ketika anggarannya baru dicairkan. Nah, saya berpesan tentunya terus mengawal juga, agar di waktu yang sudah tinggal, bisa dikatakan Dua bulan bisa tercapai," imbuh AHY.

Dipantau Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mendorong realisasi anggaran Kementerian PU yang tergolong masih rendah di level 60% dari total pagu tersedia TA 2025 sebesar Rp84,1 triliun.

Purbaya menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%.

"Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap," kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, dia mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

"Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap," ujarnya.